...

KONTROVERSI HATI MOBIL MURAH : PEMERINTAH PUSAT DAN

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

KONTROVERSI HATI MOBIL MURAH : PEMERINTAH PUSAT DAN
KONTROVERSI HATI MOBIL MURAH :
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Oleh : Deni Rusyana*
Kebijakan mobil murah yang diterbitkan pemerintah, menjadi perdebatan yang
mendapat perhatian masyarakat, apalagi perdebatan ini melibatkan pimpinan di
pemerintah pusat dan di pemerintah daerah. Tidak sedikit yang kontra dengan
kebijakan tersebut tetapi juga ada yang pro, dalam bahasa vickynisasi yang saat ini
ramai di dunia gaul, adanya kebijakan mobil murah telah mengakibatkan
“Kontroversi Hati Antara Pemerintah Pusat dan Sebagian Pemerintah Daerah”.
Mengapa Mereka Menolak
Secara garis besar pihak yang kontra, melihat kebijakan ini didasari oleh sudut
pandang transportasi dan urgensi dari kebijakan tersebut. Dari sudut pandang
transportasi, kebijakan transportasi yang baik adalah mengarah kepada
pengembangan angkutan masal atau angkutan umum berkapasitas banyak atau
membatasi penggunaan angkutan umum berkapasitas sedikit. Hal ini sudah
diimplenmetasikan oleh negara-negara maju melalui pengembangan angkutan umum
masal seperti Kereta Api, Bus, MRT dll. Dampak dari kebijakan ini menciptakan
penggunaan ruang jalan yang efesien, pengunaan energi yang lebih hemat dan biaya
transportasi lebih murah (meskipun ongkos murah tersebut, juga ditunjang dari
adanya subsidi pemerintah).
Hal lain yang menjadi alasan pihak yang kontra terhadap kebijakan mobil murah ini
adalah bahwa kebijakan kendaraan murah bukan hal yang urgen atau mendesak di
dalam membangun sistem transportasi di Indonesia. Hal yang lebih urgen menurut
mereka adalah pengembangan trasportasi yang murah melalui pengembangan
angkutan masal sebagaimana yang dinyatakan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta dan
Jusman Syafi'I Djamal, mantan Menteri Perhubungan. Jokowi juga berpendapat
bahwa pengembangan mobil produk lokal adalah lebih penting dibanding kebijakan
mobil murah, meskipun untuk mengembangkan mobil produk lokal memerlukan
proses yang lama.
Pendapat lain yang kontra dengan kebijakan ini melihat bahwa kebijakan mobil
murah ini juga berpotensi akan hilangnya pendapatan negara dari Pajak Penjulan
atas Barang Mewah sebesar minimal Rp. 10 Triliun setiap tahun serta akan
meningkatkan besaran subsidi BBM, sebagaimana disampaikan Anggota Dewan
Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi.
Apakah pendapat mereka yang kontra terhadap kebijakan mobil murah adalah benar
? Benar, saya sependapat dengan mereka. Selanjutnya apakah kebijakan mobil
murah itu salah ? Belum tentu.
Kebijakan Mobil Murah
Sebelum kita memberikan penilaian mengenai kebijakan mobil murah, alangkah
bijaknya kita mengetahui apa itu mobil murah. Kebijakan mobil murah, secara
legalitas, diinisiasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
33/ M-. IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi. Kendaraan Bermotor
Roda Empat Yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
Mobil murah atau kendaraan dengan harga terjangkau merupakan kendaraan dengan
syarat tertentu seperti besaran selinder mesin (yaitu 980 – 1200 cc utk mesin
bensin dan kurang dari 1500 cc untuk mesin disel), efesiensi konsumsi bahan bakar
paling sedikit 20 Km/Liter, dll yang diproduksi/ dirakit di dalam negeri untuk
kemudian diberikan insentif/ fasilitas berupa penetapan dasar pengenaan pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan besaran 0% (nol persen) dari Harga
Jual untuk kendaraan bermotor.
Tujuan kebijakan mobil murah adalah penguatan kemampuan dan pengembangan
kemandirian industri kendaraan bermotor yang berdaya saing dalam rangka
memenuhi kencenderungan peningkatan permintaan kendaraan bermotor yang
hemat energi dan harga terjangkau.
Menangkap Peluang Permintaan Kendaraan Dengan Harga Terjangkau
Salahkah tujuan kebijakan pengembangan mobil yang hemat energi dan harga
terjangkau ? saya berpandangan tidak ada yang salah, kebijakan itu adalah salah
satu upaya pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap
permintaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan harga terjangkau. Pada
tahun 2015, masyarakat ekonomi Asean akan diberlakukan, pada saat ini beberapa
negara Asean telah mengimplementasikan kebijakan yang sama, setelah 2015 hanya
sedikit intrumen yang bisa membatasi mobil-mobil yang sejenis masuk ke Indonesia.
Apabila kita terlambat dalam mengantisipasi hal tersebut, maka peluang tersebut
akan diambil oleh negara lain di luar Indonesia (negara Asean) meskipun
prinsipalnya sama. Multiplier effect dari keterlambatan tersebut tentunya akan
menyebabkan hilangnya peluang investasi, peluang terciptanya lapangan kerja dan
peluang bergelitanya industri lain yang mensupport industri kendaraan bermotor
yang ujungnya adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
Kendaraan Yang Hemat Energi
Sebagaimana telah disampaikan bahwa salah satu persyaratan kebijakan mobil
nurah adalah harus memebuhi syarat : mempunyai selinder mesin 980 – 1200 cc
untuk mesin bensin dan kurang dari 1500 cc untuk mesin disel, efesiensi konsumsi
bahan bakar paling sedikit 20 Km/Liter dan tambahan merek, mode, logo yang
mencerminkan Indonesia. Syarat-syarat tersebut tentunya ditujukan dalam upaya
melakukan penghematan energi dan meningkatkan identitas Indonesia.
Timbul pertanyaan apakah mungkin dengan adanya kendaraan baru akan menghemat
energi ?. Dengan asumsi bahwa kendaraan baru tersebut tidak akan berdampak
terhadap peningkatan penjualan kendaraan bekas, artinya bahwa dengan adanya
kendaraan baru yang terjangkau penjualan kendaraan bekas tidak mengalami
penurunan, tentunya tujuan dari hemat energi tersebut tidak akan tercapai. Namun
demikian secara teori ekonomi, ketika terdapat kendaraan baru dengan harga yang
murah maka akan berdampak pada penurunan permintaan untuk kendaraan yang
lebih mahal dengan asumsi preferensi masyarakat terhadap kendaraan tersebut
sama. Penurunan kendaraan dapat terjadi pada pemintaan kendaraan bekas (pada
level harga yang sama/ tidak jauh berbeda untuk kendaraan murah dan kendaraan
baru) dan permintaan kendaraan baru (dengan harga yang lebih tinggi dan konsumsi
bahan bakar yang lebih tinggi).
Apabila hal itu yang terjadi, maka kebijakan pemerintah tersebut akan lebih
berdampak pada terjadinya shifting/ peralihan kepemilikan dari masyarakat yang
sebelumnya sudah memiliki kendaraan dibandingkan pada peningkatan pembeli/
pengguna baru. Artinya jumlah kendaraan yang akan beroperasi akan relatif tidak
meningkat secara signifikan. Dengan asumsi dan skenario seperti itu maka
penghematan energi bisa terjadi.
Semua Pendapat Berdasarkan Pada Prediksi dan Asumsi
Dari pembahasan di atas, saya melihat bahwa kebijakan mobil murah adalah untuk
mencapai target-target ekonomi yang lebih luas dan tidak semata-mata dari
kacamata transportasi. Hal ini berbeda dengan pendapat pihak yang kontra yang
melihat kebijakan tersebut adalah ancaman dari kacamata sistem transportasi.
Pendapat saya diatas belum tentu sepenuhnya benar, karena pendapat itu berupa
prediksi/ kemungkinan dengan banyak asumsi. Hal yang sama juga disampaikan oleh
pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan ini. Diantara pihak yang kontra,
ada yang berpendapat bahwa kebijakan kendaraan murah akan meningkatkan
kemacetan. Pendapat tersebut sangat mungkin terjadi di kota-kota yang saat ini
sudah bersahabat dengan kemacetan seperti DKI, Surabaya, Bandung. Tidak
demikian halnya untuk Kota/ Daerah lain di Indonesia, yang jumlahnya lebih banyak.
Pernahkan dilakukan penelitian apakah benar bahwa kebijakan kendaraan murah
merupakan variabel/ penyebab utama terhadap terjadinya kemacetan/ prediksi
peningkatan ke macetan ?. Sekali lagi pendapat tersebut hanyalah prediksi dengan
asumsi yang mendasarinya.
Kemacetan antara Permintaan dan Penawaran
Dalam ilmu ekonomi, hal yang umum untuk mengidentifikasi permasalahan adalah
dengan berdasar pada teori permintaan dan penawaran. Demikian juga dengan
kemacetan, kemacetan dijalan terjadi ketika penawaran (kapasitas jalan/ prasarana
transportasi) lebih rendah dari pemintaan (Jumlah kendaraan/ sarana
transportasi). Dengan demikian maka untuk mengurangi kemacetan lalu lintas,
kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan penawaran (kapasitas jalan/
prasarana transportasi) dan/atau mengurangi permintaan (Jumlah kendaraan/
sarana transportasi).
Kapasitas jalan dapat ditingkatkan melalui pembangunan jalan-jalan baru,
menghilangkan gangguan/ penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas seperti
PKL dan mengoptimal kapasitas jalan melalui kebijakan rekayasa/ manajemen lalu
lintas.
Pengurangan jumlah kendaraan dapat dilakukan dengan membatasi kendaraan yang
beroperasi melalui kebijakan disentif kepada pemilik kendaraan pribadi seperti
pengenaan tarif yang tinggi, pemberlakukan road pricing, pentapan pajak kendaraan
yang mahal, pengenaan pajak BBM yang tinggi/ menghilangkan subsidi BBM dsb.
Pengurangan jumlah kendaraan juga dapat dilakukan melalui pengalihkan pengunaan
kendaraan yang occupansi/ tingkat penggunaan kendaraan rendah ke occupansi
tinggi seperti pengalihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum masal.
Dengan demikian adalah hal tidak bijak jika kita berkesimpulan bahwa kendaraan
murah/ terjangkau menjadi penyebab kemacetan (dengan tidak memperhatikan
variabel/ penyebab kemacetan lainnya).
Bauran Kebijakan Antara Yang Pro dan Kontra
Selayaknya didalam menerbitkan kebijakan publik, pemerintah malakukan
pengkajian terlebih dahulu secara konperhensif untuk melihat dampak negatif dan
positif apabila kebijakan tersebut diimplemetasikan. Dalam setiap kebijakan publik
tentunya tidak akan diterima secara baik oleh semua lapisan masyarakat, akan
selalu ada pihak yang kontra. Permasalahannya adalah bagaimana Pemerintah bisa
mengkomunikasikan kebijakan tersebut secara konperhensif sesuai hasil kajiannya,
sehingga pihak yang kontra bisa lebih memahami dengan membawa mereka melihat
kebijakan tersebut dalam sudut pandang yang lebih luas.
Nasi sudah menjadi bubur, kebijakan sudah diterbitkan, tersebut dibawah
beberapa pendapat yang menurut pandangan saya bisa mengakomondir kepentingan
dari pihak yang kontra dan pro terhadap kebijakan mobil murah, sebagai berikut :
1. Kebijakan mobil murah tetap bisa berjalan dalam upaya meningkatkan
pengembangan industri kendaraan bermotor, meningkatkan investasi,
meperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberikan
kesempatan kepada masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baru dengan
kemampuan yang terbatas dan menangkap adanya peluang pasar permintaan
kendaraan dengan harga terjangkau.
2. Untuk meminimalisir meningkatnya kemacetan di Kota-Kota terntentu,
Pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas jalan melalui :
pembangunan jalan baru, pembatasan/ pelarangan tempat parkir, pembebasan
ruang jalan dari PKL.
3. Pemerintah daerah juga dapat mengurangi kemacetan dengan mengurangi
jumlah kendaraan yang beroperasi melalui : Penyediakan sarana transportasi
masal yang nyaman, meberlakukan kebijakan disentif kepada kendaraan
pribadi dengan mengenakan tarif parkir kendaraan yang tinggi, pemberlakuan
road pricing, pengenaan pajak prograsif yang tinggi, memberlakukan 3 in 1
atau penggunaan no ganjil-genap, pengenaan pajak BBM yang tinggi/
menghilangkan subsidi BBM dan teknis lainnya.
4. Untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan tersebut diatas tentunya
diperlukan biaya. Biaya bisa diperoleh dari peningkatan pendapatan daerah
yang diperoleh dari peningkatan pendapatan pajak bea balik nama dan pajak
kendaraan bermotor karena adanya kendaraan mobil murah tersebut serta
dari pendapatan yang diperoleh dari peningkatan biaya parkir, road pricing,
pajak BBM, pengalihan subsidi BBM serta dana CSR dari perusahaan dalam
industri kendaraan bermotor.
5. Kebijakan diatas sepertinya akan bertolak belakang antara keinginan
pemerintah untuk meningkatkan produksi kendaraan murah/ harga
terjangkau dengan keinginan untuk membatasi penggunaan kendaran pribadi.
Hal seperti itu yang mungkin akan terjadi, namun demikian adanya kebijakan
yang bertolak belakang tersebut, pada suatu titik/ waktu tertentu akan
menciptakan terjadinya keseimbangan baru permintaan dan penawaran
transportasi. Keseimbangan tersebut akan menekan adanya peningkatan
pertumbuhan kendaraan dan peningkatan kapasitas jalan.
*Koordinator Gerai pada Badan Pelayanan Perijinan Terapadu Provinsi Jabar, alumni
Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi, STIA LAN Bandung dan Pasca
Sarjana Ilmu Ekonomi – UI.
Ref : http://www.tempo.co.id, http://www.merdeka.com,
Fly UP