...

peraturan presiden republik indonesia nomor 112 tahun 2007

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan presiden republik indonesia nomor 112 tahun 2007
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala
kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar,
maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang
serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam
negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi
penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta
norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam
hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan
kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan
keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern.
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatsblad 1847
Nomor 23);
3. Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor
86);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. “Pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut
sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun
sebutan lainnya;
2. “Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan
swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang
kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan
dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
3. “Pusat Perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang
didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
4. “Toko” adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan
terdiri dari hanya satu penjual;
5. “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara
eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir
yang berbentuk Perkulakan;
6. “Pengelola Jaringan Minimarket” adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang
Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang
merupakan jaringannya;
7. “Pemasok” adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan
tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
8. “Usaha Kecil” adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
9. “Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar
disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan,
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. “Syarat Perdagangan” (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara
Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan
produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
11. “Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko
Modern” adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
12. “Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan
sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
13. “Menteri” adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
BAB II
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Bagian Pertama
Penataan Pasar Tradisional
Pasal 2
(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang
bersangkutan;
b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda
empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman,
tertib dan ruang publik yang nyaman.
(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan
kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Pasal 3
(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan
Zonasinya.
(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus a. Minimarkets, less than 400 m2 (four hundred
meter per segi); meters square);
b. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter
per segi);
c. Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);
d. Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter persegi);
e. Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi).
(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama
produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan
perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia
konsumen; dan
c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
Pasal 4
(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha
Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada
sebelumnya;
c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda
empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan
dan/atau Toko Modern; dan
d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat
(hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan
kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
(3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih
lanjut oleh Menteri.
Pasal 5
(1)
Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor
primer atau arteri sekunder.
(2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(3) Supermarket dan Department Store: (3) Supermarkets and Department Stores:
a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan
lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
(5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan
lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau
lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.
(6) Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri
perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya
guna.
(7) Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau
pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan
masuk dibatasi.
(8) Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan
ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
(9) Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan
dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. low on average.
(10) Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan
distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan
menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
(11) Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
Pasal 6
Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya
sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil
melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
Pasal 7
(1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur
untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui
pukul 22.00 waktu setempat.
BAB III
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN
Pasal 8
(1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store,
Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa
Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
(2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat
perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati
kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan
langsung dengan penjualan produk Pemasok;
b. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam
kontrak;
c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan,
Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada
waktunya;
d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga
beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan
secara transparan.
(4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, adalah:
a. Potongan harga reguler (regular discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok
kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;
b. otongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada
Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
c. Potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok
apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
d. Potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh
Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh
Pemasok maupun oleh Toko Modern;
e. Biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko
Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern; f. Biaya distribusi (distribution
cost), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan
distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau
g. Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya dengan besaran yang wajar
untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
(5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang
yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli
dan barang promosi.
(6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah
mempertimbangkan situasi dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.
Pasal 9
(1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Kecil dengan Perkulakan,
Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian
kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Kecil; dan
b. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis
tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen
penagihan diterima.
(2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya
resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.
Pasal 10
(1) Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket,
dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha
Menengah.
(2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis
barang yang diproduksi di Indonesia.
(3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri
telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 11
Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa
tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi
kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.
BAB VI
PERIZINAN
Pasal 12
(1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket
dan Perkulakan.
(2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
(3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan
Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pasal 13
Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan
dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
Pasal 14
Menteri membuat pedoman tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai
dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang
telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. d. Evaluate the management of Traditional
Markets.
(3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
a. Empower Shopping Centers and Modern Stores to direct Traditional Markets;
b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
(4) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atas
permintaan Menteri maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau
informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
SANKSI
Pasal 17
Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2)
dan Pasal 16 dalam Peraturan Presiden ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa
peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan
Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko
Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Presiden ini.
(2) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini,
dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan
Presiden ini.
(3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan
atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan
Presiden ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha
berdasarkan Peraturan Presiden ini.
(4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah
Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, selanjutnya wajib
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
(5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan
program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua)
tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.
(6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store,
Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan
Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka ketentuan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan
Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997
tanggal 12 Mei 1997 dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Fly UP