...

KONSEP HUKUM MODERN: Suatu Perspektif Keindonesiaan

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

KONSEP HUKUM MODERN: Suatu Perspektif Keindonesiaan
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
KONSEP HUKUM MODERN:
Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem
Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional
Nasarudin Umar
IAIN Ambon
e-mail: [email protected]
Abstract
Indonesia is known as a country with a mixed legal system. The current legal
system is dominated by three major legal systems, namely Western legal system,
customary legal system and Islamic legal system. The mixing of legal system has
been emerging problem, because basically each legal system has a different
character. The most basic problem is unbalancing in the formation of legal system
in consequence of the dominance of Western legal system from customary and
religious legal system. This paper try to analyze the concept of integration of
religious legal system in the national legal system to make its position can be
balanced. Based on the analysis, the concept of Three Pillars of Modern Legal
Systems is suitable for modern Indonesian legal system in order to integrate the
diversity of cultures, customs and religions.
***
Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem hukum campuran. Sistem
hukum yang saat ini berlaku didominasi oleh tiga sistem hukum besar, yaitu
sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Percampuran
sistem hukum ini bukan tak masalah, karena pada hakekatnya setiap sistem
hukum memiliki karakter yang berbeda. Problem paling dasar adalah pembentukan hukum yang tidak berimbang, yaitu dominasi sistem hukum Barat atas
hukum agama dan adat. Tulisan ini mengurai konsep integrasi sistem hukum
agama dalam sistem hukum nasional agar kedudukannya dapat berimbang.
Berdasarkan hasil analisa, konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang
integratif merupakan konsep hukum yang tepat untuk sistem hukum modern
Indonesia dalam rangka mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat
dan agama.
Keywords:
integrasi sistem hukum, hukum agama, hukum nasional
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
157
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
A. Pendahuluan
Membicarakan sistem hukum Indonesia berarti kita membahas hukum
secara sistematik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum
dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang unsur-unsur, sub-subsistem atau
elemen elemennya saling berkaitan, saling pengaruh memengaruhi serta saling
memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat
dipisahkan. Sebagai suatu sistem, hukum Indonesia terdiri atas sub sistem atau
elemen-elemen hukum yang beraneka antara lain hukum tata negara, hukum
perdata, hukum pidana serta hukum international serta norma-norma sosial,
agama dan kebiasaan.
Sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini adalah bersumber dari tradisi
sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang merupakan tiga sistem
hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum di
Indonesia. Atau pendapat Achmad Ali1 bahwa Indonesia merupakan salah satu
negara yang mempraktikkan mixed sytem atau sistem campuran di mana berlaku
sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam. Apabila
dikaitkan degan pendapat Eric L. Rischard dalam pengelompokan sistem hukum
utama yang berkembang di dunia maka sistem hukum Indonesia merupakan
sistem hukum Far East, (hukum Timur Jauh) yaitu sistem hukum yang kompleks
yang merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law dan hukum
Islam sebagai basis fundamental masyarakat. Sistem hukum far east memiliki
karakteristik yang penekanannya pada harmoni dan tatanan sosial, penghindaran dari proses hukum yang birokratis.
Tradisi sistem hukum Indonesia yang berhukum secara sistem campuran
menimbulkan persoalan tersendiri karena hal tersebut disebabkan karena
menggabungkan berbagai tradisi sistem hukum seperti sistem hukum adat, sistem
hukum Islam, dan sistem hukum Barat dalam satu sistem hukum. Ketiga sistem
hukum tersebut memiliki substansi dan karakteristik yang berbeda. Sistem
hukum adat dibangun dari tradisi kerakyatan bersumber dari nilai-nilai kearifan
lokal yang bersifat sektarian yang sangat sulit diterapkan secara umum seluruh
lapisan masyarakat khususnya di Indonesia yang beragam suku, adat istiadat dan
kebudayaan dan semakin mendapat tantangan dimasa modernisasi saat ini.
______________
1Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 203
158
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
Sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang dibangun berdasarkan
wahyu ilahi tradisi ketuhanan dan sarat dengan nilai-nilai penghormatan terhadap
kemanusiaan, yang diturunkan Sang Khaliq untuk seluruh umat manusia dan
seluruh alam, originalitas dan internalisasinya ditaati oleh seluruh umat Islam di
seluruh jagat raya ini, hukum Islam telah melewati perjalanan sejarah yang
panjang seiring dengan peradaban manusia hingga sekarang ini.
Sedangkan sistem hukum Barat di Indonesia dibangun dari tradisi positivisme yang beranjak dari pemikiran Barat yang berpaham sekularistik, individualistik dan hendonism yang mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan manusia di
atas nilai-nilai ketuhanan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sistem hukum
ini lahir dari hukum Romawi (corpus luris civilis) yang kemudian diadobsi oleh
Perancis (code civil dan code commerce) dan Belanda (Burgelijk Wetboek, dan
Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Koophandel) pada tahun 1858 hingga
dipaksakan berlakunya di Indonesia selama berabad-abad mulai Januari 1848
(oleh Mr. C.J. Scholten dan M. Meyer) hingga sekarang ini berdasarkan aturan
peralihan UUD NRI Tahun 19452.
Problem yang paling mendasar dalam sistem hukum Indonesia alam praktek
pembentukan hukum (law making) di Indonesia ketiga sistem hukum tidak
diadobsi secara tidak berimbang sistem hukum Barat lebih mendominasi sistem
hukum nasional, sehingga sistem hukum agama dan adat kebiasaan kurang
memiliki ruang untuk ditegakkan oleh negara. Sehingga dampaknya cara
berhukum pemerintahan sangat positifistik atau berhukum secara normatif ala
Barat (kebelandaan). Itulah sebabnya sistem hukum adat dan sistem hukum
Islam di Indonesia tidak berkembang dan tidak terserap dengan baik dalam
sistem hukum nasional, indikasi tersebut dapat dilihat dari presentase produk
hukum perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara lebih banyak mengadopsi sistem hukum Barat seperti KUH perdata, KUH Pidana, KUH Dagang,
hukum Hak Asasi Manusia (HAM), sistem peradilan, sistem perundangundangan, sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan pusat dan daerah
berkarakter kebelandaan dan kebar-baratan, yang jika dipresentasekan secara
bebas tidak kurang dari 80-90% sistem hukum nasional dibangun dan berwatak
______________
2Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
159
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
hukum Barat sedangkan hanya 10-20% diterapkan sistem hukum Islam dan
sistem hukum adat hanya untuk perkara-perkara tertentu yaitu hukum perkawinan dan kewarisan, urusan haji dari hukum Islam sedangkan hukum agraria
dan pertanahan diadobsi dari hukum adat.
Dalam konteks pembangunan hukum Indonesia, tuntutan untuk merevisi
bahkan mengganti berbagai peraturan perundang yang bersumber dari kolonial
Belanda seperti KUH Pidana, KUH Perdata yang sudah tidak sesuai dengan jati
diri bangsa Indonesia, pembaruan ketentuan tersebut merupakan keharusan
sejarah dan keharusan konstitusional yang tidak bisa ditawar lagi.
Nilai-nilai asing seperti nilai-nilai kebebasan, kapitalisme, nilai-nilai hendonisme yang sangat kental dalam produk hukum kolonial tersebut telah banyak
membentuk watak masyarakat dan merusak mental masyarakat akhirnya
menggeser nilai-nilai agama, budaya masyarakat Indonesia yang sudah lama
dianut.
Demikian pula dalam sepuluh tahun terakhir ini, banyak bermunculan
peraturan perundang-undangan yang bernuansa keagamaan seperti UU Otonomi Khusus Aceh, UU Haji, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Pornografi, Perda
Anti Maksiat, Perda Pelarangan Minuman Keras, Perda Berbusana Muslim, Perda
Baca tulis al-Qur’an dan sebagainya. Perkembangan tersebut adalah cerminan
kebutuhan hukum masyarakat yang tinggi terhadap tuntutan hukum yang
bersumber dari kearifan nilai-nilai agama dari berbagai komponen negeri ini
untuk menginginkan modernisasi hukum nasional dalam berbagai bidang dalam
mengatasi permasalahan bangsa dewasa ini.
Oleh karena itu, negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern
yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta
mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai
salah satu negara di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi.
Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum serta
diperlukannya konsep integrasi sistem hukum agama dalam sistem hukum
nasional
Berangkat dari keadaan demikian, maka dalam tulisan ini akan mengurai
konsep integrasi sistem hukum agama dalam sistem hukum nasional. Agar
tulisan ini akan lebih mendalam menjelaskan hal itu. Dan labih lanjut lagi akan
menguria konsep hukum modern dalam persepektif keindonesiaan.
160
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
B. Konsep Hukum Modern dalam Perspektif Keindonesiaan
Kata “modernisasi” adalah hal atau tindakan menjadikan modern (terbaru,
mutakhir).3 Secara etimologi, kata modern berasal dari bahasa Latin moderma
yang berarti masa kini, terbaru atau mutakhir. Modern biasa juga berarti
sekarang, baru atau saat ini.4
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata modern diartikan sikap, cara
berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.5 Kata modern dapat
ditelusuri dalam beberapa hal: pertama, berhubungan dengan waktu (sejarah);
kedua, berhubungan dengan penemuan-penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, berhubungan dengan pikiran (ideologi). Gagasan
modern sering dipahami sebagai gagasan pembaruan dan dipertentangkan
dengan gagasan tradisional.6
Menurut Donald Eugen Smith, 7 batasan-batasan tentang modernisasi sering
kali ditekankan pada aspek-aspek perubahan di bidang teknologi dan ekonomi.
Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan Manfret Halpern bahwa “revolusi modernisasi melibatkan transformasi semua sistem yang dipakai orang untuk mengatur
masyarakatnya, baik sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, keagamaan
maupun psikologi”.8 Hukum juga merupakan salah satu sistem yang dipakai untuk
mengatur kehidupan masyarakat. Demikian juga dari sudut pandang Islam,
sekularisasi harus dijauhkan dari proses modernisasi. Modernisasi atau pembangunan tidaklah harus dibarengi dengan sekularisasi seperti pendapat Smith.9
Berdasarkan pengertian modernisasi di atas maka modernisasi hukum di
Indonesia dalam tulisan ini adalah pembaruan hukum di bidang peraturan
______________
3Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Deprtemen Nasional, 2008), h. 965.
4 Nurcholish Madjid, Islam dan Kemodernan (Bandung: Mizan, 1987), h. 63.
5Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 662.
6Ahmad Mubarak, Relevansi Tasawuf dengan Problem Manusia Modern, dalam Nurcholis Madjid,
dkk. Manusia Modern Mendambah Allah Renungan Tasawuf Positif, ed., Ahmad Nadjib Burhani, (Jakarta:
Iman dan Hikma, 2002), h.167-168. Lihat: juga Hj. St. Nurhayati “Tasawuf Pada Abad Modern: Solusi
Problem Manusia Menurut Seyyed Hossein Nasr”, Disertasi, (Makassar: PPS UIN Alauddin, 2013), h.24.
7Donald Eugene Smith, Religion and Political Developmen an Analytic Study, (Boston: Massachusetts,
Little, Brown and Company, 1970), diterjemahkan oleh Machnun Husein, Agama dan Modernisasi
Politik Suatu Kajian Analitis, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.5.
8Manfred Halpern, “Toward Futher Modernization of the Study of New Nations”, World Politics, No.
17 (October 1964), h. 173.
9Manfred Halpern, “Toward Futher Modernization of the Study of New Nations”, h. xv.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
161
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
perundang-undangan baik dalam konteks peraturan perundang-undangan yang
sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan hukum bangsa
Indonesia maupun lahirnya undang-undang yang bernuansa keagamaan,
khususnya syariat Islam yang mewarnai perkembangan hukum nasional dalam
satu dekade terakhir ini.
Sebab konsep hukum modern yang telah digagas oleh para ahli terdahulu
seperti Max Weber, Galenter dan Charles Samprod yang mengilhami konsep
negara hukum di negara-negara Barat pada umumnya, tidak sepenuhnya dapat
ditegakkan di Indonesia yang memiliki karakteristik ketimuran dan perdaban
yang berbeda dengan negara Barat pada umumnya. Di antaranya dalam perbedaan dalam meletakkan hubungan hukum agama dan hukum negara.
Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen 1999-2002 telah memberikan
paradigma hukum konstitusional yang modern di Indonesia. Hal ini disampaikan Amin Rais dalam sambutannya dalam sidang paripurna MPR tahun 2000
tersebut mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 telah menghasilkan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD NRI) Tahun 1945. Dengan hasil ini majelis mempersembahkan kepada
bangsa sebuah konstitusi modern, konstitusi yang mengakomodasi asas konstitusionalisme dan prinsip demokrasi universal, sebagaimana konstitusi negaranegara yang telah lebih dulu maju dan demokratis.10
Amin Rais hendak menegaskan bahwa hukum modern dalam perspektif
UUD NRI Tahun 1945 adalah perpaduan asas konstitusionalisme dan prinsip
demokrasi universal. Salah satu prinsip baru dalam konstitusi Indonesia pasca
amandemen adalah ditegaskannya nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai
kemanusiaan sebagai bagian integratif dari nilai fundamental yakni Pancasila hal
tersebut menunjukkan suatu potret kesatuan hukum modern Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
mengandung butir-butir pasal yang tidak hanya merupakan pintu gerbang
masuknya norma-norma hukum yang secara kuantitatif maupun kualitatif sangat
memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, karena sifatnya sangat membuka
diri bagi masuknya nilai-nilai agama dalam sistem hukum maupun hukum positif
______________
10Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Tahun Sidang 2000, Buku
Tujuh, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010. h. 694.
162
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
nasional kita, sekaligus juga akan menjadi motor pendorong, lahirnya sebuah
sistem hukum positif nasional pada masa-masa mendatang.11
Karena itu setiap sistem hukum nasional dan penyusunan peraturan
perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum
sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Adapun nilai-nilai yang bersumber
pada pandangan filosofi Pancasila, yakni:
1. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan
Yang Maha Esa.
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan
martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang
adil dan beradab.
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional
seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia.
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sebagaimana terdapat di dalam
sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum
dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.12
Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Penempatan
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila.
______________
11Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Proses Penerapan
Nilai-Nilai Islam, dalam Aspek Hukum, dan Lembaga Negara, (Bandung: Mizan, 1997 ), h.28.
12Zainuddin, “Implikasi Pengelolaan Zakat terhadap Keadilan Sosial di Indonesia”, Disertasi, tidak
diterbitkan, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011), h. 295.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
163
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Jaringan nilai-nilai dalam Pancasila diharapkan memperkuat sistem hukum
nasional untuk senantiasa surveive dalam menghadapi modernisasi yang terjadi
di dalam masyarakat akibat era globalisasi dewasa ini.
Perkembangan dunia dewasa ini yang semakin maju dan terus berkembang pesat, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transportasi hampir dapat
dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi
tersebut. Perkembangan tersebut seakan-akan telah menjadi nilai baru
masyarakat modern. Arus informasi tersebut, baik dari dalam maupun dari luar
tidak mungkin terkendali, dan dihindarkan. Oleh sebab itu, perlu ada semacam
jaringan nilai-nilai untuk menjaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan
pandangan hidup bangsa.
Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik,
dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak
yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. hukum tersebut harus sesuai dengan
kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan
prosedur yang ditentukan. Juga suatu hukum yang baik harus dapat dimengerti
atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.13 Karena itu salah satu dimensi
mutlak dalam pembentukan sistem hukum Indonesia yang modern adalah
senantiasa mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan sesuai cita
hukum dan cita-cita moral dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
Negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu
seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta
mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai
salah satu negara di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi.
Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum.
Sebab konsep hukum modern yang telah digagas oleh para ahli terdahulu
seperti Max Weber, Galenter dan Charles Samprod yang mengilhami konsep
negara hukum di negara-negara Barat pada umumnya, tidak sepenuhnya dapat
ditegakkan di Indonesia yang memiliki karakteristik ketimuran dan perdaban
yang berbeda dengan negara Barat pada umumnya. Di antaranya dalam perbedaan dalam meletakkan hubungan hukum agama dan hukum negara. Karena
itu sebelum membahas konsep hukum modern dalam perspektif keindonesiaan
______________
13Otje Salman, dkk., Beberapa Sosiologi Hukum, (Bandung: Alumni, 2012), h. 90-91.
164
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
maka terlebih dahulu melihat pemikiran hukum modern dalam telah digagas
Max Weber dan Marc Galater.
Konsep hukum modern dalam pandangan Max Weber yakni memiliki ciriciri sebagai berikut:
1. Aturan-aturan hukum memiliki suatu kualitas normatif yang umum dan
lebih abstrak.
2. Hukum modern adalah hukum positif, hasil keputusan yang diambil secara
sadar.
3. Hukum modern diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam
bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja, dikaitkan dengan aturanaturan hukum yang dapat berlaku melalui pengadilan-pengadilan, bilamana
terjadi atas pelanggaran aturan-aturan tersebut.
4. Hukum modern adalah sistematis, aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya,
konsep-konsepnya dan doktrin-doktrinnya yang berbeda-beda. Serta bagian
hukum prosedural dan hukum material yang bermacam-macam, berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem pemikiran normatif yang logis, rasional, atas dasar di mana semua problem praktis
yang bersifat hukum, pada prinsipnya dapat dipecahkan menurut hukum.
5. Hukum modern adalah sekular, substansinya sama sekali terpisah dari
pertimbangan keagamaan dan etis, artinya kesahian tidak lagi tergantung
dari kebenaran moralnya dan prosedur-prosedurnya dibebaskan dari artiarti magis dan telah menjadi upaya rasional untuk mencapai maksudmaksud yang rasional.14
Salah satu konsep hukum modern yang dituliskan oleh Max Weber adalah
bahwa Hukum modern adalah sekular, substansinya sama sekali terpisah dari
pertimbangan keagamaan dan etis.
Dari segi peristilahan sekularisasi didefinisikan sebagai proses yang menuju
pada keadaan yang sekuler atau proses netralisasi dari setiap pengaruh agama.15
Yaitu paham yang ingin memisahkan atau menetralisasi semua bidang ke______________
14Yesmin Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanannya
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), (Bandung: Widya Padjajaran, 1988), h. 2-3. Selanjutnya dapat
dibaca dalam A.A.G. Perter dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks
Sosiologi Hukum, (Jakarta: Pustaka Harapan , 1988), h.368-369.
15Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum
Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta:Bulan Bintang, 2003), h.
102.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
165
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
hidupan, seperti politik dan kenegaraan, ekonomi, hukum, sosial-budaya dan
ilmu pengetahuan-teknologi dari pengaruh agama.16
Tahir Azhary menegaskan rujukan paham sekularisme menurut penentangnya adalah Injil, dalam Matheus 22: 21
Render unto Caesar, the things which are caesar’s and unto God the things
which are God’s
(berikanlah kepada penguasa duniawi hal-hal yang berhubungan dengan
urusan duniawi, dan serahkanlah kepada Tuhan segala urusan yang berhubungan dengan Tuhan).17
Paham ini lekat di hati peradaban Eropa yang memisahkan agama dan
negara.18 Menurut Amin Rais, doktrin Nasrani tentang sekularisasi sama sekali
tidak dikenal dalam Islam. Ia menyebut sekularisasi sebagai “semacam kelatahan
intelektual”. 19
Perspektif Max Weber tentang hukum modern yang memisahkan hukum
dengan pertimbangan keagamaan dan etis, jelas tidak relevan jika diterapkan di
Indonesia. Karena dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 agama,
moral, hukum dan negara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Hal ini di dasarkan oleh sejumlah pandangan di antaranya, pandangan dari M.
Rasjidi yang mengemukakan tiga macam penyelesaian tentang sampai di mana
terdapat hubungan hukum dan moral sebagaimana dibahas dalam filsafat hukum
umum yaitu:
1. Hukum dan moral harus berdampingan karena moral merupakan pokok
hukum.
2. Masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi
dari hukum.
3. Masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri yang tiada
hubungannya satu sama lain.
Lebih lanjut ia mengatakan dalam hubungan hukum dan moral menurut
ajaran Islam tercermin terutama dalam hal sebagai berikut:
______________
16Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya..., h. 13.
17Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya..., h.
33-34.
Islam: Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, Editor: Rusjdi, (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1984), h.80.
19Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 51-52.
18Hamka,
166
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
1. Beberapa ketentuan hukum Islam mempertahankan tegaknya moral luhur,
seperti dalam hukum pidana yang menentukan bahwa perzinaan adalah
delik moral yang diancam dengan pidana cambuk 100 kali, tanpa memerlukan aduan pihak yang bersangkutan.
2. Beberapa ketentuan hukum Islam mengandung nilai moral luhur, seperti
terdapat dalam ketentuan hukum muamalat yang mengajarkan agar orang
yang berpiutang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya pada
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
3. Dalam melaksanakan hukum hendaknya dilandasi dengan nilai moral luhur
yang bertumpu pada sikap patuh, taat dan rela melaksanakan ketentuan
hukum yang telah ditetapkan al-Qur’an dan sunnah Rasul untuk menghindari ketentuan hukum bertentangan dengan nilai moralitas Islam.20
Berikutnya karakteristik sistem hukum modern dikemukakan oleh Marc
Galanter, ia mengatakan bahwa hukum modern memiliki karakteristik seperti: 21
Hukum uniform terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda
pula dengan penerapannya. Penerapan hukum ini lebih cenderung bersifat
teritorial daripada personal. Artinya, bahwa peraturan-peraturan yang sama
dapat diterapkan bagi umat segala agama, warga semua suku bangsa, daerah
kasta dan golongan. Perbedaan di antara pribadi-pribadi yang diakui oleh hukum
bukanlah perbedaan dalam makna intrinsik atau kualitas, tetapi perbedaan
fungsi, kondisi, dan prestasi dalam tuntutan-tuntutan duniawi;
Hukum uniform terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak
berbeda pula dengan penerapannya. Penerapan hukum ini lebih cenderung
bersifat teritorial daripada personal. Artinya, bahwa peraturan-peraturan yang
sama dapat diterapkan bagi umat segala agama, warga semua suku bangsa,
daerah kasta dan golongan. Perbedaan di antara pribadi-pribadi yang diakui oleh
hukum bukanlah perbedaan dalam makna intrinsik atau kualitas, tetapi perbedaan fungsi, kondisi dan prestasi dalam tuntutan-tuntutan duniawi.
Dalam konteks keindonesiaan konsep hukum modern dengan konsep
hukum uniform Galanter tidak selalu dapat dijalankan, mengingat keragaman
budaya, ras, agama di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin
______________
20Ahmad Azhar Basyir, Hubungan Agama dan Pancasila, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,
1985), h. 58.
21Teguh Prasetyo.,dkk., Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang
Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 198-201.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
167
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
disatukan dengan satu unifikasi hukum semata. Karena dalam kondisi tertentu
penerapan hukum ini lebih cenderung bersifat personal dari pada teritorial.
Artinya, bahwa peraturan-peraturan yang khusus dapat diterapkan bagi umat
tertentu, warga atau suku bangsa, daerah khusus, dan golongan tertentu.
Sistem hukum Indonesia mengakui dan menjamin adanya satuan-satuan
masyarakat hukum adat dan kekhususan agama tertentu. Sehingga dimungkinkan adanya undang-undang yang berlaku khusus bagi umat agama dan kesatuan
adat tertentu. Keberlakuannya pun hanya mengikat subjek hukum bagi umat
agama atau kesatuan adat tertentu. Ini menunjukkan adanya ruang yang bersifat
khusus dalam keberlakuan suatau peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Menurut Jazuni, di Indonesia keberlakuan suatu undang-undang dapat dilihat
dalam undang-undang yang bersangkutan. Adakalanya hukum berlaku secara
nasional, di semua daerah dan kepada semua warga negara. Akan tetapi, ada juga
hukum yang hanya berlaku bagi mereka yang berkualifikasi tertentu, misalnya
warga negara yang beragama Islam. Dalam kaitan ini, ketentuan-ketentuan dalam
hukum Islam ada yang dapat diberlakukan secara umum kepada semua warga
negara, yaitu nilai-nilai universalnya (yang diajarkan semua agama) dan ada pula
dalam hal ini umat Islam, yaitu aturan-aturan hukum yang khusus berlaku bagi
Muslim tidak bagi umat lain. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Bagan 1.
Nilai-nilai Universal
Untuk nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama atau yang dapat
diterima oleh pemeluk semua agama (pada gambar terletak di tengah, merupakan persinggungan dari agama-agama yang ada), dapat dilegislasikan dan diberlakukan secara nasional kepada semua warga negara. Untuk nilai-nilai partikular yang hanya diajarkan oleh agama tertentu atau hanya menyangkut ke-
168
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
pentingan (pemeluk) agama tertentu (pada gambar, agama A saja, atau agama B
saja, atau agama C saja), jika dilegislasikan, hanya dapat diberlakukan kepada
pemeluk agama tertentu tersebut. jika yang dilegislasikan adalah hukum Islam
yang menyangkut kepentingan umat Islam, ia hanya diberlakukan kepada umat
Islam.22
Perundang-undangan khusus yang melayani kepentingan golongan agama
tidak dimaksudkan sebagai suatu pengaturan materi yang diskriminatif dan
sewenang-wenang. Adanya ciri-ciri dan karakteristik pada golongan agama
menimbulkan legal distinction bukan suatu diskriminasi yang sewenang-wenang
sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu inequality before the law. Menurut
pemerintah, hukum nasional harus diartikan satu sistem hukum nasional yang di
dalamnya terdapat subsistem hukum nasional sehingga kalimat “satu kesatuan
hukum” tidak boleh diartikan terlalu sempit.
Bahwa prinsip equality before the law merupakan salah satu hak asasi
manusia. Namun demikian, tidak mungkin serta tidak adil jika prinsip ini
diterapkan kepada semua warga negara tanpa perbedaan dan dalam semua
perundang-undangan, karena tanpa memperkecil arti prinsip equality before the
law itu perbedaan-perbedaan yang asasi yang ada di antara warga Negara dapat
dan seharusnya mendapatkan peraturan-peraturan yang berlainan dalam
hukum. Legal distinction tidak harus dipandang sebagai inequality before the law.
Sebaliknya, tidak dapat dikatakan equality before the law hanya dianggap sah
apabila factual condition sama secara keseluruhan. Atas dasar itu selalu dapat
dipikirkan pengaturan hukum mengenai suatu golongan.23
Karena itu konsep hukum modern menurut Max Weber dan Galanter
dalam konteks keindonesiaan tidak sepenuhnya dapat dijalankan, karenanya
diperlukan konsepsi baru dalam merumuskan konsep hukum modern yang
cocok dengan karakteristik hukum di Indonesia.
Berbeda halnya dengan pandangan Charles Samprod dalam tulisannya
Discuss of law antara lain menyatakan bahwa hukum modern adalah hukum
yang substansinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pandangan ini
juga diperkuat oleh Angel dalam tulisannya Law Time and Community, Angel
______________
22Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 356-357.
23Keterangan
Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan agama pada Rapat
Paripurna DPR RI tanggal 28 Januari 1989 dalam Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2010), h. 379-380.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
169
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
menyatakan bahwa hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat.24
Menurut Aswanto, secara teoritis hukum yang bertentangan dengan nilainilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak dapat dianggap
sebagai hukum modern.25 Oleh sebab itu nilai-nilai agama sebagai salah satu nilai
yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia menjadi salah satu
indikator dalam menentukan apakah suatu hukum atau peraturan dapat disebut
sebagai hukum yang modern.
Karakteristik Negara Indonesia dalam konstitusinya telah memposisikan
nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai konstitusional, sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum negara yang di dalamnya memuat nilai tertentu seperti nilai
Ketuhanan dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa mensyaratkan norma hukum di
bawah UUD NRI Tahun 1945.
Kedaulatan yang pertama adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan Tuhan di
dasarkan pada sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mukaddimah
UUD NRI Tahun 1945, bahwa kemerdekaan Indonesia ini ialah karunia Allah
SWT “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Dan Pasal 29 ayat 1 UUD
NRI Tahun 1945 “ Negara Indonesia Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
Salah satu karakteristik hukum Indonesia adalah tidak terlepas dari hukum
dasarnya yakni Pancasila dan pokok pangkal segala sila ialah percaya kepada
Tuhan, karena itu karakter hukum modern Indonesia adalah hukum yang
“berketuhanan” karenanya negara Indonesia sendiri sebagai otoritas pemilik
hukum di Indonesia pun sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.
Dalam tafsiran Hamka bahwa tiada di antara kita yang di dalam dirinya
mengalir Iman, yang tidak paham bahwasanya Ketuhanan Yang Maha Esa,
sebagai sila pertama dari falsafah negara kita, ialah bahwa kita percaya kepada
Tuhan, dan Tuhan itu Esa adanya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan
______________
24Aswanto, “Paradigma di Balik Penyusunan Rancangan KUHP”, makalah yang disampaikan pada,
seminar publik “Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi: Tinjauan Kritis terhadap RUU
KUHP”, di Makassar, tgl. 5 Juli 2006.
25Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 379-380.
170
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
tidak sesuatu pun yang menyamai-Nya. Kita jadikan dia dasar pertama dan
utama dari negara kita. Artinya bahwa Negara Indonesia berketuhanan, tegasnya
bahwa kita seluruh penduduk negara ini percaya akan adanya Tuhan. Dia
dijadikan niat dasar pertama negara ini, bukanlah semata-mata jadi buah mulut
atau sapu-tangan penghapus bibir (lip-service, kata bung Hatta). Dia adalah dasar
pertama sebagai dasar niat kita bermasyarakat dan bernegaraa. Supaya dijadikan
titik tolak kita berpikir. Apa saja yang kita kerjakan, kita amalkan dan kita
usahakan dalam negara ini ialah dengan niat mencapai ridha Allah.
Konstitusi Indonesia pasca amandemen dapat dikatakan sebagai konstitusi
yang kombinatif karena mampu mengakomodir keanekaragaman hukum
Indonesia. Keanekaragaman hukum di Indonesia dapat dilihat dari diakomodirnya tiga nilai-nilai baru dalam konstitusi. Nilai-nilai konstitusional itu adalah, nilainilai agama, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia).
Ketiga nilai-nilai dasar itu diatur secara berdampingan dalam UUD NRI Tahun
1945.
Ketiga dimensi nilai tersebut dapat pula dikatakan telah merefresentasikan
nilai-nilai yang hidup di dalam kesadaran dan keadilan masyarakat Indonesia
secara umum, meskipun nilai-nilai kemanusiaan dalam hak asasi manusia
merupakan nilai yang diadobsi dari hukum Internasional, namun substansi dan
spiritnya telah disesuaikan dengan karakteristik keindonesiaan.
Karenanya kombinasi ketiga dimensi nilai tersebut akan memenuhi rasa
keadilan masyarakat di masa yang akan datang, karena nilai-nilai tersebut telah
lama hidup dan mengakar di Indonesia, menjadi satu kesatuan sistim nilai dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu keistimewaan hukum
nasional saat ini karena memberikan jaminan konstitusional terhadap keberlangsungan hukum agama, hukum adat baik keberlakuannya secara normatif (diberlakukan secara hukum kebiasaan) maupun keberlakuan ditegakkan secara
yuridis melalui regulasi peraturan perundang-undangan negara dan sedangkan
hukum-hukum Barat dan hukum universal lainnya terlebih dahulu diratifikasi
melalu suatu perjanjian internasional dan melalui undang-undang.
Hukum hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat, apabila hukum itu
mencerminkan nilai-nilai yang secara filosofi diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Apabila ada produk hukum yang tidak
sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai filosofis yang diyakini kebenarannya
oleh bangsa Indonesia (terutama oleh umat Islam yang jumlahnya mayoritas),
maka konsekuensinya, hukum itu pasti tidak akan bisa dilaksanakan, sebagai-
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
171
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
mana seharusnya hukum itu berlaku. Bahkan mungkin hal itu akan menjadi
pemicu pertentangan antara rakyat dengan penguasa telah menyimpang dari
nilai-nilai kebenaran yang diyakini. Sebaliknya apabila hukum itu mencerminkan
nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat, maka hukum
itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh mereka.
Karena itu berdasarkan uraian di atas penulis sampai pada suatu penegasan
bahwa, sistem hukum Indonesia memiliki karakter hukum modern, kemodernan
hukum Indonesia sangat terlihat adanya konfigurasi hukum yang sangat dinamis
dan terbuka dalam struktur UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen, pengakuan dan jaminan negara terhadap berbagai sub sistem hukum yakni, sistem
hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum internasional, diikat oleh satu
kesatuan sistem hukum pancasila. Sehingga ciri hukum modern dalam perspektif
keindonesiaan, dapat disusun sebagai berikut:
1. Aturan-aturan hukumnya berdasar atas kombinasi hukum yang bersumber
dari Allah dan akal manusia
2. Hukum modern Indonesia dibingkai oleh tiga konsep kedaulatan dalam
sistem hukum nasional yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat dan
kedaulatan negara tanpa mempertentangkan dan memisahkan satu sama
lain.
3. Hukum modern Indonesia adalah kombinatif, hukum yang substansinya
mengkombinasikan nilai-nilai hukum agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai
hukum adat dan nilai-nilai hukum Barat dalam satu kesatuan sistem hukum
nasional yang diadobsi secara proporsional.
4. Hukum modern Indonesia adalah tidak sekuler, ketentuan substansi hukumnya tidak memisahkan agama, hukum dan moral etis. Ketiganya dipadukan
sebagai satu kesatuan dalam merespons berbagai persoalan sosial. Artinya
hukum Indonesia yang modern adalah hukum yang tidak menghendaki
materialisem yang terlepas bebas. Demikian pula hukum Indonesia modern
adalah hukum yang tidak memisahkan moral dan hukum. Dan hukum
Indonesia modern merupakan hukum yang tidak membenarkan marxisme
dan tidak pula membenarkan kapitalisme.
5. Hukum modern Indonesia adalah plural hukum yang mengayomi persamaan dan keberagaman, suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Artinya
Hukum modern Indonesia adalah mengakar pada kesadaran hukum masyarakat yang sinergis, hukum mengsinergikan berbagai kekhususan dan ke-
172
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
istimewaan baik satuan-satuan daerah istimewa maupun kesatuan-kesataun
masyarakat karena adat istiadat dan syariat agama.
6. Hukum Modern Indonesia adalah responsif dan visioner terhadap kebutuhan hukum dan perkembangan serta dinamika masyarakat baik
pengaruh dari budaya luar maupun dalam budaya Indonesia sendiri. Seperti
demokrasi, HAM dan hukum lokal dan lain-lain.
7. Hukum Indonesia modern adalah hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan umum tetapi juga berorientasi untuk memelihara, dan menjaga kepentingan serta kemaslahatan agama, akal, akhlak,
harta dan jiwa. Perlindungan hukum yang konverehensif ini berdasarkan
tujuan pembentukan negara Indonesia dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 yakni, melindungi segenap dan seluruh tumpa darah
Indonesia.
C. Konsep Integrasi Sistem Hukum Agama dan
Sistem Hukum Nasional
Berdasarkan konsep hukum modern dalam konteks keindonesiaan di atas
maka perpaduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma agama dengan
nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan norma hukum positif negara merupakan
kolaborasi yang ideal dalam memperbaiki kualitas peraturan perundangundangan di Indonesia.
Karena itu memadukan tatanan agama, tatanan hukum positif negara,
sebagaimana teori siyāsah dīniyyah Ibnu Khaldun. Lebih dari itu nilai-nilai,
prinsip-prinsip dan norma adat dan etika sosial yang positif dapat dipadukan
dengan hukum negara dalam pendekatan monoisme legal system.
Di mana tatanan negara, agama dan etika sosial harus dapat bekerjasama
dalam satu kesatuan integral dalam membangun sistem hukum nasional
Indonesia yang integratif artinya suatu sistem hukum yang dipandang relevan
dalam menghadapi tantangan dan perkembangan dunia global, di mana elemenelemen sistem hukum nasional baik sistem hukum agama, sistem hukum adat
dan sistem hukum produk negara (hukum positif) harus dapat bekerjasama,
saling berpangku tangan dalam memberikan konstribusi positif dalam membangun sistem hukum nasional yang kuat dan bermartabat seperti bagan di
bawah ini:
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
173
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Bagan 2.
Konsep Three Pillars System Hukum Modern yang Integratif
Sumber: Hasil Kajian Penulis Tahun 2014
Melalui Konsep Three Pillars System Hukum Modern yang Integratif tersebut
merupakan konsep hukum yang tepat untuk sistem hukum modern Indonesia
saat ini untuk mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan
agama yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan suatu potensi
yang jika diberdayakan secara berimbang dan integratif dalam satu sistem
hukum nasional yang diharapkan dapat membangun hukum modern Indonesia
di masa yang akan datang. Apalagi konsep tersebut akan sangat strategis jika
digunakan dalam mengahadapi era globalisasi dewasa ini untuk memfilter
masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan.
Jika dihubungkan dengan prinsip snow ball (bola salju), maka sistem bola tersebut diibaratkan suatu sistem hukum yang terus berputar (the legal sistem that
turning), bersinergi seperti bola salju yang terus berputar dan semakin lama
semakin membesar. Bola sistem hukum nasional inilah yang diharapkan memuat
3 sub sistem di dalamnya terdapat sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan
sistem hukum negara diharapkan akan saling bekerjasama dan terus bersinergi.
Bila ketiga sistem hukum tersebut “dikawinkan” akan “melahirkan” bola sistem
hukum nasional yang kuat dalam merobohkan setiap persoalan bangsa yang
dihadapi.
Ketiga sistem tersebut baik sistem hukum agama dan sistem hukum adat
berkonstribusi dalam perumusan sistem hukum positif negara, demikian pula
sistem hukum produk negara tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum
adat dan sistem hukum agama dan begitu pula sebaliknya sistem hukum adat
dan agama tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum agama. Ketiga sistem
174
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
tersebut terlembaga secara formal dan balance dalam sistem hukum nasional.
Artinya nilai-nilai hukum agama, nilai hukum adat yang bersifat universal
terlembaga secara formal dan seimbang dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan baik dalam landasan, asas maupun dalam norma hukum,
materi muatan perundang-undangan.
Hanya dengan itu krisis moral, krisis hukum dengan berbagai permasalahan
hukum dan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Indonesia dewasa ini seperti
maraknya prostitusi, peredaran minuman beralkohol, meningkatnya tingkat
perceraian, kemiskinan, berkembangnya homo seks, lesbian, pornogafi dan
pergaulan bebas yang kian hari semakin mengkhwatirkan generasi bangsa hanya
dapat diatasi dengan mengoptimalkan memberdayakan dan mengintegrasikan
norma-norma Islam, seperti memaksimalkan penarikan zakat, penataan pergaulan yang yang islami, pemberlakuan hukum zina dan minuman beralkohol
secara tegas, dan penerapan pidana Islam secara bertahap dan lain-lain
sebagainya, serta norma-norma sosial dan adat istiadat yang sarat dengan nilainilai luhur ke dalam hukum negara atau hukum positif yang bersifat universal,
maka hukum nasional akan mampu memecahkan permasalahan tersebut dan
lebih penting sistem hukum nasional akan tetap bertahan (survive) dan bertahan
dalam menghadapai berbagai tantangan dan permaslahan bangsa di era globalisasi dan pluralisme hukum yang semakin menglobal.
Menurut Abrar Saleng, dalam konteks konstuksi hukum dan pembangunan
hukum nasional, ada perpaduan berbagai nilai. sub-sub sistem yang ada di dalam
sistem hukum nasional seperi sistem hukum Islam, sistem hukum adat dapat
berkonstribusi dalam membangun sistem hukum nasional. Sistem hukun
nasional dan sistem hukum Islam harus saling menerima dan saling memberi
dalam membangun sistem hukum yang lebih luas. Namun permasalahan yang
sering muncul jika ada perbedaan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain.
Sehigga diperlukan konsep bagaimana memformulasikan sub sistem dengan sub
sistem yang lain bisa saling diterima dan menerima tanpa melihat minoritas dan
mayoritas. 26
Menurut penulis nilai-nilai atau norma-norma Islam yang bersifat universal
lah yang dapat masukkan sistem hukum nasional tanpa menyebutkan lebel
agama tertentu seperti “nilai-nilai syariat Islam” tetapi nilai-nilai syariat Islam
______________
26Dalam suatu diskusi ilmiah 18 Januari 2014.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
175
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
seperrti nilai ilahi, nilai khalīfah, nilai keseimbangan, nilai kemaslahatan dan nilai
keadilan, dimodifikasi dengan bahasa hukum nasional yang bersifat universal
tanpa menyebutkan itu nilai-nilai Islam. Demikian pula sebaliknya nilai-nilai atau
norma-noram agama lain yang positif dan bersifat universal bisa diterima oleh
umat lain dapat pula. Sepanjang tidak berkaitan dengan pemaksaan aqidah,
ibadah dan budaya agama, atau ajaran-ajaran keyakinan tertentu kepada agama
lain. Jika berkaitan dengan masalah-masalah sosial, muamalah, budi pekerti maka
nilai-nilai dan norma-norma agama manapun dapat mengambil peran dalam
memberikan solusi dalam membangun hukum nasional.
Sehingga hanya nilai-nilai yang memiliki kesamaan yang dapat dipadukan
dalam sistem hukum nasional sedangkan nilai-nilai yang berbedah hanya berlaku
dalam sistem hukum masing-masing, negara kemudian memberikan perlindungan agar masing-masing sub sistem hukum dapat menjalankan nilai-nilainya dengan baik. Salah satu nilai yang bersifat universal adalah nilai ketuhanan, dimana
semua agama di Indonesia menyakini adanya Tuhan.
Konsep yang lain yang bisa diterapkan ke depan adalah memberlakukan
dualisme legal sistem yaitu sistem hukum dualistik atau sistem dualism hukum
secara nasional. artinya sistem hukum nasional menghidupkan sub sistem yang
ada di bawahnya dan memberikan ruang-ruang strategis sesuai dengan konteks
yang diperlukan negara atau yang dibutuhkan masyarakat. Artinya sub sistem
diangkat menjadi hukum negara yang di-back up secara penuh oleh institusi
hukum dan berbagai substansi hukum yang dipelukan.
Seperti halnya di Malaysia yang menganut dualisme hukum, di mana
hukum Islam diterapkan bagi mereka yang beragama Islam dengan regulasi
dan sistem peradilan Islam. Sedangkan warga Negara Malaysia yang beragama
non Islam diberlakukan hukum sipil dengan peradilan sipil pula. Berdasarkan
hasil observasi penulis (2013) di Malaysia tempat perjudian seperti togel,
ketangkasan mudah kita temukan di tempat-tempat yang telah ditentukan
seperti di sekitar kawasan Plaza Idaman, kawasan perjudian di genting Alien
dan sebagainya namun tempat-tempat tersebut hanya bisa dimasuki oleh
orang-orang non-Muslim. Jika ditemukan orang Islam pribumi maka akan dikenakan saksi berdasarkan akta jinayah Islam persekutuan Malaysia. Demikian
pula pengaturan minuman alkohol juga diberlakukan dualisme hukum.
Minuman beralkohol dengan mudah di dapatkan di sejumlah supermarket seperti di supermarket KK (KeKe). Namun minuman beralkohol tersebut secara
tegas tertulis peringatan “dilarang untuk orang Islam”.
176
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
Sehingga tidak tertutup kemungkinan di Indonesia adanya Mahkamah yang
bersifat khusus bagi agama tertentu, termasuk berdirinya Mahkamah Syariah di
setiap daerah yang telah memiliki perda-perda syariah, seperti yang saat ini diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam dan yang diterapkan di Negara Malaysia.
Demikian pula berkaitan dengan sistem hukum adat, sistem hukum nasional
memberikan pengakuan terhadap pengadilan adat di setiap kesatuan-kesatuan
masyarakat adat wilayah persekutuan atau wilayah petuanan adat tertentu.
Dalam sistem peradilan adat tersebut berlakulah hukum adat yang bersifat
khusus, seperti yang terjadi di berbagai wilayah adat di Indonesia. Berdasarkan
hasil observasi di desa Kilfura Seram Timur Provinsi Maluku masyarakat menerapkan pengadilan adat secara sederhana, jika terdapat warganya yang
meminum minuman beralkohol dan melakukan perbuatan asusila maka kepala
adat atau kepala dusun memberikan hukuman kepada yang bersangkutan berupa pukulan kayu, jika pihak orang tua ingin memukul langsung anaknya, maka
pihak kepala adat memberikan kesempatan untuk memukul anaknya dan
disaksikan oleh petinggi negeri setempat.
Sistem hukum nasional memberikan pengawasan, perlindungan dan jaminan atas pelaksanaan hukum adat dan hukum syariah yang berlaku di daerahdaerah untuk tersebut untuk memastikan pelaksananaan hukum khusus
tersebut dapat berjalan dengan baik.
Apabila kedua konsep tersebut dapat dilakukan maka perencanaan pembentukan perundang-undangan nasional harus direkonstruksi dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya, masuknya nilai-nilai syariat Islam dan nilainilai hukum adat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Baik dalam penyusunan landasan, asas sampai pada norma hukum
dalam materi muatan ketentuan dalam pasal-pasalnya perundang-undangan.
Sehingga tidak satupun pasal dalam rancangan peraturan perundangundangan yang berdiri sendiri, melainkan diturunkan dari suatu asas hukum di
mana asas hukum tersebut merupakan turunan atau penjabaran dari nilai-nilai
hukum yang akan ditegakkan dalam peraturan tersebut. Adapun nilai, asas dan
norma yang akan dijabarkan harus bersumber dari nilai-nilai syariat Islam atau
nilai-nilai agama jika peraturan yang akan dibuat adalah peraturan yang bernuansa agama. Demikian pula apabila peraturan yang dibuat berkaitan dengan
memeliharan budaya dan adat istiadat maka nilai, asas dan materi muatan dalam
pasal-pasal peraturan tersebut harus bersumber dari nilai-nilai budaya dan adat
istiadat tertentu.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
177
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
D. Kesimpulan
Negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu seperangkat
atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai
permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai salah satu negara di
dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi. Sebagai akibat dari
globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum. Karena itu salah satu
dimensi mutlak dalam pembentukan sistem hukum Indonesia yang modern adalah
senantiasa mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan sesuai cita
hukum dan cita-cita moral dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
Melalui Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang Integratif tersebut
merupakan konsep hukum yang tepat untuk sistem hukum modern Indonesia
saat ini untuk mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan
agama yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan suatu potensi
yang jika diberdayakan secara berimbang dan integratif dalam satu sistem
hukum nasional yang diharapkan dapat membangun hukum modern Indonesia
di masa yang akan datang. Apalagi konsep tersebut akan sangat strategis jika digunakan dalam mengahadapi era globalisasi dewasa ini untuk memfilter masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan.[w]
178
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Nasarudin Umar
BIBLIOGRAFI
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2009.
Azhary, M. Tahir, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat
dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan
Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Anwar, Yesmin, dkk., Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya
Padjajaran, 1988.
Aswanto, “Paradigma di Balik Penyusunan Rancangan KUHP”, makalah yang
disampaikan pada, seminar publik “Kebebasan Berekspresi dalam Negara
Demokrasi: Tinjauan Kritis terhadap RUU KUHP”, di Makassar, tanggal 5 Juli
2006.
Basyir, Ahmad Azhar, Hubungan Agama dan Pancasila, Yogyakarta: Universitas
Islam Indonesia, 1985.
Halpern, Manfred, “Toward Futher Modernization of the Study of New Nations”,
World Politics, No. 17 - October 1964.
Hamka, Islam: Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, ed. Rusjdi, Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1984.
Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Mubarak, Ahmad, “Relevansi Tasawuf dengan Problem Manusia Modern’, dalam
Nurcholis Madjid, dkk. Manusia Modern Mendamba Allah Renungan
Tasawuf Positif, ed., Ahmad Nadjib Burhani, Jakarta: IIMaN dan Hikmah,
2002.
Madjid, Nurcholish, Islam dan Kemodernan, Bandung: Mizan, 1987.
Mardjono, Hartono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan,
Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam, dalam Aspek Hukum, dan Lembaga
Negara, Bandung: Mizan, 1997.
Nurhayati, “Tasawuf pada Abad Modern, Solusi Problem Manusia Menurut
Seyyed Hossein Nasr”, Disertasi, Makassar: PPS UIN Alauddin, 2013.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
179
Nasarudin Umar
Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan ....
Salman, Otje, dkk., Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2012.
Smith, Donald Eugene, Religion and Political Developmen an Analytic Study
Boston: Massachusetts, Little, Brown and Company, 1970, diterjemahkan
oleh Machnun Husein, Agama dan Modernisasi Politik Suatu Kajian Analitis,
Jakarta: Rajawali, 1985.
Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Tahun
Sidang 2000, Buku Tujuh, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,
2010.
Zainuddin, “Implikasi Pengelolaan Zakat terhadap Keadilan Sosial di Indonesia’,
Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011.
180
Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
Fly UP