...

ketangguhan apbn dalam pembayaran utang — ok

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

ketangguhan apbn dalam pembayaran utang — ok
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
433
KETANGGUHAN APBN
DALAM PEMBAYARAN UTANG
Haryo Kuncoro 1
Abstract
This paper is designed to analyze the sustainability of the central government budget in the case of
Indonesia over the period of 1999-2009. First, we explore the theoretical background of the fiscal
sustainability. Second, we develop a model to capture some factors determining the fiscal sustainability.
Unlike the previous studies, we use both domestic debt and foreign debt to assess the fiscal solvency.
Finally, we estimate it empirically.
Based on the quarterly data analysis, we concluded that the government budget is unsustainable.
This is associated with domestic debt rather than foreign debt. They imply that the central government
should manage the debts carefully including re-profile, re-schedule, and re-structure them in order to
spread the excess burden in the future. Also, the fiscal risks should be calculated comprehensively in order
to maintain solvency.
Key words: Domestic debt, Foreign debt, Fiscal sustainability, Primary balance
JEL Classification: E62, H63
1 Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ([email protected])
434 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
I. PENDAHULUAN
Ketangguhan fiskal (fiscal sustainability) sedang menjadi topik diskusi yang intensif di
kalangan ekonomi makro baik di negara maju maupun negara berkembang. Pembahasan
semakin kencang terutama sejak krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 dan berulang lagi
tahun 2008. Krisis ekonomi ditandai dengan meningkatnya belanja pemerintah terutama untuk
penanggulangan dampak krisis. Di sisi lain, penerimaan pemerintah mengalami penurunan
yang sangat drastis.
Keadaan di atas juga dihadapi Indonesia. Krisis ekonomi telah membuat pemerintah
Indonesia terbelit utang yang berat untuk menutup defisit APBN. Utang pemerintah telah
bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga
perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk
restrukturisasi perbankan (Boediono, 2009).
Kewajiban-kewajiban penutupan utang (bunga dan amortisasi) akan melebihi 40 persen
dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru
(baik dari luar maupun dalam negeri) di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan pengeluaran. Hal ini akan sangat membatasi ruang gerak fiskal (fiscal
space) pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser permasalahan dari
stimulus fiskal menjadi sustainabilitas fiskal (Rahmany, 2004).
Secara konseptual, APBN dikatakan berkesinambungan apabila ia memiliki kemampuan
untuk membiayai seluruh belanjanya selama jangka waktu yang tidak terbatas (Langenus, 2006;
Yeyati dan Sturzenegger, 2007). Konsekuensinya, kesinambungan fiskal harus mampu pula
memperhitungkan risiko fiskal. Risiko fiskal muncul tatkala terjadi kewajiban langsung (direct
liabilities) yang dapat diperkirakan sebelumnya dan kewajiban kontingensi (contingent liabilities)
akibat suatu peristiwa di luar kendali (Brixi dan Mody, 2002).
Lebih lanjut, isu mengenai risiko fiskal ini merupakan bagian integral dari pembahasan
mengenai kemampuan bayar utang (solvency) dalam jangka panjang. Ketidakmampuan
menyeimbangkan melonjaknya beban pengeluaran dengan peningkatan penerimaan jelas
sangat membahayakan kemampuan anggaran negara dalam membayar utang. Untuk menjaga
solvensi fiskal, keuangan negara harus surplus (Chalk dan Hemming, 2000).
Problem utama kelangsungan APBN adalah masih adanya defisit anggaran. Persoalannya
adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit
tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya. Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi
maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
435
Terjadinya risiko fiskal yang tidak diantisipasi dengan baik akan membebani anggaran
dan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi dengan cakupan dan kedalaman efek yang
berbeda antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Risiko fiskal yang terjadi
pada negara-negara maju akan menimbulkan beban pada anggaran dan berpeluang
menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pada negara-negara berkembang implikasinya lebih berat. Terjadinya risiko fiskal yang
membebani anggaran akan menjalar dengan cepat pada perekonomian secara keseluruhan,
mendorong pelarian modal (capital outflow), dan bahkan mengubah arah pertumbuhan
ekonomi. Lebih jauh, pada negara-negara berkembang dengan kelembagaan ekonomi yang
masih lemah, ekspektasi terjadinya risiko fiskal akan mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi
sehingga berpeluang menghambat pertumbuhan ekonomi kendati risiko fiskal tersebut belum
terjadi sesungguhnya (Barnhill dan Kopits, 2003).
Paper ini berupaya mengkaji ketangguhan fiskal dengan kasus Indonesia. Untuk sampai
pada target tersebut, pada awalnya profil utang pemerintah akan diamati. Berikutnya, tinjauan
konsepsional ketangguhan fiskal akan diulas beserta studi-studi yang pernah dilakukan
sebelumnya. Metode penelitian dihantarkan pada bagian keempat. Hasil estimasi empirik
ditampilkan pada bahasan di bawahnya. Akhirnya, paper ini akan ditutup dengan beberapa
catatan.
II. PROFIL UTANG INDONESIA
Utang merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan
pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Utang menjadi konsekuensi dari postur APBN yang
mengalami defisit.
Konfigurasi antara defisit dan utang (dari dalam dan luar negeri) dapat diamati pada
Grafik 1. Selain untuk menutup defisit, utang juga dipergunakan untuk membayar kembali
utang yang jatuh tempo (debt refinancing).
Jumlah nominal utang Indonesia yang besar berakumulasi dari warisan rejim pemerintahan
sebelumnya. Jika ditilik ke belakang, sejak rezim Orde Lama, Indonesia telah menggunakan
pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan. Utang luar negeri digunakan selama
periode pertama tahun 1966 untuk merekonstruksi ekonomi setelah gejolak politik. Setelah
itu, rezim Orde Baru memiliki negara donatur tetap yang tergabung dalam IGGI
(Intergovernmental Group on Indonesia). Setiap tahun, IGGI menyediakan dana (dari ADB,
Bank Dunia, IMF, UNDP, dan beberapa negara maju besar) untuk membiayai belanja
pembangunan dirancang dalam anggaran negara.
436 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
Triliun Rupiah
140
120
100
80
134
- Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN
- Kenaikan SBN periode 2005-2010, antara lain untuk refinancing utang lama
108
yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang
99
mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
83 89
4.0
60
40
20
(20)
% thd. PDB
44
60
40 2.4
42
38
35 1.7
30
30
20
29
24
24
20
1.1 1423
1.3
1418 1.2
10 8 10
7
7
0.9
1
0.5
(2)
(29)
(40)
1.3
9
17
29
2.1
1.6
25
1
0.1
4
(27)
6
5
4
3
57
(1)
(10)
(3)
7
(24)
(18)
(18)
2
1
(1)
(2)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010+
Deflait (Surplus) APBN
SBN - Nato
Pinjaman DN & LN -neto
Non-Utang-neto
Deflait APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber : Kementrian Keuangan
Catatan : APBN 1996-2008 adalah
angka PAN/LKPP-Audited + APBN 2010
Grafik 1. Defisit dan Utang
Pemerintah Indonesia, 1999-2010
Selama boom minyak di tahun 1970-an utang luar negeri meningkat pesat untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi. Harga minyak tinggi diikuti oleh utang yang tinggi pula.
Sebagai salah satu negara pengekspor minyak (pada waktu itu), Indonesia memiliki windfall
profit sebagai semacam ≈jaminanΔ untuk memperoleh pinjaman baru dari negara-negara
kreditor (Kuncoro, 1997). Utang luar negeri dan pendapatan minyak yang tinggi telah berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada periode itu, tingkat pertumbuhan ekonomi
mencatat rekor tertinggi, pada rata-rata 20 persen setahun.
Anehnya, ketika harga minyak menurun pada paruh pertama tahun 1980-an tetap saja
utang bertambah. Resesi ekonomi dunia dan proteksi perdagangan yang diberlakukan oleh
sebagian besar negara mitra dagang adalah penyebab utama. Persentase utang luar negeri
total terhadap PDB meningkat dari 26,8 persen pada tahun 1980 menjadi 53,6 persen pada
tahun 1986.
Pada akhir 1980-an dan selama boom ekonomi pada pertengahan 1990-an, utang luar
negeri jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan milik negara khususnya dan swasta.
Utang pemerintah meningkat karena PERTAMINA sebagian besar diperluas. BULOG mengambil
utang luar negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan sendiri. Akibatnya, rasio pengembalian
utang terhadap ekspor pada akhir 1980-an, naik menjadi rata-rata 40 persen. Pada tahun
1992, IGGI dibubarkan dan diganti menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia).
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
437
Ketika krisis keuangan Asia pada pertengahan 1997, utang luar negeri meningkat secara
signifikan dari lebih dari USD 136 milyar pada tahun 1997 menjadi lebih dari Rp 151 miliar
pada tahun 1998, terutama disebabkan oleh depresiasi Rupiah. Ketika itu, pemerintah Indonesia
mengalami penurunan penerimaan dan, di sisi lain, peningkatan belanja pemerintah untuk
menanggulangi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari krisis.
Dalam era reformasi, pemerintah dan DPR membuat keputusan politik yaitu defisit harus
dibiayai oleh sumber keuangan domestik. Oleh karena itu, CGI dibubarkan pada tahun 2007.
Akibatnya, jumlah stok utang dalam negeri (Surat Berharga Negara) telah melejit hingga sepuluh
kali (100 triliun pada tahun 1998 menjadi hampir 1,000 triliun pada tahun 2009). Hanya dalam
satu dekade, utang domestik telah lebih tinggi dari utang luar negeri (Gambar 2). Akibatnya,
bunga utang publik juga meroket. Pembayaran bunga utang dalam negeri pun dua kali lipat
lebih besar daripada utang luar negeri.
1800
1600
Sutar Berharga Negara
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Pinjaman Luar Negeri
1997 1998
(dalam %)
Pinj. LN
SBN
1999 2000
2001 2002
2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
100% 82% 47% 47% 48% 47% 47% 49% 47% 43% 42% 45%
0% 18% 53% 53% 52% 53% 53% 51% 53% 57% 58% 55%
2009
43%
57%
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI
Grafik 2. Saldo Utang Pemerintah Indonesia,
1997-2009 (Triliun Rupiah)
Sebagian besar utang pemerintah jatuh tempo pada awal tahun 2000. Konsekuensinya,
pembayaran suku bunga dan amortisasi menelan porsi sekitar 40 persen dari total pengeluaran
APBN. Pengeluaran penting lainnya adalah pendidikan (20 persen) subsidi untuk pupuk dan
energi (15 persen) dan transfer ke pemerintah daerah (26 persen). Komposisi pengeluaran di
atas, tentu saja, sangat terbatas pada ruang gerak fiskal.
Kendati ruang gerak fiskal mengalami penurunan, rasio utang Indonesia telah
menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama satu dasa warsa terakhir (Grafik 3). Sejalan
438 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
%
100
6000
Hutang
PDB
PDB
89%
5000
85%
77%
67%
4000
90
80
70
61%
60
57%
3000
50
47%
39%
2000
35% 33%
40
32%
30
20
1000
10
0
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI
Grafik 3.
Rasio Utang Indonesia, 1999-2009
dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung, pendapatan nasional mengalami tren
pertumbuhan yang mantab (rata-rata 4,5 persen pertahun). Dengan kondisi ini, pada tahun
2000, misalnya, rasio total utang Indonesia mencapai 89 persen dan menurun hingga 32 persen
pada tahun 2009.
Angka rasio utang tersebut jauh lebih baik daripada negara-negara lain yang mengalami
dampak krisis. Diperbandingkan dengan beberapa negara dengan tingkat pendapatan
perkapitanya yang relatif sama, seperti Phillipina, Argentina, dan Turki, rasio utang Indonesia
juga lebih baik, bahkan dengan negara maju seperti Amerika, Inggris, Itali, dan Jepang
(Grafik 4).
198.8
180
140
121.3
100
82.8
62.2
60.3
54.9
50.7
25.5
60
20
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentina
Jepang
Turki
Italia
Indonesia
Filipina
Inggris
Amerika Serikat
Sumber : Economist Intelligence Unit
Grafik 4. Rasio Utang
Beberapa Negara Terpilih, 1999-2010
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
439
III. TEORI
Peta utang pemerintah di atas menimbulkan kerisauan atas seberapa jauh ketangguhan
APBN untuk menanggulangi semua kewajiban yang ditimbulkannya. Secara teoretis, sejauh ini
belum ada batasan tentang ketangguhan fiskal yang secara umum dapat diterima. Literatur
ekonomi makro mengenalkan tiga pendekatan definisi tentang ketangguhan fiskal. Pendekatan
pertama berlandaskan pada kaidah akuntansi yang menghubungkan antara kondisi fiskal dan
utang:
(1)
Dt+1 = (1+r) Dt + (Rt – Gt)
Jika defisit (selisih antara penerimaan dan belanja, R – G) pada tahun anggaran yang sedang
berjalan dibiayai dengan utang sebesar D, maka besar utang pada periode anggaran berikutnya
(t+1) akan menjadi sebesar D itu sendiri ditambah dengan beban tingkat bunganya (r).
Suku (R – G) adalah keseimbangan primer (primary balance, PB) di luar pembayaran
bunga utang. Dengan menata ulang persamaan (III.1) di atas diperoleh
Dt+1 – Dt ≡ D Dt = r Dt-1 – PBt
(2)
Dari persamaan (2) di atas dapat disimpulkan beberapa hal:
a.Ω Apabila PBt = 0, maka utang akan bertambah sebesar bunga atas utang sebelumnya;
b.Ω Apabila PBt < 0, maka Δ Dt positif, yang berarti pokok utang pemerintah terus meningkat;
c.Ω Apabila PBt > 0, maka Δ Dt negatif, yang berarti pokok utang pemerintah terus menurun.
Mengikuti pendekatan akuntansi ini, ketangguhan fiskal dapat dicapai jika tidak ada
utang. Kalaupun pemerintah harus berutang, kondisi ketangguhan fiskal masih dapat
dipertahankan apabila besaran tambahan utang harus sebanding dengan nilai surplus PB.
Persamaan (2) jika diungkapkan dalam bentuk relatif terhadap pendapatan nasional (PDB
atau Y) akan menjadi
Δ [D / Y]t = r [D / Y]t-1 – [PB / Y]t
(3a)
Δ dt = r dt-1 – pbt
(3b)
Dalam konteks ini, ketangguhan fiskal terjadi jika posisi keseimbangan fiskal sekarang
(dan prospeknya ke depan) tumbuh lebih lambat daripada kenaikan rasio utang terhadap PDB
(Ouanes dan Thakur, 1997).
440 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
Definisi pendekatan sustainabilitas fiskal yang kedua dijelaskan melalui keterkaitannya
dengan solvabilitas. Dinh (1999) menyatakan solvabilitas fiskal suatu negara sangat tergantung
pada aset dan kewajiban negara, yang secara sederhana dapat didefinisikan net worth = assets
√ liabilities. Jika net worth menunjukan nilai negatif maka negara tersebut dalam kondisi insolven.
Mengikuti (3), pembagian terhadap PDB membawa konsekuensi bahwa pertumbuhan Y
juga harus diperhitungkan. Jika Y tumbuh sebesar g, maka penambahan utang akan menjadi
Δ dt =
r–g
1+g
dt-1 – pbt
(4)
Apabila tidak ada penambahan utang baru (Δ dt = 0), maka
pbt =
r–g
1+g
dt-1
(5)
Dari definisi (5) di atas, suatu negara dapat dikatakan sebagai net debtor (yang dicerminkan
melalui dt > 0 ) akan menghadapi dua kemungkinan sebagai berikut:
a. Jika (r–g) > 0, maka untuk mencapai solvabilitas fiskal dibutuhkan surplus dalam
keseimbangan primer sejumlah nilai pb.
b. Jika (r–g) < 0, meskipun suatu negara sudah memiliki stok pinjaman sejumlah dt, masih
dimungkinkan memiliki defisit anggaran (diukur dalam keseimbangan primer) tanpa
membahayakan solvabilitas fiskal asal defisit tersebut tidak melebihi nilai pb.
Dengan demikian, besarnya pinjaman suatu negara, tidak secara langsung dapat
menggambarkan kesinambungan fiskal. Suatu negara yang memiliki tingkat pinjaman rendah
namun masih tetap menghadapi masalah solvabilitas fiskal, apabila prospek perekonomian
negara tersebut buruk yang dicerminkan (r–g) > 0. Sebaliknya, suatu negara bisa memiliki
tingkat pinjaman yang relatif tinggi tanpa membahayakan solvabilitas fiskal karena memiliki
prospek perekonomian yang cerah secara teknis dicerminkan (r–g) < 0. Namun patut dicatat
bahwa hal semacam ini bukan berarti suatu negara dapat memiliki tingkat pinjaman yang
terlalu tinggi. Risiko paling berat adalah ketika suku bunga tinggi dan prospek pertumbuhan
ekonomi yang rendah.
Definisi pendekatan ketangguhan fiskal yang ketiga mengembangkan pendekatan
akuntansi dengan mensyaratkan faktor diskonto atas utang. Metode ini dikenal dalam literatur
ekonomi sebagai pendekatan kendala nilai sekarang (present value constraint approach) atas
utang. Inovasi yang dilakukan adalah melakukan iterasi ke depan sampai k periode terhadap
persamaan (1), menjadi sebagai berikut:
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
Dt = Σ
1
(1+r)
1+k
441
{ Dt+1+k – PBt+k }
(6)
Nilai limit untuk waktu yang tak terhingga atas suku pertama pada bentuk di sebelah
kanan persamaan (6) akan berakhir (asimtotis) sama dengan nilai nol (converges to zero)2.
Persamaan yang masih tersisa tinggal
Dt = − Σ
1
(1+r)1+k
PBt+k
(7)
Sebagai catatan nilai minus PB adalah defisit dan nilai plus adalah surplus.
Persamaan di atas disebut jugaΩsebagai kendala pembiayaan pemerintah antarwaktu
(intertemporal government financing constraint). Persamaan (7) ini menyatakan bahwa jumlah
utang pemerintah pada saat tertentu harus sama besar dengan nilai sekarang dariΩdefisit
keseimbangan primer di masa mendatang (Cuddington, 1996). Artinya, pertumbuhan utang
harus lebih rendah daripada pertumbuhan tingkat bunga (Buiter, 2002). Apabila kondisi tersebut
terpenuhi maka kebijakan anggaran dikatakanΩberkelanjutan.
Ketiga definisi di atas memberikan pemahaman yang sama, yaitu bahwa sustainabilitas
fiskal adalah kemampuan fiskal untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program
pemerintah dengan mempertahankan stabilitas makro ekonomi dengan titik berat memelihara
agar rasio utang negara terhadap PDB relatif konstan. Beberapa konsep yang dikemukakan di
atas kemudian mengilhami berbagai riset empirik untuk mengkaji ketangguhan fiskal.
Secara umum, riset yang berkembang dapat dikategorikan ke dalam empat perspektif
(Arnone, Bandiera, dan Presbitero, 2005), yaitu (1) model optimasi, (2) model non optimasi, (3)
model ruang gerak fiskal, dan (4) model efek disinsentif. Model optimasi menelaah sustainabilitas
fiskal dengan memberikan penekanan pada biaya pinjaman. Model non optimasi melihat
dinamika utang dengan menghubungkannya pada tingkat pertumbuhan bunga pinjaman.
Model (3) mengamati perubahan ruang gerak fiskal akibat beban pengeluaran untuk
bunga pinjaman. Pada akhirnya model ini hendak mendeteksi konsekuensi terhadap
pertumbuhan ekonomi apabila pemerintah memelihara ruang gerak fiskal guna
mempertahankan sustainabilitas fiskal. Lebih mendalam, model (4) meluaskan analisis dampak
2 Persamaan yang bersangkutan ketika tidak sama dengan 0 (nol) menunjukkan adanya Ponzi Game. Sebuah istilah yang diambil dari
nama pencetusnya, Charles Ponzi (1919) untuk menyatakan utang baru untuk menutup utang lama sedemikian rupa sehingga hasil
akhir sebesar nilai tertentu yang tidak sama dengan nol.
442 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
depresiasi mata uang, defisit, inflasi, dan ketidakpastian pada sustainabilitas fiskal. Tampak
sekilas model (1) merupakan operasionalisasi empiris atas pendekatan akuntansi. Sementara,
model (2), (3), dan (4) menjabarkan pendekatan solvabilitas dan pendekatan kendala nilai
sekarang.
Hamilton dan Flavin (1986) adalah orang yang pertama kali meneliti kesinambungan
fiskal. Dalam kerangkan model optimasi, pertanyaan yang diajukannya adalah apakah defisit
yang berlangsung terus-menerus masih tetap dalam kendali sustainabilitas anggaran jangka
panjang. Mereka menggunakan suku bunga tetap dalam analisisnya untuk data Amerika.
Simpulannya adalah adanya kesesuaian antara defisit dengan kemampuan membayar utang.
Wilcox (1989) mengembangkan pendekatan Hamilton dan Flavin (1986) dengan
menganggap suku bunga tidak lagi tetap. Hasil studinya dengan model non optimasi
menunjukkan utang Amerika tetap berkesinambungan sejauh fluktuasi perubahan suku bunga
stasioner. Kedua studi tersebut menegaskan sustainabilitas jangka panjang (kemampuan
membayar utang) tercapai melalui sustainabilitas jangka pendek (pengendalian stabilitas
defisit).
Selain faktor-faktor yang telah baku di atas, beberapa peneliti mulai berupaya
mengidentifikasi faktor lainnya dalam kerangka model ruang gerak fiskal. Buiter (1993)
mengidentifikasi tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan defisit primer melalui penurunan
nilai riil atas penerimaan pajak. Akibatnya, negara pengutang mengalami kesulitan dalam operasi
fiskalnya. Konsekuensinya, penyesuaian maturitas utang dengan jangka waktu penerimaan
pajak (tax smoothing) akan menjadi solusi bagi ketangguhan fiskal (Barro, 1997).
Chouraqui, Hagemann, dan Sartor (1999) menekankan pentingnya konsistensi kebijakan
fiskal. Penerapan kebijakan yang berubah-ubah akan menyulitkan pengukuran kinerja.
Tampaknya mereka mencoba memasukkan faktor kelembagaan ke dalam analisisnya. Dalam
observasinya terhadap sejarah fiskal negara-negara OECD tersebut, mereka menemukan bahwa
Cyclically-Adjusted Budget Balance (CAB) merupakan cara efektif untuk saling mengontrol
kestabilan fiskal masing-masing negara anggota.
Buiter (1997) mengidentifikasi faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kesinambungan
fiskal, yaitu nilai tukar, cadangan devisa, belanja konsumsi, dan belanja investasi pemerintah.
Dalam kompleksitas masalah semacam ini, Buiter (2002) menyarankan utang pemerintah
digunakan hanya untuk keperluan belanja investasi guna mendorong konservatisme fiskal.
Sementara, pertambahan pajak hanya sebagai bagian yang konstan dari PDB.
Dalam hubungannya dengan nilai tukar, Turner (2002) mencatat bahwa permintaan
obligasi berdenominasi Dolar Amerika Serikat biasanya akan meningkat bila rezim moneter
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
443
menggunakan nilai tukar bebas (mengambang). Hal ini disebabkan karena kepercayaan terhadap
nilai tukar di negara berkembang dan pasar yang tengah berkembang (emerging market)
umumnya masih rendah.
Calvo (2003) menemukan contoh menarik tentang dampak perekonomian terhadap
beban fiskal. Pada tahun 1981-83 Meksiko mengalami mandeg seketika (sudden stop), yaitu
terhentinya aliran modal masuk ke negeri itu dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan menurunnya
kepercayaan investor terhadap kinerja perekonomian dan situasi politik yang tidak menentu.
Akibatnya, cadangan devisa Mexico mengalami penurunan 20 persen dari PDB.
Mendoza dan Oviedo (2004) mempelopori analisis kesinambungan utang luar negeri
dengan mengintroduksikan batas utang alami (natural debt limit, NDL). Batas utang alami
adalah nilai anuitas keseimbangan fiskal pada saat terjadi krisis fiskal. Hasil studinya untuk
empat negara di Amerika Latin menunjukkan rasio utang terhadap PDB bervariasi yang berada
di atas NDL, sehingga solvabilitasnya juga berbeda-beda.
Penelitian serupa untuk kasus negara-negara sedang berkembang telah pula dilakukan,
misalnya oleh Yamauchi (2004) untuk kasus Eritrea, Yilanci dan Ozcan (2008) untuk negara
Turki, dan Makin (2005) untuk negara-negara Asia tenggara. Studi-studi tersebut tidak
memberikan satu simpulan yang tegas tentang ketangguhan fiskal. Keragaman hasil ini lebih
disebabkan oleh karakteristik kebijakan fiskal dan lingkungan ekonomi makronya yang khas
terjadi di tiap negara.
Riset yang dilakukan di Indonesia tentang utang khususnya utang dalam negeri masih
jarang dilakukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pasar obligasi pemerintah dalam negeri baru
dimulai pada tahun 2001. Konsekuensinya, sebagian besar riset yang berkembang di Indonesia
masih tercurah pada utang luar negeri. Kuncoro (1999) memperoleh fakta empirik kebijakan
defisit yang dibiayai dari utang luar negeri mendesak keluar (crowd out) investasi swasta yang
membawa konsekuensi pada minimnya peran utang luar negeri pada pertumbuhan ekonomi.
Saleh (2002) meneliti peran utang luar negeri dalam perekonomian Indonesia dengan hasil
yang juga negatif. Nihilnya kontribusi utang disebabkan karena utang luar negeri tidak cukup
mampu menciptakan penerimaan dalam negeri.
Di Indonesia, risiko fiskal itu sendiri baru muncul secara eksplisit ke dalam APBN tahun
2008. Sebelumnya, risiko fiskal dinyatakan secara implisit bahkan sedikit perhatian yang ditujukan
kepadanya. Kesadaran akan risiko fiskal mencuat setelah krisis ekonomi tahun 1997. Studi
Soelistijaningsih (2002) menunjukkan risiko utang bisa berkurang dengan mendiversifikasi mata
uang pinjaman. Hasil ini didukung oleh temuan Mark (2004). Ketangguhan fiskal Indonesia
hanya dapat dipelihara jika tidak terjadi depresiasi yang berat.
444 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
PPE UGM dan BAF (2004) menyimpulkan utang luar negeri Indonesia yang besar karena
biaya peminjamannya lebih murah daripada biaya utang dalam negeri. Hal ini pulalah yang
menyebabkan rendahnya efisiensi utang luar negeri. Kendati demikian, PPE UGM dan BAF
(2004) menegaskan utang Indonesia masih cukup aman dari risiko gagal bayar. Di sisi lain, Ulfa
dan Zulfadin (2004) mendapatkan hasil yang mendua. Beberapa kebijakan fiskal yang mereka
identifikasi (seperti reformasi penganggaran) berhasil mengurangi kewajiban kontingensi berupa
penurunan utang, di sisi lain beberapa kebijakan fiskal justru memperbesar kewajiban kontingensi
(yaitu berupa penjaminan simpanan).
Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, Kuncoro (2005) meneliti
dampak kewajiban kontingensi berupa transfer terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas
regional. Hasil studinya membuktikan bahwa pemerintah daerah merespon transfer secara
overaktif. Implikasinya, pemerintah pusat dituntut untuk mengalokasikan transfer dalam jumlah
yang semakin besar guna mengurangi disparitas antardaerah.
Hanni (2006) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi sustainabilitas fiskal Indonesia.
Hasil studinya menyimpulkan beberapa variabel ekonomi makro eksternal menjadi determinan
penting bagi kesinambungan fiskal. Jha (2009) memasukkan faktor harga minyak ke dalam
analisis kesinambungan fiskal. Hasil analisis untuk 32 negara Asia (termasuk Indonesia)
menegaskan bahwa fluktuasi harga minyak secara signifikan berpengaruh pada ketangguhan
fiskal melalui jalur besaran subsidi dan perolehan penerimaan pemerintah.
Berbekal dari hasil identifikasi faktor-faktor penentu kesinambungan fiskal, riset yang
berkembang belakangan mengarah pada deteksi kerentanan fiskal (fiscal vulnerability) akibat
beban utang. Ciarlone dan Trebeschi (2006) meneliti beban utang luar negeri negara-negara
berkembang. Mereka menemukan sedikit kesuksesan faktor-faktor kunci tersebut dalam
memperkirakan terjadinya krisis utang.
Tunner dan Samake (2006) menemukan probabilitas terjadi kerentanan fiskal bisa dikurangi
dengan melakukan penyesuaian fiskal (fiscal adjustment). Celasun, Debrun, dan Ostry (2007)
mengamati kemungkinan kesinambungan fiskal di 5 negara berkembang. Temuannya yang
paling menarik adalah bahwa kebijakan fiskal itu sendiri menjadi faktor penting dalam
menciptakan risiko terjadinya kerentanan fiskal.
IV. METODOLOGI
Banyak studi di atas menyarankan beberapa hal penting. Pertama bahwa konfigurasi
anggaran pemerintah akan membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Kedua,
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
445
faktor-faktor eksternal tampak lebih dominan dalam mempengaruhi kondisi fiskal suatu negara.
Ketiga, sejauh ini belum ada studi di Indonesia yang khusus memperkirakan kondisi fiskal ke
depan terkait dengan integrasi seluruh faktor-faktor eksternal tadi.
Penelitian ini berupaya menutup kesenjangan empirik dalam studi tentang kebijakan
fiskal di Indonesia dengan mengambil sudut kajian yang bersifat sintesa. Tidak seperti model
pada riset-riset sebelumnya, inovasi pertama penelitian ini dalam menganalisis permasalahan
adalah penggunaan 2 jenis utang, yaitu utang dalam negeri (DD) dan utang luar negeri (FD).
Dtotal = DD + FD
(8)
Mengikuti persamaan (2), model dasar ketangguhan fiskal Indonesia (8) dapat dituliskan
sebagai
Δ Dtotal = f (DDt-1, FDt-1, PBt)
(9)
Persamaan (9) ini masih dalam bentuk absolut. Tanpa bermaksud mengubahnya, ia dapat
diubah ke dalam bentuk relatif ke dalam rasio terhadap PDB.
Δ (RDtotal)t = α0 + α1 (RDD)t-1 + α2 (RFD)t-1 + α3 (RPB)t + μt
(10)
Persamaan (10) yang diturunkan dari persamaan (5) secara implisit mengasumsikan tingkat
bunga dan pertumbuhan ekonomi (EG) bersifat konstan.
Asumsi ini akan dibongkar dengan memunculkannya secara eksplisit sebagai variabel
penjelas. Selanjutnya, beberapa variabel lain dimasukkan ke dalam model sebagai kontrol.
Terkait dengan dua macam utang, suku bunga luar negeri (r) dan suku bunga dalam negeri
(SBI) akan ditampilkan. Sehubungan dengan utang luar negeri yang diukur dengan mata uang
domestik, depresiasi (Dep) juga dijadikan sebagai variabel penjelas. Model selengkapnya adalah:
Δ (RDtotal)t = α0 + α1 (RDD)t-1 + α2 (RFD)t-1 + α3 (RPB)t
+α4 (r)t + α5 (SBI)t + α6 (EG)t + α7 (Dep)t + μt
(11)
Inovasi kedua penelitian ini adalah ketangguhan APBN diestimasi dengan data kuartalan
selama periode pasca krisis (1999-2009). Data yang diperlukan untuk keperluan studi ini pada
umumnya sudah tersedia secara triwulanan sehingga memudahkan pelaksanaan eksekusi model.
Satu perkecualian terjadi pada keseimbangan primer. Data yang tersedia dari publikasi secara
resmi adalah data tahunan. Data tersebut kemudian diinterpolasi secara linier sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan data lainnya.
446 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
Secara umum, data tersebut diperoleh dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (cq
DMO, Debt Management Office), dan Badan Pusat Statistik. Variabel yang akan dipergunakan
dispesifikasikan sebagai berikut. Utang yang dianalisis di sini adalah utang pemerintah pusat
(tidak termasuk Bank Indonesia, BUMN, BUMD, ataupun pemerintah daerah). Suku bunga
Federal Amerika dipakai sebagai perwakilan suku bunga luar negeri. Suku bunga SBI jangka
waktu 3 bulan didudukkan sebagai suku bunga dalam negeri3. Depresiasi dihitung sebagai
prosentase perubahan kurs tengah Rupiah terhadap Dolar Amerika publikasi resmi BI. Demikian
pula, pertumbuhan ekonomi dihitung sebagai prosentase perubahan PDB atas harga konstan
2000.
V. HASIL DAN ANALISIS
Hasil penaksiran model ketangguhan fiskal disajikan pada Tabel 1 berikut. Dengan
signifikansi 92 persen, utang dalam negeri dipercaya mendorong peningkatan total utang
pemerintah sebesar rata-rata 36 persen. Di sisi lain, dengan signifikansi yang lebih kecil, utang
luar negeri mendorong penurunan total utang pemerintah sebesar 20 persen. Hasil terakhir ini
mendukung klaim pemerintah bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB menunjukkan
penurunan yang konsisten.
Peningkatan suku bunga luar negeri cenderung mengurangi rasio tingkat utang total
sebesar 22 persen. Mengikuti kerangka teoretis, pengaruh suku bunga ini terhadap perubahan
utang seharusnya positif. Untungnya, koefisien ini secara statistik tidak signifikan pada tingkat
keyakinan 95 persen. Intepretasi yang paling memungkinkan adalah bahwa nilai negatif ini
semata-mata terkait dengan penurunan rasio utang pemerintah yang tengah terjadi. Di sisi
lain, suku bunga luar negeri selama periode analisis mengalami tren peningkatan.
Perubahan suku bunga SBI menambah beban utang total (terutama utang yang berasal
dalam negeri) sebesar 27 persen. Apabila diperbandingkan, koefisien pengaruh kenaikan suku
bunga dalam negeri (secara absolut) lebih tinggi daripada pengaruh kenaikan suku bunga luar
negeri. Hasil ini mendukung temuan studi PPE UGM dan BAF (2004) bahwa biaya utang luar
negeri lebih murah daripada pembiayaan utang dalam negeri sedemikian rupa sehingga
efisiensinyapun juga lebih tinggi.
3 Suku bunga yang lebih cocok sebetulnya adalah BI rate sebagai suku bunga kebijakan. BI rate itu sendiri baru diintroduksikan sejak
2005. Oleh karena itu, suku bunga SBI dapat dianggap merepresentasikan suku bunga kebijakan.
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
447
Tabel 1.
Hasil Estimasi Tingkat Utang Total Pemerintah, 1999(1)-2009(4)
Dependent Variable: D(RDTOT)
Method: Least Squares
Date: 03/17/10 Time: 04:38
Sample(adjusted): 1999:1 2009:4
Included observations: 44 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
RDD(-1)
RDF(-1)
R
SBI
DEP
EG
RPB
0.487018
0.365373
-0.200480
-0.219580
0.270587
0.144565
0.047568
-0.614607
0.911836
0.200261
0.142465
0.143448
0.123241
0.022899
0.028054
0.205085
0.534107
1.824487
-1.407227
-1.530730
2.195586
6.313181
1.695606
-2.996836
0.5966
0.0764
0.1679
0.1346
0.0347
0.0000
0.0986
0.0049
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.668796
0.604396
1.125630
45.61356
-63.22564
2.099574
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
-0.319798
1.789638
3.237529
3.561927
10.38493
0.000000
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang luar negeri secara signifikan membawa peningkatan
rasio stok utang pemerintah total sebesar 14 persen. Nilai utang pemerintah sebagian besar
didenominasikan ke dalam mata uang Dolar Amerika. Dengan jumlah utang luar negeri yang
sama, beban pemerintah akan 14 persen lebih berat dengan menurunnya 1 persen depresiasi
Rupiah terhadap Dolar Amerika. Hasil ini juga sejalan dengan hasil studi Soelistijaningsih (2002)
dan Mark (2004) bahwa diversifikasi utang ke dalam beberapa mata uang asing akan
meringankan beban utang pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi juga membawa dampak pada peningkatan rasio utang luar negeri
pemerintah sebesar 5 persen. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika kekuatan
ekonomi masyarakat. Peningkatan kekuatan ekonomi ini membawa dampak pada peningkatan
permintaan masyarakat akan barang dan jasa, tidak terkecuali kepada barang publik yang
dipasok pemerintah. Konsekuensinya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pasokannya
dalam bentuk peningkatan belanjanya. Ketika besarnya belanja tidak bisa ditopang oleh
penerimaan dalam negeri, peningkatan utang menjadi alternatif terakhir yang tak terelakkan.
Apabila diperbandingkan dengan koefisien suku bunga SBI, besaran pengaruh
pertumbuhan ekonomi ini lebih kecil sedemikian rupa sehingga koefisien (SBI √ EG) > 0. Kondisi
ini merupakan prasyarat untuk mencapai solvabilitas fiskal dengan asumsi sementara dukungan
konfigurasi APBN yang tidak mengalami perubahan. Hasil ini menunjukkan tampaknya kondisi
APBN masih cukup aman untuk memenuhi kewajiban utang pemerintah.
448 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
Variabel terakhir sebagai penentu utang total pemerintah dalam model di atas adalah
surplus primer APBN. Koefisien RPB memperlihatkan nilai minus. Hasil ini sudah sesuai dengan
hasil penelusuran teori pada bagian sebelumnya. Apabila surplus keseimbangan primer dapat
dipelihara kenaikannya, misalnya 1 persen, maka tambahan utang pemerintah dapat diturunkan
rata-rata sebesar 61 persen. Hal ini, sekali lagi, berarti penurunan beban utang mensyaratkan
keharusan surplusnya keseimbangan primer melalui disiplin anggaran.
Surplusnya keseimbangan primer ini juga mempertontonkan posisi ruang gerak fiskal
yang sesungguhnya. Sayangnya, surplus primer selama periode analisis masih relatif minim
(rata-rata hanya 6.84 persen dari angka PDB). Minimnya volume surplus primer mengakibatkan
kecilnya ketersediaan dana yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pembayaran utang apabila
ada gejolak yang tidak terantisipasi sebelumnya. Konsekuensi lainnya, stimulus perekonomian
di dalam negeri untuk meredam dampak krisis guna memacu pertumbuhan ekonomi juga
tidak memadahi. Dengan demikian, upaya pelestarian surplus keseimbangan primer menjadi
kunci kebijakan pengelolaan APBN.
Syarat kedua ketangguhan fiskal adalah koefisien PB sebesar -1 (satu). Pengujian dilakukan
melalui 2 prosedur, yaitu dengan uji ANOVA dan c2 untuk membuktikan apakah koefisien pada
PB benar-benar memenuhi kaidah sama besar dengan -1. Hasil pengujian disodorkan pada
Tabel 2.
Tabel 2.
Pengujian Ketangguhan APBN, 1999(1)-2009(4)
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic
F-statistic
Chi-square
Value
df
Probability
3.531335
3.531335
(1, 36)
1
0.0683
0.0602
Value
Std. Err.
0.385393
0.205085
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0)
1 + C(4)
Restrictions are linear in coefficients.
Pengujian kedua prosedur menghasilkan nilai F dan c2-hitung masing-masing sebesar
3.3513. Dengan hipotesis awal C(4) = 1, simpulan untuk menerimanya diperlukan tenggat
derajad kepercayaan sebesar 90-an persen. Artinya, dengan risiko kesalahan sebesar 5 persen,
ketangguhan APBN tidak didukung oleh data. Apabila risiko kesalahan dinaikkan jadi sebesar
10 persen, ketangguhan APBN baru dapat diterima.
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
449
Hasil pengujian di atas memberi pesan singkat bahwa ketangguhan APBN masih sangat
rapuh. Kerapuhan ini sangat terkait dengan situasi dan kondisi perekonomian yang akan terjadi.
Konsekuensinya, risiko kerapuhan fiskal ini perlu diantisipasi sejak dini. Antisipasi yang bisa
ditempuh adalah (jika keputusan politik memang mendukung) dengan menyusun anggaran
mengikuti sistem multitahun. Artinya, APBN untuk 3 tahun ke depan, misalnya, ditetapkan
pada tahun yang sedang berjalan. Pengalaman Australia, Kanada, Jerman, dan Belanda dalam
penyusunan anggaran negara layak menjadi model yang dapat diadopsi pemerintah.
Sebagai gambaran tambahan, Australia dan New Zealand telah memasukkan kewajiban
kontingensi eksplisit dan belanja kontingensi dalam laporan keuangan pemerintah. Italia dan
Amerika Serikat memasukkannya dalam persetujuan anggaran berbagai pinjaman dengan
melakukan present value atas besaran nilainya. Perkembangan seperti ini kemudian menjalar
ke berbagai negara berkembang lainnya seperti Kolombia, Malaysia, dan Filipina khususnya
untuk risiko proyek-proyek infrastruktur yang dijamin oleh pemerintah (Subyantoro, 2008).
Kesemuanya ini diproyeksikan guna meminimisasi berbagai macam risiko yang potensial akan
muncul.
Terlepas dari semua itu, simpulan utama studi ini bertolak belakang dengan hasil penelitian
di Indonesia sebelumnya yang pada umumnya menemukan sustainabilitas fiskal. Perbedaan
simpulan tersebut dimungkinkan karena perbedaan data, metode, dan definisi yang
dipergunakan. Penggunaan data tahunan (seperti yang dilakukan riset-riset sebelumnya)
cenderung akan menghilangkan fluktuasi dalam kurun waktu 1 tahun sedemikian rupa sehingga
pada umumnya memberikan gambaran ketangguhan fiskal. Penelitian ini justru meliput fluktuasi
yang terjadi dalam periode kuartalan dan ternyata memberikan gambaran yang berbeda.
VI. KESIMPULAN
Paper ini telah memberikan fakta empirik tentang ketangguhan fiskal dengan studi kasus
di Indonesia. Kajian atas data kuartalan memberikan hasil yang berbeda dengan studi-studi
setema sebelumnya yang berbasis pada data tahunan. Temuan utama adalah bahwa
ketangguhan fiskal Indonesia tidak/belum tercapai kendati memiliki solvensi untuk pembayaran
utang domestik dan utang luar negeri. Sumber ketidaksinambungan ini adalah beban utang
dalam negeri yang peningkatannya jauh lebih pesat daripada peningkatan utang luar negeri.
Studi ini memberikan implikasi bahwa penerbitan Surat Utang Negara perlu dilakukan
dengan kehatihatian dengan mempertimbangkan beban pembayaran SUN yang jatuh tempo.
Saat jatuh tempo SUN sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan APBN pada tahun yang
bersangkutan. Dalam kaitan ini, telaah yang cermat beban-beban APBN lain perlu dikalkulasi
450 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
dengan lebih matang. Untuk itu, eksposure risiko fiskal sepantasnya menjadi panduan dalam
setiap penerbitan SUN.
Dalam hal utang luar negeri, penggeseran beban utang dapat dilakukan melalui penataan
ulang (reprofiling), penjadwalan kembali (rescheduling), dan restrukturisasi utang agar bebannya
bisa disebar sesuai dengan maturitas jatuh temponya. Beban tersebut perlu diselaraskan pula
dengan beban jatuh tempo utang dalam negeri. Rasio utang luar negeri pemerintah memang
menunjukkan tren penurunan. Momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya guna
meminimisasi risiko utang yang masih tersisa. Untuk tujuan ini, koordinasi kebijakan sektoral,
regional, fiskal, moneter, dan luar negeri perlu disinergikan secara optimal.
Turunnya rasio utang pemerintah terhadap PDB tidak berarti terjadi peningkatan posisi
keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan penjualan perusahaan negara,
penipisan sumber-sumber kepemilikan publik, dan penurunan modal tetap pemerintah.
Kemungkinan lain yang perlu diwaspadai adalah mencari utang baru, terutama yang di luar
anggaran (off budget) untuk menutup utang lama dengan jumlah yang sama.
Selain kesinambungan fiskal, pemerintah juga perlu memikirkan kemungkinan beban
fiskal yang lain jika perekonomian mengalami gangguan internal. Aktivitas semi-fiskal (quasi
fiscal) Bank Indonesia, BUMN, dan BUMD dapat merupakan kewajiban kontingensi jika mereka
tidak dikelola dengan benar. Keuangan internal Bank Indonesia, BUMN, dan BUMD memang
terpisah dari keuangan negara, tetapi aktivitasnya dalam utang dan bisnis juga merupakan
public and publicly guaranteed dan semi guaranteed karena pemerintah adalah pemilik saham
dan alasan ≈too big to failΔ.
Studi lebih lanjut tentang ketangguhan fiskal Indonesia masih terbuka untuk dilakukan.
Kajian yang lebih mendalam dapat dilakukan untuk memeriksa sumber-sumber kerapuhan
fiskal. Studi ketaangguhan fiskal dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang dipergunakan
dalam setiap penyusunan APBN, seperti harga minyak dan produksi minyak (oil lifting) tentu
menarik untuk disimak. Kelemahan yang masih tersisa pada studi ini dapat ditutup dengan
memasukkan faktor-faktor dari besaran sisi moneter.
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
451
DAFTAR PUSTAKA
Barnhill, T.M. dan G. Kopits, 2003, ≈Assessing Fiscal Sustainability under UncertaintyΔ, IMF
working paper.
Barro, R., 1997, ≈Optimal Management of Indexed and Nominal Debt,ΔΔNBER, working paper
No. 6197.
Boediono, 2009, Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi, KPG & Freedom
Institute, Jakarta.
Buiter, W. H., 1993, ≈Public Debt in the USA: How Much, How Bad, and Who Pays?Δ, NBER,
working paper No. 4362.
Buiter, W.H., 1997,
≈Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies under Fund √ Supported Programs,Δ
IMF Policy Discussion Paper.
Buiter, W. H., 2002, ≈The Fiscal Theory of the Price Level: A Critique,Δ Economic Journal, Royal
Economic Society, 112(127): 459-480.
Celasun, O., X. Debrun, dan J.D. Ostry, 2007, ≈Primary Surplus Behavior and Risks to Fiscal
Sustainability in Emerging Market Countries: A ≈Fan-ChartΔ ApproachΔ, IMF working paper.
Chalk, N., dan R. Hemming, 2000, ≈Assessing Fiscal Sustainability in Theory and PracticeΔ, IMF
working paper.
Chouraqui, J.C., R.P. Hagemann, dan N. Sartor, 1999, ≈Indicators of Fiscal Policy: A
Reexamination,ΔΔOECD Working Paper, No. 78.
Ciarlone, A. dan G. Trebeschi, 2006, ≈A Multinomial Approach to Early Warning System for
Debt CrisesΔ, Banca D»Italia, working paper no. 588.
Cuddington, J.T., 1996, ≈Analysing the Sustainability of Fiscal Deficits in Developing Countries,Δ
WP6.0:sustain7.wpd, Economics Department Georgetown University, Washington, D.C.,
USA.
Brixi, P.H. dan A. Mody, 2002, ≈Dealing with Government Fiscal Risk: An OverviewΔ, dalam
Government at Risk, World Bank & Oxford University Press.
Dinh, H.T., 1999, Fiscal Solvency and Sustainability in Economic Management. The World Bank,
1999.
Enders, W., 2004, Applied Econometric Time Series, Second edition, John Wiley & Sony Inc.
452 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
Hamilton, J.D. dan Flavin, M.A., 1986, ≈On the Limitations of Government Borrowing: A
Framework for Empirical Testing,Δ American Economic Review, American Economic
Association, 76(4), September: 808-19.
Hanni, U., 2006, ≈Sustainabilitas Fiskal Indonesia dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya,
JurnalΩKeuanganΩPublik, 4(2), September: 19-37
Jha, S., 2009, ≈Macroeconomic Uncertainties, Oil Subsidies and Fiscal Sustainability in AsiaΔ,
ADB Research Paper.
Kuncoro, H., 1999, Dampak Kebijaksanaan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia, Tesis M.Si., Sekolah Pascasarjana UGM, tidak dipublikasikan.
Kuncoro, H., 2005, Pengaruh Transfer Antarpemerintah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah
Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Disparitas Pendapatan Regional, Kota dan Kabupaten
di Indonesia, Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi, Sekolah Pascasarjana UGM, tidak dipublikasikan.
Langenus, G., 2006, ≈Fiscal Sustainability Indicators and Policy Design in the Face of AgeingΔ,
working paper, National Bank of Belgium.
Makin, T., 2005, ≈Fiskal Risk in ASEANΔ, Agenda, 12(3): 227-38.
Mark, S.V., 2004, ≈Fiscal Sustainability and Solvency: Theory and Recent Experience in IndonesiaΔ,
Bulletin of Indonesian Economic Studies, 40(2), Agustus: 227-42.
Ouanes, A and S. Thakur, 1997, Macroeconomic Accounting and Analysis in Transition
Economies, International Moneteray Fund, Washington D.C.
PPE UGM dan BAF, 2004, Studi Manajemen Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri Pemerintah
dan Assessment terhadap Optimal BorrowingΔ, Laporan Akhir Penelitian.
Rahmany, F.A., 2004, ≈Ketangguhan Fiskal dan Manajemen Utang Dalam Negeri PemerintahΔ,
dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasinya, Kompas, Jakarta.
Saleh, S., 2002, Pengaruh Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah terhadap Perekonomian
Indonesia, Disertasi Doktor dalam Ilmu Ekonomi, UGM, Yogyakarta, tidak diterbitkan.
Soelistijaningsih, L., 2002, Model Portofolio dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri sebagai
Alternatif mengurangi Gejolak Eksternal: Kasus Indonesia, Disertasi Doktor, Universitas
Indonesia.
Subyantoro, H., 2008, ≈Adakah Persoalan≈Contingent Liabilities dan Fiscal Risk di Indonesia?:
Sebuah Pelajaran yang Sangat BerhargaΔ, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas
Borobudur, Jakarta, 23 Desember.
Tunner, E. dan I. Samake, 2006, ≈Probabilistic Sustainability of Public Debt: A Vector
Autoregression Approach for Brazil, Mexico, and TurkeyΔ, IMF working paper.
Turner, P., 2002,Δ≈Bond Markets in Emerging Economies: an Overview of Policy Issues,ΔΔBank
for International Settlement, No. 11, Basel, Switzerland.
Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang
453
Ulfa, A. dan R. Zulfadin, 2004, ≈Seberapa Seriuskah Perhatian Indonesia terhadap Isu-isu
Kontingensi Fiskal?Δ, Kajian Ekonomi dan Keuangan, 8(2), Juni.
Wilcox, D., 1989, ≈The Sustainability of Government Deficits: Implications of the Present-Value
Borrowing ConstrainΔ, Journal of Money, Credit and Banking, 3: 291-306.
Yamauchi, A., 2004, ≈Fiscal Sustainability, the Case of EritreaΔ, IMF working paper.
Yeyati, E. L. dan F. Sturzenegger, 2007, ≈A Balance-Sheet Approach to Fiscal Sustainability»,
working paper, Universidad Torcuato Di Tella.
Yilanci, V. dan B. Ozcan, 2008, ≈External Debt Sustainability of Turkey: A Nonlinear ApproachΔ,
International Research Journal of Finance and Economics, 20: 91-98.
454 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011
halaman ini sengaja dikosongkan
Fly UP