...

Rescheduling Utang Luar Negeri Pemerintah Melalui Paris

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Rescheduling Utang Luar Negeri Pemerintah Melalui Paris
Published in Majalah Treasury Indonesia No. 1/2006 and No. 2/2006
RESCHEDULING
UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH
MELALUI PARIS CLUB
Oleh:
Suminto, M.Sc.
Economist, The Indonesia Economic Intelligence
Terjadinya krisis ekonomi-keuangan yang dimulai pada pertengahan 1997 telah
memaksa Indonesia melakukan rescheduling utang luar negerinya melalui Paris Club I,
Paris Club II, dan Paris Club III. Setelah lepas dari Paris Club III dan kembali membayar
kewajiban utangnya secara utuh sejak 1 Januari 2004, musibah gempa dan tsunami yang
meluluhlantakkan Aceh dan sebagian Sumatera Utara kembali “memaksa” Indonesia
untuk melakukan rescheduling utang luar negeri yang jatuh tempo bulan JanuariDesember 2005.
Guna memahami skema rescheduling utang luar negeri melalui Paris Club, tulisan
ini mencoba menyajikan suatu overview mengenai beberapa aspek terpenting yang terkait
dengan rescheduling ini, serta menyajikan pengalaman Indonesia dalam melakukan
rescheduling melalui Paris Club ini.
Rescheduling dan Paris Club
Alexis Rieffel (1984) mendefinisikan rescheduling sebagai “a form of debt
reorganization in which debtors and creditors negotiate to defer payments of a principle
and/or interest falling due in a specified interval for repayment on a new schedule”.
Rescheduling utang luar negeri perlu dilakukan oleh negara-negara yang tengah
mengalami krisis agar mendapatkan “ruang bernafas” dari beban pembayaran kewajiban
1
utang. Secara historis, rescheduling melalui Paris Club pertama kali dilakukan oleh
Argentina pada tahun 1956. Sejak saat itu, wakil-wakil dari negara kreditur bertemu di
Paris secara rutin, antara 10 sampai 11 kali pertemuan setiap tahun, untuk melakukan
negosiasi dengan berbagai negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran sehingga
meminta konsesi dalam pembayaran utang mereka. Pada akhir 1950-an dan 1960-an,
rescheduling dilakukan oleh Brazil, Chili, Turki, dan Indonesia. Rescheduling semakin
menjadi trend akibat krisis utang pada awal 1980-an. UNITAR mencatat bahwa pada
periode 1978-1984, 29 negara mereschedule utang mereka melalui Paris Club senilai
USD27 miliar. Sementara itu, sejak tahun 1983, jumlah utang yang direschedule
mencapai USD469 miliar.
Paris Club adalah sebuah forum informal tempat berkumpulnya negara-negara
kreditur di bawah “koordinasi” seorang pejabat senior Kementerian Keuangan Perancis.
Paris Club adalah sebuah forum informal dalam arti yang sebenar-benarnya: tidak
mempunyai kantor, tidak mempunyai sekretariat, dan tidak mempunyai piagam pendirian
(charter); dengan kata lain tidak mempunyai “legal status”. Melalui “ad hoc institution”
(bahkan Paris Club sendiri menyebutnya non-institution) inilah, negara-negara yang
terlilit krisis dapat meminta keringanan pembayaran kewajiban utang kepada para
kreditur. Dewasa ini forum tersebut dibantu oleh staf Kementerian Keuangan Perancis
secara paruh waktu untuk mengatur kelancaran kerjanya. Dengan format semacam itu,
mekanisme kerja dari Paris Club memiliki karakter yang cukup fleksibel.
“Regulasi” Paris Club
Tidak sebagaimana organisasi internasional semacam Bank Dunia atau IMF, Paris
Club tidak mempunyai aturan atau regulasi tertulis. Paris Club beroperasi berdasarkan
“rules” dan “guidelines” yang dibangun secara case-by-case basis dan selalu direview
dan dimodifikasi. Dibawah ini dideskripsikan “basic guidelines” dan “principles” dari
Paris Club.
2
Basic Guidelines. Ada tiga “basic guidelines” Paris Club yang perlu dipahami,
yakni: “participating creditors”, “multilaterality”, dan “case-by-case principle”.
Sebagai “ad hoc institution”, Paris Club tidak mempunyai keanggotaan tetap.
Negara kreditur yang mempunyai “reschedulable debts” dapat berpartisipasi dalam
negosiasi Paris Club. Mengingat posisi piutangnya pada negara-negara berkembang yang
cukup besar, negara-negara maju anggota OECD aktif terlibat dalam Paris Club.
Dewasa ini terdapat 19 “anggota tetap” Paris Club, yakni: Amerika Serikat,
Austria, Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang,
Jerman, Kanada, Norwegia, Perancis, Sepanyol, Swedia, Swiss, dan Rusia.
Paris Club menyediakan “forum” bagi debitur untuk bertemu dengan para kreditur
sebagai sebuah “group”. Inilah makna “multilaterality” dari Paris Club. “Multilaterality”
ini didesain untuk kepentingan debitur maupun kreditur. Bagi debitur, “multilaterality”
memungkinkan efisiensi dalam menegosiasikan rescheduling utangnya, karena pada satu
event bisa bertemu dengan semua kreditur dan dapat melakukan negosiasi secara
simultan. Sementara bagi kreditur, “multilaterality” ini dapat menjadi jaminan bagi
kepentingan mereka, karena dengan “multilaterality” ini mereka dapat menerapkan
prinsip “equal treatment” atau “burden sharing” untuk menghindari keringanan utang
yang diberikan oleh satu kreditur justru digunakan oleh debitur untuk membayar
kewajiban utangnya kepada kreditur yang lain.
Mengingat
case
perlunya
rescheduling
sangat
bervariasi,
maka
penyelesaiannyapun secara “case-by-case” dalam konteks besaran, consolidation period,
cut-off-date, dan sebagainya; meskipun tentunya tetap dalam batasan “metodologi” atau
“prinsip” yang akan dijelaskan kemudian.
Principles. Ada tiga prinsip utama dalam operasi Paris Club, yakni: “imminent
default”, “conditionality”, dan “burden sharing” atau “equal treatment”.
Prinsip “imminent default” mengandung pengertian bahwa, untuk dapat
mereschedule utangnya, negara debitur harus membuktikan bahwa tanpa adanya debt
relief, ia akan gagal bayar atas kewajiban utangnya (default). Untuk mengukur hal ini,
3
biasanya Paris Club merujuk pada proyeksi neraca pembayaran (Balance of Payment)
debitur bersangkutan yang dikeluarkan oleh IMF. Proyeksi neraca pembayaran oleh IMF
ini akan sangat menentukan mengenai bentuk dari konsesi yang dapat diberikan oleh
Paris Club, seperti misalnya penjadwalan pokok utang saja atau berikut bunganya.
Fasilitas rescheduling diberikan oleh Paris Club tidak semata-mata untuk
meringankan beban negara debitur, namun lebih dari pada itu, ia diberikan untuk
membantu debitur agar kembali meraih creditworthiness (mampu membayar kewajiban
utang) dengan mengimplementasikan program penyesuaian dan reformasi secara
menyeluruh. Dalam konteks inilah, para kreditur menghendaki agar negara debitur masuk
ke dalam “ruang perawatan” IMF dengan melaksanakan berbagai “conditionality” yang
didukung dengan credit IMF, dimana kredit IMF ini trance demi trance hanya dapat
dicairkan apabila sejumlah persyaratan (“conditionality”) yang tertuang dalam “Letter of
Intent” telah terpenuhi. Hal demikian akan dituangkan dalam MoU atau Agreed Minute
dari Paris Club yang berbunyi, “The provisions of the present Agreed Minute will
continue to apply provided that the Republic of X continues to have an arrangement with
the International Monetary Fund in the upper credit tranches”.
Resep “adjustment program” dari IMF itu akan dituangkan dalam “Letter of
Intent”, yang intinya akan tercermin dari rumusan berikut: “limitation of money supply
growth, decrease in the government budget deficit, control of credit, improved exchange
rate policy (usually removal of an over-valued rate via devaluation), lifting of price
controls, and an improvement in the trade balance. Government intervention in the
economy should be limited, and the market should be trusted to allocate resources
according to price signals”.
Apabila negara debitur bukan anggota IMF, maka program reformasi itu akan
disepakati langsung antara debitur dengan kreditur. Normalnya, kreditur akan
mengirimkan sebuah kelompok kerja ahli (“a task force of experts”) ke negara debitur
untuk menilai situasi ekonominya. Hal demikian dilakukan oleh Paris Club terhadap
Polandia dan Mozambique pada tahun 1984 (sebelum kedua negara ini bergabung dengan
4
IMF), dan juga terhadap Cuba. Apabila negara debitur tidak mengikuti program reformasi
yang telah disepakati, maka Paris Club akan menolak untuk memberikan pinjaman baru.
Gambar 1: Prinsip “imminent default” dan “conditionality” dalam rescheduling
Prinsip ketiga, “burden sharing” atau “equal treatment” mengandung pengertian
bahwa semua kreditur—baik yang tergabung dengan Paris Club maupun tidak—harus
berbagi beban dalam menanggung debt relief yang diberikan kepada debitur. Untuk
menyederhanakan proses, negara-negara kreditur yang tergabung dalam Paris Club akan
menyepakati “cut-off-date”, masa tenggang (“grace period”), dan jangka waktu
pengembalian (“repayment period”) yang sama. Adapun terms and conditions yang lebih
detil, seperti misalnya tingkat suku bunga, diserahkan kepada masing-masing kreditur
yang
nantinya
akan
dituangkan
dalam
“Bilateral
Rescheduling
Agreement”.
Hubungannya dengan kreditur yang tidak tergabung dengan Paris Club, Paris Club
mewajibkan debitur untuk melakukan rescheduling dengan para kreditur itu dengan
persyaratan yang setara. Hal ini akan dituangkan dalam MoU atau Agreed Minute
rescheduling yang berbunyi, “In order to secure comparable treatment of public and
private external creditors, the Government of X commits itself to seek from external
5
creditors, including banks and suppliers, rescheduling and refinancing agreements on
terms comparable to those set forth in this Agreed Minute for credits of comparable
maturity, making sure to avoid inequality between different categories of creditors”.
Rescheduling Burden
Multilateral
Institutions
Paris Club
Creditors
Other Official
Creditors
Private
Creditors
Gambar 2: Prinsip “burden sharing” dalam rescheduling
Prosedur Paris Club
Negara debitur memulai upaya reschedulingnya dengan menyampaikan
permintaan resmi kepada Pemerintah Perancis agar meng-arrange pertemuan dengan
kreditur resmi (official creditors).
Selanjutnya, negara debitur, yang biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan atau
Gubernur Bank Sentral dan kreditur, yang diwakili oleh para pejabat dari Kementerian
Keuangan, Kementerian Ekonomi, atau Kementerian Luar Negeri, bertemu secara
langsung pada renegosiasi Paris Club. Dalam pertemuan ini, IMF, Bank Dunia, Bank
Pembangunan Regional (seperti Asian Development Bank atau Inter-American
Development Bank), dan UNCTAD ikut serta sebagai pengamat (observers).
Perwakilan negara debitur membuka negosiasi dengan mempresentasikan
kebijakan ekonomi dan keuangan negaranya serta menyampaikan permintaan
rescheduling. IMF, Bank Dunia, dan UNCTAD kemudian menyampaikan presentasi,
dimana IMF fokus pada prospek neraca pembayaran negara debitur, sementara Bank
Dunia menekankan pada prospek jangka panjang pembangunan dan kebutuhan reformasi
struktural negara debitur. Selanjutnya pihak kreditur akan menanyakan kepada debitur
6
dan IMF/Bank Dunia mengenai target-target program ekonomi dan keuangan,
implementasinya, serta permintaan rescheduling.
Kemudian pihak kreditur sepakat untuk merespons permintaan rescheduling dari
debitur itu, dan kemudian menyampaikan penawaran terms yang mendekati permintaan
debitur, seperti scope dari rescheduling. Selanjutnya penawaran ini dibahas bersama
debitur, meskipun dalam prakteknya debitur lebih banyak didekte dan mengikuti
kemauan kreditur, sebagaimana diungkapkan UNITAR, “…debt accords reached in the
Paris Club are the result of a dictate rather than the fruit of a negotiation process in
which the debtor is able to defend its interests”, sehingga negosiasi di Paris Club
bukanlah negosiasi yang menyenangkan bagi perwakilan debitur, sebagaimana
dinyatakan oleh Alexis Rieffel: "Rescheduling in the Paris Club is an unpleasant affair,
and the official creditors must keep it unpleasant as an incentive to debtors to honor their
debt service obligations."
Hasil kesepakatan antara debitur dan para kreditur ini akan dituangkan dalam
“Agreed Minute” atau MoU, yang merupakan sebuah memorandum yang memberikan
dasar bagi rescheduling dan implementasinya. Debitur dan masing-masing kreditur
selanjutnya melakukan negosiasi secara bilateral untuk menyepakati terms and conditions
rescheduling, yang hasilnya nanti akan dituangkan dalam “bilateral rescheduling
agreements”.
Tabel 1
Peranan IMF dan Bank Dunia dalam Rescheduling Paris Club
-
-
IMF
Membantu dalam menyusun program
penyesuaian (adjustment programmes)
termasuk criteria kinerja (performance
criteria) sebagai dasar penarikan kredit
IMF pada setiap tranche.
Menyediakan fasilitas pinjaman siaga
(stand-by facility) atau pinjaman siaga
yang diperluas (extended fund facility).
Bertindak sebagai katalisator untuk
mendapatkan pinjaman dari perbankan
komersial.
-
Bank Dunia
Mendukung program stabilisasi negara
debitur.
Menyediakan pinjaman program
penyesuaian structural (structural
adjustment lending programmes).
Memobilisasi dana pinjaman dari
sumber/kreditur lain untuk pembangunan
negara debitur di masa depan.
Memberikan bantuan teknik (technical
assistance) dalam pengelolaan utang
(debt management).
7
Gambar 3:
Sequent of events dari renegosiasi Paris Club
DEBTOR
CREDITORS
Stop extending credits
Petition French Government for a
Paris Club Meeting
Minister of Finance makes
opening statement
----------------------------------------OBSERVERS
Ask questions
IMF, World Bank, etc. give
presentations
Retire to meet privately
IMF joints creditors’ caucus
Counters with more generous
terms
Meet to prepare strategy before
official meeting
Offer initial terms
---------------------------------------Agreement embodied in “Agreed
Minutes”
Bilateral Negotiations
Bilateral Rescheduling
Agreements
Agreed Minute atau MoU
Isi pokok dari “Agreed Minute” atau MoU antara lain mencakup: Preamble,
Affected Debt, Cut-Off Date, Consolidation Period, Scope of Rescheduling, Repayment
Terms, Moratorium Interest, Debt Conversions, dan Implementation.
Dalam Preamble dimuat daftar negara kreditur dan lembaga internasional yang
menghadiri negosiasi Paris Club, serta mengindikasikan bahwa negara kreditur dan
lembaga internasional ini mengikuti dengan seksama paparan debitur mengenai
8
permasalahan ekonomi serius yang tengah dihadapinya serta upayanya untuk
memperbaiki situasi.
Bagian “Affected Debt”
mencantumkan bahwa, utang yang eligible untuk
direschedule mencakup utang komersial yang dijamin oleh pemerintah dari negara
kreditur ataupun oleh lembaga yang berkenaan, serta utang resmi pemerintah (official
development assistance, ODA). Bagian ini juga mencantumkan proporsi utang yang akan
direschedule.
Cut-Off Date menentukan batas utang yang akan direschedule. Misalnya, pada
rescheduling Indonesia melalui Paris Club I, II, dan III, utang yang eligible untuk
direschedule adalah utang yang Loan agreement-nya ditandatangani sebelum tanggal 1
Juli 1997.
Consolidation Period menentukan jangka waktu jatuh tempo utang yang eligible
untuk direschedule. Sebagai contoh, untuk Paris Club I, utang luar negeri yang
direschedule adalah cicilan pokok utang yang jatuh tempo antara 6 Agustus 1998 sampai
dengan 31 Maret 2000.
Scope of Rescheduling memuat skup utang yang eligible untuk direschedule,
apakah hanya cicilan pokoknya saja atakah juga bunga yang jatuh tempo. Sebagai
illustrasi, pada Paris Club I, utang yang direschedule adalah 100% cicilan pokok yang
jatuh tempo antara 6 Agustus 1998 sampai dengan 31 Maret 2000; untuk Paris Club II,
utang yang direschedule mencakup 100% cicilan pokok yang jatuh tempo antara 1 April
2000 sampai dengan 31 Maret 2002; sedangkan pada Paris Club III, utang yang
direschedule mencakup 100% cicilan pokok dan 100% bunga yang jatuh tempo antara 1
April sampai dengan 31 Desember 2002, serta 100% cicilan pokok dan 50% bunga yang
jatuh tempo antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.
Repayment Terms mengatur tentang maturity, tenggang waktu, dan repayment
terms dari utang yang direschedule. Agreed Minute secara spesifik menyebutkan tanggal
pembayaran pertama dan pembayaran terakhir.
Bagian Moratorium Interest
menyatakan bahwa bunga rescheduling akan
ditentukan secara bilateral dengan masing-masing kreditur berdasarkan tingkat bunga
9
pasar yang berlaku. Hal ini akan tercermin dari rumusan sebagai berikut: “The rates and
conditions of interests on the financial arrangements covered by this Minute will be
determined bilaterally between the Government of the Republic of X and the Government
or appropriate institutions of each Participating Creditor Country on the basis of the
appropriate market rate”.
Debt Conversions memuat jumlah dari utang yang direschedule yang eligible
untuk dilakukan debt swaps.
Sementara itu bagian Implementation akan memberikan deadline bagi
penyelesaian negosiasi bilateral serta disepakatinya Bilateral Rescheduling Agreements.
Sebagai contoh, dalam MoU Paris Club III yang ditandatangani pada tanggal 12 April
2002, deadline dimaksud adalah tanggal 31 Desember 2002, meskipun kemudian
dilakukan beberapa kali amendment karena tidak tercapainya target.
Evolusi “Rescheduling Terms”
Terms rescheduling mengalami perkembangan, hingga dikenal berbagai macam
terms, seperti: “Classic Terms”, “Toronto Terms”, “London Terms”, “Lyon Terms”,
“Houston Terms”, “Naples Terms”, dan “Cologne Terms”.
Terms yang mana yang akan berlaku bagi sebuah debitur akan tergantung pada
tingkat income per kapitanya, serta tingkat beban utang dan kewajiban pembayaran
utangnya (level of indebtedness and of debt service). Secara garis besar, The Classic
Terms adalah standard treatment, The Houston Terms untuk negara berpendapatan
menengah bawah (highly-indebted lower-middle-income countries), The Naples Terms
untuk negara-negara miskin dengan beban utang yang besar (highly-indebted poor
countries/HIPCs), serta The Cologne Terms adalah untuk negara-negara yang masuk
kategori HIPC Initiative. Sementara itu, The Toronto Terms, The London Terms, dan
Lyon Terms kini tidak lagi berlaku, dimana The Toronto Terms dan The London Terms
digantikan dengan The Naples Terms, sementara Lyon Terms digantikan dengan The
Cologne Terms.
10
The “Classic Terms”
The Classic Terms adalah Terms standard yang diterapkan pada negara debitur
yang datang ke Paris Club. Sampai saat ini, telah 57 negara debitur yang menikmati
Terms ini. Setiap negara yang memiliki ikatan program yang sesuai dengan IMF yang
membutuhkan debt relief dari Paris Club eligible untuk mendapatkan Terms ini. Dalam
Terms ini, baik utang ODA maupun Non-ODA direschedule dengan suku bunga pasar
dengan repayment profile (maturity, grace period, repayment period) dinegosiasikan
secara case-by-case basis, namun dengan repayment period yang tidak lebih dari 10
tahun.
The “Toronto Terms”
Mengingat banyaknya negara-negara miskin pengutang besar yang mengalami
masalah solvabilitas—dan tidak sekedar masalah likuiditas, memunculkan kesadaran
akan perlunya rescheduling yang lebih concessional, mengingat skema rescheduling
tradisional terus menambah beban utang debitur akibat kapitalisasi bunga moratorium.
Prakarsa pengurangan utang negara-negara miskin dicetuskan oleh Menteri Keuangan
Inggris, Nigel Lawson, pada tahun 1987. Pada bulan April tahun tersebut, Inggris
melancarkan inisiatif baru untuk mengurangi utang negara miskin, dengan mengusulkan
agar penjadwalan kembali utang negara miskin oleh Paris Club dilakukan dengan suku
bunga yang lebih rendah dari pasar. Usulan ini merupakan permulaan dari serangkaian
inisiatif Pemerintah Inggris untuk secara bertahap mengurangi beban negara-negara
miskin tersebut.
Dengan munculnya prakarsa tersebut, Sidang Kelompok 7 (G-7)—yang
beranggotakan Kanada, Perancis, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan Italia—
di Toronto pada tahun 1988 sepakat untuk secara serius membahas usulan tersebut.
Dalam sidang tersebut, Perancis mengusulkan untuk mengurangi pembayaran bagi
kewajiban yang jatuh tempo dengan sepertiganya, sedangkan selebihnya (yaitu dua
pertiga) dilakukan rescheduling dengan suku bunga pasar. Sementara itu, Amerika
Serikat tidak dapat menerima usulan bentuk apapun yang mengurangi “present value”
11
pinjaman yang ada, tetapi hanya bersedia memberikan “grace period” yang lebih
panjang dalam rescheduling tersebut. Dengan demikian, Amerika Serikat menghendaki
untuk tidak terjadinya kerugian (accounting loss) pinjaman dari buku mereka.
Akhirnya sebuah kesepakatan dapat dicapai, melalui skema The “Toronto Terms”
yang disepakati dalam KTT G-7 di Toronto pada tahun 1988 tersebut. Terms ini
mencakup: untuk utang ODA, utang direschedule lebih dari 25 tahun, dengan masa
tenggang 14 tahun. Suku bunga rescheduling paling tidak sebesar suku bunga asli
(original interest rate).
Sementara itu, untuk utang Non-ODA, negara kreditur diberikan tiga buah pilihan
yang secara luas dikatakan sebagai “comparable” atau sebanding. Ketiga pilihan itu
adalah:
(1)
Dengan memberikan “concessional interest rate”, yakni penetapan bunga
rescheduling yang lebih rendah dari bunga pasar: suku bunga 3,5% atau separoh
dari bunga pasar apabila lebih tinggi, yang dengan demikian “present value” dari
utang menjadi menurun. Maturity adalah 14 tahun, termasuk 8 tahun masa
tenggang. Pilihan ini merupakan hasil usulan Inggris.
(2)
Dengan memberikan potongan sepertiga atas utang yang jatuh tempo dan harus
dibayar, dimana selebihnya (yaitu dua pertiga) harus dibayar kembali dengan
jadwal baru dengan suku bunga pasar, maturity 14 tahun, termasuk 8 tahun masa
tenggang. Ini adalah hasil dari usulan Perancis.
(3)
Dengan memperpanjang periode repayment: utang yang jatuh tempo direschedule
dengan bunga pasar, dengan maturity 25 tahun, termasuk 14 tahun masa tenggang.
Ini adalah hasil dari usulan Amerika Serikat.
Dalam periode 1988-1991 (pada tahun 1991 The Toronto Terms mulai tidak lagi
berlaku, karena digantikan dengan The London Terms), ada 20 negara miskin yang
memperoleh penjadwalan kembali dengan menggunakan Toronto Terms ini dengan
kurang lebih sejumlah USD6 miliar yang pembayarannya dibatalkan sebagian atau
dijadwalkan kembali secara konsesional. Negara miskin itu antara lain: Madagaskar
(Oktober 1988), Mali (Oktober 1988), Central African Republic (Desember 1988),
12
Nigeria (Desember 1988), Tanzania (Desember 1989), Senegal (Januari 1989), Uganda
(Januari 1989), Equatorial Guinea (Maret 1989), Guinea (April 1989), Mauritania (Juni
1989), Togo (Juni 1989), Benin (Juni 1989), Zaire (Juni 1989), Guinea-Bissau (Oktober
1989), Chad (Oktober 1989), Mali (Desember 1989), Senegal (Februari 1990), Bolivia
(Maret 1990), Tanzania (Maret 1990), Mozambique (Juni 1990), Central African
Republic (Juni 1990), Togo (Juli
1990), Madagaskar (Juli 1990), Zambia (Juli 1990),
Guyana (September 1990), Nigeria (September 1990), Burkina Faso (Maret 1991), dan
Senegal (Juni 1991).
The “London Terms”
Pada bulan Desember 1991, diintrodusir The London Terms untuk menggantikan
The Toronto Terms. Hanya negara yang sangat miskin (severely indebted IDA-only
countries) yang eligible untuk Terms ini, sementara low income countries dengan
kombinasi kredit ODA/IBRD tidak eligible untuk mendapatkan Terms ini.
Dalam Terms ini, untuk utang ODA: direschedule 30 tahun, termasuk 12 tahun
masa tenggang, pada tingkat bunga setidak-tidaknya selunak suku bunga konsesional
aslinya (at rates at least as favorable as the original concessional rates).
Untuk utang Non-ODA, kreditur diberikan kebebasan untuk memilih beberapa
opsi yang intinya untuk memberikan potongan 50% dari net present value of debt. Opsiopsi tersebut adalah:
(1)
Menghapus 50% kewajiban pembayaran utang (debt services) yang jatuh tempo
selama masa konsolidasi (consolidation period). Adapun 50% sisanya direschedule
lebih dari 23 tahun, termasuk 6 tahun masa tenggang. Suku bunga yang dikenakan
adalah suku bunga pasar.
(2)
Mereschedule utang lebih dari 23 tahun tanpa masa tenggang, namun dengan
moratorium tingkat bunga (bunga yang dikenakan terhadap rescheduled debt) yang
sangat rendah, untuk mengurangi present value dari kewajiban pembayaran utang
sebesar 50%.
13
(3)
Mengkombinasikan pengurangan suku bunga dan kapitalisasi pembayaran bunga
secara parsial (dengan tanpa mengenakan
bunga terhadap bunga
yang
dikapitalisasi/capitalized interest). Maturity juga 23 tahun, dengan masa tenggang 5
tahun.
Sebelum Konggres memberikan izin bagi pemberian pengurangan/pemotongan
utang terhadap negara-negara sangat miskin di Afrika, Amerika Serikat menerapkan
opsi maturity 25 tahun, dengan masa tenggang 14 tahun.
Di samping opsi-opsi di atas, pengurangan utang dapat dilakukan melalui
mekanisme konversi utang dengan pembatasan tertentu (untuk utang ODA tanpa
batas, sementara untuk utang Non-ODA dibatasi 10% atau USD10-20 juta)
The London Terms ini mencatat dua kemajuan penting dibading dengan The
Toronto Terms, yakni:
(1)
Jadwal pembayaran kembali yang didesain secara gradual dapat menghindari
terjadinya peningkatan tajam kewajiban pembayaran utang pada saat habis masa
tenggang. Dalam schedule ini, pembayaran kembali secara gradual dinaikkan 3%
(dalam nominal terms) per tahun.
(2)
Dimasukkannya sebuah klausul yang menyebutkan bahwa dalam masa tiga atau
empat tahun setelah penandatanganan perjanjian rescheduling, kreditur akan
mempertimbangkan
mempertahankan
kondisi
stock
utang
debitur,
dengan
syarat
hubungan
yang
baik/memuaskan
dengan
kreditur
debitur
serta
arrangement yang cocok (appropriate arrangements) dengan IMF.
23 negara memperoleh rescheduling dengan The London Terms ini dari tahun
1991 hingga tahun 1994, dimana pada tahun 1994 ini The London Terms digantikan
dengan The Naples Terms.
The “Naples Terms”
Pada
bulan
Desember
1994,
kreditur
Paris
Club
menyetujui
untuk
mengimplementasikan treatment baru bagi negara-negara termiskin, melalui The Naples
Terms. Terms ini memiliki dua kemajuan dibandingkan dengan The London Terms, yaitu:
14
(1)
Persentase pengurangan/pemotongan utang sedikit-dikitnya 50% dan bisa
ditingkatkan hingga 67% bagi negara-negara yang memenuhi kriteria sangat miskin
(GDP per kapita < USD500) ataupun kriteria sangat beratnya beban kewajiban
utang (present value of debt to export ratio > 350%).
(2)
Dengan syarat tertentu, pemotongan stock utang dapat dilakukan oleh Paris Club
secara case-by-case basis, khususnya bagi negara yang telah menunjukkan kinerja
memuaskan terhadap Paris Club dan IMF.
Hingga saat ini, 34 negara telah menikmati rescheduling melalui The Naples Term
ini. Terms ini hanya berlaku bagi negara miskin dengan tingkat utang yang sangat tinggi
(high level of indebtedness), yang hanya eligible untuk pembiayaan IDA dari Bank
Dunia, dan pendapatan per kapita kurang dari USD755.
Dalam The Naples Terms ini, utang ODA dijadwalkan kembali dengan maturity
40 tahun dan masa tenggang 16 tahun, serta dengan suku bunga sebesar suku bunga
konsesional aslinya (original concessional interest rate). Sementara untuk Non-ODA,
kreditur dapat mengimplementasikan 67% pemotongan utang melalui dua opsi berikut:
(1)
“Debt reduction option" ("DR"): 67% dari kewajiban jatuh tempo dicancell,
sementara 33% sisanya direschedule dengan maturity 23 tahun dengan masa
tenggang 6 tahun dan repayment secara progresif, serta dengan suku bunga pasar.
(2)
"Debt service reduction option" ("DSR"): Utang yang jatuh tempo ditreat sebagai
rescheduling dengan suku bunga yang dikurangi, dengan masa repayment 33 tahun.
Tabel 2 menyajikan ringkasan dan skema kerja The Naples Terms ini.
The “Houston Terms”
Hingga tahun 1990, negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-
middle-income-countries/LMICs) hanya eligible untuk mendapatkan rescheduling dengan
The Classic Terms, dimana The Classic Terms ini sebagaimana diuraikan di atas adalan
“non-concessional treatment of their debt and for repayment periods not exceeding 10
years”. The Houston Terms disepakati oleh kreditur Paris Club pada bulan September
15
1990 untuk memberikan treatment yang lebih consessional terhadap utang negara-negara
berpendapatan menengah bawah.
The Houston Terms ini memberikan tiga kemajuan dibandingkan dengan The
Classic Terms, meliputi:
(1)
Repayment period untuk utang Non-ODA yang direschedule diperpanjang hingga
15 tahun atau lebih, sementara untuk utang ODA diperpanjang hingga 20 tahun
dengan maksimum masa tenggang 10 tahun.
(2)
Utang ODA direschedule dengan suku bunga konsesional (concessional interest
rate).
(3)
Debt swaps dapat diterapkan secara bilateral dan berdasarkan voluntary basis.
Eligibility untuk The Houston Terms ditentukan secara case-by-case basis oleh
kreditur Paris Club, dengan mempertimbangkan track record negara debitur dengan Paris
Club dan IMF, serta berbagai criteria, termasuk setidak-tidaknya dua dari tiga criteria
berikut: (i) income per kapita lebih kecil dari USD2,995; (ii) high indebtedness
(didefinisikan sebagai terpenuhinya setidak-tidaknya dua dari criteria berikut: debt to
GDP lebih dari 50%, debt to exports lebih dari 275%, scheduled debt service over exports
lebih dari 30%); (iii) stok utang kepada kreditur Paris Club lebih dari 150% dari utang
komersialnya.
Dalam The Houston Terms ini, utang ODA direschedule dengan maturity lebih
dari 20 tahun dengan maksimum masa tenggang 10 tahun, serta dengan suku bunga
selunak original concessional rate-nya. Sementara itu, untuk utang Non-ODA
direschedule dengan maturity sekitar 15 tahun dengan masa tenggang 2-3 tahun,
repayment progresif, serta dengan suku bunga pasar.
Hingga saat ini, 19 negara telah mendapatkan rescheduling dengan The Houston
Terms, termasuk Indonesia. (Lihat Tabel 3)
Sementara itu, bagi negara-negara berpendapatan menengah lainnya yang
mengalami permasalahan neraca pembayaran dapat memperoleh rescheduling melalui
terms tradisional Paris Club: maturity 10 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun, dengan
16
suku bunga sebagaimana original interest rate bagi utang ODA dan dengan suku bunga
pasar bagi utang Non-ODA.
The “Lyon terms”
Pada bulan Nopember 1996, kreditur Paris Club dalam kerangka “HIPC
Initiative” menyetujui untuk menaikkan level cancellation utang hingga 80% untuk
poorest countries with the highest indebtedness. Cakupan dari Terms ini adalah sebagai
berikut:
(1)
Utang Non-ODA dicancell hingga 80%. Dalam hal ini kreditur dapat memilih salah
satu dari opsi berikut:
-
"Debt reduction option" ("DR"): 80% dari klaim dicancell, sedangkan 20%
sisanya dijadwal ulang dengan suku bunga pasar, dengan repayment period 23
tahun dan masa tenggang 6 tahun, dan repayment progresif;
-
"Debt service reduction option" ("DSR"): klaim direschedule dengan suku
bunga yang dikurangi, repayment period 40 tahun, masa tenggang 8 tahun, dan
repayment progresif.
-
"Capitalisation of moratorium interest option" ("CMI"): klaim direschedule
dengan suku bunga yang dikurangi, repayment period 40 tahun, masa tenggang
8 tahun, dan repayment progresif. Yang membedakan CMI dari DSR adalah
reduced interest serta tabel repayment progresifnya.
(2)
Untuk utang ODA, rescheduling dilakukan dengan suku bunga selunak original
concessional interest rate, 40 tahun maturity, 16 tahun masa tenggang, dan
repayment progresif.
(3)
The Lyon Terms juga menyediakan kemungkinan bagi kreditur untuk secara
bilateral dan berdasarkan voluntary basis, menerapkan debt swaps. Operasi swaps
untuk ODA tidak dibatasi, namun untuk Non-ODA maksimal 20% dari total
outstanding atau 15-30 juta DSR. Secara reguler, kreditur dan debitur yang
melaksanakan debt swaps harus memberikan laporan kepada Sekretariat Paris Club.
17
The “Cologne Terms”
Pada bulan Nopember 1999, kreditur Paris Club kembali menyepakati kesiapan
cancellation utang hingga 90% bagi HIPCs. 41 negara yang tergolong HIPCs berpotensi
mendapatkan Terms ini (Lihat Tabel 4), dan sejauh ini 25 negara telah menikmati Terms
ini (Lihat Tabel 5). Negara yang eligible dengan Terms ini adalah, negara yang eligible
untuk The Naples Terms, sekaligus: (i) memiliki track-record yang baik dengan Paris
Club dan terus melakukan penyesuaian struktural; dan (ii) dinyatakan oleh Bank Dunia
dan IMF sebagai eligible untuk HIPC Initiative.
Dalam Terms ini, untuk utang ODA direschedule dengan maturity 40 tahun, masa
tenggang 16 tahun, suku bunga selunak original concessional interest rate, dan
repayment progresif. Sedangkan untuk utang Non-ODA diselesaikan dengan “debt
reduction opsion” dengan memotong 90% klaim; sementara sisanya direschedule dengan
maturity 23 tahun, masa tenggang 6 tahun, serta suku bunga pasar.
Tabel 2
The Naples Terms
General Criteria
-
-
Low income
countries
IDA-only
countries or
beneficiaries of
The Toronto
Terms or The
Enhanced Toronto
Terms
Eligibility Criteria
Stock/Flow Approach Criteria
Satisfactory track
level with IMF
and Paris Club
Creditors
and
Debtor viewed by
creditors as
having the ability
to implement the
debt agreement
(ie. Exit
Rescheduling)
and
There is a
creditors’
consensus on a
concessional
option
Percentage of Reduction Criteria
GDP per
capita <
USD500
Flow
approach
Yes
Stock
Operation
No
or
PV of debt
to exports
ratio > 350%
No
50% -- 50% flow
GDP per
capita <
USD500
or
PV of debt
to exports
ratio > 350%
Yes
67% -- 67% flow
50% -- 50% stock
No
Yes
67% -- 67% stock
18
Tabel 3
Daftar Negara Yang Telah Menggunakan “The Houston Terms”
Date of the treatment
Countries
Status of the treatment
July 21, 2004
Georgia
active
January 15, 2004
Kenya
active
June 13, 2003
Ecuador
active
July 10, 2002
Jordan
active
April 12, 2002
Indonesia
active
March 07, 2002
Kirgyzstan
active
January 23, 2001
Pakistan
fully repaid
December 13, 2000
Nigeria
active
September 15, 2000
Ecuador
active
April 13, 2000
Indonesia
active
May 20, 1999
Jordan
active
January 30, 1999
Pakistan
fully repaid
May 23, 1997
Jordan
active
July 20, 1996
Peru
active
July 19, 1994
Philippines
active
June 30, 1994
Congo
active
June 28, 1994
Jordan
active
June 27, 1994
Ecuador
active
May 04, 1993
Peru
active
March 25, 1993
Guatemala
active
January 25, 1993
Jamaica
active
February 27, 1992
Morocco
active
January 23, 1992
Cameroon
active
January 20, 1992
Ecuador
active
November 22, 1991
Dominican republic
active
November 20, 1991
Cote d'
ivoire
active
September 17, 1991
Peru
fully repaid
July 19, 1991
Jamaica
active
19
Tabel 4
Daftar Negara HIPCs
Angola
Rep. of Congo
Kenya
Nicaragua
Togo
Benin
Cote d’Ivoire
Lao PDR
Niger
Uganda
Bolivia
Ethiopia
Liberia
Rwanda
Vietnam
Burkina Faso
The Gambia
Madagascar
Sierra Leone
Rep. of Yemen
Burundi
Ghana
Malawi
Sao Tome
Zambia
Cameroon
Guinea
Mali
Senegal
Ctl. African Rep.
Guinea-Bisaau
Mauritania
Somalia
Chad
Guayana
Mozambique
Sudan
Congo, Dem.
Honduras
Myanmar
Tanzania
Rep.
Tabel 5
Daftar Negara HIPCs Yang Telah Menggunakan “The CologneTerms”
Date of the treatment
Countries
Status of the treatment
November 16, 2004
Madagascar
Active
July 22, 2004
Ghana
Active
June 09, 2004
Senegal
Active
May 13, 2004
Ethiopia
Active
May 12, 2004
Niger
Active
April 14, 2004
Honduras
Active
March 04, 2004
Nicaragua
Active
November 22, 2003
Congo, the democratic republic of the
Active
April 23, 2003
Benin
Active
March 12, 2003
Mali
Active
January 09, 2003
Gambia
Active
December 13, 2002
Nicaragua
Active
September 13, 2002
Zambia
Active
July 10, 2002
Sierra leone
Active
July 08, 2002
Mauritania
Active
June 20, 2002
Burkina faso
Fully repaid
20
May 16, 2002
Ghana
Fully repaid
April 18, 2002
Ethiopia
Active
March 07, 2002
Rwanda
Active
January 17, 2002
Tanzania, united republic of
Active
November 17, 2001
Mozambique
Active
July 10, 2001
Bolivia
Fully repaid
June 12, 2001
Chad
Active
May 15, 2001
Guinea
Active
March 07, 2001
Madagascar
Active
January 26, 2001
Guinea-bissau
Active
January 25, 2001
Malawi
Active
January 25, 2001
Niger
Active
Pengalaman Indonesia
Tabel 6 di bawah memberikan ringkasan terms and conditions rescheduling utang
luar negeri Indonesia melalui Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III, yang
mengikuti The Houston Terms. Untuk memberikan pemahaman mengenai pengalaman
Indonesia dengan rescheduling ini, berikut ini disajikan gambaran mengenai Paris Club
III.
Untuk membahas permintaan rescheduling utang dari Pemerintah Indonesia, pada
tanggal 11 dan 12 April 2002 di Paris dilaksanakan pertemuan antara “Participating
Creditor Countries”, Pemerintah Indonesia, dan Pengamat (“Observers”). Participating
Creditor Countries yang hadir meliputi: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark,
Finland, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, the Republic of Korea,
Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States of Amerika.
Adapun Observers yang hadir adalah: IMF, IBRD, ADB, UNCTAD, dan OECD.
Dalam pertemuan Paris Club tersebut delegasi Indonesia mempresentasikan
persoalan ekonomi dan keuangan yang sangat serius yang masih dihadapi oleh Indonesia,
serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai
target-target program penyesuaian (adjustment program) dalam kerangka “Extended
21
Fund Facility” dengan IMF. Sementara itu, IMF mempresentasikan situasi ekonomi
Indonesia serta program penyesuaian yang diadopsi dan diimplementasikan oleh
Indonesia di bawah payung “Extended Fund Facility” dengan IMF yang telah disetujui
oleh the Executive Board of the Fund pada tanggal 4 Februari 2000, dan diperpanjang
pada tanggal 28 Januari 2002 yang akan berlaku hingga 31 Desember 2003. Arrangement
ini mencakup komitmen Indonesia untuk melakukan program pembaharuan di bidang
ekonomi dan keuangan. Selanjutnya perwakilan
“Participating Creditor Countries”
menyampaikan pertingnya Indonesia melanjutkan program penyesuaian/pembayaharuan
tersebut. Dalam pertemuan ini, “Participating Creditor Countries” menyetujui untuk
memberikan rescheduling utang kepada Indonesia, yang biasa disebut “Paris Club III”.
Debts Concerned
Utang yang dijadwalkan kembali melalui Paris Club III ini mencakup:
a)
Kredit komersial yang dijamin oleh Pemerintah dari
Countries”
ataupun
lembaga
(penjamin)
tertentu
“Participating Creditor
dari
Pemerintah
yang
bersangkutan, yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia atau kepada Bank
Indonesia, yang maturity original-nya lebih dari satu tahun, dan Credit Agreement
ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 1997. (Keterangan: klasifikasi kredit
komersial yang dijamin di sini mencakup utang melalui fasilitas kredit ekspor, dan
dalam kerangka Terms Paris Club biasa disebut utang Non-ODA);
b)
Utang dari Pemerintah atau lembaga resmi tertentu yang berkenaan dari
“Participating Creditor Countries”, yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia
atau kepada Bank Indonesia, yang maturity original-nya lebih dari satu tahun, dan
Loan Agreement telah ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 1997. (Keterangan:
klasifikasi ini biasa disebut utang ODA);
c)
Debt services atas utang yang direschedule (rescheduled debt) melalui Paris Club I
dan Paris Club II tidak eligible untuk direscheduling;
22
d)
Rescheduling tersebut tidak berlaku bagi negara kreditur yang selama masa
konsolidasi (1 April 2002 – 31 Desember 2003), debt services yang jatuh tempo
kurang dari 1 juta SDR.
Terms of Consolidation
Adapun term of consoditaion Paris Club III ini adalah sebagai berikut:
a)
Untuk utang Non-ODA
-
100% cicilan dan bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/late interest),
yang jatuh tempo antara 1 April 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 eligible
untuk direscheduling atau refinancing;
-
100% cicilan dan bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/late interest),
yang jatuh tempo antara 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003
eligible untuk direscheduling atau refinancing;
-
The Participating creditor countries pada prinsipnya menyetujui untuk
mereschedule 100% bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/late
interest) yang jatuh tempo antara 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember
2003, namun besarannya akan ditentukan oleh hasil proyeksi IMF mengenai
neraca pembayaran Indonesia. Atas dasar proyeksi neraca pembayaran itu,
setidak-tidaknya 50% bunga akan direschedule;
-
Repayment atas utang yang direschedule dilakukan secara progresif dari 1
Desember 2008 hingga 1 Juni 2021 dengan jadwal sebagai berikut:
2,00% pada 1 Desember 2008
2,10% pada 1 Juni 2009
2,20% pada 1 Desember 2009
2,42% pada 1 Desember 2010
2,66% pada 1 Desember 2011
2,92% pada 1 Desember 2012
3,21% pada 1 Desember 2013
3,53% pada 1 Desember 2014
3,88% pada 1 Desember 2015
4,26% pada 1 Desember 2016
4,69% pada 1 Desember 2017
5,15% pada 1 Desember 2018
5,66% pada 1 Desember 2019
6,23% pada 1 Desember 2020
2,31% pada 1 Juni 2010
2,53% pada 1 Juni 2011
2,79% pada 1 Juni 2012
3,06% pada 1 Juni 2013
3,37% pada 1 Juni 2014
3,70% pada 1 Juni 2015
4,07% pada 1 Juni 2016
4,47% pada 1 Juni 2017
4,91% pada 1 Juni 2018
5,40% pada 1 Juni 2019
5,94% pada 1 Juni 2020
6,53% pada 1 Juni 2021
23
b)
Untuk utang ODA
-
100% cicilan dan bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/late interest),
yang jatuh tempo antara 1 April 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 eligible
untuk direscheduling atau refinancing;
-
100% cicilan dan bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/late interest),
yang jatuh tempo antara 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003
eligible untuk direscheduling atau refinancing;
-
The Participating creditor countries pada prinsipnya menyetujui untuk
mereschedule 100% bunga (tidak termasuk denda bunga keterlambatan/late
interest) yang jatuh tempo antara 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember
2003, namun besarannya akan ditentukan oleh hasil proyeksi IMF mengenai
neraca pembayaran Indonesia. Atas dasar proyeksi neraca pembayaran itu,
setidak-tidaknya 50% bunga akan direschedule;
-
Repayment atas utang yang direschedule semi-annual pro rata (equal and
successive semi annual installments) dari 1 Desember 2013 hingga 1 Juni 2003.
Rate of Interest
Tingkat bunga akan ditentukan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah dari masing-masing kreditur. Untuk utang ODA, tingkat bunga setidaktidaknya selunak original concessional rates-nya.
Debt Conversion
Atas dasar voluntary and bilateral basis, Pemerintah dari negara kreditur atau
institusi tertentu yang berkenaan dapat menjual atau menukarkan utang dalam kerangka
debt for nature, debt for aid, debt for equity swaps or other local currency debt swaps
atas:
-
Seluruh utang ODA;
-
Untuk utang Non-ODA hingga 20% dari outstanding credits per 31 Maret 2000
atau hingga 30 juta SDR (mana yang lebih tinggi).
24
Pemerintah Indonesia dan negara kreditur berkewajiban menyampaikan informasi
kepada the Chairman of the Group of Official Creditor Countries of the Republic of
Indonesia atas swap agreements sebelum swap agreements tersebut diimplementasikan;
dimana the Chairman untuk selanjutnya akan menyampaikan informasi tersebut kepada
negara kreditur yang lain. Informasi tersebut mencakup: nature dan tujuan, pihak yang
terlibat, jumlah, tipe, dan nilai utang yang dikonversi, nilai jual kepada investor, dan
expenses dari Pemerintah Indonesia.
25
Table 6
Terms and Conditions Rescheduling Paris Club I, II, dan III
PARIS CLUB I
PARIS CLUB II
PARIS CLUB III
CONSOLIDATION
PERIOD
AUGUST 6, 1998 –
MARCH 31, 2000
APRIL 1, 2000 –
MARCH 31, 2002
APRIL 1, 2002 –
DECEMBER 31, 2003
NO. OF MONTHS
20 months
24 months
21 months
PAYMENTS
RESCHEDULED
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL & INTEREST
100%
100%
PRINCIPAL : 100%
INTEREST :
1/4 – 31/12/2002: 100%
1/1 – 31/12/2003:
CONDITIONAL /*
at least 50%
SDR 1 MILLION
SDR 1 MILLION
SDR 1 MILLION
September 23, 1998
April 13, 2000
April 12,2002
JULY 1, 1997
JULY 1, 1997
JULY 1, 1997
REPAYMENT PERIOD:
ODA
NON-ODA
1-12-2004 to 1-6-2019
1-12-2002 to 1-6-2010
1-12-2008 to 1-6-2021
1-12-2004 to1-6-2016
1-12-2013 to 1-6-2023
1-12-2008 to 1-6-2021
GRACE:
ODA
NON-ODA
6 years, 2 months
4 years, 2 months
8 years, 8 months
4 years, 8 months
11 years, 8 months
6 years, 8 months
REPAYMENT:
ODA
NON-ODA
14 years, 6 months
7 years, 6 months
12 years, 6 months
11 years, 6 months
12 years, 6 months
9 years, 6 months
20 years, 8 months
11 years, 8 months
21 years, 2 months
16 years, 2 months
23years, 2 months
19 years, 2 months
PERCENTAGE
DE MINIMIS
AMOUNT
DATE OF
SIGNATURE
CUT-OFF DATE
MATURITY:
ODA
NON-ODA
NO. OF CREDITOR
COUNTRIES
MAIN CREDITORS
AMOUNT:
PROJECTED
ACTUAL
16
17
18
Germany, UK, USA,
France
Japan, Germany, Korea,
UK, USA, France
Japan, Germany, USA,
UK, France, Austria
US$
US$
US$ 5,850.2 million
US$ 5,363.0 million
US$ 5,515.1 million /#
US$ 5,724.0 million
2,382.0 million
2,383.0million
/* Depending on financing needs as agreed with the IMF.
/# Estimated based on MoF external debt database.
26
THE PARIS CLUB GLOSSARY
Active Agreement. A Paris Club rescheduling agreement is said "active" until
the date of the last repayment maturity expected by the agreement. Over this
date, maturities expected by the agreement were, in theory, repaid.
Agreed Minute. Document signed by creditors and debtor setting forth the terms
and conditions of the rescheduling; it has no binding legal force as the
signatories "recommend" to their respective governments to conclude bilateral
agreements in order to implement the Agreed Minute.
Appropriate Market Rate. An interest rate defined in a bilateral agreement
implementing a Paris Club Agreed Minute, based upon standard interest rates of
the currency considered, plus a management fee. This rate may be fixed or
variable and does not include a country-risk premium.
Arrears. Unpaid amounts that fell (or will fall) due before the beginning of the
consolidation period.
Bilateral Agreement. Agreement under international law between the debtor
government and the government of one of the participating creditor governments
implementing the Agreed Minute; the only elements not covered by the Agreed
Minute are the moratorium interest rate and the reconciliation of the debts to be
included in the Bilateral Agreement.
Bilateral Deadline. Date by which all bilateral agreements must be concluded; a
deadline has been specified in the Agreed Minute since mid-1962.
Blended Payments. Repayment of rescheduled amounts in fixed or progressive
annuities; no or very short grace periods; the scheme was developed for middleincome countries; it is also part of the repayment conditions governing the
rescheduling of debts owed by the so-called "Trinidad-Countries". (see "TrinidadTerms")
Burden Sharing. One of the basic Paris-Club principles; debt relief granted by
one creditor shall not be used by the debtor to pay off another; burden sharing is
at the root of the multilateral approach; it also determines the relationship
between Paris-Club creditors and other categories of creditors, i.a. commercial
banks.
Commercial credits. (i) credits granted by a bank or a supplier to a debtor country for
importing goods and services. When these credits are guaranteed by the appropriate
institution of a Paris Club creditor, they are included in the claims treated in the context of
the Paris Club. (ii) Non-ODA credits are sometimes referred to as commercial credits.
Completion point. In the context of the HIPC initiative, the international community
commits to provide sufficient assistance by the completion point for the country to
27
achieve debt sustainability.
Concessional Treatment, Concessionality. Concessionality can occur either
through a cancellation of part of the claims, or through a rescheduling of the
claims over a long period of time with an interest rate that is lower than the
appropriate market rate. When a debt treatment results in a reduction of the net
present value of the claims rescheduled, it includes concessionality.
Conditionality. Creditors' willingness to grant debt relief is tied to the debtor's
commitment to adjustment and reform; the breathing space thus provided is to be
used to finance the debtor's return to creditworthiness.(see "IMF-conditionality")
Consolidation. Synonym for "Rescheduling" or "Restructuring".(see
"Rescheduling" and "Restructuring")
Consolidation Period. In Paris-Club practice, subject to debt relief are not the
outstanding stock of debt (see "stock of debt"), but arrears as of a certain date
and maturities falling due within a given period, this period being generally coterminous with the duration of an adjustment programme supported by the IMF.
(see "IMF-Conditionality")
Current Maturity. Principal and interest payment falling due within the
consolidation period.
Cut-off date. The date of the conclusion of the credit contract or any other financial
arrangement giving rise to payment obligations to foreign creditors;only credits or
arrangements concluded prior to the cut-off date are subject to rescheduling (see "precut-off date debt"); creditors generally refuse to move the cut-off date forward in a
successive rescheduling so as to protect new lending. (see "post-cut-off date debt")
Debt reduction, DR. in the context of a concessional treatment, creditors may usually
choose among a number of options to provide the required debt reduction in net present
value. When the creditor chooses the "DR" option, the net present value reduction is
achieved through a cancellation of part of the claims.
Debt service reduction, DSR. In the context of a concessional treatment, creditors may
usually choose among a number of options to provide the required debt reduction in net
present value. When the creditor chooses the "DSR" option, the net present value
reduction is achieved through a rescheduling of the claims at an interest rate lower than
the appropriate market rate.
Debt Swap. On a voluntary basis, creditors can offer two types of swaps: - debtfor-equity swaps (conversion of debts into equity) - debt-for-aid swaps or debtfor-nature swaps (conversion of debts into local currency to be used for the
financing of aid projects) The debt-swap option is available for low-income
countries (see "Toronto Terms") and lower-middle income countries.
Decision point. In the context of the HIPC initiative, at the decision point the
Executive Boards of the IMF and World Bank formally decide on a country's
eligibility, and the international community commits to provide sufficient
assistance by the completion point for the country to achieve debt sustainability
28
calculated at the decision point.
Default. Cessation of debt service. (see "Imminent Default")
Deferral. A debt treatment may defer some debt due immediately or in the near
future to a later date. When a new long-term payment profile is defined, the
treatment applied is not a deferral, but a reprofiling or a rescheduling.
De-Minimis. Threshold determining whether a creditor is a participating creditor
or an observer; de-minimis creditors are those creditors whose claims subject to
rescheduling do not exceed 1 Mio SDR; amounts due to these creditors have to
be paid at due date; payments in arrears are to be paid up to deadline usually
fixed three to six months after the signing of the Agreed Minute; for low-income
countries the threshold is usually fixed at 500,000 SDR, or, in extreme cases, at
250,000 SDR. De-minimis creditors do not sign the Agreed Minute.
Down Payment. Debts not subject to rescheduling and payable at due date;
down payments may represent either a certain percentage or a specific category
of debts, for example contractual interest; the severely constrained debt service
capacity of the majority of debtors has led creditors to respond to their need for
comprehensive debt relief and hence to include 100 percent of both principal and
interest.
Eligible debt. Debt that may be treated in the context of a Paris Club agreement (see
"debt treated" for details)
Equal Treatment. Debt relief is meaningful only if it helps finance the debtor's
policy of reform and adjustment; it is therefore imperative that all creditors
provide relief in respect of debts owed to them; creditors attach the utmost
importance to the debtor not using debt alleviation to pay off other creditors or,
from a Paris Club perspective, other groups of creditors.
Extended Arrangement. Credit arrangement with the IMF involving the use of
the Fund's resources in the upper credit tranches; Extended Arrangements
usually have a term of three to four years; yearly tranches are subject to the
completion of reviews, i.e. the attainment of targets agreed under the
arrangement.
Extended Fund Facility. see "Extended Arrangement"
Exit Rescheduling. Once and for all rescheduling of the stock of outstanding
foreign debt; up to now Paris-Club creditors have rescheduled the stock of a
country's outstanding debt only in the case of Poland and Egypt; exit
reschedulings differ from standard reschedulings in that the latter are limited to
arrears and debt service obligations falling due within the consolidation period;
under the Toronto Terms, exit reschedulings may be granted after a three-year
waiting period subject to the debtor's satisfactory performance under Paris-Club
agreed Minutes and IMF-supported adjusted programmes. (see "stock of debt")
Flow treatment. A standard Paris Club agreement provides a way of tiding a
debtor country through temporary balance of payments difficulties during a given
period of time. This is referred to as a flow treatment, as opposed to a stock
29
treatment.
Goodwill Clause. Paris-Club creditors' willingness to consider the matter of a
debtor's debt servicing obligations falling due after the expiration of the
consolidation period under a previous rescheduling agreement; this willingness is
conditional upon all the bilateral agreements under a previous Agreed Minute
having been signed and implemented and the debtor continuing to have an
appropriate arrangement with the IMF in the upper credit tranches.
Grace Period. Period during which the debtor pays moratorium interest only and
does not amortise his debt. Grace periods range from four to six years for
middle-income countries, are limited to eight years under the Houston Terms
granted to lower-middle-income countries; there are no grace periods under the
blended-payments scheme; grace periods under the Trinidad-Terms range from
0 (debt service reduction) to six years (debt reduction). (see "Trinidad-Terms")
IMF-Conditionality. Official creditors refuse to grant debt relief unless the debtor
country is committed to implement an economic reform programme supported by
the IMF. (see "conditionality")
IDA-Only Countries. Countries not qualifying for ordinary World-Bank lending
due to impaired creditworthiness; IDA resources have long repayment periods
(40 years and carry a concessional rate of interest 0.75 percent p.a.); IDA-onlycountries are eligible for a concessional treatment of their debt under the Toronto
Terms. (see "Toronto Terms")
Imminent Default. Acute balance-of-payment or budgetary constraint preventing
the debtor from servicing his foreign debt as contractually agreed; Paris Club
creditors only grant debt relief if the debtor, usually in the context of an IMFsupported adjustment programme, provides sufficient evidence of being in an
imminent-default situation.
Interest Capitalization. Contractual interest is capitalised as at the date of
maturity and included in the scope of the rescheduling; unlike commercial banks,
Paris-Club creditors generally accept to reschedule interest if warranted by a
debtor's perceived debt service capacity; interest capitalization causes the stock
of debt to increase, a particularly worrisome phenomenon if interest is
rescheduled in successive reschedulings.
Late Interest. Late interest charges accrue between the contractual date of
principal and interest due and not paid and a date to be fixed in the bilateral
agreements concluded in the implementation of a Paris-Club Agreed Minute; the
interest rate applying is usually that agreed upon in the original contract;
however, some creditors apply the moratorium interest rate not only to future
maturities, but also to payment obligations in arrears. (see "moratorium interest")
LMIC. lower-middle-income countries.
LMIC-Terms. Following a recommendation adopted at the Houston-Summit of
1990, the repayment periods relating to rescheduling agreements concluded with
lower-middle-income countries were extended
- to 15 years with 8 years of grace for commercial credits,
30
- to 20 years with 10 years of grace for official-Development-Assistance loans
(ODA-credits; see "ODA-loans")
In addition, creditors agreed to swap, on a voluntary basis, up to 10 percent or $
10 Mio US of the rescheduled commercial debts, up to 100 percent of
rescheduled ODA-loans Eligibility to LMIC-Terms is subject to the following
criteria:
- per-capita income not exceeding the ceiling established by the World Bank for
"blended-countries" (at present $ 1,235 US),
- a ratio of Paris-Club debt to commercial bank debt of 1.5,
- indebtedness indicators characterised by:
•
•
•
a ratio debt/GNP of at least 50 percent;
a ratio debt/exports of at least 275 percent,
a scheduled debt service ratio of at least 30 percent
The requirements for classifying a debtor as a lower-middle-income country are
fulfilled if two out of three criteria are met. As far as the indebtedness indicators
are concerned, a country qualifies if it meets two out of three of the indicators
listed above.
Maturity Period. Sum of the grace and the repayment periods.
Moratorium Interest. Interest accruing on rescheduled amounts; the moratorium
interest rate is agreed upon in the bilateral agreement implementing the Agreed
Minute; this agreement is based on the appropriate market rate reflecting the
cost of funding to creditor governments or their appropriate institutions; the
moratorium interest rate relating to ODA-loans is concessional and generally
conforms to the concessional rate agreed upon in the original loan agreements.
Moral Hazard. Incentive to the debtors servicing their debts without recourse to
debt rescheduling to default on their obligations in order to benefit from debt
relief; this incentive is particularly strong, if the terms available include elements
of concessionality, such as debt and debt service reduction.
MYRA. ”Multiyear Rescheduling Agreement”; rescheduling agreements providing
for consolidation periods of several years; in order to safeguard the principle of
IMF-conditionality (see: IMF-Conditionality), the activation of periods exceeding
the duration of the arrangement concluded with the IMF is conditional on the
debtor having successfully implemented such an arrangement and having
concluded a successor arrangement in support of his ongoing reform efforts.
Multilaterality. Treatment of a country’s debt problems in a multilateral rather
than in a bilateral forum. (See “Equal Treatment”)
Net-Present-Value. Stream of payments due from a debtor and discounted on
the basis of prevailing market interest rates.
Observers. Observers from international financial institutions or who are
members of the Paris Club, but with no claims concerned by the debt treatment
(de minimis creditors, creditors with only short term or post-cutoff-date claims,
31
etc.), may attend a negotiation session. They do not sign the Agreed Minute, but
are referred to in it.
ODA-Loans. Official-Development loans; subject to rescheduling are commercial
as well as ODA-Loans; ODA-Loans are repayable over 20 years with 10 years of
grace (lower-middle-income countries) or over 30 years with 12 years of grace
(low-income countries); the moratorium interest rate is fixed on the basis of the
concessional rate related to the original loan agreement.
Official creditor. This covers a) official bilateral creditors (governments or their
appropriate institutions), including Paris Club members ; b) multilateral creditors
(international institutions such as the IMF, the World Bank or regional development
banks).
Participating Creditors. Representatives of the creditor governments signing
the Agreed Minute which defines the terms of rescheduling.
Post-Cut-Off-Date-Debt. Debts contracted after the cut-off date are not subject
to rescheduling and have to be paid at due date; creditors occasionally agree to
postpone the clearance of post-cut-off-date arrears or of the payment of post-cutoff-date maturities if the debt service capacity prevents the debtor from making
the corresponding payments.
Pre-Cut-off-Date-Debt. Debts contracted before the cut-off date and hence
subject to rescheduling. (see "cut-off date”)
PRD. "Previously Rescheduled Debt" or payment obligations relating to bilateral
agreements concluded for the implementation of previous Agreed Minutes; in
response to the deterioration of the balance of payments of an increasing
number of debtors, Paris-Club creditors are, in general, agreeable to include
PRD in the scope of the rescheduling.
Private Sector. Debts owed by private sector debtors are reschedulable only to
the extent to which the counterpart in local currency of the amount owed has
been deposited at the Central Bank of the debtor country or at other banks
authorised for foreign exchange transactions; the government of the debtor
country is responsible to the creditor if it fails to transfer the amounts deposited
due to lack of foreign exchange; in countries where private debtors have
unrestricted access to foreign exchange, the scope of the rescheduling is
generally limited to debts owed by public sector debtors.
Public Sector. Public sector debtors are generally the government of the debtor
country including agencies and institutions the status of state-owned-enterprises
is ambiguous; some debtors accept responsibility for the debts of enterprises in
which the government has a majority participation (Mexico); others decline any
responsibility for such debts and classify them as private sector debts (Brazil).
Pull-Back-Clause. Clause in the Agreed Minute declaring the rescheduling as
null and void if the debtor fails to meet certain specified conditions, such as
making an overdue non-consolidated payment or completing reviews under IMFarrangements.
32
Reconsolidation. Inclusion of debt service obligations arising from a previous
rescheduling agreement in the scope of an Agreed Minute consolidating maturityfalling due after the expiration of the consolidation period under such an
agreement. (see "PRD")
Refinancing. Creditor countries may choose to apply the terms of a Paris Club
agreement either through a refinancing (they make a new loan that is used to repay the
existing debt) or though a change of the terms and conditions of the existing debt
(rescheduling).
Reprofiling. In a Paris Club agreement, part of the debt may be reprofiled over a few
years, instead of a long term period of time. The duration of a reprofiling is an
intermediate between a deferral and a long term rescheduling.
Rights Accumulation Programme (RAP). Arrangement in the upper credit
tranches in support of a debtor's macroeconomic adjustment programme; under
a RAP, the debtor is not entitled to the use of IMF-resources as long as payment
arrears to the IMF are unsettled; drawing rights acquired are offset against
outstanding arrears; Paris-Club creditors generally agree to accept RAP's as the
basis for providing debt relief. (see "IMF-conditionality")
Repayment Period. Period during which rescheduled amounts due are to be
repaid; the repayment period for middle-income countries is 10 years with a four
to six year grace period, 15 years for lower-middle income countries with eight
years of grace, 23 years for low-income countries with either six years of grace
(option: debt reduction) or no grace period (option: debt service reduction)
Restructuring. Synonym for rescheduling.
Rescheduling. Permitting the debtor to effect payment at a date subsequent to
the maturity date provided for in the supplier or buyer contract; in technical terms,
creditors signatories to an Agreed Minute either:
-refinance the debts rescheduled by placing at the disposal of the debtor new
funds according to the existing payment schedules; these funds are to be repaid
according to the repayment terms set out in the Agreed Minute
-reschedule the corresponding amounts.
Special Account. Establishment of an account by the debtor with the Central
Bank of one of the creditor countries. Under the terms of an Agreed Minute, the
debtor commits itself to deposit monthly payments. The total amounts deposited
during the consolidation period correspond to total debt service obligations due
under bilateral agreements concluded in implementing a Paris-Club Agreed
Minute. while the amounts paid into the Special Account remain part of the
debtor's foreign exchange reserves, he is committed not to use them for any
purpose other than for making payments to creditors until all the obligations
falling due during the consolidation period have been made; creditors insist on
the establishment of a Special Account in cases where a debtor's track record in
terms of meeting payment obligations and implementing arrangements with the
IMF has been less than satisfactory.
33
Standard Terms. Rescheduling terms applicable to middle-income countries;
standard terms are non-consolidated, i.e. they do not reduce the net-present
value of the amounts rescheduled; the repayment period does not exceed 10
years with the grace period ranging from four to six years.
Stock of Debt. Total debt disbursed and outstanding; under Paris-Club terms,
only debt servicing obligations falling due within a given consolidation period are
rescheduled; the Agreed Minutes concluded with Poland and Egypt in 1991
exceptionally provided for the reduction and rescheduling of these countries'
outstanding stock of debt; Trinidad-Terms available to low-income countries tie a
stock-of-debt treatment to a three-year waiting period during which the debtor
needs to establish a positive track record with respect to implementing
rescheduling agreements and arrangements concluded with the IMF
Stock treatment. As opposed to standard flow treatments, some Paris Club
treatments apply not only to the payments falling due in a particular period of
time, but to the whole stock of debt from which those payments fall due. The
intention of any agreement which deals with the stock of debt in this way is to
provide a country with a final treatment by the Paris Club called an exit
rescheduling.
Terms of reference. When there are only a few creditors concerned in a debt
treatment, the Paris Club agreement is not an Agreed Minute, but "terms of
reference". The terms of the treatment are defined through an exchange of letters
between the President of the Paris Club and the government of the debtor
country.
Topping-up. In a subsequent debt reduction, granting more debt reduction on debt the
Paris Club previously reduced to provide even further debt relief (e.g., when increasing
the cancellation level from 33.33% of Toronto terms to 67% of Naples terms).
Toronto Terms. Toronto-Terms were introduced in the fall of 1988 following a
recommendation adopted by the Toronto-summit; creditors agreed to reduce the
net-present-value of the debts rescheduled by 33 percent; creditors had the
choice between the options debt and debt service reduction; due to internal legal
and budgetary constraints, the United States were unable to join the consensus
and hence permitted to reschedule the debt of Toronto-debtors over a long
period (25 years with a grace period of 14 years); this called long-term option
does not contain an element of concessionality Only countries classified by the
World Bank as IDA-only countries qualified as Toronto-countries Toronto-Terms
have been superseded in December of 1991 by the Enhanced Toronto-Terms or
Trinidad-Terms (see "Trinidad-Terms")
Trinidad Terms. Trinidad-Terms or Enhanced Toronto-Terms superseded the
Toronto-Terms by increasing the level of concessionality from 33 percent to 50
percent. The repayment period for the remaining debts were lengthened from 15
(Toronto-Terms) to 23 years with the grace period depending upon the option
chosen: six years of grace under the debt reduction, no grace period under the
debt service reduction option; at the request of the United States, the so-called
long-term option (see "Toronto-Terms") was retained with the grace period
lengthened from 14 to 16 years Considering the grant element inherent in ODA-
34
loans, ODA-debtservicing obligations are rescheduled over 30 years with 20 years of grace. In
addition, creditors agree to consider the matter of the debtor's stock of debt if,
after three years following the signing of the Agreed Minute, the debtor has met
all payments and successfully implemented the economic programmes
supported by the IMF. Like Toronto-Terms, Trinidad-Terms applicable to lowincome countries only.
Source: Paris Club, IMF, UNCTAD, UNITAR
35
Fly UP