...

Pengantar Pajak

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pengantar Pajak
PENGANTAR PERPAJAKAN
“Wah, banyak juga kita nyumbang ke negara ya Ci”, kata Pak Edu.
“Sumbangan apa?” tanya Seci
“Itu, pajak maksudku. Waktu aku buka kios gak pernah aku bayar pajak.
Paling-paling aku bayar PBB rumah. Kalau supermarket ini sepertinya banyak
jenis pajaknya,” timpal Pak Edu.
“Yang pasti lebih banyak jenisnya dibanding Bapak dulu. Ada PPh 21, ada PPh
23, ada PPh Badan, dan banyak banget PPNnya,” jelas Seci.
“Wah, kita harus menghitung sendiri dan menyetor semua? Rumit dan susah
kayaknya,” gumam Pak Edu.
Seci cuman nyengir.
“Tapi kenapa harus ada pajak ya?” tanya Pak Edu tiba-tiba.
Mengapa Pajak Hadir?
Ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu :
1. Fungsi Budgeter (penganggaran pemerintah). Pajak sebagai sumber
dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulasi (pengaturan). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh :
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barnag-barang mewah
uuntuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor
produk Indonesia di pasaran dunia.
Apa itu Pajak?
Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah.
Jika definisi tersebut kita potong-potong, maka kita akan memperoleh unsurunsur pajak yaitu :
1. Iuran dari rakyat untuk negara. Yang berhak memungut pajak adalah
negara atau pemerintah dan iuran tersebut berupa uang (bukan
barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dippungut dengan kekuatan
undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Apa saja Pajak di sekitar kita?
Menurut pengelompokkan lembaga yang memungutnya adalah sebagai
berikut:
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea
Materai (BM) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah
terdiri dari Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh pajak
Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Hendaraan di atas Air, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan contoh pajak
Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.
Menurut pengelompokkan golongannya adalah sebagai berikut :
1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM).
Menurut pengelompokkan sifatnya adalah sebagai berikut :
1. Pajak Subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya
adalah Pajak Panghasilan
2. Pajak Obyektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).
Berdasarkan pengelompokkan tersebut, maka objek pajak banyak sekali
ragamnya. Tabel 1 menjelaskan daftar objek pajak yang ada disekitar kita
(orang pribadi maupun badan) :
Jenis Pajak
Objek Pajak
Pajak Penghasilan:
Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
Pajak
Pertambahan Nilai
(PPN) dan PPnBM :
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang
berasal dari Indonesia mapun yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun
1 Penghasilan dari PEKERJAAN dalam hubungan kerja
dan pekerjaan bebas seperti GAJI, HONORARIUM,
PENGHASILAN dari praktik PENGACARA, AKUNTAN,
KONSULTAN, PENAKSIR, AKTUARIS, NOTARIS,
DOKTER, ARSITEK, dan sebagainya.
2 Penghasilan dari USAHA atau KEGIATAN.
3 Penghasilan dari MODAL atau PENGGUNAAN HARTA,
seperti SEWA, BUNGA, DIVIDEN, ROYALTI,
KEUNTUNGAN dari penjualan harta yang tidak
digunakan, dan sebagainya.
4 Penghasilan LAIN-LAIN, yaitu penghasilan yang tidak
dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga
kelompok penghasilan diatas, seperti :
a. Keuntungan karena pembebasan utang
b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
d. Hadiah undian.
1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan PKP, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
2
3
4
5
6
7
8
a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan
BKP barang tidak berwujud.
c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan
usaha atau pekerjaannya.
Import BKP
Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam dearah
Pabean oelh PKP dengan syarat:
a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
c. Penyerahan dilakukan dalam rangka keegiatan
usaha dan pekerjaannya.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.
Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean ke dalam
Dareh Pabean.
Ekspor BKP oleh PKP
Kegiatan meembangun sendiri yang dilakukan tidak
dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang
pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri
atau digunakan pihak lain
Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan (bukan inventory) oleh PKP,
sepanjang PPN Masukan yang dibayar pada saat
perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.
Bea Materai
Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan
Bangunan
Dokumen dan satu dokumen hanya terutang satu Bea
Materai.
Bumi dan Bangunan, kecuali :
a. Digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum dan tidak untuk mencari
keuntungan seperti masjid, gereja, vihara (ibadah),
rumah sakit (kesehatan), madrasah, pesantren
(pendidikan), panti asuhan (sosial), museum, candi
(kebudayaan nasional).
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,
atau yang sejenis dengan itu
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan
yang dikuasai oleh desa, dan tanah megara yang
belum dibebani suatu hak.
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi
internasional yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan.
Objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan,
yang meliputi :
1
2
Pemindahan hak karena :
a. Jual beli
b. Tukar menukar
c. Hibah
d. Harta Wasiat
e. Waris
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
h. Penunjukkan pembeli dalam lelang
i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap
j. Penggabungan usaha
k. Peleburan usaha
l. Pemekaran usaha
m. Hadiah
Pemberian hak baru karena :
a. Kelanjutan pelepasan hak
b. Diluar pelepasan hak
Siapa Wajib Pajak?
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi Subyek Pajak
adalah :
1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama
dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dan bentuk badan
lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap
Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu subyek pajak dalam
negeri dan subyek pajak luar negeri.
Subyek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah orang pribadi yang
bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus
berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal
di Indonesia. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang didirikan
atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan yang (a) menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (b) dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia.
Subyek Pajak Badan Luar Negeri adalah Badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang (a) menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (b) dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia.
Untuk lebih memperjelas gambaran subyek pajak, perhatikan tabel berikut
ini:
MULAI
Subyek Pajak Orang Pribadi – Dalam
Negeri
a Saat dilahirkan
b Saat berada di Indonesia atau
bertempat tinggal di Indonesia
BERAKHIR
Subyek Pajak Orang Pribadi – Dalam
Negeri
A
Saat meninggal dunia
b
Saat meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya
Subyek Pajak Badan – Dalam Negeri
a Saat didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia
Subyek Pajak Badan – Dalam Negeri
a
Saat dibubarkan atau tidak lagi
bertempat kedudukan di Indonesia
Subyek Pajak Luar Negeri melalui
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
a Saat menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui BUT
di Indonesia
Subyek Pajak Luar Negeri Tidak
Melalui BUT
a Saat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia
Subyek Pajak Luar Negeri melalui
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
a
Saat tidak lagi menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui
BUT di Indonesia
Subyek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui
BUT
a
Saat tidak lagi menerima atau
memperoleh penghasilan dari
Indonesia
Subyek Pajak Warisan belum terbagi
a
Saat warisan telah selesai
dibagikan
Subyek Pajak Warisan belum terbagi
a Saat timbulnya warisan yang
belum terbagi
Jadi, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi
kewajiban pajak subyektif dan obyektif.
Bedakah Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar
Negeri?
Ya jelas beda dong. Perhatikan baik-baik nih…dan renungkan!!! Sesudah itu
pilih pengin yang mana…..
Wajib Pajak Dalam Negeri
a Dikenakan pajak atas
penghasilan baik yang diterima
atau diperoleh dari Indonesia
dan dari luar Indonesia
b Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan netto
c
Tarif pajak yang digunakan
adalah tarif umum (UU PPh pasal
17)
d Wajib menyampaikan SPT
Wajib Pajak Luar Negeri
a
Dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari
sumber penghasilan di Indonesia
b
c
d
Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan bruto
Tarif pajak yang digunakan adalah
tarif sepadan (UU PPh pasal 26)
Tidak wajib menyampaikan SPT
Kok banyak istilah yang aneh ya?
Istilah
Penjelasan
Wajib Pajak
:
Badan
:
BUT
:
Masa Pajak
:
Tahun Pajak
:
Bagian Tahun
Pajak
Pajak Terutang
:
Penanggung
Pajak
:
NPWP
:
Pengusaha
:
:
Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan
untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseroan
lainnya, BUMN/D dengan nama dan bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh subyek pajak luar negeri (baik
orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan di Indonesia.
Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)
bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3
(tiga) bulan takwim.
Jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun takwim.
Bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa
pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
pajak.
Orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut
ketentuan perpajakan.
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
Orang pribadi atau badan yang dalam kegiatannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah
PKP
:
SPT
:
SSP
:
Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar Daerah Pabean.
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan
atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
perpajakan yang berlaku.
Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui
Kantor Pos dan atau Bank BUMN/D atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Apa kewajiban dan hak kita dalam perpajakan?
Kewajiban wajib pajak adalah :
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
Kewajiban memiliki NPWP
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri
paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan.
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha
atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh
penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena
Pajak) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan
berikutnya.
Fungsi NPWP
NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
serta untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan. NPWP akan selalu dicantumkan
pada setiap dokumen perpajakan antara lain pada formulir pajak, surat
menyurat dalam hubungan dengan perpajakan, dalam hubungan
dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.
Bentuk / format NPWP
NPWP terdiri dari 15 digit angka, yaitu 9 digit pertama merupakan
kode Wajib Pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode Administrasi
Perpajakan.
Formatnya adalah : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx
Misalnya NPWP atas nama Hadi Prayitno : 08.088.779.7.013.000
Mendapatkan NPWP
Wajib Pajak datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dengan
membawa identitas diri (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan
kerja (bagi wajib pajak yang bekerja pada satu organisasi), dan
mengisi formulir pendaftaran pajak. NPWP akan diproses dalam 1
(satu) hari bagi Wajib Pajak orang pribadi, dan 3 (tiga) hari untuk
Wajib Pajak Badan.
Penghapusan NPWP
NPWP dapat hapus antara lain karena (a) Wajib Pajak orang pribadi
meninggal dan tidak meninggalkan warisan, (b) Wanita kawin tidak
dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, (c) Warisan yang
telah selesai dibagi, (d) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan
secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, (e) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan
statusnya sebagai bentuk usaha tetap, (f) Wajib Pajak orang pribadi
lainnya selain yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang tidak
memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
Untuk menghitung dan membayar sendiri, persyaratan utama yang
harus dimiliki Wajib Pajak adalah tahun jenis pajaknya, besaran / dasar
pengenaan pajak, tarifnya, dan kelengkapan administratif terkait
kewajiban sebagai pihak pemungut, pihak yang dipungut. Lihat materi
pada bagian lain tentang perlakuan perpajakan. Kemudian, alat
kelengkapan administrasi untuk melakukan pembayaran pajak adalah
Surat Setoran Pajak (SSP).
SSP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara.
Guna SSP
Jelas berguna buat kita karena dokumen itu yang akan menjadi bukti
bahwa kita telah patuh dan membayar pajak kepada negara. Jadi SSP
berfungsi sebagai (a) sarana untuk membayar pajak, dan (b) sebagai
bukti dan laporan pembayaran pajak.
Tempat membayar dan menyetor pajak
Hanya ada 4 (empat) tempat yang diperbolehkan menerima
pembayaran dan penyetoran pajak dari Wajib Pajak kepada negara
yaitu :
(a) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Angggaran
(b) Kantor Pos
(c) Bank-bank BUMN/D
(d) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Batas waktu pembayaran
Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:
(a) Pembayaran Masa
Jenis Pajak
PPh pasal 21
PPh pasal 22 Impor, PPN
dan PPnBM atas Impor
PPh pasal 22 Impor, PPN
dan PPnBM atas Impor
(Ditjen Bea dan Cukai)
PPh pasal 22 –
Bendaharawan
PPh pasal 22 – bahan bakar
PPh pasal 22 pemungutan
oleh badan tertentu
PPh pasal 23
PPh pasal 25
PPh pasal 26
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM –
Bendaharawan
Batas Waktu Penyampaian atau
Penyetoran.
Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
Bersamaan dengan pembayaran Bea
Masuk. Apabila Bea Masuk
dibebaskan/ditunda, harus dilunasi
pada saat penyelesaian dokumen
impor.
1 (satu) hari setelah pemungutan
pajak dilakukan.
Pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran.
Pada saat surat perintah pengeluaran
barang (delivery order) ditebus.
Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
Tanggal 15 bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
Tanggal 15 bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
Tanggal 7 bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
(b) STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya suratsurat tersebut.
(c) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT
Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan
ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir
sebelum SPT disampaikan.
Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo pada hari
libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari
kerja setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum
SPT disampaikan.
Penundaan pembayaran
a. Penundaan atau Mengangsur Pembayaran atas Ketetapan
Pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk
mengangsur atau menunda pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding ke Ditjen Pajak, dalam hal ini Kepala KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar, apabila mengalami kesulitan likuiditas atau
mengalami keadaan diluar kekuasaannya (force majeur), sehingga
tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Akan tetapi
harus memenuhi persyaratan :
(a) Permohonan harus diajukan paling lambat 15 (limabelas) hari
sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir,
kecuali untuk force majeur dapat diajukan setelah tanggal jatuh
tempo.
(b) Menyatakan alasan-alasan penundaan pembayaran.
(c) Menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan
atau diangsur.
KPP atas nama Ditjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Angsuran
/ Penundaan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
hari sejak permohonan diterima. Isi keputusan dapat menerima
seluruhnya atau sebagian atau penolakan.
Masa angsuran penundaan diberikan paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan, dan tidak dapat
diperpanjang lagi.
b. Penundaan atau Pengurangan Angsuran atas PPh pasal 25
Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk
mengurangi besarnya angsuran PPh pasal 25 kepada Ditjen Pajak,
dengan syarat :
(a) Dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan
terutang pada akhir tahun pajak kurang dari dari Pajak
Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran
PPh pasal 25.
(b) Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang menurut
perhitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.
Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan surat
permohonan pengurangan angsuran pajak, Ditjen Pajak harus
memberi keputusan. Apabila tidak, maka Wajib Pajak dapat
melakukan angsuran sesuai dengan perhitungannya.
Dalam hal ini Wajib Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan karena
penundaan tersebut.
3. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan
memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang
ditentukan.
SPT singkatan dari Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak
yang terutang menurut ketentuan perpajakan.
Fungsi SPT
SPT bagi Wajib Pajak PPh berfungsi sebagai :
a. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
b. Sarana melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang
telah dilaksanakan sendiri dan atau pemotongan pajak atau
pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian
tahun pajak.
c. Sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau
pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang
pribadi atau badan dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan
peraturan perpajakan yang berlaku.
SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berfungsi sebagai :
a. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
b. Sarana melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak
Keluaran.
c. Sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak
yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau
melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan
peraturan perpajakan yang berlaku.
SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak berfungsi sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong
atau dipungut dan disetorkannya.
Prosedur penyelesaian SPT
Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada KPP setempat
dengan menunjukkan NPWP. SPT harus diisi dengan benar, jelas dan
lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT
yang tidak benar akan dikenakan sanksi perpajakan. Selanjutnya SPT
diserahkan kembali ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu
yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila
SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan
tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan
tanggal penerimaan. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT,
antara lain :
(a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan, melampirkan
lapoaran Keuangan serta keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
(b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat memuat jumlah
Dasar Pegnenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau
kelebihan pajak.
(c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan Norma
Perhitungan,melampirkan jumlah peredaran yang terjadi dalam
tahun pajak yang bersangkutan.
Pembetulan SPT
Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat
melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan
menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian
tahun Pajak, Tahun Pajak, dengan syarat Ditjen Pajak belum mulai
melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak akan
dikenakan sanksi perpajakan karena pembetulan SPT tersebut.
Jenis-jenis SPT
SPT ada 2 (dua) jenis yaitu :
1. SPT Masa. SPT Masa digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak
atau pada suatu saat.
2. SPT Tahunan. SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan dan atau
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.
Batas waktu penyampaian SPT
1. SPT Masa
Jenis Pajak
Siapa yang
menyampaikan
SPT
PPh pasal 21
Pemotong PPh psl 21
PPh pasal 22
Impor, PPN dan
PPnBM atas Impor
PPh pasal 22
Impor, PPN dan
PPnBM atas Impor
(Ditjen Bea Cukai)
PPh pasal 22 Bendaharawan
Wajib Pajak
PPh pasal 22 –
Pertamina
Direktorat Bea dan
Cukai
Bendaharawan
Batas Waktu
Penyampaian SPT
Tanggal 20 bulan
berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
14 hari setelah
berakhirnya Masa
Pajak
7 hari setelah batas
waktu penyetoran
pajak berakhir
Tanggal 14 bulan
berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
20 hari setelah Masa
Bahan Bakar
PPh pasal 22 –
pemungutan oleh
Badan tertentu
PPh pasal 23
Pemungut Pajak
Pemotong PPh pasal
23
PPh pasal 25
Wajib Pajak yang
mempunyai NPWP
PPh pasal 26
Pemotong PPh pasal
26
PPN dan PPnBM
Pengusaha Kena
Pajak
PPN dan PPnBM
Bendaharawan
PPN dan PPnBM
selain
Bendaharawan
Bendaharawan
Pemerintah
Selain Bendaharawan
Pemerintah
Pajak berakhir
20 hari setelah Masa
Pajak berakhir
Tanggal 20 bulan
berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
Tanggal 20 bulan
berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
Tanggal 20 bulan
berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
Tanggal 20 bulan
berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
14 hari setelah Masa
Pajak berakhir
20 hari setelah Masa
Pajak berakhir
2. SPT Tahunan
Jenis Pajak
Siapa yang
menyampaikan
SPT
SPT Tahunan PPh
Badan
Wajib Pajak yang
punya NPWP
SPT Tahunan PPh
Orang Pribadi
Wajib Pajak yang
punya NPWP
SPT Tahunan PPh
pasal 21
Pemotong PPh pasal
21
Batas Waktu
Penyampaian SPT
Selambatnya 3 bulan
setelah akhir Tahun
Pajak (biasanya
tanggal 31 Maret
tahun berikutnya)
Selambatnya 3 bulan
setelah akhir Tahun
Pajak (biasanya
tanggal 31 Maret
tahun berikutnya)
Selambatnya 3 bulan
setelah akhir Tahun
Pajak (biasanya
tanggal 31 Maret
tahun berikutnya)
Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur,
pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Penundaan pelaporan
Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan
laporan keuangan tahunan dala jangka waktu yang ditetapkan, Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan
waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, dan diajukan ke Ditjen Pajak
secars tertulis dengan disertai :
a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
b. Surat pernyataan penghitungan sementara pajak yang terutang
dalam satu tahun pajak.
c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang
menurut perhitungan sementara tersebut.
Dalam hal ini Wajib Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan karena
penundaan tersebut.
4. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan
Pembukuan adalah pendokumentasian seluruh transaksi keuangan dari
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas secara tertib dan teratur baik
peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan lainnya serta biayabiaya yang timbul untuk mendapatkan peredaran bruto dan atau
penerimaan penghasilan lainnya yang diperbolehkan menurut
ketentuan perpajakan.
Sedangkan pencatatan adalah pendokumentasian seluruh transaksi
keuangan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas berupa peredaran
bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk
menghitung jumlah terutang.
Penyelenggaraan pembukuan / pencatatan bagi Wajib Pajak adalah :
a. WAJIB menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia.
b. TIDAK WAJIB menyelenggarakan pembukuan tapi WAJIB
melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut
ketentuan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan
neeto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Pembukuan atau pencatatan harus :
a. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan
usaha yang sebenarnya.
b. Diseleenggarakan di Indonesia.
c. Menggunakan huruf Latin dan angka Arab.
d. Menggunakan satuan mata uang Rupiah dan mata uang asing
yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
e. Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang
diijinkan Menteri Keuangan.
f. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode
Accrual Basis atau Cash Basis. Perubahan atas metode
pembukuan atau pencatatan harus mendapatkan persetujuan
dari Ditjen Pajak.
g. Disimpan berikut dokumen-dokumen lainnya selama 10
(sepuluh) tahun. Untuk Wajib Pajak orang pribadi di tempat
kegiatan atau tempat tinggal, sedangkan Wajib Pajak Badan di
tempat kedudukan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan kewajiban
pembukuan atau pencatatan akan dikenakan sanksi perpajakan.
5. Jika diperiksa, wajib :
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang
pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh
suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan
pemeriksaan
Setelah melaksanakan kewajiban wajib pajak, maka Wajib Pajak pun memiliki
hak-hak sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran
pajak.
Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam
surat ketetapan pajak (SKP).
Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta
pembetulan SKP yang salah.
Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban
pajaknya.
10. Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak
meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak,
mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.
Apa saja sanksi perpajakan?
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan
dituruti/ditaati/dipatuhi atau sanksi perpajakan adalah alat untuk mencegah
(preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar Ketentuan Perpajakan (Norma
Perpajakan).
Sanksi perpajakan menurut ketentuan perpajakan ada 2 (dua) jenis yaitu
sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapannya bisa dikenakan salah
satu saja atau kedua-duanya. Sanksi administratif merupakan pembayaran
kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.
Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan
merupakan suatu alat hukum terakhir yang digunakan aparat pajak (fiskus)
agar Norma Perpajakan dipatuhi/ditaati/dituruti. Sanksi pidana ini ada 3 (tiga)
macam yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.
SANKSI ADMINISTRATIF
1. Sanksi Administratif – Bunga 2% per bulan
No
Masalah
1 Pembetulan sendiri SPT (Masa dan
Tahunan) tetapi belum diperiksa
2 Dari penelitian rutin :
a. PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar
b. PPh pasal 21,22,23,26 dan PPN yang
terlambat dibayar
c. SKPKB,STP,SKPKBT, tidak/kurang
dibayar atau terlambat dibayar
d. SPT salah tulis/salah hitung
3 Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang
dibayar (maksimal 24 bulan)
4 Pajak diangsur/ditunda; SKPKB,SKKPP,STP
5 SPT Tahunan ditunda, pajak kurang
dibayar
Cara
mambayar/menagih
SSP
SSP/STP
SSP/STP
SSP/STP
SSP/STP
SSP/SPKB
SSP/STP
SSP/STP
2. Sanksi Administratif – Denda administratif
No
Masalah
Cara
mambayar/menagih
1 Tidak/terlambat memasukkan atau
menyampaikan SPT
2 Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau
SPT Masa tetapi belum disidik
3 Khusus PPN :
a. Tidak melaporkan usaha
b. Tidak membuat/mengisi faktur
c. Melangggar larangan membuat faktur
(PKP yang tidak dikukuhkan)
4 Khusus PBB :
a. SPT,SKPKB tidak/kurang dibayar atau
terlambat dibayar
b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang
dibayar
STP ditambah
Rp50.000,- atau
Rp100.000,SSP ditambah 200%
SSP/SPKPB ditambah
2% denda dari dasar
pengenaan
STP+denda 2% (maks.
24 bulan)
SKPKB+denda
adminstratif dari selisih
pajak yang terutang
3. Sanksi Administratif – Kenaikan 50% dan 100%
No
Masalah
1 Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan
secara jabatan :
a. Tidak memasukkan SPT :
- SPT Tahunan (PPh pasal 29)
- SPT PPh pasal 21,23,26 & PPN
b. Tidak menyelenggarakan pembukuan
c. Tidak memperlihatkan dokumen dan
memperlancar pemeriksaan pajak
2 Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan
data baru, data semula yang belum
terungkap setelah dikeluarkan SKPKB
3 Khusus PPN :
Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan,
dimana PKP tidak seharusnya
mengkompensasi selisih lebih, menghitung
tarif 0% diberi restitusi pajak
SANKSI PIDANA
Cara
mambayar/menagih
SKPKB+kenaikan 50%
SKPKB+kenaikan
100%
SKPKB
+ 50% PPh pasal 29
+ 100% PPh pasal
21,23,26 dan PPN
SKPKB
+ 50% PPh pasal 29
+ 100% PPh pasal
21,23,26 dan PPN
SKPKBT 100%
SKPKB 100%
Yang
dikenakan
sanksi
pidana
I. Wajib Pajak
Ketentuan
Perpajakan
Sanksi
Pidana
a. Kealpaan tidak
menyampaikan SPT atau
menyampaikan SPT tetapi
tidak benar/lengkap atau
melampirkan keterangan
yang tidak benar.
b. Sengaja tidak
menyampaikan SPT, tidak
meminjamkan pembukuan,
catatan atau dokumen
lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39
UU KUP.
Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun
dan atau denda setinggitingginya 2 (dua) kali
jumlah pajak yang tidak
atau kurang dibayar.
a. Pidana penjara selamalamanya 6 (enam)
tahun dan denda
setinggi-tingginya 4
(empat) kali jumlah
pajak yang kurang
atau tidak dibayar
b. Ancaman pidana
sebagaimana dimaksud
pada huruf a
dilipatduakan apabila
seseorang melakukan
lagi tindak pidana di
bidang perpajakan
sebelum lewat satu
tahun terhitung sejak
selesai selesainya
menjalani pidana
penjara yang
dijatuhkan.
Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan
dan atau setinggitingginya 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang.
c. Sengaja tidak
menyampaikan SPOP atau
menyampaikan SPOP tetapi
isinya tidak benar
sebagaimana dimaksudkan
dalam pasal 24 UU PBB
d. Dengan sengaja tidak
menyampaikan SPOP,
memperlihatkan /
meminjamkan surat /
dokumen palsu,
sebagaimana diatur dalam
pasal 25 (1) UU PBB
a. Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun
dan atau denda
setinggi-tingginya 5
(lima) kali jumlah
pajak terutang.
b. Sanksi (a)
dilipatduakan jika
sebelum lewat satu
tahun terhitung sejak
selesainya menjalani
sebagian/seluruh
pidana yang dijatuhkan
melakukan tindak
pidana lagi.
II. Pejabat
III. Pihak
Ketiga
Kealpaan tidak memenuhi
kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34 UU KUP (tindak
pelanggaran)
Sengaja tidak memenuhi
kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34 UU KUP (tindak
kejahatan)
Sengaja tidak memperlihatkan
atau tidak meminjamkan surat
atau dokumen lainnya dan atau
menyampaikan keterangan
yang diperlukan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 (1)
huruf d dan e UU PBB
Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun
dan atau denda setinggitingginya Rp4.000.000,Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun
dan atau denda setinggitingginya Rp10.000.000,Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun
dan atau denda setinggitingginya Rp2.000.000,-
Bagaimana perlakuan masing-masing jenis pajak?
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PPh pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui
pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM NEGERI sehubungan dengan PEKERJAAN, JASA dan
KEGIATAN.
Orang pribadi atau badan yang memungut PPh Pasal 21
1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai.
2. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa
atau kegiatan.
3. Dana Pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam
rangka pensiun.
4. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium atau
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk
jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi
masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya sebagai
pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan
dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
Subyek PPh Pasal 21
1. Karyawan Tetap
2. Penerima Pensiun
3. Pegawai Tidak Tetap/Pemagang/Calon Pegawai/Distributor MLM/Direct
Selling.
4. Pihak-pihak yang menerima honorarium, uang saku, hadiah atau
penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan
atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar
banyaknya hari yang digunakan untuk menyelesaikan jasa atau
kegaitan tersebut, seperti pemain musik, olahragawan, pengarang,
agen iklan, dll.
5. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (Pengacara, Akuntan,
Konsultan, Penilai, Aktuaris, Notaris, Dokter, Arsitek / PAK PANDA).
6. Penerima Uang Pesangon, uang tebusan pensiun THT atau THT yang
dibayar sekaligus.
7. Pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan anggota TNI/Polri yang
menerima honorarium yang sumber dananya berasal dari keuangan
negara atau keuangan daerah.
8. Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima imbalan sehubungan dengan
pelaksanaan suatu kegiatan.
Mereka yang Bukan Subyek PPh Pasal 21
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing, serta orang yang diperbantukan untuk bekerja dan
bertempat tinggal bersamanya, dengan syarat (a) bukan Warga
Negara Indonesia, dan (b) di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya.
2. Pejabat perwakilan organisasi Internasional (yang ditunjuk Menteri
Keuangan), sepanjang (a) bukan warga negara Indonesia, dan (b)
tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
Obyek PPh Pasal 21
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur seperti gaji,
uang pensiun bulanan, penghasilan yang melekat pada gaji, tunjangan,
bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur seperti
jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti dan sebagainya.
3. Upah baik harian, mingguan, satuan, maupun borongan.
4. Uang tebusan pensiun, THT, pesangon, dan pembayaran sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan
dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak.
6. Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan lainnya yang diperoleh Pejabat
Negara dan PNS.
7. Uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang
pensiun.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
Pengecualian PPh Pasal 21
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan askes, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nama apapun KECUALI yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang telah dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran THT
kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi
kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT
Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
Penghitungan PPh Pasal 21
Tatacara penghitungan PPh pasal 21 sangat tergantung pada penerima
penghasilan dan jenis penghasilan yang diterima oleh subyek pajak orang
pribadi yang bersangkutan. Secara umum dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
1. Penerima penghasilan yang berhak pengurangan biaya jabatan dan PTKP
Pajak Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pasal 17
Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya yang boleh
dikurangkan (biaya jabatan 5% maksimal Rp1.296.000,- setahun, iuran-iuran
yang dibayar oleh karyawan seperti iuran dana pensiun, iuran THT, THT, JHT,
dan PTKP).
PTKP untuk tahun 2005 telah mengalami penyesuaian (Peraturan Menteri
Keuangan 564/KMK.03/2004 tanggal 29 Nopember 2004) menjadi :
a. Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak.
b. Rp 1.200.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
c. Rp 12.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami.
d. Rp 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
keluarga.
2. Penerima penghasilan yang berhak pengurangan biaya pensiun dan PTKP
Pajak Pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pasal 17
3. Penerima penghasilan yang hanya berhak pengurangan PTKP
Pajak Pasal 21 = (Penghasilan Bruto – PTKP) x Tarif Pasal 17
4. Penerima penghasilan yang tidak berhak pengurangan biaya jabatan dan
PTKP
Pajak Pasal 21 = Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17
Tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17
UU PPh :
Tarif Pajak
5%
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,-
10%
15%
25%
35%
>Rp
>Rp
>Rp
>Rp
25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,200.000.000,-
5. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Konsultan, Penilai, Aktuaris, Notaris,
Dokter, Arsitek / PAK PANDA) yang melakukan pekerjaan bebas :
Pajak PPh pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%) x 15%
6a.Penghitungan PPh Pasal 21 yang bersifat FINAL dikenakan pada penerima
uang pesangon, uang tebusan pensiun, THT, atau JHT yang dibayar
sekaligus
Tarif Pajak
0%
5%
10%
15%
25%
Pesangon, tebusan pensiun, THT, JHT yang
dibayar sekaligus
Sampai dengan Rp 25.000.000,>Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,>Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,>Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,>Rp 200.000.000,-
6b.Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima Pejabat
Negara, PNS, anggota TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari
Keuangan Negara atau Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada golongan
IId kebawah.
PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto x 15%
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang
dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan
kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
Orang pribadi atau badan yang memungut PPh Pasal 22
1. Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai atas impor barang
2. Ditjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik Pusat dan Daerah
yang melakukan pembayaran atas pembelian barang
3. BUMN/D yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang
dananya dari belanja negara / daerah
4. BI,BULOG,PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau
Steel, PT Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pemberlian
barang yang dananya berasal dari APBN maupun non-APBN.
5. Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, rokok, kertas,
baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil
produksinya di dalam negeri.
6. Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang
bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan
hasil produksinya.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP,
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
mereka dari pedagang pengumpul.
Pengecualian PPh Pasal 22
1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan
ketentuan perpajakan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian
harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk.
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM dan
benda-benda pos.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan emas untuk tujuan ekspor.
Penghitungan PPh Pasal 22
1. PPh Pasal 22 atas Impor
No
Obyek
1 Impor dengan API
(Angka Pengenal
Impor)
2 Tidak
menggunakan API
3 Impor yang tidak
dikuasai (dilelang
oleh Ditjen Bea &
Cukai)
Pemungut
Ditjen Bea & Cukai
Bank Devisa
Ditjen Bea & Cukai
Bank Devisa
Ditjen Bea & Cukai
Bank Devisa
2. PPh Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD
No
Obyek
Pemungut
1 Pembelian barang
yang dibebankan
ke APBN/D
Ditjen Anggaran
KPKN
BUMN/D
Penghitungan
PPh Pasal 22
Nilai Impor x 2,5%
Nilai Impor x 7,5%
Nilai lelang x 7,5%
Penghitungan
PPh Pasal 22
Harga Pembelian x 1,5%
3. PPh Pasal 22 atas Kegiatan Usaha Lain
Obyek
Pemungut
No
1 Penjualan hasil
produksi Pertamina
Pertamina dan Badan
Usaha Lainnya
Penghitungan
PPh Pasal 22
SPBU Pertamina=
0,25%xharga jual solar,
premium, superTT,premix
SPBU Swasta= 0,3% x
harga jual solar,premium,
superTT, premix
2 Penjualan hasil
produksi rokok
3 Penjualan hasil
produksi semen
4 Penjualan hasil
produksi otomotif
5 Penjualan hasil
produksi baja
6 Penjualan hasil
produksi kertas
7 Pembelian barang
8 Pembelian bahanbahan dari
pedagang
pengumpul (sektor
kehutanan,
perkebunan,
pertanian dan
perikanan)
Industri rokok Dalam
Negeri
Industri semen
Dalam Negeri
Industri Otomotif
Industri baja Dalam
Negeri
INdustri kertas
Dalam Negeri
BI, BULOG, Telkom,
PLN, Garuda Ind,
Indosat, Krakatau
Steel, Pertamina,
bank BUMN
Eksportir atau
industri Dalam
Negeri
0,3% x harga jual minyak
tanah, pelumas dan LPG
0,15%xharga bandrol
0,25% x DPP PPN
0,45% x DPP PPN
0,3% x DPP PPN
0,1% x DPP PPN
1,5% x harga beli
0,5% x harga pembelian
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PPh pasal 23 dikenakan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT yang
menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal,
penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong
PPh pasal 21.
Orang pribadi atau badan yang memungut PPh Pasal 23
1. Badan Pemerintah
2. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mendapat
penunjukkan dari Ditjen Pajak untuk memotong PPh pasal 23, yang
meliputi (a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (PAK PANDA)
(b) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.
Wajib Pajak PPh Pasal 23
Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh
penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan
kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
Objek PPh Pasal 23
1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
5. Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konsturksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh
Pasal 23
7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harga.
Pengecualian PPh Pasal 23
Yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai
Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang
sejenis, BUMN/D, dari penyertaan modal yang didirikan dan bertempat
kedudukan
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana.
5. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan Menteri
Keuangan.
Penghitungan PPh Pasal 23
1. Penghasilan bruto x 15%
2. Penghasilan bruto x 15% dan bersifat final
3. Perkiraan penghasilan x 15%.
Fly UP