...

No 36/2006

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

No 36/2006
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2006
TENTANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa musibah yang dialami manusia tidak hanya terjadi akibat musibah pelayaran dan/atau
penerbangan, tetapi juga karena bencana atau musibah lainnya;
b.
bahwa kegiatan pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan
strategis dalam setiap terjadinya musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana atau musibah
lainnya, yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi;
c.
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan hanya
mengatur pencarian dan pertolongan terhadap jiwa manusia yang mengalami musibah pelayaran
dan/atau penerbangan dan belum mengatur mengenai pencarian dan pertolongan terhadap jiwa
manusia yang mengalami bencana atau musibah lainnya;
d.
bahwa kepada Badan Search and Rescue Nasional sebagai instansi yang bertanggung jawab
dalam setiap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan perlu diberikan kewenangan dan
tanggung jawab yang lebih luas;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,
maka perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan
Pertolongan dan menyusun kembali Peraturan Pemerintah yang
baru mengenai pencarian dan pertolongan;
Mengingat
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCARlAN DAN PERTOLONGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.
Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan,
serta keamanan dan keselamatannya.
2.
Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat
udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan
dan fasilitas penunjang lain yang terkait.
3.
Musibah pelayaran dan/atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan/atau
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau
mengancam keselamatan jiwa manusia.
Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat
sesuatu hal yang tak terelakkan di luar musibah pelayaran dan/atau penerbangan.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau ulah
manusia yang menimbulkan korban yang berskala luas, mengakibatkan gangguan stabilitas dan
kesinambungan tata kehidupan serta penghidupan masyarakat.
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat musibah
pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya.
Potensi Search and Rescue adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat
dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi Search and Rescue.
Unsur Search and Rescue (Search and Rescue Unit) adalah potensi Search and Rescue yang
sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi Search and Rescue.
Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban musibah dari lokasi musibah/bencana ke tempat
penampungan pertama untuk tindakan penanganan berikutnya.
Instansi/organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non departemen,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi non
pemerintah.
Pasal 2
(1)
(2)
(3)
(4)
Pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) atau disingkat SAR meliputi usaha dan kegiatan
mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau
menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/ atau penerbangan, atau bencana atau
musibah lainnya.
Pelaksanaan SAR dikoordinasikan oleh Badan Search and Rescue Nasional atau disingkat Badan
SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Organisasi dan tata kerja Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan SAR, pelaksanaan tindak awal operasi
SAR dan pengerahan serta pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.
BAB II
OPERASI SAR
Pasal 3
Operasi SAR meliputi:
a.
segala upaya dan kegiatan SAR sampai dengan evakuasi terhadap korban, sebelum diadakan
penanganan berikutnya;
b.
rangkaian kegiatan SAR terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap persiapan, tahap
perencanaan, tahap operasi, dan tahap akhir penugasan.
Pasal 4
(1)
(2)
(3)
Badan SAR Nasional melakukan siaga SAR selama 24 jam secara terus menerus untuk
melakukan pemantauan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah
lainnya.
Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peralatan deteksi
dini, telekomunikasi dan sistem informasi beserta sarana penunjangnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
Pasal 5
(1)
(2)
(3)
Setiap instansi/organisasi potensi SAR dapat membentuk unsur SAR sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya,
setiap instansi/ organisasi potensi SAR wajib membantu Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan
operasi SAR sesuai dengan permintaan Badan SAR Nasional.
Potensi SAR yang tergabung dalam pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berada di bawah kendali operasi Kepala Badan SAR Nasional.
Pasal 6
Instansi/organisasi Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki sumber daya
manusia yang mempunyai kompetensi dan sarana serta prasarana SAR yang sesuai standar atau
kualifikasi yang ditentukan Badan SAR Nasional.
Pasal 7
Dalam rangka pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan kegiatan
sebagai berikut:
a.
perencanaan;
b.
pengorganisasian;
c.
penggerakan; dan
d.
pengendalian.
Pasal 8
(1)
(2)
(3)
Pelaksanaan tindak awal dan pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4), disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi.
Potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Badan SAR Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar
dan permakanan selama operasi SAR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
Pasal 9
(1)
(2)
Penanganan terhadap musibah pelayaran yang terjadi di daerah lingkungan kerja dan/atau daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah
lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
Penanganan terhadap musibah penerbangan yang terjadi di daerah lingkungan kerja bandar udara
dan/atau kawasan keselamatan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab pejabat yang
berwenang di daerah lingkungan kerja bandar udara dan/atau kawasan keselamatan operasi
penerbangan.
Pasal 10
Potensi SAR yang berupa kapal dan/atau pesawat udara yang diikutsertakan dalam operasi SAR diberikan
kemudahan dan prioritas pelayanan untuk kelancaran operasi SAR sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB III
WILAYAH TANGGUNG JAWAB SAR
Pasal 11
Wilayah tanggung jawab SAR meliputi seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia.
Pasal 12
(1)
(2)
Untuk kepentingan peningkatan efisiensi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan pelaksanaan
operasi SAR di wilayah teritorial Republik Indonesia, ditetapkan pembagian wilayah tanggung jawab
SAR.
Pembagian wilayah tanggung jawab SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Badan SAR Nasional.
BAB IV
PENGHENTIAN OPERASI SAR
Pasal 13
(1)
(2)
(3)
(4)
Kepala Badan SAR Nasional dapat menyatakan penghentian atau selesai terhadap operasi SAR
dengan pertimbangan :
a.
seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi;
b.
setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, tidak ada tanda-tanda
korban akan ditemukan.
Operasi SAR yang telah dihentikan atau dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi
diketemukannya lokasi dan/atau korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana
atau musibah lainnya.
Operasi SAR dapat diperpanjang pelaksanaannya atas permintaan dengan beban biaya ditanggung
oleh pihak yang meminta.
Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara penghentian atau pernyataan selesai operasi SAR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan pelaksanaan operasi SAR sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
BAB V
PEMBINAAN POTENSI SAR
Pasal 14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kepala Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan Potensi SAR.
Pembinaan Potensi SAR sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
a.
pengaturan;
b.
pengawasan; dan
c.
pengendalian.
Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
a.
penetapan kebijakan umum; dan
b.
penetapan kebijakan teknis.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a.
pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di
bidang SAR; dan
b.
penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang SAR.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
a.
pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di
bidang kegiatan pencarian dan pertolongan; dan
b.
pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan
pertolongan.
Pasal 15
(1)
(2)
(3)
(4)
Badan SAR Nasional menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SAR.
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengoptimalkan
kemampuan mendeteksi dini, melakukan komunikasi, mencari, menolong dan mengevakuasi.
Peserta yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sertifikat kecakapan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan dan pelatihan SAR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16
SAR dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan
negara, serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
Penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya yang terjadi di
wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama
bilateral atau multilateral.
Pasal 18
(1)
(2)
Unsur SAR Indonesia yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah negara
lain, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Badan SAR Nasional kepada Rescue
Coordination Centre (RCC) negara yang bersangkutan atau Perwakilan negara tersebut di
Indonesia.
Pasal 19
(1)
(2)
Unsur SAR negara lain yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Negara Republik Indonesia.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh RCC atau Perwakilan negara yang
bersangkutan di Indonesia melalui Badan SAR Nasional atau Perwakilan Indonesia di negara yang
bersangkutan untuk pengurusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1)
(2)
Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia, biaya
operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala biaya bagi unsur SAR negara
lain yang atas keinginannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
(1)
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000
tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum
ditetapkan penggantinya.
Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 89
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2006
TENTANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
I.
UMUM
Musibah yang dialami manusia tidak hanya terjadi akibat musibah pelayaran dan/atau
penerbangan, tetapi juga terjadi akibat bencana atau musibah lainnya.
Musibah yang dialami manusia dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sedangkan
penyelamatan jiwa manusia harus segera dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun.
Pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan cepat, tepat dan andal. Oleh karena itu, untuk penanganan pencarian dan
pertolongan yang dapat diandalkan dan terkoordinasi perlu dilakukan oleh suatu lembaga yang
diberi kewenangan secara profesional untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pencarian dan
Pertolongan, untuk memberikan jaminan pelaksanaan pencarian dan pertolongan dari Pemerintah
terhadap karban musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana, atau musibah lainnya.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tahap menyadari" adalah saat diketahui/disadari
terjadinya keadaan darurat/ musibah.
Yang dimaksud dengan "tahap persiapan" adalah saat dilakukan suatu tindakan
sebagai tanggapan (respons) adanya musibah yang terjadi.
Yang dimaksud dengan "tahap perencanaan" adalah saat dilakukan pembuatan
rencana operasi yang efektif baik berupa penentuan titik duga, penghitungan luas
area musibah, pemilihan dan penggunaan unsur, metoda dalam pelaksanaannya
dan lain-lain, termasuk pelaksanaan koordinasi yang diperlukan.
Yang dimaksud dengan "tahap operasi" adalah saat dilakukannya operasi
pencarian atau operasi pertolongan atau operasi pencarian dan pertolongan serta
penyelamatan korban musibah secara fisik.
Yang dimaksud dengan "tahap akhir penugasan" adalah saat operasi SAR
dinyatakan selesai dan seluruh unsur dikembalikan ke satuan induknya.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perencanaan" adalah tahapan kegiatan mulai dari proses
kegiatan
pencarian
melalui
peralatan
komunikasi
(preliminary
communication/precom dan extended communication/ Excom.), penyiagaan
fasilitas SAR, serta evaluasi terhadap seluruh keterangan yang meliputi :
1.
rencana pergerakan unsur SAR;
2.
keadaaan cuaca dan medan;
3.
berita/kondisi terakhir serta posisi terakhir korban yang diketahui, dan
4.
fasilitas SAR yang tersedia dan telah disiagakan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengorganisasian" adalah kegiatan pembentukan
organisasi SAR yang terdiri dari :
1.
koordinator SAR (SAR Coordinator/SC);
2.
koordinator pelaksanaan operasi SAR (SAR Mission Coordinator/SMC);
3.
koordinator lapangan (On Scene Coordinator/OSC) petugas yang ditunjuk
oleh SMC sebagai koordinator di tempat kejadian dalam hal pencarian dan
pertolongan dengan mempergunakan lebih dari 2 (dua) unit SARI dan
4.
Unit SAR (Search and Rescue Unit) Tim SAR yang secara nyata
melaksanakan operasi SAR.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penggerakan" adalah kegiatan pemberangkatan unit-unit
SAR ke lokasi yang sudah ditentukan untuk melaksanakan operasi SAR sesuai
dengan rencana operasi yang telah ditentukan oleh SMC.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pengendalian" adalah kegiatan mengendalikan dan
mengkoordinasikan unit-unit SAR oleh SMC agar pelaksanaan operasi SAR dapat
berjalan dengan efektif dan efisien untuk mendapat hasil yang optimal.
Pasal 8
Ayat (1)
Pengerahan potensi SAR disesuaikan dengan jenis musibah yans terjadi,
dimaksudkan untuk menghindari pengerahan potensi SAR yang tidak efektif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan atau lingkungan
kepentingan pelabuhan adalah pelaksana fungsi keselamatan pelayaran atau
Kepala Kantor Pelabuhan.
Ayat (2)
Pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja bandar udara dan atau
kawasan keselamatan operasi penerbangan saat ini adalah Kepala Kantor Bandar
Udara atau Kepala Cabang Badan Usaha Kebandarudaraan.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan "kemudahan dan prioritas" antara lain pengisian bahan bakar
minyak, kepabeanan, keimigrasian, pengisian air, dan pendaratan.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengertian "wilayah tanggung jawab SAR" adalah wilayah
tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Penghentian operasi SAR diperlukan untuk menghindari pelaksanaan operasi SAR
yang berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penghentian atau pernyataan selesainya operasi SAR dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, dilakukan dengan
pertimbangan karena tidak ada tanda- tanda korban diketemukan yang
secara normal daya tahan hidup manusia tanpa makan dan minum hanya
7 (tujuh) hari.
Apabila korban masih hidup diperkirakan korban dengan segala upaya
telah menemukan suatu tempat yang dapat memberikan pertolongan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SAR tidak mengurangi tanggung jawab
instansi/organisasi potensi SAR untuk meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia masing-masing instansi/organisasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "deteksi dini" adalah kegiatan untuk mengetahui
berita/informasi terjadinya musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana
atau musibah lainnya secepat mungkin.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan permintaan Pemerintah Republik Indonesia adalah
permintaan yang dilakukan oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku koordinator
SAR.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4658
Fly UP