...

laporan triwulanan - Otoritas Jasa Keuangan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

laporan triwulanan - Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN IV- 2015
i
LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN IV- 2015
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
ii
Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. (021) 28600000 (hunting)
fax. (021) 3857917 (hunting)
KATA
PENGANTAR
iii
KATA
PENGANTAR
P
uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas perkenan dan bimbinganNya,
OJK dapat terus meningkatkan kinerjanya
dalam mengemban tugas pengaturan dan
pengawasan sektor jasa keuangan. Pemulihan
perekonomian global pada triwulan IV-2015
tetap berlanjut meski dengan laju yang
melambat, diindikasikan oleh pemulihan
terbatas pada pertumbuhan ekonomi Zona
Eropa dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi
Eropa mengalami perlambatan meskipun
permintaan domestik dan kinerja ekspor
berangsur membaik. Perekonomian Tiongkok
belum menunjukkan perbaikan siginifikan,
tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang
melambat dari 6,9% yoy pada triwulan III-2015
menjadi 6,8% yoy pada triwulan IV-2015. Di sisi
lain, perbaikan ekonomi Amerika Serikat cukup
solid didukung perbaikan sejumlah indikator
ekonomi seperti kinerja pasar tenaga kerja
yang membaik seiring menurunnya tingkat
pengangguran dan meningkatnya data nonfarm payroll.
Pertumbuhan ekonomi mulai meningkat
tercermin dari membaiknya permintaan
domestik yang diiringi peningkatan konsumsi,
serta peningkatan belanja pemerintah. Di sisi
lain, selama triwulan IV-2015 pertumbuhan
industri perbankan mengalami penurunan
pertumbuhan aset, kredit, dan DPK Bank Umum
Konvensional (BUK) masing masing sebesar
2,1% (qtq), 0,1% (qtq) dan 2,3% (qtq). Meskipun
demikian, kondisi permodalan BUK mengalami
peningkatan, terlihat dari rasio kecukupan
modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang relatif
tinggi sebesar 21,3%, meningkat 72 bps (qtq)
dan Rasio kredit bermasalah (NPL) gross yang
menurun sebesar 5 bps (qtq) menjadi 2,6%.
Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.593,01
atau meningkat sebesar 8,7% dibanding triwulan
sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham juga
meningkat sebesar 11,4% menjadi Rp 4.872,70
triliun. Membaiknya kondisi ekonomi makro
serta IHSG memberi dampak positif bagi kinerja
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
iv
KATA
PENGANTAR
Reksa Dana, terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB)
Reksa Dana yang meningkat 8,2% menjadi
sebesar Rp271,9 triliun. Sementara itu, Kinerja
Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai akhir
triwulan IV-2015 bergerak positif dimana total
aset IKNB naik 3,8% menjadi Rp1.636,6 triliun.
Indikator-indikator sektor jasa keuangan
secara umum masih terjaga, namun perlu
diwaspadai peningkatan beberapa indikator
risiko di lembaga jasa keuangan, terutama risiko
kredit dan risiko pasar. Dalam rangka menjaga
profil risiko di lembaga jasa keuangan tetap
manageable, OJK terus melanjutkan langkahlangkah dan meningkatkan supervisory action
yang dibutuhkan.
Di bidang pengaturan, OJK menerbitkan
50 peraturan OJK (POJK) dalam rangka
memperkuat Sektor Jasa Keuangan (SJK),
yang terdiri dari 9 POJK yang mengatur sektor
Perbankan, 27 POJK yang mengatur sektor
Pasar Modal, 13 POJK yang mengatur sektor
IKNB serta satu POJK yang mengatur Penyidikan
Sektor Jasa Keuangan. OJK juga mengeluarkan
serangkaian kebijakan SJK yang dituangkan
dalam paket kebijkaan Oktober sebagai bagian
dari upaya memacu pertumbuhan ekonomi
nasional. Paket kebijakan tersebut difokuskan
pada peningkatan pendanaan Lembaga Jasa
Keuangan (LJK) untuk Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) dan pembiayaan
perumahan, antara lain melalui penyesuaian
bobot risiko untuk jenis-jenis kredit tertentu,
pelonggaran sejumlah regulasi, pengembangan
produk pasar modal, dan pengembangan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Di bidang pengawasan, beberapa kegiatan
strategis dilakukan untuk pengembangan
Sektor Jasa Keuangan seperti pelaksanaan
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka
Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan program
Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring) serta
implementasi Pengawasan Terintegrasi dan
Market Depeening Pasar Modal.
Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen,
OJK berupaya meningkatkan literasi dan
edukasi keuangan melalui program-program
KATA
PENGANTAR
v
strategis antara lain melalui pengembangan
model inklusi keuangan bagi ibu rumah
tangga “Yuk SiKAPI”, peluncuran Pusat Edukasi,
Layanan Konsumen dan Akses Keuangan
UMKM (PELAKU), pelaksanaan Kompetisi
Inklusi Keuangan (KOINKU), peluncuran buku
Mengenal Jasa Keuangan untuk kelas 4 dan 5
SD, dan pelaksanaan Training of Trainers kepada
OJK 203 guru SMA, 141 guru SMP serta 68 guru
SD dari 33 provinsi di Indonesia. Dalam rangka
meningkatkan perlindungan konsumen, OJK
meluncurkan Buku Penanganan Pengaduan
Perbankan, melaksanakan Thematic Surveillance
dan Operasi Intelijen Pasar, serta menyusun
Standarisasi Internal Dispute Resolution.
Dalam rangka pengembangan kapasitas
manajemen internal, OJK berupaya meningkat­
kan kualitas sumber daya manusia melalui
berbagai
pengembangan
kompetensi,
penyempurnaan Standard Operating Procedure
(SOP) dan pemenuhan kebutuhan infra­
struktur penunjang operasional. Berkaitan
dengan hal tersebut, OJK juga melaksanakan
pengembangan infrastruktur untuk men­
dukung pengawasan sektor jasa keuangan
melalui Pengembangan Sistem Monitoring
Data Sektor Jasa Keuangan (SIKARIN), Sistem
Informasi Investigasi Perbankan, Pembangunan
Sistem Pemantauan Transaksi Efek (Market
Surveillance) Sistem Informasi Perusahaan
Pembiayaan (SIPP) dan Sistem Perizinan dan
Registrasi Elektronik.
OJK akan terus berupaya memperbaiki
kinerjanya untuk meningkatkan layanan sektor
jasa keuangan dan perlindungan konsumen dan
senantiasa akan terus meningkatkan kerjasama
dan koordinasinyanya dengan Pemerintah, DPR
dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan
industri keuangan nasional yang stabil dan
inklusif.
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Muliaman D. Hadad, Ph.D
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
vi
DAFTAR ISI
iii
KATA PENGANTAR
vi
DAFTAR ISI
viii
DAFTAR TABEL
IX
DAFTAR GAMBAR
x
DAFTAR GRAFIK
xi
RINGKASAN EKSEKUTIF
01
BAB I.
02
02
04
06
07
07
09
10
11
13
13
15
16
18
20
21
22
23
24
25
27
27
30
30
31
33
33
34
36
39
42
42
47
51
56
56
62
62
63
63
65
65
68
70
71
73
75
76
TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
1.1
1.2
1.3
1.4
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
1.2.1 Perkembangan Bank Umum
1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
2.1
AKTIVITAS PENGATURAN
2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
2.1.2 Pengaturan Bank
2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
2.1.4 Pengaturan IKNB
2.2
AKTIVITAS PENGAWASAN
2.2.1 Pengawasan Perbankan
2.2.2 Pengawasan Pasar Modal
2.2.3 Pengawasan IKNB
2.3
AKTIVITAS PENGEMBANGAN
2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan
2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal
2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
2.4
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
2.5
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.5.1 Inklusi Keuangan
2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan
2.5.3 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan
2.5.4 Perlindungan Konsumen
2.5.4 Market Conduct
2.5.6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
2.5.7 Pengembangan Perlindungan Konsumen
vii
2.6
2.7
2.8
PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN
HUBUNGAN KELEMBAGAAN
2.7.1 Kerjasama Regional
2.7.2 Kerjasama Internasional
2.7.3 Isu-Isu Internasional
HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
77
77
77
78
80
82
BAB III. TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
3.1
TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH
3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah
3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah
3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah
3.2
PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah
3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah
3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah
3.3
PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah
3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah
3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah
3.4
PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah
3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah
3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah
85
86
86
88
90
92
92
93
94
94
94
95
95
95
95
97
98
BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI
4.1
MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK
4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja
4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK
4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK
4.2
AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS
4.3
RAPAT DEWAN KOMISIONER
4.4KOMUNIKASI
4.4.1 Komunikasi Informasi OJK
4.4.2 Jurnalistik, Diskusi dan Kunjungan
4.5KEUANGAN
4.5.1 Anggaran dan Penggunaan
4.5.2 Pengembangan Sistem Keuangan Internal
4.6
SISTEM INFORMASI
4.6.1Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan (SIKARIN)
4.6.2 Data Center Colocation
4.6.3 Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
4.6.4 Sistem Informasi Investigasi Perbankan
4.6.5 Sistem Pemantauan Transaksi Efek (Market Surveillance)
4.6.6 Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP)
4.6.7 Sistem Perizinan dan Registrasi Elektronik
4.6.8 Pembangunan Aplikasi Lainnya
4.7LOGISTIK
4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat
4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK
4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik
4.8
SDM & TATA KELOLA ORGANISASI
4.8.1 Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan
4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.8.3 Pengembangan Organisasi
4.9
MANAJEMEN PERUBAHAN
4.9.1 Program Budaya
4.9.2 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan
103
104
104
106
107
109
110
111
111
113
115
115
116
116
116
116
116
116
116
117
117
118
118
118
118
118
119
119
119
119
120
120
121
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
viii
DAFTAR TABEL
07
10
10
11
12
14
15
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
20
21
21
21
22
23
23
23
24
24
30
30
Tabel I.1 Tabel I.2 Tabel I.3 Tabel I.4 Tabel I.5 Tabel I.6 Tabel I.7 Tabel I.8 Tabel I.9 Tabel I.10 Tabel I.11 Tabel I.12 Tabel I.13 Tabel I.14 Tabel I.15 Tabel I.16 Tabel I.17 Tabel I.18 Tabel I.19 Tabel I.20 Tabel I.21 Tabel I.22 Tabel I.23 Tabel I.24 Tabel I.25 Tabel I.26 Tabel I.27 Tabel I.28 Tabel I.29 Kondisi Umum Perbankan Konvensional
Kinerja BPR
Konsentrasi Penyaluran UMKM
Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank
Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik
Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (Sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek)
Jumlah Perusahaan Efek
Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya
Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Pemegang Saham
Perusahaan yang melakukan Penwaran Umum Terbatas
Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori Investment Grade dan Non Investment Grade
Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
Total Aset IKNB
Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional
Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional
Distribusi Aset Industri Dana Pensiun
Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun
Portofolio Investasi Dana Pensiun
Jumlah Dana Pensiun
Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB
Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB
42
42
43
44
44
45
46
46
46
47
52
53
53
54
54
54
55
55
55
Tabel II.1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan IV-2015
Tabel II.2 Jumlah Track Record
Tabel II.3 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi
Tabel II.4 Perijinan (Merger, Perubahan Nama & Status)
Tabel II.5 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor
Tabel II.6 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional
Tabel II.7 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum Triwulan IV-2015
Tabel II.8 Perizinan BPR
Tabel II.9 Jaringan Kantor BPR
Tabel II.10 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR
Tabel II.11 Jumlah Pemberian Sanksi Lembaga Pembiayaan
Tabel II.12 Perizinan LKM
Tabel II.13 Pelayanan Kelembagaan IKNB
Tabel II.14 Pelayanan Fit and Proper Test
Tabel II.15 Perizinan Perusahaan Asuransi
Tabel II.16 Pencabutan Izin Perusahaan IKNB
Tabel II.17 Rekapitulasi permohonan perusahaan Jasa Penunjang IKNB
Tabel II.18 Pemberian Izin Usaha
Tabel II.19 Pencabutan Izin Usaha
ix
Tabel II.20 Jumlah Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)
Tabel II.21 Konglomerasi BPR Grup
Tabel II.22 Hasil Program Laku Pandai
Tabel II.23 Edukasi Komunitas
Tabel II.24 LAPS di Sektor Jasa Keuangan
Tabel II.25 Penelitian Investasi Ilegal
Tabel II.26 Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP
Tabel II.27 Technical Compliance Rating / TCR*)
Tabel II.28 Effectiveness Rating/ER
56
60
61
69
75
76
80
81
81
Tabel III.1 Perkembangan Perbankan Syariah
Tabel III.2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
Tabel III.3 Perkembangan Indeks Saham Syariah
Tabel III.4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
Tabel III.5 Perkembangan Reksa Dana Syariah
Tabel III.6 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Outstanding
Tabel III.7 Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)
Tabel III.8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun Rp)
Tabel III.9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)
Tabel III.10 Penelitian Peserta iB Research Grant 2015
Tabel III.11 Peserta Expo iB Vagansza
Tabel III.12 Workshop perbankan syariah untuk guru/tenaga pengajar
87
88
88
89
89
90
90
91
92
96
96
96
Tabel IV.1 Siaran Pers
Tabel IV.2 Konferensi Pers
Tabel IV.3 Diseminasi Informasi
112
113
115
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1 Gambar II.2 Gambar II.3 Gambar II.4 Gambar II.5 Gambar II.6
Gambar II.7
Gambar II.8 Gambar IV.1 Gambar IV.2 Peresmian Program PELAKU
Peserta KOINKU
Pelaksanaan PKR
Pelaksanaan Program SiKAPAL Bahari
Buku Pengaduan Sektor Perbankan
MoU dengan Universitas Padjajaran Bandung
Kegiatan Peluncuran The New G20/OECD Principles of Corporate Governance OECD
Bilateral Meeting OJK dengan Bank of Thailand
WBS
Combined Assurance
67
67
68
68
73
78
79
79
108
110
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
x
DAFTAR GRAFIK
2
3
4
4
4
5
6
6
6
6
8
11
11
12
13
13
14
14
14
19
20
20
22
23
24
25
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
Grafik I.1 Tingkat Pengangguran Amerika Serikat
Grafik I.2 Inflation Rate (yoy) Zona Eropa
Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi Tingkok
Grafik I.4 Perkembangan Harga Minyak Dunia
Grafik I.5 Pertumbuhan Ekonomi
Grafik I.6 Tingkat Inflasi
Grafik I.7 Neraca Perdagangan
Grafik I.8 Perkembangan Indeks Saham Global
Grafik I.9 Perkembangan Nilai Tukar Global
Grafik I.10 Perkembangan Yield SBN
Grafik I.11 Perkembangan Likuiditas Perbankan
Grafik I.12 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah
Grafik I.13 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar
Grafik I.14 Konsentrasi Penyebaran Kredit Pada Sektor Lainnya
Grafik I.15 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama
Grafik I.16 Perkembangan Indeks Industri
Grafik I.17 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian
Grafik I.18 Perkembangan IHSG dan Net Asing
Grafik I.19 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)
Grafik I.20 Laporan Penggunaan Dana
Grafik I.21 Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien
Grafik I.22 Pangsa Pasar Company Rating Triwulan IV-2015
Grafik I.23 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2015
Grafik I.24 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan IV-2015
Grafik I.25 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
Grafik I.26 Piutang Perusahaan Pembiayaan
Grafik I.27 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Grafik I.28 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
Grafik I.29 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura
Grafik I.30 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Grafik I.31 Pertumbuhan Aset LJK
Grafik I.32 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan
Grafik I.33 Outstanding Penjaminan
Grafik I.34 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Grafik I.35 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia
Grafik I.36 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)
Grafik I.37 Pertumbuhan Aset SMF
Grafik I.38 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian
Grafik I.39 Outstanding Pinjaman PT Pegadaian (Persero)
43
43
45
47
49
49
49
61
63
64
64
64
65
67
72
72
72
74
74
83
88
89
90
90
91
105
112
112
115
117
119
Grafik II.1 Sebaran jenis Dugaan Tipibank
Grafik II.2 Pelaku Fraud yang diduga Tipibank Periode 2015
Grafik II.3 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia
Grafik II.4 Grafik Penyebaran Jaringan Kantor BPR
Grafik II.5 Penyampaian LKT-2014
Grafik II.6 Penyampaian LT-2014
Grafik II.7 Penyampaian LKTT-2015
Grafik II.8 Jenis Konglomerasi dan Total Aset 49 Grup Konglomerasi
Grafik II.9 IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham
Grafik II.10 Perkembangan CAR Perbankan
Grafik II.11 Risk-Based Capital (CAR) Perasuransian
Grafik II.12 Perkembangan Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan
Grafik II.13 Fokus Delapan Paket Kebijakan Ekonomi Triwulan IV-2015
Grafik II.14 Program Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)
Grafik II.15 Layanan Informasi/Laporan Triwulan IV-2015
Grafik II.16 Layanan Pertanyaan Informasi Triwulan IV-2015
Grafik II.17 Layanan Pengaduan Triwulan IV-2015
Grafik II.18 Rincian Pemantauan Iklan Triwulan IV-2015
Grafik II.19 Pelanggaran Iklan
Grafik II.20 Pelaksanaan Meeting FKSSK
Grafik III.1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
Grafik III.2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding
Grafik III.3 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
Grafik III.4 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding
Grafik III.5 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan IV-2015
Grafik IV.1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
Grafik IV.2 Statistik Pengunjung Website OJK
Grafik IV.3 Tone Pemberitaan
Grafik IV.4 Realisasi Anggaran
Grafik IV.5 Gambaran Umum SIKARIN
Grafik IV.6 Persentase Komposisi Pegawai OJK
xi
RINGKASAN
EKSEKUTIF
Laporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan
Triwulan I - 2015
1
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
xii
RINGKASAN
EKSEKUTIF
TINJAUAN PEREKONOMIAN
DUNIA DAN INDONESIA
Pemulihan ekonomi global selama triwulan IV2015 cenderung lebih lambat tercermin dari
perekonomian Zona Euro dan Tiongkok yang
masih terbatas. Perlambatan yang terjadi pada
perekonomian global juga diiringi dengan
tekanan pada harga komoditas dunia, terutama
harga minyak. Di sisi lain, pertumbuhan
perekonomian AS semakin solid sehingga The
Fed memutuskan menaikkan suku bunga acuan
pada akhir triwulan IV-2015.
Pertumbuhan ekonomi zona Euro mengalami
perlambatan meskipun permintaan domestik
dan kinerja ekspor telah berangsur membaik.
Tingkat inflasi Zona Eropa berada pada level
0,2% masih dibawah target inflasi sebesar 2%.
Pada zona Tiongkok, perekonomian belum
menunjukan perbaikan signifikan tercermin
dari penurunan pertumbuhan ekonomi
menjadi 6,8% pada akhir periode laporan.
Di tengah menurunnya perekonomian zona
Euro dan Tiongkok, perekonomian Amerika
Serikat mengalami perbaikan tercermin dari
perbaikan pada sejumlah indikator ekonomi
seperti menurunnya tingkat pengangguran
dan meningkatnya data non-farm payroll. Pada
akhir periode laporan, tingkat pengangguran
Amerika Serikat menurun menjadi 5,0%.
Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi
5.04% pada triwulan IV-2015. Permintaan
domestik mengalami peningkatan sementara
kontraksi ekspor telah berkurang. Di sisi lain,
inflasi mengalami penurunan yang cukup
besar yaitu sebesar 3,35% yoy. Dengan
demikian target inflasi 2015 sebesar 4%+1%
tercapai. Sampai akhir periode laporan, kinerja
neraca perdagangan domestik mencatatkan
RINGKASAN
EKSEKUTIF
xiii
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
Surplus. Hal ini didukung oleh menyempitnya
defisit neraca migas, meskipun terdapat
penurunan surplus neraca nonmigas.
Pada periode laporan, tekanan pasar
keuangan domestik yang disebabkan
ketidakpastian global periode sebelumnya
telah mereda. Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) Bursa Efek Indonesia menguat 8,7%
dan nilai tukar menguat 5,87%. Penguatan
juga terjadi di pasar SBN yang tercermin dari
penurunan yield SBN selama 2015 rata-rata
sebesar 78 bps. Sejalan menurunnya volatilitas
pasar keuangan emerging markets, volatilitas
pasar keuangan domestik cenderung
menurun pasca kenaikan Fed Funds Rate
(FFR) seiring antisipasi pelaku pasar yang
memperhitungkan (price in) dan melakukan
positioning sebelum FOMC Meeting.
OJK melakukan pengawasan kepada sektor
jasa keuangan melalui pemeriksaaan off site
dan on site kepada Lembaga Jasa Keuangan
(LJK), menerbitkan izin produk dan pembukaan
kantor cabang, serta melakukan fit and proper
test kepada calon pengurus LJK dalam rangka
mewujudkan terselenggaranya kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel. Selain itu, OJK juga
melakukan pemberian sanksi administratif
baik berupa denda maupun peringatan serta
pencabutan izin kepada LJK yang melanggar
ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.
Dalam rangka mempercepat terwujudnya
inklusi keuangan, OJK mengimplementasikan
Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) yang
dikembangkan secara berkesinambungan
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
xiv
dengan melibatkan 30 bank, implementasi Yuk
SiKAPI yang merupakan model inklusi keuangan
dalam bentuk akses informasi bagi Ibu Rumah
Tangga, meresmikan Pusat Edukasi Layanan
Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
(PELAKU) serta menyelenggarakan Kompetisi
Inklusi Keuangan (KOINKU) 2015. Untuk
mendukung edukasi dan literasi keuangan,
OJK bersama industri jasa keuangan menyusun
buku seri literasi keuangan tingkat Perguruan
Tinggi, menyelenggarakan Pasar Keuangan
Rakyat (PKR), mengoperasionalisasi SiMOLEK
yang melibatkan bank, asosiasi perbankan,
asosiasi asuransi, dan Indonesia Stock Exchange.
Selain kegiatan tersebut, OJK juga memberikan
edukasi keuangan kepada masyarakat melalui
program SiKAPAL Bahari, edukasi kepada
komunitas secara berkesinambungan, dan
menyelenggarakan Training of Trainee (ToT)
Edukasi Keuangan.
Keberadaan Sistem Layanan Konsumen
Terintegrasi (Financial Customer Care – FCC)
memberikan manfaat untuk meningkatkan
perlindungan konsumen dimana
selama
periode laporan OJK menerima 5.390 layanan
dimana layanan tersebut didominasi oleh
layanan informasi/laporan sebanyak 3.785
layanan, diikuti oleh layanan pertanyaan
sebanyak 1.567 pertanyaan dan layanan
pengaduan sebanyak 38 pengaduan. OJK juga
menyusun
Buku Penanganan Pengaduan
Perbankan dalam rangka memberikan
gambaran mengenai penanganan pengaduan,
khususnya penyelesaian sengketa antara
nasabah dengan bank.
Selain melakukan pengawasan LJK serta
edukasi dan perlindungan konsumen, OJK
juga melakukan hubungan kelembagaan baik
domestik antara lain penandatanganan Nota
kesepahaman dengan Universitas Padjajaran
Bandung dan Kementerian Perhubungan. Selain
itu, terkait dengan kelembagaan internasional,
OJK bekerja sama dengan Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)
meluncurkan The New G20/OECD Principles of
Corporate Governance, bekerjasama dengan
Islamic Development Bank dan World Bank Group
serta dengan Swiss Confederation State Secretariat
for Economic Affairs (SECO) menyelenggarakan
OJK International Conference on Islamic Finance
OjK juga melakukan kerjasama antar institusi
(cross-border supervision) dengan Bank of
Thailand (BoT) melalui Bilateral Agreement dalam
kerangka ASEAN Banking Integration Framework.
Dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi
dan mendukung pelaksanaan Manajemen
Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), OJK
melakukan pengembangan Sistem Pengelolaan
Kinerja (SIMPEL) untuk menyeleraskan IKU
organisasi dengan Indikator Kinerja Individual
(IKI) pegawai. Dalam rangka mendukung
pengembangan pengawasan sektor jasa
keuangan, OJK mengembangkan Sistem
Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan (SIKARIN),
Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT),
Sistem Informasi Investigasi Perbankan, Sistem
Pemantauan Transaksi Efek (Market Surveillance),
Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan serta
Sistem Perizinan dan Registrasi Elektronik. Untuk
memberikan edukasi dan pemahaman kepada
media di daerah terhadap perkembangan
sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan
di sektor keuangan, OJK juga mempersiapkan
kantor cabang OJK di berbagai daerah dalam
rangka untuk menjangkau seluruh stakeholders
di seluruh pelosok Indonesia. Selama periode
laporan, OJK menyelenggarakan 28 siaran
pers serta menyelenggarakan 15 konferensi
pers dan media briefing. Selain itu, OJK juga
menyelenggarakan
pelatihan
jurnalistik
keuangan di daerah dengan tujuan memberikan
edukasi dan pemahaman kepada media
terkait “Master plan Sektor Jasa Keuangan dan
Perkembangan Perbankan Pasca Kebijakan
Stimulus Yang Dikeluarkan OJK”. Ulasan lengkap
mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
OJK dalam mewujudkan Visi OJK selama 2015
dijabarkan di dalam buku Laporan Triwulanan
IV-2015.
RINGKASAN
EKSEKUTIF
xv
Tinjauan industri
Sektor Jasa
Keuangan
Ratio kecukupan
modal (Capital
Adequacy Ratio/CAR)
Bank Umum Konvensional masih
tinggi sebesar 21,3% dengan
NPL net berada pada tingkat
yang rendah sebesar
1,2%
Sampai dengan
triwulan IV-2015 terdapat
27 Penawaran Umum
dengan total nilai Emisi
Rp41,2 triliun
OJK menerbitkan
50 POJK terkait
Pengawasan Perbankan, Pasar
Modal, IKNB, Penyidikan
serta SJK Syariah.
Total
Aset IKNB
naik
IHSG mengalami
peningkatan sebesar
8,7% (qtq).
Nilai Aktiva Bersih (NAB)
Reksa Dana
meningkat sebesar
8,2% (qtq)
3,8% (qtq)
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
xvi
Tinjauan industri
Sektor Jasa Keuangan
Syariah
Jumlah dan Nilai
Reksa Dana
Syariah masing-masing
meningkat 9,4% (qtq)
dan 9,0% (qtq)
Pada triwulan
IV-2015, OJK mengeluarkan
delapan POJK
yang mengatur
SJK Syariah
Dana Pihak
Ketiga (DPK),
Pembiayaan, CAR, dan
ROA mengalami pertumbuhan
kuartalan masing-masing Rp1,05
triliun, Rp0,66 triliun,
0,16% dan 0,02%
Aset IKNB
Syariah mengalami
kenaikan sebesar
8,3% (qtq)
1
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
Laporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan
Triwulan I - 2015
11
BAB
I
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
2
Pemulihan ekonomi global pada triwulan
IV-2015 masih berlangsung lambat
dan tidak merata. Perbaikan ekonomi
Amerika Serikat semakin solid sehingga
The Fed memutuskan kenaikan Fed Funds
Rate pada Desember 2015. Di Tiongkok,
perbaikan ekonomi belum konklusif
dan perlambatan pertumbuhan masih
berlanjut. Sementara itu, pemulihan di
zona Euro dan Jepang masih terbatas
dan belum cukup solid. Perlambatan
yang terjadi pada perekonomian global
juga diiringi dengan tekanan pada harga
komoditas dunia, terutama harga minyak.
Pemulihan
ekonomi
Amerika
Serikat,
memasuki akhir periode laporan, menunjukkan
perkembangan yang semakin solid. Tingkat
pengangguran terus melanjutkan penurunan.
Inflasi masih berada pada level yang rendah,
namun
menunjukkan
kecenderungan
meningkat pada periode laporan. Sampai
Grafik I -1 Tingkat Pengangguran Amerika Serikat
%
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5,0
5
4,5
2013
2014
Januari
Maret
Mei
Juli
September
November
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
triwulan IV-2015, tingkat pengangguran telah
menurun menjadi 5,0%. Membaiknya pasar
tenaga kerja diharapkan dapat mendorong
kenaikan konsumsi dan inflasi menuju target
dalam jangka menengah-panjang. Berdasarkan
perkembangan ini, pada FOMC Meeting 1516 Desember 2015, The Fed menaikkan suku
bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 0,25% 0,50% dari sebelumnya 0% - 0,25%. Normalisasi
kebijakan ini mengawali tahapan kebijakan
moneter AS yang lebih ketat di masa yang akan
datang.
Januari
Maret
Mei
Juli
September
November
Januari
Maret
Mei
Juli
September
November
1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
US Unemployment Rate
I
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
2015
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
3
%
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
Jul-2015
Okt-2015
Jan-2015
Apr-2015
Jul-2014
Okt-2014
Jan-2014
Apr-2014
Jul-2013
Okt-2013
Jan-2013
Apr-2013
Jul- 2012
Okt-2012
-1,0
Apr-2012
Perekonomian kawasan Zona Eropa mengalami
proses pemulihan perekonomian yang
terbatas. Pertumbuhan ekonomi mengalami
perlambatan meskipun permintaan domestik
dan kinerja ekspor telah berangsur membaik.
Tingkat inflasi Zona Eropa berada pada level 0,2%
pada Desember, masih dibawah target inflasi
ECB sebesar 2%. Pada akhir periode laporan,
ECB memutuskan untuk kembali melonggarkan
kebijakan moneternya. Di Jepang, otoritas
setempat juga masih melanjutkan berbagai
program stimulus sebagai respons terhadap
tingkat inflasi yang rendah serta kontraksi
perekonomian yang sempat terjadi pada
triwulan II dan III-2015.
Grafik I - 2 Inflation Rate (yoy) Zona Eropa
Inflation Rate
Pemulihan ekonomi global cenderung
berlangsung melambat. Di negara-negara maju
yang lain, seperti Jepang dan Eropa, pemulihan
masih cenderung terbatas. Sementara negaranegara berkembang (emerging markets) masih
melanjutkan
perlambatan
pertumbuhan
ekonomi. Pada rilis proyeksi terakhir oleh
lembaga-lembaga internasional seperti Bank
Dunia dan International Monetary Fund (IMF),
terdapat koreksi ke bawah pada proyeksi
pertumbuhan ekonomi global untuk tahun
2015 dan 2016.
Sejalan
dengan
perlambatan
global,
perekonomian Tiongkok belum menunjukkan
perbaikan yang siginifikan. Pertumbuhan
ekonomi Tiongkok melambat dari 6,9% yoy
pada triwulan III-2015 menjadi 6,8% yoy pada
triwulan IV-2015. Kinerja sektor manufaktur
dan ekspor-impor Tiongkok masih belum
menunjukkan perbaikan pada akhir periode
laporan. Bank Sentral Tiongkok (PBOC) kembali
menurunkan suku bunga acuan pada bulan
Oktober 2015. Di tengah berbagai tantangan
di dalam negeri, upaya reformasi keuangan
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
4
melalui internasionalisasi mata uang Yuan (CNY)
membuahkan hasil positif seiring disetujuinya
CNY menjadi bagian dari Special Drawing Rights
(SDR) IMF pada akhir November 2015.
Grafik I - 3 Pertumbuhan Ekonomi Tingkok
%
13
Pertumbuhan Ekonomi
11
9
7 7
7
5
6,96,8
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV2015 kembali menunjukkan perbaikan
dan lebih tinggi dibandingkan triwulan
sebelumnya. Stabilitas makroekonomi
domestik secara umum masih terjaga,
antara lain terlihat dari tingkat inflasi
yang berada dalam kisaran targetnya
dan volatilitas nilai tukar Rupiah yang
menurun. Pada periode September
hingga Desember 2015, Pemerintah telah
mengeluarkan delapan paket kebijakan
ekonomi, baik yang bersifat jangka pendek
maupun jangka panjang, dalam rangka
mendorong perekonomian dan menjaga
kepercayaan pasar.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Perlambatan perekonomian global berdampak
pada menurunnya harga komoditas dunia
terutama
harga
minyak.
Melambatnya
permintaan global di tengah berlebihnya
pasokan membuat harga minyak terus menurun.
Harga minyak terkoreksi cukup dalam pada
triwulan IV-2015 dan mencapai titik terendah
dalam 11 tahun terakhir. Selain itu, harga minyak
juga diperkirakan masih akan berada pada level
yang relatif rendah setidaknya hingga beberapa
tahun mendatang.
Grafik I - 4 Perkembangan Harga Minyak Dunia
Kinerja perekonomian Indonesia membaik
dari 4,73% yoy pada triwulan III-2015 menjadi
5,04% yoy pada triwulan IV-2015. Peningkatan
pertumbuhan pada triwulan IV-2015 ini terutama
didorong oleh meningkatnya permintaan
domestik, meskipun terdapat penurunan
kontribusi
sektor
eksternal.
Kontribusi
Pemerintah menunjukkan peningkatan, baik
dalam bentuk konsumsi pemerintah maupun
investasi infrastruktur. Konsumsi swasta
masih tetap kuat, turut ditopang oleh agenda
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada periode
laporan. Sementara dari sisi kinerja eksternal,
Pertumbuhan Ekonomi
Grafik I - 5
USD/Barrel
70
%
65
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
60
55
50
45
40
35
I
31/12/2015
30/11/2015
31/10/2015
30/09/2015
31/08/2015
31/07/2015
30/06/2015
31/05/2015
30/04/2015
31/03/2015
28/02/2015
31/01/2015
Harga Minyak
31/12/2012
30
4,72 4,67 4,73
II
III
2013
IV
I
II
III
2014
IV
I
II
5,04
III IV
2015
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
5
perlambatan ekonomi global serta pelemahan
harga komoditas berpengaruh pada penurunan
ekspor.
Grafik I - 7
Neraca Perdagangan
NP Nonmigas
NP Migas
Surplus/Defisit
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
2,50
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan
pada triwulan IV-2015 neraca perdagangan
Indonesia mencatatkan surplus. Kinerja neraca
perdagangan domestik mencatatkan defisit
pada bulan November hingga Desember 2015,
namun jika dihitung dari bulan Oktober, neraca
perdagangan masih mencatatkan surplus.
Surplus tersebut didukung oleh surplus neraca
nonmigas pada bulan Oktober dan Desember.
Merespon perlambatan ekonomi selama dua
triwulan pertama tahun 2015, menjelang
akhir triwulan III-2015 s.d menjelang akhir
triwulan IV-2015 Pemerintah bersama otoritas
terkait telah mengeluarkan delapan paket
kebijakan ekonomi yang bertujuan mengatasi
berbagai permasalahan yang menghambat
pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek
maupun menengah-panjang.
Jan-2014
Feb-2014
Mar-2014
Apr-2014
Mei-2014
Jun-2014
Jul-2014
Agst-2014
Sep-2014
Okt-2014
Nov-2014
Des-2014
Jan-2015
Feb-2015
Mar-2015
Apr-2015
Mei-2015
Jun-2015
Jul-2015
Agst-2015
Sep-2015
Okt-2015
Nov-2015
Des-2015
Pada akhir periode laporan, angka inflasi
mengalami penurunan yang cukup besar yaitu
sebesar 3,35% yoy. Dengan demikian target
inflasi 2015 sebesar 4%+1% telah tercapai.
Meskipun terjadi peningkatan inflasi secara
mtm pada Desember 2015, namun terpantau
masih lebih rendah dibandingkan pada akhir
tahun 2014 (pengaruh kenaikan harga BBM).
Rendahnya inflasi pada tahun 2015 tersebut
juga berkaitan dengan masih lemahnya
pertumbuhan domestik.
Grafik I - 6 Tingkat Inflasi
IHK (RHS)
Adm Price
Vol Food
Inti
%
%
50
18
16
40
14
12
30
10
8
20
6
4
10
2
0
0
-10
-2
-4
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
1 5 9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
6
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
Perkembangan Indeks Saham Global
Grafik I -8
31 Desember 2015 vs 30 Sepetember 2015
Tekanan di pasar keuangan domestik pada
triwulan IV-2015 terpantau berkurang,
seiring meredanya ketidakpastian terkait
kenaikan Fed Funds Rate. Pasar saham dan
Surat Berharga Negara (SBN) membukukan
penguatan, sementara volatilitas nilai
tukar Rupiah cenderung mereda. Sejalan
dengan perkembangan ini, tekanan jual
oleh investor nonresiden juga menurun
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Menjelang akhir tahun 2015, volatilitas IHSG
cenderung menurun menyusul kepastian
kenaikan FFR di Desember. Namun, penguatan
ini tertahan oleh berlanjutnya penurunan harga
komoditas. Secara qtq, IHSG menguat 8,74%,
penguatan ini sejalan dengan meredanya
tekanan jual investor nonresiden. Net sell
nonresiden pada triwulan IV-2015 tercatat
sebesar Rp9,4 triliun, menurun dibandingkan
triwulan sebelumnya. Nilai tukar bergerak
menguat 5,87%. Selain itu, penguatan juga
terjadi di pasar SBN yang tercermin dari
penurunan yield SBN selama 2015 rata-rata
sebesar 78 bps dan tercermin dari net buy
nonresiden sebesar Rp35,1 triliun.
Pergerakan nilai tukar Rupiah juga cenderung
menguat pada triwulan IV-2015, ditopang
oleh meredanya ketikpastian terkait kenaikan
Fed Funds Rate dan perbaikan persepsi
risiko domestik. Ketika rapat FOMC The Fed
memutuskan kenaikan Fed Funds Rate pada
Desember 2015, pergerakan nilai tukar Rupiah
relatif stabil, yang menunjukkan bahwa pasar
telah memperhitungkan (price-in) kebijakan
tersebut.
WORLD
THAI -4,52
-0,08
KOREA
INDO
HKN
SIN
PHIL
CHIN
MAL
JPN
EURO
AS
RUS
BRAZ -3,79
TURK -3,34
%
6,0
5,11
8,74
5,12
3,29
0,84
15,93
4,41
9,46
4,15
7,00
7,21
0,0
6,0
12,0
18,0
Perkembangan Nilai Tukar Global
Grafik I -9
31 Desember 2015 vs 30 Sepetember 2015
EUR
JPY
CNY
INR
MYR
PHP
IDR
THB
SGD
KRW
RUB
TRY
BRL
-2,90
-2,16
-0,28
Apresiasi
-0,86
2,34
-0,92
5,87
0,63
0,27
1,10
-12,47
3,66
-0,43
14,0 10,0
6,0
2,0
0,0
2.0
6,0
Grafik I - 10 Perkembangan Yield SBN
Perubahan
(bps)
Yield (%)
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
1y
3y
qtq
5y
7y 9y 11y 13y 15y 17y 19y 21y 23y 25y 27y 29y
yoy
31-Des-15
30-Sep-15
31-Des-14
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
7
1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
A. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Jumlah DPK pada triwulan IV-2015 menurun
sebesar 2,3% (qtq) menjadi Rp4.199,9 triliun.
Penurunan DPK tersebut didorong oleh
penurunan pertumbuhan pada Giro dan
Deposito masing-masing sebesar 5,7% (qtq)
dan 2,6% (qtq). Di sisi lain, tabungan mengalami
peningkatan sebesar 1,2% (qtq). Porsi DPK
terbesar masih ditempati oleh deposito yaitu
sebesar 45,9%, diikuti oleh tabungan dan giro
masing-masing sebesar 29,7% dan 24,4%.
Porsi deposito yang cukup tinggi merupakan
akibat dari tingginya suku bunga deposito
dibandingkan dengan suku bunga tabungan
dan giro.
1.2.1 Perkembangan Bank Umum
Pada triwulan IV-2015, secara umum kondisi
bank umum konvensional (BUK) masih terjaga
baik (financially sound), meskipun terdapat
penurunan pertumbuhan aset, kredit, dan
DPK. Total aset perbankan menurun 2,1% (qtq),
sejalan dengan penurunan kredit dan DPK
yang masing-masing menurun sebesar 0,1%
(qtq) dan 2,3% (qtq).
Meskipun demikian, kondisi permodalan
BUK mengalami peningkatan, terlihat dari
rasio kecukupan modal (Capital Adequacy
Ratio/CAR) yang relatif masih tinggi sebesar
21,3%, meningkat 72 bps (qtq). Rasio kredit
bermasalah (NPL) gross juga menurun sebesar
5 bps (qtq) menjadi 2,6%. Sejalan dengan itu,
pencadangan yang dilakukan oleh perbankan
masih cukup memadai, sehingga NPL net
berada pada tingkat yang rendah yaitu sebesar
1,2% (masih jauh dibawah threshold 5%).
B. Likuiditas
Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/
NCD dan AL/DPK pada posisi 25 November
2015 masing-masing sebesar 77,8% dan 16,0%,
meningkat dibandingkan posisi 30 September
2015 yaitu dari 76,0% dan 15,7%. Peningkatan
tersebut disebabkan oleh DPK dan NCD yang
menurun melebihi penurunan pada Alat Likuid.
Tabel I - 1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional
Indikator Utama
Total Aset (Rp miliar)
Kredit (Rp miliar)
Dana Pihak Ketiga (Rp miliar)
- Giro (Rp miliar)
-Tabungan (Rp miliar)
- Deposito (Rp miliar)
CAR (%)
ROA (%)
NIM (%)
BOPO (%)
NPL Gross (%)
NPL Net (%)
LDR (%)
Ket :
Menunjukkan peningkatan pertumbuhan
Triwulan I
5.577.929
3.527.817
4.028.755
936.000
1.152.362
1.940.392
20,98
2,69
5,30
79,49
2,27
1,16
87,58
Triwulan II
5.732.978
3.677.335
4.156.933
1.040.387
1.172.790
1.943.755
20,28
2,29
5,32
81,40
2,46
1,22
88,46
2015
Triwulan III
5.943.259
3.805.326
4.297.649
1.084.398
1.233.291
1.979.960
20,62
2,31
5,32
81,82
2,61
1,26
88,54
Menunjukkan penurunan pertumbuhan
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2015
Triwulan IV
5.819.046
3.799.856
4.199.869
1.022.653
1.247.958
1.929.258
21,33
2,33
5,35
81,62
2,56
1,22
90,47
qtq
yoy
-2,09%
-0,14%
-2,28%
-5,69%
1,19%
-2,56%
0,72
0,02
0,03
(0,21)
(0,05)
(0,05)
1,93
9,63%
10,34%
8,06%
11,21%
6,77%
7,30%
1,56
(0,54)
1,11
5,46
0,34
0,07
1,82
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
8
Grafik I - 11
Perkembangan Likuiditas Perbankan
AL/NCD
120
110
100
90
80
70
60
50
40
AL/DPK
AL/DPK (RHS)
30
AL/NCD (LHS)
25
20
15
treshold AL/DPK-=10%
10
5
treshold AL/NCD - 50%
- 27-Des -15
- 13- Des-15
- 29 - Nov -15
-15-Nov-15
-1-Nov-15
-18-Okt-15
-4-Okt-15
-20-Sep-15
- 6 -Sep -15
- 23- Aug - 15
- 9 - Aug - 15
- 26 - Jul - 15
- 12 - Jul - 15
- 28 - Jun - 15
- 14 - Jun - 15
- 31 - May - 15
- 17 May - 15
- 3 - May - 15
-19 - Apr - 15
- 5 - Apr - 15
-22 - Mar - 15
- 8 - Mar - 15
- 22 - Feb - 15
- 8 Feb - 15
- 25 - Jan - 15
11 - Jan - 15
- 28 - Dec - 14
14 - Dec - 14
- 30 - Nov - 14
-16 - Nov - 14
- 2 - Nov - 14
-19 - Oct - 14
- 5 - Oct - 14
21 - Sep - 14
- 7 - Sep - 14
- 24 - Aug - 14
- 10 Aug - 14
- 27 - Jul - 14
- 13 - Jul - 14
- 29 - Jun - 14
- 15 - Jun - 14
- 1 - Jun - 14
0
Sumber: OJK
Kondisi likuiditas perbankan juga masih
memadai terlihat dari LDR yang meningkat
pada triwulan IV-2015 (November 2015)
menjadi 90,5%. Peningkatan ini disebabkan
oleh penurunan kredit yang masih lebih
kecil dibandingkan penurunan DPK.
jauh dibawah threshold 5% dan menurun
dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu
masing-masing sebesar 2,6%
(gross)
dan 1,2% (net). Penurunan NPL tersebut
seiring dengan menurunnya penyaluran
kredit, terutama pada industri pengolahan
serta perdagangan besar dan eceran
yang memiliki porsi kredit yang besar. Hal
tersebut turut dipengaruhi oleh turunnya
harga komoditas dunia terutama batubara
dan minyak bumi serta terdepresiasinya
rupiah yang berdampak pada perusahaan
ekspor di subsektor pengolahan batu-bara
dan migas.
C. Permodalan
Ketahanan Perbankan Indonesia masih
relatif kuat, diindikasikan oleh tingkat
permodalan yang masih relatif tinggi, jauh
di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan
Modal Minimum (KPMM). Pada triwulan
IV-2015 (November 2015) jumlah modal
perbankan tercatat sebesar Rp891,4 triliun
atau tumbuh 2,2% (qtq). Sementara itu, rasio
KPMM (CAR) industri perbankan meningkat
72 bps menjadi 21,3%.
E. Rentabilitas
Pada triwulan IV-2015, kinerja rentabilitas
perbankan masih tergolong baik1 atau
cenderung stabil, tercermin dari Return on
Assets (ROA) dan Net Interest Margin (NIM)
yang meningkat. Peningkatan pada ROA
terjadi dikarenakan adanya peningkatan
laba. Begitu juga dengan NIM yang
meningkat menjadi 5,4% dikarenakan
adanya peningkatan pendapatan bunga
bersih.
D. Kredit
Ditengah pertumbuhan ekonomi yang
masih melambat, perkembangan kredit
BUK sedikit menurun dengan NPL yang
masih relatif rendah. Kredit BUK pada
triwulan IV-2015 mengalami penurunan
sebesar 0,1% (qtq) menjadi Rp3.799,9 triliun.
Sementara itu, rasio Non Performing Loan
(NPL) secara umum masih cukup rendah,
1
Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila
ROA >1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
9
1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Perkembangan industri BPR secara nasional
menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat
dari meningkatnya total aset BPR pada triwulan
IV-2015 sebesar Rp2,1 triliun (2,2%, qtq) menjadi
Rp99,6 triliun. Hal tersebut didukung dengan
peningkatan pada penghimpunan DPK dan
penyaluran kredit yang meningkat masingmasing sebesar 2,6% (qtq) dan 0,5% (qtq).
A. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Pada
triwulan
IV-2015,
kegiatan
penghimpunan
DPK
mengalami
peningkatan sebesar 2,6% (qtq) menjadi
Rp65,7 triliun. Peningkatan tersebut
didorong oleh peningkatan tabungan
sebesar 4,9% (qtq) menjadi Rp20,2 triliun,
diikuti peningkatan deposito sebesar 1,6%
(qtq) menjadi sebesar Rp45,5 triliun.
Dari total DPK tersebut, sebesar 69,2%
disumbang oleh deposito dan 30,8% sisanya
oleh tabungan. Dibandingkan triwulan
sebelumnya, terdapat peningkatan porsi
tabungan dan penurunan porsi deposito.
B. Likuiditas
Dari sisi rasio keuangan, kondisi likuiditas
BPR masih cukup baik. Hal ini tercermin dari
Cash Ratio (CR) yang stabil sebesar 16,4%
dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar
79,3%.
C. Permodalan
Permodalan BPR masih terjaga dengan CAR
mencapai 21,7% meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya. Peningkatan CAR
disebabkan adanya
tahun berjalan.
peningkatan
laba
D. Kredit
Peningkatan penghimpunan DPK BPR
diikuti dengan meningkatnya penyaluran
kredit yang diberikan sebesar Rp355 miliar
(0,5%, qtq) menjadi sebesar Rp74,6 triliun.
Peningkatan penyaluran kredit tersebut
diikuti dengan meningkatnya rasio Non
Performing Loan (NPL) gross pada triwulan
IV-2015, yang tercatat sebesar 6,12% dari
sebelumnya sebesar 6,05%. Terdapat
beberapa kondisi yang menyebabkan
terjadinya peningkatan NPL pada BPR, yaitu:
i.Karakteristik debitur BPR tergolong
unbankable sehingga aspek legal dari
pengikatan jaminan cenderung lemah
yang akhirnya mendorong peningkatan
kredit macet.
ii. Usaha debitur yang dibiayai merupakan
usaha kecil dan individual sehingga
apabila
terjadi
permasalahan
individual pada debitur tersebut akan
mempengaruhi kualitas kredit debitur
yang bersangkutan.
iii.
Dari sisi internal bank, sistem
pengawasan debitur belum berjalan
dengan baik sehingga bank cenderung
terlambat
dalam
mengetahui
permasalahan yang terjadi pada debitur
tersebut.
E. Rentabilitas
Rentabilitas BPR selama triwulan IV-2015
relatif stabil. Hal tersebut tercermin dari
rasio ROA BPR yang meningkat menjadi
2,8%.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
10
Tabel I - 2 Kinerja BPR
2015
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
91.550
93.987
97.469
99.600
70.409
73.749
74.275
74.630
60.540
61.550
64.078
65.737
18.691
18.064
19.276
20.221
41.849
43.486
44.802
45.515
5,46
5,70
6,05
6,12
3,42
3,56
3,80
3,84
3,01
2,90
2,73
2,76
80,26
82,60
80,34
79,28
15,53
13,77
1591
16,43
3,65
3,90
4,07
4,10
27,59
26,50
24,64
25,06
81,55
82,05
82,27
81,69
22,32
20,75
21,32
21,74
Rasio
Total Aset (Rp Miliar)
Kredit (Rp Miliar)
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)
- Tabungan (Rp Miliar)
- Deposito (Rp Miliar)
NPL Gross (%)
NPL Net (%)
ROA (%)
LDR (%)
CR (%)
KAP (%)
ROE (%)
BOPO (%)
CAR (%)
Ket:
menunjukkan peningkatan pertumbuhan
menunjukkan penurunan pertumbuhan
1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
porsi kredit UMKM pada triwulan IV-2015 masih
dibawah threshold yang telah ditetapkan,
(minimal 20% dari total kredit) yaitu sebesar
18,3%. Porsi penyaluran UMKM terpusat pada
sektor perdagangan besar dan eceran sebesar
53,2%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar
10,3%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan
sebesar 8,3%
qtq
yoy
2,19%
0,48%
2,59%
4,91%
1,59%
0,07
0,04
0,03
(1,06)
0,52
0,03
0,42
(0,58)
0,42
14,03%
10,32%
15,73%
12,04%
17,45%
0,76
0,03
(0,34)
(1,80)
(0,55)
0,41
(3,50)
1,71
(0,30)
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, November 2015
Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar
masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera,
dimana total porsi lima provinsi terbesar
(DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58,6%.
Adapun kelima provinsi tersebut memiliki
porsi penyaluran UMKM terbesar antara lain
DKI Jakarta (16,0%), diikuti Jawa Timur (13,1%),
Jawa Barat (12,3%), Jawa Tengah (10,8%), dan
Sumatera Utara (6,4%).
Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan
penyebaran di Indonesia bagian timur dan
tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Tabel I - 3 Konsentrasi Penyaluran UMKM
Triwulan
I- 2015
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Baki Debet
54.988
NPL
2.531
Industri Pengolahan
Baki Debet
71.060
NPL
2.321
Perdagangan Besar dan Eceran
Baki Debet
361.743
NPL
14.940
Total Baki Debet
684.494
Total NPL
28.750
Share (%)
Triwulan
II-2015
Share (%)
Triwulan
III-2015
Share (%)
Triwulan
IV-2015
Share (%)
8,03%
8,80%
57.769
2.520
8,13%
8,00%
58.440
2.554
8,17%
7,89%
59,525
2.911
8,25%
8,79%
10,38%
8,07%
74.251
2.635
10,44%
8,36%
75.565
2.801
10,56%
8,65%
74.380
3.097
10,31%
9,35%
52,85%
51,97%
373.573
16.320
710.888
31.507
52,55%
51,80%
376.777
16.667
715.360
32.376
52,67%
51,48%
383.725
16.544
721.469
33.112
53,19%
49,96%
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2015
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
11
Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar
22,4%. Rendahnya penyaluran kredit disebabkan
oleh infrastruktur yang belum mendukung dan
biaya yang relatif tinggi karena faktor geografis
Indonesia.
eceran (19,5%) dan sektor industri pengolahan
(18,4%) atau secara keseluruhan porsi kedua
sektor tersebut mencapai 37,9% dari total kredit
perbankan. Sementara untuk sektor ekonomi
bukan lapangan usaha ditempati oleh sektor
rumah tangga dengan porsi sebesar 23,0%.
Grafik I - 12 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah
Grafik I - 13 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar
Jawa (58%)
25,00
Kalimantan
7%
%
20,00
15,00
10,00
Sulawesi
7%
Maluku &
Papua 3%
Sumatra (20%)
5,00
Bali & Lombok
5%
Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2015
0,00
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I - 2015 II - 2015 III - 2015 IV - 2015
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar dan Eceran
Rumah Tangga
Sementara dilihat berdasarkan kelompok bank,
sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan
oleh kelompok BUMN sebesar 51,4%, kelompok
BUSN sebesar 38,9%, kelompok BPD sebesar
7,5% serta kelompok KCBA dan bank Campuran
sebesar 2,2%.
Tabel I - 4
Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank
Kel. Bank
BUMN
BPD
BUSN
KCBA & Campuran
Total UMKM
Agst
2015
355.179
50.987
284.193
19.739
710.098
Triwulan
III-2015
50,02%
7,18%
40,02%
2,78%
100%
Nov Triwulan
2015 IV-2015
370.579 51.36%
54.363
7,54%
280.366 38,86%
16.161
2,24%
721.469 100%
18,28
19,63
22,96
18,37
19,85
22,60
18,81
19,61
22,40
18,39
19,46
23,01
Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2015
Pemberian kredit pada sektor industri
pengolahan mengalami penurunan sebesar
41 bps. Hal ini juga terjadi pada sektor
perdagangan besar dan eceran mengalami
penurunan porsi sebesar 14 bps. Penurunan ini
sebagai dampak perlambatan ekonomi global
dan domestik yang dipengaruhi oleh ekspor
yang menurun seiring lemahnya permintaan
global dan penurunan harga komoditas. Selain
itu, sektor pertambangan dan penggalian
juga mengalami penurunan kredit sebagai
dampak dari melemahnya harga terutama pada
batubara dan minyak bumi.
(dalam Rp. miliar)
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2015
1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
Sektor yang paling banyak menyerap kredit
perbankan didominasi oleh dua sektor lapangan
usaha yaitu sektor perdagangan besar dan
Persentase pemberian kredit pada sektor rumah
tangga mengalami peningkatan sebesar 61
bps dari triwulan sebelumnya menjadi 23,0%.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh konsumsi
rumah tangga yang baik ditengah perlambatan
ekonomi. Hal ini diindikasikan oleh membaiknya
penjualan kendaraan bermotor dan penjualan
eceran, selain juga didukung oleh membaiknya
indeks kepercayaan konsumen.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
12
Tabel I - 5 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
No.
2015
Kredit Berdasarkan Sektor
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
qtq (bps)
1
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
5,76
5,79
6,02
6,06
4
2
3
4
5
6
7
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, dan Air
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran
0,21
3,46
18,28
2,32
4,06
19,63
0,21
3,66
18,37
2,30
4,26
19,85
0,21
3,58
18,81
2,38
4,38
19,46
0,22
3,34
18,39
2,41
4,38
19,46
1
-19
-41
3
5
-14
8
Penyediaan Komodasi dan Penyediaan Makan Minum
2,05
2,06
2,11
2,11
4
9
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
4,63
4,52
4,38
4,38
-4
10
Perantara Keuangan
4,42
4,21
4,09
4,09
0
11
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
4,45
4,44
4,54
4,54
5
12
13
14
15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Lainnya
0,30
1,19
0,35
1,61
0,29
0,19
0,36
1,59
0,32
0,20
0,39
1,43
0,32
0,20
0,39
1,43
1
1
3
-13
16
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
0,06
0,07
0,07
0,07
0
17
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
0
18
19
20
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
Rumah Tangga
Bukan Lapangan Usaha Lainnya
0,33
22,96
4,93
0,27
22,06
4,95
0,28
23,013
4,89
0,28
23,01
4,94
-1
61
5
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2015
Penyaluran kredit pada sektor lainnya seperti
pertanian, perburuan dan kehutanan; perikanan;
listrik, gas, dan air; real estate, usaha persewaan,
dan jasa perusahaan; perantara keuangan;
konstruksi; dan bukan lapangan usaha lainnya
mengalami peningkatan porsi penyaluran kredit
walaupun terbatas. Perhatian khusus ditujukan
pada kredit konstruksi yang mulai tumbuh
sejalan dengan mulai terlaksananya beberapa
proyek infrastruktur pemerintah.
Konsentrasi Penyebaran Kredit Pada
Grafik I - 14 Sektor Lainnya
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Triwulan I
2015
Triwulan II
2015
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
Perikanan
Kredit Konstruksi
Transportasi, Pergudangan
dan Komunikasi
Triwulan III
2015
Triwulan IV
2015
Perantara Keuangan
Real Estate, Usaha Persewaan, dan
Jasa Perusahaan
Pertambangan dan Penggalian
Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, November 2015
Kredit Sektor Perikanan
Jumlah penyaluran kredit ke sektor perikanan
semakin meningkat seiring dengan adanya
program JARING OJK. Sampai akhir periode
laporan, penyaluran kredit ke sektor perikanan
tumbuh 15,2% (yoy) menjadi Rp8.590 miliar.
Peningkatan pertumbuhan ini utamanya
terdapat
pada
subsektor
perikanan,
penangkapan biota di perairan umum, dan
budi­daya biota.
Dilihat dari kredit bermasalah, NPL pada sektor
perikanan semakin meningkat menjadi 3,30%
(yoy). Hal ini utamanya terlihat dari besarnya
NPL pada subsektor budidaya biota laut (6,3%),
jasa perikanan (5,1%), dan perikanan (3,2%).
Besarnya NPL pada sektor ini dipengaruhi oleh
karakteristik nelayan yang umumnya tidak
memiliki jaminan (unbankable) serta kurangnya
analisa risiko kredit oleh bank penyalur kepada
para nasabahnya.
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
13
1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
tahun kalender 2015 berada di level 3,35% yoy,
atau terendah sejak 2009.
1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami
peningkatan sebesar 11,4% menjadi Rp4.872,70
triliun. Rata-rata nilai perdagangan dan frekuensi
per hari juga mengalami peningkatan masingmasing sebesar 16,4% dan 10,1%. Secara umum,
kinerja pada periode ini mengalami penguatan.
Peningkatan kinerja tersebut terlihat pada
perkembangan indeks seluruh sektor industri.
Pada akhir periode laporan, Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.593,008
atau mengalami peningkatan sebesar 8,7%
(qtq). Secara year to date (YTD), IHSG mengalami
penurunan sebesar 12,1%, dikarenakan isuisu global yang mempengaruhi pergerakan
IHSG antara lain keputusan Bank Sentral AS
(The Federal Reserve/The Fed) pada akhirnya
menaikkan suku bunga Fed Fund Rate (FFR)
sebesar 25 basis point (bps) menjadi 0,5% pada
rapat FOMC 16-17 Desember 2015. Selain itu,
berita mengenai International Monetary Fund
(IMF) menetapkan Chinese Yuan atau Renminbi
menjadi mata uang internasional atau dengan
kata lain menjadi bagian dari special drawing
rights (SDR) juga turut membawa dampak ke
pasar keuangan.
Beberapa isu domestik yang mempengaruhi
pergerakan IHSG yaitu, keputusan Bank
Indonesia mempertahankan BI rate di posisi
7,5% sebagai respon atas kenaikan suku
bunga The Fed, serta rilis beberapa data
ekonomi, seperti inflasi Desember 2015 yang
tercatat sebesar +0,96% mom atau lebih tinggi
dibandingkan dengan inflasi bulan November
yang di level +0,21% mom, sehingga laju inflasi
Grafik I - 16 Perkembangan Indeks Industri
YTD
Trd, Svc & Invnt
Consumer Goods
Finance Index
Constr Prp Real Estate
Infra Util Trans
Misc Industries
Basic Ind & Chem
Agriculture Idx
Mining Index
-3,31%
-5,19%
-6,10%
-6,47%
-15,42%
-19,11%
-24,98%
-26,87%
-40,75%
QoQ
20,01%
Basic Ind & Chem
Infra Util Trans
Finance Index
Constr Prp El Est
Misc Industries
Agriculture Idx
Consumer Goods
Trd, Svc & Invnt
Mining Index -11,82%
14,27%
13,42%
13,05%
11,44%
5,23%
2,36%
2,21%
Grafik I - 15 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama
Ytd
China (Shenzen)
Jerman
China (Shanghai)
Japan
Nasdaq
Korea Selatan
Australia
US (Dow Jones)
Philipina
Malaysia
Inggris
Hongkong
Taiwan
Indonesia
Thailand
Singapura
9,56%
9,41%
9,07%
5,73%
2,39%
-0,82%
-2,23%
-3,85%
-4,21%
-4,93%
-7,16%
-10,41%
-12,13%
-14,00%
-14,34%
63,15%
QoQ
China (Shenzen)
China (Shanghai)
Jerman
Japan
Indonesia
Nasdaq
US (Dow Jones)
Australia
Hongkong
Malaysia
Singapura
Inggris
Taiwan
Philipina
Korea Selatan
Thailand
34,49%
15,93%
11,21%
9,46%
8,74%
8,38%
7,00%
5,65%
5,12%
4,41%
3,29%
2,98%
1,92%
0,84%
0,08%
-4,52%
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
14
Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata
Grafik I - 17 Perdagangan Saham Harian
Grafik I - 18 Perkembangan IHSG dan Net Asing
IHSG
IHSG
dalam miliar rupiah
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian - LHS
I II III IV
2015
II III
2015
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
(10.00)
(20.00)
(30.00)
9,42
IV
IHSG - LHS
Indonesia Government Securities Yield Curve
Grafik I - 19 (IBPA-IGSYC)
INDONESIA GOVERNMENT BONDS YIELD CURVE
2015
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
IV
I
II
III
IV
Nilai
Perdagangan
Saham Harian 5.722,21 6.589,60 6.060,42 4.711.97 5.484,16
(dalam miliar
Rupiah)
Investor Asing (dalam miliar Rupiah) Beli
1.652,22 2.771,17 2.766,13 1.782,17 1.740,80
Jual
2.446,55 2.684,18 2.793,24 2.063,35 2.550,93
Investor Domestik (dalam miliar Rupiah) Beli
3.368,91 3.818,43 3.294,29 2.929,80 3.087,71
Jual
3.275,66 3.905,42 3.267,19 2.648,63 2.933,23
Frekuensi
Perdagangan 217.850 231.142 216.669 209.017 230.188
Saham Harian
Selama triwulan IV-2015 transaksi investor
asing mencatatkan net sell sebesar Rp9,4
triliun. Kepemilikan asing (scriptless) pada
akhir triwulan IV-2015 adalah sebesar 63,79%,
meningkat dibandingkan dengan periode
triwulan sebelumnya.
12,0
Yield to Maturity (%)
2014
I
Net Buy (Sell) Asing (Rp Triliun) - RHS
10,0
TW III-2015 8,0
TW IV-2015
1 2 3 4 5
Spread (%)
Indikator
(Rata-rata
harian)
16,87
2009 2010 2011 2012 2013 2014
IHSG - RHS
Perkembangan Perdagangan Saham Oleh
Tabel I - 6 Pemodal Asing dan Domestik
dalam triliun rupiah
42,60
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
7
10
15
20
30
6,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
Secara umum kinerja pasar Obligasi menunjukan
apresiasi terlihat dari yield Obligasi Pemerintah
menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata
yield untuk seluruh tenor turun sebesar -78,5 bps.
Rata-rata yield tenor pendek, menengah, dan
panjang mengalami penurunan yang signifikan
masing-masing sebesar -62,2 bps, -81,0 bps, dan
-81,0 bps.
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
15
Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang dengan jumlah frekuensi pada periode laporan
Tabel I - 7 (Sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek)
sebanyak 162 kali dengan jumlah volume pada
triwulan ini mencapai Rp56,31 triliun dan nilai
OBLIGASI
Jenis Transaksi
REPO
transaksi Rp37 triliun.
KORPORASI SUN
TOTAL
Frekuensi
(kali)
Volume
(dalam
Triliun
Rupiah)
Nilai
(dalam
Triliun
Rupiah)
Triwulan
IV-2014
Triwulan
I-2015
Triwulan
II-2015
Triwulan
III-2015
Triwulan
IV-2015
Triwulan
IV-2014
Triwulan
I-2015
Triwulan
II-2015
Triwulan
III-2015
Triwulan
IV-2015
Triwulan
IV-2014
Triwulan
I-2015
Triwulan
II-2015
Triwulan
III-2015
Triwulan
IV-2015
6,956
51,527
58,483
189
6,117
43,750
49,867
169
5.958
47.069
53.027
134
5.115
36.686
41.801
174
5.089
42.317
47.406
162
52.79
818.96
871.75
45.02
52.20
978.01 1,030.21
37.72
47,22
893,75
940,97
29,62
47,48
787,52
835,00
37,04
40,76
740,66
781,42
56,31
52.40
826.03
878.43
40.82
51.57
1,023.28 1,074.84
34.86
46,77
900,49
947,27
27,96
47,27
772,14
819,41
33,85
40,44
705,20
745,65
37,00
1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
Tabel I - 8 Jumlah Perusahaan Efek
No
Berdasarkan Sistem Penerimaan Laporan
Transaksi Efek (PLTE) pada triwulan IV-2015,
transaksi Perdagangan Surat Utang (Obligasi
Pemerintah atau Korporasi) menunjukkan
penurunan pada volume dan nilai transaksi
apabila dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya yaitu masing-masing turun
sebesar -6,4% dan -9,0%. Di sisi lain, frekuensi
transaksi menunjukkan peningkatan sebesar
13,4%. Apabila dibandingkan secara year on
year (yoy), nilai frekuensi, volume dan nilai
transaksi perdagangan Surat Utang (Obligasi
Pemerintah atau Korporasi) menunjukkan
penurunan dimana masing-masing menurun
sebesar -18,9%, -10,4% dan -15,1%. Adapun
transaksi Repurchase Agreement yang dilaporkan
dalam PLTE menunjukkan adanya kenaikan
1
2
3
4
5
6
Jenis Izin Usaha
Perantara Pedagang Efek
Penjamin Emisi Efek
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek
Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi
Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek +
Manajer Investasi
Total
Jumlah
40
17
79
2
4
142
Sampai akhir periode laporan, jumlah Perusahaan
Efek di OJK sebanyak 142 Perusahaan Efek.
Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi
selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan
pembukaan sejumlah tujuh lokasi kantor dan
penutupan sejumlah tiga lokasi kantor. Dari
total 626 kantor cabang PE terdapat 625 kantor
cabang PE tersebar di seluruh Indonesia dan
satu kantor cabang PE di Singapura.
Tabel I - 9
Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
2015
2015
s.d Triwulan III s.d Triwulan IV
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat
622
626
Periode
Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai
dengan periode laporan OJK telah menerbitkan
izin orang perorangan sebanyak 122 izin Wakil
Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak
17 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)
sehingga jumlah pemegang izin mencapai
8.506 WPPE dan 1.976 WPEE.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
16
Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan
Tabel I - 10 Wakil Penjamin Emisi Efek
Triwulan I-2015
Triwulan II-2015
Jenis Dokumen
Dokumen Pemberian
Izin
yang Pemberian
Izin yang Masuk Izin
Masuk
WPPE
359
187
294
152
WPEE
18
7
34
22
Total
377
194
328
174
Triwulan III 2015
Triwulan IV 2015
Dokumen
Dokumen Pemberian yang
Pemberian
yang Masuk
Izin
Izin
Masuk
205
122
248
122
28
13
35
17
233
135
283
139
1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
Membaiknya kondisi ekonomi makro serta IHSG
memberikan dampak yang positif bagi kinerja
Reksa Dana, terlihat dari Nilai Aktiva Bersih
(NAB) Reksa Dana yang meningkat sebesar 8,2%
dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi
sebesar Rp271,9 triliun.
Peningkatan NAB terbesar yaitu sebesar Rp14,8
triliun, terjadi pada Reksa Dana Saham, diikuti
oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp3,8
triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar
Rp2,5 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar
Rp1,4 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar
Rp1,2triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,5
triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,2
triliun. Di sisi lain, Reksa Dana Pasar Uang
mengalami penurunan NAB sebesar Rp12,4
triliun yang terjadi dikarenakan terdapat tiga
Reksa Dana Pasar Uang yang bubar serta adanya
pencairan dana (redemption) dari para nasabah.
Hal tersebut tercermin dari jumlah UP Reksa
Dana Pasar Uang yang mengalami penurunan
sebesar 10,9% dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya.
Selama periode laporan, kinerja Reksa Dana
menunjukkan peningkatan dibandingkan
Total
Total
Pemberian Pemegang
izin Triwulan
Izin
IV-2015
583
59
642
8.506
1.976
10.482
dengan triwulan sebelumnya sehingga
mendorong investor untuk melakukan investasi
pada Reksa Dana, hal tersebut terlihat dengan
adanya net subscription sebesar Rp5,11 triliun.
Tabel I - 11 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
NAB Per JenisReksa
Dana
RD Pasar Uang
RD Pendapatan Tetap
RD Saham
RD campuran
RD Terproteksi
RD Indeks
ETF
RD Syariah *
Total
2015 (dalam triliun rupiah)
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
29,11
31,11
27,24
43,41
45,96
48,51
103,87
89,67
104,46
18,44
17,10
18,46
52,72
54,15
57,98
0,55
0,57
0,81
3,11
3,03
3,48
11,39
9,85
11,02
262,59
251,45
271,97
*) termasuk ETF indeks
Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas
(RDPT) mengalami kenaikan sebesar 12,1%
menjadi Rp19,8 triliun meskipun jumlah kontrak
RDPT justru mengalami penurunan sebesar
9,2% menjadi 69 RDPT yang terdiri dari 41
RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar
Rp14,2 triliun dan 28 RDPT proyek dengan dana
kelolaan sebesar Rp5,5 trilun.
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
17
Reksa Dana dan Produk
Tabel I - 12 Perkembangan
Investasi Lainnya
Tabel I - 13 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif
2014
2015
Jenis Produk
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan Triwulan
Investasi
IV
I
II
III
IV
Reksa Dana
Jumlah
895
929
986
1.021
1.091
Total NAB
241,46 256,14 262,59 251,45 271,97
RDPT
Jumlah
76
81
71
76
69
Total NAB
28,07 27,36 20,02 17,64
19,77
EBA
Jumlah
7
7
7
7
7
Nilai Sekuritisasi 3,49
3,26
3,01
2,80
2,59
EBA-SP
Jumlah
1
Nilai Sekuritisasi
0,20
DIRE
Jumlah
1
1
1
1
1
Total Nilai
0,44
0,44
0,44
0,44
0,53
KPD
Jumlah
274
277
280
278
281
Total Nilai
144,26 145,05 131,08 119,63 130,36
Jenis Reksa Dana
Reksa Dana Saham
Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Terproteksi
Reksa Dana ETF-Saham
Reksa Dana Indeks
Reksa Dana Syariah Saham
Reksa Dana Syariah Pasar Uang
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap
Reksa Dana Syariah Terproteksi
Total
*) Dalam triliun Rupiah
Selama periode laporan, OJK menerbitkan
satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP)
dengan nilai Rp200 miliar. Selain itu, OJK tidak
menerbitkan izin baru untuk Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan KIK
Dana Investasi Real Estate (DIRE), sehingga KIK
EBA masih tetap berjumlah tujuh KIK dengan
dana kelolaan sebesar Rp2,6 triliun atau
menurun sebesar 7,5% dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut
dikarenakan adanya hutang (KPR) yang menjadi
sekuritisasi dalam KIK EBA telah jatuh tempo.
KIK DIRE tetap berjumlah satu KIK dengan dana
kelolaan sebesar Rp0,53 triliun atau meningkat
sebesar 20,45% dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya.
Pada periode laporan, nilai dan jumlah
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami
peningkatan, masing-masing sebesar 8,9%
menjadi Rp130,4 triliun dan sebesar 1,1%
menjadi 281 kontrak.
Jumlah Surat Efektif
46
14
19
37
177
1
1
8
6
4
2
315
Selain itu, OJK juga telah menerbitkan 315 Surat
Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana
yang unit penyertaannya ditawarkan melalui
penawaran umum.
OJK juga menerbitkan 119 surat pembubaran
Reksa Dana yang terdiri dari 118 Reksa Dana
Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah.
Rincian pembubaran Reksa Dana tersebut
terdiri dari 90 Reksa Dana Terproteksi yang telah
jatuh tempo; empat Reksa Dana Pasar Uang dan
satu Reksa Dana Campuran yang dibubarkan
karena tidak dapat memenuhi minimum dana
kelolaan sebesar 25 Miliar; empat Reksa Dana
Saham, satu Reksa Dana Campuran, dan satu
Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dibubarkan
atas dasar kesepakatan MI dan BK; tujuh Reksa
Dana Pendapatan Tetap, enam Reksa Dana
Campuran, dan dua Reksa Dana Saham, dan
satu Reksa Dana Pasar Uang yang dibubarkan
karena NAB kurang dari 25 Miliar selama 90 hari
bursa berturut-turut; satu Reksa Dana Campuran
yang dibubarkan berdasarkan perintah dari OJK;
dan satu Reksa Dana Syariah yang dibubarkan
yaitu Reksa Dana Syariah-saham dikarenakan
NAB kurang dari 25 Miliar selama 90 hari bursa
berturut-turut.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
18
di Industri Pengelolaan Investasi yang
Tabel I - 14 Pelaku
Memperoleh Izin
Pelaku
INDIVIDU
2014
2015
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
IV
I
II
III
IV
Wakil Manajer
2.604
Investasi (WMI)
Wakil Agen Penjual
Efek Reksa Dana
21.484
(WAPERD)
Penasehat Investasi
5
(PI)
Institusi
Manajer Investasi
78
(MI)
Agen Penjual
Efek Reksa Dana
23
(APERD)
Penasehat Investasi
2
(PI)
2.654
2.742
2.776
2.811
22.588 18.399 18.987 19.788
5
5
4
4
80
82
82
83
23
24
25
26
2
2
2
2
yang Melakukan Penawaran Umum
Tabel I - 15 Perusahaan
Perdana Saham
No.
1
2
Terkait dengan jumlah pelaku instistusi
Pengelolaan Investasi, selama periode laporan,
OJK memberikan satu izin MI dan satu izin
APERD, sehingga jumlah MI dan APERD masingmasing mengalami peningkatan sebesar 1,2%
dan 4%. Pelaku individu industri Pengelolaan
Investasi juga mengalami peningkatan pada
WMI dan WAPERD masing-masing sebesar 1,3%
dan 4,2%. Selain itu, selama periode laporan ini
OJK tidak memberikan izin maupun pencabutan
izin PI individu sehingga jumlah PI Individu tidak
mengalami perubahan.
1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
Selama periode laporan, jumlah Penawaran
Umum mengalami kenaikan dibanding triwulan
sebelumnya dimana terdapat 27 Penawaran
Umum, yaitu enam Perusahaan yang melakukan
Penawaran Umum perdana saham, enam
Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum
terbatas dan 15 Perusahaan yang melakukan
Penawaran Umum berkelanjutan obligasi (PUB
Obligasi), dengan nilai emisi mencapai Rp
41,22 triliun atau naik sebesar 397% dibanding
triwulan sebelumnya.
A.
pendaftar­an dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham, dimana enam Perusahaan telah
mendapat surat efektif dari OJK, tiga Perusahaan
melakukan penundaan Penawaran Umum dan
tiga Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi
dari enam Perusahaan sebesar Rp2,3 triliun.
Penawaran Umum Perdana Saham
Selama triwulan IV-2015, terdapat 12
Perusahaan yang mengajukan pernyataan
3
4
5
6
B.
Emiten/Perusahaan
Publik
PT Mitra Komunikasi
Nusantara Tbk
PT Dua Putra Utama
Makmur Tbk
PT Ateliers Mecaniques
D'Indonesie Tbk
PT Indonesia Pondasi
Raya Tbk
PT Kino Indonesia Tbk
PT Bank Artos Indonesia
Tbk
TOTAL
Tanggal
Efektif
Nilai Emisi
16-Okt-2015
Rp40.000.000.000
26-Nop-2015
Rp921.250.000.000
26-Nop-2015
Rp30.720.000.000
30-Nop-2015
Rp387.840.000.000
3-Des-2015
Rp868.571.700.000
29-Des-2015
Rp31.845.000.000
Rp2.280.226.700.000
Penawaran Umum Terbatas
(Right Issue)
Pada triwulan IV-2015, terdapat sembilan
Perusahaan yang menyampaikan pernyataan
pendaftaran dalam rangka Penawaran
Umum Terbatas, dimana enam Perusahaan
telah mendapatkan Efektif dari OJK dan tiga
Perusaha­
an masih dalam proses. Total nilai
emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau
right issue adalah sebesar Rp28,0 triliun.
yang Melakukan Penawaran Umum
Tabel I - 16 Perusahaan
Terbatas
No.
1
2
3
4
5
6
Emiten/Perusahaan
Publik
PT Aneka Tambang
(Persero) Tbk
PT Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk
PT Malindo Feedmill
Tbk
PT Bank Agris Tbk
PT Bank Capital
Indonesia Tbk
PT Bank Windu Kentjana
International Tbk
TOTAL
Tanggal
Efektif
Nilai Emisi
6-Okt-2015
Rp5.376.645.145.725
9-Okt-2015
Rp20.768.676.852.000
23-Okt-2015
Rp537.300.000.000
4-Des-2015
Rp127.065.567.000
18-Des-2015
Rp79.260.676.104
22-Des-2015
Rp1.126.053.993.800
Rp28.015.002.234.629
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
19
Tabel I - 17 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
Penawaran Umum Obligasi
No
Emiten/Perusahaan Publik
1 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
2
Barat
3 PT Bank Capital Indonesia Tbk
Subtotal
PUB Obligasi Tahap I
No
Emiten/Perusahaan Publik
1 PT BII Finance Center
2 PT XL Axiata Tbk
3 PT Summarecon Agung Tbk
4 PT Mandiri Tunas Finance
5 PT Bima Multi Finance
Subtotal
PUB Obligasi Tahap II dst
No
Emiten/Perusahaan Publik
1 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2 PT Toyota Astra Financial Services
3 PT Indomobil Finance Indonesia
4 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
5 PT Indosat Tbk
6 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
7 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Subtotal
Total
C.
Jenis Obligasi
Tanggal Efektif
Obligasi Subordinasi I 11-Des-2015
Obligasi VII dan Sukuk
30-Des-2015
Mudharabah II
Obligasi Subordinasi II 31-Des-2015
Masa Penawaran
-
Nilai Emisi
Rp500.000.000.000
-
Rp600.000.000.000
-
Rp250.000.000.000
Rp1.350.000.000.000
Jenis Obligasi
PUB Obligasi I
PUB Sukuk Ijarah I
PUB Obligasi II
PUB Obligasi II
PUB Obligasi I
Tanggal Efektif
4-Nov-2015
23-Nov--2015
4-Des-2015
11-Des-2015
16-Des-2015
Masa Penawaran
-
Nilai Emisi
Rp500.000.000.000
Rp1.500.000.000.000
Rp500.000.000.000
Rp600.000.000.000
Rp150.000.000.000
Rp3.250.000.000.000
Jenis Obligasi
PUB Obligasi I Tahap II
PUB Obligasi I Tahap III
PUB Obligasi II Tahap II
PUB Obligasi III Tahap II
PUB Obligasi I Tahap III
PUB Obligasi I Tahap IV
PUB Obligasi III Tahap III
Tanggal Efektif
10-Nov-2014
6-Feb-2014
15-April-2015
30-Jun-2015
4-Des-2015
17-Jun-2015
30-Jun-2015
Masa Penawaran
12-Okt-2015
2-3 Nov 2015
3-Nov-2015
12-13 Nov 2015
4-Dec-2015
15-17 Des 2015
17-18 Des 2015
Nilai Emisi
Rp1.500.000.000.000
Rp1.668.000.000.000
Rp590.000.000.000
Rp472.000.000.000
Rp900.000.000.000
Rp600.000.000.000
Rp600.000.000.000
Rp6.330.000.000.000
Rp10.930.000.000.000
Penawaran Umum Efek Bersifat
Hutang
Pada periode laporan, terdapat tiga Perusahaan
yang melakukan Penawaran Umum Obligasi/
Sukuk. Selain itu, terdapat lima Perusahaan yang
melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan tujuh
perusahaan yang melakukan PUB Obligasi
Tahap II dan seterusnya. Pada periode ini, jumlah
Penawaran Umum Obligasi/Sukuk mengalami
kenaikan nilai emisi menjadi sebesar Rp10,93
triliun.
D.
1,2% atau sekitar Rp489 miliar untuk penyertaan
pada Perusahaan lain/anak Perusahaan, 0,5%
atau sekitar Rp214 miliar untuk akuisisi, 1,9%
atau sekitar Rp744 miliar untuk restrukturisasi
utang dan sisanya 2,3% atau sekitar Rp932 miliar
untuk tujuan lainnya.
Grafik I - 20 Laporan Penggunaan Dana
Laporan Rencana Penggunaan Dana Emiten
dan Perusahaan Publik Triwulan IV - 2015
Modal Kerja
(84,53%)
Laporan Penggunaan Dana
Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan
di triwulan IV-2015, persentase terbesar
penggunaan dana adalah untuk modal kerja
sebanyak 84,5% atau sekitar Rp33,9 triliun.
Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah
9,5% atau sekitar Rp3,8 triliun untuk ekspansi,
Ekspansi
(9,54%)
Restrukturisasi
Hutang
(1,84%)
Penyertaan pada Perusahaan
Lain/Anak Perusahaan
(1,22%)
Tujuan Lainnya
(2,32%)
Akuisisi (0,53)%
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
20
1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
A.
Lembaga Penunjang Pasar Modal
Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan
Lembaga yang memberikan jasa pada satu
pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya
di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi
Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan
Pemeringkat Efek. Selama triwulan IV-2015, OJK
menerbitkan satu SK Pencabutan Izin Usaha
sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek. Jumlah
Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat
di OJK sebagai berikut:
Tabel I - 18 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
2015
Triwulan Triwulan
III
IV
Biro Administrasi Efek 11
11
Bank Kustodian
22
22
Wali Amanat
11
11
Pemeringkat Efek
3
2
Lembaga
Penunjang
Jenis
Surat Perizinan
Surat Persetujuan
Surat Tanda Terdaftar
Surat Perizinan
Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE,
pangsa pasar BAE masih didominasi oleh PT. Datindo
Entrycom yang mencapai 18,25%, PT. Sinartama
Gunita sebanyak 16,76%, PT. Adimitra Jasa Korpora
sebanyak 16,57% dari keseluruhan klien yang
menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan
jumlah klien paling sedikit adalah Bima Registra
sebanyak 0,19%, PT. BSR Indonesia sebanyak 3,91%,
dan PT. Sharestar Indonesia sebanyak 4,84%.
C.
Pemeringkat Efek
Sampai dengan triwulan IV-2015, total perusahaan
yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek
sebanyak 126 Perusahaan yang sebelumnya 131
perusahaan per triwulan III-2015. Pangsa pasar
berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat
masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT PEFINDO
sebanyak 46 perusahaan yang sebelumnya 53
perusahaan per triwulan III 2015. Selanjutnya PT Fitch
Ratings Indonesia sebanyak 80 perusahaan yang
sebelumnya 78 perusahaan per triwulan III 2015.
Berikut market share company rating (%) berdasarkan
jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan
Pemeringkat Efek triwulan IV-2015:
Pangsa Pasar Company Rating
Grafik I - 22 Triwulan IV-2015
B.
Biro Administrasi Efek (BAE)
Fitch Ratings
(63,49%)
Grafik I - 21 Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien
PT. EDI Indonesia
6,70%
PT. BSR Indonesia
3,91%
PT. Ficomido
Buana Registrar
8,57%
PEFINDO
(36,51%)
PT. Raya Saham
Registra
10,99%
PT. Blue
Chip
Mulia
5,77%
PT. Sirca Datapro
Perdana
7,45%
PT. Datindo
Entrycom
18,25%
PT. Sharestar
Indonesia
4,84%
PT. Sinartama
Gunita
16,76%
PT. Adimitra Jasa
Korpora 16,57%
PT. Bima Registra
0,19%
Dari 126 Perusahaan yang diperingkat oleh
Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 124
Perusahaan masuk kategori Investment Grade dan
sebanyak dua Perusahaan masuk dalam kategori
Non Investment Grade.
Berikut data lengkap komposisi peringkat
perusahaan yang masuk kategori Investment Grade
dan Non Investment Grade per triwulan IV-2015:
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
21
Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan
Tabel I - 19 yang Masuk Kategori Investment Grade Dan
Non Investment Grade
Pemeringkat Efek
PEFINDO
Fitch Ratings
Indonesia
Total
D.
Investment Grade
Non Investment Grade
(Perusahaan)
(Perusahaan)
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
III-2015
IV-2015 III-2015 IV-2015
53
45
0
1
77
79
1
1
130
124
1
2
Profesi Penunjang Pasar Modal
Dalam periode laporan OJK telah menerbitkan
11 Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan,
lima STTD untuk Konsultan Hukum, empat
STTD untuk Penilai dan satu STTD untuk
Notaris. Berikut merupakan hasil pemetaan
profesi Penunjang Pasar Modal:
Perkembangan Profesi Penunjang
Tabel I - 20 Pasar Modal
Profesi
Akuntan
Penilai
Konsultan Hukum
Notaris
Aktif
548
176
722
1.543
Tidak Aktif Tetap
207
16
45
239
Total
755
192
767
1.782
Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi
Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan
IV-2015 bekerjasama dengan asosiasi telah
menyelenggarakan enam Pendidikan Profesi
Lanjutan (PPL) dan lima kali workshop antara lain:
1. IAPI telah menyelenggarakan PPL sebanyak
dua kali dengan tema sebagai berikut:
• “Lokakarya FAPM Overview Penerapan
Peraturan Nomor VIII.G.17 pada
Perusahaan Efek serta Current Issues
Penerapan PSAK 68 (Pengukuran NIlai
Wajar)” (5 SKP);
• “Year End Reminder 2015 dalam
Penyelesaian Audit dan Penyusunan
Laporan Auditor Independen” (5 SKP).
2. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM) telah menyelenggarakan PPL
sebanyak dua kali, yaitu:
• “PKPU atas Emiten atau Perusahaan
Publik”;
• “Praktek dan Perkembangan Pasar
Modal Internasional: Suatu Up Date”.
3.Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat
Profesi Penilai Indonesia (FPPM - MAPPI)
menyelenggarakan dua kali PPL (5 SKP) untuk
Penilai dengan tema yaitu:
• Peraturan OJK No. IX.D.4;
• Update Temuan Hasil Penelaahan pada
Laporan Penilaian Properti dan Laporan
Penilaian Bisnis.
4. FPPM - MAPPI menyelenggarakan lima kali
workshop (20 SKP) dengan tema sebagai berikut:
• Business Feasibility Study
• Penilaian Komersial Properti (Mix Used)
dan Penilaian Partial hubungannya dengan
Peraturan OJK VIII. C.4
• Penilaian Perkebunan dalam rangka VIII.G.7
• Fairness Opinion
• Penilaian Personal Properti (Mesin &
Peralatan)
1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama
triwulan IV-2015 bergerak positif. Total aset IKNB
naik 3,8% menjadi Rp1.636,6 triliun. Sektor IKNB
yang mengalami peningkatan yaitu Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Khusus.
Tabel I - 21 Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)
No
1
2
3
4
5
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
Perasuransian 755,44 787,56 777,29 765,69 803,72
Konvensional
Dana Pensiun 187,52 195,28 198,78 192,72 206,59
Lembaga
443,74 446,07 453,99 469,90 472,94
Pembiayaan
Lembaga Jasa 116,38 127,65 133,05 142,46 147,29
Keuangan
Khusus
Industri Jasa
5,42
5,42
6,04
6,04
6,04
Penunjang
IKNB *)
Total Aset 1.508,50 1.561,98 1.569,15 1.576,80 1.636,57
Industri
*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester I 2015
Pelaku usaha pada industri Lembaga Pembiayaan
merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar
yaitu sebanyak 266, diikuti oleh Dana Pensiun,
industri Jasa Penunjang IKNB, Perasuransian, serta
Lembaga Jasa Keuangan Khusus.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
22
1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
Komposisi Jumlah Pelaku IKNB
Grafik I - 23 Triwulan III-2015
Lembaga Jasa
Keuangan Khusus
22 (2,41%)
Perasuransian
Konvensional
137
(14,96%)
Industri Jasa
Penunjang IKNB
231
(25,22%)
Lembaga
Pembiayaan
266
(29,04%)
Dana Pensiun
260
(28,38%)
Sampai akhir periode laporan, aset industri
­Perasuransian mengalami pertumbuhan ­sebesar
5% menjadi Rp803,7 triliun. Hal ini ­disebabkan
kenaikan nilai investasi karena iklim pasar ­modal
yang membaik dan kondusif dibanding ­triwulan
sebelumnya. Jumlah investasi a­ suransi ­mengalami
kenaikan sebesar 5,4% menjadi Rp641,3 triliun.
Dari sisi kinerja asuransi, premi bruto asuransi dan
klaim bruto ­meningkat ­masing-masing sebesar
27,5% dan 37,2% ­menjadi Rp261,1 triliun dan
Rp179,8 triliun. Komposisi premi bruto industri
Perasuransian didominasi Asuransi Jiwa sebesar
39,2%, diikuti oleh Asuransi Sosial sebesar 34,5%,
Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,1%,
dan Asuransi Wajib sebesar 4,2%.
Indikator Perusahaan Perasuransian
Tabel I - 22 Konvensional
No.
Jenis Indikator
1 Total Aset
Asuransi Jiwa
Asuransi Umum dan Reasuransi
Asuransi Wajiba
Asuransi Sosialb
Jumlah
2 Total Investasi Asuransi Jiwa
Asuransi Umum dan Reasuransi
Asuransi Wajiba
Asuransi Sosialb
Jumlah
3 Total Premi Bruto Asuransi Jiwa
Asuransi Umum dan Reasuransi
Asuransi Wajiba
Asuransi Sosialb
Jumlah
4 Total Klaim Bruto Asuransi Jiwa
Asuransi Umum dan Reasuransi
Asuransi Wajiba
Asuransi Sosialb
Jumlah
5 Total Liabilitas Asuransi Jiwa
Asuransi Umum dan Reasuransi
Asuransi Wajiba
Asuransi Sosialb
Jumlah
Triwulan IV 2014
dalam Triliun Rupiah
Triwulan I 2015
Triwulan II 2015 Triwulan III 2015 Triwulan IV 2015
323,15
117,68
102,14
212,47
755,44
336,96
122,76
108,52
219,32
787,56
328,00
127,26
104,38
217,65
777,29
316,41
129,49
103,15
216,63
765,69
329,68
132,56
107,86
233,61
803,72
278,61
59,91
72,59
199,02
610,13
288,90
63,89
77,90
205,30
635,99
280,18
63,16
74,03
204,59
621,96
268,15
64,44
72,76
203,32
608,67
283,20
66,15
76,62
215,33
641,29
79,13
55,73
10,23
69,33
214,42
22,14
13,61
2,50
18,80
57,05
51,61
30,49
5,15
40,25
127,50
78,83
45,52
8,14
72,32
204,82
102,42
57,61
11,02
90,03
261,09
46,32
24,25
6,59
56,66
133,82
15,03
8,06
1,54
17,36
41,99
33,45
15,85
3,19
35,17
87,66
49,95
22,72
4,92
53,56
131,14
66,02
32,51
6,36
74,99
179,88
253,08
75,48
78,90
28,29
435,75
264,45
77,56
84,00
29,67
455,68
257,92
81,62
85,40
30,10
455,04
250,01
83,01
87,59
29,62
450,22
258,04
82,54
89,54
30,03
460,15
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
23
Pada periode laporan terdapat satu perusahaan
yang memperoleh izin usaha sehingga jumlah
perusahaan asuransi dan reasuransi berjumlah
137 perusahaan. Rincian jumlah industri asuransi
sampai dengan triwulan IV-2015 adalah sebagai
berikut:
Tabel I - 24 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun
(dalam Triliun Rupiah)
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015
DPPK-PPMP
131,68 136,54 135,33 128,60
Growth 2,91% 3,69% -0,88% -4,98%
Jenis Program
DPPK-PPIP
Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian
Tabel I - 23 Konvensional
Growth 5,78%
Perusahaan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
No Perasuransian
IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
1 Asuransi Jiwa
a. BUMN
1
1
1
1
1
b. Swasta
29
27
27
27
27
Nasional
c. Patungan
20
22
22
22
22
Sub Total
50
50
50
50
50
2 Asuransi Kerugian
a. BUMN
3
3
3
3
3
b. Swasta
61
61
59
58
58
Nasional
c. Patungan
17
17
17
15
15
Sub Total
81
81
79
76
76
3 Reasuransi
5
5
5
5
6
Penyelenggara
4 Program
2
2
2
2
2
Asuransi Sosial
Penyelenggara
5
3
3
3
3
3
Asuransi Wajib
Total Asuransi
dan Reasuransi
141
141
139
136
20,15
137
1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
Perkembangan industri Dana Pensiun s­elama
periode laporan mengalami peningkatan
­
­tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan
investasi dana pensiun. Sampai akhir periode
laporan, aset Dana Pensiun meningkat sebesar
7,2% menjadi Rp206,6 trilliun. Peningkatan aset
ini sejalan ­
dengan peningkatan nilai investasi
sebesar Rp199,1 trilliun, atau naik 7,4% persen.
Peningkatan aset dan investasi ini tidak t­erlepas
dari membaiknya perekonomian nasional.
DPLK
35,69
Growth 5,95%
TOTAL ASET
187,67
(trilliun Rupiah)
Growth 3,86%
21,17
5,02%
Triwulan
IV-2015
136,45
6,11%
20,84 22,12
21,46
1,40% -2,89% 6,12%
37,58
43,28 48,03
41,98
5,30% 11,71% 3,10% 10,97%
195,28 198,78
4,06%
1,79%
192,72 206,59
-3,05%
7,20%
Tabel I - 25 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun
(dalam Triliun Rupiah)
Triwulan
I-2014
DPPK-PPMP
125,63
Growth 2,94%
DPPK-PPIP
19,64
Growth 5,21%
DPLK
35,11
Growth 6,00%
TOTAL
INVESTASI
180,38
(trilliun rupiah)
Growth 3,77%
Jenis Program
Triwulan
I-2015
129,93
3,42%
20,71
5,46%
36,93
5,18%
Triwulan
II-2015
129,05
-0,68%
21,05
1,66%
40,48
9,63%
Triwulan
III-2015
122,26
-5,26%
20,40
-3,07%
42,62
5,29%
Triwulan
IV-2015
130,02
6,34%
21,69
6,30%
47,36
11,12%
187,57
190,59
185,28
199,06
3,99%
1,61%
-2,78%
7,44%
Distribusi Investasi Industri Dana
Grafik I - 24 Pensiun Per Triwulan IV-2015
DPLK
(23,79%)
DPPK-PPIP
(10,89%)
DPPK-PPMP
(65,31%)
Di antara jenis investasi yang diperkenankan pada
Dana Pensiun, terdapat empat jenis invetasi yang
mendominasi yaitu Deposito Berjangka, Obligasi,
Surat Berharga Negara, dan Saham. Berikut detail
portofio investasi Dana Pensiun :
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
24
Tabel I - 26 Portofolio Investasi Dana Pensiun
(dalam Triliun Rupiah)
Jenis Aset
No.
Investasi
1 Surat
Berharga
Negara
2 Tabungan
3 Deposito on
Call
4 Deposito
Berjangka
5 Sertifikat
Deposito
6 Saham
7 Obligasi
8 Sukuk
9 Reksa Dana
10 KIK EBA
11 Unit
Penyertaan
Dana
Investasi
Real Estat
berbentuk KIK
12 Penempatan
Langsung
pada Saham
13 Tanah
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
30,45
31,24
31,48
32,48
35,60
0,14
0,27
0,14
0,22
0,15
1,40
1,11
2,38
0,99
1,55
52,99
55,93
55,58
54,97
59,60
0,00
0,00
0,03
0,03
0,03
28,88
29,75
28,54
24,09
27,17
38,46
39,04
40,54
41,57
42,92
1,09
1,15
1,54
1,61
1,78
11,29
12,08
12,68
11,71
13,01
0,25
0,28
0,22
0,20
0,20
0,04
0,04
0,12
0,14
0,15
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Pembiayaan merupakan badan
usaha yang menyelenggarakan kegiatan
usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan
barang dan/atau jasa. Perkembangan industri
perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan
IV 2015 sebagai berikut:
A.
Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
Perusahaan Pembiayaan
Sampai dengan periode laporan, total aset
Perusahaan Pembiayaan menurun sebesar 4,1%
dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekuitas
dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan menurun
masing-masing sebesar 0,5% dan 5,2%.
Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Grafik I - 25 Perusahaan Pembiayaan
(dalam Triliun Rupiah)
6,20
6,72
6,71
6,80
6,65
2,62
2,80
2,96
2,65
3,33
14 Bangunan
1,15
1,26
1,43
1,48
1,55
15 Tanah dan
Bangunan
5,41
5,89
6,23
6,32
5,36
450,00 420,44
425,32
429,85
400,00
334,47
337,96
350,00
333,03
300,00
250,00
200,00
150,00
90,85
91,89
87,41
100,00
50,00
Selanjutnya, jumlah Dana Pensiun sampai
dengan periode laporan adalah sebagai berikut:
Triwulan IV Triwulan I
2014
2015
Aset
444,27
425,72
347,74
96,53
329,70
96,01
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2015
2015
2015
Liabilitas
Ekuitas
Tabel I - 27 Jumlah Dana Pensiun
(dalam Triliun Rupiah)
Jenis Dana Triwulan IV Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
Pensiun
2014
I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
DPPK PPMP
195
194
192
192
190
DPPK PPIP
47
47
48
47
45
DPLK
25
25
25
25
25
JUMLAH
267
266
265
264
260
Sampai dengan periode laporan, terdapat
empat pembubaran Dana Pensiun sehingga
jumlahnya menjadi 260 Dana Pensiun.
B.
Jumlah dan Pangsa Pasar
Perusahaan Pembiayaan
Pada triwulan IV-2015, terdapat satu
perusahaan yang telah mendapatkan izin baru
sehingga jumlahnya menjadi 203 perusahaan.
Berdasarkan total aset, 74 Perusahaan
Pembiayaan menguasai aset sebesar 92% dan
sisanya sebanyak 129 Perusahaan Pembiayaan
hanya menguasai aset industri sebesar 8%.
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
25
C.
Piutang Perusahaan Pembiayaan
Komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh
pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha
masing-masing sebesar 68% dan 29%. Kegiatan
industri Perusahaan Pembiayaan mengalami
penurunan, hal ini ditunjukkan dengan
menurunnya piutang pembiayaan sebesar
Rp8,3 triliun atau turun 2,2% (qtq). Penurunan
piutang pembiayaan tersebut mengakibatkan
penurunan total aset Perusahaan Pembiayaan
yang turun sebesar 4,1% atau turun Rp18,5
triliun. Adapun penyebab terbesar turunnya
jumlah piutang pembiayaan disebabkan
adanya penurunan jumlah piutang dari jenis
kegiatan sewa guna usaha yang turun sebesar
Rp9,6 triliun atau turun 8,4% dan piutang jenis
kegiatan pembiayaan konsumen yang turun
sebesar Rp0,8 triliun atau turun 0,3%. Sektor
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi
merupakan penyumbang terbesar penurunan
jumlah piutang Sewa Guna Usaha, dimana
piutang Sewa Guna Usaha pada sektor tersebut
turun sebesar 24,21% atau menjadi Rp11,48
triliun. Penurunan jumlah piutang pembiayaan
sewa guna usaha tersebut seiring juga dengan
menurunnya jumlah kontrak pembiayaan
dari 224.535 kontrak menjadi 213.640 kontrak
Grafik I - 26 Piutang Perusahaan Pembiayaan
(dalam Triliun Rupiah)
400,000
369,80
366,20
369,90
371,55
363,27
350,000
300,000
250,000
245,81
249,23
246,14
246,21
247,06
200,000
150,000
110,95
114,22
100,000
50,000
0
9,42
0,03
9,41
0,04
Triwulan IV Triwulan I
2014
2015
115,02
110,90
9,72
0,05
105,37
10,25
0,07
0,10
10,75
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2015
2015
2015
Pembiayaan Konsumen
Sewa Guna Usaha
Kartu Kredit
Anjak Piutang
Piutang Pembiayaan
Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah
atau turun 4,85%. Namun demikian, penurunan
jumlah piutang tersebut tidak menyebabkan
rasio FAR (Financing Asset Ratio) menurun. Rasio
FAR (Financing Asset Ratio) justru mengalami
kenaikan menjadi 85,3%.
D.
Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan
Laba bersih industri perusahaan pembiayaan
mengalami kenaikan sebesar 27,2% menjadi
Rp10,6 triliun bila dibandingkan triwulan
sebelumnya.
E.
Jenis Valuta Pinjaman
Jumlah pinjaman yang diterima industri
pembiayaan sebesar Rp245 triliun dengan
komposisi 61,0% berdenominasi Rupiah, diikuti
US Dollar 27,6% dan Yen Jepang 11,3%. Untuk
melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar
valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi
mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung
nilai (hedging).
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan
Modal
Ventura
merupakan
perusahaan pembiayaan yang menyelenggara­
kan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/pe­
nyertaan modal ke dalam suatu perusahaan
yang menerima bantuan pembiayaan (usaha
kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu
tertentu dalam bentuk penyertaan saham,
penyertaan melalui pembelian obligasi konversi,
dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian
atas hasil usaha. Perkembangan industri
perusahaan modal ventura untuk periode
triwulan IV-2015 sebagai berikut:
A.
Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
Perusahaan Modal Ventura
Total aset, dan liabilitas Perusahaan Modal
Ventura masing-masing mengalami penurunan
sebesar 1,5% dan 5,1% menjadi Rp8,9 triliun
dan Rp4,9 triliun. Ekuitas Perusahaan Modal
Ventura mengalami peningkatan 3,4% menjadi
Rp4,0 triliun bila dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
26
Grafik I - 27 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Grafik I - 28 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
(dalam Triliun Rupiah)
(dalam Triliun Rupiah)
10.0
9.00
9,0
9,0
8,7
9,0
8,00
8,89
7,00
8.00
5.00
4.00
5,00
5,3
5,1
4,9
3,7
3,7
5,2
3,8
4,97
3,9
4,06
2.00
1,00
1.00
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2014
2015
2015
2015
2015
Aset
Liabiulitas
Ekuitas
Jumlah Perusahaan Modal Ventura
Pada periode laporan, OJK mencabut dua izin
usaha Perusahaan Modal Ventura. Selain itu,
OJK juga memberikan izin usaha baru kepada
enam perusahaan, sehingga jumlah Perusahaan
Modal Ventura Konvensional menjadi 61
perusahaan.
C.Pembiayaan/Penyertaan
Perusahaan Modal Ventura
Selama periode laporan, total pembiayaan/
penyertaan Perusahaan Modal Ventura naik
0,3% menjadi Rp6,8 triliun bila dibandingkan
dengan periode sebelumnya. Pembiayaan/
penyertaan dengan skema pembagian hasil
usaha selama periode laporan memiliki pangsa
sebesar 74,2% dengan nilai Rp5,1 triliun
D.
Rasio Keuangan
Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur
dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban
Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO),
rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), Return
on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Rasio
keuangan tersebut masing-masing adalah
5,10
6,87
6,89
5,10
5,11
3,00
2,00
B.
4,61
4,84
6,90
4,00
3.00
-
6,63
6,00
7.00
6.00
6,59
1,29
0,69
1,29
0,69
1,08
0,71
0,97
1,34
0,79
0,43
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2014
2015
2015
2015
2015
Pembiayaan Bagi Hasil
Obligasi Konversi
Penyertaan Saham
Pembiayaan Modal Ventura
93,2%, 76,7%, 2,5%, dan 5,5%. Penurunan BOPO
dari 95% menjadi 93,2% disebabkan naiknya
pendapatan operasional sebesar 38,6% menjadi
Rp1 triliun. Beban operasional juga mengalami
peningkatan sebesar 36% menjadi Rp1 triliun.
Kenaikan IFAR dari 75,3% menjadi 76,7%
disebabkan jumlah pembiayaan/penyertaan
yang naik 0,3% menjadi Rp6,8 triliun bila
dibanding dengan jumlah aset yang turun
sebesar 1,5% menjadi Rp8,9 triliun. Menurunnya
ROA dari 2,97% menjadi 2,5% seiring dengan
pertumbuhan laba sebesar 11% menjadi Rp225
miliar dibanding dengan jumlah aset yang turun
sebesar 1,5% menjadi Rp8,9 triliun. Sementara
itu, menurunnya ROE dari 6,9% menjadi 5,55%
seiring dengan pertumbuhan laba sebesar 11%
menjadi Rp225 miliar dibandingkan dengan
kenaikan ekuitas sebesar 3,4% menjadi Rp4
triliun.
E.
Sumber Pendanaan
Selain menggunakan modal sendiri, untuk
membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan
Modal Ventura menerima pinjaman dari
bank atau badan usaha lainnya dengan total
pinjaman pada triwulan IV-2015 adalah sebesar
Rp3,41 triliun lebih rendah dibandingkan
triwulan sebelumnya.
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
27
Grafik I - 29 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura
Grafik I - 30 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas
(dalam Triliun Rupiah)
(dalam Triliun Rupiah)
4,50
4,00
4,03
3,48
3,50
3,63
3,59
3,24
3,00
2,50
2,56
2,04
2,00
1,50
0,72
1,00 0,75
-
0,69
0,75
2,02
0,81
0,79
2,07
1,89
0,74
0,78
45,00
38,24
40,00
35,00
30,00
27,64
25,00
16,51
20,00
15,23
14,33
10,59
15,00 13,92
9,34
8,15
7,206,72 7,53
7,17
10,00
7,08
6,80
5,00
0
Triwulan IV Triwulan I
2014
2015
Aset
0,67
0,69
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2014
2015
2015
2015
2015
Bank
Badan Usaha Lainnya
IKNB
Jumlah Pinjaman
1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah
badan usaha yang didirikan khusus untuk
­­­melakukan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
­­­
Terdapat
dua
Perusahaan
Pembiayaan
Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure
Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur
(SMI) dengan total aset Rp38,24 triliun dan total
liabilitas Rp10,59 triliun. Total aset mengalami
peningkatan ­
se­
besar 131,55% menjadi
Rp38,24 triliun ­­­­di­ban­ding­kan dengan triwulan
sebelumnya. Apa­
bila dibandingkan dengan
akhir 2014 total aset mening­kat sebesar 174,7%.
Peningkatan ter­sebut seiring dengan program
pemerintah dalam mendukung percepatan
pertumbuhan pem­­
bangunan pada sektor
infrastruktur.
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2015
2015
2015
Ekuitas
Liabilitas
1.4.6 Perkembangan Industri Jasa
Keuangan Khusus
Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi
Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiaya­an
Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero),
dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan
tersebut didirikan untuk mengemban tujuan
khusus yakni membantu mensukseskan
program-program pemerintah dalam rangka
me­ningkat­kan
kapasitas
perekonomian
nasional. Total Aset LJKK naik 3,3% menjadi
Rp147,3 triliun.
Grafik I - 31 Pertumbuhan Aset LJKK
(dalam Triliun Rupiah)
116,38
127,65
Triwulan IV Triwulan I
2014
2015
133,05
142,46
147,29
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2015
2015
2015
Aset LJKK
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
28
A.
Perusahaan Penjaminan
B.
Perusahaan Penjaminan didirikan untuk
mendorong program pemerintah melalui
­
peningkatan kemampuan akses UMKM
­
terhadap perbankan melalui penjaminan
kredit. Pada periode triwulan IV-2015, total aset
perusahaan penjaminan naik 10,8% menjadi
Rp12,7 triliun.
Grafik I - 32 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia
Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatan
kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI
naik 2,2% menjadi Rp85,30 triliun dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya.
Grafik I - 34 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia
(dalam Triliun Rupiah)
(dalam Triliun Rupiah)
12,73
11,25
10,88
Triwulan IV Triwulan I
2014
2015
11,28
11,48
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2015
2015
2015
Aset Perusahaan Penjamianan
Outstanding penjaminan selama triwulan
IV-2015 mengalami kenaikan sebesar 7,2%
menjadi
­­
Rp101,7
triliun.
Pertumbuhan
­­­out­­­standing penjaminan usaha produktif
mengalami pertumbuhan positif sebesar 15,3%
sedangkan outstanding penjaminan usaha nonproduktif juga naik sebesar 1,8%. Pertumbuhan
outstanding penjaminan tersebut seiring
dengan misi pemerintah untuk mendorong
peningkatan kemampuan akses UMKM
terhadap perbankan melalui penjaminan kredit.
Grafik I - 33 Outstanding Penjaminan
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
83,47
60,54
69,01
85,30
73,45
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2014
2015
2015
2015
2015
Kenaikan aset tersebut seiring dengan
pertumbuhan pembiayaan dalam rangka
peningkatan kegiatan program ekspor nasional.
Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat
total pembiayaan sebesar Rp74,8 triliun atau
naik 1,3% dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya. Dari total pembiayaan sebesar
Rp74,8 triliun tersebut, komposisi pembiayaan
melalui sistem konvensional sebesar Rp63,6
triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp11,2
triliun.
(dalam Triliun Rupiah)
120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Outstanding
Penjaminan-Usaha
Non Produktif
Outstanding
PenjaminanUsaha Produktif
Grafik I - 35 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor
Indonesia
(dalam Triliun Rupiah)
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2014
2015
2015
2015
2015
56,00
56,66
57,24
57,35
58,42
36,62
36,11
36,29
37,53
43.29
80
70
60
50
40
30
20
10
0
73,86
55,19
61,35
74,83
65,46
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2014
2015
2015
2015
2015
TINJAUAN INDUSTRI
SEKTOR JASA KEUANGAN
29
C.
D.Pegadaian
Sarana Multigriya Finansial
Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas serta kesinam­
bungan pembiayaan perumahaan. Program
peningkatan kapasitas dan kesinambungan
pembiayaan perumahan oleh SMF dalam
bentuk penyaluran pinjaman me­
ngalami
pertumbuhan sebesar 12,5% menjadi Rp7,8
triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.
PT Pegadaian (Persero) bertujuan meningkatkan
kesejahteraan rakyat khususnya golongan
menengah ke bawah melalui penyaluran
pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan
menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
Total aset PT Pegadaian (Persero) naik 1,7%
menjadi Rp39,20 triliun.
Grafik I - 38 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian
(dalam Triliun Rupiah)
Grafik I - 36 Outstanding Penyaluran Pinjaman
PT SMF (Persero)
39,44
(dalam Triliun Rupiah)
35,43
6,98
6,97
39,20
38,56
37,78
7,84
6,50
6,38
Triwulan IV Triwulan I
2014
2015
Triwulan IV Triwulan I
2014
2015
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2015
2015
2015
Aset PT Pegadaian
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2015
2015
2015
Penyaluran Pinjaman
Total aset PT SMF (Persero) naik 12,4% menjadi
Rp10,1 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring
dengan kenaikan penyaluran pinjaman sebesar
12,5%.
Outstanding pinjaman yang disalurkan PT
Pegadaian (Persero) pada triwulan IV-2015 sebesar
Rp31 triliun, mengalami kenaikan sebesar 1,1%
dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan
ter­sebut terjadi baik pada pinjaman konvensional
maupun syariah. Outstanding konvensional naik
sebesar 0,8%, sedangkan untuk outstanding
syariah naik sebesar 3,4%.
Grafik I - 39 Outstanding Pinjaman Gadai PT Pegadaian (Persero)
(dalam Triliun Rupiah)
Grafik I - 37 Pertumbuhan Aset SMF
30,0
(dalam Triliun Rupiah)
9,53
10,06
9,61
8,88
8,95
25,0
27,7
26,4
27,2
27,0
24,5
20,0
15,0
10,0
5,0
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2014
2015
2015
2015
2015
Aset SMF
0
3,3
3,7
3,5
Triwulan IV Triwulan I
2014
2015
3,6
3,7
Triwulan II Triwulan III Triwulan I
2015
2015
2015
Konvensional
Syariah
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
30
1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
Industri Jasa Penunjang IKNB adalah industri
yang mendukung kegiatan usaha perasuransian
antara lain jasa keperantaraan dalam ­penutupan
asuransi, keperantaraan dalam penempatan
reasuransi, serta penilaian klaim dan/atau jasa
konsultasi atas objek asuransi.
Mengingat industri Jasa Penunjang IKNB hanya
berkewajiban menyampaikan laporan ­keuangan
per semester, maka data keuangan industri jasa
penunjang IKNB triwulan IV-2015 mengacu
­kepada data laporan keuangan s­ emester I-2015.
Total aset meningkat d
­ ibandingkan semester
II-2014, sebesar Rp0,6 triliun. Sementara total
pendapatan jasa keperantaraan mengalami
­penurunan sebesar Rp0,02 triliun dibandingkan
semester II-2014.
periode pelaporan adalah 231 p
­erusahaan
meningkat
­
sebanyak
17
perusahaan
­dibandingkan semester II-2014.
Jumlah Perusahaan Jasa
Tabel I - 29 Penunjang IKNB
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Jenis
Perusahaan
Pialang
Asuransi
Pialang
Reasuransi
Perusahaan
Agen Asuransi
Jasa Penilai
Kerugian
Konsultan
Aktuaria
Jumlah
Triwulan
IV-2014
Triwulan
I-2015
Triwulan
II-2015
Triwulan
III-2015
Triwulan
IV-2015
157
157
163
163
166
31
31
36
36
37
29
29
-*
-*
-*
26
26
28
28
28
29
29
-*
-*
-*
272
272
227
227
231
*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan
konsultan aktuaria.
1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
Indikator Keuangan Industri Jasa
Tabel I - 28 Penunjang IKNB
(dalam Triliun Rupiah)
Triwulan
IV-2014
Triwulan
I-2015
Triwulan
II-2015
Triwulan
III-2015
Triwulan
IV-2015
1. Total Aset
5,42
5,42
6,04
6,04
6,04
2. Total Liabilitas
3,84
3,84
4,25
4,25
4,25
1,58
1,58
1,80
1,80
1,80
1,03
1,03
1,01
1,01
1,01
0,25
0,25
0,34
0,34
0,34
No. Jenis Indikator
Total Modal
3.
Sendiri
Total
Pendapatan
4.
Jasa
Keperantaraan
Total Laba
5.
Rugi
Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang
Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) m
­ erupakan
lembaga keuangan yang khusus didirikan
­untuk memberikan jasa pengembangan usaha
dan pemberdayaan masyarakat, baik ­
melalui
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha
­
skala mikro kepada anggota dan masyarakat,
pengelolaan simpanan, maupun pemberian
­
jasa konsultasi pengembangan usaha.
Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah
mendapatkan izin usaha melalui ­pengukuhan
sampai akhir periode triwulan IV adalah
sebanyak 20 LKM dengan total aset sebesar
­
Rp45 Miliar.
31
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
Laporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan
Triwulan I - 2015
37
BAB
II
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
32
OJK menerbitkan 42 Peraturan OJK
(POJK) terkait dengan Pengawasan
Terintegrasi, Perbankan, Pasar Modal, IKNB,
dan Penyidikan.
OJK memberikan persetujuan izin untuk
231 Produk Perbankan dan 384
Produk Asuransi.
Jumlah nasabah dan dana yang berhasil
dihimpun pada Program Laku Pandai
masing-masing sebanyak 1,2 juta
nasabah dan Rp75,4 miliar
33
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
Selama periode laporan, dalam rangka
memperkuat pengawasan terintegrasi, OJK
menetapkan satu peraturan (POJK) yaitu:
POJK Nomor 26/POJK.03/2015
tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Terintegrasi Bagi
Konglomerasi Keuangan
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk
meningkatkan kecukupan modal dan
kualitas pengelolaan modal sebagai respons
terhadap meningkatnya kompleksitas
usaha dan risiko konglomerasi keuangan.
Adapun pokok-pokok pengaturan antara
lain: (1) Konglomerasi Keuangan wajib
menyediakan modal minimum terintegrasi
paling rendah sebesar 100% dari Total
Modal Minimum (TMM) Konglomerasi
Keuangan (Aggregate Regulatory Capital
Requirement), (2) Dalam menghitung
Rasio KPMM Terintegrasi, Entitas Utama
menghitung Total Modal Minimum (TMM)
Konglomerasi Keuangan dengan cara
menjumlahkan nilai nominal dari modal
minimum masing-masing LJK secara
individu dan/atau secara konsolidasi
dengan Perusahaan Anak yang wajib
dipenuhi oleh masing-masing LJK dalam
Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan
pada masing-masing sektor keuangan, (3)
Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan
Manajemen Permodalan Terintegrasi secara
komprehensif dan efektif, (4) Penerapan
Manajemen Permodalan Terintegrasi wajib
dilakukan oleh Entitas Utama, Direksi Entitas
Utama, dan Dewan Komisaris Entitas Utama,
serta (5) Entitas Utama wajib menyusun
Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi
setiap semester untuk posisi Juni dan
Desember
Selain itu, terdapat tiga Surat Edaran
Dewan Komisioner (SEDK) yang diterbitkan
berkaitan dengan pengawasan terintegrasi
yaitu:
1)
SEDK No 12/SEDK.03/2015 Tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Tata
Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi
Keuangan.
2)SEDK No.11/SEDK.03/2015 Tentang
Pedoman Pengawasan Terintegrasi Ber­
dasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi
Keuangan Untuk Tahapan Koordinasi
Pemeriksaan Berdasarkan Risiko.
3)SEDK No.10/SEDK.03/2015 Tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Risiko Transaksi
Intragrup Bagi Konglomerasi Keuangan.
II
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
34
2.1.2 Pengaturan Bank
A. Peraturan yang Telah Ditetapkan
Selama periode laporan, OJK menerbitkan tujuh
POJK yang mengatur industri perbankan yaitu :
1. POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Manajemen Resiko Bagi
Bank Perkreditan Rakyat
Penerapan manajemen risiko merupakan
salah
satu
upaya
memperkuat
kelembagaan dan meningkatkan reputasi
industri BPR sesuai dengan arah kebijakan
pengembangan BPR. Pokok-pokok yang
diatur dalam POJK ini adalah sebagai
berikut:
BPR wajib menerapkan Manajemen
Risiko meliputi pengawasan Direksi
dan Dewan Komisaris, kecukupan
kebijakan, prosedur, dan limit,
kecukupan proses dan sistem, serta
sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.
Risiko yang harus dikelola dalam
penerapan Manajemen Risiko meliputi
risiko kredit, risiko operasional, risiko
kepatuhan, risiko likuiditas, risiko
reputasi, dan risiko strategis.
2. POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang
Penyampaian Informasi Nasabah Asing
Terkait Perpajakan Kepada Negara
Mitra atau Yurisdiksi Mitra
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk
mendukung program peran mitra dalam
melakukan pencegahan penghindaran
pajak.
POJK ini akan menjadi landasan hukum
bagi LJK dalam rangka pelaporan data
dan informasi nasabahnya kepada otoritas
pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.
Pokok-pokok yang diatur dalam POJK ini
adalah sebagai berikut : (1) Kewajiban
permintaan surat pernyataan nasabah
asing; (2) Prinsip mengenal nasabah asing;
(3) Kriteria nasabah asing dalam pertukaran
informasi secara otomatis; (4) Mekanisme
penyampaian laporan; dan (5) Tanggung
jawab pelaporan.
3. POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang
Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan
dengan Pengelolaan (Trust)
Penerbitan peraturan ini sebagai respons
atas melambatnya pertumbuhan ekonomi
yang berpotensi mengganggu stabilitas
sistem keuangan. Peraturan ini diharapkan
dapat mendukung stimulus pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan peran
serta perbankan dalam mengelola dana
yang dimiliki oleh pelaku ekonomi
khususnya yang berbentuk valuta asing.
Penyempurnaan peraturan ini diharap
dapat meningkatkan daya saing perbankan
dalam negeri dan meningkatkan pasokan
valuta asing yang berkesinambungan
berupa penitipan dengan pengelolaan
(trust).
Pokok-pokok yang diatur dalam POJK
ini antara lain (1) Bank yang melakukan
kegiatan Trust wajib mematuhi ketentuan
dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai penerapan
anti pencucian uang dan pencegahan
pendanaan terorisme; (2) Kegiatan Trust
dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari
unit kegiatan Bank lainnya; (3) Harta yang
dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee
terbatas pada aset keuangan; (4) Harta yang
dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee
dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta
Bank; (5) Dalam hal Bank yang melakukan
kegiatan Trust dilikuidasi, semua harta Trust
tidak dimasukkan dalam harta pailit (boedel
pailit) dan dikembalikan kepada Settlor
atau dialihkan kepada Trustee pengganti
yang ditunjuk Settlor; (6) Kegiatan Trust
dituangkan dalam perjanjian tertulis antara
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
35
Trustee dengan Settlor; (7) Trustee menjaga
kerahasiaan data dan keterangan terkait
kegiatan Trust sebagaimana diatur dalam
perjanjian Trust, kecuali untuk kepentingan
pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4.POJK
Nomor
42
POJK.03/2015
tentang
Kewajiban
Pemenuhan
Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity
Coverage Ratio) Bagi Bank Umum
Dalam rangka menciptakan sistem
perbankan yang sehat dan mampu
berkembang serta bersaing secara
nasional maupun internasional maka bank
perlu memiliki kecukupan likuiditas yang
memadai untuk mengantisipasi terjadinya
kondisi krisis. Oleh karena itu diperlukan
peningkatan kuantitas aset keuangan yang
berkualitas tinggi untuk mengantisipasi
arus kas keluar bersih (net cash outflow)
sesuai dengan standar internasional.
Pokok-pokok yang diatur dalam POJK
ini adalah sebagai berikut (1) Bank wajib
memelihara kecukupan likuiditas yang
memadai dihitung dengan menggunakan
LCR dengan denominasi Rupiah; (2)
Pemenuhan tersebut ditetapkan paling
rendah 100% secara berkelanjutan; (3) OJK
berwenang menetapkan LCR yang lebih
tinggi dari kewajiban pemenuh­
an LCR
apabila suatu Bank dinilai membutuhkan
likuiditas yang lebih besar.
5. POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tentang
Sertifikasi Kompetensi Bagi Direksi dan
Dewan Komisaris BPR dan BPRS
Penerbitan peraturan ini merupakan
upaya OJK dalam meningkatan peran dan
kontribusi industri BPR dan BPRS terhadap
ekonomi daerah, dan memperkuat daya
saing BPR dan BPRS, sehingga diperlukan
peningkatan kompetensi anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris BPR dan
BPRS melalui program sertifikasi dengan
mengacu pada ketentuan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) berupa pedoman
Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Profesi dan pedoman Pembentukan
Lembaga Sertifikasi Profesi.
Adapun Pokok-Pokok Pengaturan tersebut
mencakup: (1) Sertifikasi Kompetensi
Kerja bagi anggota Direksi ditetapkan
dalam dua tingkat berdasarkan total aset
BPR dan BPRS; (2) Sertifikasi Kompetensi
Kerja bagi anggota Dewan Komisaris
ditetapkan dalam satu tingkat dan tidak
memperhitungkan total aset BPR dan BPRS;
(3) Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat
menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi
Kerja wajib terdaftar di OJK serta (4) BPR
dan BPRS wajib mengikutsertakan setiap
anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang telah memiliki Sertifikat
Kompetensi Kerja dalam Program
Pemeliharaan kompetensi kerja secara
berkala paling sedikit satu kali dalam lima
tahun.
6.
POJK
Nomor
45/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola Dalam
Pemberian Remunerasi Bagi Bank
Umum
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk
menciptakan disiplin pasar sesuai dengan
perkembangan standar internasional
yang memerlukan transparansi informasi
mengenai pemberian remunerasi baik
yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
Pokok-pokok
yang
diatur
dalam
pengaturan antara lain: (1) Direksi dan
Dewan Komisaris antara lain bertugas
dan bertanggung jawab untuk menyusun
kebijakan Remunerasi, yang paling sedikit
memuat struktur Remunerasi dan metode
dan mekanisme penetapan Remunerasi;
(2) Tugas dan tanggung jawab Komite
Remunerasi paling sedikit melakukan
evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi,
menyampaikan hasil evaluasi dan
rekomendasi kepada Dewan Komisaris,
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
36
memastikan
kebijakan
Remunerasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dan melakukan evaluasi secara berkala
terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;
(3) Bank wajib menerapkan prinsip kehatihatian dalam pemberian Remunerasi, baik
Remunerasi yang bersifat tetap maupun
Remunerasi yang bersifat variabel; serta (4)
Bank wajib mengungkapkan (disclosure)
informasi kebijakan Remunerasi dalam
laporan tahunan pelaksanaan tata kelola.
7. POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang
Penetapan Systemically Important Bank
dan Capital Surcharge.
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk
mem­
bukukan pedoman/metode dalam
menetap­kan
systemically
important
bank dengan mengacu pada standar
internasional.
Adapun pokok-pokok kebijakan yang
diatur diantaranya: (1) Indikator yang
digunakan dalam metodologi Systemically
Important Bank (SIB) yang terdiri dari
ukuran bank (size), keterkaitan dengan
sistem keuangan (interconnectedness), dan
kompleksitas kegiatan usaha (complexity);
(2) Penetapan SIB berdasarkan perhitungan
skor sistemik (systemic important score); dan
(3) Penetapan capital surcharge untuk SIB
terbagi dalam lima kelompok (bucket) yang
wajib dipenuhi dengan menggunakan
komponen modal inti utama (Common
Equity Tier 1).
Sementara itu, selama periode laporan OJK,
terdapat dua RPOJK yang telah diselesaikan
pada triwulan IV-2015 yaitu:
1. RPOJK tentang Pemenuhan Ketentuan
BPR dan Transformasi Badan Kredit
Desa yang diberikan Status sebagai BPR
2.
RPOJK tentang Kegiatan Usaha
Dan Wilayah Jaringan Kantor BPR
Berdasarkan Modal Inti
Selain RPOJK, pada triwulan IV-2015, OJK
juga melakukan penyusunan terhadap
empat RSE-OJK yaitu:
1. RSE-OJK tentang Kewajiban Penyediaan
Modal
Minimum
(KPMM)
dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Perkreditan Rakyat (BPR).
2.RSE-OJK tentang Penerapan Fungsi
Kepatuhan bagi Bank Perkreditan
Rakyat
3.RSE-OJK tentang Penerapan Fungsi
Audit Intern bagi Bank Perkreditan
Rakyat.
4.RSE-OJK tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Perkreditan Rakyat
2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
A. Pengaturan yang Telah Ditetapkan
Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan
20 POJK dan 2 SEOJK yang mengatur bidang
Pasar Modal antara lain :
1. POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang
Penerapan Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Terbuka.
Penyusunan peraturan ini mengatur
kewajiban bagi Emiten atau Perusahaan
Publik untuk menerapkan Pedoman Tata
Kelola Emiten atau Perusahaan Publik dan
melakukan keterbukaan informasi atas
penerapannya dengan pendekatan Comply
or Explain. Hal-hal yang diatur dalam
Peraturan ini diantaranya pengungkapan
informasi comply or explain melalui
laporan tahunan dan situs web, informasi
yang dimuat, serta sanksi administratif
yang berlaku.
2. POJK Nomor 29/POJK.04/2015 tentang
Emiten atau Perusahaan Publik yang
Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan
dan Pengumuman.
Penerbitan peraturan ini bertujuan
untuk mengecualikan Emiten dan
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
37
Perusahaan Publik dari kewajiban pelaporan
berkala maupun pelaporan insidentil dan
pembayaran pungutan ke OJK, apabila
memenuhi kondisi antara lain mendapatkan
pencabutan seluruh izin usaha dari
instansi yang berwenang, dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, atau
usahanya ter­ganggu sehingga tidak dapat
beroperasi secara penuh.
3. POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.
Penyempurnaan peraturan ini bertujuan
untuk menyederhanakan periode pe­
nyampaian laporan dari empat kali men­
jadi dua kali setahun. Selain itu, peraturan
ini juga mengatur penyimpanan sisa dana
yang belum digunakan dalam investasi yang
aman dan likuid serta perlunya agenda Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus atas
pertanggungjawaban LRPD.
4. POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan atas Informasi atau Fakta
Material oleh Emiten atau Perusahaan
Publik.
Penyempurnaan Peraturan ini bertujuan
untuk mengakomodasi prinsip-prinsip IOSCO
dalam ketentuan Pasar Modal di Indonesia
serta memperjelas ketentuan yang terdapat
dalam peraturan dimaksud.
praktek internasional serta memberikan
fleksibilitas bagi Emiten untuk mengatur
waktu pelaksanaan right issue dan me­
nyederhanakan waktu pelaksanaan right
issue.
6. POJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang
Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka
Penambahan Modal Perusahaan Ter­
buka Dengan Memberikan Hak Me­
mesan Efek Terlebih Dahulu
Perubahan peraturan ini bertujuan untuk
mengharmonisasikan atau menyesuaikan
dengan peraturan standar internasional,
yaitu ASEAN Disclosure Standards serta
best practice berdasarkan hasil kajian
internasional
7. POJK nomor 43/POJK.04/2015 tentang
Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
Penerbitan peraturan ini dikarenakan
belum adanya pengaturan terkait Perilaku
yang dilarang bagi Manajer Investasi
mengenai best execution, time allocation,
cross trading, dan conflict of interest.
8. Surat Edaran Nomor 33/SEOJK.04/2015
tentang Global Master Repurchase
Agreement (GMRA) Indonesia
Penyususnan SE ini bertujuan untuk
menetapkan dokumen GMRA Indonesia
yang wajib dipakai Lembaga Jasa
Keuangan dalam Transaksi Repo.
5. POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Ter­buka
Dengan Memberikan Hak Me­mesan Efek
Terlebih Dahulu.
9. Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015
tentang
Pedoman
Tata
Kelola
Perusahaan Terbuka.
Peraturan ini merupa­kan penyempurnaan
dari Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesan
Efek Ter­lebih Dahulu dan Peraturan Nomor
IX.D.2 tentang bentuk dan Isi Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pe­
nyempurnaan peraturan ini bertujuan
untuk harmonisasi dengan ASEAN Dis­
closure Standards, menyesuaikan dengan
Penyusunan SE ini bertujuan untuk
meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola
Emiten atau Perusahaan Publik sesuai
praktik yang berlaku secara umum (best
practice) dengan memberikan fleksibilitas
penerapan melalui adanya rekomendasirekomendasi yang sesuai dengan best
practice. Prinsip dalam Pedoman ini
diantaranya meningkatkan nilai pe­
nye­
lenggaraan Rapat Umum Pemegang
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
38
Saham (RUPS) dan memperkuat struktur
dan komposisi Direktur.
Selama periode laporan, OJK melakukan
konversi peraturan terkait dengan pengaturan
Pasar Modal yang telah disusun oleh lembaga
pengawas sebelumnya. Konversi dimaksud agar
pelaksanaan kegiatan pengawasan Pasar Modal
di OJK memiliki dasar hukum yang memadai.
1. POJK nomor 47/POJK.04/2015 tentang
Pedoman Pengumuman Harian NAB
Reksa Dana Terbuka.
2. POJK nomor 48/POJK.04/2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana
Terproteksi, Reksa Dana dengan
Penjaminan, dan reksa Dana Indeks.
3.
POJK
nomor
49/POJK.04/2015
tentang Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif yang Unit
Penyertaaannya Diperdagangkan di
Bursa Efek.
4. POJK nomor 50/POJK.04/2015 tentang
Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa
Dana.
5. POJK nomor 51/POJK.04/2015 tentang
Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.
6. POJK nomor 52/POJK.04/2015 tentang
Pedoman Perjanjian Pemeringkatan.
7. POJK nomor 54/POJK.04/2015 tentang
Penawaran Tender Sukarela.
8.
POJK
nomor
55/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit Emiten
atau Perusahaan Publik.
9.
POJK
nomor
56/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
12. POJK nomor 59/POJK.04/2015 tentang
Publikasi Oleh Perusahaan Pemeringkat
Efek.
13. POJK nomor 60/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan Informasi Pemegang
Saham Tertentu.
B.Pengaturan dalam
Review/Penyusunan
Proses
Legal
1. Penyusunan Perubahan Peraturan III.A.10
tentang Transaksi Efek
2. Penyusunan Peraturan OJK mengenai Agen
Perantara Efek
3.Penyusunan Peraturan OJK mengenai
Segmentasi Perizinan Wakil Perantara
Pedagang Efek
4. Penyusunan Perubahan Peraturan V.B.5
tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan
Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek
oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang
Pasar Modal
5.Penyusunan Peraturan OJK mengenai
Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan
Kegiatan Usaha Sebagai PEE & PPE
6. Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK
terkait Asosiasi.
7. Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK
terkait Pendidikan Berkelanjutan
8.Penyusunan RPOJK tentang Penjualan
Reksa Dana Asing di Indonesia.
9. Penyusunan RPOJK tentang Perencana
Keuangan Sektor Jasa Keuangan.
10.Penyusunan Peraturan Tentang Sistem
Pengelolaan Investasi Terpadu.
11.Penyempurnaan Peraturan nomor V.G.6
tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio
Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara
Individual.
12. Penyusunan RPOJK tentang Pedoman Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. POJK nomor 57/POJK.04/2015 tentang
Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek.
13.Penyusunan SE tentang asosiasi Wakil
Manajer Investasi.
11.
POJK
nomor
58/POJK.04/2015
tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh
Perusahaan Pemeringkat Efek.
14.Penyusunan Draft Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
39
15.Penyusunan Draft Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
16.
Penyusunan Penyempurnaan Peraturan
Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan/
Peleburan Usaha Emiten atau Perusahaan
Publik.
17.Penyusunan Surat Edaran OJK terkait
Reposisi Peran Profesi dalam Penawaran
Umum.
18.
Penyusunan Penyempurnaan Peraturan
Nomor IX.A.10 tentang tentang Sertifikat
Penitipan Efek Indonesia (SPEI).
19.
Penyusunan Peraturan terkait Emiten
dan Perusahaan Publik yang dikecualikan
kewajiban penyampaian laporan.
20.Penyempurnaan Peraturan X.K.1 tentang
Keterbukaan Informasi yang Harus Segera
Diumumkan Kepada Publik.
21.Penyusunan Rancangan Peraturan terkait
DIRE Syariah.
22.Penyusunan Rancangan Peraturan terkait
Manajer Investasi Syariah.
23.Penyusunan Rancangan Peraturan terkait
DIRE Syariah.
24.Penyusunan Rancangan Peraturan terkait
Manajer Investasi Syariah.
25.Penyusunan Draft Pedoman Pemeriksaan
Kepatuhan Notaris
26.Penyusunan Draft Pedoman Pemeriksaan
Konsultan Hukum Pasar Modal
2.1.4 Pengaturan IKNB
A. Peraturan yang Telah Ditetapkan
Pada periode laporan,
OJK menerbitkan
peraturan yang mengatur Industri Keuangan
Non Bank antara lain 13 Peraturan OJK (POJK),
dan satu Surat Edaran OJK (SEOJK), yaitu:
1) POJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang
Retensi Sendiri dan Dukungan Re­
asuransi Dalam Negeri.
Penerbitan peraturan ini merupakan
amanah dari Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa
batasan retensi sendiri dan dukungan
reasuransi merupakan hal-hal yang
mempengaruhi kesehatan perusahaan
asuransi (prudential regulation) yang
dapat mendorong peningkatan kapasitas
asuransi atau reasuransi dalam negeri.
POJK ini memberikan pedoman dalam
menerapkan retensi sendiri dan strategi
dukungan reasuransi dalam rangka
optimalisasi
pemanfaatan
kapasitas
asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/
atau reasuransi syariah.
2) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang
Produk Asuransi dan Pemasaran Produk
Asuransi.
Penerbitan POJK ini bertujuan untuk mem­
buku­
kan pedoman bagi pengelolaan
risiko mengingat produk asuransi dan
pemasaran produk asuransi semakin
beragam dan kompleks, sehingga dapat
meningkatkan risiko yang dapat dihadapi
oleh perusahaan, pemegang polis,
tertanggung, maupun peserta. Untuk itu
penerapan GCG, manajemen risiko yang
memadai, dan praktik asuransi yang sehat
serta pemberdayaan perlu ditingkatkan,
sehingga risiko dapat dikelola dengan
baik. Selain itu POJK ini disusun dalam
rangka meningkatkan akses masyarakat
berpenghasilan rendah terhadap produk
asuransi.
3) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang
Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan
Asuransi dan Reasuransi.
Penerbitan peraturan ini merupakan
amanah
dari
Undang-Undang
Perasuransian dalam rangka untuk
memberikan perlindungan hukum yang
optimal bagi konsumen dan masyarakat
khususnya pemegang polis, tertanggung,
atau peserta asuransi, sehingga perlu
menciptakan mekanisme yang transparan
dan akuntabel pada proses pembubaran
badan hukum dan likuidasi perusahaan
perasuransian.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
40
4) POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang
Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Modal Ventura.
Penyempurnaan peraturan dilakukan me­
ngingat adanya perubahan nomenklatur
se­
hubungan
dengan
ditetapkannya
Undang-Undang OJK yang menyebabkan
peralihan kewenangan pengawasan
terhadap Perusahaan Modal Ventura
yang sebelumnya berada pada Menteri
Keuangan beralih ke OJK. Peraturan
ini merupakan penyempurnaan dari
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan
Modal Ventura. POJK ini pada pokoknya
mengatur mengenai aspek perizinan yang
meliputi pengaturan terkait prosedur
pengajuan izin usaha, bentuk badan usaha,
dan persyaratan permodalan dan aspek
kelembagaan yang meliputi pengaturan
terkait kewajiban keanggotaan pada
asosiasi perusahaan modal ventura,
pelaporan perubahan anggaran dasar,
pembukaan kantor cabang, prosedur
pembukaan UUS, pemindahan alamat
kantor, serta penggabungan, peleburan
dan pengambilalihan Perusahaan Modal
Ventura, serta pencabutan izin usaha.
5) POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Modal Ventura.
Penyempurnaan peraturan ini bertujuan
untuk merevitalisasi industri Perusahaan
Modal Ventura. Revitalisasi Modal Ventura
mencakup
penyempurnaan
struktur
pendanaan, perluasan kegiatan usaha
termasuk kegiatan pengelolaan dana
ventura, dan penyempurnaan mekanisme
divestasi.
Peraturan
ini
mengatur
mengenai kegiatan usaha modal ventura,
pengaturan tingkat kesehatan, pelaporan,
sumber pendanaan, penguatan ekuitas/
permodalan, persyaratan pembentukan
dan pengelolaan dana ventura, larangan/
pembatasan, dan penegakan kepatuhan.
6) POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang
Tata Kelola Perusahaan Modal Ventura.
Penyusunan peraturan ini bertujuan untuk
merevitalisasi industri Perusahaan Modal
Ventura. Peraturan ini meliputi pengaturan
mengenai organ perusahaan Modal
Ventura, penerapan manajemen risiko dan
pengendalian internal, auditor eksternal,
keterbukaan informasi, dan mekanisme
pelaporan penerapan tata kelola yang baik.
7) POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang
Pemeriksaan
Perusahaan
Modal
Ventura.
Penyempurnaan peraturan ini bertujuan
untuk mengatur mengenai tujuan
pemeriksaan,
metode
pemeriksaan
termasuk
pengaturan
mengenai
mekanisme penunjukan pihak lain di luar
OJK selaku pemeriksa, jenis pemeriksaan
yang terdiri dari pemeriksaan berkala
dan pemeriksaan setiap waktu, laporan
hasil pemeriksaan, pengaturan mengenai
tindak lanjut pemeriksaan, dan pengaturan
mengenai pengenaan sanksi.
8)
POJK
Nomor
38/POJK.05/2015
tentang Pendaftaran dan Pengawasan
Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik,
dan Penilai yang Melakukan Kegiatan
di IKNB.
Penyusunan peraturan ini bertujuan untuk
mewujudkan Industri Keuangan Non Bank
yang sehat dan stabil melalui penggunaan
jasa konsultan aktuaria, akuntan publik,
dan penilai. Selain itu POJK ini disusun
untuk memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan prof­
esionalisme konsultan
aktuaria, akuntan publik, dan penilai
dalam melakukan kegiatan­nya di Industri
Keuangan Non Bank.
9) POJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme.
Penerbitan
peraturan
ini
dimaksud
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
41
untuk membuat landasan ketentuan bagi
penerapan program APU dan PPT. Program
APU dan PPT merupakan prinsip yang
wajib diterapkan oleh PJK dalam rangka
pencegahan terhadap risiko dimanfaatkannya
PJK sebagai tempat melakukan pencucian
uang dan pendanaan terorisme (Anti Money
Laundering and Counter Financing Terrorism
– AML/CFT). Penerapan program APU dan
PPT ini diamatkan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010)
dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UndangUndang Nomor 9 Tahun 2013).
13) POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014
Tentang
Penyelenggaraan
Usaha
Lembaga Keuangan Mikro.
10)POJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Penerbitan SE ini merupakan pelaksanaan
peraturan dari POJK tentang Retensi Sendiri
dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
yang mengatur tentang batas retensi,
besar minimum penempatan dukungan
reasuransi otomatis dan fakultatif secara
prioritas kepada reasuradur dalam
negeri, serta bentuk, susunan, dan tata
cara penyampaian program reasuransi/
retrosesi otomatis.
Penyempurnaan peraturan ini bertujuan
untuk mengoptimalkan peran LPEI sebagai
alat kebijakan pemerintah dalam mendorong
peningkatan ekspor nasional.
11)POJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang
Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter
Pada Lembaga Jasa Keuangan.
Penerbitan peraturan ini merupakan amanat
dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
yaitu dalam rangka melindungi kepentingan
konsumen pada saat pengelolaan suatu
lembaga jasa keuangan yang dinilai
merugikan kepentingan konsumen.
12)POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor
12/POJK.05/2014
Tentang
Perizinan
Usaha
dan
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
POJK ini diterbitkan untuk dapat lebih
mendorong pertumbuhan LKM dan
mengakomodai dinamika di lapangan serta
harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai
penataan kelembagaan BPR BKD.
POJK ini diterbitkan untuk dapat lebih
mendorong pertumbuhan LKM dan
mengakomodasi dinamika di lapangan
serta harmonisasi dengan kebijakan OJK
mengenai layanan keuangan tanpa kantor
dalam rangka keuangan inklusif (Laku
Pandai).
14)
SEOJK
Nomor
31/SEOJK.05/2015
tentang Penetapan Batas Retensi
Sendiri, Besaran Dukungan Reasuransi
dan Laporan Reasuransi.
B. Peraturan dalam Proses Legal Review
Selama periode laporan, OJK sedang menyusun
SEOJK yang mengatur sektor IKNB antara lain :
1) RSEOJK mengenai Penerapan Manajemen
Risiko LJKNB
2)RSEOJK mengenai Tingkat Kesehatan
Keuangan Perusahaan Pembiayaan
3)RSEOJK mengenai Tingkat Kesehatan
Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah
4) RSEOJK mengenai Pelaporan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan
Pembiayaan
5)RSEOJK mengenai
Pembiayaan
Laporan
Bulanan
6)RSEOJK mengenai
Pembiayaan Syariah
Laporan
Bulanan
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
42
2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
2.2.1 Pengawasan Perbankan
A. Pemerikasaan Umum dan Pemeriksaan
Khusus
Berdasarkan Standard Operating Procedure
(SOP) pemeriksaan umum terhadap bank wajib
dilakukan setahun sekali. Namun demikian, tidak
tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan
umum setiap waktu apabila diperlukan.
Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan
pemeriksaan terhadap 570 kantor bank yang
terdiri dari 280 kantor pusat dan 290 Kantor
Cabang. Dari 570 kantor bank, 109 adalah kantor
BPR, selebihnya 461 merupakan kantor bank
umum. Selain melakukan pemeriksaan umum,
OJK juga melaksanakan pemeriksaan khusus.
Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan
yang dilakukan secara insidentil dan berkaitan
dengan aspek tertentu dari bank seperti produk
bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu,
indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh
bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan
diperlukan untuk didalami dan dilakukan
pemeriksaan lebih jauh.
B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank
Selama triwulan IV- 2015, variasi produk dan
aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank dan
telah disetujui OJK cukup beragam untuk bank
umum konvensional dengan total produk dan
aktifitas baru yang diterbitkan OJK mencapai
231 produk yang sebagian besar terkait dengan
Reksa Dana dan bancassurance. Produk lainnya
berupa e-banking, kredit/pembiayaan, surat
berharga, APMK, pendanaan, structure product,
perkreditan, dan safe deposit box.
Produk dan Aktivitas Baru Perbankan
Tabel II - 1 Triwulan IV-2015
Produk/Aktivitas Baru
Triwulan IV
Triwulan Triwulan Triwulan
I
II
III
BUK BUS & UUS
Reksa Dana
8
Bancassurance
18
E-banking
2
Pembiayaan
7
Surat Berharga
0
(Obligasi/MTN/Sukuk)
Pendanaan
4
APMK
2
Structure Product
1
15
26
5
4
10
11
4
0
83
78
14
1
0
2
1
3
1
1
4
0
4
1
0
2
2
0
5
10
2
3
0
0
Aktivitas Call Center
0
0
0
0
0
Money Remittance
0
0
0
0
0
Perkreditan
0
1
1
1
0
Safe Deposit Box
0
0
0
2
0
Lainnya
TOTAL
7
49
7
64
4
35
31
231
1
10
Sumber: OJK
C. Penegakan Kepatuhan Bank
1) Uji Kemampuan dan Kepatutan
(Existing)
Dalam rangka melindungi industri perbankan
dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak
memenuhi persyaratan kemampuan dan
kepatutan, OJK secara berkesinambungan
melakukan penilaian kembali terhadap pihak–
pihak yang telah mendapat persetujuan untuk
menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham
Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif atas
kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik
dan pengelola Bank (Fit and Proper Existing).
Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat
indikasi permasalahan integritas, reputasi
keuangan dan/atau kompetensi. Pada triwulan
IV-2015, tidak terdapat adanya tambahan
pengurus/pengelola dan pegawai bank yang
telah menjalani proses Fit and Proper Existing.
Tabel II - 2 Jumlah Track Record
Objek Track Record
Dewan Komisaris
Direksi
Pejabat Eksekutif
Non Pejabat Eksekutif
TOTAL
Sumber: OJK
Jumlah TR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan
IV
Total
5
37
42
1
17
18
7
9
21
37
0
7
15
75
97
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
43
2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana
Perbankan
Selama triwulan IV-2015, OJK menindaklanjuti
sembilan Penyimpangan Ketentuan Perbankan
(PKP) yang diduga fraud terhadap lima kantor
bank, termasuk carry over periode sebelumnya.
Hasil dari tindak lanjut tersebut tujuh PKP pada
empat kantor bank (empat kantor BPR) telah
dilakukan investigasi, dan dua PKP pada satu
kantor bank (satu kantor BPR) dikembalikan
kepada satuan kerja pengawasan untuk
dilakukan pembinaan oleh pengawas bank.
Selama 2015, penanganan PKP yang diduga
tindak pidana perbankan adalah dibidang
perkreditan sebesar 62%, penggelapan dana
sebesar 19%, transfer dana sebesar 8%, serta
rekayasa pencatatan sebesar 11% yang sebagian
besar terjadi di BPR. Adapun jumlah pelaku fraud
yang diduga melakukan Tipibank sebanyak satu
Pemegang saham, dua Komisaris, 25 Direksi, 18
Pejabat Eksekutif dan empat karyawan
Grafik II - 1 Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Periode 2015
Rekayasa
Pencatatan
11%
Transfer Dana
8%
Grafik II - 2 Pelaku Fraud yang diduga Tipibank Periode 2015
25
25
18
20
15
10
5
0
2
1
4
Pemegang Komisaris
Saham
Direksi
Pejabat
Eksekutif
Karyawan
Selama periode laporan, terdapat 33 PKP pada
20 kantor bank yang dilimpahkan ke Satker
Penyidikan untuk ditindaklanjuti.
3) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi
Dalam
rangka
memenuhi
permintaan
aparat penegak hukum, selama 2015, OJK
memberikan 59 keterangan ahli dan/atau
saksi kepada Kepolisian atau Kejaksaan dalam
rangka mendukung proses penyelidikan atau
penyidikan atau penuntutan suatu perkara yang
berkaitan dengan tindak pidana perbankan.
Tabel II - 3 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi
Jumlah
Pegawai
Penggelapan
Dana
19%
Perkreditan
62%
Sumber: OJK
59
Penugasan
SAKSI AHLI
-
59
Triwulan III
(Jul – Sept)
Permintaan
BPR
BU
Kejaksaan
Kepolisian
24
35
15
44
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
44
Tabel II - 4 Perijinan (Merger, Perubahan Nama & Status)
TW I-2015
TW II-2015
Perubahan nama PT Bank
a. Perubahan nama PT BPD
a.
Himpunan Saudara 1906 menjadi
Maluku Menjadi PT BPD Maluku
PT Bank Woori Saudara Indonesia
dan Maluku Utara (Keputusan
(Keputusan DK No. 4/KDK.03/2015
DK No.11/KDK.03/2015 tgl 20
tgl 23-02-2015)
April 2015)
b. Perubahan PT Bank Mutiara
b.
Menjadi PT Bank Jtrust
Indonesia (Keputusan DK No.12/
KDK.03/2015 tgl 21 Mei 215)
TW III-2015
Izin Usaha PT Bank Sinar Harapan
Bali menjadi izin usaha atas
nama PT Bank Mandiri Taspen
Pos (Keputusan DK No.16/
KDK.03/2015 tgl 24 Juli 2015)
Izin Usaha PT BPD Sulawesi Utara
menjadi izin usaha atas nama PT
BPD Sulawesi Utara Gorontalo
(Kep. DK No.17/KDK.03/2015 tgl
23 September 2015 )
Izin Usaha PT BII menjadi izin
usaha atas nama PT Bank
Maybank Indonesia (Kep. DK
No.18/KDK.03/2015 tgl 23
September 2015)
c.
TW IV-2015
Izin Devisa PT BTPN No: KEP80/D.03/2015 tanggal 21
Desember 2015
Sumber: OJK, Desember 2015
NO.
D. Kelembagaan Bank Umum
Berkaitan dengan perizinan kelembagaan,
pada triwulan IV-2015 OJK telah menyelesaikan
Izin Devisa PT BTPN sehingga sepanjang 2015
diselesaikan tujuh perizinan seperti yang
tercantum dalam tabel di atas.
Selama
triwulan
IV-2015,
OJK
juga
menyelesaikan 243 perizinan perubahan
jaringan kantor bank umum yang terdiri dari
pembukaan, penutupan, perubahan status,
pemindahan alamat, dan perubahan nama.
Dari 243 perizinan perubahan tersebut, sebesar
51,85% terkait dengan penurunan status KCP
ke KF/KK (63 perizinan), pemindahan alamat
KCP (40 perizinan), dan pembukaan KCP (23
perizinan).
a. Izin Usaha
Kantor
b.
Perwakilan
Kantor Cabang
c.
(KC)
Kantor Cabang
d.
Pembantu (KCP)
Kantor
e.
Fungsional (KF)
Tabel II - 5 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I
II
III
IV
a.
b.
c.
d.
e.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
19
23
19
2
16
20
57
2
1
38
10
51
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kantor Pusat
(KP)
Kantor Wilayah
(Kanwil)
Kantor Cabang
(KC)
Kantor Cabang
Pembantu (KCP)
Kantor
Fungsional (KF)
Kantor
Perwakilan Bank
-
1
-
2
3
-
-
-
2
2
3
2
9
7
21
23
28
40
40
131
-
-
1
6
7
-
-
-
-
-
4 Perubahan Status Bank Umum
Total
1 Pembukaan Bank Umum
Kantor Wilayah
(Kanwil)
Kantor Cabang
(KC)
Kantor Cabang
Pembantu (KCP)
Kantor
Fungsional (KF)
Kantor
Perwakilan Bank
Umum di Luar
Negeri
Total
3 Pemindahan Alamat Bank Umum
JENIS KEGIATAN
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I
II
III
IV
2 Penutupan Bank Umum
1)Perizinan
NO.
JENIS KEGIATAN
-
-
1
1
2
16
1
3
6
26
10
5
8
23
46
1
5
2
4
12
-
1
1
-
2
a. Peningkatan Status
- KCP menjadi KC
-
1
6
2
9
- KK menjadi KCP
-
23
8
17
48
- KF menjadi KCP
-
-
-
-
-
- KK menjadi KC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b. Penurunan Status Bank Umum
- KP menjadi KC
- KC menjadi KCP
- KCP ke KF/KK
Perubahan
Penggunaan Izin
5
Usaha (Perubahan
Nama)
1
37
1
20
59
1
-
63
64
1
2
3
-
6
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
45
NO.
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I
II
III
IV
JENIS KEGIATAN
Perubahan Badan
Hukum
-
-
-
-
-
7 Merger Bank Umum
-
-
-
-
-
8 Izin Bank Devisa
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
77
111
139
243
570
6
Pembukaan Kantor
Perwakilan Bank
9
Luar Negeri di
Indonesia
Jumlah
Berdasarkan pembagian wilayah, kantor bank
umum konvensional sebagian besar berada di
Jawa dengan jumlah sebanyak 84.004 jaringan
kantor (64%), diikuti oleh Sumatera sebanyak
21.375 (17%), Sulampua sebanyak 10.602 (8%),
Kalimantan sebanyak 8.238 (6%), dan Bali-NTBNTT sebanyak 6.752 (5%). Peningkatan jumlah
jaringan kantor terbesar berada di pulau Jawa
yaitu sebanyak 2.019 jaringan kantor, diikuti oleh
Sumatera (943 jaringan kantor), Sulampua (623
jaringan kantor), Kalimantan (552 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT (304 jaringan kantor)
Total
Sumber: LKPBU, Desember 2015
2) Jaringan Kantor
Jaringan kantor bank umum konvensional
pada triwulan IV-2015 mengalami peningkatan
sebanyak 4.441 jaringan kantor menjadi
131.331 jaringan kantor. Peningkatan terbesar
terjadi pada ATM/ADM sebanyak 4.136, yang
diikuti dengan Kantor Kas (174), Payment Point
(67), Kas Keliling (43), Kantor Fungsional (35),
Kantor Cabang Pembantu Dalam Negeri (20),
dan Kantor Wilayah (3). Selain itu, terdapat
pengurangan Kantor Cabang (dalam negeri)
sebanyak 21 kantor, Kantor Cabang Bank Asing
sebanyak 10 kantor, Kantor dibawah KCP/
KCBA sebanyak lima kantor dan Kantor Cabang
Pembantu Bank Asing sebanyak satu kantor.
Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima
Grafik II - 3 Wilayah di Indonesia
Bali-NTB-NTT
5%
Kalimanatan
6%
Sulampua
8%
Sumatera
17%
Jawa
64%
Sumber: LKPB
Tabel II - 6 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional
2014
Triwulan IV
56
55
10
137
2.879
33
Triwulan I
56
54
10
155
2.880
2
33
2015
Triwulan II
Triwulan III
56
56
54
54
10
10
155
154
2.847
2.854
33
33
Triwulan IV
56
54
157
2.833
32
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)
17.107
17.005
17.032
17.138
17.158
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)
Kantor Kas
Kantor Fungsional (konvensional+syariah)
Payment Point
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri
ATM/ADM
TOTAL
10.215
1.558
1.510
1.301
28
2
58.675
93.566
10,268
1.790
1.508
1.327
29
2
87.568
122.687
10,362
1,798
1.533
1.361
29
2
90.107
125.379
10.439
1.751
1.564
1.371
29
2
91.435
126.890
10.613
1.786
1.631
1.414
24
2
95.571
131.331
STATUS KANTOR
Kantor Pusat Operasional
Kantor Pusat Non Operasional
Kantor Cabang Bank Asing
Kantor Wilayah Bank Umum (konvensional+syariah)
Kantor Cabang (Dalam Negeri)
Kantor Cabang (Luar Negeri)
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
46
3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (New
Entry)
Tabel II - 8 Perizinan BPR
Tahun
Dalam rangka menciptakan sistem perbankan
yang sehat, perbaikan kondisi keuangan
perbankan juga ditempuh dengan cara
peningkatan kualitas penerapan praktek
good corporate governance serta pemenuhan
prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal
tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan
kepatutan terhadap calon pemilik dan calon
pengelola bank melalui penelitian administratif
yang lebih efektif dan proses wawancara yang
lebih efisien, dengan tetap memperhatikan
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (Fit
and Proper New Entry/FPT).
Selama periode laporan, terdapat 53 pemohon
FPT New Entry yang lulus mengikuti proses
wawancara yang terdiri dari satu anggota
Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang
Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), 20
anggota Dewan Komisaris dan 32 anggota
Direksi. Dari 53 yang lulus proses wawancara
tersebut, 34 peserta mendapatkan Surat
Keputusan Lulus.
FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham
Tabel II - 7 Bank Umum Triwulan IV-2015
Surat Keputusan
(SK) FPT
Jumlah Tidak
Tidak
Tidak ditindaklanjuti
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Wawancara
New Entry
PSP/PSPT
1
0
1
0
0
Dewan Komisaris
20
0
12
1
2
Direksi
32
7
21
10
5
Total
53
7
34
11
7
Sumber: OJK
Jenis
Perizinan
2014
2015
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Pendirian BPR
Merger BPR
Konsolidasi
BPR
BPR dalam
Pengawasan
Khusus
Pencabutan
Izin Usaha
Konversi
Syariah
Total
3
-
-
1
-
11
-
-
2
-
1
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
9
11
11
2
2
-
-
-
1
1
1
1
-
1
2
-
-
1
-
6
2
2
13
4
12
14
20
Sumber: SIMWAS BPR, Desember 2015
2) Jaringan Kantor
Jumlah BPR pada triwulan IV-2015 menurun
dibandingkan pada triwulan sebelumnya
menjadi 1.638 BPR dengan 5.087 jaringan kantor,
bertambah 41 kantor dibandingkan triwulan
sebelumnya. Penambahan jumlah kantor
terbesar terdapat di Jawa Tengah, Bali, Jawa
Barat, dan Kalimantan Tengah.
Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah
di Indonesia masih belum merata, yaitu masih
terpusat di pulau Jawa (74,84% atau 3.807
kantor), diikuti pulau Sumatera (11,24% atau
572 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (8,08% atau
411 kantor), pulau Sulampua (3,87% atau 197
kantor), dan pulau Kalimantan (1,97% atau 100
kantor).
Tabel II - 9 Jaringan Kantor BPR
Jawa Sumatera Bali-NTB-NTT Kalimantan Sulampua Total
E. Kelembagaan BPR
1)Perizinan
Pada periode laporan, terdapat 20 permohonan
yang telah diproses antara lain delapan proses
merger BPR, 11 proses BPR dalam pengawasan
khusus, dan satu proses pencabutan izin usaha.
Triwulan
I-2015
Triwulan
II-2015
Triwulan
III-2015
Triwulan
IV-2015
3.721
569
404
96
193
4.983
3.744
569
404
96
193
5.006
3.781
570
404
96
195
5.046
3.807
572
411
100
197
5.087
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2015
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
47
dimana aktivitas perdagangan atas saham
tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari jumlah
tersebut, enam saham telah ditindaklanjuti
ke proses pemeriksaan teknis, tiga saham
diputuskan untuk ditutup dan satu saham
langsung dilimpahkan ke Satuan Kerja yang
memiliki fungsi Pemeriksaan Pasar Modal,
serta dua saham penelaahaannya dilanjutkan
di 2016. Selain itu, OJK telah melakukan
pemeriksaan teknis terhadap enam saham
sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan
untuk membuktikan adanya indikasi transaksi
semu, manipulasi perdagangan dan/atau
perdagangan orang dalam.
Grafik II - 4 Grafik Penyebaran Jaringan Kantor BPR
Bali-NTB-NTT
8%
Kalimanatan
2%
Sulampua
4%
Sumatera
11%
Jawa
75%
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2015
3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (New
Entry)
2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan
Efek Lainnya.
Pada triwulan IV-2015, telah dilakukan Fit and
Proper Test New Entry kepada 227 calon pengurus
BPR dan PSP BPR dengan hasil terdapat 177
calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan
persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris
dan PSP dan 50 calon Pengurus/PSP BPR yang
ditolak.
Pada periode laporan, terkait dengan pengawas
an traksaksi Surat Utang dan Efek lainnya,
OJK melakukan penelaahan atas laporan dari
Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) berupa
keterlambatan pelaporan transaksi Efek oleh 20
Partisipan dimana total frekuensi keterlambatan
pelaporan sebanyak 237 kali. OJK juga
melakukan review alert atas 9.660 alert Obligasi
Pemerintah, 4.079 alert obligasi korporasi dan
1.637 alert waran. Selain itu, OJK melakukan
monitoring terhadap 6 monitoring atas alert
obligasi pemerintah, korporasi dan waran pada
periode sebelumnya yang terdiri dari satu
Obligasi Pemerintah dan lima Waran.
2.2.2 Pengawasan Pasar Modal
A. Pengawasan Transaksi Efek dan
Lembaga Efek
1) Pengawasan Transaksi Saham
Selama triwulan IV-2015, OJK melakukan
monitoring terhadap 112 saham atas hasil
pantauan laporan harian, mingguan, dan
bulanan perdagangan yang diindikasikan
tidak wajar. OJK juga melakukan penelahaan
terhadap 12 saham sebagai tindak lanjut dari
hasil kegiatan monitoring unusual market activity
Selanjutnya, OJK juga melakukan permintaan
keterangan atas permohonan pembatalan
pelaporan transaksi obligasi pada sistem
PLTE oleh empat Partisipan yang terdiri dari
lima transaksi. Terkait dengan penelaahan,
OJK menelaah laporan bulanan mengenai
Tabel II - 10 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR
2015
New Entry
Direksi
Komisaris
PSP
Jumlah
Sumber: SIMWAS BPR
Triwulan I
Lulus Tidak
Lulus Total
41
33
74
26
12
38
5
5
72
72
117
Lulus
74
37
11
122
Triwulan II
Tidak
Lulus
34
13
1
48
Total
Lulus
108
50
12
170
135
103
15
253
Triwulan III
Tidak
Lulus
50
15
1
66
Total
185
118
16
319
Triwulan IV
Tidak
Lulus
Total
Lulus
102
32
134
64
17
81
11
1
12
177
50
227
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
48
kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia
Bond Pricing Agency (IBPA).
3) Pengawasan terhadap Self Regulatory
Organization, Lembaga Penilai
harga Efek dan Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal
Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksa­
an kepatuhan terhadap PT Penilai Harga Efek
Indonesia (PHEI), PT Kliring Penjaminan Efek
Indonesia, dan PT Penyelenggara Program
Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).
Pemeriksaan terhadap PT PHEI difokuskan pada
penilaian harga Efek, rencana bisnis strategis,
teknologi informasi, riset dan pengembangan,
dan edukasi. Pemeriksaan terhadap PT KPEI
difokuskan pada pengelolaan risiko Perusahaan.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap PT
P3IEI difokuskan pada struktur organisasi,
pengelolaan investasi, penanganan klaim, dan
hak subrogasi dan pemeriksaan terhadap PT
KSEI difokuskan pada aspek penyimpanan dan
penyelesaian serta keamanan informasi. LHP
telah disampaikan kepada auditee, kecuali PT
KSEI.
Selama periode laporan, OJK melakukan analisis
dan menyampaikan tanggapan atas Laporan
Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja triwulan
III-2015 PT BEI, PT KPEI dan PT KSEI. Selain itu,
OJK melakukan analisis dan menyampaikan
persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
2016 terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI),
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI),
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT
PHEI, dan PT P3IEI. Terkait dengan tanggapan,
OJK telah memberikan tanggapan atas Iuran
Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan
Pemodal bagi Perantara Perdagangan Efek yang
Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
2016.
4) Pengawasan Perusahaan Efek
Selama periode laporan, OJK memberi
persetujuan terhadap 16 perubahan susunan
direksi, tujuh perubahan susunan komisaris,
serta satu persetujuan peningkatan modal
disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek. OJK
juga melakukan analisis dan pemantauan atas
laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
terhadap 142 Perusahaan Efek dengan rata-rata
total MKBD sampai akhir triwulan IV-2015 sebesar
Rp13,48 triliun atau turun sebesar 19,96% dari
rata-rata triwulan III-2015. Penurunan tersebut
disebabkan oleh penurunan nilai aset lancar
industri yang lebih besar dari pada penurunan
liabilitas industri.
Selain itu, OJK melakukan analisis dan pe­
mantauan atas 13 Perusahaan Efek yang me­
lakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap
sembilan Emiten. Terkait kegiatan pemantauan
terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan
Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan
IV-2015, terdapat delapan Perusahaan Efek (PE)
yang belum menyampaikan LKPPE dan lima PE
yang terlambat menyampaikan LKPPE. tersebut,
terdapat tujuh PE merupakan PE yang berstatus
tidak aktif dan/atau suspen . Selain itu, terdapat
lima PE yang terlambat menyampaikan LKPPE
selama triwulan IV-2015.
5) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan
Efek
Pada periode laporan, OJK melakukan peme­
riksa­
an kepatuhan terhadap 22 Perusahaan
Efek yang terdiri dari 18 kantor pusat Perusahaan
Efek dan empat kantor cabang Perusahaan
Efek. Fokus pemeriksaan terhadap kantor pusat
perusahaan Efek adalah pemeriksaan melalui
pendekatan hasil Risk Based Supervision (RBS)
pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
Sedangkan fokus pemeriksaan terhadap kantor
cabang perusahaan Efek adalah pemeriksaan
kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran.
6) Pemeriksaan Teknis
Pada periode laporan, OJK menerima 12
pengaduan yang terkait dengan Pasar Modal.
Dari 12 pengaduan tersebut, empat diantaranya
telah selesai dilakukan penelaahan, sedangkan
delapan pengaduan lainnya sedang dalam
proses penanganan.
B. Pengawasan Pengelolaan Investasi
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku
industri pengelolaan investasi, OJK melakukan
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
49
aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan
kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi
pelaku. Sampai dengan triwulan IV-2015, OJK
melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku
industri pengelolaan investasi terhadap
peratur­an perundang-undangan yang berlaku
sebanyak 23 kantor pusat Manajer Investasi
(MI), enam Kantor Cabang MI, 52 kantor cabang
APERD, tiga Bank Kustodian (BK), dan tiga KIK
Efek Beragun Aset (KIK-EBA).
Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan ter­
hadap APERD, dari 52 kantor cabang APERD
yang diperiksa, 39 APERD telah selesai LHP nya,
delapan APERD dalam proses finalisasi LHP, dan
lima APERD masih dalam proses permintaan
konfirmasi ke APERD. Selain itu, dari tiga BK yang
diperiksa, satu BK telah selesai LHP nya dan dua
BK dalam proses finalisasi LHP.
Dalam rangka aktivitas pengawasan atas
laporan berkala, OJK melakukan pemantauan
terhadap laporan bulanan MI dimana pada
triwulan IV-2015, terdapat dua MI yang tidak
menyampaikan laporan, serta dua MI yang
terlambat menyampaikan laporan. OJK juga
mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan
MKBD setiap bulan dimana selama periode
triwulan IV-2015, terdapat dua MI yang tidak
menyampaikan laporan MKBD pada bulan
Oktober, November, dan Desember.
Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan
Publik juga dilakukan melalui pemantauan
atas penyampaian laporan berkala, antara lain
pemantauan atas Laporan Keuangan Tengah
Tahunan (LKTT), Laporan Keuangan Tahunan
(LKT), Laporan Tahunan (LT).
Grafik II - 5 Penyampaian Laporan Keuangan
Tahunan-2014
Keterlambatan
48
(8%)
Tidak Aktif
23
(4%)
Belum
Menyampaikan
20
(3%)
Tepat Waktu
513
(85%)
Grafik II - 6 Penyampaian Laporan Tahunan-2014
Keterlambatan
69
(11,42%)
Tidak Aktif
23
(3,81%)
Belum
Menyampaikan
19
(3,15%)
Tepat Waktu
493
(81,62%)
C. Pengawasan Emiten dan Perusahaan
Publik (PP)
Selama periode laporan, OJK melakukan
Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
melalui pengawasan atas 58 transaksi afiliasi,
dimana terdapat 1 transaksi afiliasi bersamaan
dengan transaksi material, 1 transaksi material
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
RUPS, 2 transaksi perubahan kegiatan
usaha utama, 1 pembagian saham bonus, 5
pembagian dividen berupa kas, 1 pembagian
dividen saham, 2 laporan buyback saham XI.B.2,
25 laporan buyback saham dalam kondisi krisis, 1
penelaahan terhadap program ESOP/MSOP, dan
7 penelaahan atas rencana Penambahan Modal
Tanpa HMETD.
Penyampaian Laporan Keuangan Tengah
Grafik II - 7 Tahunan-2014
Keterlambatan
32
(5,30%)
Belum Menyampaikan
28
(4,64%)
Tidak Aktif
23
(3,81%)
Tepat Waktu
521
(86,26%)
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
50
Selama periode laporan, terdapat 98 Emiten
dan Perusahaan Publik menyampaikan
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Pe­
nawaran Umum (LRPD), dan 3 LPRD
mengalami keterlambatan. Selanjutnya, OJK
telah melakukan analisa terhadap 176 laporan
keterbukaan informasi material atau kejadian
penting, 20 laporan hasil pemeringkatan efek,
65 laporan hasil RUPS Emiten dan Perusahaan
Publik, serta 7 laporan penjatahan Penawaran
Umum.
Selain itu, OJK melakukan rekapitulasi terhadap
laporan hutang valas yang disampaikan setiap
bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik,
dengan jumlah total laporan pada triwulan
ini sebanyak 375 laporan dengan tujuan
untuk melihat exposure hutang valas terhadap
Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, OJK
juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap
sembilan Emiten
D. Pengawasan Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal
Selama periode laporan, OJK melakukan
pemeriksaan kepatuhan (onsite) terhadap
dua Biro Administrasi Efek, dua Pemeringkat
Efek, lima Penilai, empat Bank Kustodian,
tiga Wali Amanat dan pemetaan (mapping)
terhadap lima Konsultan Hukum. Selain itu, OJK
menyelesaikan pemeriksaan terhadap enam
Bank Kustodian yang merupakan pemeriksaan
bersama (joint audit). OJK juga melakukan
pemeriksaan kepatuhan terhadap profesi
Akuntan dengan ruang lingkup pendalaman
Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP.
Pendalaman SPM dilakukan pada 13 KAP dan
seluruh Laporan Hasil Pendalaman SPM KAP
telah diselesaikan. OJK juga menerima satu
permohonan pengajuan calon Direksi baru
Perusahaan Pemeringkat Efek.
E. Penegakan Hukum Industri Pasar
Modal
1) Pemeriksaan Pasar Modal
Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan
di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif
maupun represif. Jenis pelanggaran regulasi
di bidang Pasar Modal umumnya berkaitan
dengan keterbukaan Emiten, Perusahaan Publik
dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal, serta
perdagangan Efek dan pengelolaan investasi.
Pelanggaran terhadap regulasi yang berkaitan
dengan Emiten, Perusahaan Publik dan atau
Profesi Penunjang Pasar Modal antara lain
mengenai transaksi afiliasi dan benturan
kepentingan, transaksi material, keterbukaan
pemegang saham tertentu, informasi atau
fakta material yang harus segera diumumkan
kepada publik, penyajian laporan keuangan,
penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dan
Profesi Penunjang Pasar Modal.
Pelanggaran terhadap regulasi yang berkaitan
dengan perdagangan Efek umumnya terkait
penyalahgunaan rekening Efek nasabah,
pergerakan harga Efek yang tidak wajar di
Bursa Efek serta pelanggaran atas ketentuan
pengendalian internal Perusahaan Efek.
Sementara itu, pelanggaran yang berkaitan
dengan pengelolaan investasi antara lain
adalah pelanggaran regulasi mengenai perilaku
Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan
Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Investasi.
2) Penetapan Sanksi dan Penanganan
Keberatan Pada Industri Pasar Modal
a. Penetapan Sanksi Administratif
Selama periode triwulan IV-2015, OJK
menetapkan sebanyak 184 sanksi
administratif kepada para pelaku
industri Pasar Modal, yang terdiri
dari 29 sanksi administratif berupa
Peringatan Tertulis, satu sanksi
administratif berupa Pembekuan Surat
Tanda Terdaftar (STTD), satu sanksi
administratif berupa Pencabutan Izin
Orang Perseorangan sebagai Wakil
Penjamin Emisi Efek dan 153 Sanksi
Administratif Berupa Denda. Terkait
dengan 153 Sanksi Administratif
Berupa Denda yang dikenakan
memiliki total nilai denda sebesar
Rp1,9 miliar dengan rincian:
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
51
-
142 Sanksi dikenakan kepada
Manajer Investasi, Agen Penjual
Efek Reksa Dana, Perusahaan Efek,
Partisipan Centralized Trading
Platform
Penerima
Laporan
Transaksi Efek (CTP PLTE), Biro
Administrasi
Efek,
Emiten,
Perusahaan Publik, Pemegang
Saham yang memiliki saham
Emiten sebesar 5% atau lebih,
Akuntan Publik, dan Konsultan
Hukum karena keterlambatan
penyampaian laporan, dokumen
selain laporan, dan pengumuman
dengan total nilai Denda Rp1,2
miliar
- 11 Sanksi dikenakan kepada
Manajer Investasi, Direktur Manajer
Investasi, Emiten, Komisaris dan
Direksi Emiten karena kasus pe­
langgaran ketentuan di bidang
Pasar Modal selain keterlambatan
penyampaian laporan, dokumen
selain laporan, dan pengumuman
dengan total nilai Denda Rp0,7
miliar.
Sebagai tindak lanjut atas penetapan
Sanksi Administratif Berupa Denda
yang ditetapkan, OJK menetapkan 39
Surat Teguran Pertama dan 33 Surat
Teguran Kedua karena keterlambatan
pembayaran Sanksi Administratif
Berupa Denda. Selanjutnya, OJK masih
memproses 250 sanksi administratif
terkait
dengan
keterlambatan
penyampai­
an laporan, dokumen
selain laporan, dan pengumuman
serta empat kasus pelanggaran
ketentuan di bidang Pasar Modal
selain keterlambatan pe­
nyampaian
laporan, dokumen selain laporan, dan
pengumuman.
2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi
Administratif
Selama periode laporan, OJK me­
nindak­
lanjuti 11 permohonan ke­
beratan dimana enam permohonan
keberatan telah ditanggapi dan lima
permohonan keberatan masih dalam
proses. Dari permohonan keberatan
yang sudah ditanggapi, lima per­
mohonan keberatan dinyatakan di­
tolak dan satu permohonan keberatan
dinyatakan diterima.
Permohonan keberatan yang dinyata­
kan ditolak meliputi permohonan
keberatan terkait Sanksi Administratif
Berupa Denda yang diajukan oleh
Perusahaan Efek, Emiten, dan
Konsultan Hukum. Permohonan ke­
beratan yang dinyatakan diterima
meliputi permohonan ke­beratan yang
diajukan oleh Emiten terkait denda
atas keterlambatan pem­bayar­an
pungutan.
2.2.3 Pengawasan IKNB
A. Pengawasan Asuransi dan BPJS
Kesehatan
Selama periode laporan, OJK melakukan
analisis terhadap 41 laporan yang seluruhnya
merupakan laporan keuangan yang terdiri
dari 34 laporan keuangan perusahaan asuransi
umum, lima laporan keuangan perusahaan
asuransi jiwa, dan dua laporan perusahaan
reasuransi. OJK juga menerbitkan 12 Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari tiga
Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS)
dan sembilan Laporan Hasil Pemeriksaan Final
(LHPF).
OJK menerbitkan tujuh surat tanggapan
atas pelaksanaan rekomendasi dalam rangka
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
52
melakukan pemantauan terhadap rekomendasi
hasil pemeriksaan final. Selain itu, OJK juga
memproses 23 permohonan pencairan/
penambahan Dana Jaminan, menerbitkan 28
Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan,
menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang
berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak
39 tindak lanjut, dan menindaklanjuti 10
permohonan pengesahan cadangan premi
yang diajukan oleh perusahaan.
Selama periode laporan, OJK mengenakan sanksi
peringatan pertama kepada 24 perusahaan
asuransi, dan peringatan kedua kepada empat
perusahaan serta sanksi pembatasan kegiatan
usaha kepada satu perusahaan. OJK juga
melakukan pencabutan sanksi peringatan
pertama kepada empat perusahaan asuransi.
B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS
Ketenagakerjaan
OJK melakukan pemeriksaan terhadap tujuh
Dana Pensiun dan pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan sebanyak tujuh Dana Pensiun.
Selain itu, OJK juga menerbitkan 13 Laporan
Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan
tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).
Selama periode laporan, OJK juga melakukan
pemeriksaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan
dengan ruang lingkup pemeriksaan difokuskan
pada aspek kolektibilitas iuran.
C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Selama triwulan IV-2015, OJK melakukan
pemeriksaan terhadap 17 Lembaga Pembiayaan
yang terdiri dari 14 Perusahaan Pembiayaan
dan tiga Perusahaan Modal Ventura. Terkait
dengan hasil laporan terhadap pemeriksaan,
OJK menerbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan
Sementara (LHPS) dan 16 laporan Hasil
Pemeriksaan Final (LHPF).
Terkait dengan Risk Based Supervision (RBS), OJK
melakukan pemeriksaan langsung ter­
hadap
14 perusahaan pembiayaan. OJK juga me­
wajibkan Perusahaan Pembiayaan (PP) untuk
menyampaikan laporan self assessment atas
tingkat risiko, dengan hasil 197 perusahaan
telah menyampaikan laporan.
Selama triwulan IV-2015, OJK telah mengenakan
117 sanksi administratif kepada lembaga pem­
biayaan dan saat ini masih terdapat 86 sanksi
administratif yang masih dalam monitoring.
Tabel II - 11 Jumlah Pemberian Sanksi Lembaga
Pembiayaan
Perusahaan Pembiayaan
Total Sanksi PP (1/7 s.d 30/9)
Sanksi diterbitkan
Sanksi dalam monitoring
Perusahaan Modal Ventura
Total Sanksi PMV
(1/7 s.d 30/9)
Sanksi diterbitkan
Sanksi dalam monitoring
Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur
Total Sanksi PPI
(1/7 s.d 30/9)
Sanksi diterbitkan
Sanksi dalam monitoring
Total Sanksi PP, PMV dan PPI
(1/7 s.d 30/9)
Sanksi diterbitkan
SA I
SA II SA III PKU TOTAL
73
50
15
12
5
3
0
0
93
65
18
15
5
5
1
1
0
0
24
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
20
6
0
117
D. Pengawasan Lembaga Keuangan
Mikro
Selama periode laporan, OJK memproses
sebanyak 37 dokumen dimana 27 diantaranya
akan melakukan kegiatan usaha secara
konvensional, dan 10 lainnya melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Terdapat 12 permohonan telah disetujui untuk
dikukuhkan sebagai LKM. Adapun LKM yang
mendapatkan izin pengukuhan sebagai LKM/
LKMS antara lain:
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
53
Tabel II - 12 Perizinan LKM
No.
Nama LKM yang dikukuhkan
1. Koperasi LKM Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan
Maju
2. Koperasi LKM Lembaga Keuangan Desa Rejo Makmur
3. Koperasi LKM Soko Rahayu
4. Koperasi LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan Mugi Rahayu
5. Koperasi LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan Manunggal Lestari
6. Koperasi LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan Subur
7. Koperasi LKM Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Artha Surya
8. Koperasi LKM Syariah Anggrek
9. Koperasi LKM Syariah Al-Ummahat
10. Koperasi LKM Berkah Margo Mulyo
11. Koperasi LKM Syariah BTM Pemalang
12. Koperasi LKM Artha Nugraha
Selanjutnya, dalam rangka mendukung
pembinaan dan pengawasan terhadap Industri
LKM, OJK membangun infrastruktur teknologi
informasi berupa Sistem Informasi LKM (SI LKM)
berbasis web yang terdiri dari aplikasi e-licensing,
e-reporting, aplikasi perubahan kelembagaan
LKM, monitoring dan pengawasan, dan Sistem
Informasi Geografis LKM (SIG LKM).
E. Pengawasan Lembaga Keuangan
Khusus
Selama periode laporan, OJK melakukan
pengawasan tidak langsung (off-site) berupa
analisis atas laporan bulanan terhadap 19
Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), dan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). OJK
juga melakukan pemeriksaan langsung (on-site)
terhadap dua perusahaan penjaminan dan LPEI
(kantor pusat dan empat kantor wilayah). Dalam
rangka penegakan hukum, OJK mengenakan
sanksi administratif berupa peringatan pertama
terhadap satu perusahaan penjaminan.
F. Pengawasan Perusahaan Jasa
Penunjang IKNB
Selama periode laporan, OJK melakukan
kegiatan pemeriksaan terhadap tujuh perusaha­
an jasa penunjang IKNB, menerbitkan sembilan
Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS)
dan lima laporan Hasil Pemeriksaan Final
(LHPF) yang berkaitan dengan pemeriksaan.
Selain itu, terkait dengan penegakan hukum,
OJK menerbitkan 22 sanksi peringatan kepada
perusahaan.
G. Pelayanan Kelembagaan dan Produk
IKNB
Selama triwulan IV-2015, OJK menerima 1.120
permohonan/pelaporan, dimana se­banyak 985
diantaranya selesai diproses dan 135 masih
dalam tahap proses, dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel II - 13 Pelayanan Kelembagaan IKNB
Kegiatan
s.d.
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
Triwulan
I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
IV-2015
Fit and Proper Test
473
284
309
244
1.310
Produk
447
443
363
384
1.637
3
2
2
9
16
8
9
6
8
31
54
60
80
85
279
127
136
192
200
655
57
103
84
55
299
1.169
1.037
1.036
985
4.227
Izin Usaha
Pencabutan Izin
Usaha
Perubahan
Kepemilikan/ PDP
Kantor Cabang
Kantor Pemasaran
Total
1. Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test)
Selama triwulan IV-2015, OJK memproses
244 permohonan fit and proper test dengan
rincian:
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
54
4. Pencabutan Izin Usaha
Tabel II - 14 Pelayanan Fit and Proper Test
IKNB
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
Asuransi dan Reasuransi
Fit & Proper Test
126
 Penetapan Kelulusan
150
Dana Pensiun
 Fit & Proper Test
98
 Penetapan Kelulusan
27
Perusahaan Pembiayaan dan LJK Khusus
 Fit & Proper Test
72
 Penetapan Kelulusan
Total
473

139
-
83
-
48
-
78
-
62
3
86
-
67
284
161
309
110
244
Pada periode laporan, terdapat delapan
pencabutan izin usaha yang terdiri dari
satu pencabutan izin usaha perusahaan
asuransi, dua pencabutan izin usaha
lembaga pembiayaan dan lembaga jasa
keuangan lainnya, empat pembubaran
dana pensiun, dan satu persetujuan
rencana kerja likuidasi. Adapun persetujuan
rencana kerja likuidasi yang selesai diproses
adalah Dana Pensiun Avesta Continental
Pack. Berikut tujuh perusahaan yang
dicabut izinnya/dibubarkan yaitu:
Catatan: Penetapan kelulusan pada triwulan I-2015 merupakan proses pemutihan
pihak utama IKNB. Proses tersebut merupakan kelanjutan dari pemutihan yang
mulai dilakukan sejak ditetapkannya POJK 4/POJK.05/2013 bagi pihak utama IKNB
yang telah menjabat (existing).
a. Dana Pensiun Avesta Continental Park;
2. Produk Asuransi
c. PT Matriks Investama;
Terkait dengan permohonan izin produk
asuransi, selama triwulan IV-2015, OJK
telah menyelesaikan 384 permohonan
yang terdiri dari pencatatan produk baru
sebanyak 142, persetujuan bancassurance
sebanyak 130, perubahan produk sebanyak
105, dan tujuh pelaporan nama lain produk.
3. Izin Usaha
Selama triwulan IV-2015, OJK menerbitkan
delapan izin usaha baru yaitu satu
Perusahaan Asuransi, dua Perusahaan
Pembiayaan, dan lima Perusahaan Modal
Ventura.
Adapun delapan perusahaan yang telah
diberikan izin usaha yaitu:
Tabel II - 15 Rincian Penerbitan Izin Usaha
No. Nama Perusahaan
1. PT Reasuransi
Indonesia Utama
2. PT Sinarmas Hana
Finance
3. PT Mandiri Capital
Indonesia
4. PT Reliance Modal
Ventura
5. PT Modal Ventura
YCAB
6. PT Nusa Makmur
Ventura
7. PT Cakrabuana
Ventura Indonesia
8. PT Corpus Prima
Ventura
Nomor SK Izin Usaha Tanggal SK Izin Usaha
KEP-108/D.05/2015
19 Oktober 2015
KEP-123/D.05/2015
18 November 2015
KEP-113/D.05/2015
10 November 2015
KEP-131/D.05/2015
15 Desember 2015
KEP-129/D.05/2015
15 Desember 2015
KEP-130/D.05/2015
15 Desember 2015
KEP-132/D.05/2015
15 Desember 2015
KEP-133/D.05/2015
15 Desember 2015
b. PT Panin Insurance (Merger);
d. PT Abad Perdana Kapital Ventura;
e. Dana Pensiun YADIKA;
f. Dana Pensiun Rheem;
g. Dana Pensiun Kertas Leces
Berikut adalah rincian kegiatan pencabutan
izin usaha untuk setiap sektor di IKNB:
Tabel II - 16 Rincian Pencabutan Izin Usaha IKNB
IKNB
Asuransi
Dana Pensiun :
Pembubaran
Persetujuan Rencana
Kerja Likuidasi
Persetujuan Hasil
Penyelesaian
Likuidasi
LP dan LJK Lain
Total
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
1
2
1
1
2
-
4
3
-
2
1
-
-
1
-
3
8
7
9
1
6
2
8
5. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/
Perubahan Anggaran Dasar /Peraturan
Dana Pensiun
Selama periode laporan, terdapat 158
permohonan, dari jumlah tersebut se­
banyak 85 permohonan telah selesai
diproses, sedangkan 73 permohonan
lainnya masih menunggu kelengkapan
dokumen dan dalam proses analisis.
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
55
6. Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor
Cabang
Selama triwulan IV-2015, terdapat
249 permohonan pembukaan kantor
cabang yang terdiri dari 26 permohonan
Perusahaan Asuransi dan 223 permohonan
Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga
Jasa Keuangan Khusus. Selain itu, OJK
juga selesai memproses 200 permohonan
pembukaan dan penutupan kantor cabang,
serta pencatatan perubahan alamat, yang
terdiri dari 13 Perusahaan Asuransi dan 187
Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Jasa
Keuangan Khusus. Terkait dengan kantor
selain kantor cabang perusahaan asuransi,
OJK telah menyelesaikan 55 permohonan.
H. Pelayanan Kelembagaan Jasa
Penunjang IKNB
Selama periode laporan, terdapat 150 per­
mohonan terkait kelembagaan Jasa Penunjang
IKNB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 per­
mohonan telah selesai diproses dan 86 masih
dalam proses penyelesaian, serta terdapat tujuh
permohonan yang mengajukan pembatalan,
dengan rincian sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sepanjang periode laporan, OJK menerima
13 permohonan izin usaha, dimana enam
permohonan telah selesai diproses dan
lima perusahaan dalam proses menunggu
kelengkapan dokumen, sedangkan dua
perusahaan batal mengajukan izin usaha.
Selain itu, terdapat dua perusahaan yang
izin usahanya dicabut dan terdapat satu
perusahaan yang sedang dalam proses
pencabutan izin usahanya.
Tabel II - 18 Pemberian Izin Usaha
No Nama Perusahaan
1 PT Taawun Indonesia
Sejahtera
2 PT Jakarta Inti
Bersama
3 PT Ria Pratama
Mega Sejahtera
4 PT Adikara Mitra
Sampurna
5 PT Asia Pasific
Insurance Broker
6 PT Sukses Utama
Sejahtera
Status Nomor Keputusan
Tanggal
Selesai KEP-554/NB.1/2015 09/10/2015
Selesai KEP-555/NB.1/2015 09/10/2015
Selesai KEP-556/NB.1/2015 12/10/2015
Selesai KEP-557/NB.1/2015 12/10/2015
Selesai KEP-558/NB.1/2015 27/10/2015
Selesai KEP-560/NB.1/2015 30/10/2015
Tabel II - 19 Pencabutan Izin Usaha
permohonan perusahaan Jasa
Tabel II - 17 Rekapitulasi
Penunjang IKNB
Permohonan Outstanding
Jenis Layanan Triwulan IV Triwulan III
Selesai
2015
2015
Pemberian Izin
3
10
6
Usaha
Pencabutan Izin
2
1
2
Usaha
Perubahan
10
27
6
Kepemilikan
Penambahan
4
10
5
Modal
Perubahan
8
25
10
Pengurus
Perubahan
6
6
6
Alamat
Pembukaan
2
6
7
Kantor Cabang
Perubahan Nama
2
1
Pendaftaran
7
19
14
Tenaga Ahli
Pendaftaran
Tenaga Kerja
1
1
Asing
1. Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha
Status
Proses* Batal
5
2
1
-
31
-
9
-
21
2
5
1
1
-
3
-
10
2
-
-
* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu
penjadwalan fit & proper atau masih proses analisis.
No Nama Perusahaan Status Nomor Keputusan Tanggal
1 PT Pertani
Selesai
KEP-569/
24/11/2015
Sejahtera
NB.1/2015
2 PT Makna Mandiri Selesai
KEP-570/
7/12/2015
Insurance Broker
NB.1/2015
2. Perubahan Nama Perusahaan,
Persetujuan Perubahan Kepemilikan, dan
Penambahan Modal
Pada Triwulan IV-2015 terdapat tiga
per­­­mohonan
perubahan
nama
perusaha­­
an
yang
masih
dalam
proses kelengkapan dokumen. Di
samping itu terdapat 37 permohonan
perubahan
kepemilikan
perusahaan,
27 diantara­­­nya merupakan outstanding
triwulan III-2015. Dari jumlah tersebut,
sebanyak enam permohonan telah di­
setujui dan 31 permohonan masih dalam
proses. Terkait penambahan modal,
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
56
terdapat 14 permohonan, 10 diantaranya
merupa­kan outstanding triwulan III-2015.
Dari jumlah tersebut, lima permohonan telah
disetujui dan sembilan permohonan dalam
proses menunggu kelengkapan dokumen.
3
Persetujuan Perubahan Pengurus
Selama Triwulan IV-2015, OJK menerima
33 permohonan perubahan pengurus,
dimana 10 permohonan telah disetujui, 21
permohonan masih dalam proses, dan dua
permohonan dinyatakan batal.
4. Pencatatan Perubahan Alamat dan
Pembukaan Kantor Cabang
Selama triwulan IV-2015 terdapat 12
permohonan, enam diantaranya merupakan
outstanding dari triwulan sebelumnya. Dari
jumlah tersebut sebanyak enam permohonan
telah selesai diproses, lima permohonan
masih dalam proses kelengkapan dokumen
dan satu permohonan dinyatakan batal.
Selain itu, terdapat delapan permohonan
pembukaan kantor cabang perusahaan jasa
penunjang IKNB, dimana tujuh permohonan
telah selesai dan satu permohonan masih
dalam tahap proses kelengkapan dokumen.
5. Pendaftaran Tenaga Ahli dan Pendaftaran
Tenaga Kerja asing
Selama periode laporan, terdapat 26
permohonan pendaftaran tenaga ahli,
yang terdiri dari 14 orang telah diberikan
nomor registrasi, 10
permohonan masih
dalam proses kelengkapan dokumen dan
dua permohonan dinyatakan batal. Selain
itu terdapat satu permohonan pendaftaran
Tenaga Kerja Asing dan telah selesai diproses.
6. Pelaksanaan Pengujian Kemampuan dan
Kepatutan (PKK) bagi Direksi, Komisaris,
Pemegang Saham Pengandali, dan Tenaga
Ahli
Selama periode laporan, OJK melakukan
pengujian kemampuan dan kepatutan
sebanyak 83 permohonan. Dari jumlah
tersebut yang dinyatakan lulus sebanyak 79
orang dan empat orang dinyatakan tidak lulus,
dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
Tabel II - 20 Jumlah Pengujian Kemampuan dan Kepatutan
(PKK)
Jabatan
Pemegang Saham Pengendali
Komisaris
Direksi
Tenaga Ahli
Tenaga Kerja Asing
Jumlah
Pelaksanaan PKK
Triwulan IV 2015
Lulus Tidak Lulus
27
19
23
2
9
2
1
79
4
Jumlah
27
19
25
11
1
83
2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN
2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan
A. Pengembangan Bank Umum
1) Kajian Pengembangan Bank Umum
Dalam rangka mendukung kebijakan
penguatan ketahanan dan daya saing
perbankan, beberapa kegiatan kajian/
kegiatan yang sedang dilakukan adalah:
a. Kajian penerapan Kewajiban
Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)
Terintegrasi
Sebagai tindak lanjut implementasi
dari pengawasan terintegrasi bagi
konglomerasi keuangan, OJK me­
nerbit­
kan peraturan mengenai pe­
nerapan manajemen risiko bagi
konglomerasi keuangan dan tata
kelola bagi konglomerasi keuangan.
Untuk melengkapi pengaturan dalam
rangka pengawasan terintegrasi di­
maksud diperlukan pengaturan ter­
kait permodalan bagi konglomerasi
keuangan. Permodalan dalam konglo­
merasi keuangan diperlukan untuk
menyerap risiko-risiko yang terjadi
pada entitas utama maupun Lem­baga
Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu
konglomerasi keuangan.
b. Kajian/penyusunan pokok-pokok
pengaturan pelaksana KPMM Basel 3
Penyusunan kajian/pokok-pokok peng­
atur­
an pelakasanaan KPMM Basel 3
merupakan tindak lanjut dari penerbitan
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
57
Peraturan yang terkait dengan pe­
nerapan KPPM Basel 3. Tujuan kajian ini
adalah untuk memberikan rekomendasi
bagi penyusunan aturan pelaksana
dari ketentuan mengenai KPPM Basel
3 antara lain mengenai metodologi
penentuan bank yang termasuk dalam
DSIB, kewajiban tambahan modal bagi
DSIB dan point of non viability.
c. Kajian Pokok-Pokok Pengaturan
Penetapan Bank yang Berdampak
Sistemik (D-SIB) dan Capital Surcharge
untuk Bank yang Berdampak Sistemik
Penyusunan kajian dilatar belakangi
oleh Pasal 39 UU tentang OJK yang
menyatakan bahwa OJK berkoordinasi
dengan BI dalam membuat peraturan
dalam pengawasan perbankan, antara
lain penentuan institusi bank yang
termasuk dalam kategori SIB. Selain itu,
Basel Comittee On Banking Supervision
(BCBS) telah menerbitkan framework
GSIB yang wajib dipenuhi oleh otoritas
keuangan setiap negara. Selanjutnya,
penerbitan framework GSIB diikuti
dengan penerbitan framework untuk
diterapkan dalam konteks domestik,
yaitu Domestically Systemically Important
Bank (DSIB)1. Sementara itu, dalam
rangka implementasi Basel III mengenai
G-SIB/D-SIB requirement, kewajiban atas
capital surcharge akan segera diterapkan
terhitung sejak 1 Januari 2016.
2) Pengembangan Pengawasan Bank
Umum
a. Standard Operational Procedure (SOP)
Pengawasan
Pada triwulan IV-2015, OJK telah
menyelesaikan satu Standard of
Procedure (SOP) tentang kegiatan
pengawasan
terhadap
program
1 Systemically Important Bank adalah bank yang karena ukuran
aset, modal dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas
transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor
keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau
keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik
secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut
mengalami gangguan atau gagal (UU OJK pasal 39 penjelasan
huruf e).
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam
Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
SOP terdiri dari tiga tahapan yaitu:
(i) Alur Prosedur Pengawasan Laku
Pandai; (ii) Prosedur Persetujuan
Bank Penyelenggara Laku Pandai;
dan (iii) Prosedur Evaluasi dan Sanksi
Pelanggaran Laku Pandai. Dalam
rangka mempermudah pengawas bank
dalam melakukan proses persetujuan
dan evaluasi program Laku Pandai,
pedoman juga akan dilengkapi dengan
Compliance Checklist.
b. RSE-DK terkait Pemeriksaan
Berdasarkan Risiko
Selain itu, pada triwulan IV-2015
juga telah diselesaikan lima RSE-DK
yang terkait dengan Pemeriksaan
Berdasarkan Risiko yaitu:
a.RSE-DK tentang Pedoman Peme­
riksa­
an Berdasarkan Risiko Untuk
Pemeriksaan Risiko Pasar;
b.RSE-DK tentang Pedoman Peme­
riksaan Berdasarkan Risiko Untuk
Pemeriksaan Risiko Stratejik;
c. RSE-DK tentang Pedoman Peme­
riksaan Berdasarkan Risiko Untuk
Pemeriksaan Risiko Reputasi;
d.RSE-DK tentang Pedoman Peme­
riksaan Berdasarkan Risiko Untuk
Pemeriksaan Risiko Kepatuhan; dan
e.RSE-DK tentang Pedoman Peme­
riksaan Berdasarkan Risiko Untuk
Pemeriksaan Risiko Hukum.
c. Konversi Pengaturan dan
Pengawasan BI ke OJK
Sejalan dengan pengalihan fungsi,
tugas, serta wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor perbankan dari Bank Indonesia
(BI) ke OJK, dipandang perlu untuk
melakukan konversi ketentuan. Konversi
tersebut dilakukan agar pelaksanaan
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
58
kegiatan pengawasan perbankan di
OJK memiliki dasar hukum internal
yang memadai.
Delapan PBI yang menjadi prioritas
untuk dikonversi dan disusun Draft
konversi pada tahap pertama yaitu:
a. Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum
b.Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum
c. Penilaian Tingkat Kualitas Aset Bank
Umum
d.
Kewajiban
Penyediaan
Minimum Bank Umum
Modal
e. Rencana Bisnis Bank
f.
Prinsip
Kehati-hatian
dalam
Melaksanakan Aktivitas Keagenan
Produk Keuangan Luar Negri Bank
Umum
Pelaksanaan konversi ketentuan internal
BI menjadi ketentuan internal OJK akan
dilakukan secara bertahap selama 2016.
B. Pengembangan BPR/BPRS
1) Kajian Pengembangan BPR
Dalam rangka mendukung kebijakan
penguatan ketahanan dan daya saing
perbankan, beberapa kegiatan kajian/
penelitian Bank Perkreditan Rakyat yang
sedang dilakukan adalah:
a. Kajian Konsolidasi Kepemilikan BPR
Latar belakang penyusunan kajian
adalah untuk meningkatkan daya
saing BPR melalui penataan struktur
kepemilikan BPR. Berdasarkan data
Desember 2015 terdapat 182 grup BPR
yang mencakup 715 individu BPR atau
sebanyak 43,5% dari total 1.643 BPR.
Kepemilikan saham oleh individu atau
kelompok di beberapa BPR berindikasi
dapat mempengaruhi kegiatan usaha
BPR sehingga perlu dilakukan kajian
korelasi antara batasan kepemilikan
saham dengan kegiatan usaha BPR
dan bentuk model bisnis konsolidasi
kepemilikan
guna
meningkatkan
economic of scale dan efektivitas
pengawasan BPR.
b. Kajian Penilaian Rencana Bisnis BPR
Latar belakang penyusunan kajian
adalah mengingat ketentuan mengenai
rencana kerja yang berlaku saat ini masih
mengacu pada Surat Keputusan Direksi
BI No.31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998
tentang Rencana Kerja dan Laporan
Pelaksanaan Rencana Kerja BPR. Selain
itu, diperlukan pedoman yang dapat
memberikan acuan yang komprehensif
bagi BPR dalam penyusunan rencana
bisnis baik dalam jangka pendek (satu
tahun) maupun jangka menengah (tiga
tahun).
c. Kajian Tingkat Kesehatan BPR
Kajian ini dilaksanakan dalam rangka
menyelaraskan beberapa ketentuan
BPR. Penilaian tingkat kesehatan BPR
akan diarahkan pada penilaian tingkat
kesehatan yang mencakup aspekaspek berupa profil risiko, tata kelola,
rentabilitas dan permodalan.
Rekomendasi dari hasil kajian adalah:
• Untuk semua kelompok BPR yang
terbagi berdasarkan modal inti,
penilaian faktor Profil Risiko baru
dapat dilakukan setelah penerapan
ketentuan manajemen risiko secara
penuh.
• Penilaian tingkat kesehatan diusul­
kan dengan metode CAMEL
yang dimodifikasi (CAMEL Plus),
dengan
menggunakan
rasiorasio penilaian yang lebih lengkap
pada faktor aset dan likuiditas,
serta menggunakan penilaian
tata kelola (GCG) untuk menilai
faktor manajemen BPR. Penerapan
metode ini dalam masa transisi
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
59
sebelum penerapan manajemen
risiko secara penuh, sekaligus
menjadi masa pembelajaran bagi
BPR sebelum penerapan penilaian
tingkat kesehatan BPR berdasarkan
risiko.
risiko terhadap BPR sehingga dapat
meningkatkan
ketahanan
industri
BPR yang berdaya saing dalam rangka
melayani UMK dan mempercepat inter­
mediasi dalam rangka meningkat­
kan
sektor keuangan yang inklusif.
2) Pengembangan Pengawasan BPR
a. RSE-DK No.7/SEDK.03/2015 tentang
Pedoman Pengawasan terhadap Bank
Perkreditan Rakyat (BPR)
Pada triwulan IV-2015 telah diterbitkan
SE DK No. 7/SEDK.03/2015 tentang
Pedoman Pengawasan Terhadap Bank
Perkreditan Rakyat. Latar Belakang
rancangan
pedoman
tersebut
adalah adanya perubahan beberapa
ketentuan seperti penerapan Early
Warning System BPR, Forum Panel BPR,
BPR High Risk, Pemeriksaan Bersama
BPR, Penerapan SAK-ETAP BPR, LBU
BPR, dan Penilaian Kualitas Kredit
serta PPAP. Penyempurnaan Pedoman
Pengawasan Terhadap BPR ini terdiri
dari tiga bagian utama yaitu Pedoman
Umum Pengawasan dan Pemeriksaan
BPR, Pedoman Teknik Pengawasan BPR,
dan Pedoman Teknik Pemeriksaan BPR.
b. Kajian dan RPDK Pengawasan Bank
Perkreditan Rakyat berdasarkan
Risiko (Risk Based Supervision BPR)
Salah satu pilar yang ditetapkan
dalam kebijakan pengembangan
industri BPR adalah meningkatkan
efektivitas pengawasan BPR termasuk
di dalamnya upaya pengembangan
sistem pengawasan berdasarkan risiko.
Penyusunan kajian ini ditujukan untuk
menggali metode yang tepat dalam
rangka pengawasan yang efektif dan
efisien terhadap BPR sehingga dapat
berkembang dengan baik dan dapat
memberikan kepercayaan kepada
masyarakat terhadap industri BPR.
Kajian tersebut diharapkan dapat
membantu Pengawas untuk dapat
mendeteksi dini dan memitigasi
c. RPDK dan RSEDK Mengenai Pedoman
Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko
Untuk Dua Tahapan Dalam Siklus RBS
BPR sebagai bagian dari industri
perbankan yang melakukan peng­
him­
punan dan penyaluran dana,
pada prinsipnya melakukan bisnis
yang memiliki risiko sehingga me­
merlu­
kan sistem pengawasan yang
lebih efektif disertai perubahan ke­
tentuan
pendukungnya.
Sejalan
meningkatnya eksposure risiko yang
akan mempengaruhi kelangsungan
usaha BPR, diperlukan suatu sistem
pengawasan
yang
dapat
men­
deteksi risiko-risiko tersebut. Se­
hubungan dengan hal tersebut, arah
pengembangan BPR kedepan adalah
menjadikan industri BPR yang berdaya
saing dalam melayani UMK dan
masyarakat setempat serta berkontribusi
bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Adapun ketentuan yang akan disusun
untuk mendukung sistem pengawasan
BPR yang lebih efektif adalah RPDK Sistem
Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko
tersebut, SEDK Pedoman Pengawasan
BPR Berdasarkan Risiko untuk Tahapan
Pemahaman Terhadap BPR (Know Your
BPR/KYBPR), Tahapan Perencanaan
Pengawasan (Supervisory Plan), dan revisi
terhadap Pedoman Forum Panel.
d. Kajian terhadap Sistem Informasi
Pengawasan BPR
Kajian Sistem Informasi Pengawasan
(SIMWAS) BPR dilakukan dalam rangka
mengoptimalkan dan mengefektifkan
pelaksanaan pengawasan/pemeriksa­an
BPR di seluruh Indonesia.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
60
Sejalan
dengan
perubahan
sistem
pengawasan BPR dari Sistem Pengawas­
an
Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based)
menjadi Sistem Pengawasan BPR Berdasarkan
Risiko (Risk Based), di 2016 akan dilakukan
Capacity Building/Sosialisasi/Workshop terkait
perubahan sistem pe­
ngawas­
an tersebut.
Kegiatan tersebut di­laku­kan sebagai langkah
awal untuk mengenalkan pengawasan BPR
ber­
dasarkan risiko kepada para pengawas
BPR.
Dari hasil kajian diketahui sebagai berikut:
a. Terdapat 175 Grup BPR yang terdiri dari
670 BPR dan 31 BPRS dengan masingmasing total aset sebesar Rp46.809
miliar dan Rp1.827 miliar.
b. Dari 175 Grup BPR tersebut dapat
dipetakan lagi menjadi 3 bagian se­
bagai berikut:
Tabel II - 21 Konglomerasi BPR Grup
C. Pengembangan Bank Terintegrasi
Jumlah Jumlah Jumlah
No. Grup
BPR Terelasi Grup BPR
1 162
642 BPR/S a. 146
b. 10
2 11
57 BPR
1) Identifikasi Konglomerasi BPR Grup
Sesuai ketentuan yang berlaku, Konglo­
merasi
Keuangan meliputi seluruh Lem­
baga Jasa
Keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar
modal, maupun institusi keuangan non bank.
Sesuai dengan Pasal 4, 5, dan 6 POJK No.17/
POJK.03/2014 maka bentuk Konglomerasi
keuangan pada BPR adalah (1) Perusahaan Terelasi
(sister company), yaitu beberapa LJK yang terpisah
secara kelembagaan dan/atau secara hukum
namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP
yang sama; dan (2) Perusahaan subsidiari, yaitu
perusahaan anak yang dimiliki oleh LJK lebih
dari 50% kepemilikan. Sehubungan dengan hal
tersebut, BPR grup atau BPR dan LJK lain yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP)/
Pengendali yang sama juga wajib menerapkan
Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola
Terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK
yang mengatur kedua hal tersebut.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mengidentifikasi dan memetakan keterkait­
an kepemilikan dan/atau pengendalian
seluruh LJK yang berada dibawah ke­wenangan
OJK yang tergolong sebagai konglomerasi
keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi
informasi utama dalam mengembangkan kajian
pengawasan ter­
integrasi berdasarkan risiko
terhadap Konglomerasi Keuangan di level BPR
grup maupun BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh
PSP/Pengendali yang sama.
3 2
2 BPR
c. 6
a. 6
b. 5
a. 1
b. 1
Terelasi
Dengan
BPR
BPRS
BPRS
BPD
BU dan/atau
LJK Non Bank
Anak
perusahaan
BPD
Anak
perusahaan
LJK Non Bank
Jumlah
Terelasi
586 BPR
43 BPR dan
13 BPRS
18 BPRS
47 BPR
10 BPR
1 BPR
1 BPR
2) Pengembangan Pengawasan
Terintegrasi
Pada akhir triwulan IV-2015, terdapat
satu grup Konglomerasi Keuangan yang
telah di­keluarkan karena tidak memenuhi
persyaratan Konglomerasi Keuangan
se­
hingga total grup konglomerasi
menjadi 49. Selanjutnya dari 49 grup
Konglomerasi Keuangan tersebut terdapat
12 Konglomerasi Keuangan vertikal, 27
Konglomerasi Keuangan horizontal dan
10 grup yang memiliki struktur campuran
(mixed group). Total aset dari 49 Grup
Konglomerasi Keuangan adalah sebesar
Rp5.325 triliun, dengan perbandingan
total aset industri jasa keuangan Indonesia
sebesar Rp7.663 triliun, sehingga per­
sentase perbandingan total aset terhadap
total aset industri jasa keuangan cukup
signifikan yaitu sebesar 69,5%.
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
61
Jenis Konglomerasi dan Total Aset 49 Grup
Grafik II - 8 Konglomerasi
49 Konglomerasi Keuangan Berdasarkan Jenis
Mixed
10
Vertikal
12
untuk mengetahui kesiapan dari konglomerasi
keuangan terkait dengan pe­nerapan manajemen
risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi.
Ketujuh
grup
konglomerasi
keuangan
tersebut berkomitmen untuk mendukung
penerapan pengawasan terintegrasi terhadap
konglomerasi keuangan yang dilaksanakan oleh
OJK melalui POJK penerapan manajemen risiko
terintegrasi dan tata kelola terintegrasi.
Horizontal
27
49 Konglomerasi Keuangan
Berdasarkan Aset
1,3%
(15 FC)
7.663
12,6%
(18 FC)
64,7% (7 FC)
Perbandingan Konglomerasi Keuangan
dengan sektor Perbankan dan Industri
Jasa Keuangan Nasional Berdasarkan
Aset (dalam triliun Rupiah)
5.325
21,4% (9 FC)
49
Konglomerasi
Keuangan
6.027
88,35%
dari
total aset
Perbankan
69,49% dari
total aset
Industri Jasa
Keuangan
Sektor
Perbankan
Industri
Jasa
Keuangan
Less than Rp10 trillion
Rp80 to Rp200 trillion
Rp10 to Rp80 trillion
Greater than Rp200 trillion
3) Implementasi Pengawasan Terintegrasi
Selama periode laporan, OJK melakukan
mekanisme koordinasi dan komunikasi terhadap
20 konglomerasi keuangan. Selain itu, OJK juga
menyelesaikan penyusunan KYFC terhadap 16
konglomerasi keuangan tahap II dimana empat
diantaranya dilakukan dalam rangka pengkinian
dan telah diselesaikan pengkinian Integrated
Risk Rating (IRR) dan Perencanaan Pengawasan
Terintegrasi untuk oleh tujuh grup Konglomerasi
Keuangan.
Sesuai Roadmap Pengawasan Terintegrasi
2015, pada triwulan IV-2015 telah dilaksanakan
Forum Panel Terintegrasi terhadap tiga grup
Konglomerasi Keuangan melalui persetujuan
pada Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi.
Sampai akhir triwulan IV-2015, telah
diselenggarakan pertemuan antara OJK
dengan tujuh grup konglomerasi keuangan
D. Perkembangan Pelaksanaan Laku
Pandai
Berkaitan dengan Layanan Keuangan Tanpa
Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku
Pandai), sesuai dengan Pasal 20 POJK No. 19/
POJK.03/2014 calon Bank penyelenggara
Laku Pandai harus mencantumkan rencana
penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana
Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan
RBB 2015 yang disampaikan bank kepada OJK,
diketahui terdapat 14 BUK dan tiga BUS yang
merencanakan untuk menjadi penyelenggara
Laku Pandai di tahun 2015.
Pada triwulan IV-2015, dari 17 bank yang
merencanakan dalam RBB terdapat enam
bank yang sudah merealisasikannya melalui
peluncuran
produk
tabungan.
Jumlah
agen yang terealisasi mencapai 51,9% yaitu
60.802 agen dari 117.069 yang direncanakan.
Sementara itu, Jumlah dana dan nasabah yang
berhasil dihimpun masing-masing sebesar
Rp75,4 miliar dan 1,2 juta nasabah.
Tabel II - 22 Hasil Program LAKU PANDAI
LAKU PANDAI
Produk Tabungan
Rencana Agen 2015
Realisasi Jumlah Agen
Jumlah Nasabah
Saldo BSA
Keterangan*)
BSA, seperti: tabungaku,
Tabunganmu, Tabungan WOW
BSA, Tabungan Laku, Tabungan
Cermat BSA, BNI Pandai
117.069
60.802
1.211.371
75.434.014.296
Sumber: OJK
Ket: *) Khusus Bank BCA masih merupakan data Per Oktober 2015
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
62
2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal
Nomor VIII.G.17 tentang
Akuntansi Perusahaan Efek.
Tujuan Penyusunan Kajian ini adalah
mengidentifikasi adanya ketentuan PAPE
yang tidak praktis untuk diterapkan dan
kesesuaian penyajian Laporan Keuangan
Perusahaan Efek terhadap PAPE.
Kajian Pasar Modal
1.
Kajian Potensi dan Tantangan Perusahaan
Efek Indonesia Dalam Rangka Menghadapi
MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk
dapat
meningkatkan
daya
saing
Perusahaan Efek lokal baik dari segi
infrastruktur maupun sumber daya
manusia dalam menghadapi MEA.
6.
3.
Kajian klasifikasi Manajer Investasi.
Latar belakang penyusunan kajian ini
adalah untuk dapat meningkatkan
daya saing antara MI sesuai dengan
klasifikasinya.
4.
Kajian Usaha Kecil Menengah (UKM)
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji
peraturan dan praktek mengenai UKM di
pasar modal negara-negara kajian.
5.Kajian
Kepatuhan
Penyajian
dan
Pengungkapan
Laporan
Keuagan
Perusahaan Efek terhadap Pertauran
Kajian Kriteria dan Penjurian Annual Report
Award (ARA) 2015.
Kajian
dilakukan
dalam
rangka
penyusunan kriteria ARA tahun 2015 dan
sebagai bahan masukan penyusunan
kriteria ARA mendatang.
2. Kajian Restrukturisasi Materi Pelaporan
dan Penyampaian Dokumen terkait SRO.
Penyusunan kajian ini bertujuan sebagai
dasar dalam merustrukturisasi ketentuan
tentang penyampaian laporan dan
dokumen oleh SRO yang ada saat ini agar
dapat mengakomodir perkembangan
terkini yang sesuai dengan standar
internasional
dan
mengakomodir
kebutuhan pengawasan yang semakin
kompleks.
Pedoman
2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
A. Pengembangan dan Kajian IKNB
1.
Kajian Optimalisasi Kapasitas Reasuransi;
Kajian tersebut bertujuan untuk untuk
mengetahui gambaran tentang kapasitas
reasuransi di Indonesia dan masukan
untuk optimalisasi kapasitas reasuransi
dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA)​. 2. Kajian Perbandingan PAYDI dan Reksa
Dana
Kajian perbandingan PAYDI dan Reksa
Dana bertujuan untuk mengetahui
perbandingan produk asuransi tersebut
dengan produk investasi Reksa Dana yang
merupakan salah satu alternatif investasi
bagi masyarakat pemodal, khususnya
pemodal kecil dan pemodal yang tidak
memiliki banyak waktu dan keahlian untuk
menghitung risiko atas investasi mereka.
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
63
Setelah mengalami fluktuasi akibat
ketidakpastian perekonomian global,
stabilitas sistem keuangan mengalami
perbaikan pada akhir triwulan IV-2015.
Intermediasi industri jasa keuangan
masih
menunjukkan
perkembangan
positif dengan kinerja industri perbankan
dan pasar saham yang cukup stabil serta
penguatan pada pasar surat berharga.
OJK, sebagai bagian dari Forum Koordinasi
Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) aktif
berkoordinasi dengan instansi-instansi
terkait dalam menjaga dan memperkuat
stabilitas sistem keuangan.
Funds Rate pada Desember 2015, IHSG relatif
stabil, yang mengindikasikan bahwa pasar
telah memperhitungkan (price-in) normalisasi
kebijakan moneter Amerika Serikat.
Grafik II - 9 IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham
Net Nonresiden (Miliar Rupiah)
5.200
IHSG-LHS
2.000
5.000
0
4.800
4.600
-2.000
4.400
-4.000
4.200
4.000
-6.000
1-Jul-15
13-Jul-15
29-Jul-15
10-Agst-15
21-Agst-15
2-Sept-15
14-Sep-15
25-Sep-15
7-Okt-15
20-Okt-15
30-Okt-15
11-Nov-15
23-Nov-15
3-Des-15
16-Des-15
30-Des-15
2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah)
2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
OJK menilai bahwa secara umum kondisi sektor
jasa keuangan dalam negeri pada triwulan IV2014 masih terjaga, di tengah perlambatan
ekonomi global serta tekanan yang berasal
dari eksternal maupun domestik. Tekanan
yang terjadi pada triwulan IV-2015 cenderung
mereda, seiring berkurangnya ketidakpastian
pada perekonomian dan pasar keuangan global.
Volatilitas pasar saham yang tinggi pada
triwulan sebelumnya cenderung menurun pada
triwulan IV-2015 sejalan dengan meredanya
ketidakpastian terkait kenaikan Fed Funds Rate.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada
triwulan IV-2015 mengalami penguatan sebesar
8,74% (qtq), sejalan dengan tren penguatan
mayoritas indeks saham regional. Investor
nonresiden masih membukukan net sell di pasar
saham domestik (Rp9,4 triliun), namun tekanan
jual tersebut menurun dibandingkan pada
triwulan sebelumnya (Rp16,9 triliun). Ketika
rapat FOMC The Fed memutuskan kenaikan Fed
Disisi lain, Pasar Surat Berharga Negara (SBN)
triwulan IV-2015 mengalami penguatan yang
tercermin dari yield SBN yang mencatatkan
penurunan rata-rata sebesar 78 bps. Penurunan
yield terutama terjadi pada tenor jangka
menengah dan panjang. Penguatan pasar
SBN pada periode laporan sejalan dengan
perbaikan persepsi risiko, seiring meredanya
ketidakpastian terkait kenaikan FFR. Investor
nonresiden membukukan net buy sebesar
Rp35,1 triliun, setelah pada triwulan III-2015
mencatat net sell Rp14,2 triliun.
Berdasarkan pemantauan OJK, ketahanan
industri perbankan dan kesehatan IKNB masih
memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar
perbankan masih terjaga, ditopang oleh
permodalan yang memadai. Pada periode
laporan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada
pada level 21,3%, jauh di atas ketentuan
minimum 8%. Risk-Based Capital (RBC) industri
asuransi juga terjaga pada level yang memadai
dan diatas ketentuan yang berlaku (535% untuk
asuransi jiwa dan 283% untuk asuransi umum).
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
64
Grafik II - 10 Perkembangan CAR Perbankan
25
20
15
CAR (%)
Rasio Modal Inti (%)
21,59
19,57
18,01
19,00
10
5
Des-15
Okt-15
Nop-15
Sept-15
Jul-15
Agst-15
Jun-15
Apr-15
Mei-15
Mar-15
Jan-15
Feb-15
Des-14
0
Sumber: OJK
Grafik II - 11
Risk-Based Capital (CAR) Perasuransian
RBC Asuransi Jiwa
640%
620%
600%
580%
560%
540%
520%
500%
480%
460%
440%
420%
400%
410%
RBC Asuransi Umum (RHS)
390%
370%
350%
330%
329%
310%
283%
270% 473%
290%
270%
250%
230%
Sept-14
Okt-14
Nov-14
Des-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agst-15
Sept-15
Okt-15
Nop-15
Des-15
210%
Sumber: OJK
Pada perusahaan pembiayaan, gearing ratio
perusahaan pembiayaan pada akhir periode
laporan stabil pada level 3,24 kali, dan masih jauh
di bawah ketentuan maksimum (10 kali). Tingkat
gearing ratio tersebut dinilai masih menyediakan
banyak ruang untuk pertumbuhan.
Grafik II - 12 Perkembangan Gearing Ratio Perusahaan
Pembiayaan
3,80
3,60
3,40
3,24 3,24
3,20
Sept-14
Okt-14
Nov-14
Des-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agst-15
Sept-15
Okt-15
Nov-15
Des-15
3,00
Sumber: OJK
Risiko likuiditas di sektor perbankan relatif rendah
tercermin dari alat likuid yang cukup memadai
untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana
Pihak Ketiga (DPK). Pada akhir triwulan IV-2015,
rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/
NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak
Ketiga (AL/DPK) tercatat masih tinggi, masingmasing sebesar 68,9% dan 14,5%.
Pada periode laporan tingkat Non-Performing
Loan (NPL) masih berada pada level yang relatif
rendah, yaitu 2,6% gross dan 1,2% net. Tingkat
Non-Performing Financing (NPF) perusahaan
pembiayaan juga terjaga pada level yang
rendah, yaitu 1,45%. Terlihat NPL maupun NPF
menunjukkan tren menurun pada triwulan IV2015 setelah sempat cenderung meningkat
pada pertengahan tahun, dan levelnya masih
terjaga jauh di bawah threshold (5%).
Pada triwulan IV-2015, risiko pasar berfluktuasi
seiring gejolak perekonomain global dan
domestik, namun masih manageable. Di sektor
perbankan, Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)
tercatat sebesar 1,67%. Nilai investasi industri
asuransi dan dana pensiun menunjukkan
kecenderungan meningkat seiring meredanya
volatilitas pasar modal domestik. Sementara
itu, Utang Luar Negeri (ULN) perusahaan
pembiayaan
menunjukkan
penurunan
dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan
dengan perlambatan pertumbuhan piutang
pembiayaan serta penguatan nilai tukar Rupiah.
OJK terus memantau perkembangan terkini
pasar dan perekonomian global maupun
domestik yang berpotensi mempengaruhi
kondisi sektor jasa keuangan nasional.
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga
diperkuat agar kinerja industri keuangan dan
stabilitas sistem keuangan nasional tetap
terjaga. Selain itu, OJK melanjutkan respons
kebijakan pengawasan yang diperlukan dalam
rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan
nasional. OJK juga memastikan bahwa lembaga
jasa keuangan telah melakukan langkahlangkah antisipasi yang memadai dalam
menjaga agar risiko likuiditas, risiko kredit, dan
risiko pasar tetap manageable.
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
65
Grafik II - 13 Fokus Delapan Paket Kebijakan Ekonomi
Triwulan IV-2015
10/07/2015
Tahap III
Penurunan harga BBM, gas, dan listrik
Peraturan kemudahan bagi industri
keuangan
OKTOBER
10/15/2015
Tahap IV
Pengupahan yang adil dan terproteksi
Perluasan penerima KUR
11/05/2015
Tahap VI
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Penyediaan air secara berkelanjutan
Perizinan impor bahan baku obat
12/04/2015
Tahap VII
Perluasan program izin investasi tiga jam
keringanan PPh untuk karyawan industri
padat karya
Kemudahan sertifikasi tanah
NOVEMBER
DESEMBER
10/22/2015
Tahap V
Revaluasi Aset
Penghapusan pajak berganda dana
investasi real estate, properti dan
infrastruktur
Deregulasi Perbankan Syariah
12/21/2015
Tahap VIII
Kebijakan satu peta nasional
Insentif bagi investor kilang minyak
Menghapus tarif bea masuk suku
cadang pesawat
Sumber: Kemenko & OJK
Sebagai bagian dari upaya memacu per­
tumbuhan ekonomi nasional, pada triwulan IV2015, OJK mengeluarkan serangkaian kebijakan
SJK yang dituangkan dalam paket kebijkaan
Oktober 2015. Paket tersebut berfokus pada
peningkatan pendanaan LJK untuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan
pembiayaan perumahan, antara lain melalui
penyesuaian bobot risiko untuk jenis-jenis
kredit tertentu, pelonggaran sejumlah regulasi,
pengembangan produk-produk pasar modal,
dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
(LKM).
pertumbuhan kreditnya. OJK terus memantau
perkembangan rasio NPL perbankan dan NPF
perusahaan pembiayaan. Untuk perbankan, OJK
melakukan beberapa perubahan peraturan dalam
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, antara
lain melalui relaksasi ketentuan restrukturisasi kredit.
Untuk perusahaan pembiayaan, OJK meningkatkan
pemantauan atas kinerja piutang pembiayaan,
khususnya terkait debitur pada sektor tertentu.
Beberapa kebijakan SJK juga menjadi bagian dari
delapan paket kebijakan ekonomi Pemerintah,
diantaranya pelonggaran ketentuan bagi
WNA dalam membuka rekening di bank-bank
Indonesia yang termuat dalam Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap I, serta deregulasi di sektor
perbankan syariah yang termuat dalam Paket
Kebijakan Ekonomi Tahap V.
2.5.1 Inklusi Keuangan
Untuk menjaga likuiditas perbankan, OJK
meminta bank untuk menjaga tingkat
likuiditas yang aman dengan memperhatikan
ketersediaan sumber pendanaan dalam menjaga
2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)
Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan
layanan terpadu dengan proses yang sederhana,
cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang
terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa
keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan
Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR
adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang
terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi
mikro.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
66
Laku Mikro pertama kali diluncurkan pada 18
Desember 2014 di Karangsong, Indramayu.
Selanjutnya, dilakukan pilot project selama 6 bulan
yang dimulai saat peluncuran dan berakhir pada
18 Juni 2015. Hingga periode pelaporan, terdapat
11 lembaga jasa keuangan yang menjadi entry gate
dan 14 mitra bisnis dengan total rekening SiPINTAR
tercatat 7.795.283 dengan nominal Rp197,24 triliun.
keuangan bagi ibu rumah tangga yang disebut
dengan “Yuk SiKAPI”. Model inklusi keuangan ini
memberikan informasi mengenai produk dan jasa
keuangan serta tips untuk menjalankan usaha
dengan produktif melalui media telepon seluler
berbasis Short Message Service (SMS) dan Mobile
Application, dimana OJK telah menjalankan pilot
project Yuk SiKAPI di Surabaya dan Lombok.
Dalam rangka mendorong peningkatan inklusi
keuangan masyarakat, lembaga jasa keuangan dapat
memodifikasi produk SiPINTAR. Pada awalnya produk
SiPINTAR menjual kombinasi produk simpanan,
investasi, dan asuransi mikro, sekarang lembaga
jasa keuangan dapat membuat kombinasi produk
sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya 1 produk
simpanan dan 2 produk asuransi mikro. Selain itu,
akan dikembangkan pula skim pembiayaan mikro.
Pilot project tersebut dilakukan di Surabaya terhadap
500 ibu rumah tangga yang akan menerima
broadcast SMS, sedangkan aplikasi Yuk SiKAPI
sebayak 820 pengguna. Pada akhir program, tingkat
literasi dan inklusi keuangan peserta pilot project
meningkat dari 15% menjadi 45% untuk tingkat
literasi dengan jumlah peserta yang menggunakan
produk dan jasa keuangan meningkat dari 18 orang
menjadi 197 orang.
Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)
SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa
yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank
di Indonesia dengan persyaratan mudah dan
sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka
edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong
budaya menabung sejak dini. OJK bersama dengan
industri perbankan melakukan aktivasi SimPel/
SimPel iB pada 8 September 2015. Sejak aktivasi
program tersebut, terdapat 30 bank dimana 12 bank
diantaranya merupakan Bank Umum Syariah/Unit
Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
yang menjadi peserta dalam program SimPel/Si
Selama periode laporan, OJK telah melakukan 5.126
kali edukasi terkait SimPel/SimPel iB ke sekolahsekolah di berbagai wilayah Indonesia, dimana 1.069
sekolah diantaranya telah ditindaklanjuti dengan
perjanjian kerjasama oleh Bank Umum dan 577
sekolah oleh Bank Umum Syariah/Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah/Unit Usaha Syariah. Pada akhir periode
laporan, adapun jumlah rekening SimPel/SimPel
iB tercatat sebanyak 248.623 rekening SimPel dan
137.298 rekening SimPel iB dengan volume sebesar
Rp32.8 miliar.
Yuk SiKAPI
Dalam rangka pengembangan Produk dan Jasa
Keuangan, OJK mengembangkan model inklusi
Pilot project kedua dilakukan di Kabupaten Lombok
Barat dan Lombok Timur, yaitu Desa Masbagik
Timur dan Desa Banyumulek dengan jumlah
peserta sebanyak 500 ibu rumah tangga. Pada akhir
program, diketahui bahwa tingkat literasi meningkat
dari 38,97% menjadi 57,04% dengan jumlah peserta
yang menggunakan produk dan jasa keuangan
meningkat dari 215 menjadi 340 orang.
Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan
Akses Keuangan UMKM (PELAKU)
OJK terus berupaya memperkuat infrastruktur
yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi
keuangan dengan meresmikan Pusat Edukasi,
Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
(PELAKU). PELAKU merupakan gerai informasi
yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana
penyampaian informasi keuangan, dan penanganan
pengaduan serta peningkatan akses keungan
khususnya sektor UMKM.
Sebagai tindak lanjut peresmian PELAKU, akan
dilakukan aktivasi gerai PELAKU pada seluruh
Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK sebagai tanda
beroperasinya gerai PELAKU dalam memberikan
layanan:
•
•
•
Edukasi keuangan
Informasi dan penanganan pengaduan
konsumen
Fasilitasi akses keuangan untuk UMKM
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
67
Grafik II - 14 Program Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)
EDUKASI KEUANGAN
• Menyusun program &
melakasanakan edukasi keuangan
• Memastikan ketersediaan
informasi dan edukasi
• Operasionalisasi SiMOLEK
Gambar II - 1 Peresmian program PELAKU
Kompetisi Inklusi Keuangan
(KOINKU) 2015
OJK berperan aktif dalam melibatkan masyarakat
untuk memperluas akses keuangan dan
mewujudkan program inklusi keuangan yang
berkesinambungan melalui penyelenggaraan
Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU). KOINKU
mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk
menyumbangkan ide kreatif guna membangun
dan mengembangkan inklusi keuangan di
Indonesia. Peserta kompetisi dibagi menjadi
LAYANAN KONSUMEN
AKSES KEUANGAN UMKM
•
•
•
•
• Eduaksi Khusus dalam Rangka
Pemberdayaan UMKM
• Memfasilitasi Akses Pembiayaan
Menerima Informasi
Menjawab Pertanyaan
Penanganan Pengaduan
Mengarahkan Penggunaan
LAPS UMKM
Gambar II - 2 Peserta KOINKU
tiga kategori, yaitu peserta kategori umum,
akademisi, dan PUJK.
Terdapat 11 peserta yang terpilih untuk menjadi
finalis dan telah ditentukan pemenang serta
penyerahan hadiah dilaksanakan ber­
samaa­
n
dengan peresmian PELAKU di Jakarta. Adapun
karya tulis pemenang utama dari masingmasing kategori akan diimplementasikan di
2016 sebagai model inklusi keuangan kepada
masyarakat.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
68
2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan
Penyusunan Materi Literasi Keuangan
untuk Jenjang Pendidikan Formal
OJK bersama dengan industri jasa keuangan dan
dosen dari beberapa universitas di Indonesia
menyusun Draft buku seri literasi keuangan
tingkat Perguruan Tinggi. Buku ini terdiri dari
delapan buku yaitu seri OJK dan Pengawasan
Microprudential, seri Industri Perbankan, seri
Industri Pasar Modal, seri Industri Pembiayaan,
seri Industri Perasuransian, seri Industri Dana
Pensiun, seri Industri Jasa Keuangan Lainnya,
dan seri Industri Jasa Keuangan Syariah. Secara
garis besar, buku seri tersebut mencakup sejarah
industri keuangan, teori terkait industri jasa
keuangan, penjelasan produk dan jasa keuangan
serta mekanisme transaksinya, peraturan dan
pengawasan OJK terhadap industri keuangan,
perkembangan industri keuangan, dan profesi
di industri jasa keuangan.
Selama periode laporan, OJK juga meluncurkan
buku Mengenal Jasa Keuangan untuk kelas 4
dan 5 SD yang dilengkapi dengan alat peraga
edukasi keuangan bernama Sikapiuangmu.
Buku ini merupakan materi pengayaan untuk
memperkenalkan mengenai konsep-konsep
keuangan, pengelolaan keuangan dan berbagai
produk dan jasa keuangan.
Pasar Keuangan Rakyat
Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan
Pasar Keuangan Rakyat (PKR) sebagai salah satu
sarana edukasi keuangan kepada masyarakat.
PKR menyediakan berbagai produk dan jasa
keuangan kepada masyarakat dengan harga
yang terjangkau. PKR merupakan upaya OJK
untuk mendekatkan masyarakat ekonomi
mikro, kecil dan menengah dengan akses
keuangan. Kegiatan ini dikunjungi oleh 3.388
orang dengan jumlah transaksi sebesar Rp537,3
juta. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus
melibatkan peran serta industri jasa keuangan
beserta instansi terkait.
Gambar II - 3 Pelaksanaan PKR
Edukasi Keuangan SiKAPAL Bahari
OJK memberikan edukasi keuangan kepada
masyarakat melalui program SiKAPAL Bahari.
Program ini dimaksudkan untuk membangun
tingkat literasi dan inklusi keuangan mulai dari
masyarakat kepulauan terluar. Sebagai pilot
project, program SiKAPAL Bahari dilakukan di
Pulau Untungjawa, Kepulauan Seribu kepada
142 nelayan, pedagang cinderamata dan
makanan, pengusaha jasa pariwisata, ibu rumah
tangga dan guru di wilayah tersebut. SiKAPAL
Bahari dilakukan dengan berkolaborasi bersama
Pemerintah Daerah, LJK, dan perencana
keuangan dengan materi edukasi yang lebih
difokuskan kepada pengelolaan keuangan dan
pengenalan produk atau layanan di sektor jasa
keuangan.
Gambar II - 4 Pelaksanaan Program SIKAPAL Bahari
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
69
Edukasi Komunitas
OJK terus melakukan edukasi kepada komunitas
secara berkesinambungan. Edukasi ini dimaksud
untuk memperkenalkan OJK dan LJK serta
produk/layanan jasa keuangan; memberikan
informasi mengenai manfaat, risiko, hak dan
kewajiban sebagai konsumen keuangan;
mendorong komunitas tersebut untuk
memanfaatkan produk dan jasa keuangan; serta
mengajarkan cara pengelolaan keuangan yang
baik.
Tabel II - 23 Edukasi kepada Komunitas Triwulan IV-2015
No.
1.
Kegiatan
Edukasi Calon
Tenaga Kerja
Indonesia
2.
Edukasi
Keuangan
3.
Regulator
Mengajar
Komunitas
Jumlah Peserta
Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) di
257 orang
Mataram
Kaum disabilitas (tuna
rungu, tuna daksa dan
100 orang
tuna netra) di Bandung
Siswa SMA kelas
X Yayasan Pondok
205 siswa
Pesantren Al Khairaat,
Ternate
Penyelenggaraan Training of Trainee
(ToT) Edukasi Keuangan
OJK melakukan dua kali ToT di wilayah Mataram
dan Tangerang. ToT tersebut diberikan kepada
137 perangkat desa dan penyuluh BKKBN,
pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan
di wilayah Mataram dengan melibatkan industri
jasa keuangan sektor pergadaian, perbankan
dan perasuransian serta perencana keuangan.
ToT di wilayah Tangerang diberikan kepada 30
orang penyuluh TKI dengan melibatkan industri
jasa keuangan sektor pergadaian dan perbankan
serta perencana keuangan. Peserta ToT yang
dipilih memiliki kemampuan sebagai fasilitator
atau pendampingan bagi komunitasnya,
sehingga mampu menyampaikan kembali
materi perencanaan keuangan yang didapat­
kannya kepada komunitasnya dan masyarakat
luas secara berkelanjutan.
Selain itu, OJK telah memberikan ToT
kepada guru dengan tujuan untuk persiapan
pelaksanaan edukasi keuangan jenjang
formal dan tindak lanjut dari penerbitan buku
Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan
tingkat SMA, SMP dan SD. Selama periode
laporan, OJK telah mendidik 203 guru SMA,
141 guru SMP serta 68 guru SD dari 33 provinsi
di Indonesia. Pada kegiatan ToT kepada guru
SD, para guru juga berlatih menggunakan
permainan Sikapi Uangmu yang merupakan
gamification dari pengenalan produk dan jasa
keuangan, sehingga siswa dapat bermain
sambil belajar.
Kampanye Nasional Literasi
Keuangan
Dalam rangka menjaga kesinambungan
kampanye nasional literasi dan awareness
masyarakat mengenai PUJK serta produk dan
jasa keuangan, OJK terus mengoperasikan
Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK).
Operasionalisasi SiMOLEK tersebut melibatkan
bank, asosiasi perbankan, asosiasi asuransi,
dan Indonesia Stock Exchange dengan rata-rata
operasionalisai 20 hari dalam sebulan dengan
total pengunjung 9.779 orang.
Selain itu, OJK juga melakukan Iklan Layanan
Masyarakat (ILM) dalam bentuk pembuatan
Video Testimoni Laku Pandai, Video FAQ
Perbankan, Video Bijak Ber-E-Banking, Video
Jingle Waspada Investasi “Bung Jek”, Video
Waspada Investasi ”Katanya”, dan Video LAPS,
serta pemasangan iklan di media cetak, voice
over dan talkshow radio, bioskop, dan spot iklan
di media televisi.
Dengan semakin berkembangnya Financial
Technology, OJK membangun aplikasi ponsel
bernama SikapiUangmu yang digunakan
sebagai sarana edukasi keuangan melalui
pemberian tips keuangan dan fungsi
perencanan dan pencatatan keuangan pribadi,
serta penyampaian informasi mengenai
kegiatan edukasi dan hal terkini terkait produk
dan jasa keuangan.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
70
2.5.3 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan
Penyusunan RPOJK tentang
Peningkatan Literasi dan Inklusi
Keuangan Dalam Rangka
Meningkatkan Kesejahteraan
Konsumen dan/atau Masyarakat
Rancangan peraturan tersebut antara lain
mengatur mengenai kewajiban PUJK untuk
membentuk fungsi atau unit literasi dan inklusi
keuangan, dimana fungsi tersebut dapat
dilekatkan pada fungsi atau unit lain, kecuali
pada fungsi atau unit manajemen risiko,
audit internal, kepatuhan dan pemasaran.
Fungsi atau unit literasi dan inklusi keuangan
memiliki tugas merencanakan, melaksanakan,
melakukan pemantauan, evaluasi kegiatan
program literasi dan inklusi keuangan, serta
memberikan masukan kepada unit bisnis untuk
mengembangkan produk dan/atau layanan jasa
keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
Kajian Inklusi Keuangan
Selama 2015, OJK melakukan penyelesaian
empat penelitian mengenai inklusi keuangan
dengan judul sebagai berikut:
1. Kajian Model Inklusi Keuangan untuk Ibu
Rumah Tangga “Yuk SiKAPI”;
2. Kajian preferensi dan perilaku masyarakat
pesantren terhadap produk jasa perbankan
syariah: Kajian dari aspek literasi,
pemasaran, dan inklusi keuangan;
3. Kajian mengenai dampak pemberlakuan
POJK No.1 Tahun 2013 Terhadap Tingkat
Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat;
dan
Kajian keterkaitan antara variabel makro
ekonomi dengan variabel inklusi keuangan:
analisis data panel negara-negara Asia.
FGD Literasi dan Inklusi Keuangan
OJK melakukan kajian literatur terhadap praktek
literasi dan inklusi keuangan yang diterapkan
oleh negara-negara lain dalam rangka
penguatan infrastruktur Literasi Keuangan serta
penyusunan RPOJK Peningkatan Literasi dan
Inklusi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan
Kesejahteraan Konsumen dan/atau Masyarakat.
Dalam rangka memperoleh masukan dari
stakeholders, OJK menyelenggarakan FGD
literasi dan linklusi keuangan bersama dengan
perwakilan lembaga jasa keuangan, akademisi,
pemimpin redaksi media cetak dan elektronik
nasional serta pemerhati literasi dan inklusi
keuangan.
FGD Core Competencies on Financial
Literacy for Adults
Pelaksanaan
FGD
dimaksudkan
untuk
memperoleh masukan dari akademisi dan
perwakilan industri dalam rangka penyusunan
core competencies for financial literacy for adults
dengan menghadirkan narasumber dari Tim
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan perwakilan
dari industri perbankan, pasar modal dan
asuransi.
Penyusunan core competencies ini bertujuan
memberikan pedoman dasar bagi OJK, PUJK,
dan pemangku kepentingan yang terkait
dalam menyusun program literasi keuangan
bagi masyarakat dewasa; memudahkan proses
identifikasi awal kebutuhan target program
literasi keuangan, evaluasi dan/atau monitoring
terhadap program literasi keuangan yang
dijalankan karena menggunakan parameter
yang sama; dan menjadi pertimbangan ke­
bijakan PUJK dalam proses pemasaran produk
dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya
yang berkaitan dengan kewajiban untuk
memberikan penjelasan ketika memasarkan
produk dan/atau layanan jasa keuangan.
Kompetensi dasar yang disusun terdiri dari
empat area utama yang mengikuti kerangka
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
71
kerja Core Competencies on Financial Literacy for
Youth yang telah dikembangkan oleh OECD/
INFE sebelumnya dan juga akan menjadi
acuan dalam penyusunan Core Competencies
on Financial Literacy for Youth, yang meliputi
(1) uang dan transaksi; (2) perencanaan dan
pengelolaan keuangan; (3) manfaat dan risiko;
dan (4) landscape keuangan. Setiap area utama
akan dikaitkan dengan aspek-aspek Literasi
Keuangan yang terdiri dari (1) awareness,
pengetahuan, dan pemahaman; (2) keyakinan,
motivasi, dan perilaku; dan (3) keterampilan dan
kebiasaan.
FGD “Revisit Strategi Nasional
Literasi Keuangan Indonesia:
Pandangan Stakeholders dalam
rangka Meningkatkan Literasi
Keuangan Indonesia
FGD dengan tema “Revisit Strategi Nasional
Literasi Keuangan Indonesia: Pandangan
Stakeholders dalam rangka Meningkatkan
Literasi Keuangan Indonesia” dilakukan untuk
memperkaya materi dalam rangka penyusunan
revisi Strategi Nasional Literasi Keuangan
Indonesia (SNLKI). FGD dihadiri oleh direksi
PUJK, lembaga swadaya masyarakat, akademisi
dan media dengan narasumber dari industri
dana pensiun, pembiayaan, pasar modal, dan
perbankan.
Beberapa pertimbangan yang mendasari perlu
dilakukannya revisi SNLKI, diantaranya adalah (1)
Perkembangan Produk dan/atau Layanan Jasa
Keuangan; (2) Perkembangan Information and
Communication Technology (ICT); (3) Akselerasi
Literasi Keuangan; (4) Kebutuhan masyarakat
dan Investasi Ilegal; dan (5) Pertumbuhan
Ekonomi dan Dinamika Sosial.
Berdasarkan hasil FGD, terdapat tiga pendekatan
yang digunakan dalam revisi SNLKI yaitu:
a.Sektoral
Hasil survei nasional literasi keuangan
Indonesia
menunjukkan
perbedaan
tingkat literasi di masing-masing sektor.
Hal tersebut juga disebabkan produk dan/
atau layanan jasa keuangan yang memiliki
karakteristik yang berbeda. Oleh karena
itu dalam pelaksanaan edukasi, perlu
penyesuaian materi untuk setiap sektor
mengenai manfaat dan risiko di setiap
produk dan/atau layanan jasa keuangan di
masing-masing sektor.
b.
Target Segmen Edukasi
Materi edukasi untuk setiap target segmen
perlu disesuaikan. Hal ini dikarenakan
perbedaan kebutuhan di masing-masing
target segmen. Sebagai contoh materi
untuk kelompok ibu rumah tangga berbeda
dengan materi untuk mahasiswa.
c.Wilayah
Pendapatan Domestik Bruto Regional
(PDRB) di masing-masing provinsi berbeda.
Hal tersebut juga disebabkan karena
perbedaan sektor basis dan kontribusi sektor
di setiap provinsi sehingga mempengaruhi
pola hidup masyarakat setempat. Dengan
demikian, bentuk edukasi, materi dan
segmen di setiap provinsi perlu disesuaikan
dengan karakteristik wilayah tersebut.
2.5.4 Perlindungan Konsumen
Sistem Layanan Konsumen
Terintegrasi
Keberadaan Sistem Layanan Konsumen
Terintegrasi (Financial Customer Care – FCC)
memberikan manfaat bagi konsumen sektor
jasa keuangan dan masyarakat. Pada triwulan IV2015, OJK menerima sebanyak 5.390 permintaan
layanan dimana permintaan layanan tersebut
didominasi oleh permintaan layanan informasi/
laporan sebanyak 3.785 layanan, diikuti oleh
layanan pertanyaan informasi sebanyak 1.567
pertanyaan dan layanan pengaduan sebanyak
38 pengaduan. Permintaan layanan informasi/
laporan antara lain sektor Perbankan sebesar
36%, sektor IKNB sebesar 15%, dan sektor Pasar
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
72
Modal sebesar 2%, serta topik lain-lain sebesar
47%
Berikut adalah grafik Layanan Informasi yang
telah dilakukan selama periode laporan:
Grafik II - 15 Layanan Informasi/Laporan Triwulan IV-2015
Pasar Modal
74
2%
Industri Keuangan
Non Bank
571
15%
Pada sektor Perbankan pertanyaan terbanyak
adalah terkait kredit dengan agunan sebesar
13%, pada sektor IKNB adalah terkait perusahaan
asuransi sebesar 66%, dan pada sektor Pasar
Modal terkait pengelolaan investasi sebesar
17%.
Berikut adalah grafik Layanan Pengaduan yang
telah dilakukan selama periode laporan:
Grafik II - 17 Layanan Pengaduan Informasi Triwulan IV - 2015
Perbankan
13
34%
Perbankan
1.345
36%
Lain-lain
1.795
47%
Informasi pada sektor Perbankan adalah terkait
kartu kredit sebesar 17%, pada sektor IKNB
adalah terkait perusahaan asuransi sebesar 53%,
dan pada sektor Pasar Modal terkait perizinan
sebesar 16%. Sedangkan terkait dengan sektor
jasa keuangan mengenai legalitas perusahaan
non LJK (24%), permintaan data khususnya
untuk keperluan penelitian (8%), dan mengenai
peraturan (7%), sedangkan informasi pada
kategori lain-lain mencakup informasi terkait ke
OJK-an seperti permintaan alamat atau nomor
telepon pegawai.
Berikut adalah grafik Layanan Pertanyaan yang
telah dilakukan selama periode laporan:
Grafik II - 16 Layanan Pertanyaan Informasi Triwulan IV - 2015
Pasar Modal
120
8%
Industri Keuangan
Non Bank
210
13%
Perbankan
258
16%
Industri Keuangan
Non Bank
25
66%
Pengaduan pada sektor IKNB terbanyak adalah
terkait perasuransian (80%). Di sisi lain, pada
sektor Perbankan, pengaduan terbanyak
dengan masing-masing sebanyak 15% adalah
mengenai kredit, dugaan pelanggaran dalam
perbankan, kredit dengan agunan dan SID.
Secara akumulatif periode laporan Januari
2013 s.d. Desember 2015, tingkat penyelesaian
Layanan Penerimaan Informasi (informasi/
laporan) adalah sebesar 92% (11.839 layanan),
Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan)
sebesar 95% (36.054 layanan), serta Layanan
Pengaduan mencapai 88% (3.294 pengaduan).
Penyusunan Standarisasi Internal
Dispute Resolution
Lain-lain
979
63%
Pada periode laporan, sebagai tindak lanjut
penyusunan Draft Standar IDR tersebut, OJK
melakukan pertemuan Working Group IDR
dan Pembahasan Lanjutan Draft Standar IDR
sektor Perbankan, Perasuransian, dan Lembaga
Pembiayaan. Kegiatan tersebut dimaksudkan
untuk memberikan masukan penyempurnaan
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
73
atas Draft Standar IDR, tambahan informasi dan
masukan terkait hal yang dapat dilakukan dalam
penanganan dan penyelesaian pengaduan
konsumen, dan meningkatkan pemahaman
dan pengetahuan terkait penyelesaian pe­
ngaduan konsumen melalui Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Buku Penanganan Pengaduan
Perbankan
Selama periode laporan, OJK menyusun Buku
Penanganan Pengaduan Perbankan dalam
rangka memberikan gambaran mengenai
penanganan
pengaduan,
khususnya
penyelesaian sengketa antara nasabah dengan
bank. Buku ini memuat 24 kronologis sengketa
perbankan dan penanganan yang dilakukan
oleh OJK, meliputi sengketa penghimpunan
dana, penyaluran dana, sistem pembayaran dan
produk kerjasamanya. Adapun permasalahan
yang diulas dalam buku tersebut antara lain
pencairan cek menggunakan cek yang telah
dicairkan sebelumnya, pemblokiran rekening
tabungan, keberatan atas perhitungan bunga
kredit, sanggahan transaksi kartu kredit yang
hilang dan penipuan permintaan transfer dana.
Penerbitan buku ini dimaksud untuk dapat
memperkaya khasanah kepustakaan perbankan
dan menambah wawasan serta memberikan
manfaat kepada pihak-pihak yang ber­
kepentingan, khususnya di kalangan intern OJK.
2.5.5 Market Conduct
Pelaksanaan Kegiatan Thematic
Surveillance dan Operasi Intelijen
Pasar
OJK melakukan deteksi dini melalui thematic
surveillance dan kegiatan intelijen pasar
sebagai upaya pencegahan terhadap kerugian
konsumen dan masyarakat di sektor jasa
keuangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
mengidentifikasi praktik bisnis Pelaku Usaha Jasa
Keuangan (PUJK) yang berpotensi merugikan
konsumen.
Pada triwulan IV-2015, kegiatan thematic
surveillance dan intelijen pasar dilakukan di
kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta,
Surabaya dan Malang. Tema kegiatan thematic
surveillance adalah produk asuransi unit link yang
difokuskan pada isu transparansi pemasaran
dan remunerasi sales dikaitkan dengan target
penjualan dan perilaku sales agresif. Sementara
itu, cakupan kegiatan intelijen pasar memetakan
isu perlindungan konsumen terkait dengan
kartu kredit dan kredit tanpa agunan mulai
dari tahapan pre sales hingga after sales. Hal ini
didasarkan pada banyaknya pengaduan yang
masuk baik melalui saluran internal maupun
eksternal. Pertimbangan lainnya adalah produkproduk dimaksud digunakan secara luas oleh
masyarakat.
Pemantauan Iklan Triwulanan
Gambar II - 5 Buku Pengaduan Sektor Perbankan
Salah satu sumber data dan informasi untuk
mendukung kegiatan market intelijen adalah
pemantauan iklan dan penawaran produk dan
layanan jasa keuangan melalui Sistem Informasi
Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). Sementara ini,
cakupan monitoring iklan dan penawaran yang
dilakukan secara triwulanan tersebut meliputi
iklan yang dimuat di media cetak nasional dan
lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kriteria iklan yang baik meliputi akurat, jelas, jujur
dan tidak menyesatkan diatur berdasarkan POJK
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
74
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK
Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian
Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk
dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
Selama periode laporan, OJK mencatat
sebanyak 342 iklan berkaitan dengan produk/
jasa keuangan, yang terdiri dari 261 iklan dari
sektor perbankan, 75 iklan dari sektor IKNB, dan
6 iklan sektor Pasar Modal. Berdasarkan sebaran
iklan per bulan terlihat bahwa produk yang
konsisten diiklankan setiap bulan adalah modal
ventura, tabungan, dan e-banking.
Grafik II - 18 Rincian Pemantauan Iklan Triwulan IV-2015
70
60
Modal Ventura
Tabungan
e-Banking
Kartu Kredit
ATM
SMS Banking
e-Money
Treasury
Phone Banking
61
50
38
40
30
20
16
10
10
8
7
4
4
3
2
0
Dari seluruh iklan tersebut, 26% (88 iklan)
diduga melanggar POJK dan SEOJK terkait.
Sesuai dengan peraturan terkait, pelanggaran
dikategorikan sebagai tidak jelas, menyesatkan,
tidak akurat, dan lain-lain. Kriteria yang paling
banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak
jelas, lain-lain, tidak akurat, dan menyesatkan.
Grafik II - 19 Rincian Pelanggaran Iklan
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tidak Jelas
Menyesatkan
Tidak Akurat
Lain-lain
44
34
16
11
10
7
1
Okt-15
Nop-15
8
10
10
4
0
Des-15
Self Assessment
Pada periode laporan, OJK melaksanakan
kegiatan verifikasi dokumen Laporan Self
Assessment dalam rangka pemberian peng­
hargaan Market Conduct kepada 68 Pelaku Usaha
Jasa Keuangan (PUJK) dari tujuh sub sektor
industri jasa keuangan. Selanjutnya, akan dipilih
lima PUJK dari masing-masing sub sektor untuk
dinobatkan sebagai pemenang penghargaan
Market Conduct.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai
bentuk apresiasi OJK kepada PUJK yang
telah
mengimplementasikan
ketentuan
perlindungan konsumen dan melaporkan
hasilnya melalui Sistem Pelaporan Edukasi
dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).
Selain itu, melalui penghargaan tersebut
diharapkan dapat mendorong PUJK agar
selalu mengimplementasikan prinsip per­
lindungan konsumen secara konsisten dan
berkesinambungan.
2.5.6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
OJK telah menetapkan kebijakan mekanisme
penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan
melalui dua tahapan. Tahap pertama, pe­
nyelesaian pengaduan konsumen oleh lem­baga
jasa keuangan (internal dispute resolution). Tahap
kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam
proses internal dispute resolution, penyelesaian
sengketa dilakukan oleh Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang masuk
dalam Daftar LAPS di sektor jasa keuangan
(external dispute resolution).
Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan
capacity building tentang ajudikasi dan arbitrase
untuk mendorong seluruh LAPS mempunyai
SDM yang kompeten dan memadai dalam
penyelesaian sengketa, khususnya melalui
ajudikasi dan arbitrase. Capacity building
tersebut diberikan kepada perwakilan LAPS di
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
75
sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun,
penjaminan, pembiayaan, pergadaian dan
modal ventura, sekaligus sebagai bentuk
recycling program pungutan OJK kepada
industri.
2.5.7 Pengembangan Perlindungan Konsumen
LAPS menyediakan layanan penyelesaian
sengketa sektor jasa keuangan, berupa mediasi,
ajudikasi dan arbitrase baik konvensional
maupun syariah untuk seluruh wilayah
Indonesia. Di samping itu, terdapat layanan LAPS
tanpa biaya, khususnya untuk small and retail
claim dengan SDM (mediator, ajudikator, dan
arbiter) yang memahami industri jasa keuangan
dan berpengalaman dalam penyelesaian
sengketa serta proses beracara di LAPS bersifat
rahasia.
Kajian ini disusun untuk mengetahui
permasalahan dan perlindungan konsumen
terkait produk suretyship untuk selanjutnya
memberikan
rekomendasi
terhadap
peningkatan
perlindungan
konsumen
suretyship. Penyusun kajian dilakukan OJK
dengan melibatkan perusahaan surety dan
asosiasi asuransi. Pertemuan tersebut telah
menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu:
OJK akan menyusun terkait peraturan tersebut
dengan beberapa poin penting yaitu: persamaan
persepsi terkait definisi unconditional, panduan
dalam melakukan assessment, penetapan tarif
imbal jasa, transparansi produk, SOP penulisan
sertifikat, tenaga ahli khusus, dan persyaratan
penyelesaian sengketa. Selain itu, OJK juga akan
bekerja sama dengan perusahaan suretyship
melakukan sosialisasi dan edukasi khusus terkait
produk suretyship secara berkesinambungan.
Pada periode laporan, OJK secara resmi
mengumumkan Badan Mediasi dan Arbitrase
Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase
Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi
Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
(LAPSPI), dan Badan Arbitrase dan Mediasi
Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
sebagai wadah penyelesaian sengketa antara
konsumen dengan lembaga jasa keuangan di
sektor masing-masing yang memenuhi prinsip
aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi
dan efektifitas serta diawasi oleh OJK.
Tabel II - 24 LAPS di Sektor Jasa Keuangan
No
1
LAPS
Alamat
BMAI
Gedung Menara Duta Lt.7, Wing A, Jl. HR. Rasuna Said Kav.
B-9 Jakarta. http://www.bmai.or.id
2
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Suit
BAPMI 2805, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta. http://
www.bapmi.org
3
Gedung Arthaloka lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav.2,
BMDP
Jakarta. http://www.bmdp.org
4
LAPSPI
5
Gedung Jamkrido, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6, Kota
BAMPPI Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta. http://www.
bamppi.org
6
BMPPI
Griya Pernabas Lt.1, Jl. Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta. http://www.lapspi.org
Kota Kasablanka Tower A Lantai 7D, Jl,. Casablanca
Kav.88,Jakarta. http://www.bmppi.com
Kajian Perlindungan Konsumen
Suretyship
Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip
perlindungan konsumen, OJK dan perusahaan
terkait secara berkesinambungan akan
memberikan informasi mengenai karakteristik
produk suretyship secara jujur, lengkap, dan
akurat. Selanjutnya, akan dibuat daftar hitam
Obligee dan Principal yang berhubungan
dengan klaim suretyship, sebagai salah satu
pertimbangan bagi Perusahaan Surety dalam
melakukan underwriting kepada Obligee dan
Principal.
Kajian Metode Penilaian Resiko
Perilaku Pasar Analisis Mental Map
Market Conduct dengan ZMET
Pengawasan market conduct berdasarkan resiko
(risk-based supervision) telah dipraktikkan di
berbagai negara maju dengan menggunakan
instrumen penilaian yang disebut risk
assessment. Market conduct risk assessment
(MCRA) diperlukan untuk menentukan
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
76
tingkat resiko perilaku Pelaku Usaha Jasa
Keuangan
(PUJK)
terhadap
konsumen
sehingga membantu mitigasi perilaku buruk
terhadap konsumen, sekaligus kefokusan aspek
pengawasan atas perilaku PUJK. Tantangan
utama dari MCRA adalah perilaku pelaku pasar
tidak bisa dilepaskan dari cara berfikir pelaku
pasar dan infrastruktur keuangan yang ada.
Dalam kerangka menjawab tantangan tersebut,
OJK mengkaji dengan pendekatan induktif
atau exploratory study melalui metode Zaltman
Metaphor Elicitation Technique (ZMET).
Dari metode ZMET ini, dihasilkan tiga mental
map dari sisi konsumen, PUJK dan pengawas
yang kemudian digabungkan menjadi
mental map global. Analisis mental map
global menghasilkan empat poin utama,
yaitu: (i) intensitas persaingan industri; (ii)
perilaku konsumen; (iii) praktik bisnis PUJK;
dan (iv) produktivitas, relationship quality, dan
pengelolaan bisnis konsumen.
Selanjutnya, penyusunan indikator market
conduct dilakukan dengan mengkombinasikan
antara tujuh konstruk yang diperoleh dari
analisis ZMET dengan lima prinsip perlindungan
konsumen yang telah disusun oleh OJK.
Terdapat tujuh konstruk utama yang diperoleh
dari analisis ZMET, yaitu: i) perilaku badan
pengawas, ii) pengetahuan pasar PUJK, iii)
kultur PUJK; iv) intensitas persaingan industri; v)
perilaku konsumen; vi) pendidikan konsumen;
dan vii) keputusan pembelian. Ketujuh konstruk
ini akan diinteraksikan dengan lima prinsip
perlindungan konsumen, yaitu: i) transparansi;
ii) perlakuan adil; iii) keandalan; iv) pengamanan
data; dan v) penyelesaian sengketa.
Kajian Investasi Ilegal
Sebagai
bentuk
tanggungjawab
atas
maraknya penghimpunan dana secara ilegal,
OJK melakukan penelitian tentang “Strategi
Menghadapi Praktik Investasi dan/atau
Penghimpunan Dana Ilegal yang Berpotensi
Merugikan Masyarakat”. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mendapatkan bentuk
rekomendasi yang dapat memberikan solusi
dan gagasan inovatif dalam menghadapi praktik
investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal
dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu
pendekatan kebijakan, pendekatan regulasi,
pendekatan edukasi dan sosialisasi, pendekatan
infrastruktur dan pendekatan komunikasi.
Penelitian tersebut dilakukan dengan pola
kompetisi yang dipublikasikan kepada kalangan
akademisi di seluruh Indonesia diikuti oleh 66
kelompok dari berbagai universitas di Indonesia
serta melibatkan praktisi dan akademisi dari
berbagai universitas sebagai penilai. Kelompok
yang menjadi pemenang yaitu:
Tabel II - 25 Rincian Penelitian Kajian Investasi Ilegal
Juara
1
2
3
Kelompok-Universitas
Cermati InvestasiUniversita Airlangga
Judul
“Fenomena Gunung Es pada
Praktik Investasi Bodong”.
“Strategi S – A – P Untuk
Menghadapi Praktik Investasi
Basel-Universitas Gadjah
dan/atau Penghimpunan
Mada
Dana Ilegal Yang Berpotensi
Merugikan Masyarakat”
BIDIK Investasi Cerdas Bersama
Gama-Universitas Gadjah
OJK (keBijakan, regulasI,
Mada
eDukasi dan sosialisasi,
Infrastruktur, dan Komunikasi)
Dari hasil penelitian tersebut OJK dapat
mengambil beberapa rekomendasi untuk
pengembangan ke depannya. Terkait dengan
kebijakan, OJK dapat mengembangkan sistem
whistleblower pada masing-masing anggota
Satgas Waspada Investasi, mengembangkan
early warning system (sistem deteksi dini)
mengenai kegiatan investasi dan/atau
penghimpunan dana ilegal yang berkembang
di tengah masyarakat, dan mengembangkan
kegiatan mystery shopping agar OJK mengetahui
jumlah masyarakat atau tipikal masyarakat yang
menjadi korban dari kegiatan investasi dan/atau
penghimpunan dana ilegal.
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
77
2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN
Terkait penyidikan tindak pidana di sektor
jasa keuangan, selama periode laporan, OJK
mempersiapkan perangkat regulasi dan SOP
yang diperlukan, dimana perangkat regulasi
tersebut terdiri atas penyusunan SOP Penyidikan
Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor
22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak
Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan
Dewan Komisioner OJK Nomor 3/PDK.01/2015
Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran
Dewan Komisioner OJK Nomor 3/SEDK.01/2015
Tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana
di Sektor Jasa Keuangan.
Sehubungan dengan kerja sama antara OJK
dan Polri yang telah disepakati pada periode
sebelumnya, OJK telah menindaklanjutinya
dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pe­
laksana­
an Nota Kesepahaman dan Penanda­
tanganan Pedoman Kerja Tentang Pencegahan,
Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam
Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa
keuangan sehingga penanganan tindak pidana
di sektor jasa keuangan akan lebih terarah dan
efektif. Selanjutnya, telah diterbitkan Surat
Keputusan Penyidik Polri di OJK sehingga
memperkuat legalitas kompetensi individual
penyidik Polri yang ditugaskan di OJK.
OJK juga melakukan kegiatan sosialisasi
mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan,
dan penghimpunan dana masyarakat serta
pengelolaan investasi yang diduga melawan
hukum di tujuh daerah dan lima Polda. Sampai
dengan akhir periode laporan, OJK telah
melakukan review verifikasi dan penyelidikan
tindak pidana di bidang Perbankan, Pasar Modal
dan IKNB melalui koordinasi dengan lembaga
lainnya seperti Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), KPK, Bareskrim Polri, Kemenkumham RI
Terkait penanganan investasi ilegal, OJK
menyelenggarakan Forum Group Discussion
dengan para ahli sebagai bahan masukan
dalam penyusunan regulasi, dan peningkatan
pengetahuan pegawai tentang kewenangan
penyidikan. FGD tersebut menghadirkan ahli
pakar hukum dari dirjen penyelenggaraan haji
dan umroh Kemenag RI, Badan Perlindungan
Konsumen Nasional, APLI, Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal, Persatuan Bank Perkreditan
Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi
Perusahaan Pembiayaan Indonesia
(APPI),
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI),
Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI),
Asosiasi Pialang Perusahaan Efek Indonesia
(APEI), Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia
(Akrindo), dan Himpunan Penyelenggaraan
Umrah dan Haji (HIMPUH).
Simultan dengan kegiatan tersebut, OJK
menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar
Pimpinan Instansi Anggota Satgas Waspada
Investasi dengan pembahasan Kegiatan
Satgas Waspada Investasi 2015, penyusunan
landasan hukum dan kewenangan Satgas
Waspada Investasi, dan pengembangan akses
database izin usaha perusahaan, serta rencana
pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB)
dalam penanganan investasi yang berpotensi
merugikan masyarakat.
2.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN
2.7.1 Kerjasama Domestik
OJK terus meningkatkan koordinasi antar
lembaga dan menyelenggarakan berbagai
kegiatan untuk mensosialisasikan kinerja OJK
dan peran OJK di dalam Iklim Jasa keuangan
Indonesia sehingga para pihak khususnya
lembaga terkait dapat mengetahui secara
mendalam mengenai peran dan fungsi OJK.
Selama triwulan IV-2015, OJK melaksanakan
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
78
40 kegiatan kelembagaan dengan melibatkan
beberapa lembaga antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gambar II - 6 MoU dengan Universitas Padjajaran Bandung
Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi XI)
Kementerian Keuangan
Bank Indonesia (BI)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Pemerintahan Provinsi
Industri Jasa Keuangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Melalui hubungan kelembagaan ini, telah
disetujui beberapa issue strategis antara lain
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2016,
Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia,
Grand Design program JARING, pelaksanaan
program capacity building bagi pelaku jasa
keuangan serta pengawas LJK dan Rencana
Ratifikasi Protokol untuk Melaksanakan Paket
Komitmen keenam dalam Persetujuaan
Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan.
OJK juga terlibat aktif dalam pembahasan RUU
Perbankan dan RUU JPSK.
Selama periode laporan, OJK juga menjalin kerja
sama dengan Universitas Padjajaran Bandung
untuk terus mendorong kemajuan sektor jasa
keuangan serta peningkatan literasi keuangan
dan perlindungan konsumen di sektor jasa
keuangan. Ruang lingkup nota kesepahaman
ini, meliputi penelitian, pengajaran, dan
pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka pengembangan sektor jasa ke­
uangan, peningkatan Literasi Keuangan
dan Perlindungan Konsumen. Kerja sama ini
diharapkan dapat mendorong terwujudnya
peningkatan dan perluasan akses masyarakat
terhadap layanan, dan produk Lembaga Jasa
Keuangan serta peningkatan kemampuan
masyarakat melakukan perencanaan keuangan.
OJK juga menjalin kerja sama dengan
Kementerian Perhubungan menandatangani
Nota Kesepahaman sebagai bentuk dukungan
atas amanat Inisiatif Strategis 3 tentang
Peningkatan Jangkauan Kegiatan Edukasi
Keuangan untuk Wilayah terpencil dengan
tersedianya sarana kapal laut.
Selain itu, dalam rangka memperlancar proses
pengukuhan LKM berbadan hukum dan
pendirian LKM, OJK melakukan pendampingan
ke beberapa instansi dan daerah. Di samping itu,
OJK juga telah melakukan penandatanganan
MoU dengan PT IBM melalui program corporate
social responsibility (CSR) disertai penyerahan 10
used notebooks kepada LKM yang mendapatkan
izin usaha.
2.7.2 Kerjasama Internasional
Selama periode laporan, OJK melakukan
berbagai macam kerjasama dalam rangka me­
ningkatkan dan mengembangkan pe­ngawas­an
industri jasa keuangan di Indonesia.
Beberapa kerjasama bilateral OJK dengan
regulator asing/organisasi internasional/institusi
luar negeri antara lain :
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
79
1.
Launch of the New G20 / OECD
Principles of Corporate Governance
OJK bekerja sama dengan Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)
melaksanakan kegiatan peluncuran The New
G20/OECD Principles of Corporate Governance
OECD yang telah memuat beberapa prinsip tata
kelola yang baru. Peluncuran tersebut diadakan
dalam rangkaian kegiatan OECD Policy Dialogue
Corporate Governance of Financial Groups.
Gambar II - 7 Kegiatan Peluncuran The New G20/OECD
Principles of Corporate Governance OECD
Confederation State Secretariat for Economic
Affairs (SECO) menyelenggarakan OJK Inter­
national Conference on Islamic Finance
Tema yang diusung pada konferensi adalah
Infrastructure Financing: The Unleashed Potential
of Islamic Finance yang sejalan dengan
program pemerintah yang memprioritaskan
pembangunan infrastruktur. Konferensi yang
diarahkan untuk membahas penggalian
potensi bagi pemerintah dan sektor swasta
dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan
infrastruktur melalui sektor keuangan syariah
baik itu Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah
dan IKNB Syariah.
Meeting OJK dengan Bank of
Gambar II - 8 Bilateral
Thailand
2.OJK's Introductory Briefing on the
Establishment of The Center for
Microfinance and Financial Inclusion
OJK menyelenggarakan pertemuan pengenalan
inisiatif OJK yaitu pendirian Pusat Pe­
ngem­
bangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK
PROKSI) kepada lembaga donor/ organisasi
internasional/ kedutaan/ perwakilan negaranegara asing. Acara dihadiri oleh 14 lembaga
donor/ organisasi internasional/ kedutaan/
perwakilan negara-negara asing.
4.Pelaksanaan High Level Bilateral
Meeting OJK – Bank of Thailand
OJK-PROKSI adalah pusat pengembangan
microfinance yang diharapkan dapat men­
dukung perkembangan keuangan mikro dan
inklusi keuangan di Indonesia, dan pada skala
global.
OJK dan Bank of Thailand (BoT) menjajaki
kerjasama bilateral antar institusi (cross-border
supervision) serta kerjasama melalui Bilateral
Agreement dalam kerangka ASEAN Banking
Integration Framework.
3.
Penyelenggaraan Seminar
Internasional Keuangan Syariah
OJK bekerjasama dengan Islamic Development
Bank dan World Bank Group serta Swiss
Pada pertemuan tersebut, BoT dan OJK
menjajaki peluang kerjasama diantara kedua
belah pihak dalam bidang pengawasan industri
jasa keuangan serta pengembangan industri
jasa keuangan.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
80
5.
Pertemuan OJK dengan Governor of
Asian Development Asian Bank
Pertemuan antara OJK dengan Governor of
Asian Development Bank (ADB) menjajaki
kemungkinan kerjasama pada area pengem­
bangan sustainability finance. Pada kesempatan
itu, Gubernur ADB mengundang kehadiran
OJK pada pertemuan ADB Board of Governor
mendatang.
3.Kunjungan Deputy Head of dari
Swedish Embassy’s State Secretariat
for Economic Affairs (SECO)
Pada periode laporan, OJK menerima dari
kunjungan
Deputy Head of dari Swedish
Embassy’s State Secretariat for Economic
Affairs (SECO) dan mendiskusikan mengenai
kemungkinan kerjasama antara OJK dan SECO,
khususnya di bidang microfinance, dan inklusi
keuangan. OJK akan menindaklanjuti dengan
menyampaikan usulan topik Technical Assistance
maupun benchmark yang dapat diberikan oleh
SECO dalam waktu dekat.
2.7.3 Isu-Isu Internasional
1.
Financial Sector Assessment Program
(FSAP)
Financial Sector Assessment Program (FSAP)
merupakan joint program yang dikembangkan
oleh IMF dan World Bank pada 1990 sebagai
suatu mekanisme untuk menilai stabilitas
dan pengembangan sistem keuangan suatu
negara secara komprehensif dengan fokus pada
kepatuhan kerangka peraturan di suatu negara
terhadap berbagai prinsip internasional, seperti
Basel Core Principles (BCP), IOSCO Principles dan
Insurance Core Principles (ICPs). Berdasarkan
hasil FSAP tersebut, IMF-World Bank akan
mengeluarkan penilaian sebagai berikut:
Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem
Tabel II - 26 Keuangan dalam FSAP
Grading
Compliant, largely compliant, materially nonBCP
compliant, non-compliant, dan not applicable
fully implemented, broadly implemented, partly
IOSCO Principles
implemented, not implemented dan not applicable
observed, largely observed, partly observed, not
ICPs
observed, dan not applicable
Priciples
Sampai dengan triwulan IV-2015, task force FSAP
OJK terus menyempurnakan argumentasi selfassessment untuk setiap Essential Criteria (EC) dan
Additional Criteria (AC) dari seluruh Core Principle
(CP), termasuk menambahkan beberapa
informasi terkait implementasi di pengawasan
maupun di perbankan. Selain itu, di level OJK
wide telah dilakukan sosialisasi persiapan FSAP
kepada seluruh industri di sektor perbankan,
pasar modal dan IKNB. Sosialisasi bertujuan
untuk meningkatkan awareness industri atas
proses FSAP yang akan dihadapi di 2016.
2.
Regulatory Consistency Assessment
Program (RCAP)
RCAP merupakan proses penilaian yang
dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk
melihat konsistensi dari regulasi yang
dikeluarkan oleh Indonesia terhadap kerangka
Basel baik Basel II, Basel 2.5 maupun Basel III, yang
dilakukan paragraf per paragraf. Berdasarkan
hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan
penilaian yang terdiri atas compliant, largely
compliant, materially non-compliant dan noncompliant. Untuk dapat memperoleh penilaian
umum (grading) compliant, tidak boleh terdapat
grading materially non-compliant untuk seluruh
cakupan penilaian.
Pada triwulan IV-2015, telah dilakukan finalisasi
pengisian self-assessment questionnaire agar
dapat disampaikan ke BCBS sesuai tenggat
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
81
waktu, yaitu minggu kedua Januari 2016. Selain
itu, telah dilakukan penerbitan regulasi baru dan
amandemen beberapa regulasi agar konsisten
dengan kerangka Basel.
3.
Mutual Evaluation
Dalam rangka memulai kepatuhan suatu negara
terhadap penerapan 40 rekomendasi FATF, FATF
melakukan Mutual Evaluation (ME) pada setiap
negara anggota. Saat ini proses penilaian ME
menggunakan metodologi yang dikeluarkan
FATF dimana penilaian mencakup aspek
technical compliance dan aspek efectiveness.
Technical Compliance Rating, penilaian sebagai
berikut:
ER lebih mengutamakan pelaksanaan daripada
ketentuan. Dengan demikian apabila suatu
negara belum mengatur suatu kewajiban dalam
ketentuannya, namun dalam pelaksanaan
telah dilakukan secara konsisten, maka negara
tersebut tetap dianggap efektif.
4.
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme (Anti Money Laundering
and Countering Financing Terrorism/
AML/CFT)
Dalam rangka, meningkatkan koordinasi
dengan lembaga keuangan di wilayah Asia
Pasifik dalam menegakkan rejim AML/CFT, dan
upaya pengkinian informasi tipologi pencucian
uang/pendanaan terorisme yang terjadi di
dunia, pada periode laporan, OJK menghadiri
dua pertemuan internasional yaitu:
Tabel II - 27 Technical Compliance Rating / TCR*)
Technical Compliance Rating / TCR*)
Compliant
C Tidak terdapat kelemahan
Hanya terdapat kelemahan yang sangat
Largely Compliant LC
kecil
Terdapat kelemahan yang bersifat
Partially Compliant PC
moderat
Non Compliant
NC Terdapat kelemahan yang bersifat major
Persyaratan tidak berlaku karena
Not Aplicable
NA pertimbangan struktural, hukum, dan
keberadaan lembaga suatu negara.
Tabel II - 28 Effectiveness Rating/ER
Effectiveness Rating/ER
Level of Efectiveness
Meaning
The immediate outcome is achieved to a very
large extent.
High
Substantial
Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
The immediate outcome is achieved to a large
extent.
Moderate
Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
The immediate outcome is achieved to some
extent.
Low
Dibutuhkan perbaikan yang bersifat major
The immediate outcome is not achieved or
achieved to a negligible extent.
Dibutuhkan perbaikan yang mendasar.
• APG Typologies and Capacity Building
Workshop
OJK yang mewakili Indonesia, bersamasama dengan 230 peserta lainnya yang
berasal dari 39 negara anggota APG, 10
organisasi internasional (a.l IMF, World
Bank, UNODC, ADB, UN, Egmont, FATF)
dan 39 perwakilan dari industri keuangan/
sektor swasta, menghadiri pertemuan APG
Typologies and Capacity Building Workshop. Agenda pertemuan membahas tiga topik
yaitu:
a.Penilaian terhadap perkembangan
Pendanaan Teroris di wilayah asia pasifik.
b.
Tingkat keamanan
Keuangan.
Unit
Intelijen
c. Aliran keuangan yang terkait dengan
kejahatan satwa liar (wildlife crime)
Dalam pertemuan, selain dilakukan sharing
knowledge, juga dilakukan diskusi kelompok
berdasarkan wilayah regionalnya (ASEAN,
Kepulauan Pasifik, Rusia dan negara
pecahannya). Untuk wilayah ASEAN, dengan
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
82
topik pembahasan mengenai trend
modus pendanaan terorisme dari setiap
negara, statistik dari pendukung teroris
terkini, upaya pembekuan aset yang
telah dilakukan, serta kerjasama dengan
intansi terkait dan sektor keuangan yang
telah dilakukan.
• Regional Counter-Terrorism Financing
(CTF) Summit
Pertemuan dilaksanakan atas kerjasama
antara AUSTRAC dan PPATK selaku Financial
Intelligence Unit (FIU) Australia dan Indonesia,
untuk me­ningkatkan penggunaan financial
intelligence dalam memerangi pendanaan
terorisme.
CTF Summit tersebut dihadiri oleh
perwakilan dari 18 negara yang tergabung
dalam ASEAN maupun beberapa negara
lainnya yang secara aktif berperan dalam
pencegahan
pendanaan
terorisme
seperti Amerika Serikat dan Kanada.
Perwakilan tersebut terdiri dari berbagai
latar belakang diantaranya FIU, regulator,
penegak hukum, kementrian, industri, dan
akademik, Delegasi Indonesia dihadiri oleh
perwakilan beberapa lembaga yaitu OJK,
Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI,
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BTPN), Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI, Kementerian
Luar Negeri, Detasemen Khusus 88 Anti
Teror Polri, dan Kejaksaan Negeri Jakarta
Pusat.
Selanjutnya, terkait dengan penerapan
Undang-undang No.9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Teroris, sampai dengan
triwulan IV-2015, telah dikeluarkan 11
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
(DTTOT)
2.8 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
Sesuai tugas, fungsi, dan wewenang yang
diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan, OJK terus memperkuat
koordinasi dengan instansi-instansi terkait,
termasuk melalui Forum Koordinasi
Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).
Dalam hal pemantauan stabilitas sistem
keuangan nasional, OJK berpartisipasi aktif
dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas
Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar
institusi dilakukan baik pada level teknis,
level deputi (deputies meeting), hingga
rapat anggota FKSSK (high-level meeting)
dengan agenda sebagai berikut:
Selama periode laporan, FKSSK telah
menyelenggarakan rapat FKSSK (HighLevel Meeting) sebanyak satu kali. Selain
itu, telah diselenggarakan pula Rapat
Koordinasi Tingkat Deputi (Deputies
Meeting) sebanyak satu kali, dan dua kali
FGD, dimana FGD tersebut membahas
tentang Recovery and Resolution Planning
dan Bank Resolution Framework. Dalam
rapat-rapat tersebut, FKSSK membahas
kondisi terkini perekonomian dan sektor
jasa keuangan domestik, risiko-risiko yang
dihadapi, serta langkah-langkah untuk
memitigasi risiko tersebut.
Pada akhir periode laporan, OJK juga
menyelenggarakan simulasi Working
Group FKSSK untuk menguji kerangka
pengaturan terkait fokus penanganan
International Financial Safety Net (IFSN) dan
Crisis Binder.
TINJAUAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN
83
Grafik II - 20 Pelaksanaan Meeting FKSSK
10/22/2015
High Level Meeting
OKTOBER
10/12/2015
Deputies Meeting
11/12/2015
FGD Recovery & Resolution
Planning
NOVEMBER
11/16/2015
FGD Bank Resolution
Framework
DESEMBER
12/21/2015
FGD Bank Resolution
Framework
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
84
OJK menerbitkan 8 Peraturan OJK
(POJK) yang mengatur SJK Syariah.
OJK memberikan persetujuan izin untuk 8
Produk Perbankan Syariah dan 17
produk Perasuransian.
Road Map IKNB
Syariah 2015-2019.
OJK meluncurkan
85
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
Laporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan
Triwulan I - 2015
77
BAB
III
Bab III
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
86
III
TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL
SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH
OJK melihat potensi besar pada industri jasa
keuangan syariah di Indonesia, tercermin dari
pangsa pasar sektor jasa keuangan syariah
yang saat ini masih relatif kecil dibandingkan
dengan industri keuangan konvensional yaitu
berkisar 4,67% untuk aset Perbankan Syariah,
4,05% untuk NAB Reksa Dana Syariah, dan 3,81%
untuk aset IKNB Syariah. Untuk meningkatkan
pangsa pasar serta mengembangkan produk
sektor jasa keuangan syariah selama 2015, OJK
meluncurkan roadmap Perbankan Syariah,
Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah. Selain
itu, agar dapat terus bertumbuh dan bersaing
dengan industri jasa keuangan konvensional,
OJK melakukan beberapa kegiatan dan langkah
strategis pada triwulan IV-2015 yang dipaparkan
sebagai berikut:
3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah
Pada periode laporan, industri perbankan
syariah (Bank Umum Syariah/BUS+Unit Usaha
Syariah/UUS) menunjukan pertumbuhan positif
meskipun perekonomian Indonesia masih
dalam proses pemulihan. Dana Pihak Ketiga
(DPK), ­
Pembiayaan, CAR, dan ROA masingmasing meningkat sebesar Rp1,05 triliun, Rp0,66
triliun, 0,16% dan 0,02%, serta NPF (gross) dan
BOPO mengalami penurunan masing-masing
sebesar 0,07% dan 0,14%. Di sisi lain, total aset
perbankan syariah mengalami penurunan
sebesar Rp3,34 triliun karena adanya surat
berharga yang diterbitkan oleh BUS yang jatuh
tempo. Namun demikian, jika dibandingkan
posisi akhir 2014, total aset masih mengalami
pertumbuhan sebesar 2,3%. Sampai akhir
periode laporan, rasio aset Perbankan Syariah
terhadap aset perbankan nasional adalah
sebesar 4,67%.
Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) pada triwulan IV-2015 juga mengalami
peningkatan dibandingkan triwulan III2015. Aset, DPK, pembiayaan dan rasio CAR
masing-masing meningkat sebesar Rp0,25
Triliun, Rp0,19 Triliun, Rp0,09 Triliun dan 1,37%.
Sementara itu, rasio NPF dan BOPO masingmasing mengalami penurunan sebesar 0,17%.
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
87
Tabel III - 1 Perkembangan Perbankan Syariah
Indikator Utama
BUS + UUS
Total Aset (dalam triliun rupiah)
Pangsa Pasar Perbankan Syariah
DPK
- Giro
- Tabungan
- Deposito
Pembiayaan
Jumlah NPF
CAR (%) – BUS
NPF Gross (%)
ROA (%)
BOPO (%)
FDR (%)
Jumlah Bank
- BUS
- UUS
Jumlah Kantor
BPRS
Total Aset
DPK
Pembiayaan
Jumlah NPF
CAR (%)
NPF Gross (%)
ROA (%)
BOPO (%)
FDR (%)
Jumlah Bank
Jumlah Kantor
Triwulan
IV-2014
Triwulan I-2015
Triwulan II-2015
Triwulan III-2015
Triwulan IV-2015*
Pertumbuhan
Nominal
%
272,34
4,88
217,86
18,65
63,58
135,63
199,33
8,63
15,74
4,33
0,79
94,16
91,5
268,36
4,68
212,99
20,28
61,19
131,52
200,71
9,65
14,43
4,81
1,13
92,78
94,24
273,49
4,65
213,48
21,94
61,03
130,51
206,06
9,76
14,09
4,73
0,89
94,22
96,52
282,16
4,63
219,58
20,70
64,06
134,82
208,47
9,85
15,15
4,74
0,93
93,63
94,88
278,82
4,67
220,64
19,77
64,35
136,51
209,12
9,75
15,31
4,66
0,95
93,50
94,78
-3,34
0,03
1,05
-0,93
0,29
1,69
0,66
-0,10
-1,18
0,75
0,48
-4,47
0,45
1,25
0,32
-1,01
0,16
-0,07
0,02
-0,14
-0,10
12
22
2483
12
22
2475
12
22
2454
12
22
324
12
22
316
-8,00
-2,47
6,57
4,03
5
0,4
22,77
7,89
2,26
87,79
124,24
163
439
6,73
4,15
5,22
0,49
23,04
10,36
2,07
88,66
125,6
162
471
6,85
4,10
5,56
0,51
21,73
9,25
2,3
88,13
135,68
161
433
7,17
4,38
5,66
0,56
20,71
9,86
2,22
89,55
129,01
162
443
7,42
4,57
5,74
0,56
22,08
9,69
2,15
89,38
125,64
163
445
0,25
0,19
0,09
0,00
1,00
2,00
3,43
4,32
1,52
-0,25
1,37
-0,17
-0,06
-0,17
-3,37
0,62
0,45
Sumber : Draft Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2015.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
88
3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah
Selama periode laporan, pasar modal syariah
mengalami peningkatan dibandingkan triwulan
sebelumnya tercermin dari peningkatan Indeks
Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta
Islamic Index (JII), kapitalisasi pasar, jumlah dan
nilai Sukuk korporasi outstanding, serta jumlah
dan NAB Reksa Dana Syariah. Peningkatan juga
terjadi pada Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) dari sisi nilai outstanding dan jumlah
sukuk beredar.
A.
Mengikuti peningkatan yang terjadi pada
indeks IHSG, Indeks Saham Syariah Indonesia
(ISSI) tercatat meningkat 7,94% menjadi 145,06.
Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami
peningkatan sebesar 6,20% menjadi sebesar
Rp2.600,85 triliun dengan pangsa pasar sekitar
53,38% dari total kapitalisasi pasar saham.
Jakarta Islamic Index (JII) mengalami kenaikan
sebesar 8,50% menjadi 603,35. Nilai kapitalisasi
pasar saham JII juga meningkat sebesar 7,91%
yaitu menjadi Rp1.737,29 triliun dengan pangsa
pasar sebesar 35,65% dari total kapitalisasi pasar
saham yang tercatat di Bursa.
Perkembangan Saham Syariah
Pada triwulan IV-2015, OJK menerbitkan Daftar
Efek Syariah (DES) untuk periode II. Efek syariah
yang termuat dalam DES periode II meliputi 331
Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik
serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya
DES Periode II, terdapat penambahan empat
saham yang masuk dalam DES sehingga pada
akhir periode laporan menjadi 335 saham.
Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor
Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,89%), sektor
Properti, Real Estate & Konstruksi (16,37%),
sektor Industri Dasar dan Kimia (13,99%), sektor
Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi (10.12%)
dan sektor-sektor lainnya masing-masing di
bawah 10%.
Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
(dalam Jutaan Rupiah)
Tahun
Jakarta Islamic
Index
2010
2011
2012
2013
2014
1.134.632,00
1.414.983,81
1.671.004,23
1.672.099,91
1.944.531,70
Triwulan I 2.049.109,36
Triwulan II 1.896.504,96
2015
Triwulan III 1.609.933,83
Triwulan IV 1.737.290,98
Indeks Saham
Syariah
Indonesia
1.968.091,37
2.451.334,37
2.557.846,77
2.946.892,79
3.068.467,89
2.863.813,60
2.449.104,28
2.600.850,72
Indeks Harga
Saham
Gabungan
3.247.096,78
3.537.294,21
4.126.994,93
4.219.020,24
5.228.043,48
5.555.200,60
5.000.315,42
4.374.682,33
4.872.701,66
Tabel III - 3 Perkembangan Indeks Saham Syariah
Grafik III - 1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
Infrastruktur, Utilitas
dan Transportasi
10,12%
Pertanian Keuangan
3,57% 0,30%
Perdagangan
Jasa dan Investasi
25,89%
Pertambangan
8,33%
Emiten Tidak
Listing
3,27%
Industri
Barang
Konsumsi
8,93%
Aneka Industri
8,04%
Industri Dasar dan
Kimia 13,99%
Perusahaan
Publik
1,19%
Properti, Real
Estate dan
Konstruksi
Bangunan
16,37%
Tahun
2012 2013 2014 Triwulan I
Triwulan II
2015
Triwulan III
Triwulan IV
B.
Jakarta Islamic
Index
594,78
585,11
691,04
728,20
656,99
556,09
603,35
Indeks Saham Indeks Harga
Syariah
Saham
Indonesia
Gabungan
144,99
4.316,69
143,71
4.274,18
168,64
5.226,95
174,10
5.518,68
157,92
4.910,66
134,39
4.223,91
145,06
4.593,01
Perkembangan Sukuk Korporasi
Selama periode laporan, terdapat penerbitan
tujuh seri Sukuk Korporasi oleh tiga Emiten
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
89
dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,60
triliun. Selain itu terdapat satu Sukuk Korporasi
yang jatuh tempo senilai Rp88 miliar. Dengan
demikian, jumlah outstanding Sukuk korporasi
menjadi 47 seri atau meningkat 14,63%
dengan nilai outstanding Rp9,90 triliun, dimana
outstanding tersebut terdiri dari 32 sukuk
korporasi (68,09%) yang menggunakan akad
ijarah dengan nilai Rp5,67 triliun (57,27%) dan
15 sukuk korporasi (31,91%) menggunakan
akad mudharabah dengan nilai Rp4,23 triliun
(42,73%)
Grafik III - 2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi
Dan Sukuk Korporasi Outstanding
Grafik III - 3
(Rp Miliar)
JUMLAH
18.000
15.000
12.000
Emisi Sukuk
40
6.000
20
3.000
0
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2010 2011 2012 2013
C.
Total Nilai
Total
(dalam miliar Jumlah
rupiah)
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
Triwulan I
Triwulan II
2015
Triwulan III
Triwulan IV
7.815
7.915
9.790
11.994
12.956
12.956
14.483
14.483
16.228
47
48
54
64
71
71
80
80
87
Sukuk Outstanding
Total Nilai
(dalam
Total
miliar
Jumlah
rupiah)
6.121
32
5.876
31
6.883
32
7.553
36
7.105
35
7.078
34
8.444
42
8.284
41
9.902
47
80
9.902,0 60
47
9.000
2014
Nilai Oustanding
Jumlah Oustanding
Tabel III - 4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
100
16.228,0
87
0
2015
Total Nilai Emisi
Total Jumlah Penerbitan
Perkembangan Reksa Dana
Syariah
Selama periode laporan, terdapat delapan Reksa
Dana Syariah yang mendapatkan pernyataan
efektif dan tidak terdapat Reksa Dana Syariah
yang dibubarkan sehingga total Reksa Dana
syariah sampai akhir periode laporan meningkat
9,41% menjadi 93 dengan nilai NAB meningkat
9,01% menjadi Rp11,02 triliun. Proporsi jumlah
dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total
industri Reksa Dana masing-masing mencapai
8,52% dari total 1.091 Reksa Dana dan 4,05% dari
total NAB Reksa Dana sebesar Rp271,97 triliun
Tabel III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah
Tahun
2010
2011
2012
Perbandingan Jumlah Reksa Dana
Reksa
Reksa
Reksa
Dana
Dana
Dana
%
Syariah
Konv.
Total
48
564
612
7,84%
50
596
646
7,74%
58
696
754
7,69%
Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)
Reksa Dana
Syariah
Reksa Dana
Konvensional
Reksa Dana
Total
%
5.225,78
5.564,79
143.861,59
162.672,10
149.087,37
168.236,89
3,51%
3,31%
8.050,07
204.541,97
212.592,04
3,79%
2013
65
758
823
7,90%
9.432,19
183.112,33
192.544,52
4,90%
2014
74
820
894
8,31%
11.236,00
230.225,59
241.462,09
4,65%
2015
Triwulan I
75
854
929
8,07%
12.035,97
244.101,12
256.137,09
4,70%
Triwulan II
82
904
986
8,32%
11.389,76
251.206,55
262.596,31
4,34%
Triwulan III
85
931
1.016
8,37%
10.108,49
241.344,18
251.452,66
4,02%
Triwulan IV
93
998
1.091
8,52%
11.019,43
260.969,00
271.969,00
4,05%
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
90
Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara
Tabel III - 6 Outstanding
Grafik III - 3 Perkembangan Jumlah dan NAB
Reksa Dana Syariah
(Rp Triliun)
Nilai Outstanding
(dalam triliun Rupiah)
Total Jumlah
Outstanding
2010
44,34
16
70
2011
77,73
22
60
2012
124,44
36
50
2013
169,29
42
2014
206,10
42
Triwulan I
243,85
44
Triwulan II
282,90
47
100
93
90
11.019,43 80
12.000
10.000
8.000
6.000
40
30
4.000
20
2.000
10
0
0
2015
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan III
2010
2011 2012
2013 2014
Reksadana syariah
D.
Tahun
JUMLAH
14.000
2015
NAB Reksadana syariah
Perkembangan Surat Berharga
Syariah Negara
E.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau
dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat
berharga yang diterbitkan oleh negara
berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas
penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam
mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai
dengan akhir periode laporan, jumlah SBSN
yang outstanding sebanyak 47 seri dengan nilai
sebesar Rp296,07 triliun.
Grafik III - 4 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding
(Rp Triliun)
JUMLAH
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
47
Triwulan III
288,46
46
Triwulan IV
296,07
47
Perkembangan Jasa Syariah di
Pasar Modal
Sampai akhir periode laporan, pihak yang
terlibat dalam jasa layanan syariah meliputi 21
Penjamin Emisi Efek, 32 Manajer Investasi, tiga
Pihak Penerbit DES, 11 Bank Kustodian, delapan
Wali Amanat, sembilan Perusahaan Efek dan dua
administrator rekening syariah.
3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah
Selama triwulan IV-2015, Aset IKNB Syariah
mengalami kenaikan sebesar 8,3% dengan
Industri perasuransian syariah mendominasi
porsi aset sebesar 40,9%. Pangsa pasar IKBN
Syariah terhadap Konvensional sebesar 3,81%.
50
45
296,07
40
Tabel III - 7 Aset IKNB Syariah (dalam Triliun Rupiah)
35
30
25
20
15
10
5
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I
II
III
IV
2009 2010 2011 2012
Jumlah Outstanding
2013 2014
2015
Nilai Outstanding
0
No.
Industri
Perasuransian
Syariah
Lembaga
2 Pembiayaan
Syariah
Lembaga Jasa
3 Keuangan
Syariah Lainnya
Lembaga
4 Keuangan
Mikro Syariah
Total Aset
1
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
22,36
23,80
24,21
23,64
26,52
24,15
20,00
20,03
21,31
22,83
11,86
12,83
13,86
14,94
15,5
-
-
-
-
0,03
58,37
56,63
58,10
59,89
64,88
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
91
Tabel III - 8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
(dalam triliun rupiah)
No Jenis Indikator
1
2
3
4
5
Total Aset
Asuransi Jiwa Syariah
Asuransi Umum Syariah
Reasuransi Syariah
Jumlah
Total Investasi
Asuransi Jiwa Syariah
Asuransi Umum Syariah
Reasuransi Syariah
Jumlah
Kontribusi Bruto
Asuransi Jiwa Syariah
Asuransi Umum Syariah
Reasuransi Syariah
Jumlah
Klaim Bruto
Asuransi Jiwa Syariah
Asuransi Umum Syariah
Reasuransi Syariah
Jumlah
Kewajiban
Asuransi Jiwa Syariah
Asuransi Umum Syariah
Reasuransi Syariah
Jumlah
Triwulan
IV-2014
Triwulan
I-2015
Triwulan
II-2015
Triwulan
III-2015
Triwulan
IV-2015
18,05
3,31
1,00
22,36
19,39
3,39
1,02
23,80
19,60
3,55
1,06
24,21
18,93
3,65
1,06
23,64
21,61
3,79
1,12
26,52
16,35
2,26
0,85
19,46
17,70
2,24
0,87
20,81
17,89
2,31
0,89
21,09
17,28
2,41
0,91
20,61
19,58
2,54
0,95
23,07
7,88
1,17
0,23
9,28
2,12
0,29
0,09
2,50
4,36
0,62
0,15
5,13
6,48
0,98
0,20
7,65
8,81
1,39
0,29
10,49
2,22
0,61
0,16
2,99
0,66
0,13
0,07
0,86
1,32
0,27
0,12
1,71
1,93
0,39
0,15
2,48
2,60
0,53
0,22
3,34
2,55
1,68
0,27
4,50
2,48
1,66
0,27
4,41
2,76
1,74
0,27
4,78
2,74
1,78
0,27
4,79
3,50
1,86
0,30
5,66
Sampai dengan akhir periode, terdapat
55 perusahaan perasuransian syariah, 46
lembaga pembiayaan syariah (termasuk enam
perusahaan modal ventura syariah), enam
lembaga jasa keuangan syariah lainnya, dan
lima lembaga keuangan mikro syariah. Selama
periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah
mengalami kenaikan sebanyak delapan
perusahaan.
Grafik III - 5 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan IV-2015
5,36%
4,46%
41,07%
49,11%
A.
Industri perasuransian syariah mengalami
peningkatan nilai aset dan investasi masingmasing sebesar 12,2% menjadi Rp26,5 triliun,
dan 12,0% menjadi Rp23,1 triliun. Sementara
itu, kontribusi bruto, klaim bruto, dan kewajiban
mengalami kenaikan masing-masing sebesar
36,9% menjadi Rp10,5 triliun; 35,3% menjadi
Rp3,3 triliun; dan 18,2% menjadi Rp5,7 triliun.
Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah
dilakukan dalam bentuk full fledge dan unit
syariah. Sampai akhir triwulan IV-2015 terdapat
55 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah
yang terdiri dari delapan perusahaan asuransi
syariah, 44 perusahaan asuransi yang memiliki
unit syariah, dan tiga perusahaan reasuransi
yang memiliki unit syariah.
B.
Perasuransian
Syariah
Lembaga
Pembiayaan
Syariah
Lembaga Jasa
Keuangan Syariah
Lainnya
Lembaga
Keuangan Mikro
Syariah
Industri Perasuransian Syariah
Industri Pembiayaan Syariah
Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah
pada periode pelaporan mengalami kenaikan
sebesar 7,1% dari triwulan sebelumnya.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
92
Tabel III -9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan
Syariah (dalam Miliar Rupiah)
No Komponen
1 Kas dan
Setara Kas
2 Efek Syariah
yang
Dimiliki
3 Piutang
4 Ijarah
5 Penyertaan
6 Persediaan
7 Aktiva
Tetap dan
Inventaris
8 Aktiva Lainlain
TOTAL
AKTIVA
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
IV-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
3.444,69 429,16 1.071,21 430,45 482,83
5,50
5,50
5,50
7,50
-
3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah
16,273,55
2.118,01
0,00
18,95
68,54
15.092,33
2.051,12
0,00
20,62
66,48
14.992,46
2.071,30
0,00
17,51
71,83
16.271,82
2.080,75
0,00
18,40
70,26
18.401,20
1.832,50
0
22,46
86,12
Selama triwulan IV-2015, OJK menerbitkan lima
ketentuan yang mengatur industri perbankan
syariah terdiri atas satu POJK dan empat SEOJK,
yaitu:
1.838,38 1.964,42 1.384,37 2.010,97 1.525,27
23.767,63 19.629,62 19.614,18 20.890,14 22.350,38
Sampai akhir periode laporan, terdapat 40
perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri
atas tiga perusahaan berbentuk full fledge dan
37 perusahaan berbentuk UUS. Sementara
itu, pada perusahaan modal ventura terdapat
empat perusahaan modal ventura syariah dan
dua perusahaan berbentuk UUS dengan total
aset sebesar Rp481,1 miliar.
C.
3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
Industri Lembaga Jasa Keuangan
Syariah Lainnya & Lembaga
Keuangan Mikro Syariah
Jumlah perusahaan penjaminan syariah
sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua full
fledge dan dua UUS dengan total aset sebesar
Rp618 miliar yang didominasi oleh investasi
pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan
piutang imbal jasa penjaminan. Selain itu, aset
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya terdiri
dari PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masingmasing sebesar Rp3,7 triliun dan Rp11,1 triliun.
Jumlah lembaga keuangan mikro syariah adalah
sebanyak 5 perusahaan berbentuk full fledge
dengan total aset Rp27,4 miliar.
1. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang
Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah (UUS)
Latar belakang penerbitan
peraturan
ini adalah perkembangan dan inovasi
produk dan aktivitas bank syariah dan UUS
yang semakin kompleks dan bervariasi
dapat meningkatkan eksposur risiko bank
syariah dan UUS. Dalam rangka memitigasi
kemungkinan berbagai risiko yang timbul
terkait perkembangan dan inovasi Produk
serta Aktivitas Bank Syariah dan UUS sekaligus
mendorong upaya pengembangan Bank
Syariah dan UUS, diperlukan pengaturan
kembali terkait mekanisme penerbitan,
pelaporan, dan penghentian Produk dan
Aktivitas Bank Syariah dan UUS. Pokok-pokok
pengaturan POJK tersebut antara lain: (i) Bank
wajib mencantumkan rencana penerbitan
Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru
dalam rencana bisnis Bank; (ii) Bank wajib
memiliki kebijakan dan prosedur secara
tertulis untuk mengelola risiko yang melekat
pada Produk dan/atau Aktivitas baru Bank;
(iii) Bank wajib memperoleh persetujuan dari
OJK untuk menerbitkan Produk dan/atau
melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk
dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum
dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
(iv) Bank dapat menerbitkan Produk dan/
atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa
persetujuan OJK dalam hal Produk dan/
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
93
atau Aktivitas baru telah tercantum dalam
kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank,
tercantum dalam rencana bisnis Bank, sesuai
dengan klasifikasi BUKU (kecuali BPRS), dan
didukung dengan kesiapan operasional yang
memadai; (v) Bank wajib menyampaikan
laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau
pelaksanaan Aktivitas baru kepada OJK; (vi)
OJK berwenang memerintahkan Bank untuk
menghentikan Produk dan/atau Aktivitas
dalam hal memenuhi kondisi tertentu
sebagaimana diatur dalam POJK.
Untuk mendukung peraturan tersebut,
OJK menerbitkan peraturan pelaksana
atas POJK tersebut yaitu SEOJK Nomor 36/
SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
dan SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang
Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah.
2. SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang
Perhitungan Aset Tertimbang Menurut
Risiko Untuk Risiko Kredit dengan
Menggunakan Pendekatan Standar Bagi
Bank Umum Syariah;
Peraturan ini merupakan ketentuan
pelaksana dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014
tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini
mengatur mengenai cakupan perhitungan
dan tata cara perhitungan risiko kredit
dengan menggunakan pendekatan standar.
3. SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2015 tentang
Perhitungan Aset Tertimbang Menurut
Risiko Untuk Risiko Pasar dengan
Menggunakan Metode Standar Bagi Bank
Umum Syariah.
Peraturan ini merupakan ketentuan
pelaksana dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014
tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini
mengatur mengenai perhitungan ATMR
risiko pasar dengan menggunakan metode
standar yakni Bank secara individual
wajib memperhitungkan antara lain risiko
benchmark suku bunga dan risiko nilai tukar,
serta bagi Bank secara konsolidasi dengan
Perusahaan Anak wajib memperhitungkan
risiko ekuitas dan risiko komoditas.
3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah
Selama periode laporan, OJK menerbitkan enam
POJK yang mengatur Penerbitan Efek Syariah.
Latar belakang dari penyusunan peraturan ini
adalah adanya kebutuhan regulasi dan relaksasi
atas efek syariah seperti saham, sukuk dan Reksa
Dana syariah yang memiliki karakteristik berbeda
dengan efek konvensional sejenisnya. Selain itu,
perkembangan efek syariah yang dinamis juga
menuntut perlu adanya fleksibilitas pengaturan
dari masing-masing efek syariah.
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.4/2015 tentang Penerapan Prinsip
Syariah di Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham
oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik
Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
18/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Sukuk;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
19/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Reksa Dana Syariah; dan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/
POJK.4/2015 POJK tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
6. POJK No. No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad
Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek
Syariah di Pasar Modal.
Penyempurnaan enam peraturan diatas
bertujuan
memberikan
pengaturan
yang spesifik terkait pengembangan
produk-produk syariah di Pasar Modal.
Penyempurnaan
tersebut
dapat
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
94
memberikan infrastruktur yang memfasilitasi
perkembangan Pasar Modal Syariah pada
umumnya dan pengembangan produk
investasi syariah pada khususnya, secara
komprehensif dan dinamis yang pada
akhirnya dapat mendorong pertumbuhan
produk pasar modal syariah.
3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
Selain itu, OJK juga menyusun peraturan
terkait Ahli Syariah Pasar Modal yaitu Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.4/2015.
Penyusunan peraturan ini dimaksud untuk
memberikan kepastian hukum terhadap pihak
yang memiliki peran dan tanggung jawab
terhadap pemenuhan kepatuhan prinsip syariah
di pasar modal sekaligus pengaturan keberadaan
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dalam
praktiknya digunakan, antara lain oleh Emiten/
Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan
Bank Kustodian, serta Tim Ahli Syariah (TAS)
yang digunakan dalam penerbitan sukuk.
Selain itu, pengaturan tersebut juga bertujuan
untuk meningkatkan kepercayaan pemangku
kepentingan dan masyarakat terhadap pasar
modal.
Kegiatan pengawasan perbankan syariah
dilakukan melalui mekanisme on-site dan off-site
supervision dengan menggunakan metode Risk
Based Bank Rating (RBBR). Secara umum, industri
perbankan syariah tergolong moderate dengan
kecenderungan stabil.
3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah
Selama periode laporan, OJK sedang menyusun
RPOJK turunan Undang-undang Nomor 40
tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu
(1) RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah; (2) RPOJK tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah
3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah
Pada periode laporan, OJK melaksanakan fit and
proper test terhadap 30 calon PSP/Pengurus
Bank Syariah dengan hasil 17 calon PSP/
Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi
syarat (Lulus), satu calon Pengurus dihentikan,
satu calon Pengurus dibatalkan dan satu calon
Pengurus dikembalikan karena dokumen tidak
lengkap sedangkan sisanya masih dalam proses.
Di bidang perizinan produk baru, OJK
memproses 21 permohonan, dengan hasil
delapan permohonan produk disetujui, satu
produk ditolak, satu produk dihentikan, empat
permohonan produk dikembalikan karena
dokumen tidak lengkap dan sisanya masih
dalam proses.
OJK memproses 95 permohonan terkait
jaringan kantor, yaitu 27 pembukaan kantor
baru, 40 penutupan kantor dan 28 pemindahan
alamat kantor, dengan hasil 61 permohonan
disetujui, enam permohonan ditolak, satu
dihentikan, dua permohonan dikembalikan
karena dokumen tidak lengkap sedangkan
sisanya masih dalam proses. Selain itu, OJK juga
memproses 24 perijinan lainnya antara lain
terkait dengan konversi BPRS, ijin prinsip dan ijin
usaha pendirian BPRS, akusisi BPRS, perubahan
nama dan kegiatan usaha dalam valas, yaitu
tujuh permohonan disetujui, satu permohonan
dikembalikan dan sisanya masih dalam proses.
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
95
3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah
Dalam bidang pengawasan pasar modal syariah,
berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang
Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah,
OJK dapat memberikan persetujuan kepada
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Selama
triwulan IV-2015, OJK memberikan ijin menjadi
Pihak Penerbit DES kepada PT Manulife Aset
Manajemen dan PT BNP Paribas Investment
Partners sehingga sampai dengan saat ini,
terdapat tiga Pihak Penerbit DES.
Selama periode laporan, terdapat pengajuan
permohonan sebagai Pihak Penerbit DES atas
nama PT Aberdeen Asset Management, PT
Schroder Investment Management Indonesia,
dan PT Batavia Prosperindo Asset Management
dan saat ini masih dalam proses untuk di­
pertimbangkan sebagai Pihak Penerbit DES.
3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah
Selama periode laporan, OJK melakukan
pengawasan
terhadap
51
Perusahaan
Perasuransian syariah dan menerbitkan dua
Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS)
serta dua laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF)
ter­
hadap Perusahaan Perasuransian syariah.
Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan on-site
terhadap dua Perusahaan Perasuransian syariah.
Untuk pengawasan terhadap lembaga pem­
biayaan dan Industri Lembaga Jasa ­Keuangan
Syariah Lainnya, OJK menerbitkan empat LHPS
dan tiga LHPF terhadap lembaga pem­biayaan
syariah, serta melakukan pemeriksaan on-site
terhadap dua lembaga pembiayaan syariah.
Berkaitan dengan layanan kelembagaan, selama
periode laporan terdapat delapan permohonan
Fit and Proper Test dari sektor Perasuransian syariah,
12 permohonan Fit and Proper Test dari sektor
Pembiayaan syariah, pencatatan perubahan
alamat kantor pemasaran terhadap lima
perusahaan perasuransian syariah, pemberian
izin pembukaan kantor pemasaran terhadap
empat perusahaan perasuransian syariah,
pemberian satu izin pendirian usaha di bidang
asuransi jiwa dengan prinsip syariah, pemberian
dua izin pendirian usaha di bidang asuransi
umum dengan prinsip syariah, pencatatan atas
17 produk baru Perusahaan Perasuransian, serta
persetujuan pemasaran melalui bancassurance
atas empat produk Perusahaan Perasuransian.
3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah
Dalam rangka mendukung perumusan
kebijakan pengembangan perbankan syariah
(research-based policy making), pada triwulan IV2015 OJK menyelesaikan tiga kajian yaitu: Kajian
Permodalan BPRS Berdasarkan Zona Wilayah
Operasi, Kajian Roadmap Persiapan Spin Off
UUS BPD, dan Kajian Peningkatan Pembiayaan
Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian.
Untuk program kerjasama riset dengan
kalangan akademisi dapat disampaikan rincian
sebagai berikut :
a) iB Research Fellowship Program 2015
Empat topik penelitian telah selesai
dilakukan dengan melibatkan akademisi dari
beberapa universitas antara lain: (i) Asesmen
Risiko Interkoneksi Keuangan Syariah, (ii)
Asesmen Dampak Regulasi Terhadap Daya
Saing BPRS yang terfokus kepada Model
Asesmen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah,
(iii) Analisis Sistem Hukum dan Peradilan
yang Efektif Mendukung Industri Keuangan
Syariah, dan (iv) Model Early Warning System
Pengawasan BUS-UUS.
b) iB Research Grant Program 2015
Lima topik penelitian telah selesai dilakukan
peserta iB Research Grant Program 2015
dengan rincian sebagai berikut:
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
96
Tabel III -10 Topik penelitian iB Research
Grant Program 2015
No.
Topik
1 Analisis Penggunaan Metode Pengakuan
Pendapatan Margin Murabahah Terhadap
Kualitas Laba
2 Studi Komparasi Kerangka Regulasi
Perbankan Syariah yang Diterapkan
di Indonesia dan Malaysia yang
Mempengaruhi Pangsa Pasar Perbankan
Syariah
3 Analisis Strategi Konsolidasi Bank Syariah
BUMN dengan Paradigma StrukturPerilaku Kinerja
4 Model Pembaharuan Hukum dalam
Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional
tentang Mudharabah
5 Hubungan Sikap dan Perilaku Nasabah
dalam Penentuan Keputusan di Era
Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh
Syariah: Komparasi Antara Theory of
Planned Behavior dan Theory of Trying
Partner Universitas
S1 - Universitas
Airlangga
S1 – Universitas
Padjajaran
a.
Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi
Perbankan Syariah (iB Campaign) melalui
ber­bagai kegiatan yaitu :
1) Expo iB Vaganza bersama industri
keuangan syariah sekaligus sosialisasi
serta edukasi dengan tujuan peningkatan
nasabah baru perbankan syariah di
empat kota yaitu :
S2 – Universitas
Gadjah Mada
Tabel III -11 Peserta Expo iB Vagansza
S3 – UIN Walisongo
Semarang
No. Lokasi
S3 – UIN Sunan
Kalijaga
Selanjutnya kegiatan lain yang dilakukan pada
triwulan IV-2015 dalam rangka pengembangan
Perbankan Syariah antara lain :
a. Penyelenggaraan
OJK
International
Conference on Islamic Finance yang
merupakan kerja sama antara OJK, World
Bank dan Islamic Development Bank dengan
mengambil tema “Infrastructure Financing:
The Unleashed Potential of Islamic Finance”.
b.Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap
laporan LSMK yang disampaikan oleh
BUS/UUS atas ketidakwajaran data dan
infrastruktur pelaporan LSMK. Evaluasi
laporan LSMK dilakukan oleh OJK
bekerjasama dengan BI dan dilakukan
terhadap terhadap UUS BPD Aceh, UUS BPD
Kaltim, Bank Panin Syariah, BTPN Syariah,
UUS BPD Sumselbabel, dan UUS BPD Kalsel.
Pengembangan Produk dan
Edukasi Perbankan Syariah
Selama triwulan IV-2015, OJK melakukan
berbagai kegiatan pengembangan produk dan
edukasi perbankan syariah antara lain :
Jumlah Peserta
BUS/UUS
BPRS
Lainnya
1 Cilegon
7
2
2 Medan
14
4
4 (Asuransi)
3 Yogyakarta
14
11
& BEI
4 Bandung
18
1
Total
53
18
5
2) Talkshow Inspiratif Perbankan Syariah
dalam Kegiatan Amazing Muharram
bekerjasama dengan Cinta Quran
3) iB Goes to School berupa talkshow Inspirasi
dan Edukasi Perbankan Syariah di MAN
Citra Cendekia
b. Pelaksanaan Pelatihan/Workshop Perbankan
Syariah
1)Pelaksanaan Workshop Perbankan Syariah
Untuk Guru dan Tenaga Pengajar.
Dalam rangka meningkatkan awareness
dan pemahaman segmen guru/tenaga
pengajar terhadap perbankan syariah
termasuk SimPel iB, OJK melakukan
workshop perbankan syariah untuk guru/
tenaga pengajar mulai dari tingkat SDSekolah Menengah di beberapa kota
dan merupakan rangkaian dari Expo iB
Vaganza yaitu :
Workshop perbankan syariah untuk
Tabel III -12 guru/tenaga pengajar
No.
1
2
3
Lokasi
Cilegon
Medan
Yogyakarta
Total
Jumlah Peserta
100
100
75
275
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
97
2) Workshop Strategi Pengembangan Pasar,
Produk dan Edukasi Perbankan Syariah
kepada Working Group Marketing dan
Komunikasi Perbankan Syariah
3)
Pembuatan Situs Komunitas Aku
Cinta
Keuangan
Syariah
www.
akucintakeuangansyariah.com
4)Kegiatan iB Blogger Meet Up dan Sosialisasi
Perbankan Syariah untuk Komunitas
Blogger.
3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah
Selama periode laporan, OJK melakukan
beberapa kajian pengembangan Pasar Modal
Syariah antara lain :
1. Kajian terkait Saham Syariah.
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk
mengetahui perbandingan antara kinerja
saham yang masuk ke dalam Daftar Efek
Syariah dengan saham yang tidak masuk
Daftar Efek Syariah.
2. Kajian tentang Perdagangan Efek Syariah
di Pasar Sekunder (Margin Trading
Syariah).
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi kemungkinan penerapan
margin trading Syariah di Indonesia, serta
aspek Syariah yang perlu diatur dalam
pelaksanaannya di Indonesia.
3. Kajian tentang Perbandingan Standar
Internasional Dengan Regulasi di Pasar
Modal Syariah.
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk
melakukan benchmarking atas peraturan
OJK dengan standar internasional yang
difokuskan pada standard Islamic Financial
Services Board (IFSB) yang terkait dengan
pasar modal syariah.
4. Kajian terkait Perpajakan di Pasar Modal
Syariah.
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk
memahami
­
dan
mengidentifikasi
permasalahan dalam praktik perpajakan
­
atas Efek Syariah yang berlaku di Indonesia,
serta memahami asas-asas perpajakan atas
Efek Syariah dan memberikan rekomendasi
yang komprehensif untuk dapat mendorong
perkembangan Pasar Modal Syariah di
Indonesia.
5. Kajian Penerapan Prinsip-prinsip Syariah
pada Lembaga Penunjang Pasar Modal
Syariah (Wali Amanat).
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang komprehensif
dan akurat tentang urgensi penerapan prinsip
syariah pada wali amanat di Indonesia, serta
memberikan landasan bagi regulator dalam
pengambilan kebijakan dan penyusunan
regulasi terhadap penerapan prinsip syariah
pada wali amanat.
6. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pasar
Modal Syariah.
Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan
informasi dan melakukan pemetaan terkait
literasi, persepsi, utilitas, dan preferensi
masyarakat terhadap pasar modal syariah di
enam kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya,
Semarang, Medan, dan Makassar, serta
mengidentifikasi kendala yang dihadapi
masyarakat dalam menggunakan produk
syariah di pasar modal.
7. Kajian tentang Faktor yang Mempengaruhi
Permintaan dan Penawaran Sukuk
Korporasi.
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam
penerbitan sukuk dari sisi penawaran dan yang
mempengaruhi minat dalam berinvestasi dari
sisi permintaan. Selain itu kajian ini dilakukan
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi pertum­buhan sukuk dari sisi
penawaran dan permintaan.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
98
3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah
Selama periode laporan, OJK melakukan
beberapa kegiatan pengembangan terkait IKNB
Syariah antara lain:
Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan
Koperasi dan UKM
Selama periode laporan, kelompok kerja (Pokja)
telah me­laksanakan enam MoU (Memorandum
of Understanding) antara Koperasi dan LJKKNB
serta penyusunan Buku Pedoman Sinergi
Kerjasama IKNB dan Koperasi. Selain itu, Pokja
telah menyusun rencana kerja 2016, antara lain:
Pengumpulan data pembiayaan koperasi dan
UMKM, Penyusunan database awal pembiayaan
koperasi dan UMKM, koperasi sebagai jalur
distribusi SiPintar, koperasi untuk membuka
Tabungan Emas, Pilot Project pembiayaan
Koperasi Bajaj Sehati, koperasi sebagai jalur
distribusi SiAbang, SiBijak, SiPeci dan produk
asuransi lainnya, memberikan perlindungan
atas pembiayaan yang disalurkan oleh PP dan
pegadaian, dan memberikan perlindungan atas
aset koperasi.
Pengembangan Asuransi Mikro
Program pengembangan asuransi mikro
­bertujuan untuk mendorong inklusi ­keuangan,
khususnya di sektor asuransi. Program ­dimaksud
difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat ­tentang ­asuransi ­mikro,
mendorong ketersediaan produk ­asuransi mikro,
peningkatan kemudahan ­memperoleh produk
asuransi mikro, serta memfasilitasi ­peningkatan
kapasitas industri. Kegiatan pengembangan
asuransi mikro juga diintegrasikan dengan
program inklusi keuangan yang lain, seperti
­
­Layanan Si Pintar dan LAKU PANDAI.
Selama periode laporan, telah dilakukan
serangkaian kegiatan pengembangan asuransi
mikro, antara lain: Sosialisasi kepada masyarakat
dan training of trainer (ToT) kepada pengurus
LKM dan komunitas di 16 provinsi, survei minat
perusahaan asuransi untuk menjual produk
asuransi mikro, survei kebutuhan koperasi
terhadap layanan dan produk asuransi, sharing
success story asuransi mikro dari negara lain, call
for proposal saluran distribusi asuransi mikro;
dan Pasar Asuransi Mikro Indonesia (Pasmina)
2015 di Surakarta.
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
99
S
Roadmap IKNB Syariah
2015-2019
elama periode tahun 2010-2014, sektor keuangan syariah di Indonesia termasuk
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah tumbuh cukup signifikan. Selama
periode tersebut, IKNB Syariah telah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
62,29% per tahun. OJK optimis dalam jangka menengah dan panjang, IKNB Syariah akan
berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang tetap signifikan. Hal ini didasari pada
masih tingginya potensi pasar IKNB Syariah yang belum dimanfaatkan dan antusiasme
para pelaku IKNB untuk menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah,
baik dengan cara mendirikan perusahaan syariah yang baru maupun unit usaha syariah
(UUS).
Untuk dapat mempertahankan dan memperbesar tingkat pertumbuhan yang
diharapkan, OJK meluncurkan Roadmap IKNB Syariah 2015-2019. Isu-isu strategis IKNB
Syariah menjadi dasar penyusunan rencana aksi pada Roadmap antara lain 1) Skala
bisnis IKNB Syariah yang beragam, 2) Tingkat interdependensi antar IKNB Syariah dan
sektor keuangan syariah lainnya yang cukup tinggi, 3) Inovasi produk dan keragaman
layanan IKNB Syariah masih terbatas, 4) Sebaran geografis kantor cabang belum merata
di seluruh di Indonesia, 5) Kelengkapan regulasi yang belum memadai, 6) Kuantitas dan
kualitas Sumber Daya Manusia masih terbatas, dan 7) Tingkat literasi dan preferensi
masyarakat masih kecil.
Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh IKNB Syariah tersebut, disusun “Visi dan
Misi IKNB Syariah”, sebagai berikut:
Visi IKNB Syariah:
“Menjadi penyedia jasa perasuransian syariah, pembiayaan syariah, penjaminan
syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah dan jasa keuangan syariah khusus,
yang kokoh, melayani seluruh lapisan masyarakat dan berkontribusi signifikan pada
perekonomian nasional”.
Misi IKNB Syariah:
1. Meningkatkan peranan IKNB Syariah dalam mendukung perekonomian dan
keuangan inklusif.
2. Mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil.
3. Meningkatkan dukungan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan teknologi
informasi.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
100
Misi “Meningkatkan peranan IKNB Syariah dalam mendukung perekonomian dan
keuangan inklusif” dijabarkan ke dalam enam strategi pengembangan yaitu:
1. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB Syariah secara
terarah dan menyeluruh.
2. Memprakarsai koordinasi antar institusi dalam upaya meningkatkan peran IKNB
Syariah dalam perekonomian.
3. Mendorong sinergi antar pelaku IKNB Syariah dan antara IKNB Syariah dengan
industri keuangan syariah lainnya.
4. Mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif.
5. Mengembangkan produk-produk IKNB Syariah berbasis pemenuhan kebutuhan
masyarakat sasaran.
6. Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB Syariah.
Misi “Mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil” dijabarkan ke
dalam empat strategi pengembangan, yaitu:
1. Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional dan
kapasitas bisnis;
2. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap;
4. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan
early warning system;
Misi “Meningkatkan dukungan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan teknologi
informasi” dijabarkan ke dalam lima strategi pengembangan, yaitu:
1. Menerapkan ketentuan sertifikasi standar profesi para pelaku IKNB Syariah secara
bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Mendukung kerja sama IKNB Syariah dengan instansi dan pihak terkait untuk
melahirkan lebih banyak SDM profesional di bidang IKNB Syariah;
3. Mendorong peningkatan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam proses
bisnis IKNB Syariah;
4. Mendukung pengembangan infrastruktur IKNB Syariah dalam rangka menunjang
proses bisnis; dan
5. Memastikan setiap pelaku IKNB Syariah memiliki mekanisme penyelesaian
sengketa konsumen.
Untuk mewujudkan strategi pengembangan IKNB Syariah dimaksud, dalam Roadmap
IKNB Syariah telah ditetapkan 75 rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh OJK. Di
antara 75 rencana aksi tersebut, terdapat 10 rencana aksi utama (quick win) yang
diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan IKNB Syariah dalam
periode lima tahun ke depan. Detail 10 rencana aksi utama (quick win) dimaksud adalah
sebagai berikut:
TINJAUAN INDUSTRI DAN
OPERASIONAL SEKTOR JASA
KEUANGAN SYARIAH
101
1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi IKNB Syariah.
2. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka menyebarluaskan
informasi mengenai IKNB Syariah.
3. Melakukan kerja sama dengan DSN-MUI dalam rangka penerbitan fatwa
mengenai anuitas syariah.
4. Meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi dan Baitul
Mal Wa Tamwil (BMT).
5. Mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar modal syariah.
6. Meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah.
7. Memberikan kemudahan persyaratan bagi proses spin off.
8. Menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian melakukan
spin off.
9. Meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan pembiayaan syariah melalui proses
spin off.
10.Mendorong sertifikasi bagi manajemen dan Dewan Pengawas Syariah di IKNB
Syariah.
OJK berharap Roadmap IKNB Syariah 2015-2019 menjadi referensi bagi para
pemangku kepentingan serta menjadi suatu momentum dalam rangka meningkatkan
perkembangan industri keuangan non bank syariah. Selain itu, Roadmap IKNB
Syariah 2015-2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi
pertumbuhan perekonomian nasional.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
102
OJK menyelesaikan pengembangan Sistem
Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) yang
bertujuan untuk menyelaraskan IKU organisasi dan
Indikator Kinerja Individual (IKI) pegawai.
OJK melakukan standarisasi Manajemen
Pengendalian Kualitas berbasis ISO
9001:2015.
OJK meraih Dua
Penghargaan Anugerah
Media Humas 2015.
OJK telah memiliki 14 Kantor OJK yang berdiri
secara Mandiri
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
103
MANAJEMEN STRATEGIS DAN
TATA KELOLA ORGANISASI
Laporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan
Triwulan I - 2015
93
BAB
IV
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
104
IV
MANAJEMEN STRATEGIS DAN
TATA KELOLA ORGANISASI
K
eberhasilan OJK mencapai visi dan misinya
tergantung dukungan aspek manajemen
internal seperti Sumber Daya Manusia
(SDM), Organisasi, Infrastruktur, Teknologi
Informasi dan Tata Kelola yang baik. Kehandalan
aspek internal diperlukan agar tujuan organisasi
dapat dicapai secara lebih terencana dan
terukur. Komponen utama manajemen internal
dalam mendukung pencapaian sasaran OJK
terdiri dari: (i) Manajemen Strategi dan Kinerja;
(ii) Audit Internal, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Kualitas; (iii) Manajemen RDK; (iv)
Komunikasi; (v) Keuangan; (vi) Sistem Informasi;
(vii) Logistik; (viii) SDM dan Tata Kelola Organisasi
serta (ix) Manajemen Perubahan.
menyelaraskan alokasi sumber daya untuk
mencapai sasaran dan monitoring atas
keberhasilan pencapaian strategi. Untuk
mendukung
pelaksanaan
manajemen
strategi, OJK memiliki Sistem Manajemen
Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang
mengintegrasikan penyusunan dan penetapan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta
penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari
empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK
berada pada dua tahap yaitu tahap ke empat
yang merupakan evaluasi pelaksanaan peta
strategi, scorecard, realisasi RKA dan penilaian
kinerja serta pelaksanaan tahap pertama yaitu
penyusunan strategi OJK 2016.
4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja
Evaluasi pelaksanaan Peta Strategi dilakukan
melalui evaluasi kinerja organisasi 2015
baik untuk level OJK maupun level Deputi
Komisioner dan Kepala Departemen. Untuk
mendukung proses monitoring kinerja, OJK
telah menyelesaikan pengembangan Sistem
Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) yang bertujuan
untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama
(IKU) organisasi dan Indikator Kinerja Individual
(IKI) pegawai.
Manajemen strategi adalah proses mem­
formulasi­­
kan strategi, melaksanakan dan
Dalam rangka penyusunan arah strategi 2016,
OJK telah menyelesaikan penyusunan Peta
4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
105
Strategi yang disusun berdasarkan evaluasi
pencapaian kinerja OJK 2015, Analisa Strength,
Weakness, Opportunities, and Threats (Analisa
SWOT), Analisa Politic, Economic, Social,
Technology, Environment, and Law (Analisa Pestel)
serta Survei Kinerja OJK yang dilakukan kepada
1000 responden yang merupakan pemangku
kepentingan OJK seperti Lembaga Jasa
Keuangan, akademisi, media serta masyarakat.
Dalam rangka memberikan informasi kepada
seluruh pimpinan Satuan Kerja (Satker) atas
arah strategi 2016, OJK telah melakukan Rapat
Kerja Strategis (Rakerstra) 2016 yang diikuti oleh
seluruh top level management OJK.
Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK
menerbitkan Laporan Triwulan III-2015 dan
Laporan Kinerja OJK 2015 sebagai suatu bentuk
pertanggungjawaban kegiatan OJK selama
periode laporan.
4.EVALUASI
PELAKSANAAN
STRATEGY MAP,
SCORECARD,
REALISASI RKA, DAN
PENILAIAN KINERJA
1.PENYUSUNAN
Grafik IV - 1
Siklus
Manajemen Strategi,
Anggaran dan Kinerja
(MSAK)
3. MONITORING
STRATEGY MAP,
SCORECARD DAN
RKA
(sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)
STRATEGI OJK DAN
PAGU INDIKATIF
2.OPERASIONALISASI
STRATEGI OJK,
PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN
RKA, SERTA
PENANDATANGANAN
KESEPAKATAN
KINERJA
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
106
4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK
memiliki Strategy Map 2015 yang didalamnya
terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK. Berdasarkan
evaluasi kinerja yang dilakukan pada akhir
semester II-2015, total pencapaian OJK wide
adalah 106,33% yang detail pencapaiannya
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1.Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK)
yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif,
Menjaga Sistem Keuangan yang Stabil dan
Ber­kelanjutan, dan Melindungi Kepentingan
Konsumen dan Masyarakat
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur
melalui indeks penetrasi Sektor Jasa
Keuangan (SJK) seperti target peningkatan
kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten
dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta
pertumbuhan premi asuransi, piutang
pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana
pensiun (IKNB). Selain itu pencapaian Sasaran
Strategis ini juga diukur melalui indeks
kesehatan SJK seperti rasio Capital Adequacy
ratio/CAR (Perbankan), Perusahaan Efek yang
memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih
Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta
rasio tingkat kesehatan IKNB. Sampai akhir
2015, indeks kesehatan SJK berada di atas
target yang ditetapkan. Berdasarkan survei
yang dilakukan oleh lembaga independen,
hasil tingkat pemahaman dan kepuasan
pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK
adalah 4,48 dari target 4,00. Pencapaian untuk
Sasaran Strategis ini adalah 110%.
2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras
dan Terintegrasi
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur
melalui persentase ketentuan SJK yang
diselaraskan dan persentase peraturan OJK
yang berstandar internasional. Selama 2015,
OJK telah menerbitkan 48 POJK Baru dari
target 31 POJK Baru sehingga pencapaian
untuk Sasaran Strategis dimaksud adalah
110%. Selain itu, juga dilakukan konversi
atas 14 peraturan yang mengatur SJK yang
diterbitkan sebelumnya oleh Bank Indonesia
dan Bapepam untuk dijadikan Peraturan OJK
(POJK).
3.Mengembangkan SJK yang Stabil dan
Berdaya Saing Global
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur
melalui peningkatan pendalaman pasar
keuangan melalui pengawasan terhadap
pencapaian Kredit sesuai RBB dengan target
100% (Perbankan), persentase pertambahan
jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana
(APERD) yang melakukan pemasaran produk
pengelola investasi (Pasar Modal), persentase
peningkatan cakupan program asuransi mikro
(IKNB). Selain itu, Sasaran Strategis ini diukur
melalui ketahanan daya saing SJK dalam
rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) melalui tingkat penyelesaian
kajian mengenai pasar keuangan dan
ketahanan SJK, penyelesaian kegiatan dalam
rangka penguatan ketahanan dan daya
saing SJK dalam rangka MEA (Perbankan),
persentase pelaksanaan program penguatan
infrastruktur Book Building Online di pasar
perdana (Pasar Modal) serta persentase
pelaksanaan program peningkatan kapasitas
industri asuransi nasional (IKNB). Sampai akhir
tahun, indikator yang mengukur kedalaman
pasar berada di atas target yang ditetapkan.
Secara keseluruhan pencapaian Sasaran
Strategis ini adalah 101,25%.
4.
Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang
Terintegrasi dan Terkoordinasi secara Efektif;
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur
melalui persentase pelaksanaan pengawasan
SJK yang terintegrasi, tingkat pelaksanaan
telaah dan ekspos atas kasus yang telah
dilimpahkan dan persentase penerapan
pelayanan perizinan prima. Sampai akhir
tahun, OJK telah melakukan Pengawasan
Terintegrasi melalui pelaksanaan Know Your
Financial Conglomerate (KYFC) terhadap 17
Grup Konglomerasi. Pelayanan Perizinan
Prima yang dilakukan oleh OJK telah sesuai
dengan Service Level Agreement
yang
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
107
ditetapkan. Secara keseluruhan pencapaian
Sasaran Strategis ini adalah108,42%.
5.Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan
Konsumen;
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur
melalui persentase kenaikan indeks
inklusifitas produk/jasa keuangan, persentase
pembangunan mekanisme penyelesaian
sengketa alternatif di SJK dan persentase
tingkat penyelesaian pengaduan konsumen.
Sampai dengan akhir tahun, kenaikan indeks
inklusifitas produk/jasa keuangan adalah
4,03% lebih tinggi dari target 2,00%. Selama
2015, OJK telah meresmikan tujuh Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Secara keseluruhan pencapaian Sasaran
Strategis ini adalah 110%.
6.Meningkatkan Surveillance Sistem Keuangan
dan Koordinasi Secara Efektif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur
melalui tingkat kualitas pelaksanaan
surveillance dan manajemen krisis OJK untuk
mendukung Forum Koordinasi Stabilitas
Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase
tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan
Kemenkeu. Tingkat kualitas pelaksanaan
surveillance dan manajemen krisis OJK untuk
mendukung stabilitas keuangan cukup baik
tercermin dari hasil survei sebesar 4,70 dari
target 4,50. Tindak lanjut hasil koordinasi
dengan BI dan Kemenkeu dilakukan diatas
target yang ditetapkan. Secara keseluruhan
pencapaian Sasaran Strategis ini adalah
106,30%.
7. Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang
Sehat dan Bertumbuh
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur
melalui indeks penetrasi SJK Syariah yaitu
persentase Bank Umum Syariah yang
mencapai target pembiayaan sesuai Rencana
Bisnis Bank (Perbankan), pertumbuhan
produk pasar modal syariah (Pasar Modal)
serta tingkat pertumbuhan aset IKNB
syariah. Selain itu, Sasaran Strategis juga
diukur melalui indeks kesehatan SJK syariah
dan tingkat pelaksanaan kegiatan Outreach
SJK syariah. Sampai akhir 2015, Indeks
Penetrasi dan Indeks Kesehatan SJK Syariah
berada di atas target yang ditetapkan.
Tingkat pelaksanaan kegiatan Outreach SJK
Syariah adalah 103,33%. Sehingga secara
keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis ini
adalah 104,96%.
41.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK
Dalam rangka mendukung pencapaian Peta
Strategi 2015 serta Destination Statement 2017,
OJK menjalankan lima Inisiatif Strategi (IS)
Secara garis besar, pelaksanaan IS telah berhasil
diselesaikan dengan pencapaian 99,98% dari
skala maksimal 100%. Pencapaian masingmasing IS dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Inisiatif Strategis 1 - Penyusunan Kerangka
Pengembangan
SJK
Nasional
yang
Terintegrasi dengan Mempertimbangkan
Im­­ple­men­tasi MEA untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
Selama periode laporan, OJK telah melakukan
finalisasi Master Plan Sektor Jasa Keuangan
Indonesia melalui pelaksanaan FGD yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan
antara lain: pengamat, akademisi, pelaku di
SJK dan redaktur pelaksana dari berbagai
media serta anggota Komisi XI DPR RI. OJK
berencana meluncurkan Master Plan ini
pada 15 Januari 2016 bertepatan dengan
pelaksanaan Financial Executive Gathering
2016.
2. Inisiatif Strategis 2 - Pengembangan Sistem
Pengawasan Terintegrasi Berbasis Risiko atas
Konglomerasi Keuangan dengan Dukungan
SDM dan Infrastruktur yang Memadai.
Selama periode laporan, OJK telah
menyelesaikan seluruh target 2015 dengan
kegiatan utama sebagai berikut:
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
108
Gambar IV - 1 WBS
a.
Penyusunan
pedoman
dan
persiapan
infrastruktur ketentuan di internal OJK dalam
rangka pengawasan terintegrasi berdasarkan
risiko terhadap konglomerasi keuangan.
b.Penyusunan ketentuan OJK dalam rangka
pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko
terhadap konglomerasi keuangan.
c.Implementasi dan evaluasi atas pengawasan
terintegrasi berdasarkan risiko terhadap
konglomerasi keuangan
d.Implementasi desain organisasi terkait fungsi
pengawasan terintegrasi
e.Perencanaan dan pemenuhan SDM untuk
mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan
terintegrasi
f.
Pengembangan sistem informasi untuk
kebutuhan pengawasan terintegrasi
g.
Penyediaan sarana/prasarana fisik untuk
mendukung
pelaksanaan
pengawasan
terintegrasi.
3. Inisiatif Strategis 3 - Implementasi Strategi Nasional
Literasi Keuangan Indonesia.
Selama periode laporan, OJK berhasil menyelesaikan
Inisiatif Strategis ini sesuai rencana yang terdiri dari
tiga pilar yaitu edukasi dan kampanye nasional
literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi
keuangan, dan pengembangan produk dan jasa
keuangan. OJK juga telah menyelesaikan satu
modul edukasi di bidang keuangan bagi siswa SD
dan delapan modul edukasi bagi mahasiswa di
Perguruan Tinggi.
Dalam rangka penguatan infrastruktur
literasi keuangan, OJK melakukan upaya
peningkatkan jangkauan kegiatan edukasi
keuangan untuk wilayah terpencil dengan
melakukan perjanjian kerjasama dengan
Kementerian Perhubungan dan/atau TNI
Angkatan Laut untuk penyediaan kapal
laut sebagai sarana edukasi. Selain itu, OJK
menyediakan infrastruktur edukasi berupa
41 Mobil Literasi Keuangan (SiMolek) di
seluruh KR/KOJK dan menciptakan aplikasi
mobile sikapiuangmu di Android dan di iOS
sebagai sarana edukasi online yang dapat
diakses secara gratis oleh para pengguna
telepon seluler di Indonesia.
Untuk memperluas pengembangan produk
dan jasa keuangan, OJK telah menyusun
mini blueprint dan draft Strategi Nasional
Keuangan Inklusif (SNKI) yang mencakup
­
konsep, framework, dan rencana aksi (action
plan) sebagai bagian dari Strategi N
­ asional
Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). ­Selama
periode laporan, OJK juga m
­ enyusun ­kajian
model inklusi keuangan bagi ibu rumah
tangga dan meningkatkan akses ­keuangan
pelajar dengan mengembangkan ­tabungan
siswa bekerja sama dengan bank di
­Indonesia.
4. Inisiatif Strategis 4 - Pengembangan Sistem
Pendukung Pengelolaan Stabilitas Sistem
Keuangan.
Selama periode laporan, pembangunan
teknologi informasi “Sistem Monitoring
Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi”
telah diselesaikan dan sedang disusun
konsep ketentuan internal mengenai
Sistem Monitoring Data SJK Terintegrasi
(SIKARIN) terkait pengaturan hak akses dan
pertukaran data/informasi antar Satker.
Selain itu, penyempurnaan Peraturan Dewan
Komisioner tentang Protokol Manajemen
Krisis dan Petunjuk Pelaksanaan Protokol
Manajemen Krisis juga selesai disusun.
Terkait
penyempurnaan
mekanisme
koordinasi dengan Bank Indonesia yang
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
109
terdiri dari (1) Penyusunan Mekanisme
Koordinasi dan Kerjasama BI-OJK sebagai
Pelaksanaan SKB OJK-BI; dan (2) Penyusunan
Petunjuk Pelaksanaan Forum Koordinasi
Makroprudensial-Mikroprudensial
BI-OJK
pada periode laporan telah disepakati
delapan petunjuk pelaksanaan, dan terdapat
dua petunjuk pelaksanaan yang sampai saat
ini masih dalam proses pembahasan intensif,
yaitu petunjuk pelaksanaan Koordinasi
dan Kerjasama Perumusan Kebijakan
dan Pengaturan Makroprudensial dan
Mikroprudensial serta petunjuk pelaksanaan
Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).
5. Inisiatif Strategis 5 - Penguatan Infrastruktur
Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan
Tugas OJK.
Selama periode laporan, OJK ­
membentuk
­Prudential Policy Coordination Unit dan
­Central L­ icensing Unit. Beberapa unit kerja
lainnya ­
seperti penanganan ­
pelanggaran
etik, ­penanganan anti money ­
laundering,
­pengelolaan ­
whistleblowing system dan
unit kerja anti gratifikasi masih dalam
­proses p
­ enyelesaian. Inisiatif lain di b
­ idang
pengembangan ­
organisasi adalah terkait
­desain pengaturan dan pengawasan i­ndustri
jasa keuangan syariah dan pengawasan
­market ­conduct telah diimplementasikan.
Selain itu, OJK menyelesaikan b
­eberapa
pengembangan antara lain p
­
­enyusunan
taksonomi data, pengembangan S­istem
­
­Informasi
Debitur,
­pengembangan
infrastruktur
­
Sistem
Informasi
OJK,
­pengembangan ­aplikasi manajemen risiko,
pengembangan ­
aplikasi Sistem Informasi
Risk Based ­Supervision IKNB, ­pengembangan
minisite dan mobile apps ­sikapiuangmu,
pengembangan ­
Sistem ­
Monitoring Data
SJK, pengembangan ­
E-licensing dan
­pengembangan e-reporting yang ­terintegrasi.
Terkait Inisiatif penguatan kantor OJK
di ­
daerah baik dari segi pembaharuan
fungsi, desain organisasi, implementasi
­erencanaan dan pemenuhan SDM serta
p
penyediaan sarana dan prasarana fisik dapat
dipenuhi dan diselesaikan sesuai waktu yang
telah ditetapkan.
4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS Membangun good governance tidak semata
dari sisi penyusunan regulasi namun juga
aspek kedisiplinannya dan penerapannya.
Selama 2015, OJK melakukan beberapa inisiatif
antara lain melakukan program pengendalian
gratifikasi, pembentukan fungsi anti fraud OJK,
revitalisasi Whistle Blowing System (WBS) dan
Manajemen Pengendalian Kualitas berbasis
ISO 9001:2015. Detail pelaksanaan inisiatif
yang dilakukan dalam upaya meningkatkan
governance OJK antara lain:
a.OJK Whistle Blowing System dan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG).
Dalam rangka mewujudkan OJK sebagai
institusi yang terpercaya, tema yang diusung
di 2015 adalah “Tahun Penguatan Integritas
OJK”. Impelementasi tersebut dilakukan
melalui tiga strategi atau inisiatif utama
yaitu membangun fungsi, Strategi, dan
Sistem Anti Fraud; Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG); dan Mengefektifkan OJK
Whistle Blowing System (OJK WBS).
Selama triwulan IV-2015, OJK melakukan
sosialisasi tentang WBS kepada pihak internal
dan eksternal, melakukan enhancement web
WBS agar lebih user friendly dan informatif
serta peningkatan keamanan data dan system.
Pada bidang PPG, OJK telah menetapkan
Peraturan Dewan Komisioner mengenai
Pengendalian Gratifikasi di OJK yaitu PDK
No. 2/PDK.06/2015 dan mensosialisasikan
PPG yang melibatkan pihak internal maupun
eksternal OJK. Selain itu, OJK juga ditunjuk
sebagai pembicara di Hari Anti Korupsi
Sedunia serta pelaksanaan training for trainer
untuk seluruh pegawai OJK.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
110
dan kepatuhan (compliance) demi pencapaian
visi dan misi OJK dengan menghasilkan proses
asurans yang efisien, efektif dan menghindari
adanya assurance gap.
Gambar IV - 2 Combined Assurance
b.
Manajemen
Pengendalian
­berbasis ISO 9001:2015
Kualitas
Dalam rangka mewujudkan tata kelola
yang baik melalui penegakkan asurans dan
terintegrasi, OJK menstandarkan proses
pengendalian kualitasnya sesuai dengan
standar ISO 9001:2015.
Kegiatan ini diwujudkan dengan melakukan
assesment pada setiap proses bisnis AIMRPK.
Sebelum dilakukan audit oleh eksternal
auditor (Badan Sertifikasi), telah dilakukan
internal quality audit untuk pre assessment
terhadap pemenuhan peryaratan klausul
ISO 9001:2015. Hasil audit ISO menyatakan
bahwa OJK merupakan salah satu institusi
lembaga pemerintah pertama yang
berhasil mencapai standar ISO 9001:2015 di
Indonesia.
Selain pelaksanaan inisiatif strategis, OJK juga
menerapkan fungsi asurans yang terintegrasi
dengan konsep three lines of defense dimana
pada lini pertama (Satker) yang berfungsi
sebagai bisnis proses owner,
lini kedua
(Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
berfungsi untuk melakukan identifikasi dan
mitigasi risiko serta menilai kualitas bisnis proses
dari lini pertama dan lini ketiga (Audit Internal)
berfungsi untuk melaksanakan fungsi asurans
melalui audit internal berbasis risiko dengan
pendekatan Combine Assurance (CA). Penerapan
CA ini diharapkan mampu meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses tata
kelola, manajemen risiko, pengendalian kualitas,
Selain itu, penerapan CA diharapkan dapat
menciptakan keseragaman pandangan dalam
penerapan risiko dan pengendalian kualitas
dalam tata kelola organisasi, memperluas
cakupan ruang lingkup asurans dari seluruh
penyedia asurans, meningkatkan kematangan
dari fungsi asurans di bidang risiko dan
pengendalian kualitas dalam tata kelola
organisasi, serta mengurangi assurance
fatigue yang berpotensi menganggu aktivitas
organisasi dalam pencapaian tujuannya.
Implementasi pelaksanaan CA selama periode
laporan dilakukan melalui penyusunan profil
risiko OJK. Profil risiko OJK Wide Semester I-2016
disusun dengan memasukkan 26 tema asurans.
Tema asurans diperoleh dari hasil cascading
Sasaran Strategis dan analisis proses kritikal di
OJK dengan melakukan sinergi dari masingmasing elemen tiga lapis pertahanan (three
lines of defense) OJK. Sinergi tersebut terwujud
dimulai dari proses identifikasi risiko sampai pada
saat proses validasi, evaluasi dan monitoring.
Dalam rangka menyempurnakan penguatan
manajemen risiko, OJK juga melaksanakan
partnership program untuk membantu Satker
dalam mengelola risiko­nya dan melaksanakan
pelatihan untuk meningkatkan maturitas
kompetensi liason officer manajemen risiko.
Melalui pendekatan combined assurance
diharapkan OJK mampu memastikan efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan proses tata kelola
yang baik.
4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER
Sebagai amanat pasal 24 UU No. 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK
telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner
(RDK) sebanyak 15 kali dengan jumlah topik
pembahasan sebanyak 58 topik pada triwulan
IV-2015.
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
111
Melanjutkan dukungan OJK terhadap paket
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
pada periode laporan RDK telah memutuskan
beberapa ketentuan yang menjadi bagian dari
paket kebijakan pemerintah. Ketentuan tersebut
yaitu Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang
Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan
Pengelolaan (trust). Penetapan RPOJK tersebut
sebagai upaya untuk menambah supply valuta
asing dengan meningkatkan aktivitas serta
peran perbankan dalam mengelola dana
yang dimiliki oleh pelaku ekonomi khususnya
yang berbentuk valuta asing. Ketentuan
selanjutnya adalah RPOJK tentang Pembinaan
dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI). Ketentuan lain yang
diputuskan oleh RDK yang menjadi bagian paket
kebijakan pemerintah yaitu RPOJK tentang
Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan
Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian
Nasional bagi Bank. Kebijakan tersebut
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
perbankan syariah, mempermudah pembukaan
kantor bank syariah, dan mendorong sinergi
atau kerjasama antara perusahaan induk dan
perusahaan anak.
Sebagai upaya mendukung per­
kembangan
produk Dana Investasi Real Estate (DIRE), RDK
memutuskan penyempurnaan ketentuan
mengenai Pedoman Bagi Manajer Investasi dan
Bank Kustodian yang melakukan Pengelolaan
Dana Investasi Real Estate (DIRE) Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif. Melalui penyusunan
ini, rasio pinjaman dana untuk kepentingan
pembelian aset Real Estate pada DIRE naik dari
sebelumnya paling banyak 20% menjadi paling
banyak 45% dari total nilai aset Real Estate yang
akan dibeli.
Beberapa ketentuan lain yang diputuskan
dalam RDK yaitu RPOJK tentang Penyampaian
Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan
Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia
atas penerapan FATCA dan Common Reporting
Standard (CRS), RPOJK Investasi Surat Berharga
Negara (SBN) bagi Lembaga Jasa Keuangan
Non Bank (LJKNB) untuk meningkatkan peran
LJKNB dalam mendukung pembangunan
nasional melalui investasi pada SBN, RPOJK
mengenai Perusahaan Modal Ventura (PMV)
sebagai upaya untuk merevitalisasi peran PMV,
RPOJK mengenai Lembaga Keuangan Mikro
yang mendukung implementasi UndangUndang LKM, RPOJK Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah, RPOJK tentang Penetapan Systemically
Important Bank dan Capital Surcharge, RPOJK
Kegiatan usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR
berdasarkan modal inti, dan beberapa konversi
peraturan Bank Indonesia dan Kementerian
Keuangan menjadi POJK.
Selain ketentuan yang mengatur Sektor Jasa
Keuangan, beberapa aturan internal OJK telah
diputuskan dalam RDK antara lain perubahan
struktur di Kantor Regional dan Kantor OJK
guna memperkuat struktur pengawasan dan
peran kantor-kantor OJK di daerah, Rancangan
Peraturan Dewan Komisioner (RPDK) tentang
Pengendalian Gratifikasi, dan Penetapan Peta
Strategis OJK yang menjadi target capaian
kinerja OJK di 2016.
4.4KOMUNIKASI
4.4.1 Komunikasi Informasi OJK
Selama periode laporan, OJK melakukan
serangkaian kegiatan komunikasi yang
terintegasi dan berkesinambungan melalui
berbagai media, baik cetak maupun elektronik
dan digital, termasuk media milik OJK antara
lain website OJK dan media jejaring sosial
seperti Twitter, Facebook, dan Youtube. Adapun
jumlah halaman media online yang dikunjungi
mengalami peningkatan yang signifikan
dibanding triwulan sebelumnya. Website OJK
telah dikunjungi sebanyak 1.779.315 pageviews
(naik 12,6%); jumlah follower akun twitter OJK
sebanyak 13.581 followers (naik 12,7%), serta
73.599 views pada channel youtube OJK (naik
24%).
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
112
Grafik IV - 2 Statistik Pengunjung Website OJK
Pageviews
800.000
400.000
......
October 8
October 15
Sessions
Users
754.899
469.432
October 22
November 5
Pageviews
1.779.315
November 12
Page/Session
2,36
November 19
Returning Visitor
November 26
New Visitor
42,4%
Average Session Duration Bounce Rate
00:02:29
1,98%
57,6%
% New Sessions
51,53%
Dalam pengelolaan opini publik, OJK memiliki
program analisa kuantitatif dan kualitatif
pemberitaan OJK. Analisa ini dilakukan melalui
monitoring terhadap tone berita tentang OJK
dan Industri Keuangan secara umum dan
berita terhadap pemberitaan OJK pada 25
media cetak, 30 media online, 11 stasiun televisi
nasional, TV daerah terpilih, dan Media sosial
(Facebook, twitter, youtube). Selama periode
laporan, terdapat 3.892 pemberitaan terkait OJK.
Dari jumlah tersebut, tone media sebagian besar
bersifat positif, dengan proporsi positif sebesar
84,2% (3.279 berita), netral 15,3% (596 berita),
dan negatif 0,5% (17 berita). Materi pemberitaan
didominasi oleh pemberitaan terkait program
LAKU PANDAI, program JARING, program
SIMPEL, dan stimulus pertumbuhan ekonomi.
Grafik IV - 3
Tone Pemberitaan OJK
November
Oktober
220
226
982
7
150
Positif
Judul Siaran Pers
01-Oktober OJK dan Universitas Padjajaran Jalin Kerja Sama
02-Oktober Dorong Perekonomian Daerah OJK Undang Pimpinan
Daerah Tingkat Dua
08-Oktober OJK Kembali Keluarkan Kebijakan Stimulus
Pertumbuhan Ekonomi Nasional
16-Oktober OJK Tetapkan Saham PT Mitra Komunikasi Nusantara
Tbk sebagai Efek Syariah
21-Oktober Rekening Simpanan Pelajar Melebihi Target
21-Oktober OJK Siapkan 10 Juta Agen Asuransi dan 10.000
Sahabat Keuangan Maritim
25-Oktober OJK Gelar Pasar Keuangan Rakyat di Medan
10-November Dukung Pembiayaan Infrastruktur OJK Gelar
Konferensi Internasional Keuangan Syariah
1.232
8
Tanggal
4-November OJK Siap JARING Dusun Sendang Biru
1.065
2
Tabel IV - 1 Siaran Pers OJK
3-November Bangun Pasar Modal Syariah, OJK Gelar FREKS IV
2015
Tone Pemberitaan OJK pada Triwulan IV-2015
Desember
Dalam bidang relasi media, OJK me­nerbitkan
28 siaran pers dan menyelenggara­
kan 15
konferensi pers selama periode laporan.
12-November Roadmap Keuangan Syariah Dorong Pembiayaan
Infrastruktur
13-November OJK, Perbankan, dan IKNB Perluas Program JARING
17-November Fokus Penegakan Good Governance, OJK Gelar Risk
and Governance Summit 2015
18-November OJK Bangun Sistem Layanan Informasi Keuangan
Netral
Negatif
23-November Arahkan Industri Jasa Keuangan Dukung Program
Sustainable Development Goals
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
113
Tanggal
Judul Siaran Pers
Tanggal
Judul Konferensi Pers
23-November Penerbitan Keputusan DK OJK Nomor 63/D.04/2015
tentang Daftar Efek Syariah
17-November
Peluncuran Pedoman Tata Kelola bagi
Perusahaan Terbuka
26-November OJK Tetapkan Saham PT Ateliers Mecaniques
D'Indonessie Tbk sebagai Efek Syariah
17-November
Risk and Governance Summit 2015 (RGS
2015) dengan tema “Passion to Governance:
Embedding Culture into Governance and
Integrity”
23-November
Seminar Internasional tentang “Sustainable
Finance to Support Sustainable Development
Goals”
24-November
Jumpa pers tentang penerbitan Peraturan OJK
tentang Pasar Modal Syariah dan penerbitan
Daftar Efek Syariah
27-November
Implementasi program Strategi Nasional
Literasi Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan bersama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta industri jasa
keuangan telah menyusun Buku Pengayaan
SD kelas 4 dan 5 dengan judul “Mengenal Jasa
Keuangan”
03-Desember
Seminar bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen dengan tema: “Moment of Truth”
Manajemen Pengaduan Sektor Jasa Keuangan
Indonesia
04-Desember
Penghargaan Jurnalistik Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) 2015 dan Pameran Foto
Jurnalistik OJK.
30-Desember
Konferensi Pers Tutup Tahun OJK 2015
26-November OJK Tetapkan Saham PT Dua Putra Utama Makmur
Tbk sebagai Efek Syariah
27-November OJK Luncurkan Buku Mengenal Jasa Keuangan
Tingkat Sekolah Dasar
30-November OJK Tetapkan Saham PT Indonesia Pondasi Raya Tbk
sebagai Efek Syariah
02-Desember Literasi Keuangan Bagi Penyuluh TKI di Tangerang
03-Desember BI-OJK Perkuat Kerja Sama Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Debitur
03-Desember OECD dan OJK Luncurkan Prinsip Good Corporate
Governance G20/OECD
03-Desember OJK Rumuskan Standar Manajemen Pengaduan
Konsumen Keuangan
04-Desember OJK Tetapkan Saham PT Kino Indonesia Tbk sebagai
Efek Syariah
12-Desember OJK Perluas Program Laku pandai ke Perbankan
Syariah
22-Desember Peresmian Pusat Edukasi Layanan Konsumen Akses
Keuangan UMKM
30-Desember Konferensi Pers Tutup Tahun OJK 2015
Tabel IV - 2 Konferensi Pers OJK
Tanggal
7 s.d.
8-Oktober
Judul Konferensi Pers
Pendidikan Jurnalistik Keuangan
08-Oktober
Konferensi pers kebijakan dalam rangka
stimulus perekonomian
12-Oktober
Otoritas Jasa Keuangan Forum 2015
21-Oktober
Sosialisasi Kampanye Gerakan Nasional
Menabung melalui SimPel/SimPel iB
25 s.d
27-Oktober
Media Coverage Dalam Rangka Sosialisasi dan
Edukasi Pasar Modal Terpadu di Sumbawa
pada 25 s.d. 27 Oktober 2015
26-Oktober
Peluncuran dan Diskusi Buku Selami Asuransi
Demi Proteksi Diri
12-November
OJK International Conference on Islamic Finance
dengan tema “Infrastructure Financing: The
Unleashed Potential of Islamic Finance”
4.4.2 Jurnalistik, Diskusi dan Kunjungan
Pada periode laporan, OJK me­nyelenggarakan
tiga kali Pelatihan Jurnalistik Keuangan kepada
wartawan di Palu, Bogor, dan Bali yang masingmasing dihadiri oleh 30 wartawan dengan
materi pelatihan mengenai ekonomi, sistem
keuangan Indonesia, sistem perbankan nasional,
sistem pasar modal Indonesia, sistem keuangan
non bank nasional, teknik penulisan artikel dan
berita ekonomi. Pelatihan tersebut dimaksudkan
untuk meningkatkan pemahaman wartawan
mengenai industri jasa keuangan di Indonesia
beserta peran OJK.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
114
ua Pengha
rg
Raih D
K
J
O
ah Media Humas aan
r
e
g
201
Anu
5
OJK meraih dua penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2015 pada Acara
Penghargaan AMH 2015, di Surabaya. Di perhelatan tahunan yang diselenggarakan
Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tersebut, OJK mendapatkan predikat
Juara II Terbaik kategori Pelayanan Informasi melalui Internet dan Juara II Terbaik
kategori Stand Pameran. Selain itu OJK juga meraih nominasi untuk kategori
Advertorial.
AMH adalah penghargaan bagi humas intitusi kementerian, lembaga negara,
perguruan tinggi, BUMN/BUMD, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah
yang diselenggarakan Bakohumas. Penganugerahan AMH dilakukan setiap tahun,
bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Bakohumas tingkat nasional dan diikuti oleh
141 instansi dan lembaga. Penghargaan AMH adalah kebanggaan tersendiri bagi
OJK. Predikat tersebut bisa dicapai tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku
kepentingan OJK yang telah memasuki usia empat tahun. Kepercayaan dari
masyarakat, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi
pendorong bagi OJK untuk selalu berbenah diri menjadi lebih baik.​
Di saat yang bersamaan, pada acara Temu Bakohumas Tingkat Nasional 2015, OJK
menjadi Wakil Ketua Pelaksana Bakohumas tahun 2015-2020 dan dilantik oleh
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. OJK merupakan lembaga termuda
yang terpililh dalam kepengurusan Bakohumas.
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
115
Selain itu, OJK juga menyelenggarakan tiga
Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh
redaktur media baik cetak, elektronik, maupun
online. Tema FGD tersebut mengenai “Master
plan Sektor Jasa Keuangan dan Perkembangan
Perbankan Pasca Kebijakan Stimulus Yang
Dikeluarkan OJK”.
Pada bidang diseminasi informasi, OJK
­­menyelenggarakan sosialisasi, pemasangan
iklan layanan masyarakat dan pelayanan
infor­
masi melalui kunjungan universitas/
instansi dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman tentang OJK beserta tugas
dan fungsinya. Selama periode laporan, OJK
menyelenggarakan 17 diseminasi informasi di
berbagai kota dengan bekerjasama dengan
universitas maupun lembaga lain. Adapun tema
sosialisasi diantaranya tentang OJK secara umum,
edukasi dan perlindungan konsumen, lembaga
keuangan mikro, dan industri keuangan syariah.
Sosialisasi ini diperkuat dengan pemasangan
iklan layanan masyarakat di media. Pada periode
laporan OJK juga menerima delapan kunjungan
universitas/instansi dengan jumlah peserta 949
orang.
Tabel IV - 3 Diseminasi Informasi
Tanggal
Instansi/Universitas
Jumlah
2 Oktober 2015
Business Law Society FH UI
15
6 Oktober 2015
Universitas Lambung Mangkurat
12
15 Oktober 2015
TK IT AL Azhar
180
22 Oktober 2015
Fakultas Syariah - Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung
136
27 Oktober 2015
Jurusan Akuntansi Universitas
Pembangunan Veteran
158
10 November 2015
Fakultas Ekonomi Universitas
Slamet Riyadi
108
17 November 2015
Program Komunikasi Diploma
IPB
180
24 November 2015
Universitas Slamet Riyadi
160
Total
949
4.5KEUANGAN
4.5.1 Anggaran dan Penggunaan
Dalam rangka mendukung pencapaian visi,
misi, serta destination statement, OJK terus
­meningkatkan governance dalam pelaksanaan
kegiatan operasional maupun pengembangan
sistem. Sumber pembiayaan OJK pada 2015,
51,27% berasal dari pungutan yaitu sebesar Rp.
1.836 Miliar dan 48,73% dari APBN yaitu s­ ebesar
Rp1.745 Miliar. Pembiayaan dari pungutan
merupakan langkah awal menuju kemandirian
sumber pendanaan OJK, dimana anggaran OJK
pada 2014 100% berasal dari APBN. ­Kebijakan
ini diharapkan dapat meringankan beban APBN,
sehingga APBN dapat dimanfaatkan ­
untuk
membiayai pembangunan atau i­nfrastruktur
lainnya untuk mendukung pertumbuhan
­ekonomi dalam jangka panjang.
Grafik IV - 4 Realisasi Anggaran Triwulan IV - 2015
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
95,81%
82,72%
63,62%
2013
2014
Tahun
2015
Realisasi anggaran OJK terus meningkat setiap
tahunnya, meningkat sebesar 19,10% dari 2013
ke 2014 dan sebesar 13,09% dari 2014 ke 2015,
sehingga total realisasi OJK di 2015 mencapai
95,81%.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
116
4.5.2 Pengembangan Sistem Keuangan Internal
4.6.2Pengadaan Data Center Colocation
Sebagai
wujud
peningkatan
kualitas,
akuntabilitas dan kelancaran pengelolaan
keuangan di internal, OJK melakukan beberapa
program strategis antara lain implementasi
Performance Based Budgeting, implementasi
integrasi Sistem Aplikasi Keuangan OJK (SISKA)
dengan aplikasi Bank Mandiri (Host to host),
penyempurnaan
SISKA,
pengembangan
Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi OJK dan
Enterprise Data Warehouse, serta pelaksanaan
pendampingan dan bimbingan teknis terhadap
seluruh pegawai OJK baik di Kantor Pusat
maupun Kantor Daerah.
Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan,
pada triwulan IV-2015, OJK mempersiapkan
kebutuhan data center colocation dan siap untuk
pemasangan perangkat IT.
4.6 SISTEM INFORMASI
Pada periode laporan, OJK melakukan kegiatan
pengembangan sistem informasi untuk
mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan
SJK, yaitu :
4.6.1 Pengembangan Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan (SIKARIN)
Dalam rangka meningkatkan fungsi p
­­ engawasan
sistem keuangan demi menjaga stabilitas
sistem keuangan, selama periode laporan, OJK
membangun Sistem Monitoring Data Sektor Jasa
Keuangan yang berfungsi meningkatkan efisiensi
dan konsistensi pengumpulan data sektor jasa
keuangan yang terintegrasi. Sistem ini meliputi
data pengawasan sektor Perbankan, Pasar Modal
dan IKNB yang bertujuan mendukung monitoring
stabilitas sis­
tem keuangan dan sebagai tools
pengawasan Indeks Stabilitas Keuangan (OJK
Index).
4.6.3 Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
OJK telah mengembangkan dan akan
mengimplementasi
Sistem
Informasi
Pengawasan Terintegrasi (SIPT). Sistem ini
ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara
sistem pengawasan ter­integrasi dengan sistem
pengawasan individual. Sistem ini membantu
pengawas untuk melihat seluruh data terkait
tingkat kesehatan industri, data profile (Know
Your Industries) dan mengetahui risiko-risiko
pada tiap grup konglomerasi termasuk
perusahaan induk dan anak usaha.
4.6.4 Pengembangan Sistem Informasi Investigasi Perbankan
Sistem Informasi Investigasi Perbankan d
­ iperlu­
kan utamanya untuk mendukung sistem
pengawasan perbankan. Pada triwulan IV-2015,
Sistem Informasi Investigasi Perbankan telah
siap diimplementasikan.
4.6.5 Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (Market Surveillance)
Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi
Efek (Market Surveillance) dimaksudkan untuk
mengidentifikasi transaksi efek yang tidak
wajar dan untuk mengetahui ID pelakunya
secara realtime sebagai upaya perlindungan
investor dari transaksi manipulasi investor lain.
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
117
Grafik IV - 5 Gambaran Umum SIKARIN
GAMBARAN UMUM SIKARIN
Modul SIKARIN
Modul Perbankan
1. Indikator PMK Perbankan
2. Indikator Pertumbuhan
Perbankan
3. Komposisi Aset Perbankan
4. Rasio Permodalan dan
Rentabilitas Perbankan
5. Risiko Kredit Perbankan
6. Risiko Pasar Perbankan
Modul Pasar Modal
1. Indikator PMK Pasar Modal
2. Indikator Likuiditas Pasar
Modal
3. Indikator Transaksi
Perdagangan Saham Harian
4. Indikator Perkembangan
Reksa dana
Modul Pasar IKNB
1. Indikator PMK IKNB
2. Indikator Perkembangan IKNB
3. Statistik Industri Perasuransian
4. Statistik Industri Dana Pensiun
5. Statistik Industri Perusahaan
Pembiayaan
Sumber Data Utama
a. Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Modul Perbankan
b. Database Sektor Pasar Modal untuk Modul Pasar Modal
c.Data Warehouse sektor IKNB untuk Modul IKNB
d. Upload bagi data-data yang belum tersedia
Pada triwulan IV-2015, OJK melakukan proses
penyempurnaan software Market Surveillance
yang secara realtime terhubung langsung
ke Trading System Bursa Efek Indonesia (BEI)/
Automated Trading System (JATS) melalui jaringan
fiber optic Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM).
Sistem ini diintegrasikan dengan menerapkan
parameter alert untuk mengantisipasi pola
pergerakan harga efek yang tidak wajar baik
secara volume maupun secara value.
Jasa Keuangan (IJK). Sebagai tahap awal,
sistem diterapkan pada industri Perusahaan
Pembiayaan (PP) dan nantinya akan diperluas
sebagai pintu masuk tunggal bagi seluruh IJK
untuk menyampaikan laporan berkala kepada
OJK. Sistem ini terdiri dari Reporting Gate untuk
pelaporan IJK berbentuk aplikasi web, SIPP Client
di sisi pelapor IJK dan SIPP Forum untuk media
komunikasi online antara OJK dengan Pelapor
IJK.
4.6.6 Pembangunan Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP)
4.6.7 Sistem Perizinan dan Registrasi Elektronik
OJK sebagai lembaga yang melaksanakan
sistem pengawasan membutuhkan sistem
informasi yang mendukung sistem pengawasan
dan peningkatan layanan sistem informasi.
Pada periode pelaporan, OJK membangun
sistem informasi untuk pelaporan Industri Jasa
Keuangan (IJK) - Sistem Informasi Perusahaan
Pembiayaan (SIPP). Sistem ini dibangun
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
proses penyampaian laporan berkala Industri
Sejalan
dengan
fungsi
OJK
untuk
menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan,
diperlukan mekanisme perizinan sektor
jasa keuangan yang terintegrasi yang dapat
mempermudah pelayanan kepada pemangku
kepentingan. Pada triwulan IV-2015, OJK telah
membangun aplikasi Sistem Perizinan dan
Registrasi elektronik dengan pilot project untuk
proses perizinan di sektor Pasar Modal (WAPERD,
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
118
WMI, APERD, Produk Investasi, WPPE dan WPEE)
melalui mekanisme sistem secara online, dimana
LJK dapat melakukan pemantauan proses
perizinan di OJK secara cepat dan transparan.
Sebagai solusi quick win untuk proses pelayanan
perizinan di sektor perbankan dan IKNB, OJK
memiliki aplikasi e-Licensing perbankan dan
e-Licensing IKNB agar proses pelayanan perizinan
secara online sudah dapat dirasakan oleh LJK.
Selanjutnya OJK akan menyatukan aplikasiaplikasi tersebut dalam Sistem Perizinan dan
Registrasi Terintegrasi.
4.6.8 Pembangunan Aplikasi Lainnya
1.Pembangunan Sistem Informasi Sumber
Daya Manusia (SIMFOSIA).
2. Pembangunan Sistem Pelaporan Edukasi
dan Perlindungan Konsumen (PEDULI).
3. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen
Risiko (SIMARIO).
4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Kinerja
Individu (SIMPEL Modul IKI).
5.Pembangunan E-Licensing Industri Keuangan
Non Bank (IKNB)
6. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan
Pasar Modal Terpadu
4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK
Fokus bidang kelogistikan dalam periode laporan
terkait dengan penyediaan fasilitas ruang kerja
terutama ketersediaan gedung kantor di daerah
dan di pusat. OJK telah mempersiapkan kantor
dan fasilitasnya di berbagai daerah yang mandiri
yang terletak di beberapa kota antara lain :
1.Kupang
2.Palangkaraya
3.Purwokerto
4.Tegal
5.Ambon
6. D.I Yogyakarta
7.Kediri
8.Lampung
9.Papua
10.Solo
11.Tasikmalaya
12.Jember
13.Bengkulu
14.Makassar
4.7LOGISTIK
Selain itu, OJK melakukan penyewaan dan
penataan terhadap beberapa kantor OJK di
daerah antara lain Palu, Kendari (pinjam pakai),
Denpasar, Banjarmasin, Bandung, Jambi, Batam,
Banda Aceh, Semarang, Palembang, Surabaya.
Kantor-kantor di kota tersebut diharapkan dapat
dioperasionalisasikan di 2016.
4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat
4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik
Dalam rangka penyiapan gedung Kantor
Pusat, Tim Percepatan Penyiapan Gedung
Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor
OJK, terus melakukan koordinasi dengan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk
terus mengupayakan percepatan penyelesaian
pembangunan gedung Finance Center yang
akan digunakan OJK sebagai Kantor Pusat.
Selama periode laporan, OJK tengah dalam
proses penyusunan dokumen tender.
OJK telah melakukan sosialisasi tahunan
kelogistikan dengan mengundang seluruh
Satker untuk memperdalam pengetahuan
perihal teknis pengadaan barang dan jasa,
teknis pengelolaan dan penatausahaan Barang
di OJK, serta implementasi Sistem Kelogistikan
yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Aset
(SISPUAS) dan Sistem Informasi Pengelolaan
Kendaraan Dinas (SISPANDI).
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
119
4.8 SDM & TATA KELOLA ORGANISASI
4.8.1 Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan
Sampai dengan periode laporan, jumlah
pegawai OJK berjumlah 3.640 orang yang
terdiri dari 1.871 pegawai tetap, 1.100 pegawai
penugasan dan 669 pegawai lainnya. Pegawai
tetap merupakan akumulasi dari pegawai yang
berasal dari Kementerian Keuangan, pegawai
dari Bank Indonesia yang telah memasuki
masa pensiun dan pegawai yang berasal dari
penerimaan OJK. Pegawai penugasan terdiri
dari penugasan Bank Indonesia, POLRI, BPKP dan
BPK. Pegawai lainnya terdiri dari calon pegawai
dan pegawai honorer berdasarkan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Grafik IV - 6 Persentase Komposisi Pegawai OJK
30%
52%
18%
Pegawai Lainnya
Pegawai Penugasan
Pegawai Tetap
Seluruh pegawai yang ada telah menempati
kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di
daerah yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 6 Kantor
Regional dan 29 Kantor OJK.
Komisioner Nomor 14/SEDK.02/2013 tentang
Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran
Dewan Komisioner Nomor 20/SEDK.02/2014
tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dewan
Komisioner Nomor 14/SEDK.02/2013 tentang
Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sesuai dengan Surat Edaran dimaksud, jenis
pengembangan SDM OJK meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Program Pengembangan Kepemimpinan;
Program Pengembangan Kompetensi;
Program Pendidikan Formal;
Program Pengenalan untuk Calon Pegawai;
Program Internalisasi Kultur;
Program Bimbingan; dan
Program Penugasan.
Pada triwulan IV-2015, OJK telah melaksanakan
beberapa program pengembangan SDM yaitu
Program Pengembangan Kompetensi baik di
dalam maupun di luar negeri, yang terdiri dari
67 program pendidikan dan pelatihan oleh
pihak eksternal dalam negeri yang diikuti oleh
183 pegawai dan 42 program pendidikan dan
pelatihan luar negeri yang diikuti oleh 65 orang
pegawai. Selanjutnya secara mandiri OJK juga
melaksanakan 28 program internal (in house
traning) yang diikuti oleh 1559 orang pegawai.
Selain itu, OJK juga melaksanakan Program
Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
(PPKB) dengan perincian sebagai berikut:
1. PPKB tingkat Kepala Subbagian batch 1 yang
diikuti oleh 40 peserta;
2. PPKB tingkat Kepala Subbagian batch 2
yang diikuti oleh 32 peserta;
3. PPKB tingkat Kepala Bagian yang diikuti oleh
46 peserta;
4.8.3 Pengembangan Organisasi
4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Terkait dengan Pengembangan Organisasi,
Program pengembangan SDM OJK dilakukan
dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan
pada triwulan IV-2015 telah dilakukan kegiatan
antara lain:
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
120
1. Penataan Organisasi OJK yang meliputi:
a.Penetapan penataan organisasi OJK
Institute oleh Dewan Komisioner.
b.
Pembentukan
jabatan
fungsional
bidang Pasar Modal dan Industri
­Keuangan Non Bank.
2. Perubahan pendelegasian wewenang di
lingkungan OJK.
3. Perkembangan pelaksanaan implementasi
inisiatif penataan organisasi OJK dengan
detail sebagai berikut:
a. Penetapan penataan organisasi kantor
cabang (KR dan KOJK).
b. Penetapan penataan organisasi APUPPT.
c.
Penetapan
usulan
­
pengawasan terintegrasi.
organisasi
4.Analisis Beban Kerja Dalam Rangka
Penyusunan Formasi Efektif Organisasi dan
Model Kompetensi Teknis Jabatan di OJK.
4.9 MANAJEMEN PERUBAHAN
Dalam rangka mempercepat internalisasi
nilai budaya kepada seluruh pegawai, selama
periode triwulan IV-2015, OJK menjalankan
sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan
secara mandiri. Seluruh kegiatan tersebut
dikategorikan menjadi kegiatan program dan
pengembangan media komunikasi budaya dan
perubahan.
4.9.1 Program Budaya
Kegiatan program budaya dan perubahan yang
dijalankan dalam triwulan IV 2015 adalah:
1. Change Leader Forum Director Class II.
Change Leader Forum – Director Class II
merupakan program yang diselenggarakan
dalam rangka memperkuat komitmen dari
Pemimpin Unit Kerja terkait pelaksanaan
program
budaya
dan
manajemen
perubahan OJK. Kegiatan ini memberikan
knowledge sharing dari
nara­sumber
eksternal dalam mengelola dan memimpin
perubahan, mengidentifikasi faktor-faktor
yang mendukung/meng­
hambat proses
perubahan, memberikan arahan/solusi
terbaik dalam implementasi perubah­
an
serta mampu menginspirasi dan menjadi
role model bagi insan OJK di bawah
kepemimpinannya.
2. Penilaian Lomba Budaya OJK
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi
pelaksanaan program budaya di masingmasing Satker sekaligus menentukan
pemenang pelaksanaan lomba budaya OJK
2015. Kegiatan ini diikuti oleh 17 Satker yang
masuk dalam daftar nominasi berdasarkan
hasil onsite monitoring oleh lembaga
eksternal.
3. Culture Fair
Sebagai puncak acara kegiatan program
perubahan dan budaya OJK, OJK
­menyelenggarakan kegiatan Culture Fair
yaitu kegiatan eksibisi yang pertama kali
dilaksanakan terkait implementasi program
budaya 2015. Kegiatan ini diikuti oleh
seluruh Satker yang dibagi dalam delapan
bidang dan berfungsi sebagai media
sosialisasi hasil pelaksanaan program kerja
budaya kepada seluruh Insan OJK. Setiap
bidang menampilkan program budaya
yang dikemas dalam berbagai macam
kegiatan seperti edukasi, sosialisasi, kuis,
dan kegiatan lainnya sesuai tema yang
dipilih oleh masing-masing bidang. Dalam
kegiatan ini juga diumumkan juara OJKway
video making competition.
4.KOJK Head Forum
KOJK Head Forum ini merupakan kegiatan
forum komunikasi budaya bagi para
pemimpin Kantor OJK di daerah. Tujuan
kegiatan ini adalah memberikan informasi
yang lengkap mengenai fungsi dan
tujuan program budaya dalam rangka
meningkatkan kinerja. Seluruh peserta
MANAJEMEN STRATEGIS
DAN TATA KELOLA
ORGANISASI
121
diberikan insight yang sangat mendalam
dari narasumber dan praktisi eksternal
terkait faktor-faktor yang menjadi kunci
sukses dalam memimpin perubahan serta
perangkat monitoring untuk mengevaluasi
proses implementasi budaya yang telah
dilaksanakan.
5. Change Agent Forum II
Kegiatan ini diikuti oleh Change Agent yang
mewakili Satker. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kesadaran dan
pemahaman para peserta terhadap
pentingnya proses transformasi dan
internalisasi nilai-nilai strategis OJK sebagai
ideologi baru yang harus dimiliki oleh setiap
Insan OJK. Dalam kesempatan tersebut,
peserta diberikan pengetahuan untuk
meningkatkan kemampuan komunikasi
sebagai agen perubahan, serta pengertian
yang komprehensif tentang fungsi change
agent dalam mengeksekusi programprogram perubahan.
6. Change Partner Forum II
Forum ini didesain sebagai forum evaluasi
para change partner dalam pelaksanaan
program budaya di Satker masing-masing.
Para change partner yang dianggap sebagai
motor perubahan memberikan sharing
pengalaman atas kegiatan budaya yang telah
dilakukannya sepanjang 2015. Selain itu,
forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang
brainstorming untuk memformulasikan
program budaya yang akan dilaksanakan
di 2016. Change partner juga dibekali oleh
praktisi komunikasi eksternal mengenai
bagaimana
meningkatkan
partisipasi
dan keterlibatan seluruh Insan OJK dalam
kegiatan perubahan.
7. Pemilihan Insan OJK Terbaik 2015
Dalam rangka mewujudkan Insan OJK yang
dapat merepresentasikan lembaga (brand
ambassador) secara holistik, diselenggarakan
pemilihan Insan OJK Terbaik 2015. Setiap
Satker mengirimkan satu orang insan OJK
terbaik di level Satker yang dinilai memiliki
prestasi kerja terbaik, berperilaku paling
konsisten terhadap nilai-nilai strategis OJK,
dan dapat menjadi teladan (role model) bagi
insan OJK lainnya. Setiap peserta bersaing
untuk mempresentasikan hasil kinerja dan
perilaku positif yang telah dilakukannnya di
bidang tugas masing-masing. Selanjutnya,
dewan juri yang berasal dari pihak
independen menentukan satu orang Insan
OJK terbaik dari 38 peserta yang mengikuti
seleksi dimaksud.
4.9.2 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan
Terkait dengan media komunikasi program
budaya, OJK telah melakukan sejumlah
pengembangan dan penyempurnaan media
selama periode laporan, diantaranya:
1. Penerbitan Majalah Integrasi
Selama periode laporan, OJK menerbitkan
dua edisi Majalah Integrasi yaitu edisi
reguler Oktober 2015 dan edisi khusus HUT
OJK pada Desember 2015.
2. Pesan Ketua DK dan Pesan ADK
Seperti
periode
sebelumnya,
OJK
melanjutkan penyebaran Pesan Ketua
Dewan Komisioner dan Pesan ADK melalui
e-mail blast ke seluruh Insan OJK secara
periodik setiap bulannya.
3.TV Monitor
OJK juga melakukan penyempurnaan materi
komunikasi yang disampaikan melalui TV
Monitor, seperti program whistleblowing
system yang tengah dikampanyekan oleh
Satker lain. Selanjutnya, sosialisasi budaya
melalui media kampanye TV Monitor
diharapkan dapat diimplementasikan di
setiap Satker.
4. Hymne OJK
Pembuatan Hymne OJK yang bertujuan
untuk meningkatkan kebanggaan dan
keterikatan insan OJK terhadap Lembaga.
LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN IV - 2015
122
Fly UP