...

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN EKONOMI

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN EKONOMI
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Siti Hasanah
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI
KEGIATAN EKONOMI BERKEADILAN
(SIMPAN PINJAM SYARIAH PEREMPUAN)
Siti Hasanah
Prodi Perbankan Syari’ah Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Semarang
Abstrak
Pemberdayaan perempuan dalam bidang simpan pinjam memiliki
potensi untuk untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum
perempuan dan keluarganya dalam rangka meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam
bidang ekonomi. Seperti: bantuan modal usaha, bantuan simpan
pinjam, membuat koperasi, dan lain sebagainya. Kegiatan simpan pinjam perempuan ini sejalan dengan salah satu prioritas
pembangunan yang harus dicapai pada Tahun 2015 dalam
Millenium Development Goals (MDG’s) yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Potensi organisasi perempuan dapat diberdayakan untuk mengelola simpan
pinajm dengan menarapkan sistem yang bebas bunga karena
bunga (interest) dilarang al-Qur’an. Solusi yang ditawarkan
adalah bunga yang selama ini telah menjadi sumber pendapatan
organisasi perempuan dapat digantikan dengan menerapkan:
pertama; akad jual beli yaitu dengan akad murabahah, salam
dan istishna’, kedua: akad partnership yaitu berupa akad mudharabah, musyarakah dan muzara’ah dan ketiga akad ijarah atau
sewa menyewa. Ketiga akad ini dengan tujuan komersil atau
sebagai sumber pendapatan profit organisasi akan tetapi akad
dengan tujuan tolong menolong dapat menerapkan qard alhasan.
Kata Kunci: Millenium Development Goals, partnership
murabahah, salam, istishna’, mudharabah,
musyarakah, muzara’ah, ijarah, qard al-hasan
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
71
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
A. Pendahuluan
Pendahuluan
Keadaan penduduk Indonesia tahun 2011 adalah 243,7 juta jiwa.
Persentase penduduk perempuan sebesar 49,63 persen sedangkan laki-laki
sebesar 50,37 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa secara nasional
penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akan tetapi jika
dilihat menurut jenis kelamin, komposisi penduduk usia produktif perempuan (15-64 tahun) jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu
66,23 persen penduduk perempuan usia produktif dan penduduk laki-laki
65,31 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, baik di
perkotaan maupun di perdesaan, penduduk perempuan di daerah perkotaan
sebesar 67,37 persen lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di perdesaan yaitu 65,06 persen.1 Jumlah kaum perempuan yang hampir mencapai setengah dari total penduduk Indonesia merupakan potensi yang
sangat besar dan harus dimanfaatkan dengan baik agar kaum perempuan
tidak tertindas. Hal ini juga telah diupayakan karena salah satu prioritas
pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015 dalam Millenium
Development Goals (MDG’s) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.2
Pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat menciptakan kondisi,
suasana, iklim, yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
Untuk mencapai tujuan pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai
______________
1
Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dengan Badan Pusat Statistik, Profil Perempuan Indonesia 2012, (Jakarta: Tri Sigma Utama,
2012), hlm. 12-15.
2 http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=indikator_ina&goal=3 diakses pada hari
Senin, 23 September 2013 pk. 21.00 WIB. Millenium Developments Goals atau tujuan
pembangunan milenium adalah sebuah paradigma pembangunan secara global yang
dimulai sejak tahun 2000 dan akan berakhir pada 2015 mendatang. Millenium
Developments Goals atau biasa disingkat dengan MDGs merupakan kesepakatan beberapa
negara yang tergabung dalam Persatuan Perserikatan Bangsa (PBB). Terdapat 8 kesepakatan dari MDGs, yakni: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan. (2) Mencapai
pendidikan untuk semua. (3) Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. (4) Menurunkan angka kematian anak. (5) Meningkatkan kesehatan ibu. (6)
Memerangi HIV, malaria dan penyakit menular lainnya. (7) Memastikan kelestarian
lingkungan hidup. 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Dr. Afrina
Sari. M.Si. 2012. Strategi dan Inovasi Pencapain MDGs 2015 di Indonesia), hlm. 1-2.
72
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Siti Hasanah
macam strategi, diantaranya strategi modernisasi yang mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya yang bersumber dari peran serta
masyarakat. Prioritas utama dalam pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian. Artinya perempuan sebagai bagian dari masyarakat diharapkan
mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Kondisi kekinian perempuan adalah
rendahnya pengetahuan, keterampilan, sikap kreatif dan aspirasi, hal ini yang
mengakibatkan banyak perempuan hidup dalam kemiskinan dan termarginalkan. Oleh sebab itu perempuan perlu diberdayakan terutama dalam
bidang ekonomi untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya untuk meningkatkan penghasilan perempuan dengan
melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, seperti bantuan modal
usaha, bantuan simpan pinjam, membuat koperasi, dan lain sebagainya.3
Upaya-upaya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan ini telah
dilakukan berbagai pihak yang terorganisir, sebagaimana yang dilakukan
oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM Mandiri Perdesaan) yang merupakan kegiatan lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun
1999 dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan simpan
pinjam perempuan ini juga banyak dijumpai pada berbagai organisasi
perempuan seperti pada organisasi struktural Tim Penggerak PKK, Dharma
Wanita, Dasawisma dan juga pada organisasi-organisasi wanita yang lain.
Hasil penelitian tentang pemberdayaan perempuan telah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan melalui program/kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
PNPM Mandiri telah dapat menciptakan atau meningkatkan keberdayaan
kaum perempuan rumah tangga miskin dalam membangun ekonomi
keluarga. Implementasi kebijakan/program tersebut telah memungkinkan
kaum perempuan rumah tangga miskin dapat melakukan kegiatan usaha
______________
3
Mazdalifah, “Peradilan Semu,” Universitas Sumatera Utara, 8 Januari 2012, dalam
http://mazdalifahjalil.wordpress.com/2013/01/25/seminar-dan-talkshow-perempuan-danruang- publik/ diakses pada hari Senin, 23 September 2013 pk. 21.00 WIB.
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
73
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
produktif yang dapat memberikan penghasilan guna menambah pendapatan keluarga.4
Tujuan khusus dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial
dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi
rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.5 Kegiatan simpan
pinjam perempuan ini dapat dikelola dengan menerapkan nilai-nilai yang
lebih berkeadilan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh
masyarakat. Tulisan ini akan memberikan desain dan rancangan kegiatan
simpan pinjam perempuan dengan menerapkan akad-akad yang bebas dari
sistem bunga, dimana sistem bunga telah dilarang berbagai agama.
B. Pemberdayaan Perempuan
Mengkaji perempuan tidak dapat dilepaskan dari nilai atau ketentuan
yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang
harus dilakukan oleh perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh lakilaki dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan
keluarga, masyarakat dan bangsa.6 Menurut Aritonang pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan
penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber dan
struktur atau jalur yang menunjang.
Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran
sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi
masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati
______________
4 Angle Binilang & Patal-Rumapea, “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan
Perempuan Dalam Pembangunan di Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa
Selatan,” Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), Vol 9, No 2 tahun 2013.
5
Departemen Dalam Negeri Republik Indoensia, Petunjuk Teknis Operasional PNPM
Mandiri Pedesaan, Jakarta, 2010, hlm. 2-4.
6
Megawangi, Membiarkan berbeda, Sudut Pandang Baru Relasi Gender, (Jakarta: Mizan,
1999), hlm. 88.
74
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Siti Hasanah
dengan peran gender. Dengan cara membekali perempuan dengan informasi
dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan,
mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan perempuan untuk
mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang
lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal. 7
Menurut Suparjan8 kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat
dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun
lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian
sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Hal esensial yang perlu
diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang
memahami essensi pemberdayaaan secara benar dan bagaimana memilih
strategi yang tepat untuk pemberdayaan. Soenyoto Usman9 mendefinisikan
peran sebagai sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat
diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran
dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan
dalam masyarakat. Jika dilihat dari perjalanan sejarah, perempuan
Indonesia memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting. Kiprah
perempuan di atas panggung sejarah tidak diragukan lagi. Mulai dari tahun
1879 yang dipelopori seorang pejuang perempuan, yaitu Raden Ajeng
(R.A.) Kartini, pasca kebangkitan nasional dimana perjuangan perempuan
semakin terorganisir, setelah kemerdekaan dimana organisasi perempuan
kembali bergerak, dan pada dekade akhir pemerintahan Orde Baru yang
mulai memunculkan isu gender sehingga disadari bahwa perempuan harus
diberdayakan, hingga sampai pada keadaan perempuan masa kini dimana
perempuan telah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya.10 Fenomena ini dapat dibuktikan dengan eksistensi perempuan dalam organisasi
______________
7 Ihromi TO., Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, (Bandung: Alumni, 2000),
hlm. 142-143.
8
Suparjan dan Suyatno, Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai
Pemberdayaan, (Yogyakarta: Social Agency, 2003), hlm. 212.
9
Usman Sunyoto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), hlm. 71.
10
Disarikan dari naskah “Profil Perempuan”, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 2009, hlm. 1-2
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
75
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
wanita mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan. Berbagai
organisasi wanita secara struktural diantaranya adalah Tim Penggerak
PKK, Dharma Wanita, Dasawisma dan lain sebagainya.
Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar
untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan
dan transformasi (transformation action) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Karl,1995). Perempuan cenderung memiliki
kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi (Sadli,
1991). Pendapatan menjadi menjadi faktor penting untuk perempuan agar
memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan
di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait
dengan nasib perempuan itu sendiri. Penelitian terhadap perempuan di
perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan dengan berpenghasilan sendiri perempuan menjadi sangat mandiri sehingga berani perempuan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri11
Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlu diketahui potensi atau
kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat
dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari
masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong
ini di dalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada
awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses
perubahan tersebut berlangsung.12
Penelitian yang dilakukan Agus Suman memberikan kesimpulan
bahwa perempuan juga mampu secara kolektif mengkoordinasikan kaumnya untuk berkinerja lebih baik dalam pengelolaan pinjamannya. Karena,
kaum perempuan mempunyai tanggung jawab domestik yang lebih besar
______________
11
Arief Budiman, Pergeseran Peran Laki-laki dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan
Sosiologis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 43.
12
Setiana Lucie, Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005), hlm. 5-6.
76
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Siti Hasanah
dibanding kaum laki-laki. Perasaan bertanggung jawab ini membuat mereka
merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desanya. Peran domestik ini memungkinkan kaum perempuan
perdesaan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi social coordination bisa lebih sering terjadi. Di
samping itu, perasaan perempuan umumnya lebih sensitif dibanding pria.
Kepekaan ini biasanya terlatih dan terbawa secara turun temurun (historically
transmitted), utamanya dari ibu kepada anak perempuannya dan kemudian
kepada cucu perempuannya. Ketika para perempuan semacam ini diletakkan dalam sebuah kelompok tertentu yang berbasis lokal-kultural,
maka pada derajad tertentu jiwa perasanya terbawa dan terpelihara dalam
kelompoknya. Dalam kelompok semacam ini, dimungkinkan terjadinya
fungsi kontrol (dengan sindiran, misalnya) yang dapat menyentuh perasaan
perempuan. “Tekanan psikologis” dalam kelompoknya akan cukup memaksa para perempuan dalam kelompok itu untuk lebih memikirkan bagaimana membayar cicilan utang, daripada menunggak cicilan atau bahkan
mengemplang pinjaman.
C. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan
Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan
dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara umum tujuan dari
kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan
pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan
SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan
usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan
meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha,
dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum
perempuan.
Sasaran dari kegiatan SPP ini adalah masyarakat miskin produktif
yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
77
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
dasar melalui kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang
sudah ada di masyarakat. Selain itu, bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan
dana pinjaman. Dalam kegiatan ini, kelompok yang berhak menerima dana
SPP adalah kelompok: (a) beranggotakan perempuan yang mempunyai
ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun, (b) mempunyai
kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan
dana pinjaman yang telah disepakati, (c) telah mempunyai modal dan
simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan, (d)
kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik, (e) mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. Dalam hal pengembalian
dana, dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan SPP, baik oleh
kelompok lama, maupun kelompok baru, sesuai ketentuan pengelolaan
dana bergulir.13
SPP selama ini menyalurkan dana berupa kredit kepada kelompok
masyarakat yang minimal telah aktif satu tahun lamanya dengan sistem
pengembalian Jasa 12 persen untuk kelompok pemula dan kelompok
lanjutan disesuaikan dengan lamanya pengembalian dengan persentase 1
persen perbulannya (maksimal 18 bulan). Pinjaman/kredit yang di berikan,
dikenakan bunga 12% per tahun dengan sistem perhitungan bunga tetap.
Organisasi PKK dapat menjadi wadah atau sarana pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya. Meskipun demikian, organisasi PKK
belum dapat menumbuhkan kemitrasejajaran dengan laki-laki karena
program-programnya masih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan
keluarga, dan anggotanya mayoritas perempuan yang tidak bekerja atau
pensiunan.14
______________
13
Departemen Dalam Negeri Republik Indoensia, Petunjuk Teknis Operasional
PNPM Mandiri Pedesaan, Jakarta, 2010, hlm. 5.
14
Lilik Aslichati, “Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai
Sarana Pemberdayaan Perempuan”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 7, Nomor 1,
Maret 2011, hlm. 1-7.
78
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Siti Hasanah
Kegiatan simpan pinjam yang telah dilaksanakan pada berbagai
organisasi wanita masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem
bunga dalam simpanan maupun pinjaman. Di Indonesia yang kondisi perekonomiannya masih mengkuti sistem kapitalis, Bunga bank (interest) telah
mendominasi dan menjadi nadi dalam sistem perekonomian. Mekanisme
bunga ini telah mengakar dan mengkristal mulai dari transaksi lokal pada
semua struktur ekonomi negara bahkan hingga perdagangan internasional.
Bunga uang dalam simpan pinjam ini menyebabkan ketertarikan karena
adanya kepastian hasil. Sementara setiap usaha tidak ada yang mampu
menjamin hasilnya karena setiap usaha memiliki resiko untung, rugi
maupun balik modal dalam jumlah besar, kecil maupun sedang. Salah satu
sebab ketertarikan pasar terhadap bunga bank adalah kepastian hasil.
Sedangkan setiap usaha tidak bisa dipastikan harus berhasil sejumlah sekian,
karena pada kenyataannya, setiap usaha pasti berhadapan dengan resiko
yang mengandung kemungkinan rugi, untung, dan pulang modal. Keuntungan pun bisa besar, sedang dan kecil.
Fenomena mengkristalnya bunga dalam keuangan tersebut telah membentuk dinamika dalam perekonomian khususnya pada sektor moneter
yang tidak hanya terbatas pada pasar modal, pasar uang dan obligasi. Akan
tetapi sampai berevolusi dengan munculnya pasar derivatif sebagai turunan
dari ketiga pasar tersebut. Semuanya menggunakan sistem bunga sehingga
perkembangan pasar moneter begitu spektakuler. Menurut data dari sebuah
NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi di pasar uang
(currency speculation dan derivative market) dunia berjumlah US$ 1,5 triliun
hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam
perdagangan dunia di sektor riil US$ 6 triliun setiap tahun. Dengan empat
hari transaksi di pasar uang, nilainya sudah setara dengan transaksi di sektor
riil selama setahun. Perkembangan ini telah berdampak kemerosotan pada
sektor riil dan juga ketidakstabilan moneter karena ketika diasumsikan uang
beredar (money supply) tetap maka sistem bunga dalam kredit di pasar-pasar
moneter akan menyedot uang beredar. Kondisi ini juga berpengaruh pada
returns yang menjadi tujuan utama di sektor moneter. Kecenderungan pada
bunga ini akan menjadikan krisis ekonomi yang besar pada negara-negara
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
79
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
maju dan berkembang. Dalam tinjauan syariah bunga yang sifatnya
determined ini akan berdampak pada eksploitasi perekonomian sehingga menyebabkan ekonomi eksklusif dimana akan terjadi penumpukan kekayaan
dan kekuasaan hanya terjadi pada segelintir orang sehingga tidak mencerminkan keadilan.
D. NilaiNilai-nilai Keadilan dalam Simpan Pinjam
Bunga telah menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan
dan tujuan yang akan dicapai. Hal ini dikemukakan Umer Chapra (1996),
Bunga juga merusak tujuan-tujuan yang ingin didapat, pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas ekonomi. Hal yang senada diuangkapkan
oleh Roy Davies dan Glyn Davies, dalam bukunya A History of Money from
Ancient Times to the Present Day (1996) mengatakan bahwa bunga telah
memberi andil besar dalam lebih dari 20 krisis yang terjadi sepanjang abad
20.15 Dan di Indonesia bunga bank (interest) telah diharamkan oleh Majlis
Ulama Indonesia (MUI) dengan diterbitkannya Fatwa MUI No. 1 Tahun
2004 karena bunga termasuk kategori riba yang dilarang dalam al-Qur’an.
Al-Qur’an telah mengatur keharaman riba ini melalui 4 tahapan
larangan. Tahap pertama; secara riil tambahan yang diperoleh dengan cara
riba bukan bertambah, diterangkan dalam surat al-Rum; 39. Tahap kedua;
Riba diharamkan bagi Ahl al-Kitab, diterangkan dalam surat al-Nisa; 160161. Tahap ketiga; riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda, diterangkan dalam surat Ali Imran; 130. Tahap keempat; segala bentuk dan
jenis tambahan yang diambil dari pinjaman berapa pun jumlahnya adalah
haram, diterangkan dalam surat al-Baqarah; 278-279 Islam telah mengatur
tentang kegiatan berekonomi sebagaimana diterangkan Yusuf Qardhawi
dalam bukunya Peran, Nilai dan Moral dalam Perekonomian, ada empat nilai
utama ekonomi Islam:16
1. Ekonomi Rabbaniyah (Ketuhanan). Maksudnya adalah bahwa
ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah artinya Islam mempunyai
______________
15
http://zonaekis.com/sistem-bagi-hasil/ diambil pada 16 September 2013
Yusuf Qardhawi dalam Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2007), hlm.2.
16
80
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
2.
3.
4.
Siti Hasanah
cara, pemahaman nilai-nilai ekonomi yang mengharapkan keridhoan
dari Allah SWT di dunia dengan senantiasa mempertimbangkan kehidupan di akhirat.
Ekonomi Akhlak. Dalam nilai ini tidak adanya perbedaan atau pemecahan antara kegiatan ekonomi dan akhlak.
Ekonomi Kemanusiaan. Nilai yang ketiga ini, berarti bahwa Islam
berpandangan bahwa manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi
islam sekaligus sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu
yang telah diajarkan Allah kepadanya.
Ekonomi Pertengahan, adalah nilai pertengahan atau keseimbangan.
Pertengahan atau keseimbangan disini adalah keadilan dalam segala
hal khususnya dalam kegiatan ekonomi, karena adil adalah ruh, pilar
dan fondasi ekonomi Islam apabila nilai tesebut jatuh atau hilang,
maka apa bedanya dengan ekonomi kapitalis dan komunis atau
disebut dengan ekonomi konvensional yang hanya bertujuan untuk
mencari keuntungan tanpa memikirkan pihak lain atau keadilan.
Dalam ajaran Islam adil merupakan norma paling utama dalam
seluruh aspek perekonomian sebagaimana diterangkan dalam pesan alQur’an bahwa adil merupakan tujuan agama samawi. Adil juga sebagai
salah satu sifat Allah SWT, kebalikan sifat adil adalah zalim yaitu sifat yang
dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an bahwa Allah SWT
menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kedzaliman
bahkan melaknatnya.17 Salah satu sendi utama ekonomi Islam adalah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan) dan ciri ini menjadi ruh atau jiwa
dalam ekonomi Islam. 18
Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat al-Qur’an berisikan
tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman,
dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dll.19 tujuan keadilan sosio______________
17
Lihat QS Hud ayat 18, Departemen Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,
(Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006), hlm. 223.
18
Dr. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1997), hlm. 69.
19
Majid Kahduri, The Islamic Conception of Justice, (London: The Johns Hopkins
University Press, 1984), hlm.10.
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
81
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai
bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.20 Sebagaimana terangkum
dalam statemen al-Qur’an, ada beberapa nilai-nilai yang dijadikan landasan
seseorang dalam bermuamalah, berperilaku, dan secara khusus dalam
berekonomi, yaitu tauhid (keimanan), ‘adil (keadilan), nubuwah (kenabian),
khilafah (pemerintahan), dan maad (hasil), multitype ownership, freedom to act,
social justice, serta akhlak.21
Tauhid (keimanan) yang dalam hal ini bisa dimaknai sebagai pengesaan terhadap Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya tujuan akhir atas hidup
dan mati manusia. Jadi, segala urusan manusia terhadap makhluk lain
harus didasarkan dalam kerangka hubungan dengan Tuhan. Apa pun yang
dilakukan manusia harus bisa dipertanggungjawabkan secara tuntas kepada
Tuhan. Sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan menegakkan nilai
keagungan Tuhan, apa pun itu agamanya, sangat potensial untuk menjadi
solusi atas krisis sistem ekonomi di muka bumi ini.
Keadilan. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai Anda
dapat apa yang Anda upayakan (you get what you deserved), dan sosialisme
klasik mendefinisikannya sebagai sama rata sama rasa (no one has a privilege
to get more than others), maka Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi tidak pula dizalimi (lâ tazhlimûna walâ tuzhlamûn). Implementasi
sistem ekonomi dikatakan islami jika menjunjung tinggi nilai keadilan oleh
siapa pun pelakunya dan bahkan apa pun agamanya. Berekonomi dengan
landasan kapitalisme, neoliberalisme, atau sosialisme pun bisa juga dikatakan islami jika pada kenyataannya tidak merugikan atau mengambil hak
orang lain.
Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip kenabian yang memiliki sifat
berekonomi secara shiddiq (jujur, benar); amanah (bertanggung jawab, bisa
dipercaya, dan kredibel); fatonah (cerdik, bijaksana dan intelek); dan tablig
(komunikasi, transparansi, dan publikasi). Khilafah (pemerintahan), dalam
______________
20
Agustianto, “Keadilan Ekonomi dalam Islam”, http://www.agustiantocentre.
com/?p=759 diakses pada hari Selasa, 24 September 2013 pk. 20.00 WIB.
21
Ahmad Ifham Sholihin, “Sandaran Ekonomi Islam”, Republika, 19 Maret 2011.
82
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Siti Hasanah
arti ekonomi Islam diterapkan dalam sebuah naungan pemerintahan yang
memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kredibilitas untuk mengatur,
mengelola, dan mendistribusikan seluruh sumber daya yang menjadi hak
publik untuk sebesar-besar kemakmuran bersama. Penguasa ini tak harus
merupakan pemerintahan berasaskan Islam.
Maad (hasil). Adalah wajar jika dalam berekonomi, manusia ingin
memperoleh hasil/laba/keuntungan. Keuntungan yang tak cukup hanya
bersifat materiil, namun juga keuntungan spiritual yang akan selalu menjadi
energi positif bagi akal, hati, dan moral sehingga manusia bisa menikmati
buah dari berekonomi secara komprehensif. Multitype ownership (kepemilikan multijenis). Nilai Islam mengakui kepemilikan negara, swasta, maupun
campuran, termasuk kepemilikan pribadi dan bersama/publik. Untuk memastikan tidak adanya kezaliman, negara memiliki hak untuk menguasai
cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
yang tentu harus dikelola secara adil.
Freedom to act (kebebasan bertindak/berusaha). Setiap diri manusia baik
sebagai individu, kelompok, maupun keterkaitannya dengan penguasa dan
publik, memiliki kebebasan dalam bertindak/berusaha, termasuk dalam
bidang ekonomi. Setiap manusia boleh melakukan aktivitas muamalah atau
ekonomi apa pun, kecuali semua tindakan mafsadah (segala yang merusak),
riba (tambahan yang didapat secara zalim), gharar (ketidakpastian), tadlîs
(penipuan), dan maysir (perjudian, zero-sum game, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Karena hukum asal dari fikih, ekonomi
dan muamalah adalah semua boleh dilakukan, kecuali yang ada
larangannya. Social justice (keadilan sosial). Dalam Islam, keadilan diartikan
dengan suka sama suka (antâradhin minkum) dan satu pihak tidak menzalimi
pihak lain (lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûn). Keadilan sosial bisa terwujud jika
masing-masing pihak berperan secara adil sekaligus proporsional dalam
perekonomian.
Akhlak. Sistem ekonomi islami hanya memastikan agar tidak ada
transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi, kinerja bisnis
bergantung pada man behind the gun-nya. Karena itu, pelaku ekonomi baik
sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan, maupun sebagai
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
83
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
pejabat pemerintah harus memiliki moral yang baik dan benar, yang dalam
kerangka ini dapat saja dilaksanakan oleh umat non-Muslim.
Islam telah memberikan solusi atas permasalahan bunga yang menurut
fatwa MUI, bunga bank adalah termasuk kategori riba.22 Riba adalah
tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh
(transaksi pengganti) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi
adanya penambahan tersebut Seperti transaksi jual-beli, atau bagi hasil
proyek. Transaksi pengganti atau ‘iwadh atau underlying asset sektor riil ada 3
macam: jual beli, bagi hasil dan ijarah.23 Dalam kegiatan simpan pinjam
perempuan untuk menghindari sistem bunga dapat menerapkan akad-akad
sebagai transaksi pengganti yaitu:
1. Jual beli. Akad jual beli yang dapat diterapkan dalam kegiatan simpan
pinjam perempuan syariah adalah:
a. Jual beli murabahah, yaitu jual beli komoditas dimana penjual
memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.24 Penerapannya secara praktik, pengelola simpan pinjam perempuan
berperan sebagai seorang penjual yang menyediakan barangbarang yang dibutuhkan oleh para perempuan lain anggota simpan
pinjam yang berperan sebagai pembeli. Pengelola simpan pinjam
ini akan menjalin mitra dengan dengan para vendor barang seperti
elektronik, peralatan rumah tangga (alat masak dan sebagainya).
Penjual dapat juga hanya menyediakan brosur yang ditawarkan
kepada para anggota, ketika ada yang berminat membeli barulah
______________
22
Lihat Fatwa MUI No 1 Tahun 2004, hlm. 3.
Riba diharamkan dalam al Qur’an dengan dengan beberapa tahap. Tahap pertama; Secara riil tambahan yang diperoleh dengan cara riba bukan bertambah, diterangkan dalam surat al-Rum; 39, Tahap kedua; Riba diharamkan bagi Ahl al Kitab, diterangkan dalam surat al-Nisa; 160-161, Tahap ketiga; Riba yang dilarang adalah riba yang
berlipat ganda, diterangkan dalam surat Ali Imran; 130, Tahap keempat; Segala bentuk
dan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman berapapun jumlahnya adalah haram,
diterangkan dalam surat al Baqarah; 278-279 lihat juga dalam Siti Hasanah, Fiqh Muamalah
Teori dan Terapan, (Semarang: Penerbit Polines, 2012), hlm. 114-115.
24
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), hlm. 104.
23
84
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Siti Hasanah
dipesankan atau dibelikan secara langsung oleh pengelola simpan
pinjam. Selanjutnya anggota membayar kepada pengelola simpan
pinjam dengan cara cicilan maupun tunai.
b. Jual beli salam. Akad salam adalah Akad pembelian suatu hasil
produksi (komoditi) untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan
pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau “Penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera/di muka”.25 Dalam praktiknya sama
dengan jual beli pesanan dimana pengelola simpan pinjam menyediakan jasa pesan barang untuk para anggotanya dengan menggunakan akad salam. Penerapannya bisa diwujudkan dalam
bentuk pesanan barang makanan khas, produk unggulan dan sebagainya dimana pengelola simpanan bisa menjalin kerjasama
penjualan dengan produsen. Misalnya seperti pesanan bandeng
presto dari Juwana, kacang mete dari Wonogiri, krupuk ikan dari
Demak dan sebagainya.
c. Jual beli istishna. Akad istishna' ialah akad yang terjalin antara
pemesan. Sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang
atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan
suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga
yang disepakati antara keduanya. Menurut ulama fiqh, istishna’
sama dengan salam dari segi objek pesanannya yaitu sama-sama
harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri/kriteria khusus. Perbedaannya; pembayaran salam di awal sekaligus, sedangkan
pembayaran istisna’ dapat di awal, di tengah maupun di akhir. 26
Menurut Wahbah Zuhaily Bai’al-Istishna’ ialah kontrak penjualan
antara mustashni’ (pembeli) dan shani’ (supplier), dengan cara pemesanan pembuatan barang, seperti bangunan, jalan raya, pakaian, furniture, sepatu, dan sebagainya. Kedua belah pihak sepakat
atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan pada masa yang
______________
25 Agustianto, Iqtishod Consulting: Materi Training Fiqh Muamalah Tingkat Advance,
(Jakarta: PP MES, 2010), hlm. 34.
26 Agustianto, “Keadilan Ekonomi dalam Islam”.
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
85
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
akan datang.27 Menurut rumusan fatwa DSN MUI Istisna’ ialah
“akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati
antara pemesan/pembeli (mustashni’) dan penjual/pembuat
(shani’). Akad ini dapat menimbulkan terjalinnya kerjasama
dengan para produsen dari berbagai. Dalam penerapannya dapat
diwujudkan dengan pesanan konveksi (baju seragam, tas sekolah,
sepatu, jilbab, dan sebagainya) atau furniture dari Jepara.
2.
3.
Bagi hasil. Ini merupakan hasil dari akad partnership yaitu akad
mudharabah dan musyarakah. Dapat juga dalam bentuk akad partnership dalam sektor pertanian yaitu muzara’ah. mudharabah merupakan
salah satu bentuk kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan seorang
pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam
berdagang. syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang
bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh
keuntungan. Dalam praktiknya dapat diterapkan dengan cara menyediakan modal bagi para anggota untuk mengembangkan usaha
dengan cara pinjam modal.
Ijarah adalah aqad (transaksi) atas suatu manfaat yang pokoknya
(benda atau jasa) tidak berubah. Lebih jelasnya ijarah adalah sewa
menyewa antara pemilik ma’jur (objek sewa) dan musta’jir (penyewa)
untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakannya.
Dalam hal ini pengelola simpan pinjam berperan sebagai pemilik objek
sewa dan para anggota yang menyewa berposisi sebagai penyewa.
Seperti menyediakan barang yang disewakan berupa kursi, tratak
maupun barang pecah belah peralatan pesta, dan sebagainya.
Dalam kegiatan simpan pinjam perempuan ini dapat menyediakan
pinjaman untuk tujuan kebajikan seperti untuk biaya pengobatan,
musibah dan sabagainya. Biaya kebajikan ini dapat diterapkan dengan
akad qard al-hasan yaitu pinjaman kebajikan dengan unsur tolong-
______________
27
M. Harris APV, Kapita Selekta: al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Dr. Wahbah Zuhaily,
(Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1999), hlm. 1-5.
86
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Siti Hasanah
menolong (tabarru’)28 dan tidak mengharapkan pengembalian lebih
besar atau lebih banyak dari asal pinjamannya.
E. Simpulan
Organisasi maupun wadah komunitas perempuan yang akhir-akhir ini
semakin terlihat eksistensinya dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan perempuan khususnya dalam hal kegiatan perekonomian yang dapat
menjadikan perempuan memiliki posisi tawar di hadapan publik. Kegiatan
simpan pinjam perempuan yang telah menjadi kegiatan pokok pada setiap
organisasi perempuan tidak harus mengikuti arus perekonomian yang berbasis bunga. Akan tetapi perempuan dapat berinovasi dengan menerapkan
tata kelola simpan pinjam yang lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan
yaitu simpan pinjam syariah. Hal ini dapat direalisasikan dengan menerapkan akad jual beli, akad kerjasama dan akad ijarah. Ketiga akad tersebut
merupakan akad yang komersil atau menghasilkan keuntungan yang dapat
dijadikan sebagai dana pendapatan dan juga sebagai dana pengembangan
organisasi perempuan. Adapun yang bersifat sosial (ta’awun) dapat berupa
akad qard al-hasan. Akad ini untuk memberikan bantuan apabila anggota
organisasi perempuan membutuhkan pendanaan bukan untuk konsumsi
maupun produksi tapi untuk kepentingan biaya sakit, biaya musibah dan
sebagainya.[]
Daftar Pustaka
Aslichati, Lilik, “Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai
Sarana Pemberdayaan Perempuan”, Jurnal Organisasi dan Manajemen,
Volume 7, Nomor 1, Maret 2011.
Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Jakarta: Gramedia, 1985.
Budiman, Pergeseran Peran Laki Laki dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Sosiologis,
Yogyakarta, 1990.
______________
28 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2000), hlm. 13.
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
87
Siti Hasanah
Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan ....
Departemen Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, Jakarta: Pustaka
Maghfiroh, 2006.
Departemen Dalam Negeri Republik Indoensia, Petunjuk Teknis Operasional PNPM
Mandiri Pedesaan, Jakarta, 2010.
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008
Hasanah, Siti, Fiqh Muamalah Teori dan Terapan, Semarang: Penerbit Polines,
2012.
http://zonaekis.com/sistem-bagi-hasil/
Iqtishod Consulting, Agustianto, Materi Training Fiqh Muamalah Tingkat Advance,
Jakarta: PP MES, 2010.
Majid Kahduri, The Islamic Conception of Justice, London: The Johns Hopkins
University Press, 1984.
Mazdalifah Ph.D., “Peradilan Semu’, Universitas Sumatera Utara, 8 Januari 2012
Megawangi, Gender Perspective in Early Childhood Care and, Development in Indonesia.
Report Submitted to The Consultative Group on Early Childhood Care and
Development, M A, USA, 1997.
Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
Profil Perempuan Indonesia 2012, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta: Tri
Sigma Utama, 2012.
Setiana, Lucie, Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005.
Suman, Agus, Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan:
Sebuah
Studi
Empiris
http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/
dir.php?DepartmentID=MAN
Sunarto, Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul
Hakim, 2003.
Suparjan dan Suyatno, H. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai
Pemberdayaan, Yogyakarta: Social Agency, 2003.
Usman, Sunyoto. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998.
88
SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013
Fly UP