...

Buku_07_Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Buku_07_Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Seri Demokrasi Elektoral
Buku 7
Meningkatkan
Keterwakilan Perempuan
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
www.kemitraan.or.id
Seri Demokrasi Elektoral
Buku 7
Meningkatkan
Keterwakilan Perempuan
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
www.kemitraan.or.id
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan:
Penguatan Kebijakan Afirmasi
BUKU 7
Penanggung Jawab :
Utama Sandjaja
Tim Penulis :
Ramlan Surbakti
Didik Supriyanto
Hasyim Asy’ari
Editor :
Sidik Pramono
Penanggung Jawab Teknis :
Setio. W. Soemeri
Agung Wasono
Nindita Paramastuti
Seri Publikasi
Materi Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu
Diterbitkan oleh:
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Jl. Wolter Monginsidi No. 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
http://www.kemitraan.or.id
ii
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Daftar Singkatan
BPP
:
bilangan pembagi pemilihan
Cetro
:
Centre for Electoral Reform (Pusat Reformasi Pemilu)
Dapil
:
daerah pemilihan
DPR
:
Dewan Perwakilan Rakyat
DPD
:
Dewan Perwakilan Daerah
DPP
:
Dewan Pimpinan Pusat
DPRD
:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gerindra, Partai
:
Gerakan Indonesia Raya
Hanura, Partai
:
Hati Nurani Rakyat
Golkar, Partai
:
Golongan Karya
KPU
:
Komisi Pemilihan Umum
MA
:
Mahkamah Agung
PAN
:
Partai Amanat Nasional
PD
:
Partai Demokrat
MK
:
Mahkamah Konstitusi
Parpol
:
partai politik
PDI-P
:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu
:
pemilihan umum
PKB
:
Partai Kebangkitan Bangsa
PKS
:
Partai Keadilan Sejahtera
PPP
:
Partai Persatuan Pembangunan
Puskapol FISIP UI
:
Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia
UU
:
Undang-Undang
UUD 1945
:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
iii
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Kata Pengantar
Direktur Eksekutif Kemitraan
Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas praktek
dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang berkelanjutan adalah
visi dari Kemitraan yang diwujudkan melalui berbagai macam program dan
kegiatan. Kemitraan yakin bahwa salah satu kunci pewujudan visi di atas
adalah dengan diterapkannya pemilihan umum yang adil dan demokratis.
Oleh karena itu, sejak didirikannya pada tahun 2000, Kemitraan terus menerus
melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait reformasi
sistem kepemiluan di Indonesia.
Salah satu upaya yang saat ini dilakukan Kemitraan adalah dengan menyusun
seri advokasi elektoral demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga)
bagian dan secara lebih rinci terdiri dari 16 (enam belas) seri advokasi. Pada
bagian pertama tentang Sistem Pemilu terdiri dari 8 seri advokasi yang
meliputi; Merancang Sistem Politik Demokratis, Menyederhanakan Waktu
Penyelenggaraan, Menyederhanakan Jumlah Partai Politik, Menyetarakan Nilai
Suara, Mempertegas Basis Keterwakilan, Mendorong Demokratisasi Internal
Partai Politik, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, dan Memaksimalkan
Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon
Terpilih.
Pada bagian kedua tentang Manajemen Pemilu, terdiri dari 5 seri advokasi
yakni; Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengendalikan Politik Uang,
Menjaga Kedaulatan Pemilih, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilu, dan Menjaga Integritas Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara.
Pada bagian ketiga tentang Penegakan Hukum Pemilu, terdiri dari 3
seri advokasi yakni; Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu,
Menangani Pelanggaran Pemilu, dan Menyelesaikan Perselisihan Pemilu.
Seri advokasi demokrasi elektoral tersebut disusun melalui metode yang
tidak sederhana. Untuk ini, Kemitraan menyelenggarakan berbagai seminar
publik maupun focus group discussions (FGDs) bersama dengan para pakar
pemilu di Jakarta dan di beberapa daerah terpilih. Kemitraan juga melakukan
studi perbandingan dengan sistem pemilu di beberapa negara, kajian dan
iv
Penguatan Kebijakan Afirmasi
simulasi matematika pemilu, dan juga studi kepustakaan dari banyak referensi
mengenai kepemiluan dan sistem kenegaraan.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim di Kemitraan terutama
di Cluster Tata Pemerintahan Demokratis yang telah memungkinkan seri
advokasi demokrasi elektoral ini sampai kepada tangan pembaca. Kepada
Utama Sandjaja Ph.D, Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim
Asy’ari, August Mellaz, Sidik Pramono, Setio Soemeri, Agung Wasono, dan
Nindita Paramastuti yang bekerja sebagai tim dalam menyelesaikan buku ini.
Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
memberikan kontribusi pemikiran selama buku ini kami susun yang tidak
dapat kami sebutkan satu-per-satu.
Kami berharap, seri advokasi demokrasi elektoral ini mampu menjadi rujukan
bagi seluruh stakeholder pemilu di Indonesia seperti Depdagri, DPR RI, KPU,
Bawaslu, KPUD, Panwaslu dan juga menjadi bahan diskursus bagi siapapun
yang peduli terhadap masa depan sistem kepemiluan di Indonesia.
Kami menyadari seri advokasi demokrasi elektoral ini masih jauh dari
sempurna, sehingga masukan untuk perbaikan naskah dari para pembaca
sangat diharapkan untuk penyempurnaan ide dan gagasan reformasi sistem
kepemiluan pada masa yang akan datang. Tujuan kami tidak lain dari keinginan
kita semua untuk membuat pemilihan umum sebagai sarana demokratis
yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan rakyat dan
negara Republik Indonesia.
Akhirnya kami ucapkan selamat membaca!
Jakarta, Juli 2011
Wicaksono Sarosa
Direktur Eksekutif Kemitraan
v
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Daftar Isi
Daftar Singkatan....................................................................................................iii
Kata Pengantar.......................................................................................................iv
BAB 1 Pendahuluan................................................................................... 1
BAB 2 Kerangka Konseptual.................................................................... 5
BAB 3 Kemajuan Kebijakan Afirmasi...................................................... 9
BAB 4 Hasil Pemilu 2009......................................................................... 15
BAB 6 Rekomendasi................................................................................. 23
Daftar Pustaka....................................................................................................... 25
vi
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Tabel
Tabel 1.1
Jumlah Perempuan di DPR............................................................... 1
Tabel 2.1
Variabel Tidak Langsung dalam Sistem Pemilu
Proporsional untuk Meningkatkan Jumlah Calon
Perempuan Terpilih.............................................................................8
Tabel 2.2
Pengaturan Variabel Langsung dalam Sistem Pemilu
Proporsional untuk Meningkatkan Jumlah Calon
Perempuan Terpilih.............................................................................8
Tabel 3.1
Sikap Partai Politik terhadap Usul Kuota Perempuan.............9
Tabel 3.2
Perkembangan Kebijakan Afirmasi pada Pemilu
2004 dan 2009.................................................................................... 13
Tabel 4.1
Perbandingan Perempuan Calon Anggota DPR dan
Perempuan Anggota DPR Terpilih pada Pemilu 2004 dan
Pemilu 2009........................................................................................ 15
Tabel 4.2
Keterpilihan Perempuan di Lembaga Legislatif
Hasil Pemilu 2009.............................................................................. 16
Tabel 4.3
Besaran Kursi Daerah Pemilihan dan Keterpilihan
Perempuan pada Pemilu 2009..................................................... 17
Tabel 4.4
Besaran Kursi Daerah Pemilihan dan Keterpilihan
Perempuan pada Pemilu 2004..................................................... 18
Tabel 4.5
Nomor Urut Calon Perempuan Terpilih (dalam%)................20
vii
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Diagram
Diagram 1
Perbandingan Keterpilihan Perempuan Berdasar Daerah
Pemilihan Pemilu 2004 dan Pemilu 2009................................. 18
Diagram 2
Perbandingan Nomor Urut Calon Terpilih Laki-laki dan
Perempuan DPR Hasil Pemilu 2009............................................19
Diagram 3
Jumlah Partai Politik di DPR/DPRD dan Calon Perempuan
Terpilih...................................................................................................21
Lampiran
Lampiran 1:
Daftar Isian Masalah UU No. 10/2008 Terkait dengan
Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen........... 27
Lampiran 2:
Draf RUU Perubahan Undang-undang Nomor 10
tahun 2008 tentangn Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD.........................................................................41
viii
Penguatan Kebijakan Afirmasi
BAB 1
Pendahuluan
Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, jumlah perempuan Indonesia mencapai
101.625.816 jiwa atau sekitar 51 persen dari seluruh jumlah penduduk. Namun
jumlah perempuan di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1999 hanya 45
orang atau 9 persen dari 500 anggota DPR.
Sebagaimana tampak pada Tabel 1.1, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009
meningkatkan jumlah dan persentase perempuan di DPR, yaitu masingmasing 61 orang atau 11,09 persen pada Pemilu 2004 dan 101 orang atau
17,86 persen pada Pemilu 2009. Namun peningkatan tersebut masih jauh dari
angka critical mass 30 persen, yaitu angka minimal di mana suara perempuan
diperhatikan dalam kehidupan publik.1
Tabel 1.1
Jumlah Perempuan di DPR
Pemilu
1955
1971
1977
1982
1987
1992
1997
1999
2004
2009
Total Anggota
DPR
272
460
460
460
500
500
500
500
550
560
Jumlah Anggota
Perempuan
17
36
29
39
65
62
54
45
61
101
Persentase
6,25
7,83
6,30
8,48
13,00
12,50
10,80
9,00
11,09
17,86
Sumber: Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum
1
Berdasarkan studi United Nations Division for the Advancement of Women (UN-DAW), suara
perempuan, khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas, dan
karakter khas keperempuanan baru diperhatikan dalam kehidupan publik apabila mencapai
minimal 30-35 persen. Lihat, Marle Karl, Women and Empowerment: Partisipation and Decision
Making, London & New Jersey: Zed Book Ltd, 1995, h. 63-64.
1
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Ketimpangan besar dalam keterwakilan perempuan di DPR, dan lebih
buruk lagi kondisi di DPRD, jelas menyalahi konsep mikrokosmos lembaga
perwakilan. Dalam konsep ini diandaikan bahwa lembaga perwakilan terdiri
atas berbagai karakter kelompok signifikan berdasarkan seks, ras, dan kelas.
Keadaan itu juga menyalahi model perwakilan fungsional karena perempuan
tidak memiliki juru bicara yang cukup dalam pengambilan keputusan di
lembaga perwakilan.2
Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua
kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan
keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan
demokrasi dipraktikkan, parlemen tidak pernah mewakili semua kelompok
yang ada di masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan parlemen sering
mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat
yang diklaim diwakilinya.3
Itu artinya, jika perempuan Indonesia hanya diwakili oleh beberapa orang saja,
sebanyak 101 juta lebih perempuan Indonesia terdiskriminasi oleh kebijakan
DPR. Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali pemaknaan demokrasi
perwakilan, dengan menekankan pentingnya politik kehadiran (the political
of presence), yaitu kesetaraan perwakilan antara laki-laki dan perempuan,
keseimbangan perwakilan di antara kelompok-kelompok yang berbeda,
dan melibatkan kelompok-kelompok termarjinalkan ke dalam lembaga
perwakilan.4
Ketidakseimbangan komposisi anggota parlemen Indonesia sekaligus menjadi
representasi masyarakat patriarkhi, di mana laki-laki mengatur kehidupan
sesuai dengan kepentingan politik kelaki-lakiannya. Dalam masyarakat
patriarkhi, laki-laki mencegah perempuan memasuki ruang publik, sementara
mereka bolak-balik memasuki ruang privat dan ruang publik dengan
ketentuan-ketentuan hukum yang mereka buat dan menguntungkan dirinya. 5
2
Hannah Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley: University of California Press, 1967, h.
168.
3
Robert A Dahl, (terj.) Demokrasi dan Para Pengritiknya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992,
Jilid II, h. 89-90.
4
Anne Philips, The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Etnicity, and Race,
Oxford: Oxford University Press, 1998, h. 57-85.
5
Carole Pateman, The Sexual Contract, Cambridge: Polity Press, 1988, h. 11
2
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Sebagaimana tampak dalam produk legislasi, materi-materi undang-undang
yang dikeluarkan DPR lebih banyak berkaitan dengan dunia laki-laki, seperti
pertahanan, keamanan, kepolisian, korupsi, investasi, perdagangan, dan lainlain. Sementara masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kesenian,
lingkungan, atau perlindungan anak tidak banyak disentuh.
Rendahnya perwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata merugikan
kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian
perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan,
antikekerasan, dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama
mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman
hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus
memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya. Mayoritas laki-laki di DPR
sulit diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab
mereka tidak mengalami dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan
perempuan.
Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya
perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong
lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan
ini dipelopori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang
muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei
1998, tetapi mereka mulai bekerja sistematis pasca-Pemilu 1999. Mereka
membawa konsep affirmative action (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota
keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu
demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi6 dan penerapan
kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah
perempuan di parlemen.7
Namun hingga Pemilu 2009 perjuangan itu belum mencapai hasil yang
diharapkan, yakni jumlah perempuan di parlemen mencapai angka critical
mass 30 persen agar suara perempuan benar-benar diperhatikan dalam
6
Lihat UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan.”
7
Nadezha Shedova, “Kendala-kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen,” dalam
Julie Balington (ed.), (terj.), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, Jakarta: IDEA, 2002,
h. 20-22.
3
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, menyambut rencana perubahan
undang-undang bidang politik, usaha-usaha untuk mendesakkan kembali
implementasi kebijakan afirmasi dalam pengaturan sistem pemilu yang
demokratis, perlu dilakukan lebih sistematis.
Pertama, melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan afirmasi dalam
bentuk kuota keterwakilan perempuan dalam dua pemilu terakhir.
Kedua, mengidentifikasi isu-isu dalam sistem pemilu yang bisa diintervensi
oleh gagasan kebijakan afirmasi.
Ketiga, mengajukan sejumlah usulan pengaturan dalam bentuk pasal dan ayat
untuk dimasukkan dalam pengaturan sistem pemilu.
4
Penguatan Kebijakan Afirmasi
BAB 2
Kerangka Konseptual
Sebagai bagian gerakan demokrasi, perjuangan perempuan untuk
meningkatkan jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan
cara-cara demokratis, yakni melalui pemilu yang jujur dan adil. Di sinilah
perlunya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan memilih sistem
pemilu yang memberi kesempatan lebih terbuka bagi para calon perempuan
untuk memasuki parlemen. Dalam pemilihan sistem pemilu, konstitusi
sesungguhnya sudah berpihak kepada perempuan. Hal ini terlihat dari
penggunaan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.8
Jika sistem pemilu dimaknai sebagai beragam variabel yang mengkonversi
suara menjadi kursi, di dunia ini dikenal tiga sistem pemilu 9, yaitu: pertama,
sistem pluralitas-mayoritas10; kedua, sistem proporsional; dan ketiga, sistem
semi-proporsional.
Menurut Richard Matland, berdasarkan logika matematika yang didukung
oleh data hasil pemilu banyak negara, dapat disimpulkan bahwa sistem
pemilu proporsional paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di
parlemen. Namun penggunaan sistem proporsional tidak dengan sendirinya
akan menghasilkan perempuan di parlemen lebih banyak karena hal itu
masih tergantung pada pengoperasian variabel teknis pemilu dalam sistem
pemilu.11
8
UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”
Dengan penegasan bahwa peserta pemilu adalah parpol, sistem pemilu untuk memilih
anggota DPR dan DPRD berarti menggunakan sistem pemilu proporsional.
9
Pippa Norris, Electoral Engineering, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Lihat juga,
Andrew Reynolds dan Ben Reilly dkk, (terj.), Sistem Pemilu Jakarta: Internastional IDEA, 2002, h.
82-108.
10
Sistem pluralitas-mayoritas atau sistem mayoritarian, di sini dikenal dengan istilah sistem distrik,
sebuah istilah yang salah kaprah (sehingga sebaiknya tidak perlu dipergunakan lagi), karena
distrik atau daerah pemilihan sesungguhnya hanya salah satu variabel dari sistem pemilu.
11
Richard Matland, “Meningkatkan Pertisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan
Sistem Pemilihan,” dalam Julie Ballington (ed), (terj.), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar
Jumlah, Jakarta: International IDEA, 2002, h. 70.
5
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Variabel teknis pemilu bisa dibedakan atas variabel teknis pemilu tidak
langsung dan variabel teknis langsung. Terdapat dua variabel teknis pemilu
tidak langsung, yaitu pembatasan partai politik peserta pemilu (electoral
threshold) dan pembatasan parpol masuk parlemen (parliamentary threshold).
Sedang variabel teknis langsung meliputi: (1) penetapan daerah pemilihan, (2)
metode pencalonan, (3) metode pemberian suara, (4) formula perolehan kursi,
dan (5) formula penetapan calon terpilih.
Pengaruh pembatasan parpol peserta pemilu bagi keterpilihan calon-calon
perempuan dapat dipahami sebagai berikut: jika jumlah parpol peserta
pemilu sedikit, peluang keterpilihan calon perempuan besar, karena
perolehan kursi terkonsentrasi hanya pada beberapa parpol. Dalam hal
ini berlaku kecenderungan, semakin banyak kursi yang didapatkan parpol,
semakin besar pula peluang calon perempuan terpilih. Sebaliknya, bila
perolehan kursi tersebar ke banyak parpol, peluang perempuan lebih kecil
karena parpol yang hanya mendapat sedikit kursi (katakanlah satu atau dua
kursi) cenderung tidak menyertakan calon perempuan di dalamnya.
Sementara itu penerapan parliamentary threshold dalam praktik pemilu
proporsional juga menguntungkan perempuan. Berlaku kecenderungan
bahwa semakin besar angka parliamentary threshold, semakin sedikit parpol
masuk parlemen; dan semakin sedikit parpol masuk parlemen, semakin besar
perolehan kursinya sehingga calon perempuan yang terpilih juga semakin
besar.
Lalu bagaimana pengaruh variabel teknis langsung terhadap keterpilihan
calon-calon perempuan?
Pertama, pembentukan daerah pemilihan (dapil). Dalam sistem proporsional,
jumlah kursinya selalu banyak (multi-member constituency). Berdasarkan
jumlah kursi di setiap dapil, terdapat tiga tipe dapil, yaitu: pertama, kursi
kecil (2-5 kursi); kedua, kursi menengah (6-10 kursi); dan kursi besar (lebih
dari 11 kursi). Menurut Matland, jumlah kursi besar memang menguntungkan
perempuan karena kian banyak perempuan yang bisa dicalonkan. Namun
apabila dilihat dari calon terpilih, jumlah kursi besar merugikan perempuan
karena perolehan kursi tersebar, padahal calon utama setiap parpol biasanya
laki-laki.
Kedua, metode pencalonan. Metode pencalonan dalam sistem proporsional
6
Penguatan Kebijakan Afirmasi
dibedakan atas daftar tertutup (close List PR) dan daftar terbuka (open List PR),
serta MPP dan STV. Matland menyimpulkan, metode pencalonan tertutup
justru menguntungkan perempuan, lebih-lebih bila daftar calon disusun
secara selang-seling atau zigzag: calon laki-laki–calon perempuan atau calon
perempuan–calon laki-laki. Karena dengan daftar calon tertutup pemilih
hanya memilih parpol dan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut;
jika parpol meraih sedikitnya dua kursi, bisa dipastikan terdapat perempuan
di dalamnya.
Ketiga, metode pemberian suara, yang terkait langsung dengan metode
pencalonan. Jika metode pencalonan menggunakan Close List PR, pemilih
cukup memilih parpol saat memberikan suaranya. Sebaliknya pada daftar
terbuka, pemilih bisa memilih parpol dan calon, atau calon saja. Bagaimanapun
metodenya, berdasarkan pengalaman di banyak negara, metode memberikan
suara kepada parpol adalah yang paling menguntungkan calon perempuan.12
Keempat, formula perolehan kursi. Para ahli pemilu membedakan dua jenis
formula perolehan kursi, yaitu: pertama, metode kuota, di antaranya yang
banyak dipakai adalah varian Hamilton/Hare/Niemeyer; dan kedua, metode
divisor dengan varian metode d’Hondt dan metode Webster/St Lague.
Dengan melihat berapa banyak parpol yang memperoleh kursi di setiap dapil,
metode d’Hondt menguntungkan calon perempuan.
Kelima, formula calon terpilih. Penetapan calon terpilih sangat menguntungkan
calon perempuan apabila dilakukan berdasarkan nomor urut sebagaimana
metode pencalonan List PR.13
Memainkan variabel teknis langsung maupun tidak langsung dalam sistem
pemilu tersebut bisa dimanfaatkan gerakan keterwakilan perempuan
untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen melalui pemilu yang
demokratis. Pada titik inilah berbagai model kebijakan afirmasi (affirmative
action) mendapat ruang untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu
melalui undang-undang pemilu, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.2.
12
Richard Matland, op. cit. h. 86.
13
Richard Matland, op. cit. h. 85.
7
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Tabel 2.1
Variabel Tidak Langsung dalam Sistem Pemilu Proporsional untuk
Meningkatkan Jumlah Calon Perempuan Terpilih
Variabel Tidak
Langsung
Pembatasan parpol
peserta pemilu
(electoral threshold)
Pembatasan parpol
peserta parlemen
(parliamentary
threshold)
Meningkatkan
Peluang Calon
Perempuan Terpilih
Semakin sedikit parpol
perserta pemilu,
semakin besar peluang
calon perempuan
terpilih
Semakin sedikit parpol
masuk parlemen,
semakin besar peluang
calon perempuan
terpilih
Rumusan Pengaturan
Ada threshold dan
dalam angka cukup
besar
Ada threshold dan
dalam angka cukup
besar
Tabel 2.2
Pengaturan Variabel Langsung dalam Sistem Pemilu Proporsional
untuk Meningkatkan Jumlah Calon Perempuan Terpilih
Variabel Langsung
Besaran daerah
pemilihan
Metode pencalonan
Metode pemberian
suara
Formula perolehan
kursi
Formula calon terpilih
8
Meningkatkan
Peluang Calon
Perempuan Terpilih
Kecil, 2-5 kursi
Daftar calon tertutup,
Daftar calon disusun
zigzag
Pilih parpol
Metode d’Hondt
Berdasar nomor urut
Pengaturan Kebijakan
Afirmasi
Tersedia kursi
minimal untuk calon
perempuan
Kuota minimal untuk
calon perempuan
Tersedia kursi
minimal untuk calon
perempuan
-
Penguatan Kebijakan Afirmasi
BAB 3
Kemajuan Kebijakan Afirmasi
Gerakan peningkatan keterwakilan perempuan menghadapi tantangan
dari parpol, DPR, dan pemerintah. Tabel 3.1 menggambarkan tantangan
terhadap kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen perempuan.
Tabel tersebut menunjukkan sikap 48 parpol peserta Pemilu 1999 terhadap
usul kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Sedang sikap pemerintah
terlihat dari materi RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang sama
sekali tidak mengakomodasi gagasan kebijakan afirmasi. Sikap pemerintah
ini jelas bertentangan dengan Konvensi Penghapusan terhadap Segala
Bentuk Diksriminasi terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination
of All Form Discrimination Against Women, CEDAW) yang disahkan melalui UU
No.7/1984.14
Tabel 3.1
Sikap Partai Politik terhadap Usul Kuota Perempuan
Sikap Partai Politik
Jumlah
Persentase
Setuju
Tidak setuju
Tidak menjawab
Jumlah
3
36
9
48
6,3
75
18,8
100
Sumber: Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana.
Namun kerja keras gerakan perempuan pasca-Pemilu 1999 telah menghasilkan
kemajuan berarti, sebagaimana terlihat dalam dua undang-undang politik,
yaitu UU No. 31/200215 dan UU No. 12/2003.16 Pasal 13 ayat (3) UU No. 31/2002
mengintroduksi tentang perlunya keadilan gender dalam kepengurusan
14
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (UU No. 7/1984) diberlakukan pada 24 Juli 1984.
15
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No. 31/2002) diberlakukan
sejak 27 Desember 2002. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU No. 2/1999.
16
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 12/2003)
diberlakukan sejak 11 Maret 2003. Undang-undang ini menggantikan dari UU No. 3/1999.
9
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
parpol.17 Pasal 65 ayat (1) UU No. 12/2003 untuk pertama kalinya menerapkan
kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan
dalam susunan daftar calon anggota legislatif.18
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua undang-undang itu memang
sangat normatif karena tidak diikuti sanksi bagi parpol yang melanggarnya.
Meskipun demikian, jika ditarik mundur ke belakang, hal itu sesungguhnya
merupakan lompatan politik luar biasa, mengingat sebelumnya rezim Orde
Baru telah menyingkirkan perempuan dari arena politik.19 Selama 32 tahun
masa Orde Baru, organisasi-organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan
sosial dan keluarga (domestifikasi) serta diawasi secara ketat.
Oleh karena itu, dengan segala keterbatasannya, ketentuan yang terdapat
dalam UU No. 31/2002 dan UU No. 12/2003 harus ditempatkan sebagai batu
loncatan pertama untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam
politik pada masa mendatang. Apalagi setelah dipraktikkan melalui Pemilu
2004, ketentuan UU Pemilu itu berhasil meningkatkan jumlah perempuan di
parlemen (lihat kembali Tabel 1.1).
Jika jumlah anggota perempuan DPR hasil Pemilu 1999 adalah 45 orang atau
9 persen dari 500 anggota, hasil Pemilu 2004 jumlahnya meningkat menjadi
61 orang atau 11 persen dari 550 anggota DPR.
Menjelang Pemilu 2009, pada saat DPR dan pemerintah menyusun undangundang politik baru, para aktivis, kelompok dan organisasi-organisasi
perempuan kembali berjuang dengan target agar formulasi kebijakan afirmasi
kuota 30 persen perempuan di dalam undang-undang lebih konkret dan lebih
menguntungkan perempuan. Tidak jauh berbeda dengan kondisi lima tahun
17
Pasal 13 ayat (3) UU No. 31/2002, menyatakan bahwa, ”Kepengurusan partai politik di setiap
tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender.” Sedang penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa ”Kesetaraan dan keadilan gender
dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepungurusan partai
politik di setiap tingkatan”.
18
Pasal 65 ayat (1) UU No. 12/2003, berbunyi, ”Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat
mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap
Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30
persen.”
19
Susan Blackburn, op. cit. h. 25-29.
10
Penguatan Kebijakan Afirmasi
sebelumnya, kali ini kelompok perempuan juga harus mengerahkan segala
daya upaya menghadapi kekuatan patriarkhi di parpol, DPR, dan pemerintah.
Hasilnya memang tampak ada kemajuan, sebagaimana terlihat dalam UU No.
2/200820 dan UU No. 10/2008.21 Pasal 2 ayat (5) UU No. 2/2008 secara eksplisit
mengharuskan parpol menempatkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam
kepengurusan parpol.22 Sedang Pasal 55 ayat (2) UU No. 10/2008 mengadopsi
susunan daftar calon model zigzag atau zipper yang dimodifikasi.23
Jika dilihat dari sisi metode pencalonan, UU No. 10/2008 tampaknya akan
menguntungkan calon-calon perempuan karena minimal satu dari tiga calon
harus perempuan. Itu artinya, jika ada parpol yang mendapatkan tiga kursi,
bisa dipastikan ada calon perempuan terpilih. Namun dengan melihat besaran
daerah pemilihan (district magnitude), yakni 3-12 kursi untuk DPRD dan 3-10
kursi untuk DPR,24 sangat kecil kemungkinan parpol memperoleh tiga kursi
atau lebih. Demikian juga dengan melihat formula penetapan calon terpilih,
di mana calon yang memperoleh 30 persen bilangan pembagi pemilihan
(BPP) diprioritaskan untuk menjadi calon terpilih,25 calon perempuan yang
tertera pada nomor urut satu atau dua pun terancam oleh calon laki-laki yang
mendapatkan suara 30 persen BPP atau lebih. Belum lagi ketentuan yang
membuka peluang buat parpol untuk mengganti calon terpilih dengan dalih
calon penggantinya memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan. 26
20
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 (UU No. 2/2008) tentang Partai Politik diberlakukan sejak
4 Januari 2008. Undang-undang ini merupakan pengganti UU No. 31/2002.
21
Undang-undang Nomr 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No.
10/2008) diberlakukan sejak 31 Maret 2008. Undang-undang ini merupakan pengganti UU No.
12/2003.
22
Pasal 2 ayat (5) UU No. 2/2008, menyatakan “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen
(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”
23
Pasal 55 ayat (2) UU No. 10/2008, berbunyi, ”Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu)
orang perempuan bakal calon.” Dalam daftar calon model zigzag atau zipper sebagaimana
dipraktikkan di negara-negara Skandinavia, daftar calon disusun dalam format selang-seling,
laki-laki--perempuan, atau perempuan--laki-laki.
24
Pasal 22, 25, dan 29 UU No. 10/2008.
25
Pasal 214 UU No. 10/2008.
26
Pasal 218 UU No. 10/2008.
11
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Dengan demikian UU No. 10/2008 pada satu sisi seperti membuka lebar bagi
terpilihnya calon perempuan, namun di sisi yang lain justru menutupnya.
Hal ini menunjukkan bahwa gerakan peningkatan keterwakilan perempuan
di parlemen mendapat perlawanan serius dari parpol dan anggota DPR.
Mereka berhasil memainkan semua variabel teknis pemilu secara maksimal,
sementara gerakan perempuan terkonsentrasi pada satu variabel saja, yakni
metode pencalonan.27
Selain itu, gerakan ini menghadapi opini yang dikembangkan kelompokkelompok lain, yaitu bahwa sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup
tidak demokratis dan besaran dapil yang kecil akan menguntungkan partai
besar dan mengancam demokrasi.28 Padahal susunan daftar calon model
zigzag atau zipper hanya berlaku efektif pada sistem pemilu proporsional
daftar tertutup; demikian juga partai hanya mungkin dapat dua atau tiga kursi
bila besaran daerah pemilihan dikecilkan.
Perjuangan meningkatkan jumlah perempuan di parlemen mencapai
antiklimaks, ketika pada 22 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi menyatakan
bahwa formula penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara 30
persen BPP dan nomor urut (sebagaimana diatur dalam Pasal 214 UU No.
10/2008), bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi,
formula penetapan calon terpilih yang sesuai dengan konstitusi adalah
berdasarkan perolehan suara terbanyak.29 Putusan tersebut merupakan
pembenaran terhadap usulan beberapa parpol yang hendak merevisi pasal
yang mengatur penetapan calon terpilih, dari 30 persen BPP dan nomor urut
menjadi berdasarkan suara terbanyak.
Akhirnya, Tabel 3.2 menunjukkan perkembangan pengadopsian kebijakan
afirmasi dalam undang-undang bidang politik, yaitu UU Partai Politik (UU
No. 31/2002 dan UU No. 2/2008) dan UU Pemilu (UU No. 12/2003 dan UU No.
10/2008).
27
Tentang variabel-variabel teknis pemilu yang menyusun sistem pemilu, lihat Douglas W Rey,
The Political Consequences of Electoral Laws, (New Haven and London: Yale University Press,
1967), Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in
Twenty-One Countries, New Haven and London: Yale University Press, 1984.
28
Cetro adalah salah satu contoh lembaga yang getol mempromosikan daftar calon terbuka
murni dan juga berkeras menolak usulan untuk mengecilkan jumlah kursi di setiap daerah
pemilihan. Lihat, www.cetro.org
29
Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
12
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Tabel 3.2
Perkembangan Kebijakan Afirmasi pada Pemilu 2004 dan 2009
No.
1
2
1
2
3
4
5
Isu dan Variabel
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Teknis
Undang-Undang Partai Politik
Fungsi
Memperhatikan
Memperhatikan kesetaraan
Rekrutmen
kesetaraan dan
dan keadilan gender
keadilan gender
Kepengurusan
Memperhatikan
Menyertakan sedikitnya 30
keterwakilan
persen perempuan
perempuan
Undang-undang Pemilu
Daerah
DPR: 3-12 kursi
DPR: 3-10 kursi
Pemilihan
Metode
Memperhatikan
30 persen calon
Pencalonan
keterwakilan
perempuan; setiap tiga
perempuan
calon minimal satu
minimal 30 persen.
perempuan.
Metode
Partai dan calon,
Partai atau calon
Pemberian Suara
atau partai saja
Formula
BPP/Kuota + Sisa
BPP/Kuota + Sisa Suara
Perolehan Kursi
Suara Terbanyak
Terbanyak + Sisa Kursi ke
Provinsi
Formula Calon
100 persen BPP +
30 persen BPP + nomor
Terpilih
nomor urut
urut [diganti formula suara
terbanyak oleh Mahkamah
Konstitusi]
Sumber: Diolah dari UU No. 31/2002, UU No. 12/2003, UU No. 2/2008, dan UU No. 10/2008
13
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
14
Penguatan Kebijakan Afirmasi
BAB 4
Hasil Pemilu 2009
Kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan
yang diadopsi oleh UU No. 31/2002 dan UU No. 12/2003 untuk Pemilu 2004,
serta UU No. 2/2008 dan UU No. 10/2008 untuk Pemilu 2009, telah berhasil
meningkatkan jumlah perempuan di DPR (lihat Tabel 1). Dampak kebijakan
itu adalah meningkatnya jumlah calon anggota legislatif perempuan pada
Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
Tabel 4.1 menunjukkan, semakin banyak jumlah perempuan masuk daftar
calon, semakin besar peluangnya menjadi calon terpilih. Terlebih apabila calon
perempuan diletakkan pada nomor urut kecil (1 atau 2), yang dalam sistem
proprosional daftar tertutup memberikan peluang besar bagi keterpilihan
calon.
Tabel 4.1
Perbandingan Perempuan Calon Anggota DPR dan Perempuan
Anggota DPR Terpilih pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009
No.
Keterangan
01. Jumlah Calon Anggota DPR
Perempuan
02. Persentase Calon Anggota DPR
Perempuan
03. Jumlah Calon Anggota DPR
Perempuan Terpilih
04. Persentase Calon Anggota DPR
Perempuan Terpilih
Pemilu 2004
2.507
Pemilu 2009
3.910
33,00%
34,70%
61
101
11,09%
17,86%
Sumber: Komisi Pemilihan Umum
Meskipun jumlah calon perempuan di DPR meningkat pada Pemilu 2009,
ternyata dari 9 parpol lolos parliamentary threshold 2,5 persen, terdapat 3
parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen calon perempuan, yaitu PAN
(29,7 persen), Partai Gerindra (29,29 persen), dan PPP (26,91 persen).
Kepatuhan parpol terhadap ketentuan kuota 30 persen untuk daftar calon
anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota semakin rendah. Sebagai
15
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
contoh, Partai Aceh, yang merupakan parpol dengan perolehan suara
tertinggi untuk DPRD Provinsi Aceh dan di sebagian DPRD Kabupaten/Kota di
Aceh, tidak memenuhi ketentuan tersebut.
Tabel 4.2
Keterpilihan Perempuan di Lembaga Legislatif Hasil Pemilu 2009
Legislatif
DPR
DPRD Provinsi
DPRD
Kabupaten/Kota
(461 DPRD)
Anggota Legislatif
Perempuan
Laki-laki
103
457
(18%)
(82%)
321
1.684
(16%)
(84%)
1.857
(12%)
13.901
(88%)
Total
560
2005
15.758
Sumber: Puskapol FISIP UI
Sebagaimana tampak pada Tabel 4.2, Pemilu 2009 menghasilkan jumlah calon
perempuan terpilih di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota lebih banyak
dari pemilu sebelumnya. Persentase jumlah perempuan di seluruh 33 DPRD
Provinsi adalah 16 persen dan persentase jumlah perempuan di 461 DPRD
Kabupaten/Kota adalah 12 persen.30
Data Puskapol FISIP UI menunjukkan semua DPRD Provinsi hasil Pemilu
2009 memiliki anggota perempuan. Persentase perempuan tertinggi adalah
DPRD Provinsi Maluku, mencapai 31 persen (14 dari 45 anggota DPRD).
Sebanyak 26 DPRD Provinsi mengalami kenaikan jumlah calon perempuan
terpilih dibanding periode sebelumnya, 8 di antaranya memiliki persentase
keterpilihan perempuan lebih 20 persen atau di atas rata-rata nasional.
Dari 7 DPRD Provinsi yang termasuk dalam kategori rendah (di bawah rata30
16
Karena KPU tidak menyediakan data keterpilihan calon perempuan di DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota, data-data yang digunakan di sini semuanya bersumber dari Pusat
Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif Puskapol Sri Budi
Eko Wardani atas pemberian izin penggunaan data-data Puskapol untuk penulisan naskah
ini. Lihat, Wardani, Sri Budi Eko dkk, Naskah Rekomendasi Kebijakan: Representasi Perempuan
dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilihan Umum, Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Politik, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2010 (tidak diterbitkan).
Penguatan Kebijakan Afirmasi
rata nasional), persentase keterpilihan calon perempuan stagnan atau bahkan
turun dibandingkan hasil Pemilu 2004. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan,
terdapat 27 DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memiliki anggota perempuan
dan 64 DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki hanya satu anggota perempuan.
Dari 461 kabupaten/kota, terdapat 8 kabupaten/kota yang memiliki
keterwakilan perempuan di atas 30 persen atau termasuk kategori tinggi.
Pengecilan jumlah kursi di dapil untuk pemilu anggota DPR dari 3-12 kursi
menjadi 3-10 kursi, ternyata berpengaruh terhadap keterpilihan calon
perempuan. Tabel 4.3 memperlihatkan keterpilihan calon perempuan pada
dapil berkursi kecil, persentasenya lebih tinggi daripada di dapil berkursi
sedang dan besar. Bahkan pada dapil dengan 3 dan 4 kursi, jumlah calon
perempuan terpilih 30 persen lebih dari total kursi. Sedang pada dapil sedang
dan besar, hasil keterpilihannya cenderung moderat.
Hal ini berbeda dengan hasil Pemilu 2004 di mana keterpilihan perempuan di
dapil sedang dan besar besar cenderung lebih tinggi daripada dapil berkursi
kecil, seperti tampak pada Tabel 4.4. Diagram 1 membandingkan persentase
keterpilihan calon perempuan berdasarkan besaran kursi dapil pada Pemilu
2004 dan 2009.
Tabel 4.3
Besaran Kursi Daerah Pemilihan dan Keterpilihan Perempuan pada
Pemilu 2009
Besaran Jumlah
Kursi
Dapil
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Kursi
Perempuan
Terpilih
18
8
15
84
91
128
90
120
7
3
2
16
16
22
14
23
6
2
3
15
13
16
10
12
Persentase
Kategori
Perempuan Terpilih
Dapil
terhadap Total Kursi
38,88
37,5
Kecil
13,33
19,04
17,58
Sedang
17,19
15,55
Besar
19,16
Sumber: Puskapol FISIP UI
17
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Tabel 4.4
Besaran Kursi Daerah Pemilihan dan Keterpilihan Perempuan pada
Pemilu 2004
Besaran Jumlah
Kursi
Dapil
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
Kursi
Perempuan
Terpilih
15
8
5
54
70
120
54
100
77
48
1
1
1
3
8
13
8
10
9
8
5
2
1
9
10
15
6
10
7
4
persen Perempuan
Terpilih thd Total
Kursi
6,66
12,50
20,00
5,55
11,42
10,83
14,81
10,00
11,68
16,66
Kategori
Dapil
Kecil
Sedang
Besar
Sumber: Puskapol FISIP UI
Diagram 1
Perbandingan Keterpilihan Perempuan Berdasar Daerah Pemilihan
Pemilu 2004 dan Pemilu 2009
Sumber: Puskapol FISIP UI
18
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Meskipun konsistensi besar-kecilnya kursi di dapil belum teruji dalam dua kali
pemilu, namun data keterpilihan calon perempuan berdasar dapil tersebut
menunjukkan bahwa tesis, “semakin kecil kursi dapil semakin rendah peluang
calon perempuan terpilih,” tidak terbukti. Barangkali hal ini membuktikan
tesis lain bahwa “semakin kecil dapil, semakin menguntungkan parpol besar,
yang berarti juga semakin besar peluang calon perempuan terpilih”.
Diagram 2
Perbandingan Nomor Urut Calon Terpilih Laki-laki dan Perempuan DPR
Hasil Pemilu 2009
Sumber: Puskapol FISIP UI
Bagaimana dengan faktor nomor urut? Data keterpilihan calon perempuan
di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memiliki kesamaan, yaitu
calon perempuan yang terpilih mayoritas berada di nomor urut 1, 2, dan 3.
Di DPR, sebanyak 44 persen calon perempuan terpilih berada di nomor urut
1, sebanyak 29 persen di nomor urut 2, sebanyak 20 persen di nomor urut 3,
dan hanya 7 persen yang berada di nomor urut 4 dan seterusnya. Dengan
demikian, 93 persen calon perempuan terpilih berada di nomor urut 1, 2, dan 3.
Tabel 4.5 membandingkan pentingnya faktor nomor urut bagi keterpilihan
calon laki-laki dan calon perempuan. Data ini menunjukkan bahwa
dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka pun, nomor urut masih
mempunyai peran penting. Apalagi dalam metode pemberian suara pada
Pemilu 2009, pemilih tidak hanya diperkenankan memilih calon saja, tetapi
juga bisa memilih parpol.
19
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.5, kondisi keterpilihan calon perempuan
di lembaga legislatif lokal juga menunjukkan hal yang sama. Di DPRD Provinsi,
sebanyak 41 persen persen perempuan terpilih berada di nomor urut 1,
sebanyak 20 persen di nomor urut 2, sebanyak 24 persen di nomor urut 3, dan
hanya 14 persen yang berada di nomor urut 4 dan seterusnya. Sedangkan di
DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak 41 persen calon perempuan terpilih yang
berada di nomor urut 1, sebanyak 23 persen di nomor urut 2, sebanyak 18
persen di nomor urut 3, serta 18 persen di nomor urut 4 dan seterusnya.
Sembilan parpol yang lolos parliamentary threshold 2,5 persen mendominasi
perempuan terpilih hasil Pemilu 2009. Sembilan partai ini menyumbangkan 90
persen perempuan di DPRD Provinsi dan 80 persen di DPRD Kabupaten/Kota.
Dari 44 parpol peserta Pemilu 2009, 38 parpol berhasil meraih kursi di seluruh
DPRD Provinsi. Sementara dari 38 parpol peraih kursi tersebut, sebanyak 21
parpol menyumbangkan calon perempuan terpilih untuk DPRD Provinsi di
seluruh Indonesia. Untuk DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak 43 parpol berhasil
meraih kursi dan 40 parpol di antaranya memiliki calon perempuan terpilih.
Tabel 4.5
Nomor Urut Calon Perempuan Terpilih (dalam%)
Legislatif
No urut
1
No urut
2
No urut
3
No urut
4 dan
seterusnya
DPR RI
44
29
20
7
DPRD
Provinsi
DPRD
Kabupaten/
Kota
41
20
24
15
41
23
18
18
Catatan
93 % terpilih
dari urutan 1-3
85 % terpilih
dari urutan 1-3
82 % terpilih
dari urutan 1-3
Sumber: Puskapol FISIP UI
Diagram 3 menunjukkan piramida terbalik di mana penyebaran parpol
peraih kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sangat tinggi,
sebagai dampak tidak adanya ketentuan parliamentary threshold. Hal ini juga
berpengaruh terhadap keterpilihan calon perempuan karena parpol yang
memiliki sedikit kursi cenderung tidak menyertakan calon perempuan.
20
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Diagram 3
Jumlah Partai Politik di DPR/DPRD dan Calon Perempuan Terpilih.
DPR
(9 Partai)
DPRD Provinsi
(38 Partai peraih kursi,
21 Partai ada perempuan terpilih)
DPRD Kabupaten/Kota
(43 Partai peraih kursi,
40 Partai ada perempuan terpilih)
Sumber: Puskapol FISIP UI
Berdasarkan data hasil Pemilu 2009 tersebut di atas, dapat ditarik beberapa
kesimpulan penting yang bisa menjadi dasar bagi usaha meningkatkan jumlah
perempuan di parlemen, khususnya melalui pengaturan sistem pemilu dalam
undang-undang mengenai parpol dan pemilu untuk Pemilu 2014.
Pertama, pembatasan parpol masuk perlemen dengan ketentuan
parliamentary threshold 2,5 persen berpengaruh positif terhadap peningkatan
jumlah perempuan di DPR. Hal ini tidak saja ditunjukkan oleh tampilnya
beberapa calon laki-laki dari beberapa parpol kalau saja tidak ada ketentuan
parliamentary threshold 2,5 persen, tetapi juga oleh rendahnya persentase
calon perempuan terpilih pada pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota yang tidak menggunakan ketentuan parliamentary threshold.
Kedua, besaran kursi dapil dalam dua kali pemilu belum memiliki pengaruh
yang konsisten terhadap keterpilihan calon perempuan. Meskipun demikian,
Pemilu 2009 yang menunjukkan peningkatan calon perempuan terpilih pada
dapil berkursi kecil, menjadikan tesis bahwa “peluang calon perempuan
rendah di dapil berkursi kecil,” bisa diabaikan. Pengaruh parpol besar yang
meraih hampir semua kursi di dapil berkursi kecil, justru menyebabkan calon
perempuan terpilih.
Ketiga, hampir 90 persen calon perempuan terpilih di DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari nomor urut 1, 2, dan 3 dalam daftar
calon. Artinya, meskipun Pemilu 2009 menggunakan formula calon terpilih
21
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
ditetapkan berdasar suara terbanyak, namun nomor urut tetap merupakan
faktor penting bagi keterpilihan perempuan. Apalagi dalam Pemilu 2009
pemilih tidak hanya diperkenankan memilih nama calon saja, tetapi juga
diperbolehkan memilih tanda gambar parpol saja.
22
Penguatan Kebijakan Afirmasi
BAB 6
Rekomendasi
Setelah mempelajari perkembangan penerapan kebijakan afirmasi dalam
bentuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada Pemilu 2004 dan
Pemilu 2009, serta mengevaluasi hasil kedua pemilu tersebut terhadap
keterpilihan calon perempuan, berikut ini adalah beberapa rekomendasi
untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen melalui pengaturan
parpol dan pemilu untuk Pemilu 2014.
Pertama, pembatasan parpol peserta pemilu perlu dilakukan agar perolehan
suara dan kursi lebih terkonsentrasi ke beberapa parpol. Jika perolehan
kursi terkonsentrasi ke sedikit parpol, calon perempuan di parpol tersebut
berpeluang besar menjadi calon terpilih.
Kedua, pembatasan parpol masuk parlemen melalui ketentuan parliamentary
threshold 2,5 persen tidak hanya diberlakukan terhadap pemilu anggota
DPR, tetapi juga pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan mekanisme ini maka perolehan kursi akan terkonsentrasi ke beberapa
parpol. Jika hal itu terjadi, dampaknya adalah membesarnya peluang calon
perempuan terpilih.
Ketiga, hasil pemilu terakhir menunjukkan pada dapil berkursi kecil (3-5 kursi)
persentase calon perempuan terpilih semakin besar. Hal ini menunjukkan
bahwa tesis “semakin kecil jumlah kursi di dapil semakin rendah peluang
calon perempuan terpilih” tidak terbukti. Sebaliknya hal itu membenarkan
tesis lain bahwa “semakin kecil jumlah kursi di dapil, perolehan kursi semakin
terkonsentrasi ke satu-dua parpol; dan jika parpol meraih kursi lebih dari satu,
peluang calon perempuan terpilih jadi besar”. Oleh karena itu, jumlah kursi di
dapil perlu diperkecil menjadi 2-6 kursi, baik untuk pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Mengecilnya jumlah kursi juga akan
semakin menyempitkan wilayah dapil, hal mana akan memudahkan caloncalon perempuan untuk berkampanye.
Keempat, hampir semua calon perempuan terpilih di DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota memiliki nomor urut kecil: 1, 2, atau 3. Itu artinya, dalam
sistem proporsional daftar terbuka pun, nomor urut masih berperan penting
bagi keterpilihan calon perempuan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan
23
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
adalah: (1) ketentuan kuota 30 persen keterwakilan dalam daftar calon perlu
dipertegas sehingga parpol yang tidak memenuhi kuota di satu dapil tidak
bisa ikut pemilu di dapil tersebut; (2) ketentuan daftar calon yang memuat
“sedikitnya satu calon perempuan dalam setiap tiga nama calon” atau “1 in
3” diubah menjadi “daftar calon disusun secara selang-seling berdasar jenis
kelamin” atau daftar zigzag atau zipper.
Kelima, untuk memudahkan akses perempuan masuk ke dalam daftar calon,
dalam undang-undang parpol yang mengatur rekrutmen politik perlu diatur
bahwa “dalam mengajukan calon-calon pejabat publik, parpol menyertakan
sedikitnya 30 persen perempuan”. Ketentuan menyertakan 30 persen
keterwakilan perempuan tidak hanya terdapat pada “pengurus DPP parpol”,
tetapi lebih khusus pada “pengurus harian DPP parpol” karena pengambilan
keputusan penting sesungguhnya terdapat dalam pengurus harian, bukan
pada pengurus DPP.
Keenam, data hasil Pemilu 2009 tidak bisa menunjukkan bahwa metode
pemberian suara “memilih parpol saja” atau “memilih calon saja”
menguntungkan perempuan. Namun berdasarkan pemilu DPD di mana
pemilih “memilih calon saja” hasilnya calon perempuan terpilihnya mencapai 32
persen (sementara DPR hanya 18 persen), besar kemungkinan apabila metode
pemberian suara dalam pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota “memilih calon saja” akan menguntungkan calon perempuan. Hal ini
terjadi karena perempuan dapat memaksimalkan kampanyenya, termasuk
memaksimalkan pengenalan foto diri kepada pemilih. Bagaimanapun bagi
sebagian besar orang, jika tidak mengenali betul para calon, foto perempuan
lebih menarik dibandingkan dengan foto laki-laki.
Ketujuh, formula perolehan kursi yang dihitung berdasarkan kuota suara satu kursi
(atau bilangan pembagi pemilihan, BPP), menyertakan parpol yang tidak memiliki
suara sebesar BPP untuk meraih kursi, menyebabkan perolehan kursi tersebar ke
banyak parpol. Oleh karena itu, sebaiknya kursi hanya diperebutkan oleh parpol
yang memenuhi BPP, kecuali jika tidak ada parpolyang memenuhi BPP, kursi
dibagi berdasarkan perolehan suara terbanyak berurutan. Alternatif lain, formula
perolehan kursi bisa dihitung dengan menggunakan metode divisor varian
d’Hondt. Dalam hal ini, untuk menghitung perolehan kursi parpol, perolehan
suara parpol dibagi dengan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya; dan hasil yang
tertinggi dikonversi menjadi kursi. Sekali lagi, jika perolehan kursi terkonsentrasi
ke beberapa parpol, peluang calon perempuan terpilih menjadi lebih besar.
24
Penguatan Kebijakan Afirmasi
Daftar Pustaka
Blackburn, Susan, Women and the State in Modern Indonesia, Cambridge:
Cambridge University Press, 2004.
Dahl, Robert A, (terj.) Demokrasi dan Para Pengritiknya, Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1992.
Karl, Marle, Women and Empowerment: Partisipation and Decision Making,
London & New Jersey: Zed Book Ltd, 1995.
Lijphart, Arend, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus
Government in Twenty-One Countries, New Haven and London: Yale
University Press, 1984.
Matland, Richard, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan:
Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan,” dalam Julie Ballington
(ed), (terj.), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, Jakarta:
International IDEA, 200.
Norris, Pippa, Electoral Engineering, Cambridge: Cambridge University
Press, 2004.
Pateman, Carole, The Sexual Contract, Cambridge: Polity Press, 1988.
Phillips, Anne, The Politics of Presence: The Political Representation of
Gender, Ethnicity, and Race, Oxford: Oxford University Press, 1998.
Pitkin, Hannah, The Concept of Representation, Berkeley: University of
California Press, 1967.
Rey, Douglas W, The Political Consequences of Electoral Laws, New Haven
and London: Yale University Press, 1967.
Reynolds, Andrew dan Ben Reilly dkk, (terj.), Sistem Pemilu, Jakarta:
International IDEA, 2002.
Shedova, Nadezha, “Kendala-kendala terhadap Partisipasi Perempuan
dalam Parlemen,” dalam Julie Balington (ed), (terj), Perempuan di
Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, Jakarta: International IDEA, 2002.
25
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Wardani, Sri Budi Eko dkk, Naskah Rekomendasi Kebijakan: Representasi
Perempuan dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilihan Umum,
Jakarta: Pusat Kajian Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, 2010 (tidak diterbitkan).
26
N0.
01.
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
Lampiran 1:
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
(1) Partai politik dapat
menjadi peserta
pemilu setelah
memenuhi
persyaratan: a.
berstatus badan
hukum sesuai dengan
Undang-undang
tentang Partai Politik;
b. memiliki
kepengurusan di 2/3
(dua pertiga) jumlah
provinsi; c. memiliki
kepengurusan di 2/3
(dua pertiga) jumlah
kabupaten/ kota di
provinsi yang
bersangkuta; d.
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh per
seratus) keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan partai
politik tingkat pusat; e.
memiliki anggota
sekurang-kurangnya
2.
1.
PERMASALAHAN
Tidak efektif
membatasi jumlah
partai politik peserta
pemilu, karena partai
lama yang terbukti
tidak mampu meraih
suara signifikan bisa
menjadi peserta
pemilu berikutnya,
sementara partai baru
bisa dengan mudah
memenuhi syaratsyarat formal tersebut.
Padahal semakin
banyak partai politik
peserta pemilu
semakin kecil peluang
perempuan untuk
menjadi calon terpilih.
Ketentuan partai
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat, tidak
mempunyai implikasi
3.
2.
1.
SOLUSI
Persyaratan untuk bisa
menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
Daftar Isian Masalah UU No. 10/2008 Terkait dengan
Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen
3.
2.
1.
KETENTUAN BARU
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPR
adalah partai politik
yang memiliki kursi di
DPR dan partai politik
yang memiliki kursi
DPRD provinsi
sediktinya di 2/3 DPRD
provinsi .
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
provinsi adalah partai
politik yang memiliki
kursi di DPRD provinsi
dan partai politik yang
memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai politik baru yang
memiliki kepengurusan
Penguatan Kebijakan Afirmasi
27
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
Partai Politik
Masuk
Parlemen
N0.
01.
02.
28
Pasal
202
ayat
(1)
dan
(2)
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
(1) 1.000
Partai (seribu)
politik dapat
orang
menjadi
peserta
atau 1/1.000
(satu
pemilu
setelah
perseribu)
dari jumlah
memenuhi
penduduk pada setiap
persyaratan:
a. partai
kepengurusan
berstatus
badan
politik sebagaimana
hukum
sesuai
dimaksud
padadengan
huruf
Undang-undang
b dan huruf c yang
tentang Partai
Politik;
dibuktikan
dengan
b. memiliki kartu
kepemilikan
kepengurusan
tanda
anggota;dif. 2/3
(dua pertiga)kantor
jumlah
mempunyai
provinsi;
c. memiliki
tetap
untuk
kepengurusan di 2/3
(dua pertiga) jumlah
sebagaimana
pada
kabupaten/
huruf
b dan kota
hurufdic;
provinsi
yang
dan
g. mengajukan
bersangkuta;
d.
nama
dan tanda
menyertakan
gambar
partai politik
sekurang-kurangnya
ke
KPU.
30% (tiga
puluh
per
(2) Partai
Politik
Peserta
seratus)sebelumnya
keterwakilan
Pemilu
perempuan
pada
dapat
menjadi
Peserta
kepengurusan
partai
Pemilu
pada Pemilu
politik tingkat pusat; e.
berikutnya,
memiliki
anggota
(1) Partai
Politik
Peserta
sekurang-kurangnya
Pemilu
harus
memenuhi ambang
batas suara sekurangkurangnya 2,5% (dua
koma lima perseratus)
dari jumlah suara sah
secaranasional untuk
diikutikan dalam
penentuan perolehan
PERMASALAHAN
Tidak efektif
hukum
bagi
membatasi jumlah
pelanggarnya.
partai politik peserta
pemilu, karena partai
lama yang terbukti
tidak mampu meraih
suara signifikan bisa
menjadi peserta
pemilu berikutnya,
sementara partai baru
bisa dengan mudah
memenuhi syaratsyarat formal tersebut.
Padahal semakin
banyak partai politik
peserta pemilu
semakin kecil peluang
perempuan untuk
menjadi calon terpilih.
2. Ketentuan partai
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat, tidak
Pembatasan
partai politik
biasamempunyai
masuk DPR implikasi
dengan
raihan sedikitnya 2,5% suara
nasional, cukup efektif
membatasi jumlah partai
politik di DPR. Karena
ketentuan ini tidak berlaku
di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota, sehingga
jumlah partai politik di
1.
SOLUSI
Persyaratan
untuk bisa
pemilu
berikutnya.
menjadi
partai
politik
Selain
partai
politik
peserta
pemilukursi
harus
yang
memiliki
di
dibikin
berjenjang,
DPR,
partai
politik yang
sehinggakursi
partai
memiliki
dipolitik
2/3
dipaksa
membangun
DPRD
provinsi,
bisa
basis keanggotaan
mengikuti
pemilu
partai pada
tingkat
nasional
(memilih
bawah. DPR).
anggota
2. Partai politik baru
tidak
5.
memiliki
bisa mengikuti
pemilu
30%
perempuan
dalam
nasional (memilih
kepengurusan
partai
anggota
DPR)jenjang
dan
politik
setiap
pemilu provinsi
(kabupaten/kota,
(memilih nasional)
anggota
provinsi,
DPRD provinsi),
tetapi
pemilu
yang diikutinya.
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
3. Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi
(memilih
Ketentuan
ambang
batas
DPRD provinsi)
untukanggota
mendapastkan
kursi
di DPR sedikitnya 2,5% suara
nasional, juga diberlakukan
untuk pemilihan anggota
DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.
1.
4.
KETENTUAN BARU
Peserta pemilu
sedikitnya
di 2/3untuk
memilih anggota DPR
kecamatan.
adalahpolitik
partaipeserta
politik
4. Partai
yang memiliki
kursi di
pemilu
harus memiliki
DPR dan partai
sedikitnya
30% politik
yang memiliki
kursi
perempuan
dalam
DPRD provinsi di setiap
kepengurusan
sediktinya
di 2/3yang
DPRD
jenjang
pemilu
provinsi .
diikutinya.
2. Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
provinsi adalah partai
politik yang memiliki
kursi di DPRD provinsi
dan partai politik yang
memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
3. Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai Politik
politik Peserta
baru yang
(1) Partai
memilikiharus
kepengurusan
Pemilu
memenuhi ambang
batas suara sekurangkurangnya 2,5% (dua
koma lima perseratus)
dari jumlah suara sah
secaranasional untuk
diikutikan dalam
penentuan perolehan
1.
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
Penetapan
Daerah
Pemilihan
N0.
01.
03.
Pasal
22
ayat
(1)
dan
(2)
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
kursi DPR.
(1) Partai
politik dapat
(2) Ketentuan
menjadi peserta
sebagaimana
pemilu
setelah
dimaksud pada ayat
memenuhi
(1) tidak berlaku
persyaratan:
a.
dalam penentuan
berstatus
badan
perolehan
kursi
DPRD
hukum
sesuai
dengan
provinsi dan DPRD
Undang-undang
kabupaten/kota.
tentang Partai Politik;
b. memiliki
kepengurusan di 2/3
(dua pertiga) jumlah
provinsi; c. memiliki
kepengurusan di 2/3
(dua pertiga) jumlah
kabupaten/ kota di
provinsi yang
bersangkuta; d.
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh per
seratus) keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan partai
politik tingkat pusat; e.
memilikipemilihan
anggota
(1) Daerah
sekurang-kurangnya
anggota
DPR adalah
provinsi atau bagian
provinsi
(2) Jumlah kursi setiap
daerah pemilihan
anggota DPR paling
sedikit 3 (tiga) kursi
dan paling banyak 10
(sepuluh kursi.
PERMASALAHAN
DPRD
provinsi
dan DPRD
1. Tidak
efektif
kabupaten/kota
sangat
membatasi jumlah
banyak.
Padahal
partai
politiksemakin
peserta
banyak
partaikarena
politikpartai
di
pemilu,
DPRDlama
provinsi
DPRD
yangdan
terbukti
kabupaten/kota,
tidak mampumaka
meraih
semakin
kecil
peluang
suara
signifikan
bisa
perempuang
untuk menjadi
menjadi peserta
anggota
DPRD
provinsi atau
pemilu
berikutnya,
DPRDsementara
kabupaten/kota
partai baru
terpilih.
bisa dengan mudah
memenuhi syaratsyarat formal tersebut.
Padahal semakin
banyak partai politik
peserta pemilu
semakin kecil peluang
perempuan untuk
menjadi calon terpilih.
2. Ketentuan partai
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat, tidak
Penurunan
jumlah kursi
mempunyai
implikasi
daerah
poemilihan
DPR dari
3-12 kursi pada Pemilu 2004
menjadi 3-10 kursi pada
Pemilu 2009, ternyata tidak
mengurangi secara
signifikan jumlah partai
politik yang masuk DPR,
sehingga gagasan untuk
menyederhanakan partai di
SOLUSI
Persyaratan untuk bisa
menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
2. Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
3. Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi
(memilih
Perkecil
jumlah
kursi di
anggota
DPRDbaik
provinsi)
daerah
pemilihan,
untuk pemilihan anggota
DPR, DPRD provinsi,
maupun DPRD
kabupaten/kota, agar
mampu mengurangi jumlah
partai yang masuk parlemen
secara signifikan.
Dengan
1.
KETENTUAN BARU
DPR.
1. kursi
Peserta
pemilu untuk
(3) Partai
Politik
Peserta
memilih
anggota
DPR
Pemilu
adalah harus
partai memenuhi
politik
ambang
batas suara
yang memiliki
kursi di
sekurang-kurangnya
DPR dan partai politik
2,5%
komakursi
lima
yang (dua
memiliki
perseratus)
dari
DPRD provinsi
jumlahsuara
sediktinya disah
2/3 DPRD
provinsi
provinsi untuk
.
dalamuntuk
2. diikutikan
Peserta pemilu
penentuan
perolehan
memilih anggota
DPRD
kursi
DPRD
provinsi.
provinsi
adalah
partai
(4) Partai
Peserta
politikPolitik
yang memiliki
Pemilu
kursi diharus
DPRDmemenuhi
provinsi
ambang
batas
suara
dan partai
politik
yang
sekurang-kurangnya
memiliki kursi DPRD
2,5%
(dua koma lima
kabupaten/kota
perseratus)
dari
sediktinya di
2/3 DPRD
jumlahsuara
sah
kabupaten/kota.
3. kabupaten/kota
Peserta pemilu untuk
untuk
diikutikan
dalam DPRD
memilih anggota
penentuan
perolehan
kabupaten/kota
adalah
kursi
partaiDPRD
politik yang
kabupaten/kota.
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai politik
baru yang
(1) Daerah
pemilihan
memiliki DPR
kepengurusan
anggota
adalah
provinsi atau bagian
provinsi
(2) Jumlah kursi setiap
daerah pemilihan
anggota DPR paling
sedikit 2 (dua) kursi dan
paling banyak 6 (enam)
kursi.
Penguatan Kebijakan Afirmasi
29
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
Metode
Pencalonan
N0.
01.
30
04.
Pasal
53
Pasal
27
ayat
(1)
dan
(2)
PASAL
Pasal 8
ayat
24
(1)
ayat
dan
(1)
ayat
dan
(2)
BUNYI KETENTUAN
(1) Partai politik dapat
peserta
(1) menjadi
Daerah pemilihan
pemilu
anggotasetelah
DPRD
memenuhi
provinsi adalah
persyaratan:
a. atau
kabupaten/kota
berstatus
gabunganbadan
hukum
sesuai dengan
kabupaten/kota
.
(2) Undang-undang
Jumlah kursi setiap
tentangpemilihan
Partai Politik;
daerah
b. memiliki
anggota
DPRD
kepengurusan
di 2/3
provinsi
ditetapkan
(dua pertiga)
sama
denganjumlah
pemilu
provinsi; c. memiliki
sebelumnya
(Catatan:
kepengurusan
di 2/3
pemilu
sebelumnya
(dua pertiga)
jumlah
adalah
3-12 kursi)
kabupaten/ kota di
provinsipemilihan
yang
(1) Daerah
bersangkuta;
anggota
DPRDd.
menyertakan
kabupaten/kota
sekurang-kurangnya
adalah
kecamatan
30% (tiga
puluh per
atau
gabungan
seratus) keterwakilan
kecamatan.
perempuan
(2) Jumlah
kursipada
setiap
kepengurusan
partai
daerah
pemilihan
politik tingkat
anggota
DPRDpusat; e.
memiliki anggota
kecamatan
ditetapkan
sekurang-kurangnya
sama
dengan pemilu
sebelumnya (Catatan:
pemilu sebelumnya
adalah 3-12 kursi)
Daftar bakal calon
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 memuat
paling sedikit 30% (tiga
puluh perseratus)
Ketentuan memuat paling
sedikit 30% (tiga puluh
perseratus) keterwakilan
perempuan tidak disertai
sanksi yang tegas bagi
PERMASALAHAN
1. Tidak
efektif dengan
DPR,
tidak berhasil
jumlah
baik.membatasi
Apalagi di DPRD
partai
politik
provinsi
dan
DPRDpeserta
pemilu, karena
partai
kabupaten/kota,
karena
lama
yang
terbukti
jumlah
kursi
di setiap
tidak
mampu meraih
daerah
pemilihannya
tetap,
3-12 suara
kursi. signifikan
Inilah yangbisa
menjadi
menjadi
latar peserta
penyebab,
pemilu
berikutnya,
mengapa
jumlah
partai
sementara
partai barudi
politik
di DPR, lebih-lebih
dengan
DPRDbisa
provinsi
danmudah
DPRD
memenuhi syaratkabupaten/kota,
jumlah
formal
partaisyarat
politik
masihtersebut.
terlalu
Padahal
semakin
banyak.
Padahal
semakin
banyak
partai
politik
banyak
jumlah
partai
politik
peserta
di DPR,
DPRDpemilu
provinsi
semakin
kecil peluang
maupun
DPRD
perempuan untuk
kabupaten/kota,
maka
menjadi
terpilih.
semakin
kecilcalon
buat para
2. Ketentuan
partai
calon
perempuan
untuk
menyertakan
bisa mejadi
calon terpilih di
sekurang-kurangnya
ketiga
lembaga legislatif
30% keterwakilan
tersebut.
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat, tidak
mempunyai implikasi
Partai politik peserta pemilu
yang tidak memuat 30%
perempuan dalam daftar
bakal calon pada setiap
daerah pemilihan,
SOLUSI
1. Persyaratan untuk
bisa
mempertimbangkan
prinsip
menjadi
partai
politik
kesetaraan
suara
dan
usaha
pemilu harus
untukpeserta
meningkatkan
dibikincalon
berjenjang,
hubungan
terpilih
sehingga
partai maka
politik
dengan
pemilihnya,
dipaksa
membangun
sebaiknya
jumlah
kursi di
basis
keanggotaan
setiap
daerah
pemilihan
partai
pada tingkat
adalah
2-6 kursi.
bawah.
2. Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
3. Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
Daftar bakalan calon
memuat sedikitanya 30%
(tiga puluh perseratus)
keterwakilan perempuan.
KETENTUAN BARU
1. Peserta pemilu untuk
memilihpemilihan
anggota DPR
(1) Daerah
adalah partai
anggota
DPRDpolitik
provinsi
yang memiliki
kursi di
adalah
kabupaten/kota
DPR dan
partai politik
atau
gabungan
yang memiliki kursi
kabupaten/kota
atau
DPRD provinsi
bagian
kabupaten/kota.
sediktinya
di 2/3 DPRD
(2) Jumlah
kursisetiap
provinsipemilihan
.
daerah
2. anggota
Peserta pemilu
untuk
DPRD provinsi
memilih
anggota
DPRD
paling
sedikit
2 (dua)
provinsi
kursi
danadalah
palingpartai
banyak
politik
yang
memiliki
6
(enam)
kursi.
kursi di DPRD provinsi
dan partai
politik yang
(1) Daerah
pemilihan
memiliki DPRD
kursi DPRD
anggota
kabupaten/kota adalah
sediktinya diatau
2/3 DPRD
kecamatan
kabupaten/kota.
gabungan
kecamatan
3. atau
Peserta
pemilu
untuk
bagian
kecamatan.
memilihkursi
anggota
DPRD
(2) Jumlah
setiap
kabupaten/kota
daerah
pemilihanadalah
partai politik
yang
anggota
DPRD
memiliki kursi di paling
DPRD
kabupaten/kota
kabupaten/kota
dandan
sedikit
2 (dua) kursi
partai politik
yang
paling
banyakbaru
6 (enam)
memiliki kepengurusan
kursi).
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
Metode
Pemberian
Suara
N0.
01.
05.
Pasal
143
ayat
(1)
PASAL
Pasal 8
ayat
Pasal
(1)
55
dan
ayat
(1), (2)
(2)
dan
(3)
BUNYI KETENTUAN
keterwakilan
perempuan
(1)
Partai politik
dapat
menjadi peserta
(1) pemilu
Nama-nama
calon
setelah
dalam daftar bakal
memenuhi
calon sebagaimana
persyaratan:
a.
dimaksudbadan
dalam Pasal
berstatus
54 disusun
hukum
sesuai dengan
berdasarkan nomor
Undang-undang
urut.
tentang Partai Politik;
(2) Di
dalam daftar bakal
b. memiliki
calon
sebagaimana
kepengurusan
di 2/3
dimaksud
pada
ayat
(dua pertiga)
jumlah
(1),
setiapc.3memiliki
(tiga)
provinsi;
orang
bakal calon
kepengurusan
di 2/3
terdapat
sekurang(dua pertiga)
jumlah
kurangnya
(satu)
kabupaten/1kota
di
orang
perempuan
provinsi
yang
bakal
calon. d.
bersangkuta;
(3) Daftar
bakal calon
menyertakan
sekurang-kurangnya
sebagaimana
dimaksud
pada ayat
30% (tiga puluh
per
(1)
disertai
dengan pas
seratus)
keterwakilan
foto
diri terbaru.
perempuan
pada
kepengurusan partai
politik tingkat pusat; e.
anggota
Suratmemiliki
suara sebagaimana
sekurang-kurangnya
dimaksud
dalam Pasal 142
ayat (1) huruf b untuk
calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota memuat
tanda gambar partai
politik, nomor urut partai
politik, nomor urut calon,
dan nama calon tetap
PERMASALAHAN
partai
politik
peserta pemilu
1. Tidak
efektif
yangmembatasi
melanggarnya,
jumlah
sehingga
partaiketentuan
politik peserta
tersebut
diabaikan
pemilu,
karenaoleh
partai
banyak
partai
lama
yangpolitik.
terbukti
tidak mampu meraih
Ketentuan
bahwa setiap
suara signifikan
bisa
tiga calon
terdapat
menjadi
peserta
sedikitnya
pemilucalon
berikutnya,
perempuan,
sesungguhnya
sementara
partai baru
sejalan
dengan
formula
bisa
dengan
mudah
calonmemenuhi
terpilih yang
syaratditetapkan
berdasar
BPP
syarat formal
tersebut.
30% Padahal
dan nomor
urut. Oleh
semakin
karena
formula
tersebut
banyak
partai
politik
sudah
diubahpemilu
oleh
peserta
Mahkamah
Konstitusi
semakin
kecil peluang
bahwa
calon terpilih
perempuan
untuk
ditentukan
berdasar
suara
menjadi
calon terpilih.
2. Ketentuan
terbanyak,
makapartai
susunan
daftar
calon “1 in 3” juga
menyertakan
harussekurang-kurangnya
diubah, disesuaikan
dengan
suara
30%formula
keterwakilan
terbanyak.
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat,
tidak
Ketika
masuk
bilik suara,
mempunyai
implikasi
pemilih
tidak mudah
untuk
mengenali calon-calon yang
akan dipilihnya karena
dalam daftar calon hanya
terdapat nama dan nomor
calon. Akibatnya pemilih
cenderung asal pilih, dan
hal ini sangat
menguntungkan bagai
SOLUSI
dinyatakan
tidak untuk
berhakbisa
1. Persyaratan
mengikuti
pemilu
daerah
menjadi
partaidipolitik
pemilihan
yang
peserta
pemilu harus
bersangkutan.
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
Daftar
bakal calon
disusun
dipaksa
membangun
secara
selang
seling antara
basis
keanggotaan
calonpartai
laki-laki
dan
calon
pada
tingkat
perempuan,
bawah. atau calon
perempuan
dan calon
2. Partai politik
baru lakitidak
laki, sampai
jumlah 30%
bisa mengikuti
pemilu
calonnasional
perempuan
habis.
(memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
3. Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi
(memilih
Selain
terdapat
gambar
partaianggota
politik, DPRD
nomorprovinsi)
urut
partai politik, nama calon
dan nomor urut calon,
dalam surat suara juga
terdapat foto calon. Hal ini
diperlukan untuk
memudahkan pemilih
dalam mengenali calonya
sehingga mereka tidak salah
KETENTUAN BARU
Partai
politik pemilu
yang tidak
1. Peserta
untuk
memuat
sedikitnya
30%
memilih
anggota
DPR
(tiga adalah
puluh perseratus)
partai politik
keterwakilan
perempuan
yang memiliki
kursi didi
suatuDPR
daerah
dan pemilihan,
partai politik
makayang
tidakmemiliki
disertakan
dalam
kursi
pemilu
di daerah
pemilihan
DPRD
provinsi
yangsediktinya
bersangkutan.
di 2/3 DPRD
provinsi .
Daftar
bakal pemilu
calon disusun
2. Peserta
untuk
secara
selang anggota
seling, laki-laki
memilih
DPRD
perempuan
perempuan
provinsiatau
adalah
partai
laki-laki,
sampai
politik
yangnama
memiliki
sedikitnya
30%
(tiga
puluh
kursi di
DPRD
provinsi
perseratus)
perempuan
dan partai
politik yang
habis.memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
3. Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
yang
Suratpartai
suarapolitik
untuk baru
pemilihan
memiliki
anggota
DPR, kepengurusan
DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota
memuat tanda gambar
partai politik, nomor urut
partai politik, nomor urut
calon, foto calon dan nama
calon tetap partai politik
untuk setiap daerah
pemilihan.
Penguatan Kebijakan Afirmasi
31
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
Formula
Perolehan
Kursi
N0.
01.
06.
32
Pasal
205
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
Pasal
(2)
176
ayat
(1)
BUNYI KETENTUAN
(1)
Partai
politik
dapat
partai
politik
untuk
setiap
menjadi
peserta
daerah
pemilihan.
pemilu setelah
Suaramemenuhi
untuk Pemilu
persyaratan:
a.
anggota
DPR, DPRD
berstatus
badan
provinsi,
dan DPRD
hukum sesuai dengan
kabupaten/kota
Undang-undang
dinyatakan
sah apabila: a.
Partai Politik;
surattentang
suara ditandatangani
memiliki
olehb.
Ketua
KPPS; dan b.
kepengurusan
di 2/3
pemberian
tanda satu
kali
pertiga)
pada(dua
kolom
namajumlah
partai
provinsi;
c. memiliki
politik
atau kolom
nomor
di 2/3
calonkepengurusan
atau kolom nama
pertiga)
jumlah
calon(dua
anggota
DPR,
DPRD
kabupaten/
kota di
provinsi,
dan DPRD
provinsi yang
kabupaten/kota.
bersangkuta; d.
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh
per
(1) Penentuan
perolehan
seratus)kursi
keterwakilan
jumlah
anggota
perempuan
pada
DPR
Partai Politik
kepengurusan
Peserta
Pemilu partai
politik tingkat
didasarkan
ataspusat;
hasil e.
memiliki anggota
penghitungan
seluruh
sekurang-kurangnya
suara
sah dari setiap
Partai Politik Peserta
Pemilu yang
memenuhi ketentuan
Pasal 202 di daerah
pemilihan yang
bersangkutan.
(2) Dari hasil
penghitungan seluruh
PERMASALAHAN
1. Tidak
calon
yangefektif
populer
membatasi jumlah
namanya.
partai politik peserta
pemilu, karena partai
lama
yangpilihan
terbukti
Pemilih
diberi
terlalu
tidak
mampu
meraih
banyak
untuk
memberikan
suarasehingga
signifikanhal
bisa
suaranya,
ini
peserta
justrumenjadi
membingungkan
pemilu
berikutnya,
pemilih.
Sejalan
dengan
sementara
partai baru
putusan
Mahkamah
bisa dengan
Konstitusi
bahwa mudah
calon
memenuhi
syaratterpilih
ditetapkan
syarat formal
berdasarkan
suaratersebut.
Padahal
semakin
terbanyak,
maka
dalam
banyak partai
memberikan
suara politik
pemilih
peserta
pemilu
sebaikan
hanya
semakin pilihan
kecil peluang
memberikan
pada
calon.perempuan untuk
menjadi calon terpilih.
2. Ketentuan partai
menyertakan
Formula
perolehan kursi
partaisekurang-kurangnya
politik untuk pemilu
30%DPR
keterwakilan
anggota
memiliki
perempuan
pada
banyak
masalah dan
kepengurusan
tingkat
cenderung
melanggar
pusat,
tidak
prinsip
pemilu
demokratis
mempunyai
implikasi
sekaligus
melanggar
prinsip
pemilu proporsional.
Pertama, penarikan sisa
kursi di daerah pemilihan
untuk dibagi di provinsi,
merupakan pelanggaran
atas asas penggunaan
daerah pemilihan.
Sebagaimana diketahui,
Meskipun menggunakan
SOLUSI
1.
untuk bisa
pilih Persyaratan
dalam memberikan
suara.menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga
politik
Pemilih
cukup partai
memilih
dipaksa
membangun
nomor
urut calon
atau foto
calonbasis
ataukeanggotaan
nama calon.
partai
pada
tingkat
Karena
nomor
urut
calon,
bawah.
foto calon
dan nama calon
2.
Partai politik
tidak
itu terdapat
dalambaru
daftar
mengikutiketika
pemilu
partaibisa
politik,maka
nasional
(memilih
memilih
nomor
urut calon,
DPR)
atau anggota
foto calon
dandan
nama
pemilu
calon,
maka provinsi
hal itu juga
(memilih
anggotapartai
berarti
sudah memilih
DPRD provinsi), tetapi
politik.
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
Penghitungan
perolehan
3.
kursiPartai
partaipolitik
politikyang
habis di
memiliki
di 2/3
setiap
daerah kursi
pemilihan.
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti
Penghitungan
kursi pemilu
partai
provinsi
(memilih
politik,
baik untuk
pemilihan
DPRD provinsi)
DPR,anggota
DPRD provinsi
maupun
DPRD kabupaten/kota
menggunakan metode
divisor varian Webster/St.
Lague yang memiliki
bilangan pembagi 1, 3, 5, 7 ..
dst.
KETENTUAN BARU
1. Peserta pemilu untuk
memilih
anggota
Nomor
urut calon,
fotoDPR
calon
adalahcalon
partai
politik
dan nama
disusun
yang
memiliki
di
dalam
kolom
partaikursi
politik
DPR dan
partai
politik
dan nomor
urut
partai
yang memiliki kursi
politik.
DPRD provinsi
di 2/3anggota
DPRD
Suarasediktinya
untuk Pemilu
.
DPR,provinsi
DPRD provinsi,
dan
2. Peserta
pemilu untuk
DPRD
kabupaten/kota
memilih
anggota
dinyatakan
sah
apabila:DPRD
a.
adalah partai
suratprovinsi
suara ditandatangani
yang memiliki
oleh politik
Ketua KPPS;
dan b.
kursi ditanda
DPRDsatu
provinsi
pemberian
kali
partai
politik
yang
padadan
kolom
nomor
calon
DPRD
atau memiliki
foto calonkursi
ataunama
calonkabupaten/kota
calon anggota DPR,
di 2/3
DPRD
DPRDsediktinya
provinsi, dan
DPRD
kabupaten/kota.
kabupaten/kota.
3. Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
(1) Penghitungan
kabupaten/kota
adalah
perolehan
kursi partai
partai politik
poltiik
untuk yang
anggota
memiliki
kursi
di DPRD
DPR,
DPRD
provinsi
dan
kabupaten/kota
dan
DPRD
kabupaten/kota
partai politik
baru yang
dilakukan
dengan
memiliki
kepengurusan
empat
tahap.
(2) Tahap pertama
menentukan kuota
perolehan kursi setiap
partai politik, yang
dilakukan dengan cara:
membagi perolehan
suara sah setiap partai
politik dengan suara
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
N0.
01.
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
Pasal
209
Pasal
208
Pasal
207
Pasal
206
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
(1) suara
Partaisah
politik dapat
sebagaimana
menjadi peserta
dimaksud
pada ayat
pemilu setelah
(1)
ditetapkan angka
memenuhi
BPP
DPR.
persyaratan:
a.
(3) Setelah
ditetapkan
berstatus
badan
angka
DPRdengan
hukumBPP
sesuai
dilakukan
Undang-undang
penghitungan
tentang Partai Politik;
perolehan
b. memilikikursi tahap
pertama
dengan
kepengurusan
di 2/3
membagi
jumlah suara
sah
(dua pertiga)
jumlah
yangprovinsi;
diperoleh
suatu
c. memiliki
Partai
Politik Pesertadi 2/3
kepengurusan
Pemilu
di pertiga)
suatu daerah
(dua
jumlah
pemilihan
dengan
BPP
kabupaten/
kota
di
DPR.provinsi yang
(4) Dalam
hal masih
bersangkuta;
d.
terdapat
sisa kursi
menyertakan
sekurang-kurangnya
dilakukan
penghitungan
30% (tiga puluh per
perolehan
kursi tahap
seratus) keterwakilan
kedua
dengan
cara
perempuan
pada
membagikan
kepengurusanjumlah
partai
sisa
kursi
yang pusat;
belume.
politik
tingkat
terbagi
Partai
memilikikepada
anggota
Politik
Peserta Pemilu
sekurang-kurangnya
yang memperoleh
suara sekurangkurangnya 50% (lima
puluh perseratus) dari
BPP DPR.
(5) Dalam hal masih
terdapat sisa kursi
setelah dilakukan
PERMASALAHAN
pembentukan
daerah
1. Tidak efektif
pemilihan
dimaksudkan
membatasi
jumlah
untukpartai
meningkatkan
politik peserta
hubungan
pemilu, karena partai
pertanggungjawaban
lama yang terbukti
antara
pemilih
dengan
tidak
mampu
meraih
calonsuara
terpilih.
Dengan
sisa
signifikan
bisa
kursimenjadi
ditarik kepeserta
provinsi,
makapemilu
calon terpilihnya
berikutnya,tidak
lagi mempunyai
ikatanbaru
sementara partai
dengan
daerah
bisapemilih
dengandimudah
pemilihan.
Akibatnya
tujuan
memenuhi
syaratpembentukan
daerah
syarat formal
tersebut.
pemilihan
dinegasikan.
Padahal
semakin
Kedua,
penarikan
kursi
banyak
partaisisa
politik
daerah
pemilihan
ke
peserta
pemilu
provinsi,
menyebabkan
semakin
kecil peluang
tidakperempuan
terdeteksinya
untuk
proporsionalitas
perolehan
menjadi calon
terpilih.
2. Ketentuan
partai
kursi
partai politik:
mau
dihitung
di tingkat nasional
menyertakan
tidaksekurang-kurangnya
bisa karena basis
pemilihan
di tingkat daerah
30% keterwakilan
pemilihan,
mau dihitung
perempuan
pada di
tingka
provinsi jugatingkat
tidak
kepengurusan
bisa karena
basis pemilihan
pusat, tidak
di daerah
pemilihan,
tetapi
mempunyai
implikasi
mau dihitung di daerah
pemilihan juga tidak bisa
karena ada sisa kursi yang
ditarik ke provinsi.
Ketiga, dalam teknik
pelaksanaan penghitungan,
penarikan sisa kursi daerah
pemilihan untuk dihitung di
SOLUSI
metode
divisor varian
1. Persyaratan
untuk bisa
Webster/St/
menjadiLague,
partai namun
politik
dalam
prosespemilu
penghitungan
peserta
harus
suaradibikin
tetap dicantumkan
berjenjang,
kuotasehingga
perolehan
kursipolitik
partai
masing-masing
partai politik
dipaksa membangun
dengan
cara:
membagi
basis
keanggotaan
perolehann
suaratingkat
sah setiap
partai pada
partaibawah.
dengan suara sah
seluruh
darierah
2. Partai
politikpemilihan,
baru tidak
lalu dibagi
dengan jumlah
bisa mengikuti
pemilu
kursinasional
di daerah(memilih
pemilihan
yanganggota
bersangkutan.
DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
3. Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
KETENTUAN BARU
sah
daerah
pemilihan
Peserta
pemilu
untuk
dan
dikalikan
dengan
memilih
anggota
DPR
jumlah
kursi daerah
adalah partai
politik
pemilihan
yangkursi di
yang memiliki
bersangkutan.
DPR dan partai politik
(3) Tahap
kedua membagi
yang memiliki
kursi
perolehan
suara sah
DPRD provinsi
partai
politik
dengan
sediktinya
di 2/3
DPRD
bilangan
provinsi . pembagi 1, 3,
7... dstpemilu
sampaiuntuk
habis.
2. 5,
Peserta
(4) Tahap
ketiga
memilih
anggota DPRD
mengurutkan
provinsi adalahangka
partai
terbesar
hasilmemiliki
bagi yang
politik yang
dimiliki
partai provinsi
politik
kursi di DPRD
sampai
urutan
tersebut
dan partai
politik
yang
sama
dengan
memiliki
kursi jumlah
DPRD
kursi
di daerah
kabupaten/kota
pemilihan.
Angka
sediktinya di
2/3 DPRD
terbesar
pertama,
kabupaten/kota.
3. menunjukkan
Peserta pemilukursi
untuk
pertama,
angka DPRD
memilih anggota
terbesar
kedua adalah
kabupaten/kota
menunjukkan
kursi
partai politik yang
kedua,
angka
memiliki
kursiterbesar
di DPRD
ketiga
menunjukkan
kabupaten/kota
dan
kursi
partaiketiga
politikdst.
baru yang
(5) Tahap
keempat,
memiliki
kepengurusan
menempatkan urutan
angka terbesar dan
urutan perolehan kursi
sesuai dengan partai
masing-masing
sebagaimana telah
dihitung pada tahap
pertama.
1.
Penguatan Kebijakan Afirmasi
33
N0.
01.
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
34
Pasal
212
Pasal
111
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
Pasal
ayat
210
(2)
BUNYI KETENTUAN
(1) penghitungan
Partai politik dapat
tahap
menjadi
peserta
kedua,
maka
dilakukan
pemilu setelah
penghitungan
memenuhikursi tahap
perolehan
persyaratan:
a. cara
ketiga
dengan
berstatus
badan
seluruh
sisa
suara
hukumPolitik
sesuaiPeserta
dengan
Partai
Undang-undang
Pemilu
dikumpulkan
tentang
Partai
Politik;
di
provinsi
untuk
b. memiliki BPP DPR
menentukan
kepengurusan
di 2/3
yang
baru di provinsi
(dua pertiga)
jumlah
yang
bersangkutan.
memiliki
(6) provinsi;
BPP DPR c.
yang
baru di
kepengurusan
provinsi
yang di 2/3
(dua pertiga) jumlah
bersangkutan
kabupaten/ kota di
sebagaimana
provinsi yang
dimaksud
pada ayat
bersangkuta;
(5)
ditetapkand.dengan
menyertakan
membagi
jumlah sisa
sekurang-kurangnya
suara
sah seluruh
30% (tiga
puluh
per
Partai
Politik
Peserta
seratus)dengan
keterwakilan
Pemilu
jumlah
perempuan
sisa
kursi. pada
kepengurusan
partai
(7) Penetapan
perolehan
politikPartai
tingkat
pusat; e.
kursi
Politik
memilikiPemilu
anggota
Peserta
sekurang-kurangnya
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5) dilakukan dengan
cara memberikan kursi
kepada partai politik
yang mencapai BPP
DPR yang baru di
provinsi yang
bersangkutan.
PERMASALAHAN
1. Tidak
efektif
provinsi
menimbulkan
membatasi
jumlah
banyak
komplikasi
karena
partai
politik
peserta
begitu
banyak
varian
yang
karena partai
haruspemilu,
diperhitungkan,
lama yang
terbukti
sementara
kemampuan
tidak mampu
meraih
undang-undang
untuk
suara signifikan
bisa
menerjemahkan
berbagai
menjadi
macam
varianpeserta
itu ke dalam
pemilu berikutnya,
undang-undang
justru
sementaramultitafsir.
partai baru
menimbulkan
bisa dengan
mudah
Keempat,
tafisr KPU,
MA
memenuhi
dan MK
terhadapsyaratketentuan
syaratkursi
formal
tersebut.
perolehan
partai
Padahal
semakin
politik
yang ditarik
ke
banyak
partaiberbedapolitik
provinsi,
ternyata
pemilu
bedapeserta
sehingga
semakin kecil peluang
menimbulkan
perempuan
untuk
ketidakpastian
hukum.
menjadi
terpilih.
Meskipun
MKcalon
menganggap
2. Ketentuan
partai
putusannya
yang
harus
menyertakan
diikuti,
namun putusan MK
sekurang-kurangnya
sendiri
masih menimbulkan
keterwakilan
tanda30%
tanya
besar jika
perempuan
pada
ditinjau
dari prinsip
kepengurusan
tingkat
keadilan
dan kepastian
pusat, tidak
hukum.
mempunyai implikasi
Selain itu, secara umum
formula perolehan kursi
yang menggunakan
metode kuota atau BPP,
sering menimbulkan
masalah karena adanya
berbagai kejanggalan atau
paradoks, sehingga metode
3.
2.
1.
SOLUSI
Persyaratan untuk bisa
menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
KETENTUAN BARU
1. Partai
Pesertayang
pemilu untuk
(6)
memilih anggota
DPR
mendapatkan
urutan
adalahterbesar
partai politik
angka
dan
yang memiliki
kursi
di
urutan
perolehan
kursi,
DPR dan
partai politik
berarti
mendapatkan
yang yang
memiliki
kursi
kursi
tersebut.
DPRD provinsi
sediktinya di 2/3 DPRD
provinsi .
2. Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
provinsi adalah partai
politik yang memiliki
kursi di DPRD provinsi
dan partai politik yang
memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
3. Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai politik baru yang
memiliki kepengurusan
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
N0.
01.
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
PERMASALAHAN
ini
1. menyebabkan
Tidak efektif terjadinya
ketidakadilan
pembagian
membatasi
jumlah
kursi.partai
Oleh politik
karena peserta
itu
metode
kuota
sudahpartai
pemilu,
karena
ditinggalkan
oleh
banyak
lama yang
terbukti
negara,
dan
sebagai
tidak
mampu
meraih
penggantinya
adalahbisa
suara signifikan
metode
divisor.
menjadi
peserta
pemilu berikutnya,
Metode
divisor partai
dipakaibaru
di
sementara
banyak
dengan
bisanegara,
dengan
mudahtiga
alasan:
pertama,syaratsecara
memenuhi
empiris
hasilnya
adil
syarat
formallebih
tersebut.
karena
terbukti
tidak berat
Padahal
semakin
sebelah,
baikpartai
kepada
partai
banyak
politik
yangpeserta
perolehan
suaranya
pemilu
sedikit
ataupun
banyak;
semakin
kecil
peluang
kedua,
berdasarkan
perempuan
untuk
pembuktian
menjadiempirik,
calon terpilih.
2. Ketentuan
partai
hasilnya
mendekati
kuota
seharusnya,
karena tidak
menyertakan
ada satu
pun metode yang
sekurang-kurangnya
stay with
quota, kecuali
30%the
keterwakilan
jika mau
menerima
paradox
perempuan
pada
perhitungan
dan; ketiga,
kepengurusan
tingkat
mampu
menghindarkan
pusat,
tidak
berbagai
paradoks.
Praktek
mempunyai
implikasi
penggunaan metode
divisor juga berlangsung
sekali, dan selesai dalam
satu tahapan
penghitungan.
Terdapat beberapa varian
metode divisor, yaitu
BUNYI KETENTUAN
(1) Partai politik dapat
Dalam
hal masih
terdapat
menjadi
peserta
sisa kursi
yang
belum
pemilu
setelah
terbagi
dengan BPP DPR
memenuhi
yangpersyaratan:
baru sebagaimana
a.
dimaksud
dalam
Pasal 205,
berstatus
badan
penetapan
kursi
hukumperolehan
sesuai dengan
Partai
Politik Peserta
Undang-undang
Pemilu
dilakukan
tentang
Partaidengan
Politik;
cara b.
membagikan
memiliki sisa
kursikepengurusan
kepada Partai di
Politik
2/3
Peserta
di provinsi
(duaPemilu
pertiga)
jumlah
satu provinsi;
demi satuc.berturutmemiliki
turutkepengurusan
sampai semuadisisa
2/3
kursi(dua
habispertiga)
terbagijumlah
berdasarkan
sisa kota
suaradi
kabupaten/
terbanyak.
provinsi yang
bersangkuta; d.
Dalam
hal masih terdapat
menyertakan
sekurang-kurangnya
sisa kursi
yang belum
terbagi
30%sebagaimana
(tiga puluh per
dimaksud
dalam
Pasal 206
seratus)
keterwakilan
dan sisa
suara Partai
perempuan
padaPolitik
Peserta
Pemilu sudah
kepengurusan
partai
terkonversi
menjadipusat;
kursi,e.
politik tingkat
makamemiliki
kursi diberikan
anggota
kepada
partai politik yang
sekurang-kurangnya
memiliki akumulasi
perolehan suara terbanyak
secara berturut-turut di
provinsi yang
bersangkutan.
Penetapan perolehan kursi
Partai Politik Peserta
3.
2.
1.
SOLUSI
Persyaratan untuk bisa
menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
3.
2.
1.
KETENTUAN BARU
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPR
adalah partai politik
yang memiliki kursi di
DPR dan partai politik
yang memiliki kursi
DPRD provinsi
sediktinya di 2/3 DPRD
provinsi .
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
provinsi adalah partai
politik yang memiliki
kursi di DPRD provinsi
dan partai politik yang
memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai politik baru yang
memiliki kepengurusan
Penguatan Kebijakan Afirmasi
35
N0.
01.
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
(1)
Partai
politik dapat
Pemilu
sebagaimana
menjadi
peserta
dimaksud
dalam
Pasal 205
ayat pemilu
(7) dan setelah
Pasal 206
memenuhi
dialokasikan
bagi daerah
persyaratan:
a.
pemilihan
yang masih
berstatus
badan
memiliki
sisa kursi.
hukum sesuai dengan
Undang-undang
Dalam
hal daerah
tentang
Partaiprovinsi
Politik;
pemilihan
adalah
memiliki
makab.penghitungan
sisa
di 2/3
suarakepengurusan
dilakukan habis
di
(dua
pertiga) jumlah
daerah
pemilihan
provinsi; c. memiliki
tersebut.
kepengurusan di 2/3
(dua pertiga)
jumlah
Ketentuan
lebih lanjut
kabupaten/
kota di
penetapan
perolehan
kursi
provinsi yang
sebagaimana
dimaksud
bersangkuta;
d. 206,
dalam
Pasal 205, Pasal
Pasalmenyertakan
207, Pasal 208, dan
Pasalsekurang-kurangnya
209 diatur dalam
30% (tiga
peraturan
KPUpuluh per
seratus) keterwakilan
perempuankursi
pada
(1) Perolehan
Partai
kepengurusan
partai
Politik
Peserta Pemilu
politik anggota
tingkat pusat;
untuk
DPRDe.
memilikiditetapkan
anggota
provinsi
sekurang-kurangnya
dengan
cara membagi
jumlah perolehan
suara sah yang telah
ditetapkan oleh KPU
provinsi dengan
angka BPP DPRD di
daerah pemilihan
masing-masing.
(2) BPP DPRD
PERMASALAHAN
1. Tidakmetode
efektif varian
pertama,
membatasi
jumlah
d’Hont
yang memiliki
partai
politik peserta
bilangan
pembagi
1, 2, 3, ...
pemilu,metode
karena varian
partai
dst; kedua,
lama yang
terbukti
Webster/St
Lagua
yang
tidakbilangan
mampu pembagi
meraih
memiliki
suara
signifikan
bisa
1, 3, 5,
.. dst;
dan ketiga
menjadi
metode
varianpeserta
Skandinavia
berikutnya,
yangpemilu
memiliki
bilangan
sementara
partai
pembagi
1,4, 3, 5,
.. dst.baru
bisa
dengancenderung
mudah
Varian
pertama
memenuhi syaratmennguntungkan
partai
syarat formal
memperoleh
suaratersebut.
besar,
semakin
viranPadahal
ketiga cenderung
banyak partaipartai
politik
menguntungkan
peserta pemilu
memperoleh
suara
semakin kecil
peluang
sedang/kecil,
sedang
varian
perempuan
kedua
cukup adil,untuk
tidak
menjadi calon
terpilih.
menguntungkan
peraih
2. Ketentuan
suara
besar danpartai
juga tidak
menyertakanperaih
menguntungkan
suarasekurang-kurangnya
kecil. Oleh karena itu
30%divisor
keterwakilan
metode
varian
perempuan
pada
Webster/St.
Lague
lebih
tingkat
tepatkepengurusan
digunakan karena
lebihpusat,
netraltidak
dan lebih adil.
mempunyai implikasi
36
3.
2.
1.
SOLUSI
Persyaratan untuk bisa
menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
3.
2.
1.
KETENTUAN BARU
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPR
adalah partai politik
yang memiliki kursi di
DPR dan partai politik
yang memiliki kursi
DPRD provinsi
sediktinya di 2/3 DPRD
provinsi .
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
provinsi adalah partai
politik yang memiliki
kursi di DPRD provinsi
dan partai politik yang
memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai politik baru yang
memiliki kepengurusan
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
N0.
01.
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
sebagaimana
(1) Partai
politik dapat
dimaksudpeserta
pada ayat
menjadi
(1) ditetapkan
pemilu
setelahdengan
cara membagi jumlah
memenuhi
perolehan suara
persyaratan:
a. sah
Partai Politik
Peserta
berstatus
badan
Pemilu untuk
hukum
sesuai anggota
dengan
DPRD provinsi dengan
Undang-undang
jumlah
anggota
tentangkursi
Partai
Politik;
DPRD
provinsi di
b. memiliki
daerah
pemilihan
kepengurusan
di 2/3
masing-masing.
(dua pertiga) jumlah
(3) Dalam
halc.masih
provinsi;
memiliki
terdapat
sisa kursi
kepengurusan
di 2/3
setelah
dialokasikan
(dua pertiga)
jumlah
berdasarkan
BPP di
kabupaten/ kota
DPRD,
maka
provinsi
yang
perolehan
kursi
bersangkuta;
d. Partai
Politik
Peserta Pemilu
menyertakan
sekurang-kurangnya
dilakukan
dengan cara
membagikan
sisaper
kursi
30% (tiga puluh
berdasarkan
sisa suara
seratus) keterwakilan
terbanyak
satu
perempuan
pada
persatu
sampaipartai
habis.
kepengurusan
politik tingkat pusat; e.
(1) Perolehan
kursi Partai
memiliki anggota
Politik
Peserta Pemilu
sekurang-kurangnya
untuk anggota DPRD
kabupaten/kota
ditetapkan dengan
cara membagi jumlah
perolehan suara sah
yang telah ditetapkan
oleh KPU
kabupaten/kota
2.
1.
PERMASALAHAN
Tidak efektif
membatasi jumlah
partai politik peserta
pemilu, karena partai
lama yang terbukti
tidak mampu meraih
suara signifikan bisa
menjadi peserta
pemilu berikutnya,
sementara partai baru
bisa dengan mudah
memenuhi syaratsyarat formal tersebut.
Padahal semakin
banyak partai politik
peserta pemilu
semakin kecil peluang
perempuan untuk
menjadi calon terpilih.
Ketentuan partai
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat, tidak
mempunyai implikasi
3.
2.
1.
SOLUSI
Persyaratan untuk bisa
menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
3.
2.
1.
KETENTUAN BARU
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPR
adalah partai politik
yang memiliki kursi di
DPR dan partai politik
yang memiliki kursi
DPRD provinsi
sediktinya di 2/3 DPRD
provinsi .
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
provinsi adalah partai
politik yang memiliki
kursi di DPRD provinsi
dan partai politik yang
memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai politik baru yang
memiliki kepengurusan
Penguatan Kebijakan Afirmasi
37
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
Formula
Calon Terpilih
N0.
01.
07.
38
Pasal
214
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
(1) dengan
Partai politik
dapat
angka
BPP
menjadi
DPRD di peserta
daerah
pemilu
setelah
pemilihan
masingmemenuhi
masing.
(2) persyaratan:
BPP DPRD a.
berstatus
badan
sebagaimana
hukum
sesuai
dimaksud
padadengan
ayat
Undang-undang
(1) ditetapkan dengan
tentang
Partai Politik;
cara
membagi
jumlah
b. memilikisuara sah
perolehan
kepengurusan
di 2/3
Partai
Politik Peserta
(dua pertiga)
Pemilu
untuk jumlah
provinsi; c.anggota
memiliki
pemilihan
kepengurusan
di 2/3
DPRD
kabupaten/kota
(dua pertiga)
jumlah
dengan
jumlah
kursi
kabupaten/
kota di
anggota
DPRD
provinsi yang di
kabupaten/kota
bersangkuta;
d.
daerah
pemilihan
menyertakan
masingmasing.
sekurang-kurangnya
(3) Dalam
hal masih
30% (tigasisa
puluh
per
terdapat
kursi
seratus)dialokasikan
keterwakilan
setelah
perempuan pada
berdasarkan
BPP
kepengurusan
DPRD,
maka partai
politik tingkat
perolehan
kursipusat;
partaie.
memiliki
anggota
politik
peserta
pemilu
sekurang-kurangnya
dilakukan
dengan cara
membagikan sisa kursi
berdasarkan sisa suara
terbanyak satu
persatu sampai habis.
Penetapan calon terpilih
anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai
PERMASALAHAN
Tidak efektif
membatasi jumlah
partai politik peserta
pemilu, karena partai
lama yang terbukti
tidak mampu meraih
suara signifikan bisa
menjadi peserta
pemilu berikutnya,
sementara partai baru
bisa dengan mudah
memenuhi syaratsyarat formal tersebut.
Padahal semakin
banyak partai politik
peserta pemilu
semakin kecil peluang
perempuan untuk
menjadi calon terpilih.
Ketentuan partai
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat, tidak
mempunyai implikasi
Formula calon terpilih
berdasarkan BPP 30% dan
nomor urut ini telah
dibatalkan oleh Mahkamah
2.
1.
SOLUSI
Persyaratan untuk bisa
menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
Formula calon terpilih
berdasarkan suara
terbanyak pluralitas. Artinya
calon yang mendapatkan
3.
2.
1.
KETENTUAN BARU
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPR
adalah partai politik
yang memiliki kursi di
DPR dan partai politik
yang memiliki kursi
DPRD provinsi
sediktinya di 2/3 DPRD
provinsi .
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
provinsi adalah partai
politik yang memiliki
kursi di DPRD provinsi
dan partai politik yang
memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai politik baru yang
memiliki kepengurusan
Penetapan calon terpilih
anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota
dari Partai Politik Peserta
3.
2.
1.
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
N0.
01.
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
Politik
Peserta
Pemilu
(1)
Partai
politik
dapat
didasarkan
pada
perolehan
menjadi
peserta
kursipemilu
Partai Politik
setelahPeserta
Pemilu
di suatu daerah
memenuhi
pemilihan,
dengan
persyaratan:
a.
ketentuan:
a. calon
terpilih
berstatus
badan
anggota
DPR,
DPRDdengan
hukum
sesuai
provinsi,
dan DPRD
Undang-undang
kabupaten/kota
tentang Partai Politik;
ditetapkan
berdasarkan
b. memiliki
calonkepengurusan
yang memperoleh
di 2/3
suara(dua
sekurang-kurangnya
pertiga) jumlah
30%provinsi;
(tiga puluh
c. memiliki
perseratus)
dari BPP;dib.2/3
kepengurusan
dalam
halpertiga)
calon yang
(dua
jumlah
memenuhi
ketentuan
kabupaten/
kota di
hurufprovinsi
a jumlahnya
yang lebih
banyak
daripada jumlah
bersangkuta;
d.
kursimenyertakan
yang diperoleh partai
sekurang-kurangnya
politik
peserta pemilu,
maka30%
kursi
diberikan
(tiga
puluh per
kepada
calonketerwakilan
yang
seratus)
memiliki
nomor urut
perempuan
padalebih
kecilkepengurusan
di antara calonpartai
yang
memenuhi
ketentuan
politik tingkat
pusat; e.
sekurangkurangnya
30%
memiliki anggota
(tigasekurang-kurangnya
puluh perseratus) dari
BPP; c. dalam hal terdapat
dua calon atau lebih yang
memenuhi ketentuan
huruf a dengan perolehan
suara yang sama, maka
penentuan calon terpilih
diberikan kepada calon
yang memiliki nomor urut
PERMASALAHAN
Konstitus
diganti
1. Tidakdan
efektif
dengan
formula jumlah
calon
membatasi
terpilih
berdasar
partai
politiksuara
peserta
terbanyak.
Meskipun
pemilu,
karena partai
demikian
lama Putusan
yang terbukti
Mahkamah
Konstitusi
masih
tidak mampu
meraih
menimbulkan
multitafsir
suara signifikan
bisa
karena
putusan
itu tidak
menjadi
peserta
membedakan
suara
pemilu berikutnya,
terbanyak
mayoritas
sementara
partaiatau
baru
suarabisa
terbanyak
denganpluralitas.
mudah
memenuhi syaratsyarat formal tersebut.
Padahal semakin
banyak partai politik
peserta pemilu
semakin kecil peluang
perempuan untuk
menjadi calon terpilih.
2. Ketentuan partai
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat, tidak
mempunyai implikasi
SOLUSI
suaraPersyaratan
terbanyak ditetapkan
1.
untuk bisa
menjadi
calonpartai
terpilih
tanpa
menjadi
politik
memperhatikan
perbedaan
peserta pemilu
harus
atau dibikin
selisih suara
yang
berjenjang,
diperoleh
calon
lain. politik
sehingga
partai
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
2. Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
3. Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
KETENTUAN BARU
Pemilu
didasarkan
1. Peserta
pemilupada
untuk
perolehan
kursi
Partai Politik
memilih
anggota
DPR
Peserta
Pemilu
di suatu
adalah
partai
politik
daerah
pemilihan,
yang
memilikidengan
kursi di
ketentuan:
a. calon
DPR dan
partaiterpilih
politik
anggota
DPRDkursi
provinsi,
yangDPR,
memiliki
dan DPRD
DPRD kabupaten/kota
provinsi
ditetapkan
berdasarkan
sediktinya
di 2/3 DPRD
calonprovinsi
yang memperoleh
.
suara
terbanyak
di antara
2. Peserta
pemilu
untuk
calon-calon
dalamDPRD
satu
memilihlain
anggota
partai,
tanpa adalah partai
provinsi
memperhatikan
politik yangperbedaan
memiliki
atau kursi
selisihdiperolehan
suara
DPRD provinsi
dengan
lain;
b.
dancalon-calon
partai politik
yang
dalam
hal partai
politik
memiliki
kursi
DPRD
memperoleh
dua atau lebih
kabupaten/kota
kursi,sediktinya
maka kursiditersebut
2/3 DPRD
diberikan
kepada calon yang
kabupaten/kota.
3. Peserta pemilu
memperoleh
suara untuk
terbanyak
ururtan
kedua
memilih
anggota
DPRD
dan berikutnya;
c. dalam
hal
kabupaten/kota
adalah
terdapat
dua
calonyang
atau
partai
politik
lebihmemiliki
yang memperoleh
kursi di DPRD
suarakabupaten/kota
terbanyak yangdan
sama,
makapartai
penentuan
politik calon
baru yang
terpilih
diberikan
kepada
memiliki
kepengurusan
calon yang memiliki nomor
urut lebih kecil .
Penguatan Kebijakan Afirmasi
39
N0.
01.
ISU
Partai Politik
Peserta
Pemilu
PASAL
Pasal 8
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
BUNYI KETENTUAN
(1)
politik
dapat
lebihPartai
kecil di
antara
calon
yangmenjadi peserta
pemiluketentuan
setelah
memenuhi
memenuhi
sekurang-kurangnya
30%
a.
(tigapersyaratan:
puluh perseratus)
dari
badan
BPP, berstatus
kecuali bagi
calon
sesuai dengan
yanghukum
memperoleh
suara
100%Undang-undang
(seratus perseratus)
tentang
Partaihal
Politik;
dari BPP;
d. dalam
memiliki
calonb.yang
memenuhi
kepengurusan
ketentuan
huruf a di 2/3
(dua pertiga)
jumlahnya
kurangjumlah
dari
provinsi;
c. memiliki
jumlah
kursi yang
kepengurusan
di 2/3
diperoleh
partai politik
(duapemilu,
pertiga)
jumlah
peserta
maka
kursi
kota di
yangkabupaten/
belum terbagi
provinsi
yangcalon
diberikan
kepada
bersangkuta;
d. urut; e.
berdasarkan
nomor
menyertakan
dalam
hal tidak ada calon
yangsekurang-kurangnya
memperoleh suara
30% (tiga puluh per
sekurang-kurangnya
30%
keterwakilan
(tigaseratus)
puluh perseratus)
dari
BPP, perempuan
maka calon pada
terpilih
kepengurusan
partai
ditetapkan
berdasarkan
politik
nomor
urut.tingkat pusat; e.
memiliki anggota
sekurang-kurangnya
40
2.
1.
PERMASALAHAN
Tidak efektif
membatasi jumlah
partai politik peserta
pemilu, karena partai
lama yang terbukti
tidak mampu meraih
suara signifikan bisa
menjadi peserta
pemilu berikutnya,
sementara partai baru
bisa dengan mudah
memenuhi syaratsyarat formal tersebut.
Padahal semakin
banyak partai politik
peserta pemilu
semakin kecil peluang
perempuan untuk
menjadi calon terpilih.
Ketentuan partai
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan tingkat
pusat, tidak
mempunyai implikasi
3.
2.
1.
SOLUSI
Persyaratan untuk bisa
menjadi partai politik
peserta pemilu harus
dibikin berjenjang,
sehingga partai politik
dipaksa membangun
basis keanggotaan
partai pada tingkat
bawah.
Partai politik baru tidak
bisa mengikuti pemilu
nasional (memilih
anggota DPR) dan
pemilu provinsi
(memilih anggota
DPRD provinsi), tetapi
harus memulai dari
menjadi peserta pemilu
kabupaten/kota
(memilih anggota
DPRD kabupaten/kota).
Partai politik yang
memiliki kursi di 2/3
DPRD kabupaten/kota,
bisa mengikuti pemilu
provinsi (memilih
anggota DPRD provinsi)
3.
2.
1.
KETENTUAN BARU
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPR
adalah partai politik
yang memiliki kursi di
DPR dan partai politik
yang memiliki kursi
DPRD provinsi
sediktinya di 2/3 DPRD
provinsi .
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
provinsi adalah partai
politik yang memiliki
kursi di DPRD provinsi
dan partai politik yang
memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota
sediktinya di 2/3 DPRD
kabupaten/kota.
Peserta pemilu untuk
memilih anggota DPRD
kabupaten/kota adalah
partai politik yang
memiliki kursi di DPRD
kabupaten/kota dan
partai politik baru yang
memiliki kepengurusan
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
ISU/BAB/BAGIAN
Peserta Pemilui
Partai Politik Masuk
Parlemen
NO.
01.
02.
Lampiran 2:
PASAL
KETENTUN
Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik yang memiliki
kursi di DPR dan partai politik yang memiliki kursi DPRD provinsi sediktinya di
2/3 DPRD provinsi .
6.
Peserta pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi adalah partai politik yang
memiliki kursi di DPRD provinsi dan partai politik yang memiliki kursi DPRD
kabupaten/kota sediktinya di 2/3 DPRD kabupaten/kota.
7.
Peserta pemilu untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota adalah partai
politik yang memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota dan partai politik baru yang
memiliki kepengurusan sedikitnya di 2/3 kecamatan.
8.
Partai politik peserta pemilu harus memiliki sedikitnya 30% perempuan dalam
kepengurusan di setiap jenjang pemilu yang diikutinya.
(2) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas suara sekurangkurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secaranasional
untuk diikutikan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(3) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas suara sekurangkurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlahsuara sah provinsi untuk
diikutikan dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi.
(4) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas suara sekurangkurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlahsuara sah
kabupaten/kota untuk diikutikan dalam penentuan perolehan kursi DPRD
kabupaten/kota.
5.
Draf RUU Perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
CATATAN
Penguatan Kebijakan Afirmasi
41
42
Partai Politik Masuk
Parlemen
Pencalonan
Anggota DPR dan
DPRD
Pemberian Suara
Penghitungan
02.
05.
06.
04.
ISU/BAB/BAGIAN
Daerah Pemilihan
Peserta
Pemilui
NO.
03.
01.
PASAL
(7) Penghitungan perolehan kursi partai poltiik untuk anggota DPR, DPRD provinsi
Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b.
pemberian tanda satu kali pada kolom nomor calon atau foto calon ataunama calon
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Nomor urut calon, foto calon dan nama calon disusun dalam kolom partai politik dan
nomor urut partai politik.
KETENTUN
(3) Daerah
pemilihan
anggota
DPR adalah
provinsi
atau bagian
provinsi
5.
Peserta
pemilu untuk
memilih
anggota
DPR adalah
partai politik
yang memiliki
(4) Jumlah
daerah
pemilihan
anggotakursi
DPR DPRD
palingprovinsi
sedikit 2sediktinya
(dua) kursidi
kursi dikursi
DPRsetiap
dan partai
politik
yang memiliki
dan
2/3paling
DPRDbanyak
provinsi6.(enam) kursi.
6.
Peserta pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi adalah partai politik yang
(3) Daerah
pemilihan
anggota
DPRD dan
provinsi
adalah
atau DPRD
gabungan
memiliki
kursi di DPRD
provinsi
partai
politikkabupaten/kota
yang memiliki kursi
kabupaten/kota
bagian di
kabupaten/kota.
kabupaten/kotaatau
sediktinya
2/3 DPRD kabupaten/kota.
(4) Jumlah
kursisetiap
daerah
pemilihan
anggota
provinsi paling
sedikit
2
7.
Peserta
pemilu untuk
memilih
anggota
DPRDDPRD
kabupaten/kota
adalah
partai
politik
yang
kursi di6DPRD
kabupaten/kota
dan partai politik baru yang
(dua)
kursi
danmemiliki
paling banyak
(enam)
kursi.
memiliki kepengurusan sedikitnya di 2/3 kecamatan.
8.
Partai pemilihan
politik peserta
pemilu
harus
memiliki sedikitnya
perempuan
(3) Daerah
anggota
DPRD
kabupaten/kota
adalah30%
kecamatan
atau dalam
gabungan
kecamatan
atau
bagianpemilu
kecamatan.
kepengurusan
di setiap
jenjang
yang diikutinya.
(4) Jumlah
kursi Peserta
setiap daerah
anggotaambang
DPRD kabupaten/kota
paling
(2)
Partai Politik
Pemilupemilihan
harus memenuhi
batas suara sekurangsedikit
2 (dua)
kursi
dan
paling
6 (enam)
kurangnya
2,5%
(dua
koma
limabanyak
perseratus)
darikursi).
jumlah suara sah secaranasional
untuk
diikutikan
dalam penentuan
perolehan
DPR.
Daftar
bakalan
calon memuat
sedikitanya
30% (tigakursi
puluh
perseratus) keterwakilan
(3) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas suara sekurangperempuan.
kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlahsuara sah provinsi untuk
Partaidiikutikan
politik yang
tidak
memuat sedikitnya
puluh
perseratus) keterwakilan
dalam
penentuan
perolehan30%
kursi(tiga
DPRD
provinsi.
perempuan
di suatu
daerah
pemilihan,
maka tidak ambang
disertakan
dalam
pemilu
di daerah
(4) Partai Politik
Peserta
Pemilu
harus memenuhi
batas
suara
sekurangpemilihan
yang 2,5%
bersangkutan.
kurangnya
(dua koma lima perseratus) dari jumlahsuara sah
kabupaten/kota untuk diikutikan dalam penentuan perolehan kursi DPRD
Daftar
bakal calon disusun secara selang seling, laki-laki perempuan atau perempuan
kabupaten/kota.
laki-laki, sampai nama sedikitnya 30% (tiga puluh perseratus) perempuan habis
Surat suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, foto
calon dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan.
CATATAN
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
ISU/BAB/BAGIAN
Perolehan
Kursi
Peserta
Pemilui
Partai Politik Masuk
Parlemen
Penetapan Calon
Terpilih
NO.
01.
02.
07.
PASAL
KETENTUN
DPRDpemilu
kabupaten/kota
dilakukan
dengan
5. dan
Peserta
untuk memilih
anggota
DPR empat
adalah tahap.
partai politik yang memiliki
(8) Tahap
menentukan
kuota
perolehan
partai politik,
yang di
kursi pertama
di DPR dan
partai politik
yang
memiliki kursi setiap
DPRD provinsi
sediktinya
dilakukan
cara:
2/3 DPRDdengan
provinsi
. membagi perolehan suara sah setiap partai politik
sahuntuk
daerah
pemilihan
dan dikalikan
dengan
jumlah
kursipolitik
daerah
6. dengan
Pesertasuara
pemilu
memilih
anggota
DPRD provinsi
adalah
partai
yang
pemilihan
bersangkutan.
memiliki yang
kursi di
DPRD provinsi dan partai politik yang memiliki kursi DPRD
(9) Tahap
kedua membagi
perolehan
partai politik dengan bilangan
kabupaten/kota
sediktinya
di 2/3suara
DPRDsah
kabupaten/kota.
3, 5, 7...
dst sampai
7. pembagi
Peserta 1,
pemilu
untuk
memilihhabis.
anggota DPRD kabupaten/kota adalah partai
(10) Tahap
terbesar
hasil bagi yang
dimiliki
partai
politik
politikketiga
yangmengurutkan
memiliki kursiangka
di DPRD
kabupaten/kota
dan partai
politik
baru
yang
sampai
urutan
tersebut sama
dengandijumlah
kursi di daerah pemilihan. Angka
memiliki
kepengurusan
sedikitnya
2/3 kecamatan.
pertama,
menunjukkan
kursimemiliki
pertama,sedikitnya
angka terbesar
kedua
8. terbesar
Partai politik
peserta
pemilu harus
30% perempuan
dalam
menunjukkan
kursi
kedua,jenjang
angka terbesar
ketiga
menunjukkan kursi ketiga dst.
kepengurusan
di setiap
pemilu yang
diikutinya.
(11) Tahap
keempat,
menempatkan
urutan
angka terbesar
urutan
(2)
Partai Politik
Peserta
Pemilu harus
memenuhi
ambang dan
batas
suaraperolehan
sekurangkursi
sesuai2,5%
dengan
telahsah
dihitung
pada
kurangnya
(duapartai
komamasing-masing
lima perseratus)sebagaimana
dari jumlah suara
secaranasional
tahap
untuk pertama.
diikutikan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(12) Partai yang
urutan
terbesar
dan urutan
kursi,
(3)
Politikmendapatkan
Peserta Pemilu
harusangka
memenuhi
ambang
batas perolehan
suara sekurangberarti
mendapatkan
kursi yang
kurangnya
2,5% (dua koma
lima tersebut.
perseratus) dari jumlahsuara sah provinsi untuk
Penetapan
calon
terpilih
anggotaperolehan
DPR, DPRDkursi
Provinsi,
DPRD kabupaten/kota dari
diikutikan
dalam
penentuan
DPRDdan
provinsi.
Partai
Politik
Peserta
Pemilu
didasarkan
pada perolehan
kursi
Partai
Politik
Peserta
(4) Partai
Politik
Peserta
Pemilu
harus memenuhi
ambang
batas
suara
sekurangPemilu
di suatu daerah
pemilihan,
dengan
ketentuan:
a. calon terpilih
kurangnya
2,5% (dua
koma lima
perseratus)
dari jumlahsuara
sah anggota DPR,
DPRDkabupaten/kota
provinsi, dan DPRD
ditetapkan
berdasarkan
yang
untukkabupaten/kota
diikutikan dalam
penentuan
perolehancalon
kursi DPRD
memperoleh
suara terbanyak di antara calon-calon lain dalam satu partai, tanpa
kabupaten/kota.
memperhatikan perbedaan atau selisih perolehan suara dengan calon-calon lain; b.
dalam hal partai politik memperoleh dua atau lebih kursi, maka kursi tersebut
diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak ururtan kedua dan
berikutnya; c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang
memiliki nomor urut lebih kecil .
CATATAN
Penguatan Kebijakan Afirmasi
43
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
44
ISBN 978-979-26-9665-3
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA
Telp +62-21-7279-9566
Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
http://www.kemitraan.or.id
Fly UP