...

Pemahaman Progresif tentang Hak Perempuan - SCN

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pemahaman Progresif tentang Hak Perempuan - SCN
Produk-1:
Pemahaman Progresif berbagai sumber budaya dan agama
tentang hak perempuan atas waris, kepemilkan tanah dan harta benda lainnya
Pemahaman Progresif tentang
tentang Hak Perempuan atas Waris, Kepemilikan
Tanah, dan Kepemilikan Harta Benda lainnya
Hibah : pemberian suatu benda secara sukarela
dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang
lain yang masih hidup untuk dimiliki
Beberapa Istilah Penting terkait
dengan Hak Perempuan atas Waris
dan Kepemilikan Tanah:
Hak Pengelolaan tanah : hak memanfaatkan tanah
Ahli waris : orang yang memiliki hubungan
kekerabatan yang dekat dengan pewaris
Kantor Pertanahan : unit kerja Badan Pertanahan
Nasional di wilayah kabupaten/kotamadya yang
melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah
Mahr : pemberian dari calon mempelai pria kepada
calon mempelai perempuan
Badan Pertanahan Nasional : Lembaga Pemerintah
Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi
bidang pertanahan
Pewaris : orang yang pada saat meninggalnya
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
Pendaftaran Tanah : rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah. Termasuk pemberian surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak miliknya.
Harta Bawaan : harta yang dimiliki masing-masing
suami atau istri, asal harta dari hadiah maupun
warisan
Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah :
harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau
bersama suami-istri selama dalam ikatan
perkawinan berlangsung dan menjadi hak milik
keduanya selanjutnya disebut harta bersama tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun
Pejabat Pembuat Akta Tanah : pejabat umum yang
diberi kewenangan membuat akta-akta tanah
tertentu
Hukum Kewarisan : hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan bagiannya
Sertifikat : surat tanda bukti hak milik hasil dari
pendaftaran tanah
Harta Peninggalan : harta yang ditinggalkan oleh
pewaris dalam berbagai bentuk yang menjadi
miliknya maupun hak-haknya
Siapa yang berhak menerima Waris ?
Harta Waris : harta bawaan ditambah bagian dari
harta bersama setelah digunakan untuk kebutuhan
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang
dan pemberian untuk kerabat
Menurut Hukum Islam, berdasarkan ayat
kewarisan Q.S. Al-Nisa:4, menyatakan bahwa baik lakilaki maupun perempuan mendapatkan hak bagian atas
harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dengan
kata lain, seorang anak, baik anak perempuan maupun
[1]
Produk-1:
Pemahaman Progresif berbagai sumber budaya dan agama
tentang hak perempuan atas waris, kepemilkan tanah dan harta benda lainnya
perempuan tidak berhak menerima waris
adalah pendapat yang salah!
anak laki-laki adalah merupakan ahli waris. Ayat
kewarisan lainnya yang mendukung pernyataan ini
adalah QS 4: 11,12,33,176. .
Menurut Hukum Negara; Pasal 174 Kompilasi
Prinsip--Prinsip
Apa yang menjadi Prinsip
Pembagian Waris ?
Hukum Islam, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
(a) Menurut hubungan darah, yaitu golongan perempuan
terdiri dari – ibu, anak perempuan, saudara perempuan
dan nenek; dan golongan laki-laki terdiri dari – ayah,
anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan
(b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari – janda
atau duda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang
berhak mendapatkan warisan hanya – anak (perempuan
dan/atau laki-laki), ayah, ibu, janda atau duda.
Menurut Hukum Islam; Terdapat 4 prinsip dalam
pembagian waris, yaitu (1) Prinsip universal, yaitu
terwujudnya system social-budaya-ekonomi dan politik
yang setara, bebas dan berkeadilan; (2) Prinsip kerelaan
bersama dalam penyelesaian pembagian waris, artinya
mendahulukan kesepakatan bersama keluarga dan ahli
waris melalui musyawarah yang didasarkan pada prinsip
keadilan dan perdamaian, seiring dengan prinsip
pertama dengan melihat berbagai aspek, diantaranya
tanggungjawab yang diemban waris serta
situasi/kondisi masing-masing ahli waris; (3) Prinsip
melindungi hak Perempuan; saat ayat Quran tentang
waris turun, pada masa itu situasi dan kondisi
perempuan sangat memprihatinkan bukan hanya tidak
mendapatkan waris bahkan perempuan menjadi obyek
yang diwariskan, ayat waris kemudian turun untuk
memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan
harta untuk perempuan; dan (4) Prinsip keadilan untuk
perempuan, terbukanya ruang alternative dalam
pembagian waris sebagai upaya mewujudkan keadilan
bagi perempuan.
Menurut Adat Minangkabau di Sumatera
Barat; Ahli waris adalah orang-orang yang berhak
meneruskan pemilikan dan pengolahan harta serta
hubungan seorang pribadi dengan harta yang
diusahakannya itu sebagai Hak Pakai. Meneruskan
pemilikan atau cara-cara peralihan tergantung pada
macam harta yang akan dialihkan (harta pusaka, harta
bawaan, harta pencaharian, dll) dan ahli waris yang akan
melanjutkan (kaum, suku, anak, dll). Semua harta pusaka
menjadi milik perempuan dan diwariskan kepada garis
keturunan ibu (perempuan), sedangkan pihak laki-laki
(dalam hal ini biasanya ninik mamak dan mamak kepala
waris) hanya mengatur dan mempertahankan saja.
Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa
Tenggara Barat, perempuan Sasak tidak memiliki
Menurut Hukum Negara; Kompilasi Hukum Islam
hak untuk mewaris harta orangtuanya. Namun saat ini
keadaan sudah berubah terutama sejak Mahkamah
Agung Indonesia menyatakan dalam putusannya pada
tahun 1978 dan diulangi dalam putusan tahun 1985,
bahwa hak perempuan dan laki-laki adalah sama dimana
perempuan Sasak memiliki hak yang sama dalam
mewaris harta orangtuanya, maka sejak saat itu
masyarakat adat Sasak sendiri pun mengakui hak
perempuan untuk mewaris harta orangtuanya.
menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan,
atau dengan kata lain pembagian didasarkan pada
kesepakatan semua pihak yang bersangkutan, ketika
bicara tentang kesepakatan maka tentu rasa keadilan
untuk semua pihak yang dikedepankan. Demikian pula
aturan negara yang mengatur waris bagi warga non
Islam dalam KUHPerdata menyatakan bahwa pembagian
dilakukan menurut cara yang diehendaki oleh para pihak
bersama-sama dan tidak dibedakan pembagian waris
kepada perempuan maupun laki-laki.
Dengan demikian, baik perempuan maupun
laki-laki berhak menerima waris dan
pendapat yang menyatakan bahwa anak
Menurut Adat Minangkabau di Sumatera
Barat; Prinsip umum pembagian waris adalah system
pewarisan matrilineal yang berdasarkan asas unilateral,
[2]
Produk-1:
Pemahaman Progresif berbagai sumber budaya dan agama
tentang hak perempuan atas waris, kepemilkan tanah dan harta benda lainnya
kolektif, dan asas keutamaan, Asas unilateral adalah hak
kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan
ibu; Asas kolektif adalah yang berhak atas harta pusaka
bukanlah orang perorangan tetapi suatu kelompok
secara bersama-sama; sedangkan Asas keutamaan
adalah penerima waris dan/atau penerima peranan
mengurus harta pusaka melihat satu pihak lebih berhak
dibandingkan yang lain.
hutan, perbukitan, dan rumah. Oleh karena itu sudah
barang tentu perempuan berhak menerima waris tanah.
Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa
Tenggara Barat, perempuan tidak berhak menerima
waris berupa tanah dan rumah, perempuan hanya
menerima pemberian dari orangtua mereka berupa alat
rumah tangga dan perhiasan; Mengapa demikian ?
Perempuan dianggap tidak membutuhkan waris anah
dan rumah karena setelah menikah ia akan tinggal
bersama suami di tempat keluarga besar suami, dan
dianggap seluruh kebutuhan hidupnya telah dipenuhi
oleh suami. Namun saat ini keadaan telah berubah,
setelah menikah perempuan dan pasangannya dapat
memilih akan tinggal dimana; apakah bersama salah
satu dari kedua orangtua/keluarga besar mereka atau
bahkan tinggal terpisah dengan keduanya. Saat ini baik
perempuan (istri) maupun laki-laki (suami) bekerjasama
bahu membahu saling melengkapi untuk memenuhi
kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena alasan
perempuan tidak berhak menerima waris tanah sudah
tidak relevan.Kini sama halnya dengan laki-laki
perempuan pun berhak mendapatkan waris tanah.
Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa
Tenggara Barat, Prinsip pembagian waris adalah
musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai (soloh,
istilah Nusa Tenggara Barat). Kesepakatan damai ini
sangat mengikat baik individu yang bersengketa maupun
terhadap masyarakat dan oleh karena itu acapkali
keputusan ‘soloh’ mempunyai kekuatan hukum yang
sangat kuat karena acapkali dijadikan landasan hukum
oleh pengadilan.
Dengan demikian, prinsip pembagian waris
adalah musyawarah untuk mencapai
kesepakatan yang damai dan rasa keadilan
untuk semua pihak, terutama rasa keadilan
untuk perempuan sebagai kelompok yang
seringkali diabaikan haknya mendapatkan
waris.
Dengan demikian, baik perempuan maupun
laki-laki keduanya berhak menerima waris
tanah
Apakah perempuan berhak menerima
waris tanah?
Apakah perempuan berhak mengelola
tanah ?
Menurut Hukum Islam; tidak ada satu ketentuan
Menurut Hukum Islam; Islam mengakui adanya
yang mengatur tentang siapa yang berhak menerima
waris dalam bentuk tertentu. Dengan kata lain, hukum
Islam tidak membeda-bedakan perolehan waris untuk
perempuan maupun untuk laki-laki.
harta milik pribadi perempuan maupun laki-laki,
termasuk harta berupa tanah. Perempuan sebagai
pemilik tanah berhak untuk mengelola tanahnya sesuai
dengan keinginannya;, apakah tanah itu akan dikelola
sendiri atau dikelola oleh orang lain terserah kepada
perempuan itu sendiri sebagai pemilik tanah. Tidak ada
satu aturan Islam pun yang menyatakan bahwa
perempuan tidak boleh atau haram hukumnya mengelola
tanah.
Menurut Hukum Negara; sama halnya dengan
hukum Islam, Hukum Negara tidak membeda-bedakan
perolehan waris untuk perempuan maupun laki-laki.
Menurut Adat Minangkabau di Sumatera
Barat; waris harta pusaka turun kepada garis
Menurut Hukum Negara; Negara menjamin setiap
kekerabatan ibu (perempuan), umumnya harta pusaka
berupa bidang tanah dalam bentuk kebun, persawahan,
orang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki
[3]
Produk-1:
Pemahaman Progresif berbagai sumber budaya dan agama
tentang hak perempuan atas waris, kepemilkan tanah dan harta benda lainnya
Dengan demikian, perempuan berhak
mengelola tanah dan tidak ada satu
alasanpun yang dapat melarang perempuan
untuk mengelola tanahnya.
hak atas tanah (milik) untuk mengerjakan dan
mengusahakan sendiri tanah tersebut secara aktif
Menurut Hukum Adat Minangkabau di
Sumatera Barat; pengaturan dan pengelolaan tanah
diserahkan kepada laki-laki (ninik mamak atau mamak
kepala waris). Namun, kenyataannya, saat ini banyak
perempuan Minang mengelola tanah komunal milik
kaum/suku mereka baik sendiri maupun bekerjasama
dengan anggota kaum/suku laki-laki yang lain. Apa yang
dilakukan oleh para perempuan ini tidak dianggap
sebagai pelanggaran adat. Selain itu, telah
berkembangnya kemampuan perempuan dalam
mengelola tanah menjadi salah satu bukti bahwa
perempuan pun berhak mengelola tanah.
Apakah perempuan dapat membuat
sertifikat
sendiri??
sertif
ikat tanah atas namanya sendiri
Menurut Hukum Islam; Islam mengakui harta milik
pribadi perempuan, seperti yang tertera dalam QS 46:19.
Pengakuan ini menjadi dasar bahwa Islam pun tentu
memperbolehkan siapapun termasuk perempuan untuk
mencantumkan namanya dalam sertifikat (bukti
kepemilikan) tanah miliknya.
Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa
Tenggara Barat, seperti apa yang dijelaskan pada
Menurut Hukum Negara; tidak ada satu aturan pun
yang menyatakan hanya laki-laki atau hanya perempuan
yang dapat membuat sertifikat tanah. Aturan/hukum
negara mengatakan bahwa sertifikat diterbitkan untuk
kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, dan
sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak
pemegang hak atas tanah dan hak milik atas tanah.
Apabila seorang perempuan merupakan pemegang hak
atas tanah atau pemegang hak milik atas tanah maka ia
berhak membuat sertifikat tanah atas namanya sendiri.2
poin sebelumnya, pada masa lalu perempuan tidak
menerima waris tanah, oleh karena itu pada masa lalu
perempuan tidak berhak mengelola tanah. Alasan yang
melatar belakangi ketentuan adat tersebut adalah
diantaranya: pada masa lalu letak dan kondisi
tanah/ladang yang digarap tidak memungkinkan untuk
dilalui dan digarap oleh perempuan;1 dan jarak antara
ladang dengan tempat tinggal sangat jauh, lalu
pilihannya jatuh pada perempuan (istri) tinggal di rumah
mengurus rumah dan anak, sedangkan laki-laki (suami)
pergi ke ladang. Namun, saat ini, alasan tersebut tidak
relevan. Letak ladang dengan tempat tinggal dapat
dijangkau dengan mudah baik dengan berjalan kaki atau
menggunakan kendaraan, peran mengurus rumah
tangga termasuk di dalamnya mengurus anak dapat
dipertukarkan antara istri dan suami. Oleh karena itu
maka perempuan pun berhak mengelola tanah.
Menurut Adat Minangkabau di Sumatera
Barat; dibedakan menjadi 2 bentuk pemilikan dan
penguasaan tanah. Pertama, pemilikan dan penguasaaan
tanah pribadi (perempuan dan laki-laki) dimana tanah
yang dimaksud berasal dari harta pencaharian. Kedua,
pemilikan dan penguasaan tanah komunal/ulayat dimana
tanah yang dimaksud berasal dari warisan turun
temurun berdasarkan sistem matrilineal (diwariskan
atas dasar garis keturunan ibu (perempuan)). Untuk
yang pertama ketentuan berhak/tidaknya perempuan
membuat sertifikat sama dengan hukum negara. Untuk
yang kedua, bukti kepemilikan (sertifikat) tanah ulayat
dibuktikan dengan surat ‘keterangan kepemilikan tanah
ulayat/kaum’ tidak berdasarkan atas nama pribadi,
1
Pada jaman dulu letak bidang tanah jauh dari tempat tinggal,
umumnya berada di tengah hutan, ada juga yang berada di
perbukitan. Disamping kondisi jalan yang sulit, letaknya juga sangat
jauh hingga memerlukan waktu berhari-hari. Selain itu, konon
kabarnya di sepanjang jalan banyak perompak yang tidak segan-segan
membunuh orang yang akan pergi berladang ini, , Dengan kondisi
demikian maka pada saat itu dianggap perempuan tidak mungkin turut
serta mengolah tanah.
2
Mengacu pada PP No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 31-32
dan 30.
[4]
Produk-1:
Pemahaman Progresif berbagai sumber budaya dan agama
tentang hak perempuan atas waris, kepemilkan tanah dan harta benda lainnya
namun didasarkan atas nama semua anggota
kaum/suku (semua perempuan, tidak ada laki-laki3)
yang bersangkutanan dengan diketahui oleh mamak
kepala waris sebagai pemimpin kaum. Jadi, menurut
adat Minangkabau, perempuan sebagai anggota kaum
dan penerus warisan harta pusako berhak
mencantumkan namanya pada bukti kepemilikan tanah
ulayat/kaum.
perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri dan
dikuasai penuh oleh istri, demikian juga harta suami
tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami.
Artinya, harta benda milik pribadi perempuan (istri)
yang terikat dalam sebuah perkawinan,status
kepemilikannya tetap menjadi milik perempuan (istri).
Harta milik semacam ini biasanya disebut dengan ‘harta
bawaan’.4
Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa
Tenggara Barat, selain dari membeli bidang tanah
Menurut Hukum Adat Minangkabau di
Sumatera Barat; harta benda milik pribadi
hasil dari pencahariannya sendiri, pada umumnya
perempuan Sasak di Nusa Tenggara Barat memperoleh
tanah dari pemberian orang tua. Berdasarkan fakta ini
maka adat Sasak membolehkan perempuan membuat
sertifikat tanah atas namanya sendiri.
perempuan (istri) atau harta benda milik pribadi laki-laki
(suami) yang dibawa oleh masing- masing ke dalam
kehidupan perkawinan adalah merupakan harta milik
dari masing-masing mereka, bukan harta bersama dan
bukan harta ulayat. Menurut adat Minangkabau, sama hal
nya ketika laki-laki (suami) membawa harta kaum/sukunya dalam kehidupan perkawinannya, maka harta kaum
suku nya tersebut tetap menjadi hak/milik suami dan
kaum/sukunya tidak kemudian menjadi hak/milik
bersama mereka atau menjadi milik kaum keluarga istri.
Secara umum, ketentuan status kepemilikan harta
benda pribadi perempuan dalam perkawinan dalam adat
Minangkabau sama dengan ketentuan yang diatur dalam
hukum negara.
Dengan demikian, siapapun termasuk
perempuan berhak membuat sertifikat bukti
kepemilikan tanah yang dimiliknya atas
namanya sendiri.
Bagaimana status kepemilikan harta
benda pribadi perempuan dalam
perkawinan ?
Menurut Hukum Adat Sasak Pulau Lombok di
Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah
Menurut Hukum Islam; Islam tidak mengenal ‘harta
bersama’, oleh karena itu seluruh harta benda milik
perempuan baik yang diperoleh pada saat sebelum
terjadi perkawinan maupun harta benda yang diperoleh
pada masa perkawinan adalah mutlak menjadi milik
pribadi perempuan.
dijelaskan di atas bahwa perempuan Sasak pada
umumnya memiliki harta benda pribadi berupa bidang
tanah dari pemberian orangtua. Pada saat menikah
tanah pemberian dari orangtua ini tetap menjadi hak
milik perempuan atau tidak berubah menjadi hak milik
suami atau hak miliki bersama.
Menurut Hukum Negara; Dibedakan antara ‘harta
bersama’ dalam perkawinan dengan 'harta pribadi istri
dan harta pribadi suami’ dalam perkawinan. Adanya
harta bersama dalam perkawinan tidak menutup
kemungkinan harta milik pribadi masing-masing suami
atau istri. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara
harta pribadi milik suami dan harta pribadi istri karena
Dengan demikian, status harta benda milik
pribadi yang dimiliki oleh perempuan
sebelum menikah tetap menjadi harta benda
milik pribadi perempuan bersangkutan
setelah menikah atau hak kepemilikan tidak
3
Dalam prakteknya masih ada bukti kepemilikan tanah ulayat yang
didasarkan atas nama semua anggta kaum termasuk laki-laki,
keduanya diakui sebagai bukti kepemilikan tanah ulayat yang sah.
4
Mengacu pada UU No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dan
Kompilasi Hukum Islam Pasal: 85,86,87
[5]
Produk-1:
Pemahaman Progresif berbagai sumber budaya dan agama
tentang hak perempuan atas waris, kepemilkan tanah dan harta benda lainnya
beralih menjadi hak milik suami atau menjadi
harta bersama.
namanya dalam bukti kepemilikan harta bersama tanpa
melihat harta bersama tersebut dibeli dari uang milik
suami atau milik istri berdasarkan kesepakatan
keduanya. Selain itu, meskipun bukti kepemilikan harta
bersama itu atas nama salah satu pihak namun tetap
menjadi hak milik keduanya.
Siapa yang berhak mencantumkan
namanya dalam bukti kepemilikan
harta bersama dalam perkawinan ?
Meskipun hanya hukum negara yang
mengenal harta bersama dalam perkawinan,
sedangkan hukum Islam, adat Minangkabau
dan adat Sasak tidak mengenal harta
bersama, namun tidak menutup kemungkinan
bukti kepemilikan harta bersama tersebut
mencantumkan nama Istri. Jika terjadi kasus
perceraian, putusan pengadilan
agama/negeri di kedua tempat sudah mulai
memadukan putusan pengadilan
berdasarkan argumentasi hukum adat dan
agama,6 dengan maksud untuk
mempengaruhi hukum adat atau agama
dikedua tempat lebih adil bagi perempuan
yang bercerai.
Menurut Hukum Islam, Adat Minangkabau dan
Adat sasak; Islam, adat Minangkabau dan Adat Sasak
tidak mengenal ‘harta bersama dalam perkawinan’,
harta benda yang dimiliki oleh perempuan pada masa
perkawinan tetap menjadi milik perempuan, demikian
juga laki-laki. Namun, dalam Islam laki-laki memiliki
kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anakanaknya dari harta benda yang dimilikinya. Ketentuan
seperti ini seringkali menimbulkan rasa ketidak adilan
bagi salah satu pihak.5 Untuk menghindari hal tersebut,
maka sejak awal perlu dihindari adanya rasa
ketidakadilan tersebut. Kontribusi istri yang berperan
sebagai ibu rumah tangga tidak dianggap sebagai
kontribusi yang tidak bernilai, tetapi harus dianggap
sebagai kontribusi yang setidaknya sebanding dengan
kontribusi suami membiayai kebutuhan rumah tangga.
Hal lain misalnya, suami yang bijaksana pada saat
membeli sesuatu dengan uangnya maka ia akan
membagi kepemilikan barang tersebut atas namanya
dan atas nama istri.
Menurut Hukum Negara; Negara mengakui adanya
harta bersama dalam perkawinan, oleh karena itu siapa
pun baik suami maupun istri berhak mencantumkan
5
Gambaran ketidakadilan yang terjadi misalnya, dalam sebuah rumah
tangga, karena pengaruh sosial di masyarakat perempuan tidak
memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumah ia berperan sebagai
ibu rumah tangga, sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga tanpa
dibayar, sehingga tidak memiliki harta benda atas nama sendiri,
seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan
suami. Semua harta benda yang dibeli pada saat masa perkawinan
seperti tanah, rumah, kendaraan, biasanya langsung atas nama suami,
pada akhirnya istri tidak memiliki harta benda apa pun. Akibatnya,
ketika terjadi perceraian, perempuan sama sekali menjadi miskin
karena semua harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan
adalah milik suami
6
Sebagaimana terjadi di pengadilan Agama/Negeri di Lombok dan
Sumatera Barat. Selain itu, para pemuka agama mulai banyak yang
progresif, mereka seringkali dimintai pendapat oleh para hakim pada
saat akan memberikan putusan. dan memperngaruhi putusan
tersebut.
[6]
Produk-1:
Pemahaman Progresif berbagai sumber budaya dan agama
tentang hak perempuan atas waris, kepemilkan tanah dan harta benda lainnya
[7]
Fly UP