...

peraturan bupati tangerang nomor 52 tahun 2011 tentang

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan bupati tangerang nomor 52 tahun 2011 tentang
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 52 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 84 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)
BALAI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG
BUPATI TANGERANG,
Menimbang
: a.
bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman pada Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Tangerang Nomor 84 Tahun 2010 ;
b.
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas UPT,
maka perlu dilakukan perubahan atas rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja;
c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu
ditetapkan kembali Rinician Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati
Tangerang.
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3893);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
3.
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548 ) ;
5. Undang-Undang …………….
Memperhatikan
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Antara Pemerintah , Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741 ) ;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang ( Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108).
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ( Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).
1.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan
2.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Pemerintah Kabupaten
Tangerang
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 84 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENGENDALIAN HAMA
DAN PENYAKIT TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 84
Tahun 2010 Tentang Rinician Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang,
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan , Pasal 2, Angka 4 diubah, sehingga pasal 2 angka 4
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
(4) Susunan Organisasi UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha :
Pelaksana Pengamatan dan Peramalan, Peneliti, Pengendalian
Hama dan Penyakit Tanaman/Organisme Pengganggu
Tanaman ( OPT ) ;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2.Ketentuan …………….
2. Ketentuan judul Bagian Ketiga Pasal 4, ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) diubah, sehingga judul Bagian Ketiga Pasal 4, ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
(1)
(2)
Pasal 4
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor,
kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
(3)
Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan
kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan umum
dan kepegawaian serta keuangan;
Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan
pelayanan teknis administrasi;
Pelaksanaan penyusunan program kegiatan tentang UPT
Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pemeliharaan
kantor UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman;
Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi
barang pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan
dan aset UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman;
Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan
keuangan dilingkup UPT;
Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
lingkup UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman;
Pelaksanaan dan kooordinasi dengan dinas terkait;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan
kegiatan UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnya.
Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Balai
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.
3. Ketentuan Judul Bagian Keempat, Pasal 5, ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diubah, sehingga judul Bagian Keempat pasal 5, ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
Bagian ………….
Bagian Keempat
Pelaksana Pengamatan dan Peramalan, Peneliti,Pengendalian
Hama dan
Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
(1)
(2)
(3)
Pasal 5
Pelaksana Pengamat dan Peramalan, Peneliti, Pengendalian
Hama dan Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan yang berkaitan
dengan Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pelaksana Pengamat dan Peramalan, Peneliti,
Pengendalian Hama dan Penyakit/Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan pemantauan perkembangan hama dan
penyakit/organisme pengganggu tanaman (OPT)
b. Mengumpulkan data dan informasi untuk peramalan
hama dan penyakit tanaman/organisme penganggu
tanaman (OPT).
c. Membuat laporan tertulis tentang kegiatan pengamatan
dan peramalan hama dan penyakit tanaman/organisme
pengganggu tanaman (OPT)
d. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam
rangka kegiatan pengamatan dan peralaman hama dan
penyakit tanaman/organisme penganggu tanaman (OPT) ;
e. Mengusahakan, pembukuan dan memfasilitasi pengadaan
sarana
dan
prasarana
penelitian
hama
dan
penyakit/organisme pengganggu tanaman (OPT) ;
f. Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan
prasarana
penelitian
hama
dan
penyakit
tanaman/organisme pengganggu tanaman ( OPT ) ;
g. Membuat laporan penggunaan sarana dan prasarana
penelitian hama dan penyakit/organisme pengganggu
tanaman ( OPT ) ;
h. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam
rangka pelaksanaan pengamatan dan peramalan,
penelitian,
pengendalian
hama
dan
penyakit
tanaman/organisme Pengganggu tanaman ( OPT ) ;
i. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit
/Organisme Pengganggu tanaman ( OPT ) ;
j. Memberikan pembinaan pengendalian Hama dan
Penyakit /organisme Pengganggu Tanaman ( OPT ) ;
k. Membuat laporan hasil pengendalian hama dan
penyakit/organisme pengganggu tanaman ( OPT ).
Pelaksana Pengamat dan Peramalan, Peneliti, Pengendalian
Hama dan Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
kepala UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman.
Pasal II …………………….
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang
Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 19-12-2011
BUPATI TANGERANG
ttd.
H. ISMET ISKANDAR
Diundangkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 19-12-2011
SEKRETARIS DAERAH
ttd.
H. HERMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 52
Fly UP