...

Menempatkan Masyarakat Sipil Dalam Kehidupan Bernegara

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Menempatkan Masyarakat Sipil Dalam Kehidupan Bernegara
Siaran Pers
Refleksi 105 Tahun Hari Kebangkitan Nasional: Menempatkan Masyarakat Sipil Dalam Kehidupan
Bernegara Secara Tepat
Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi (YAPPIKA)
Rabu, 29 Mei 2013
Dua tahun (2011-2013) pembahasan RUU Ormas telah menempatkan (lagi) posisi, peran, kontribusi
masyarakat sipil Indonesia dalam perdebatan nasional. Namun sayangnya perdebatan tersebut sering
dipersepsikan negatif dan kecurigaan oleh Pemerintah dan DPR dalam tujuan mencari dukungan pengesahan
RUU Ormas. Dalam iklim demokrasi Indonesia saat ini pengakuan atas posisi dan peran entitas masyarakat
sipil sebagai salah satu aktor penting pembangunan –selain negara dan sektor swasta-- seharusnya semakin
dikuatkan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan lingkungan eksternal (enabling environment) yang kondusif
bagi masyarakat sipil untuk memberikan kontribusi terbaiknya secara berkelanjutan.
Kewajiban sektor negara untuk menguatkan masyarakat sipil Indonesia bukanlah berasal dari ruang hampa.
Kita tidak bisa menutup mata, sejarah berdirinya Indonesia bermuara pada kekuatan sektor masyarakat dan
organisasi masyarakat. Seratus lima tahun (105) tahun yang lalu, yaitu 20 Mei 1908 Boedi Oetomo berdiri
sebagai cikal bakal masyarakat sipil di Indonesia. Meskipun mengalami masa gelap selama masa Orde Baru –
yang salah satunya menggunakan instrumen Undang Undang No. 8 Tahun 1985 (UU Ormas), pasca Reformasi
1998 organisasi masyarakat sipil mengalami fase perkembangan luar biasa dalam memberikan kontribusi
terbaiknya pada pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Mulai dari mendorong kelahiran kebijakan dan
institusi yang lebih demokratis, pemantauan anti korupsi; HAM; dan lingkungan, hingga isu pelayanan publik.
Saat ini, DPR dan Pemerintah sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Organisasi
Masyarakat (RUU Ormas) yang jelas-jelas akan mengekang kebebasan berserikat organisasi masyarakat sipil.
Melihat posisi, peran, dan kontribusi organisasi masyarakat dan ancaman represif RUU Ormas, Aliansi
Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) mendesak DPR dan Pemerintah untuk:
1. Segera menghentikan pembahasan dan pengesahan RUU Ormas, dan selanjutnya mendorong
pembahasan RUU Perkumpulan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) 2010-2014. Rancangan Undang-Undang Perkumpulan secara hukum lebih punya
dasar dan akan menempatkan relasi masyarakat sipil dengan negara secara seimbang,
kondusif, kolaboratif, dan tidak saling menegasikan.
2. Segera mencabut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(UU Ormas) dan mengembalikan pengaturan mengenai organisasi masyarakat kepada kerangka
hukum yang benar dan relevan, yaitu berdasarkan keanggotaan (membership-based
organization) yang akan diatur dalam UU Perkumpulan dan tidak berdasarkan keanggotaan
(non membership-based organization) melalui UU Yayasan.
Indonesia tidak kekurangan rujukan hukum terkait desakan di atas. Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR RI No. 3
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU menyatakan bahwa suatu RUU dapat ditarik dalam proses
penyusunan dan pembahasan. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menyediakan rujukan tersendiri. Pada Lampiran II tentang TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN BAB II HAL-HAL KHUSUS huruf C PENCABUTAN angka 223, diketahui bahwa
peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat
atau lebih tinggi. Artinya, untuk mencabut UU No. 8 Tahun 1985 dapat menggunakan (dasar hukum) UU
pencabutan tersendiri, sebagaimana dimaksud pada angka 227.
Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi: Fransisca Fitri, 0818 202 815
Fly UP