...

Unduh file PDF ini - Jurnal Unpad

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Unduh file PDF ini - Jurnal Unpad
Pelanggaran Prinsip Ik kad Baik Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
Arrangements in the Timor Sea (Kesepakatan Mari m Khusus di Laut Timor)
oleh Australia*
Tiara Ika Winarni**
Abstrak
Pada tahun 2006, Australia dan Timor Leste menyepaka Kesepakatan Mari m Khusus Laut
Timor (CMATS) sebagai pengaturan sementara mengenai pengelolaan sumber daya alam di
ladang Greater Sunrise. Namun enam tahun kemudian, salah seorang mantan agen Dinas
Rahasia Intelijen Australia memberikan informasi kepada pemerintah Timor Leste bahwa
Australia telah melakukan penyadapan terhadap diskusi internal pemerintah Timor Leste
mengenai negosiasi CMATS pada tahun 2004. Penyadapan di dalam negosiasi CMATS
dianggap suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan prinsip
ik kad baik dalam pembentukan perjanjian internasional berdasarkan ketentuan di dalam
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Konvensi Wina 1969 tentang
Hukum Perjanjian Internasional. Tujuan penulisan ar kel ini adalah untuk menganalisa
penyadapan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan prinsip
ik kad baik di dalam proses negosiasi CMATS, sehingga kesepakatan tersebut dapat
dibatalkan. Penyadapan dapat dilihat sebagai unsur penipuan yang merupakan bentuk
kecurangan berdasarkan Pasal 49 Konvensi Wina 1969. Dengan demikian, penyadapan
merupakan suatu bentuk kecurangan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban
untuk melaksanakan prinsip ik kad baik dalam negosiasi sebagai tahap pembentukan
CMATS. Penetapan batas mari m permanen dapat menjadi solusi bagi kedua negara dalam
memperoleh kepas an hukum bagi pengelolaan ladang sumber daya alam serta dapat
mengikutsertakan pihak ke ga dalam penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: CMATS, Greater Sunrise, penyadapan, prinsip ik kad baik, sengketa Laut Timor.
Breach of The Good Faith Principle In Treaty on Certain Mari me
Arrangements in the Timor Sea Nego a on By Australia
Abstract
In 2006, Australia and Timor Leste have agreed on Treaty on Certain Mari me Arrangements
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Ar kel ini dibuat berdasarkan Skripsi dengan judul “Pelanggaran Prinsip Ik kad Baik Terhadap Negosiasi Treaty
on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea oleh Australia berdasarkan Hukum Internasional” yang telah
dipertahankan dalam ujian sidang Sarjana Hukum pada 10 Desember 2014. Penulis mengucapkan terima kasih
kepada Bapak H. A p La pulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. dan Bapak R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D.
selaku dosen pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis untuk
menyelesaikan Skripsi tersebut, serta kepada Bapak Dr. Idris, S.H., M.A., Ibu Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.,
dan Ibu Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan saran bagi Skripsi
Penulis agar dapat menjadi suatu karya tulis yang dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional.
**Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa Ukur No. 35 Bandung, [email protected], S.H.
(Universitas Padjadjaran).
44
45
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
in the Timor Sea (CMATS) as a provisional arrangement in regards to resources management
in Greater Sunrise field. However, 6 years later a former agent of Australian Secret
Intelligence Service provided some informa on to the government of Timor Leste that
Australia has intercepted the internal discussion of CMATS nego a on in 2004. Espionage in
the CMATS nego a on deemed as a form of viola on to the obliga on of good faith principle
according to UN Conven on on the Law of the Sea and Vienna Conven on on the Law of
Trea es 1969 (VCLT). The aim of this ar cle is to analyze intercep on as a breach to the duty
of performing good faith principle in the nego a on process and a basis for the
arrangement invalidity. Espionage as a form of decei ul proceedings can be assumed as an
element of fraudulent conduct which derives from fraud under Ar cle 49 of VCLT.
Establishment of permanent mari me boundaries can be applied as a solu on for both
countries to achieve legal assurance for disputed resource fields management as well as
using the third party as solu on to Timor Sea dispute resolu on.
Keywords: CMATS, Greater Sunrise, espionage, good faith principle, Timor Sea dispute.
A. Pendahuluan
Pada 20 Mei 2002 Timor Leste menjadi negara merdeka pertama di abad ke-21
setelah Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor Timur
(UNTAET) mengalihkan fungsi dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada
rakyat Timor Leste.¹ Sejak saat itu pemerintah Timor Leste mulai menata urusan
dalam negeri maupun hubungan luar negerinya, termasuk persoalan mengenai
pengelolaan sumber daya alam yang berada di Laut Timor. Bersamaan dengan
kemerdekaan yang diperoleh Timor Leste, Australia dan Timor Leste menyepaka
Perjanjian Laut Timor (PLT) untuk menggan kan Perjanjian Celah Timor yang telah
berakhir.²
Berkaitan dengan disepaka nya PLT pada tahun 2002, serta masih belum
disepaka nya penetapan batas mari m antara Australia dan Timor Leste,
dibentuklah Daerah Pengembangan Minyak Bersama (JDPA)³ di bawah administrasi
Otoritas Khusus untuk Laut Timor. Sementara itu, wilayah di luar JDPA berada di
wilayah sengketa klaim oleh kedua negara.⁴
¹ Anders B. Johnsson, “Parlemen Nasional Timor-Leste dan Proses Keuangan: Peranan Legisla f dan Pengawasan”,
Seminar Parlemen dan Anggaran Nasional: Legisla f dan Fungsi Pengawasan, Dili-Timor Leste, 8-9 Mei 2003.
² Susan Simpson, “A Timeline of Events Leading up to Timor-Leste's ICJ Claims Againts Australia”, 2014,
h p://viewfromll2.com/2014/01/25/a- meline-of-events-leading-up-to- mor-lestes-icj-claim-againstaustralia/, diakses 27 Februari 2014.
³ Is lah “Daerah Pengembangan Minyak Bersama” yang digunakan oleh Penulis berdasarkan Laporan La'o
Hamutuk Ins tut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Leste, “LNG Sunrise di Timor-Leste: Impian, Kenyataan dan
Tantangan”.
⁴ Guteriano Neves (et.al.), “LNG Sunrise di Timor-Leste: Impian, Kenyataan dan Tantangan”, Laporan La'o Hamutuk
Ins tut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Leste, 2008, hlm. 11.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
46
Timor Leste dan Australia kemudian melanjutkan kesepakatan teknis PLT
melalui Perjanjian Uni sasi Internasional (IUA) pada tahun 2003 dan Perjanjian atas
Kesepakatan Mari m Khusus di Laut Timor (CMATS) pada tahun 2006.
CMATS secara khusus membahas mengenai pengoperasian dan pengelolaan
ladang minyak Greater Sunrise, yang terletak di luar wilayah JDPA, oleh Australia dan
Timor Leste. Masing-masing negara akan menerima 50% pendapatan dari ladang
minyak Greater Sunrise.⁵ CMATS merupakan pengaturan sementara, begitu juga
dengan PLT dan IUA, yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 83
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHL). Kedua negara sepakat
untuk membagi rata pendapatan dari ladang Greater Sunrise yang juga merupakan
pembaharuan dari ketentuan dalam IUA sebelumnya.⁷ CMATS mulai berlaku bagi
para pihak setelah dilakukan pertukaran nota di Dili, Timor Leste pada 23 Februari
2007.⁸ Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 13 CMATS,
bahwa:
“This Treaty shall enter into force on the day on which the Government of
Australia and the Government of the Democra c Republic of Timor-Leste
have no fied each other, in wri ng, that their respec ve requirements for
the entry into force of this Treaty have been complied with.”
Namun pada tahun 2012, salah seorang mantan agen Dinas Rahasia Intelijen
Australia (ASIS), memberikan informasi kepada pemerintah Timor Leste bahwa
Australia telah melakukan penyadapan terhadap diskusi internal pemerintah Timor
Leste mengenai negosiasi CMATS yang dilakukan dengan dalih bantuan renovasi
dan konstruksi dari Australia bagi ruang kerja kabinet dan perdana menteri Timor
Leste pada tahun 2004. Pada saat itu, mantan agen tersebut turut serta dengan
menyamar sebagai kontraktor di dalam misi penyadapan tersebut.⁹ Ia bertugas
untuk meng-install peralatan penyadapan di ruang kerja yang dimaksud, sehingga
Australia dapat memperoleh informasi mengenai diskusi internal pemerintah Timor
⁵ Ibid., hlm. 12.
⁶ Treaty Between Australia and the Democra c Republic of Timor-Leste on Certain Mari me Arrangements in the
Timor Sea (“CMATS”), 12 Januari 2006, ATS 12, Preambule paragraf 3. (“TAKING INTO ACCOUNT the United
Na ons Conven on on the Law of the Sea done at Montego Bay on 10 December 1982 and, in par cular, Ar cles
74 and 83 which provide that the delimita on of the exclusive economic zone and con nental shelf between
States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of interna onal law in order to
achieve an equitable solu on”).
⁷ Parliament of Australia, “Australia-East Timor Certain Mari me Arrangements Treaty”, dalam Report 85: Trea es
Tabled On 6, 7 & 27 February 2007, 2007, hlm. 40.
⁸ Department of Foreign Affairs and Trade, “Entry into Force of Greater Sunrise Trea es with East Timor,”
Alexander Downer, Minister of Foreign Affairs, Australia, media release, 2007, www.foreignminister.gov.
au/releases/2007, diakses 13 Juni 2014.
⁹ Peter Llyod, “Brandis Orders ASIO Raids Related To East Timor Spying Case”, 2013, h p://www.abc.net.au/
am/content/2013/s3904457.htm, diakses 27 Februari 2014.
47
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
Leste.¹⁰ Hal itulah yang dinyatakan oleh mantan agen Australia melalui surat
sumpah setelah ia mengetahui bahwa Alexander Downer, mantan Menteri Luar
Negeri yang menjabat saat penyadapan negosiasi tersebut berlangsung, saat ini
berprofesi sebagai penasihat perusahaan Woodside melalui perusahaan lobi-nya,
Bespoke Approach.¹¹
Berdasarkan informasi dari mantan agen ASIS tersebut, pemerintah Timor
Leste kemudian mengirimkan nota diploma k kepada Perdana Menteri Australia
pada saat itu, Julia Gillard, untuk menginformasikan mengenai penyadapan yang
dilakukan oleh Australia saat negosiasi CMATS serta Timor Leste meminta Australia
untuk dapat melakukan diskusi kembali terhadap perjanjian tersebut.¹² Namun
demikian, karena Australia dak menghiraukan nota diploma k tersebut maka
Timor Leste kemudian melakukan ndak lanjut dengan mengajukan pembatalan
perjanjian atas dasar dak dilaksanakannya negosiasi CMATS dengan prinsip ik kad
baik¹³ kepada Permanent Court of Arbitra on (PCA), pada 23 April 2013
berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (b) Annex B Timor Sea Treaty 2002.¹⁴
Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan mengkaji mengenai kewajiban
untuk melaksanakan prinsip ik kad baik dalam proses negosiasi pada fase
pembuatan perjanjian pengembangan bersama dan penyadapan sebagai bentuk
kecurangan yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ik kad baik di
dalam pembentukan perjanjian internasional, sehingga dapat mengakibatkan
dibatalkannya CMATS. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji mengenai akibat
hukum pembatalan CMATS terhadap kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak.
B. Kewajiban Untuk Melaksanakan Negosiasi Pengembangan Bersama dengan
Prinsip Ik kad Baik
Konsep pengembangan bersama merupakan suatu aplikasi untuk mengadakan
persetujuan atau pengaturan sementara mengenai penetapan batas mari m
apabila belum dicapai kesepakatan mengenainya di antara negara-negara yang
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan/atau landas kon nennya tumpang ndih
atau berhadapan sebagaimana diatur oleh Pasal 74 KHL mengenai penetapan batas
ZEE dan Pasal 83 (KHL) mengenai penetapan batas landas kon nen. Kedua pasal
tersebut memiliki ketentuan yang iden k, berbunyi:
¹⁰
¹¹
¹²
¹³
Susan Simpson, Loc.cit.
Peter Lloyd, Loc.cit.
Susan Simpson, Loc.cit.
Penggunaan is lah “Ik kad Baik” ini sebagai terjemahan dari is lah “Good Faith” yang digunakan Penulis
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
¹⁴ Timor Leste v. Australia, Pending Cases, Permanent Court of Arbitra on (PCA), 23 April 2013, h p://www.pcacpa.org/showpage.asp?pag_id=1403, diakses 27 Februari 2014.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
48
“Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned,
in a spirit of understanding and coopera on, shall make every effort to
enter into provisional arrangements of a prac cal nature and, during this
transi onal period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final
agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final
delimita on.”
Pasal tersebut mengandung dua elemen, yakni kewajiban untuk mengadakan
segala usaha (“make every effort”) untuk memutuskan suatu pengaturan
sementara yang bersifat prak s, serta larangan untuk membahayakan atau
menghambat pencapaian mengenai penetapan batas. Elemen yang pertama
bertujuan untuk menyelenggarakan usaha-usaha sementara, sedangkan elemen
kedua bertujuan untuk membatasi ak vitas negara-negara yang bersangkutan di
wilayah yang disengketakan.¹⁵ Salah satu bentuk pengaturan sementara tersebut
diaplikasikan ke dalam pengembangan bersama. Lagoni, selaku Rapporteur di
dalam Komite ZEE Asosiasi Hukum Internasional atau Interna onal Law Associa on
(ILA) di dalam ar kel dan laporannya pada pertemuan di Warsawa tahun 1988,
memberikan definisi pengembangan bersama sebagai:
“Coopera on between states based on an agreement regarding the
explora on for and exploita on of certain deposits, fields or accumula ons
of nonliving resources that either extend across a boundary or lie in an area
of overlapping claims.”¹⁶
Sehingga pada prinsipnya, pengembangan bersama dilaksanakan melalui
kesepakatan perjanjian pengaturan bersama oleh negara-negara yang
bersangkutan. Dengan demikian, pengembangan bersama yang dilakukan oleh
negara merupakan suatu bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional
sendiri diar kan di dalam Pasal 1 huruf b Konvensi Wina 1969 tentang Hukum
Perjanjian Internasional (Konvensi Wina) sebagai:
“an interna onal agreement concluded between States in wri en form and
governed by interna onal law, whether embodied in a single instrument or
in two or more related instruments and whatever par cular designa on.”
Sehingga sebagai perjanjian internasional, pengembangan bersama juga
tunduk kepada Konvensi Wina sebagai kodifikasi hukum kebiasaan mengenai
perjanjian internasional.¹⁷ Ketentuan di dalam Konvensi Wina membagi pengaturan
serta prosedur dalam perjanjian internasional ke dalam ga bagian, yakni tentang
¹⁵ Myron H. Nordquist, United Na ons Conven on on the Law of the Sea 1982 A Commentary, Volume III, Dordrecht
: Mar nus Nijhoff Publishers, 1989, hlm. 815, 984.
¹⁶ Hazel Fox (et.al.), Joint Development of Offshore Oil and Gas: A Model Agreement for States for Joint
Development with Explanatory Commentary, London: Bri sh Ins tute of Interna onal and Compara ve Law,
1989, hlm. 43-44.
¹⁷ Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konstektual, Cianjur: IMR Press, 2013, hlm. 209.
49
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
pembuatan perjanjian internasional, tentang berlaku dan mengikatnya perjanjian
internasional, serta tentang berakhirnya perjanjian internasional.¹⁸ Dalam tahap
pembuatan perjanjian internasional, sebelum perjanjian internasional tertulis
dibentuk selalu didahului oleh proses perundingan atau negosiasi.¹⁹ Sedangkan
waktu berlakunya dan mengikatnya suatu perjanjian internasional ditetapkan
berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Konvensi Wina, yakni tergantung kepada ketentuan
dari perjanjian internasional itu sendiri serta kesepakatan negara-negara peserta.
Dengan demikian, pembentukan perjanjian pengembangan bersama harus
didahului oleh proses negosiasi.
Selain itu, pengembangan bersama sebagai perjanjian internasional juga harus
tunduk kepada prinsip-prinsip fundamental yang digunakan dalam menyusun
perjanjian internasional. Salah satu prinsip tersebut ialah prinsip ik kad baik.
Prinsip ik kad baik di dalam Konvensi Wina salah satunya terdapat pada Pasal 26
mengenai prinsip pacta sunt servanda, yang berbunyi:
“Every treaty in force is binding upon the par es to it and it must be
performed by them in good faith.”
Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang telah berlaku mengikat bagi
para pihak serta harus dilaksanakan dengan prinsip ik kad baik. Dengan demikian,
prinsip dalam ketentuan Pasal 26 tersebut hanya berlaku terhadap pemenuhan
kewajiban yang telah ada, yakni bagi perjanjian yang telah berlaku.²⁰
Schwarzenberger dan E.D. Brown menyatakan ik kad baik sebagai salah satu
dari prinsip-prinsip fundamental yang diakui di dalam hukum internasional guna
mengatur pembentukan serta pelaksanaan kewajiban di dalam hukum
internasional.²¹ Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Internasional
di dalam Nuclear Test Case sebagai berikut:²²
“One of the basic principles governing the crea on and performance of
legal obliga ons, whatever their source, is the principle of good faith.”
Prinsip ik kad baik secara universal diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB,
yang berbunyi:
“All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits
resul ng from membership, shall fulfill in good faith the obliga ons
assumed by them in accordance with the present Charter.”
¹⁸ Anthony Aust, Modern Treaty Law And Prac ce, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, hlm. 7.
¹⁹ F.A. Whisnu Situni, Iden fikasi Dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju,
1989, hlm. 35.
²⁰ Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Conven on on the Law of Trea es, Leiden: Mar nus Nijhoff
Publishers, 2009, hlm. 365.
²¹ Andrew D. Mitchell, “Good Faith in WTO Dispute Se lement”, Melbourne Journal of Interna onal Law, Volume 7,
2006, hlm. 4.
²² Nuclear Tests Case (Australia v. France), Merits, ICJ Rep 253, 1974.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
50
Ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip ik kad baik diatur lebih lanjut di
dalam Declara on on Principles of Interna onal Law concerning Friendly Rela ons
and Co-opera on among States in accordance with the Charter of the United
Na ons 1970 (Friendly Rela ons Declara on). Hal ini sebagaimana dikemukakan di
dalam deklarasi tersebut, bahwa:
“The principle that States shall fulfil in good faith the obliga ons assumed
by them in accordance with the Charter.
Every State has the duty to fulfil in good faith the obliga ons assumed by it
in accordance with the Charter of the United Na ons.
Every State has the duty to fulfil in good faith its obliga ons under the
generally recognized principles and rules of interna onal law.
Every State has the duty to fulfil in good faith its obliga ons under
interna onal agreements valid under the generally recognized principles
and rules of interna onal law.”
Ketentuan di atas menunjukkan bahwa, prinsip untuk melaksanakan ik kad
baik dak hanya terbatas kepada perjanjian internasional tetapi juga diaplikasikan
terhadap seluruh kewajiban internasional.²³ Pada perkembangannya, prinsip
ik kad baik muncul di dalam berbagai bentuk, termasuk di dalam negosiasi
perjanjian internasional. Tidak terkecuali di dalam perjanjian pengembangan
bersama sebagaimana yang dilaksanakan oleh Timor Leste dan Australia melalui
CMATS.
Tahap negosiasi di dalam pembentukan perjanjian internasional memiliki peran
pen ng bagi penyusunan ketentuan di dalam suatu perjanjian. Kewajiban tersebut
dak akan pernah berakhir dan hadir di seluruh bentuk hubungan antar negara. Hal
ini sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Padillo Nervo di dalam separate opinion
North Sea Con nental Shelf Case, bahwa:²⁴
“The obliga on to nego ate is an obliga on of tracto con nuo; it never
ends and is poten ally present in all rela ons and dealing between states.”
Dalam hal bernegosiasi untuk menetapkan pengaturan sementara mengenai
wilayah yang bersengketa, baik Pasal 74 ayat (3) maupun Pasal 83 ayat (3) KHL telah
menetapkan dua elemen, yakni kewajiban untuk mengadakan segala usaha untuk
memutuskan pengaturan sementara serta larangan untuk menghambat
pencapaian mengenai penetapan batas secara permanen. Kewajiban untuk
melakukan negosiasi antar para pihak di dalam pengembangan bersama juga
muncul di dalam kasus North Sea Con ntental Shelf sebagai cikal bakal munculnya
konsep pengembangan bersama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh
²³ Anthony Aust, Op.cit., hlm. 9.
²⁴ Tariq Hassan, “Good Faith in Treaty Forma on”, Virginia Journal of Interna onal Law, Volume 21, No. 3, 1981,
hlm. 479.
51
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
Mahkamah Internasional di dalam kasus tersebut, bahwa:²⁵
“The par es are under an obliga on to enter into nego a ons with a view
to arriving at an agreement, and not merely to go through a formal process
of nego a on as a sort of prior condi on for the automa c applica on of a
certain method of delimita on in the absence of agreement; they are under
an obliga on so to conduct themselves that the nego a ons are
meaningful, which will not be the case when either of them insists upon its
own posi on without contempla ng any modifica on of it.”
Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tersebut, suatu negosiasi harus
dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Maka negosiasi tersebut harus
dilaksanakan secara bermakna dan bukan hanya sebagai proses formal. Hal ini
sebagaimana yang dikemukakan oleh Myron H. Nordquist, bahwa kewajiban untuk
mengadakan segala usaha untuk menetapkan pengaturan sementara merupakan
bentuk kewajiban untuk bernegosiasi.²⁶
Ik kad baik sebagai salah satu prinsip hukum yang diakui di dalam hukum
internasional merupakan pendukung dari pokok negosiasi mengenai penetapan
batas mari m serta sumber daya alam di wilayah yang bersengketa.²⁷ Di dalam KHL
sendiri, ketentuan mengenai ik kad baik tersebut terdapat di dalam Pasal 300 yang
mewajibkan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh
KHL dengan ik kad baik, serta melaksanakan hak, yurisdiksi dan kebebasan tanpa
melanggar hak.
Pasal 300 KHL merefleksikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB sebagai
ketentuan universal mengenai ik kad baik. Selain itu, Pasal 300 KHL juga
mengandung aturan fundamental pacta sunt servanda di Pasal 26 Konvensi Wina
yang berhubungan dengan perjanjian internasional.²⁸ Pacta sunt servanda, yang
merupakan kewajiban di dalam perjanjian internasional serta hukum kebiasaan
internasional,²⁹ mewajibkan para pihak untuk melaksanakan ketentuan di dalam
perjanjian yang telah berlaku dan mengikat bagi mereka dengan ik kad baik.
Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) KHL merupakan suatu bentuk kewajiban
yang mengamanatkan pembentukan suatu pengaturan sementara di dalam
pengelolaan sumber daya alam bagi negara-negara yang pantainya berhadapan,
namun penetapan batas mari mnya belum disepaka . Dengan demikian,
kewajiban bagi negara-negara anggota KHL untuk membentuk suatu
²⁵ North Sea Con nental Shelf Cases (Denmark v. Netherlands), Judgment, ICJ Reports, 1969.
²⁶ Myron H. Nordquist, Volume III, Loc.cit.
²⁷ Donald K. Anton, “Arbitra ng the Treaty on Certain Mari me Arrangements in the Timor Sea: The Latest Round
between Timor-Leste and Australia”, ANU College of Law Research Paper, No. 13-20, 2013.
²⁸ Myron H. Nordquist, United Na ons Conven on on the Law of the Sea 1982 A Commentary, Volume V, Dordrecht:
Mar nus Nijhoff Publishers, 1989, hlm. 152.
²⁹ Andrew D. Mitchell, Loc.cit.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
52
pengembangan bersama harus dilaksanakan dengan prinsip ik kad baik
sebagaimana diatur oleh Pasal 300 KHL, termasuk di dalam tahap negosiasi.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bri sh Ins tute of Interna onal and
Compara ve Law, bahwa muatan kewajiban yang diatur di dalam ketentuan Pasal
74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) tersebut ialah untuk bernegosiasi secara ik kad baik
untuk mencapai suatu persetujuan mengenai pengembangan di wilayah yang
penetapan batasnya yang tertunda.³⁰ Hal ini dikonfirmasi oleh dewan arbitrase PCA
di dalam kasus Guyana v. Suriname mengenai maksud dari “segala usaha” atau
“every effort” di dalam Pasal 74 ayat (3) dan 83 ayat (3) memberikan maksud sebagai
berikut:³¹
“…the language in which the obliga on is framed imposes on the Par es a
duty to nego ate in good faith.”
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa salah satu kewajiban bagi negaranegara anggota KHL dalam membentuk suatu pengembangan bersama adalah
untuk bernegosiasi dengan prinsip ik kad baik.
C. Penyadapan oleh ASIS sebagai Bentuk Kecurangan di dalam Pembentukan
Pengaturan Sementara Mengenai Pengembangan Bersama CMATS
Timor Leste mengajukan pengajuan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase
sebagai pembatalan CMATS atas dasar dak dilaksanakannya prinsip ik kad baik di
dalam negosiasi CMATS oleh Australia dengan dilakukannya ndak penyadapan.³²
Berkaitan dengan pembatalan atau ke dakabsahan terhadap CMATS, maka ndak
penyadapan tersebut harus dapat dibuk kan sebagai salah satu dasar pembatalan
sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina. Ketentuan mengenai pembatalan
perjanjian internasional terdapat pada Bab V dan dasar-dasar pembatalan
perjanjian internasional diatur pada Pasal 46 - Pasal 53 Kovensi Wina. Salah satu
dasar pembatalan tersebut ialah kecurangan yang dilakukan oleh negara mitra
berunding.³³
Berdasarkan Pasal 49 Konvensi Wina, bahwa suatu negara dapat menyatakan
ke dakabsahan atau batalnya suatu perjanjian yang telah disetujui apabila terdapat
kecurangan dari negara mitra berunding. Maka agar suatu perjanjian dapat
³⁰ Hazel Fox (et.al.), Op.cit., hlm. 38.
³¹ Arbitral Tribunal Cons tuted Pursuant to Ar cle 287, And In Accordance With Annex VII, of the United Na ons
Conven on on the Law of the Sea (Guyana v. Suriname), Award of the Arbitral Tribunal, PCA, 2007, hlm. 153, para.
461.
³² Australian Minister for Foreign Affairs, “Arbitra on Under the Timor Sea Treaty”, 2013, h p://foreignminister.
gov.au/releases/2013/bc_mr_130503.html, diakses 25 Agustus 2014.
³³ Paul Reuteur, Introduc on to the Law of Trea es, London: Kegan Paul Interna onal, 1995, hlm. 173. Lihat juga
Kate Michell dan Dapo Akande, “Espionage & Good Faith in Treaty Nego a ons: East Timor v. Australia”, 2014,
h p://www.ejiltalk.org/espionage-fraud-good-faith-in-treaty-nego a ons-east- mor-v-australia-in-thepermanent-court-of-arbitra on/, diakses 25 September 2014.
53
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
dibatalkan harus terdapat unsur ‘melakukan penipuan’ atau fraudulent conduct di
dalam pembuatan perjanjian. Komisi Hukum Internasional atau Interna onal Law
Commission (ILC) memberikan kriteria bagi fraudulent conduct, antara lain sebagai
pernyataan palsu yang disengaja (false statement), kesalahan tafsir
(misrepresenta ons), maupun ndakan yang dak jujur atau pu daya (decei ul
proceedings) lainnya yang menyebabkan negara mitra memberikan persetujuan
terhadap perjanjian, namun sesungguhnya persetujuan tersebut dak akan
diberikan apabila ndakan kecurangan tersebut telah diketahui sebelumnya.³⁴
Selain itu Fitzmaurice menyatakan bahwa kecurangan di dalam pembentukan
perjanjian internasional dapat berupa:
“[fraud must have] induced, or contributed to inducing, the other party to
conclude or par cipate in the treaty, in such a way that that party would not
otherwise have done so.”³⁵
Salah satu prak k yang berkaitan dengan kecurangan di dalam perjanjian
internasional merupakan The Munich Agreement 1938 yang diadakan oleh
Pemerintah Jerman saat masih dikuasai oleh Nazi. Perjanjian tersebut pada awalnya
ditujukan untuk mempersatukan kaum minoritas Jerman di Sudetenland, sebuah
kota di Cekoslovakia, dengan cara menggabungkan kota tersebut dengan wilayah
Jerman melalui aneksasi. Pemerintah Nazi melalui pemimpinnya, yakni Hitler,
mengajak Britania Raya, Italia, dan Perancis untuk menandatangani perjanjian
tersebut tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Cekoslovakia. Namun
demikian, ternyata Pemerintah Nazi dak pernah bermaksud untuk memenuhi
ketentuan in perjanjian tersebut. Pemerintah Nazi sejak awal berniat untuk
melakukan aneksasi sepenuhnya terhadap seluruh wilayah Cekoslovakia.³⁶
Perjanjian tersebut kemudian dinyatakan batal dan dak sah ab ini o.³⁷
Berdasarkan contoh prak k tersebut, karakteris k kecurangan ditentukan
berdasarkan niat dari negara perunding.
Penyadapan adalah cara mendapatkan bahan keterangan dengan menyadap
sistem komunikasi pihak sasaran yang dilakukan secara rahasia, tanpa diketahui
oleh sasaran atau pihak-pihak lain.³⁸ Craig Forceses membagi kegiatan intelijen
tersebut ke dalam ga pembagian geografi, yakni: domes k (territorial); non³⁴ Anthony Aust, Op.cit., hlm. 255. Lihat juga Interna onal Law Commission, “Report of the Interna onal Law
Commission Covering Its 16th Session, 727th Mee ng, 20 May 1964”, Yearbook of the Interna onal Law
Commission, 1964, hlm. 245.
³⁵ Oliver Dorr (eds.), Vienna Conven on on the Law of Trea es A Commentary, Heidelberg: Springer, 2012, hlm. 837.
³⁶ The Editors of Encyclopedia Britannica, “Munich Agreement”, 2013, h p://www.britannica.com/EBchecked
/topic/397522/Munich-Agreement, diakses 25 September 2014. Lihat juga Interna onal Law Commission,
“Summary Record of the Fi een Session, 6 may-12 july 1963”, Yearbook of the Interna onal Law Commission,
Vol. I, 1963, hlm. 31.
³⁷ Oliver Dorr (eds.), Loc.cit.
³⁸ Y. Wahyu Saronto, Intelijen Teori, Aplikasi dan Modernisasi, Jakarta: PT Ekalaya Saputra, 2004, hlm. 51.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
54
domes k (extraterritorial); dan transnasional sebagaimana ditunjukkan oleh tabel
berikut ini:³⁹
Tabel 1.
Geography of Spying
Kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh ASIS termasuk ke dalam kategori
kegiatan intelijen ekstra territorial karena dilangsungkan oleh agen intelijen suatu
negara di wilayah negara lain. Penyadapan oleh ASIS di dalam negosiasi CMATS yang
dilaksanakan dengan cara menyusup secara dak sah ke wilayah teritorial Timor
Leste, serta dengan menyamar sebagai kontraktor bagi program AusAID,
merupakan bentuk ndakan yang dak jujur atau pu daya di dalam bernegosiasi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Australia telah menunjukkan niat yang dak baik
³⁹ Craig Forcese, “Spies without Borders: Interna onal Law and Intelligence Collec on”, Journal of Na onal Security
Law and Policy, Volume 5, No. 179, 2011, hlm. 183.
55
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
di dalam membentuk CMATS dengan berusaha memperoleh informasi mengenai
negosiasi internal pemerintah Timor Leste melalui cara yang ilegal yaitu melalui
ndak penyadapan yang dilakukan oleh ASIS di wilayah teritorial, dalam hal ini
kantor pemerintahan Timor Leste, merupakan ndakan yang mengancam integritas
wilayah atau kemerdekaan poli k suatu negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(4) Piagam PBB. Hal ini sebagaimana didukung oleh pernyataan dari Ingrid Delupis,
bahwa:
“Espionage appears to be illegal under interna onal law in me of peace if
it involves the presence of agents sent clandes nely by a foreign power into
the territory of another state.”⁴⁰
Selain itu, menurut Quincy Wright, penyadapan sebagai bentuk spionase yang
dilakukan di masa damai dengan memasuki wilayah teritorial negara lain
merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional negara tersebut juga terhadap
kewajiban hukum internasional untuk menghargai integritas teritorial dan
kemerdekaan poli k negara lain.⁴¹ Dalam hal ini, Timor Leste mengatur kegiatan
intelijen di wilayah nasionalnya melalui Law 9/2008 on the Intelligence System of
the Democra c Republic of Timor Leste. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) undangundang tersebut menyatakan, bahwa:
(1) State secrecy shall apply to data and intelligence the dissemina on of
which is suscep ble of causing damage to the unity and integrity of the
State, to the defence of the democra c ins tu ons provided for in the
Cons tu on, to the free exercise of their respec ve func ons by the
organs of sovereignty, to the internal security, to na onal
independence, and to prepara ons for military defence.
(2) Registra ons, documents, files and archives of the intelligence services
rela ng to ma ers referred to in the preceding paragraph shall be
covered by the State secrecy and shall not be the object of requisi on or
examina on by any en ty alien to the services, except the members of
the Monitoring Council in exercise of func ons.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hasil diskusi pemerintah Timor Leste
dianggap sebagai rahasia negara sebagai bentuk pelaksanaan fungsi organ-organ
kedaulatan Timor Leste. Penyadapan oleh ASIS terhadapnya merupakan bentuk
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang melarang hasil negosiasi
sebagai rahasia negara untuk menjadi objek pengambilalihan dan pemeriksaan
oleh en tas asing.
⁴⁰ A. John Radsan, “The Unresolved Equita on Espionage and Interna onal Law”, Michigan Journal of Interna onal
Law , Volume 28, No. 597, 2007, hlm. 605.
⁴¹ Quincy Wright, “Espionage and the Doctrine of Non-Interven on in Internal Affairs”, dalam buku Essays on
Espionage and Interna onal Law yang disusun oleh Roland J. Stanger (ed), Ohio: Ohio State University Press,
1982, hlm. 12.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
56
Dengan demikian, ndakan penyadapan ini merupakan bentuk kecurangan
atau fraudulent conduct oleh Australia di dalam pembentukan CMATS karena
ndakan tersebut dilakukan dengan pu daya serta bertentangan dengan hukum
internasional dan hukum nasional Timor Leste sendiri. Maka dari itu, Timor Leste
dapat memohonkan pembatalan bagi perjanjian tersebut.
D. Penyadapan sebagai Bentuk Kecurangan di dalam Pembentukan CMATS
Merupakan Pelanggaran terhadap Prinsip Ik kad Baik yang Mengakibatkan
Pembatalan
Ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) KHL mengandung elemen
kewajiban untuk menyelenggarakan usaha-usaha pembentukan pengaturan
sementara. Kewajiban di dalamnya termasuk untuk bernegosiasi dengan prinsip
ik kad baik dalam rangka membentuk pengaturan sementara melalui
pengembangan bersama. Selain itu, KHL juga menetapkan pelaksanaan kewajiban
di dalamnya agar dilaksanakan dengan prinsip ik kad baik sebagaimana diatur oleh
Pasal 300 KHL. Tentu saja, kewajiban yang diakomodasi oleh Pasal 300 tersebut
termasuk mengenai pembentukan pengaturan sementara mengenai
pengembangan bersama.
Penyadapan oleh ASIS terhadap negosiasi CMATS merupakan suatu bentuk
kecurangan agar perjanjian dapat dibatalkan. Sebagaimana yang terjadi di dalam
prak k The Munich Agreement 1938, bahwa karakteris k kecurangan ditentukan
berdasarkan niat dari negara perunding. Berdasarkan niat dari Pemerintah Nazi
yang sejak awal akan melanggar kesepakatan dalam perjanjian tersebut dengan
menganeksasi Cekoslovakia, maka hal tersebut menunjukan ik kad buruk atau bad
faith dari Pemerintah Nazi.⁴² Ik kad baik merupakan unsur penentu, yang
merupakan pendukung dari pembentukan kewajiban-kewajiban posi f di dalam
suatu perjanjian.⁴³ Sehingga dapat dinyatakan bahwa kecurangan di dalam
perjanjian internasional bertalian dengan pelanggaran terhadap kewajiban untuk
melaksanakan perjanjian dengan ik kad baik.
Tindakan penyadapan tersebut merupakan kontribusi terhadap pembentukan
CMATS. Informasi yang diperoleh melalui penyadapan kemudian dipergunakan
untuk merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam CMATS yang dianggap dapat
menguntungkan pihak Australia. Selain itu, operasi penyadapan yang dilakukan
pada masa negosiasi CMATS melalui dalih bantuan AusAID bagi Timor Leste
merupakan suatu bentuk pu daya. Selain itu, dilakukannya penyadapan di dalam
negosiasi CMATS mengakibatkan Australia memperoleh keuntungan informasi
mengenai negosiasi internal Timor Leste. Keadaan tersebut menyebabkan terdapat
⁴² The Editors of Encyclopedia Britannica, Loc.cit.
⁴³ Mark E. Villiger, Op.cit., hlm. 617.
57
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
perbedaan kekuatan negosiasi di antara Timor Leste dan Australia. Akses informasi
mengenai negosiasi suatu perjanjian internasional yang diperoleh melalui
penyadapan dapat membatasi kemampuan para pihak untuk bernegosiasi secara
bebas dan adil.⁴⁴ Oleh karena itu, ndakan penyadapan ini merupakan bentuk
kecurangan atau fraudulent conduct oleh Australia di dalam pembentukan CMATS.
Dengan demikian, hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip ik kad
baik.⁴⁵
Kecurangan yang dilakukan dengan ndak penyadapan oleh Australia terhadap
negosiasi CMATS dianggap telah melanggar kewajiban untuk bernegosiasi dengan
prinsip ik kad baik di dalam proses pembentukan pengembangan bersama,
sebagaimana yang dimuat oleh Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) KHL, serta yang
ditegaskan lebih lanjut oleh Pasal 300 KHL. Lebih lanjut lagi ketentuan Pasal 9 PLT
mewajibkan kedua pihak untuk mencapai suatu pengaturan dengan prinsip ik kad
baik yang akan menghasilkan solusi agar endapan dapat dikelola secara efek f serta
pembagian hasilnya merata. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
“East Timor and Australia shall work expedi ously and in good faith to
reach agreement on the manner in which the deposit will be most
effec vely exploited and on the equitable sharing of the benefits arising
from such exploita on.”
Dengan mendasarkan kepada penafsiran berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina
dengan pendekatan kepada naskah perjanjian, kalimat “to reach agreement” di
dalam Pasal 9 PLT merefleksikan usaha kedua pihak untuk dapat mencapai suatu
pengaturan. Usaha tersebut diimplementasikan melalui ndakan negosiasi. Selain
berdasarkan naskah perjanjian, kalimat tersebut juga merefleksikan kewajiban
negosiasi berdasarkan maksud para pihak sebagaimana yang terdapat di dalam
Explanatory Memorandum Petroleum (Timor Sea Treaty) Bill 2003.⁴⁶
Australia dan Timor Leste telah mera fikasi PLT ke dalam hukum nasional
masing-masing negara. Timor Leste telah mera fikasi PLT melalui Na onal
Parliament Resolu on No. 2/2003. Sedangkan Australia mera fikasi PLT melalui
Petroleum Bill 2003. Sehingga ketentuan di dalam PLT telah berlaku dan mengikat
para pihak, serta wajib dilaksanakan dengan prinsip ik kad baik.
Penyadapan oleh Australia terhadap negosiasi pemerintah Timor Leste dalam
rangka pembentukan CMATS sebagai aplikasi dari ketentuan uni sasi berdasarkan
Pasal 9 PLT merupakan suatu bentuk kecurangan. Penyadapan tersebut merupakan
bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk bernegosiasi dengan prinsip ik kad
⁴⁴ Kate Michell dan Dapo Akande, Loc.cit.
⁴⁵ Donald K. Anton, Loc.cit.
⁴⁶ House of Representa ves, “Explanatory Memoranda Petroleum (Timor Sea Treaty) Bill”, 2010,
h p://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22legisla on%2Fems%2Fr1755
_ems_8b015020-b07d-4628-8ff1-6dc428a39d6c%22, diakses 18 September 2014.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
58
baik pada tahap pembentukan atau pembuatan CMATS sebagai perjanjian
internasional mengenai pengembangan bersama sebagaimana yang diamanatkan
oleh Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) KHL yang didukung oleh ketentuan Pasal
300 KHL. Meskipun CMATS pada tahap negosiasi masih belum mengikat bagi
Australia maupun Timor Leste, namun ketentuan pada perjanjian yang mendahului
CMATS, yakni PLT, telah mengikat dan mewajibkan kedua negara untuk di kemudian
hari dapat mencapai suatu pengaturan yang baru dengan prinsip ik kad baik.
Bentuk usaha untuk mencapai pengaturan tersebut ialah dengan negosiasi. Sebagai
perjanjian yang telah mengikat, maka mbul kewajiban berdasarkan prinsip pacta
sunt servanda di Pasal 26 Konvensi Wina untuk Timor Leste dan Australia agar
melaksanakan PLT dengan prinsip ik kad baik, termasuk dalam hal mengadakan
usaha untuk mencapai pengembangan bersama melalui negosiasi. Maka dari itu,
ndakan penyadapan sebagai bentuk kecurangan tersebut telah melanggar
kewajiban Australia untuk bernegosiasi dengan prinsip ik kad baik, baik
berdasarkan ketentuan Pasal 9 TST maupun ketentuan Pasal 26 Konvensi Wina.
Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, karena penyadapan oleh
Australia sebagai pelanggaran prinsip ik kad baik termasuk sebagai bentuk
kecurangan di dalam pembentukan CMATS maka berdasarkan ketentuan Pasal 49
Konvensi Wina, CMATS dapat dibatalkan. Karena CMATS merupakan perjanjian
bilateral, maka ke dakabsahan tersebut dak hanya mengenai pembatalan
kesepakatan mengikatkan diri terhadap CMATS dari Timor Leste saja, tetapi
ke dakabsahan tersebut juga berkaitan dengan batalnya CMATS secara
keseluruhan.⁴⁷ Dengan demikian, akibat hukum dari pelanggaran prinsip ik kad
baik di dalam negosiasi ialah batalnya CMATS. Hal ini sebagaimana diatur di dalam
Pasal 69 ayat (1) Konvensi Wina, bahwa:
“A treaty the invalidity of which is established under the present Conven on
is void. The provisions of a void treaty have no legal force.”
Berdasarkan ketentuan di atas, maka perjanjian bilateral akan batal ab ini o
atau sejak awal sekaligus ketentuan-ketentuan di dalamnya dak akan memiliki
kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Paul Reuteur yang
menyatakan bahwa suatu penyelesaian sengketa mengenai perjanjian
internasional akan memberikan dampak bagi perjanjian tersebut bahkan semenjak
pertama kali alasan untuk dak menerapkan perjanjian tersebut muncul. Beliau
juga menyatakan apabila perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka perjanjian
tersebut dianggap dak dapat memberikan akibat apapun semenjak munculnya
dasar pembatalan tersebut.⁴⁸
⁴⁷ Ian Sinclair, The Vienna Conven on on the Law of Trea es Second Edi on, Manchester: Manchester University
Press, 1984, hlm. 160.
⁴⁸ Paul Reuteur, Op.cit., hlm. 171.
59
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
Dengan dibatalkannya CMATS, maka perjanjian tersebut dipandang sama sekali
dak pernah ada serta ketentuan-ketentuan di dalamnya dak lagi memiliki
kekuatan hukum.⁴⁹ Maka apabila CMATS menjadi batal, segala kegiatan
pengelolaan sumber daya alam di ladang Greater Sunrise yang didasarkan kepada
ketentuan di dalam CMATS dak lagi memiliki kepas an hukum. Dengan demikian,
pengelolaan ladang Greater Sunrise beserta pembagian pendapatannya kembali
diatur oleh ketentuan di dalam IUA.
E. Penutup
Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh ASIS merupakan bentuk pelanggaran
terhadap integritas wilayah serta kedaulatan Timor Leste, yang bertentangan
dengan prinsip untuk dak melanggar integritas wilayah dan kemerdekaan poli k
sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Selain itu, ndak
penyadapan juga dianggap telah melanggar ketentuan di dalam hukum nasional
Timor Leste itu sendiri, yakni Pasal 19 Law-9/2008 on the Intelligence System of the
Democra c Republic of Timor Leste yang melindungi hasil negosiasi internal
pemerintah sebagai rahasia negara dan mencegah informasi tersebut untuk
menjadi objek pemeriksaan en tas asing. Maka dapat disimpulkan, bahwa usaha
Australia untuk memperoleh informasi mengenai negosiasi internal pemerintah
Timor Leste mengenai CMATS bertentangan dengan hukum internasional. Sehingga
ndak penyadapan terhadap negosiasi tersebut termasuk ke dalam kategori
kecurangan atau fraudulent conduct.
Tindakan penyadapan oleh Australia sebagai fraudulent conduct merupakan
suatu pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan prinsip ik kad baik di
dalam negosiasi pengembangan bersama sebagaimana diatur oleh Pasal 74 ayat (3)
dan Pasal 83 ayat (3) KHL. Kewajiban tersebut juga tercantum di dalam Pasal 300
KHL yang berkaitan dengan prinsip pacta sunt servanda di dalam Pasal 26 Konvensi
Wina. Karena ndak penyadapan yang dilakukan oleh ASIS tersebut merupakan
bentuk kecurangan, maka dari itu apabila ndak penyadapan tersebut terbuk ,
Dewan Arbitrase CMATS dapat mengabulkan permohonan Timor Leste agar
perjanjian tersebut dibatalkan atas dasar ketentuan Pasal 49 Konvensi Wina
mengenai kecurangan. Sehingga batalnya CMATS mengakibatkan segala ketentuan
di dalam CMATS dak lagi memiliki kekuatan hukum karena perjanjian tersebut
dipandang dak pernah ada.
Selama ini, proses negosiasi yang dilakukan oleh Timor Leste dengan Australia
selama 12 tahun sering mengalami kendala karena kedua negara bersikukuh untuk
mengedepankan kepen ngan nasional masing-masing negara tanpa berkompromi
⁴⁹ I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Bagian 2, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 450.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
60
terhadap kebutuhan negara mitra. Seringkali kesepakatan yang dicapai dak secara
lapang dada diterima oleh salah satu pihak, karena kesepakatan tersebut dianggap
dak menguntungkan. Selain itu, terjadi pula kesepakatan yang dicapai lantaran
adanya tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa CMATS serta
pembentukan perjanjian mengenai penetapan batas mari m yang akan dibuat oleh
Australia dan Timor Leste di kemudian hari agar dilaksanakan dengan menggunakan
proses yang menghadirkan pihak ke ga. Dengan begitu, maka diharapkan
kepen ngan masing-masing negara dapat diakomodasi dan hak-hak kedua negara
dapat diperoleh secara adil dengan mendasarkan kepada KHL.
Pengelolaan sumber daya alam di antara Australia dan Timor Leste selama ini
masih diatur sebatas pengaturan sementara saja, serta di antara kedua negara
masih belum terdapat kesepakatan penetapan batas mari m yang menjadikan
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah JDPA maupun
ladang Greater Sunrise kekurangan kepas an hukum. Oleh karena itu, kedua negara
harus mulai mendiskusikan penetapan batas mari m yang sah secara hukum
internasional dengan mendasarkan kepada ketentuan KHL mengenai penetapan
lebar landas kon nen dan ZEE kedua wilayah. Dengan ditetapkannya batas mari m
di antara kedua negara, maka akan terdapat kepas an hukum mengenai yurisdiksi,
kedaulatan, serta hak berdaulat dari masing-masing negara terhadap ZEE dan
landas kon nennya. Adanya kepas an hukum tersebut juga dapat membuka
kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas
untuk melakukan kerja sama dengan Australia maupun Timor Leste dalam
mengelola sumber daya alam di wilayah kedua negara tanpa harus khawa r akan
ke dakpas an hukum bagi proyek-proyek mereka.
Selain bagi hubungan kedua negara, penetapan batas mari m yang sah juga
dapat memiliki pengaruh bagi penetapan batas mari m bagi Indonesia. Hal
tersebut karena selama ini penetapan batas mari m antara Australia dan Indonesia
dilakukan berdasarkan pengaturan sementara sebagaimana yang dilakukan antara
Australia dan Timor Leste. Dengan ditetapkannya penetapan batas mari m
permanen, maka Indonesia juga dapat menyesuaikan penetapan batas mari m
permanen miliknya sehingga terdapat kepas an hukum bagi pengelolaan sumber
daya alam antara Indonesia dan Australia.
61
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
Da ar Pustaka
Buku
Aust, Anthony, Modern Treaty Law And Prac ce, Cambridge University Press,
Cambridge, 2000.
Dorr, Oliver (eds.), Vienna Conven on on the Law of Trea es A Commentary,
Springer, Heidelberg, 2012.
F.A. Whisnu Situni, Iden fikasi Dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum
Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1989.
Fox, Hazel (et.al.), Joint Development of Offshore Oil and Gas: A Model Agreement
for States for Joint Development with Explanatory Commentary, Bri sh Ins tute
of Interna onal and Compara ve Law, London,1989.
I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Bagian 2, Mandar Maju,
Bandung, 2002.
Nordquist, Myron H., United Na ons Conven on on the Law of the Sea 1982 A
Commentary, Volume III, Mar nus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989.
______________, United Na ons Conven on on the Law of the Sea 1982 A
Commentary, Volume V, Mar nus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989.
Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konstektual, IMR
Press, Cianjur, 2013.
Reuteur, Paul, Introduc on to the Law of Trea es, Kegan Paul Interna onal, London,
1995.
Sinclair, Ian, The Vienna Conven on on the Law of Trea es, Second Edi on,
Manchester University Press, Manchester, 1984.
Stanger, Roland J. (ed), Essays on Espionage and Interna onal Law, Ohio State
University Press, Ohio, 1982.
Y. Wahyu Saronto, Intelijen Teori, Aplikasi dan Modernisasi, PT Ekalaya Saputra,
Jakarta, 2004.
Dokumen Lain
Anton, Donald K., “Arbitra ng the Treaty on Certain Mari me Arrangements in the
Timor Sea : The Latest Round between Timor-Leste and Australia”, ANU College
of Law Research Paper, No.13-20, 2013.
Arbitral Tribunal Cons tuted Pursuant to Ar cle 287, And In Accordance With Annex
VII, of the United Na ons Conven on on the Law of the Sea (Guyana v.
Suriname), Award of the Arbitral Tribunal, Permanent Court of Arbitra on,
2007.
Pelanggaran Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Mari me
62
Australian Minister for Foreign Affairs, “Arbitra on Under the Timor Sea Treaty”,
2013, h p://foreignminister.gov.au/releases/2013/bc_mr_130503.html,
diakses 25 Agustus 2014.
Department of Foreign Affairs and Trade, “Entry into Force of Greater Sunrise
Trea es with East Timor,” Alexander Downer, Minister of Foreign Affairs,
Australia, media release, 2007, www.foreignminister.gov.au/releases/2007,
diakses 13 Juni 2014.
Forcese, Craig, “Spies Without Borders: Interna onal Law and Intelligence
Collec on”, Journal of Na onal Security Law and Policy, Volume 5, No. 179,
2011.
Hassan, Tariq, “Good Faith in Treaty Forma on”, Virginia Journal of Interna onal
Law, Volume 21 No. 3, 1981.
House of Representa ves, “Explanatory Memoranda Petroleum (Timor Sea Treaty)
Bill”, 2010, h p://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;
query=Id%3A%22legisla on%2Fems%2Fr1755_ems_8b015020-b07d-46288ff1-6dc428a39d6c%22, diakses 18 September 2014.
Interna onal Law Commission, “Report of the Interna onal Law Commission
Covering its 16th Session, 727th Mee ng, 20 May 1964”, Yearbook of the
Interna onal Law Commission, 1964.
Llyod, Peter, “Brandis Orders ASIO Raids Related To East Timor Spying Case”, 2013,
h p://www.abc.net.au/am/content/2013/s3904457.htm, diakses 27 Februari
2014.
Mitchell, Andrew D., “Good Faith in WTO Dispute Se lement”, Melbourne Journal
of Interna onal Law, Volume 7, 2006.
Neves, Guteriano (et.al.), “LNG Sunrise di Timor-Leste: Impian, Kenyataan dan
Tantangan”, Laporan La'o Hamutuk Ins tut Pemantau dan Rekonstruksi Timor
Leste, 2008.
North Sea Con nental Shelf Cases (Denmark v. Netherlands), Judgement,
Interna onal Court of Jus ce (ICJ) Reports, 1969.
Nuclear Tests Case (Australia v France), Merits, ICJ Rep 253, 1974.
Parlemen Australia, “Australia-East Timor Certain Mari me Arrangements Treaty”,
Report 85: Trea es Tabled On 6, 7 & 27 February 2007, 2007.
Radsan, A. John, “The Unresolved Equita on Espionage and Interna onal Law”,
Michigan Journal of Interna onal Law, Volume 28, No. 597, 2007.
63
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
Simpson, Susan, “A Timeline of Events Leading up to Timor-Leste's ICJ Claims Againts
Australia”, 2014, h p://viewfromll2.com/2014/01/25/a- meline-of-eventsleading-up-to- mor-lestes-icj-claim-against-australia/, diakses 27 Februari
2014.
The Editors of Encyclopedia Britannica, “Munich Agreement ”, 2013,
h p://www.britannica.com/EBchecked/topic/397522/Munich-Agreement,
diakses 25 September 2014.
Timor Leste v. Australia, Pending Cases, PCA, 23 April 2013, h p://www.pcacpa.org/showpage.asp?pag_id=1403, diakses 27 Februari 2014.
Dokumen Hukum
Treaty Between Australia and the Democra c Republic of Timor-Leste on Certain
Mari me Arrangements in the Timor Sea, 12 Januari 2006, ATS 12.
Fly UP