...

HuKuM daN KeKuasaaN dalaM HuBuNGaN INdustrIal

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

HuKuM daN KeKuasaaN dalaM HuBuNGaN INdustrIal
HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ari Hernawan*
Abstract
Abstrak
In industrial relations, law and power
are interdependent. Although workers
and employers need each other, but the
relationship is always one-sided dependence.
Lack of access to power resources has made​​
the law does not side with workers, because
as a political product, law is not sterile and
neutral from interest.
Dalam hubungan industrial, hukum dan
kekuasaan saling bersinergi. Sekalipun
buruh dan pengusaha saling membutuhkan,
tetapi hubungan ketergantungan tersebut
senantiasa berat sebelah. Minimnya akses
terhadap kekuasaan telah menjadikan
hukum tidak berpihak kepada buruh, karena
sebagai produk politik, hukum tidak steril
dan netral dari pergulatan kepentingan.
Kata Kunci: hukum, kekuasaan, hubungan industrial.
A. Pendahuluan
Membicarakan hukum tidak lepas
dari membicarakan kekuasaan. Hukum ada
karena kekuasaan yang sah. Sehingga pada
dasarnya ketentuan-ketentuan yang tidak
berdasarkan pada kekuasaan yang sah adalah bukan hukum. Hukum pada hakikatnya
adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur,
mengusahakan ketertiban dan membatasi
ruang gerak individu. Tidak mungkin
hukum menjalankan fungsinya itu kalau
tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah
kekuasaan yang mengusahakan ketertiban.
Hakikat kekuasaan tidak lain adalah
kemampuan seseorang untuk memaksakan
kehendaknya kepada orang lain.1 Sebagai
ilustrasi yang dapat memaksakan sanksi
terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah
penguasa, karena penegakan hukum dalam
hal ada pelanggaran adalah monopoli
penguasa, karena mempunyai kekuasaan
untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum.
Hukum itu kekuasaan dan penguasa
dapat memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum, tetapi itu bukan
hukum kekuasaan, bukan menjadi hukum
bagi yang berkuasa. Hukum yang berkuasa,
hukum yang mengatur atau memerintahkan. Tidak ada satupun manusia, termasuk
penguasa sekalipun, yang kebal hukum.
Dalam hukum perburuhan, hubungan kekuasaan dan hukum tersebut menarik untuk
dicermati. Hukum perburuhan mengalami
sejarah perjalanan yang cukup unik dan tidak
linear karena mulai mengalami pergeseran
dari yang semula masuk ranah hukum privat
bergeser menuju ke hukum publik.
Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(e-mail: [email protected]).
1
Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.
∗
90
MIMBAR HUKUM Edisi Khusus, November 2011, Halaman 1 - 237
B. Pembahasan
1. Negasi Dua Entitas
Pada awalnya hubungan buruh dan
majikan atau pengusaha diserahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum perdata
melalui perjanjian kerja dan perjanjian
perburuhan. Hubungan buruh dan majikan
atau pengusaha tersebut terdapat disparitas,
artinya ada bawahan dan ada atasan, ada
yang memerintah dan ada yang diperintah.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai bentuk eksploitasi dan
kekerasan terhadap pihak yang berada
dalam posisi sub-ordinat yaitu buruh. Hal
tersebut mendorong negara melakukan
intervensi untuk melindungi buruh dari
tindakan sewenang-wenang majikan atau
pengusaha. Intervensi negara semakin
besar dan menguat ketika tuntutan terhadap
perlindungan hak asasi manusia mengalami
akselerasi.
Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha mulai diatur oleh hukum. Hal ini
sejalan dengan konsep rule of law, yang
secara tekstual diartikan sebagai pengaturan oleh hukum. Hubungan buruh
dan pengusaha pun diatur dalam hukum
perburuhan. Hubungan buruh dan pengusaha tidak lagi sepenuhnya diserahkan
pada mekanisme pasar, tetapi mulai dibatasi
oleh hukum. Pengekangan atau pembatasan
semacam ini merupakan unsur esensial
dalam negara hukum. Tidak ada satu aktor
pun dalam hubungan Industrial yang kebal
terhadap kecaman. Baik buruh, pengusaha,
maupun negara yang merupakan aktor
3
1. Hak asasi manusia yang dijamin lewat
undang-undang.
2. Persamaan kedudukan di muka hukum
(equality before the law).
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan
tidak ada kesewenang-wenangan
tanpa aturan yang jelas.
Konsep tersebut juga sejalan dengan
pendapat Emanuel Kant dan Julius Stahl
yang menyatakan salah satu unsur dari
negara hukum adalah adanya pengakuan hak
asasi manusia.3
Intervensi negara dalam bidang
perburuhan dilakukan dengan mengeluarkan
Pendapat Dicey dalam Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm. 22.
Ibid.
2
dalam hubungan industrial, oleh hukum
disamping diberikan hak juga dibebani
dengan kewajiban-kewajiban tertentu.
Hubungan hukum antara buruh, pengusaha dan negara tercermin pada hak dan
kewajiban yang diberikan oleh hukum.
Memang setiap hubungan hukum yang
diciptakan oleh hukum selalu mempunyai
dua segi yang isinya di satu pihak hak,
sedang di pihak lain kewajiban. Tatanan
yang diciptakan oleh hukum itu baru
menjadi kenyataan apabila kepada subyek
hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.
Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual
di satu pihak yang tercermin pada kewajiban
pada pihak lawan. Hak dan kewajiban ini
merupakan kewenangan yang diberikan oleh
hukum.
Pemberian tempat pada hak asasi
manusia seperti itu sejalan dengan konsep
rule of law yang menurut Dicey mengandung tiga unsur, yaitu:2
Hernawan, Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial
kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang
mengatur hubungan buruh dan majikan
atau pengusaha. Jadi, jika sebelumnya
hubungan buruh dan majikan atau pengusaha
diserahkan sepenuhnya pada para pihak,
kemudian mulai bergeser seiring dengan
intervensi negara yang semakin besar.
Hukum perburuhan pun memiliki dua kaki,
satu kaki menginjak ranah hukum privat
dan kaki yang lain menyentuh ranah hukum
publik.
Hukum mengatur hubungan hukum.
Hubungan hukum itu terdiri dari ikatanikatan antara individu, masyarakat,
negara dan antara individu sendiri. Dalam
usahanya mengatur, hukum menyesuaikan
kepentingan perorangan dan kepentingan
masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam
arti berusaha mencari keseimbangan antara
memberi kebebasan kepada individu dan
melindungi masyarakat terhadap kebebasan
individu.
Permasalahannya, beberapa kebijakan
yang dikeluarkan negara di bidang
perburuhan
dalam
perkembangannya
justru dirasakan oleh sebagian buruh
tidak memihak mereka. Intervensi negara
yang pada awalnya dimaksudkan untuk
melindungi hak asasi buruh dari tindakan
sewenang-wenang dirasakan sebagian buruh
justru lebih memihak pada kepentingan
pengusaha, bahkan negara dipandang
memiliki kepentingan terhadap kondisi
tersebut.
Munculnya intervensi negara dalam
hubungan industrial dalam bentuk hukum
perburuhan menyebabkan pengekangan
4
91
kebebasan berkontrak. Munculnya kebijakan Upah Minimun, Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dan lain-lain membatasi kebebasan
berkontrak untuk menetapkan syarat-syarat
kontrak.
Perkembangan serikat-serikat pekerja
dan asosiasi pengusaha mengakibatkan
digantinya perundingan-perundingan perorangan dengan perundingan-perundingan
kolektif yang bergerak dan mengurangi
kebebasan perorangan pada dua segi yakni
dengan menghukum orang luar dan memaksa anggota untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan kolektif.4
Pengorbanan kebebasan ditukar dengan
berbagai keuntungan seperti kepastian upah,
pekerjaan, produksi, pensiun dan sebagainya, tetapi buruh yang menjadi anggota
serikat pekerja, industrialis yang menjadi
anggota asosiasi pengusaha jelas mengorbankan kebebasannya secara mendasar.
Resminya mereka bebas berunding, kenyatannya tidak demikian.
Intervensi negara dalam hukum perburuhan memang pada awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki akibat-akibat yang
paling buruk dari kebebasan berkontrak
yang negatif akibat adanya subordinasi
buruh dalam hubungan industrial. Namun
dalam perjalanannya, misi perlindungan
hak asasi tersebut menjadi kabur karena
negara juga memiliki kepentingan tertentu
dalam hubungan industrial.
Sampai saat ini negara masih mempunyai paradigma “developmentalism”,
dimana segala aktivitas diarahkan untuk
pertumbuhan. Dalam paradigma tersebut,
W. Friedmann, 1994, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme, Filosofis, dan Problema Keadilan, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 70.
92
MIMBAR HUKUM Edisi Khusus, November 2011, Halaman 1 - 237
industrialisasi dianakemaskan, segala sesuatu diarahkan untuk kepentingan industrialisasi. Sebagai contoh, untuk melanggengkan konsep tersebut negara akan
menarik investor sebanyak mungkin
menanamkan modalnya di Indonesia untuk
akumulasi modal, sementara investor juga
mengajukan syarat pada negara.
Setidaknya ada dua syarat yang diminta
oleh investor yaitu upah buruh rendah dan
kenyamanan investasi. Akibatnya bisa diduga, sekalipun sudah ada kebijakan Upah
Minimum, kenaikannya tidak pernah signifikan bagi buruh. Demikian juga aksi-aksi
riil buruh, sekalipun sudah diakomodasikan
dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998
tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat
di Muka Umum dan meratifikasi Konvensi
ILO tentang Kebebasan Berserikat dan
Mengeluarkan Pendapat, bahkan dilegalkan
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (asal dilakukan
secara sah), realitanya selalu dibatasi,
bahkan dihadang dengan tindakan-tindakan
yang bersifat represif.
Dari ilustrasi di atas, hukum dan kekuasaan sebenarnya normaliter merupakan
antinomi yang saling membutuhkan dan
menegasikan satu sama lain. Dalam hubungan industrial, hukum dan kekuasaan
sulit diposisikan sebagai sebuah antinomi.
Kekuasaan dan hukum dalam hubungan
industrial merupakan dua entitas yang justru
saling mendukung satu sama lain. Konflik
dalam hubungan industrial dijadikan contoh
untuk memahami hal tersebut.
Sulit dipungkiri bahwa hubungan
industrial rawan konflik, bahkan konflik
dalam hubungan industrial sering disebut
sebuah fenomena bio-psikologis, konflik
yang sudah melekat sejak lahir. Dalam
negara yang sedang membangun seperti
Indonesia, konflik dianggap bertentangan
dengan keharmonisan dan kedamaian,
syarat yang dibutuhkan oleh investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan pun akhirnya dipergunakan untuk mendukung hal tersebut.
Sebagai akibatnya, aksi-aksi riil buruh
untuk menuntut hak dan kepentingannya
harus berhadapan dengan represi negara
karena dikategorisasikan sebagai keluar
dari sistem.
Hal ini merupakan bukti bahwa
hukum merupakan alat kekuasaan untuk
mempertahankan legitimasinya
dalam
relasi industrial. Dalam hal ini, telah terjadi
kolaborasi antara pengusaha dan negara
dalam hubungan simbiosis mutualisme.
Sebagai akibatnya, peran negara sebagai
pelindung kelompok masyarakat lemah
seperti buruh, menjadi tergerus oleh
paradigma ekonomi yang diemban negara.
Tidak ada pilihan lain bagi negara kecuali
berkompromi dengan pengusaha yang
dianggap kontributif dalam akselerasi
pertumbuhan ekonomi.
Ekses kondisi tersebut terhadap hukum
sudah dapat diduga, hukum diarahkan
untuk mendukung kebijakan ekonomi.
Kebijakan ketenagakerjaan juga diarahkan
untuk memperlancar hal tersebut. Hal yang
paling jelas terlihat adalah munculnya
fenomena outsourcing dan pekerja kontrak
yang lahir untuk tujuan fleksibilitas pasar
kerja. Sebelumnya, outsourcing adalah
kebijakan ekonomi, sebuah keistimewaan
yang diberikan pada perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor di kawasan berikat
yang merupakan basis industri. Keberhasilan
Hernawan, Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial
sistem outsourcing menjadikan hal tersebut
diabsorpsi dalam kebijakan ketenagakerjaan, meski dampaknya tidak menguntungkan
bagi buruh.
Selama beberapa dekade, negara berhasil meredam gerakan buruh, terbukti
sampai saat ini belum ditemukan gerakan
buruh yang sistematis. Meskipun aksi
riil buruh mengalami peningkatan tetapi
sering harus membentur represi negara.
Ini merupakan bukti adanya kelemahan
dalam konsolidasi internal buruh. Sulit bagi
buruh untuk dapat sesolid pengusaha karena
sistem yang ada memang tidak memberikan
ruang bagi buruh untuk mampu melakukan
konsolidasi yang efektif. Sebuah ilustrasi
dimana sengaja diciptakan ruang domestik
bagi buruh sehingga sulit bagi buruh untuk
masuk dalam politik praktis, meskipun
buruh sebenarnya adalah agen perubahan
yang harus diperhitungkan.
Secara positif, meski membentur represi negara, aksi riil buruh telah menunjukkan bahwa negara telah gagal meyakinkan
buruh sebagai mediator yang bijaksana.
Perjuangan buruh selalu hadir tatkala
kesenjangan masih ada. Negara hanya berhasil mengklaim aksi buruh sebagai keluar
dari sistem, tetapi tidak dapat meniadakan
perlawanan. Kegagalan dan ketakutan seperti
itulah yang menjadikan negara melakukan
pendekatan kekuasaan dalam mengatasi
perselisihan hubungan industrial. Semakin
didekati dengan kekuasaan, semakin menunjukkan bahwa buruh sebenarnya memiliki
kekuatan yang tidak bisa dianggap sebelah
mata. Buruh adalah kekuatan yang siap
melawan kekuatan yang ada di luar dirinya.
5
93
Mengingat potensi daya pukul buruh
yang tinggi, yang pada gilirannya dapat
mengganggu paradigma ekonomi yang
sedang diemban negara, maka negara
memadukan pendekatan kekuasaan dan
hukum dalam mengelola hubungan industrial. Tidak ada pilihan lain bagi
negara kecuali menggandeng pengusaha.
Bagi pengusaha, tidak ada yang lebih
menguntungkan kecuali berkolaborasi
dengan negara, karena negara memiliki
posisi strategis dalam kelangsungan usahanya.
2. Hukum dan Kekuasaan
Sebagai individu, manusia tidak akan
bisa hidup dan berkembang berdasarkan
kemampuan dirinya semata. Manusia membutuhkan lembaga sosial, memerlukan
masyarakat dan negara. Manusia membutuhkan sistem nilai, ideologi, yang menjadi
tujuan dan pedoman hidupnya sebagai warga
negara dari suatu masyarakat. Sebaliknya
proses hidupnya sebagai pribadi ikut
memberikan bentuk pada lembaga sosial,
sistem nilai dan ideologi masyarakat yang
bersangkutan. Dengan demikian, manusia
sebagai makhluk sosial juga menghadapi
kehidupan politik.
Dalam konteks ini, manusia mau
tidak mau harus berinteraksi dengan
kekuasaan yang menentukan gerak hidup
masyarakat sebagai kesatuan. Dalam
rangka itu kekuasaan merupakan sarana
untuk membereskan berbagai persoalan
yang terjadi dalam hubungan antar pribadi,
antar kelompok atau antar warga negara
berdasarkan peraturan yang adil dan pasti.5
Rafael Raga Maran, 2001, Pengantar Sosiologi Politik, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7-9.
94
MIMBAR HUKUM Edisi Khusus, November 2011, Halaman 1 - 237
Oleh karena itu, meski kadang dunia
politik dipandang sinis atau kotor tetapi secara filosofis dan faktual, politik merupakan
hal yang tidak mungkin dipisahkan dari
kehidupan manusia. Aristoteles pada tahun
384-322 SM pernah menyatakan bahwa
man is by nature a political animal.6 Hukum
adalah produk politik. Hukum tidak steril
dan netral dari politik, karena merupakan
hasil dari proses politik. Ada beberapa
pendapat yang mengatakan esensi politik
adalah konflik. Hal ini karena politik
adalah hal mencari, mempertahankan dan
memanfaatkan kekuasaan.7
Dalam sosiologi dikenal adanya konflik
laten dan manifes. Hal ini dikarenakan
dalam kehidupan sosial, kepentingan
merupakan elemen dasarnya. Menurut
Sudikno Mertokusumo, kepentingan adalah
tuntutan perorangan atau kelompok yang
diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan
pada hakikatnya mengandung kekuasaan
yang dijamin dan dilindungi oleh hukum
dalam melaksanakannya.8
Bagi ilmu hukum, ada dua pengertian
yang penting yaitu kekuasaan (pengertian
hukum) dan kekuatan (pengertian politik).
Kekuatan adalah paksaan dari suatu badan
yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun
orang itu belum tentu menerima paksaan
tersebut sebagai sesuatu yang sah serta
sesuai dengan perasaan hukumnya. Kekuatan
itu baru merupakan kekuasaan apabila
diterima oleh karena dirasa sesuai dengan
6
9
7
8
10
perasaan hukum orang yang bersangkutan
atau oleh karena badan yang lebih tinggi
ini diakui sebagai penguasa. Oleh karena
itu peraturan harus mempunyai kekuasaan,
yaitu kekuasaan hukum, agar dapat menjadi
peraturan hukum.9
Selain hukum merupakan tata perilaku
manusia juga merupakan tatanan pemaksa.
Ini berarti bahwa hukum bereaksi terhadap
kejadian-kejadian tertentu yang dianggap
sebagai sesuatu yang dikehendaki karena
merugikan masyarakat. Reaksi tersebut
menggunakan tindakan paksa.10 Tindakan
paksa itu hanya dapat dilakukan jika ada
kekuasaan. Tatanan pemaksa memberi
kekuasaan kepada individu tertentu untuk
melakukan tindakan paksa sebagai sanksi
terhadap individu lain.
Pada hakikatnya hukum baru ada,
baru dipersoalkan apabila terjadi konflik
kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi
apabila dalam melaksanakan kepentingannya manusia merugikan manusia lain.
Manusia pada umumnya mencari benarnya
sendiri. Kalau kepentingannya terganggu
dia cenderung menyalahkan manusia lain.
Disinilah baru dipersoalkan hukum, artinya
hukum pada hakikatnya baru timbul untuk
dipermasalahkan apabila terjadi konflik
kepentingan, kebatilan atau pelanggaran
kaidah hukum. Hukum itu melindungi
kepentingan manusia sehingga harus ditaati,
dilaksanakan, dipertahankan dan bukannya
dilanggar.
Eman Hermawan, 2002, Politik Membela yang Benar-Teori, Kritik dan Nalar, KLIK-DKN Garda Bangsa,
Yogyakarta, hlm. 3.
Ibid.
Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm. 43.
E. Utrecht, 1966, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, hlm. 43.
Hans Kelsen (Terj. Raisul Muttaqien), 2006, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, hlm. 37.
Hernawan, Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial
Semua orang itu memiliki kepentingan
baik yang bersifat manifes maupun laten.
Adanya pelbagai kepentingan itu seringkali
di dalamnya terkandung potensi konflik.
Jika prasyarat-prasyarat memungkinkan
maka akan menjadi konflik terbuka. Konflik
laten dapat berubah menjadi konflik manifes,
asal memenuhi sejumlah syarat. Adapun
syarat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu kondisi teknis, kondisi politik,
dan kondisi sosial. Di bawah kondisi teknis
munculnya pemimpin dan pembentukan
ideologi merupakan masalah yang penting
untuk pembentukan kelompok konflik
dan tindakan kolektif. Tidak ada tindakan
kelompok yang diorganisasi dapat terjadi
tanpa suatu tipe kepemimpinan dan suatu
kepercayaan yang membenarkan suatu
ideologi.
Dalam kondisi politik, menekankan
tingkat kebebasan yang ada untuk pembentukan kelompok dan tindakan kelompok.
Sementara itu, kondisi sosial terutama
meliputi tingkat komunikasi antar anggota
dari suatu kelompok. Kelompok-kelompok
konflik pasti tidak akan muncul diantara
orang-orang yang terpencil satu sama lain
yang secara ekologis sangat terpencarpencar atau yang tidak mampu atau tidak
bersedia karena alasan apapun untuk
membentuk ikatan sosial. Kondisi-kondisi
tersebut merupakan prasyarat dasar untuk
pembentukan kelompok-kelompok konflik.
Di samping itu perlu disadari bahwa
kekuasaan keberadaannya adalah terbatas
dan dapat dikatakan merupakan sesuatu
95
yang langka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini digambarkan
oleh Mac Iver bahwa kekuasaan dalam
masyarakat selalu berbentuk piramida.11
Di satu sisi bagi pemegang kekuasaan, kekuasaan biasanya mempunyai kecenderungan bersifat monopoli dan berusaha
melanggengkannya. Masalah ini identik
dengan hukum besi oligarki sebagaimana
yang dikemukakan oleh Robert Michels,
yang menyatakan bahwa ada kecenderungan umum bagi kekuasaan untuk menjadi
terkonsentrasi pada tangan satu elit yang
keputusan dan tindakannya secara bertahap
diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan daripada meningkatkan kepentingan
rakyatnya.12
Sifat kekuasaan yang demikian bertolak belakang dengan hukum. Hukum
bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan. Fungsi mengatur ini bersifat
stabil, ajeg dan mendamaikan. Hasrat
yang bersifat mengatur ini menciptakan
keserasian. Berkaitan dengan masalah
kepentingan dan kekuasaan F. Adrian
menyatakan bahwa kepentingan merupakan
kekuatan pendorong utama bagi manusia
dan setiap tindakan manusia didasarkan
pada pemilikan kepentingan. Konfigurasi
kekuasaan pada dasarnya adalah konfigurasi kepentingan yang saling berjuang dan
berlomba.13 Hal ini persis seperti yang
digambarkan Ritzer bahwa kekuasaan selalu
memisahkan dengan tegas antara penguasa
dan yang dikuasai. Golongan penguasa
akan berusaha mempertahankan status
Miriam Budiardjo, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 36.
Doyle Paul Johnson, 1994, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 180.
13
Charles F. Adrian, 1992, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 14.
11
12
96
MIMBAR HUKUM Edisi Khusus, November 2011, Halaman 1 - 237
quo sedang yang dikuasai berusaha untuk
mengadakan perubahan.14
Berkaitan dengan masalah kekuasaan,
Galtung menyatakan bahwa kekuasaan selalu
ambigu karena di satu sisi kekuasaan itu
selalu mempesona tetapi juga menakutkan.
Mempesona karena seorang penguasa dapat
menyatukan dan mengatasi chaos. Bahkan
dapat menuntun ke arah kemakmuran yang
berkeadilan. Di pihak lain, kekuasaan itu
menakutkan karena cenderung busuk, dapat
disalahgunakan untuk menindas rakyat,
merampas kebebasan dan kehidupannya.15
Selanjutnya Galtung menyatakan
bahwa kekuasaan atas diri sendiri dan disebut juga otonomi adalah kemampuan
untuk menentukan tujuan-tujuan bagi dirinya dan mengejar tujuannya itu. Otonomi
merupakan kekuasaan tandingan dari kekuasaan atas orang lain.
Dalam kekuasaan atas orang lain
dapat dibedakan tiga tipe, yaitu kekuasaan
ideologi, kekuasaan remuneratif, dan
kekuasaan punitif. Kekuasaan ideologis
adalah kekuasaan yang diperoleh melalui
ide atau gagasan. Dasar untuk mendapatkan
kekuasaan ini adalah persuasi. Kekuasaan
ideologis ini sering pula disebut dengan
kekuasaan normatif. Kekuasaan remuneratif
adalah kekuasaan karena mempunyai
barang yang ditawarkan. Dasar jenis kekuasaan ini adalah kemampuan tawar menawar atau berunding. Kekuasaan punitif
merupakan kekuasaan yang diperoleh
karena kejahatan yang sifatnya meng-
hancurkan. Dasarnya adalah kekerasan atau
kekejaman.
Berkaitan dengan kekuasaan, Anderson
mengemukakan ada empat ciri kekuasaan
yaitu:16
1. Kekuasaan merupakan konsep
abstrak karena merupakan abstraksi
yang memaparkan suatu pola interaksi yang terjadi dalam masyarakat.
Pengertian kekuasaan dapat diamati
sebagai gejala adanya orang yang
tunduk terhadap aturan atau perintah
yang datang dari luar dirinya. Dengan
demikian hubungan antara perintah dan pelaksanaan perintah yang
menunjukkan adanya kekuasaan.
2. Sumber kekuasaan bersifat heterogen,
karena dapat berupa kekayaan, harta,
pengetahuan, pengalaman, kedudukan
dalam masyarakat, dalam pemerintahan, dalam organisasi dan sebagainya.
3. Pemupukan kekuasaan tidak mengenal
batas karena jika sumbernya banyak
jumlahnya dan masing-masing sumber
dapat tumbuh menjadi besar, maka
pemupukan kekuasaan dapat menjadi
hal yang tidak terbatas pula secara
naluriah.
4. Secara moral kekuasaan itu mendua arti karena kekuasaan merupakan hubungan, sedangkan hubungan
dapat terjadi secara moral atau amoral.
Orang yang patuh dan menjalankan
hal-hal yang diperintahkan padanya
mencerminkan kehadiran kekuasaan.
Namun ketertundukan tersebut dapat
terjadi karena adanya rasa takut, kesadaran, karena disuap, diintimidasi dan
berbagai kepentingan lainnya.
George Ritzer, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31-32.
Johan Galtung dalam Marsana L. Windhu, 2001, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Kanisius,
Jakarta, hlm. 30-36.
16
Anderson dalam Herqutanto Sosronegoro, 1985, Pengaruh Kebudayaan Jawa pada Pemerintahan Indonesia, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 55-56.
14
15
Hernawan, Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial
Berbicara soal karakteristik kekuasaan, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa
negara modem yang sentralistis, monopolistis, dan birokratis, cenderung memiliki
kekuasaan yang berwatak jahat, seperti
cenderung korup dan melakukan tindakantindakan kekerasan yang lain. Optik sosiologis justru menemukan bahwa kekuasaan
itu tetap ada secara laten dan pada saatsaat tertentu dapat muncul kembali dengan
menggunakan hukum sebagai selimutnya.
Kekuasaan itu memiliki bakat untuk
menjurus kepada praktek-praktek negatif.
Karakteristik seperti itu justru berseberangan
dengan realitas bangsa Indonesia yang
majemuk, baik dilihat dari segi geografis,
etnis, maupun sosiologis.17
Agar berhasil membangun negara
kekeluargaan dan dengan demikian dapat
menghindari watak-watak jahat dari kekuasaan, maka kekuasaan minimal memenuhi kriteria-kriteria seperti: (a) berwatak
mengabdi kepada kepentingan umum, (b)
harus melihat kepada lapisan masyarakat
yang susah, (c) selalu memikirkan kepentingan publik, (d) kosong dari kepentingan
subyektif, dan (e) bersifat mengasihi.18
3. Konflik dalam Hubungan Industrial,
Potret Sinergi Hukum, dan Kekuasaan
Di dalam masyarakat manusia selalu
berhubungan satu sama lain. Kehidupan
bersama itu menyebabkan adanya interaksi,
97
kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak
dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau
konflik. Banyaknya kepentingan sangat
memungkinkan jika terjadi konflik antar
manusia karena kepentingannya saling
bertentangan. Konflik kepentingan terjadi
apabila dalam melaksanakan atau mengejar
kepentingannya seseorang merugikan orang
lain. Di dalam kehidupan bersama atau
masyarakat konflik merupakan sesuatu yang
tidak dapat dihindarkan.
Fenomena konflik sosial pada dasarnya merupakan biopsikologis yang melekat
pada diri manusia sejak lahir. Konflik
dalam masyarakat industri menurut Mark
dan Weber dipandang sebagai kausa
prima ketidaksetaraan sosial dan alienasi
hubungan industrial antara kelas kapitalis
(borjuis) dan proletar (buruh).18 Susetiawan
juga menegaskan bahwa hubungan sosial
antara borjuis dan proletar bermuatan
konflik fundamental karena hubungan
mereka merupakan hubungan sepihak dan
eksploitatif.20 Dengan demikian jelas bahwa
konflik sosial dalam masyarakat industri
merupakan perwujudan dari perselisihan
hak dan kepentingan.
Persoalan penting dalam memahami
konflik adalah upaya mengidentifikasi
konflik, faktor-faktor penyebabnya dan
penyelesaian konflik serta implikasinya.
Menurut Soepomo, konflik atau perselisihan perburuhan disebabkan oleh ketidak-
Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. 53-54.
Ibid.
19
M. Irving Zeitlin, 1995, Memahami Kembali Sosiologi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.
21-25.
20
Susetiawan, 2000, Konflik Sosial, Kajian Sosiologis, Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11.
17
18
98
MIMBAR HUKUM Edisi Khusus, November 2011, Halaman 1 - 237
sesuaian paham mengenai hubungan kerja,
syarat-syarat kerja, kondisi perburuhan dan
pelanggaran perjanjian kerja atau pelanggaran hukum oleh pihak-pihak tertentu.21
Mark juga menjelaskan bahwa salah satu
penyebab konflik dalam masyarakat industri
karena terjadinya kesenjangan antara kaum
borjuis dan proletar. Kemajuan industri
semakin memperkaya golongan borjuis
(sebagai penguasa sumber daya produksi),
tetapi golongan proletar tetap miskin.22
Kesenjangan dalam masyarakat industri
akibat hubungan yang tidak setara antara
borjuis dan proletar sehingga menimbulkan
industrial conflict yang oleh Karl Mark
disebut dengan basic conflict. Sumber
konflik karena ketimpangan distribusi
sumber daya ekonomi dan atau produksi.
Konflik muncul karena adanya upaya
memperoleh akses produksi material
yang dapat menopang kehidupan sosial
ekonominya.23 Basic conflict bisa menguat
pada saat mendapat pengaruh eksternal
(politik, sosial, ekonomi, global) sehingga
dalam tingkatan tertentu bisa berkembang
dan menjadi aktual.
Berkenaan dengan hal itu, Gurr dalam
konsep relative depravation mengapresiasikan, bahwa konflik terjadi ketika dalam
masyarakat timbul kesenjangan antara nilai
yang diharapkan dengan nilai kapabilitas
untuk mencapai harapan. Akibatnya masyarakat yang bersangkutan mengalami
kekecewaan atau frustrasi yang pada
gilirannya dapat memunculkan tindakan
melawan atau memberontak. Semakin tajam
kesenjangan dan kekecewaan yang terjadi,
semakin besar pula kemungkinan munculnya tindakan melawan atau memberontak.24
Secara teoritis, dinamika konflik
termasuk konflik perburuhan dapat dipaparkan, bahwa jika wujud konflik masih
dalam kadar relatif rendah dan masih dapat
ditolerir, penyelesaiannya tidak sulit. Namun
jika konflik sudah mencapai tingkat yang
relatif gawat sehingga sulit dikendalikan,
maka konflik dapat menimbulkan kekerasan,
bahkan dapat terjadi disintegrasi.25
Di dalam fenomena konflik terdapat
aktualisasi isu sentral masalah yang
dipertentangkan. Konflik mempunyai akar
persoalan yang bersumber dari faktor internal dam eksternal, sehingga konflik
dapat terjadi secara cepat. Berdasarkan
konsep analisis siklus konflik Kriesberg
konflik terjadi mulai dari tahap awal,
selanjutnya meningkat hingga mencapai
tingkat tinggi hingga mengalami penurunan
dan berakhir. Berakhirnya konflik dapat
membuahkan konflik berhenti sama sekali
atau hasilnya justru berupa sesuatu yang
menjadi penyebab munculnya konflik
baru.26
Manusia
berkepentingan
merasa
aman dan mengharapkan kepentingannya
dilindungi terhadap konflik. Gangguan
Imam Soepomo, 1992, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, hlm. 96.
Hariyanto, 1991, Elit, Massa dan Konflik, PAU Studi Sosial dan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
hlm. 53-54.
23
Stepen K. Sudarsono, 1995, Sosiologi Marko Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 49-51.
24
Ted Robert Gurr, 1970, Why Men Rebel, Princeton University, New Jersey, hlm. 45-55.
25
Hariyanto, Op.cit., hlm. 52.
26
Louis Kriesberg, 1982, Social Conflicts, Prentice Hall, Englewood Cliffs, hlm. 19.
21
22
Hernawan, Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial
kepentingan atau konflik harus dicegah
dan diselesaikan karena akan mengganggu
keseimbangan tatanan masyarakat. Hukum
berusaha menampung ketegangan atau
konflik ini sebaik-baiknya.
Hanya saja, dalam masyarakat kapitalis
yang dikuasai oleh kaum borjuis, hukum
itu adalah ideologi kaum borjuis tersebut.
Dalam masyarakat kapitalis maka hukum
itu suatu tata tertib tertentu yang memberi
kemungkinan melanjutkan pertentangan
antara golongan yang menguasai alatalat produksi (borjuis) dengan golongan
yang tidak menguasai alat-alat produksi
(proletar).27
Hukum menjadi ideologi karena
pembuat hukum sudah apriori dalam arti
sebelum membuat peraturan hukum yang
bersangkutan, sudah memiliki konsepsi
apriori tentang bagaimana seharusnya peraturan hukum tersebut. Pembuat peraturan
berusaha merealisasikan konsepsi tersebut,
bahkan juga dalam hal konsepsi tidak sesuai
dengan hubungan-hubungan ekonomis yang
sungguh-sungguh ada dalam masyarakat.
Hukum tidak lain daripada kehendak suatu
“ruling class” yang tidak memperhatikan
kepentingan ekonomis yang diperintahnya.
Hal tersebut mirip dengan pendapat
Max Stoner yang mengatakan bahwa
“sejimpit kekuasaan lebih bermanfaat
daripada sekarung hak”. Pendapat tersebut
menggambarkan bahwa hukum bersandar
pada penaklukan yang lemah oleh yang
lebih kuat. Hukum berusaha menguntungkan beberapa orang yang berkuasa dengan
merugikan orang banyak dan meletakkan
kekuasaan di atas hukum.28 Hal tersebut
merupakan jawaban bahwa sekalipun
hukum perburuhan diciptakan untuk
melindungi hak asasi buruh, tetapi nasib
buruh tidak pernah mengalami perubahan
secara signifikan. Kepentingan penguasa
dan pengusaha menjadi sangat dominan,
sehingga sangat mudah dipahami setiap
kebijakan perburuhan digulirkan selalu
menimbulkan kontroversi, bahkan berujung
pada aksi-aksi riil buruh seperti unjuk rasa
dan pemogokan. Kebijakan perburuhan
yang ada dianggap tidak mencerminkan
kondisi riil buruh dan penyelesaian
konflik dalam hubungan industrial sering
unpredictable.
Tentu saja hal tersebut bukan iklim
kondusif dalam negara hukum, karena
hukum dan kekuasaan tidak sama. Hukum
adalah kekuasaan yang sah, tetapi kekuasaan
tidak selamanya hukum seperti pepatah
Inggris mengatakan “might is not right”.
Pembentuk undang-undang memang betul
memegang kekuasaan kenegaraan, akan
tetapi tidak berarti memegang segala
kekuasaan. Pembentuk undang-undang
tidak boleh melupakan adanya pemegangpemegang kekuasaan yang lain yang juga
berusaha mendesakkan kemauannya dalam
lapangan pembentukan hukum seperti
misalnya organisasi buruh dan lain-lain.
Kekuasaan materiil itu bukan anasir
yang hakiki, apalagi esensial dari hukum,
melainkan sesuatu yang biasanya menjadi
tambahan (accesoir). Sebaliknya kekuasaan susila adalah anasir esensial dari hukum,
kekuasaan yang diperoleh kaidah hukum
E. Utrecht, Op.cit., hlm. 36.
L.J. Van Apeldoorn, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 57.
27
28
99
100 MIMBAR HUKUM Edisi Khusus, November 2011, Halaman 1 - 237
dari nilai yang diberikan masyarakat
padanya, berdasarkan hal mana diharapkan
penaatan sukarela dari masyarakat.29 Jadi
peraturan-peraturan yang berasal dari
kekuasaan yang tidak bersumber pada
conscientie rakyat melainkan yang sematamata didasarkan pada alat kekuasaan
materiil dan apalagi terlepas dari kekuasaan
susila bukan hukum. Tetapi hukum dapat
timbul dari kekuasaan, juga dari kekuasaan
fisik, asal berkembang menjadi kekuasaan
susila, kekuasaan yang bersumber atas suara
hati masyarakat.
C. Penutup
Hukum dan kekuasaan mempunyai
keterkaitan. Hukum ada karena kekuasaan
yang sah dalam arti kekuasaan yang sah
merupakan sumber atau yang menciptakan
hukum. Sebaliknya, hukum dapat dipaksakan jika ada kekuasaan. Kekuasaan yang
dapat memaksakan sanksi terhadap
pelanggaran kaedah hukum. Hukum dan
kekuasaan merupakan antinomi yang membutuhkan sekaligus dapat menegasikan
satu sama lain. Dalam bidang hukum
perburuhan, antara kekuasaan dan hukum
justru terjadi sinergi. Sinergi tersebut telah
memberi energi besar pada kekuasaan
untuk melakukan intervensi dan tekanan
atas hukum yang dibentuk. Hal ini tidak
dapat melepaskan diri dari sejarah hukum
perburuhan yang semula masuk ranah
hukum privat bergeser ke arah hukum publik
29
L.J. Van Apeldoorn, Op.cit., hlm. 62.
dengan semakin banyaknya intervensi
negara melalui berbagai regulasi kebijakan
publik di bidang perburuhan.
Hubungan antara hukum dan kekuasaan
terjadi baik pada tataran legislasi, formulasi,
substansi, implementasi maupun eksekusi.
Hal ini karena hukum sejak pada proses
pembentukannya tidak netral dari kekuasaan.
Kekuasaan yang menciptakan hukum,
sementara dalam hubungan industrial yang
lebih memiliki kekuasaan adalah negara dan
penguasa, sedangkan buruh hanya menjadi
salah satu faktor produksi yang menduduki
posisi subordinat.
Dalam praktek hubungan industrial,
hukum perburuhan yang semula ada untuk
melindungi hak asasi buruh agar terlepas
dari
tindakan
kesewenang-wenangan
menjadi tidak lagi berorientasi pada buruh
tetapi untuk kepentingan penguasa dan
pengusaha. Dalam beberapa kasus konflik
hubungan industrial sangat sulit ditemukan
buruh menjadi pihak yang dimenangkan.
Pembentukan hukum perburuhan tidak steril
dari berbagai pergulatan baik ekonomi,
politik, sosial, budaya dan sebagainya.
Pada akhirnya hukum perburuhan yang
muncul adalah bagaimana hasil pergulatanpergulatan tersebut didefinisikan. Apa yang
terjadi dalam praktek perburuhan seolah
mengilustrasikan bahwa hukum perburuhan
adalah susunan definisi yang dibentuk oleh
pihak yang kuat untuk mempertahankan
kekuasaannya.
Hernawan, Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial
101
DAFTAR PUSTAKA
Adrian, Charles F., 1992, Kehidupan Politik
dan Perubahan Sosial, Tiara Wacana,
Yogyakarta.
Apeldoorn, L.J. Van, 2001, Pengantar Ilmu
Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 2000, Dasar-Dasar
Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
Friedmann, W., 1994, Teori dan Filsafat
Hukum, Idealisme, Filosofis, dan
Problema Keadilan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Gurr, Ted Robert, 1970, Why Men Rebel,
Princeton University, New Jersey.
Hariyanto, 1991, Elit, Massa dan Konflik,
PAU Studi Sosial dan Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.
Hermawan, Eman, 2002, Politik Membela
yang
Benar-Teori,
Kritik
dan
Nalar, KLIK-DKN Garda Bangsa,
Yogyakarta.
Johnson, Doyle Paul, 1994, Teori Sosiologi
Klasik dan Modern, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
Kelsen, Hans, (Terj. Raisul Muttaqien), 2006,
Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar
Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia dan
Nuansa, Bandung.
Kriesberg, Louis, 1982, Social Conflicts,
Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Maran, Rafael Raga, 2001, Pengantar
Sosiologi Politik, Rineka Cipta,
Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal
Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2003, Sisi-Sisi Lain dari
Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.
Ritzer, George, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali
Pers, Jakarta.
Soepomo, Imam, 1992, Pengantar Hukum
Perburuhan, Djambatan, Jakarta.
Sosronegoro, Herqutanto, 1985, Pengaruh
Kebudayaan Jawa pada Pemerintahan
Indonesia, Proyek Penelitian dan
Pengkajian Kebudayaan Nusantara
(Javanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta.
Sudarsono, Stepen K., 1995, Sosiologi
Marko Sebuah Pendekatan terhadap
Realitas Sosial, RajaGrafindo Persada,
Jakarta.
Susetiawan, 2000, Konflik Sosial, Kajian
Sosiologis, Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Utrecht, E., 1966, Pengantar dalam Hukum
Indonesia, Ichtiar, Jakarta.
Windhu, Marsana L., 2001, Kekuasaan dan
Kekerasan Menurut Johan Galtung,
Kanisius, Jakarta.
Zeitlin, M. Irving, 1995, Memahami Kembali
Sosiologi, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.
Fly UP