...

kekuasaan - Pengadilan Agama Makassar

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

kekuasaan - Pengadilan Agama Makassar
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM:
Studi Tentang Kebijakan Hukum dalam UU No.48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
M. NATSIR ASNAWI, S.HI.1
Abstract
Legal politics is one of mainstream on legal study. Legal politics held an
exceptional perspective on how we understand the whole process in state law.
Judiciary Power become one of the most crucial issues in Indonesia. There are, so
far, four times changing of its acts, first UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 35 Tahun
1999, UU No. 4 Tahun 2004, and last, UU No. 48 Tahun 2009 that rules the
Judiciary Power. There are some, also, changing in legal politics concerning the
Judiciary Power, such one roof system of court held by Prime Court of Indonesia,
cooptation judges of Constitutional Court as judges like as the Prime Court, ethics
of judges, extension of authority, and unification of Bindalmin process. Those
changing, as legal politic perspective, seen as the way to drive the law supremacy
(maintaining the rule of law) and safeguarding the human rights and freedom.
A. Latar Belakang
Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dan bertanggung jawab
merupakan amanat UUD 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang lahir dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Sejak zaman awal
kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami
perkembangan yang cukup dinamis, ditandai dengan perubahan perundangundangan yang mengaturnya, hingga lembaga-lembaga peradilan yang kian
eksklusif dan komprehensif. Sebut saja Mahkamah Konstitusi dan peradilanperadilan khusus yang telah ada dan sementara digagas pembahasannya.
1
Calon Hakim, Saat ini ditugaskan pada Satker Pengadilan Agama Makassar; Mahasiswa Program
Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UMI Makassar.
Page 1 of 17
Dapat dimaklumi, mengingat negara Indonesia, meski telah 12 tahun
sejak reformasi, masih berada dalam masa transisi; masa dimana negara ini
masih mencari bentuk terbaik dalam pelaksanaan tata pemerintahannya,
termasuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks demikian, Luu
Tien Dung, pada sebuah paper yang dimuat dalam UNDP Journal
mengemukakan:
‘‘The judiciary in pre-transition regimes was ‘dependent’ or ‘compromised’
rather than independent. It failed to protect the rule of law and human
rights…Many transitional countries have adopted the principle of
separation of powers in the Constitution as a constitutional guarantee of
the independence of the judiciary’’2.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dijalankan secara
independen, profesional, dan bergerak pada aras keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum. Karenanya, kekuasaan kehakiman perlu diatur secara
cermat dan sistematis dalam suatu perundang-undangan khusus (exceptional
acts).
Kekuasaan kehakiman, bahkan oleh konstitusi dipandang sangat penting,
terutama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya
masyarakat yang egaliter, sejahtera, adil, dan makmur berdasar atas hukum
nasional. Artinya, hukum merupakan jembatan menuju terwujudnya cita-cita
nasional tersebut melalui serangkaian aturan dan proses-proses hukum (due
to process and rules of law).
Inilah yang mendasari konstitusi Negara Indonesia secara tegas
menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas
dan independen dari sekalian pengaruh atau tekanan (intervention) pihak
lain. Kekuasaan kehakiman harus dijalankan dengan tanpa tekanan atau
intimidasi dari elemen-elemen pemerintahan lainnya. Olehnya itu, reform di
bidang kekuasaan kehakiman menjadi semacam keniscayaan karena
dinamika hukum yang senantiasa berkembang dan kian kompleks menuntut
kekuasaan yang ada di dalamnya untuk senantiasa diperbarui dan
ditingkatkan akspetabilitasnya.
Reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk beberapa hal.
Pertama: menjadikan kekuasan kehakiman sebagai sebuah institusi yang
independen. Kedua, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan
kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Ketiga,
menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya.
Keempat, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip
negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.
2
Luu Tien Dung. “Judicial Indepencdence In Transitional Countries”. UNDP Democratic
Governance Fellowship Programme. 2003.
Page 2 of 17
Kelima, melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling
kongkrit3.
Perubahan dan penggantian undang-undang yang mengatur tentang
pokok-pokok kekuasaan kehakiman secara eksplisit merepresentasikan
kelima hal tersebut. Sejak UU No. 14 Tahun 1970 hingga yang terakhir UU No.
48 Tahun 2009 mencerminkan keinginan yang kuat dan konsekuen untuk
menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri dan merdeka
dari sekalian intervensi pihak luar yang dapat merusak pengarusutamaan
pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman
yang terwujud dalam lembaga peradilan senantiasa mencirikan independensi
dan profesionalitasnya sesuai dengan amanat undang-undang. Inilah kondisi
ideal (idealitas) kekuasaan kehakiman, meski pada beberapa hal, idealitas
tersebut belum atau masih sulit untuk diwujudkan.
Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip
negara hukum yang demokratis. Prinsip demikian diperlukan untuk
melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan
maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain,
sehingga hakim dalam memutus perkara benar-benar berdasar pada keadilan
hukum, rasa keadilan dan hati nurani. Prinsip Independensi kekuasaan
kehakiman telah diakui secara global, beberapa instrumen hukum
international mengakui pentingnya independesi peradilan, antara lain
Universal Declaration of Human Rights (article 10), International Convenan on
Civil dan Political Rights (ICCPR) (article 14), Vienna Declaration on Program
for Action 1993 (paragraph 27), International Bar Association Code of
Minimum Standards of Judicial Independence, New Delhi 1982, dan Universal
Declaration on the Independece of Justice, Montreal 19834. Luu Tien Dung
mengemukakan beberapa statuta internasional yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:
1. The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary
(hereafter called Basic Principles), endorsed by General Assembly in 1985;
2. The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary which was
prepared by a Committee of Jurists and the International Commission of
Jurists at Syracuse, Sicily on 25th – 29th May, 1981 (hereafter called the
Syracuse Principles);
3. The International Bar Association Minimum Standards of Judicial
Independence (1982)(8) (hereafter called IBA Standards)5.
3
http://www.reformasihukum.org/file/kajian/Reformasi%20Kebebasan%20Kekuasaan%20Ke
hakiman.pdf.
4
M. Saihu. Tanpa Tahun. “Independesi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman” (Online).
(http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Aindepe
ndesi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=in,
diakses 21 Juli 2010).
5
Luu Tien Dung, op.cit, h. 10.
Page 3 of 17
Dalam artikel no. 2 pada Statute of the International Court of Justice
dinyatakan:
“The Court shall be composed of a body of independent judges, elected
regardless of their nationality from among persons of high moral
character, who possess the qualifications required in their respective
countries for appointment to the highest judicial offices, or are
jurisconsults of recognized competence in international law”6.
Statuta tersebut menyatakan bahwa peradilan harus ditopang oleh
hakim-hakim yang independen, yaitu mereka yang dipilih karena memiliki
integritas tinggi dan moral yang baik. Mereka yang diangkat menjadi hakim
adalah yang memiliki keinginan (obsesi) yang tinggi untuk mewujudkan
supremasi lembaga peradilan sebagai representasi kekuasaan kehakiman.
Selain itu, hakim juga harus memiliki kualifikasi yang cukup dalam hal
pengetahuan dan kemampuan dalam bidang hukum. Demikian yang
merupakan parameter yang secara internasional diakui; bahwa hakim
merupakan individu yang memiliki kualitas dan kapasitas, tidak hanya dalam
hal intelektualitas, tetapi juga moralitas dan dedikasi tinggi pada tercapainya
tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kekuasaan kehakiman yang independen dimaksudkan agar
penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan koridor hukum (fair trial).
Dalam rangka mewujudkan itulah, kekuasaan kehakiman yang terejawantah
dalam lembaga peradilan harus ditopang oleh aparat-aparat yang memiliki
kapabilitas, integritas, dan kualitas pribadi yang tinggi, khususnya hakim.
Persoalan moralitas dewasa ini menjadi salah satu mainstream dalam
upaya perumusan dan penyusunan kembali konsep tentang kekuasaan
kehakiman yang ideal. Moral penegak hukum, khususnya hakim, harus
menjadi perhatian lebih karena demikian sangat menentukan laju alir proses
peradilan. Kualitas moral inilah yang kemudian menjadi salah satu cakupan
dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam struktur masyarakat yang cenderung liberal (leissuz faire),
dibutuhkan regulasi yang ketat dan ditopang oleh lembaga peradilan yang
berwibawa. Kewibawaan ini dapat diciptakan melalui independensi
kekuasaan kehakiman. Ini pulalah yang dikemukakan oleh Daniel C.
Préfontaine QC and Joanne Lee:
“There is increasing acknowledgement that an independent judiciary is
the key to upholding the rule of law in a free society. This independence
may take a variety of forms across different jurisdictions and systems of
law. But the same principle always applies, namely the protection of
human rights is dependent on the guarantee that judges will be free and
will reasonably be perceived to be free to make impartial decisions based
6
Nathan J. Miller. “Independence in The International Judiciary: General Overview of The
Issues”. Background paper for the meeting of the study group of the international law
association. Burgh House, Hupstead, London, 2002.
Page 4 of 17
on the facts and the law in each case, and to exercise their role as
protectors of the constitution, without any pressure or interference from
other sources, especially government. This basic premise is crucial to the
maintenance of the rule of law”7.
Perubahan UU tentang Kekuasaan Kehakiman sebanyak empat kali,
hemat penulis, menunjukkan bahwa dinamika sosial yang kian kompleks dan
dinamis menuntut lembaga peradilan untuk berbenah. Independensi
kekuasaan kehakiman menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi.
Profesionalisme penegak hukum sebagai determinan utamanya menutut
untuk senantiasa terejawantah di dalam setiap proses peradilan. Inilah,
agaknya yang menjadi ruh dalam UU No. 48 Tahun 2009 ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasar uraian sebelumnya, dapat dirumuskan satu permasalahan
utama, yaitu bagaimana politik hukum dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman?
C. Pembahasan
1. Politik Hukum dan Kekuasaan Kehakiman: Tinjauan Awal
a. Politik Hukum
Definisi tentang politik hukum cukup banyak dijumpai dalam
literature, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari8 membagi definisi politik hukum
yang dikemukakan beberapa pakar menjadi dua bagian, yaitu:
1. Perspektif etimologis
Politik hukum dalam perspektif ini lebih dilihat secara
kebahasaan. Politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa
Belanda, rechtspolitiek. Recht dalam bahasa Indonesia berarti
hukum, sementara kata hukum berasal dari bahasa Arab hukm
yang berarti putusan (judgement), ketetapan (provision), perintah
(command), dan pengertian lainnya. Sementara kata politiek
mengandung arti beleid, yaitu kebijakan (policy). Politik, dalam
penelusuran beberapa literatur berasal dari bahasa Yunani
"Πολιτικά" (politika) yang berarti hubungan yang terjadi antar individu
(anggota masyarakat) dalam suatu negara. Dalam hubungan (interaksi)
yang resiprokal tersebut, terjadi kesepakatan-kesepakatan terhadap
suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat kolektif9. Dengan
demikian, secara etimologis, politik hukum adalah kebijakankebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam bidang
7
Daniel C. Préfontaine QC and Joanne Lee. “The Rule of Law and The Independence of The
Judiciary”. Paper prepared for World Conference on The Universal Declaration of Human Rights.
Montreal, 1998.
8
Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
h.18.
9
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics
Page 5 of 17
hukum, termasuk pengambilan keputusan-keputusan hukum yang
bersifat kolektif10.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik hukum
didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak11. Definisi dari KBBI tersebut
lebih melihat politik hukum sebagai blueprint terhadap sekalian
kebijakan yang akan diambil dalam rangka penegakan hukum pada
segenap dimensi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, politik
hukum merupakan patronase bagi stakeholder dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang hukum.
2. Perspektif terminologis
Definisi politik hukum secara terminologis, banyak diungkapkan
beberapa pemikir yang mendalami kajian politik hukum sebagai
berikut12:
a) Satjipto Rahardjo
Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara (metode) yang
akan digunakan dalam upaya mencapai suatu tujuan sosial dan
hukum tertentu dalam masyarakat (negara). Berdasar pada
definisi tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakn beberapa
pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum,
yaitu (1) tujuan apa yang ingin dicapai dengan system hukum
yang ada (diterapkan); (2) cara-cara (mekanisme) apa yang
dianggap paling baik (efektif) untuk mencapai tujuan tersebut;
(3) kapan dan bagaimana hukum harus diubah; dan (4) dapatkah
dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang dapat
membantu kita memutuskan tujuan-tujuan serta cara-cara
(mekanisme) untuk mencapai tujuan tersebut secara baik?.
b) Padmo Wahjono
Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan
arah, bentuk, maupun isi (substansi) hukum yang akan dibentuk,
serta bagaimana penerapan dan penegakannya13.
c) Soedarto
Politik hukum adalah kebijakan Negara via institusi-institusi
negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang
dikehendaki (yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi
masyarakat) untuk mencapai tujuan negara14.
d) Abdul Hakim Garuda Nusantara
10
Imam Syaukani & A. Ahsin Tohari, op.cit, h. 21-22.
Ibid, h. 22.
12
Ibid, h. 26-31.
13
Ibid, h. 26.
14
Ibid, h. 28.
11
Page 6 of 17
Politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang
hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh
pemerintah yang dalam implementasinya meliputi:
1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum
dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang
dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan
penciptaan hukum yang dibutuhkan.
2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk
penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota
penegak hukum15.
b. Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan
tertinggi di Indonesia (prime power). Kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia16.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga
peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat
lingkup
peradilan,
yaitu
Peradilan
Umum,
Peradilan
Agama/Mahkamah Syar’iyyah, Peradilan Tata Usaha Negara, dan
Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman,
secara global diakui sebagai kekuasaan yang harus17 independen
(merdeka) dari berbagai anasir, intervensi, maupun intimidasi dari
pihak lain yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang
berjalan (undue process of law).
Argumentasi tersebut sejalan dengan Zaenal Fanani yang
mengemukakan bahwa pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita
universal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Basic Principles On
Independence of The Judiciary, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB
(Resolusi 40/32 tanggal 29 Nopember 1985 dan resolusi 40/146
tanggal 13 Desember 1985). Juga dapat dilihat pada Beijing Statement
Of Principles Of The Independence The Law Asia Region Of The
15
Dadan Muttaqien. Mimbar Hukum dan Peradilan No. 70, Januari 2010. “Politik Hukum
Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang
No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. Jakarta: PPHIMM., Imam Syaukani dan A Ahsin
Thohari, Ibid, 30-31.
16
UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka (1).
17
Penggunaan kata “harus” oleh penulis dimaksudkan sebagai penekanan (aksentuasi) bahwa
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen atau merdeka dari
berbagai pengaruh (intervensi) pihak lain, khususnya pemerintah, meski sejatinya telah diatur
secara tegas dalam perundang-undangan dan covenant internasional. Tegasnya, das sein dan das
sollen kekuasaan kehakiman yang merdeka belum sepenuhnya paralel.
Page 7 of 17
Judiciary di Manila tanggal 28 Agustus 1997, dimana didalamnya
ditegaskan bahwa:
1) Kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap
masyarakat;
2) Kemerdekaan hakim
mempersyaratkan bahwa
hukum
memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman
undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik
langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas
segala isu yang memerlukan keadilan18.
Aidul Fitriciada19 mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman
yang merdeka dan bertanggung jawab adalah perwujudan dari asas
kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Namun
demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep ‘merdeka’
dan ‘bertanggung-jawab’ dari kekuasaan kehakiman. Makna
‘merdeka’ menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada
kekuatan apapun, sedangkan makna ‘bertanggung-jawab’ menunjuk
pada makna sebaliknya. Dalam perkataan lain, ‘kekuasaan kehakiman
yang merdeka’ bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan
tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan ‘kekuasaan kehakiman
yang bertanggung-jawab’ justru bermakna kekuasaan kehakiman
berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain20.
Bahkan, dalam salah satu statement-nya, Chief Justice of Canada
dalam salah satu penetapannya menyatakan:
“Judicial independence is valued, because it serves important
societal goals - it isa means to secure those goals. One of these
goals is the maintenance of publicconfidence in the impartiality of
the judiciary, which is essential to the effectiveness of the court
system. Independence contributes to the perception that justice
will be done in individual cases. Another social goal, served by
judicial independence is the maintenance of the rule of law, one
aspect of which is the constitutional principle that the exercise of
all public power must find its ultimate source in a legal rule”21.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan keniscayaan
karena eksistensinya sangat menentukan tercapainya tujuan-tujuan
18
Ahmad Zaenal Fanani. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan
Agama: Analisis UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009. Makalah. 2009. h. 5.
19
Aidul Fitriciada Azhari. “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di
Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Kesimbangan”. Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1,
Maret 2005: 89-118.
20
Kekuasaan lain dimaksud adalah kekuasaan perundang-undangan, baik Undang-Undang
Dasar maupun perundang-undangan di bawahnya. Kekuasaan kehakiman juga diikat dan tunduk
pada kode etik profesi sebagai serangkaian peraturan untuk menjaga dan memelihara keluhuran
moral dan budi pekerti hakim.
21
Daniel C. Préfontaine QC and Joanne Lee, op.cit., h. 8-9.
Page 8 of 17
sosial yang disepakati oleh masyarakat. Kekuasaan kehakiman
menjadi instrument yang sangat penting untuk mengatur dinamik
adalam masyarakat demi terwujudnya jagad ketertiban. Kekuasaan
kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk meningkatkan dan
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan yang
sedang berjalan. Bagaimanapun, kepercayaan masyarakat tidak dapat
begitu saja diabaikan karena, secara faktual, sangat berpengaruh
terhadap efektifitas sistem peradilan; bahwa keadilan akan
menjangkau setiap individu tanpa melihat statusnya. Kekuasaan
kehakiman yang merdeka juga dimaksudkan untuk menjaga agar
aturan-aturan hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan amanat
yang terkandung di dalamnya. Ini penting, mengingat aturan-aturan
hukum berangkat dari aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dan
berwujud menjadi kekuatan utama di masyarakat.
Disinilah sesungguhnya letak pertalian (universalitas) kekuasaan
kehakiman yang merdeka sebagai nilai global yang disepakati dan
dijalankan oleh negara-negara di dunia, terutama negara yang
berdasar atas hukum (rechtstaat). Kekuasaan kehakiman yang
merdeka bukan monopoli sebagian negara melainkan telah dianggap
sebagai doktrin universal mengingat eksistensinya sangat
menentukan dinamika sosial dan pencapaian tujuan-tujuan sosial
yang primordial.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka, hemat penulis, terbangun
dari beberapa elemen dasar yang saling bertalian. Elemen-elemen
tersebut adalah:
1) Lembaga peradilan yang mandiri, terpisah dari struktur kekuasaan
eksekutif dan legislatif. Dalam pada itu, lembaga peradilan tersebut
terstruktur secara hirarkis (vertikal), terintegrasi dalam pola dan
teknis administrasi dan yudisial yang unifikatif.
2) Hakim dan aparat peradilan yang jujur, kompeten, berintegritas
tinggi, dan visi yang kuat pada tercapainya keadilan bagi sekalian
pencari keadilan (equality before the law).
3) Perundang-undangan yang mendukung terwujudnya kekuasaan
kehakiman yang merdeka.
4) Budaya hukum masyarakat sebagai unsur extra judicial yang
memegang peranan signifikan, terutama dalam mengawal dan
mengontrol proses peradilan. Budaya hukum dimaksud termasuk
di dalamnya tata nilai, paradigma, perilaku, dan diskresi hukum
masyarakat (masyarakat awam, penstudi hukum, aktivis, NGO, dan
elemen masyarakat lainnya).
Justine LeDain mengemukakan tiga karakteristik utama kekuasaan
kehakiman yang merdeka, yaitu22:
22
Ibid, h. 11-13.
Page 9 of 17
1) Security of tenure
Security tenure (jaminan masa kerja) adalah kepastian tentang
lamanya seseorang menduduki suatu jabatan, khususnya jabatan
hakim. Dalam system hukum Amerika, dapat menduduki jabatan
hakim seumur hidup sepanjang menunjukkan kinerja positif dan
memiliki kepribadian dan moralitas yang baik. Hal ini dinyatakan
dalam Constitution Act, 1867 Section 99:
“…the Judges of Superior Courts, shall hold office during good
behaviour, but shall be removable by the Governor General on
address of the Senate and the House of Commons”.
Jaminan masa kerja demikian, hemat penulis, sebagai bagian
dari upaya menjaga integritas hakim sekaligus sebagai motivasi
bagi para hakim untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya
demi kinerja yang progresif sekaligus sebagai implementasi dari
adagium “jus curia novit”.
2) Financial security
Financial security (jaminan pendapatan) bagi para hakim
merupakan salah satu unsur yang mendapat perhatian luas pada
hampir seluruh sistem hukum negara-negara di dunia. Di amerika
misalnya, The Constituion Act, 1867 Section 110 mengamanatkan
penyesuaian pendapatan bagi para hakim untuk menunjang
peningkatan kinerja dan kemandirian hakim23. Demikian
dimaksudkan untuk membentengi para hakim dari kemungkinan
atau kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang melanggar
kode etik profesi maupun yang bertentangan dengan undangundang.
3) Administrative independence
Administrative independence merupakan kontrol yang
dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap penyelenggaraan
administrasi peradilan. Demikian dimaksudkan untuk menunjang
terlaksananya fungsi peradilan secara signifikan.
Jimly Ashshiddieqy mengkonsepsikan independensi kekuasaan
kehakiman ke dalam tiga pengertian dasar, yaitu:
1) Structural independence, yaitu independensi kelembagaanyang
terlihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain
seperti eksekutif dan yudikatif.
2) Functional independence, yaitu independensi dilihat dari segi
jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari
intervensi ekstra yudisial.
23
Ibid, h. 12.
Page 10 of 17
3) Financial independence, yaitu independensi dilihat dari segi
kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat
menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi24.
2. Politik Hukum dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan
undang-undang paling akhir sampai pertengahan tahun 2010 yang
mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebelumnya,
ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970,
kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, dan terakhir diganti
dengan UU No. 4 Tahun 2004. Ada beberapa hal penting dalam UU No. 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu25:
a. Mereformulasi dan mereposisi sistematika UU No. 4 Tahun 2004 terkait
dengan pengaturan secara komprehensif subtansi UU No. 48 Tahun
2009, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman;
b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan pada
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim
dan hakim konstitusi;
d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempuyai kewenangan
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung;
e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan
memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara;
f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan;
g. Pengaturan umum mengenai bantuan umum bagi pencari keadilan
yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada
setiap pengadilan;
h. Penegasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara;
dan
i. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan
hakim dan hakim konstitusi.
Hal pertama yang paling mendasar dalam UU ini adalah mengenai apa
dan siapa hakim itu? Dalam UU ini, hakim, yang sebelumnya hanya
mencakup hakim-hakim yang berada pada peradilan dibawah lingkup
Mahkamah Agung, yaitu hakim pada Peradilan Umum, Peradilan
24
25
Ahmad Zaenal Fanani, op.cit., h. 8.
Ahmad Zaenal Fanani, op.cit. h. 7.
Page 11 of 17
Agama/Mahkamah Syar’iyyah, Peradilan Tata Usaha Negara, dan
Peradilan Militer diubah dan diperluas hingga mencakup hakim pada
Mahkamah Konstitusi.
Perubahan demikian merupakan sesuatu yang revolusioner karena
telah mengintegrasikan hakim-hakim konstitusi sebagai bagian penting
dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai peradila
konstitusi, peran dan tanggung jawab hakim-hakim MK memang tidak
kecil karena mereka melakukan fungsi pengawalan terhadap konstitusi.
Peran dan tanggung jawab demikian harus dipayungi dengan perundangundangan khusus agar dalam melaksanakan peran tersebut hakim-hakim
MK memliki patronase yang sama dengan hakim-hakim di MA dan
peradilan yang dibawahinya. Ini pulalah yang dianggap sebagai penyatuan
visi para hakim agar mereka memiliki, paling tidak, konsep dasar yang
sama dalam menegakkan hukum.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka diupayakan secara
sitematis melalui beberapa langkah strategis. Salah satu diantaranya
adalah dengan melakukan pengawasan yang berkelanjutan dan objektif
terhadap para hakim, baik hakim di MA dan peradilan yang dibawahinya
maupun hakim MK. Pengawasan ini perlu untuk menjamin para hakim
bertindak dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi hakim dan
menjunjung undang-undang sebagai pedoman dalam memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara. Bila diindikasikan adanya
pelanggaran, baik kode etik maupun aturan perundang-undangan, maka
akan segera dilakukan tindakan yang dianggap perlu untuk tetap menjaga
integritas dan nama baik insititusi peradilan. Karenanya, dalam Pasal 3
angka (1) disebutkan:
“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi
wajib menjaga kemandirian peradilan.”
Kemudian, dalam angka (2) disebutkan pula:
“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”
Kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam tinjauan politik hukum,
dengan mengacu pada pasal tersebut di atas dilakukan pada dua lapisan,
yaitu, pertama, hakim sebagai aparat penegak hukum dalam struktur
kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa
menjaga kemandirian peradian dengan menampik godaan, tawaran,
intervensi, hingga intimidasi pihak luar yang ingin menerabas sekalian
proses peradilan yang sedang berjalan. Hakim dituntut memiliki kejujuran
dan keberanian yang tinggi untuk tetap berpegang pada kode etik profesi
dan menjalankan undang-undang secara bijaksana untuk mencapai
keadilan tertinggi pada setiap putusannya. Kedua, pihak luar (baik
Page 12 of 17
pemerintah maupun masyarakat) tidak boleh ikut campur dalam proses
peradilan yang sedang berjalan karena dapat mengganggu atau
mempengaruhi objektifitas hakim dalam memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan suatu perkara.
Seperti telah diurai pada bagian lain dari tulisan ini, hakim MK
merupakan bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di
Indonesia. Padanya, melekat kode etik profesi yang harus senantiasa
dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan
peran dan tanggung jawabnya. Salah satu muatan dalam kode etik adalah
menjaga wibawa dan nama baik, antara lain dengan tidak terlalu banyak
memberikan opini pada publik mengenai proses hukum tertentu yang
sedang berjalan. Hal ini dimaksudkan, selain menjada wibawa, juga
menghindari penggiringan opini publik sehingga putusan hakim mudah
ditebak. Masih teringat dalam benak ketika beberapa kali ketua MK
berbicara dalam forum-forum media maupun debat publik tentang
proses hukum yang sedang dijalani oleh beberapa pejabat negara. Dalam
forum-forum tersebut, ketua MK yang juga merupakan hakim MK
memberikan beberapa pandangan hukum (legal opinion) mengenai
proses hukum yang terjadi, padahal, seharusnya, dan memang wajib,
seorang hakim tidak mengumbar kepada publik pandangannya tentang
suatu kasus. Akan lebih elegan jika pandangan tersebut dituangkan dalam
pertimbangan putusannya. Inilah salah satu bagian dari kode etik yang
sudah patut menjadi perhatian, terutama bagi para hakim MK, yang
sebelumnya rajin memberikan pandangan atau opini di media.
Pada pasal 5 angka (2) disebutkan:
“Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di
bidang hukum”.
Pasal tersebut menetapkan bahwa hakim merupakan insan yang mulia
yang senantiasa terjaga pikiran, lisan, dan tindakannya. Kalau memakai
jargon yang ditawarkan sebagian seniman, hakim adalah ‘manusia
setengah dewa’ yang memiliki rangkaian keagungan yang menjadikan
orang-orang sekitarnya menyandarkan harapn pada tercapainya keadilan
tertinggi. Profesionalisme dan kejujuran hakim dibutuhkan terutama
untuk menciptakan keadilan dan menjaga pelaksanaan dan penerapan
aturan-aturan hukum pada setiap putusan. Karena itu pula, dalam
website pemerintah Amerika, dinyatakan:
“Independent and professional judges are the foundation of a fair,
impartial, and constitutionally guaranteed system of courts of law
known as the judiciary. This independence does not imply judges can
make decisions based on personal preferences but rather that they are
Page 13 of 17
free to make lawful decisions – even if those decisions contradict the
government or powerful parties involved in a case.”26
Dari pernyataan tersebut diketahui beberapa hal, yaitu:
a. Hakim yang profesional dan independen merupakan fundamen
dari proses peradilan yang wajar (fair) atau sesuai dengan hukum
acara, netralitas (impartiality), dan jaminan terlaksananya aturan
perundang-undangan dalam sekalian proses peradilan. Hakim yang
professional adalah hakim yang memiliki kapabilitas dan integritas
tinggi untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan tuntutan profesi, yaitu mewujudkan tercapainya
keadilan, baik keadilan secara hukum maupun keadilan secara
sosial.
b. Independensi hakim mencakup beberapa pengertian, yaitu,
pertama, hakim tetap dapat menggunakan analisisnya yang
bersifat inheren (personal preferences) dalam menilai dan
memutuskan suatu perkara sepanjang analisis tersebut berangkat
dari pemahaman yang mendalam mengenai asas, norma, dan
aturan-aturan hukum yang berkaitan dengannya. Kedua, hakim
memiliki kebebasan untuk membuat putusan atas suatu perkara
meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan pemerintah
atau bahkan sebagian masyarakat yang secara subjektif dan
diametral menginginkan putusan lain. Disinilah dituntut keberanian
dan progresifitas seorang hakim untuk berbeda dengan
pemerintah dan bersedia menjadi sorotan publik atas putusannya
tersebut. Ijtihad yang dilakukan hakim secara sungguh-sungguh
merupakan jaminan suatu putusan yang bercirikan keadilan meski
mendapat pertentangan dari pemerintah maupun sebagian
masyarakat. Ini pulalah yang oleh Satjipto Rahardjo diistilahkannya
sebagai hakim yang progresif, yaitu hakim yang tidak sekedar
menjadi terompet undang-undang tetapi berusaha menemukan
keadilan dalam setiap peraturan yang ada27.
Lebih lanjut, dikemukakan:
“An independent judiciary assures people that court decisions will be
based on the nation's laws and constitution, not on shifting political
power or the pressures of a temporary majority. Endowed with this
independence, the judicial system in a democracy serves as a safeguard
of the people's rights and freedoms”28.
26
http://www.america.gov/st/democracyhr-english/2008/May/20080609213257eaifas0.9582
788.html
27
Lihat Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta:
Genta Publishing. 2009; juga Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.
Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
28
http://www.america.gov/st/democracyhr-english/2008/May/20080609213257eaifas0.9582
788.html
Page 14 of 17
Demikian, dan harus diakui bahwa kekuasaan kehakiman yang
merdeka dimaksudkan sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa setiap
putusan pengadilan didasarkan pada hukum nasional dan konstitusi,
bukan pada keinginan untuk mengakomodir kepentingan pemerintah
atau sebagai refleksi atas tekanan-tekanan dari kekuatan-kekuatan luar
yang ingin mengarahkan (drive) putusan pengadilan pada sesuatu yang
bersifat pragmatis. Muara dari kekuasaan kehakiman yang merdeka
adalah tegak dan terpeliharanya hak-hak asasi dan kemerdekaan
masyarakat.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius pada undang-undang
ini adalah perhatian terhadap keamanan dan kesejahteraan para hakim.
Pasal 48 angka (1) menyatakan:
“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim
dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”
Pemberian perhatian terhadap keamanan dan kesejahteraan hakim
merupakan hal yang sangat mendasar. Bahkan, konstitusi-konstitusi di
dunia pun mengakui pentingnya perhatan terhadap kesejahteraan hakim.
A. Hamzah mengemukakan bahwa pendapatan (gaji) yang representative
kepada hakim penting terutama untuk menjaga independensi hakim.
Dengan pendapatan yang cukup, hakim diharapkan tidak mudah
terpengaruh oleh bujukan atau iming-iming sejumlah uang untuk
mengakomodir putusannya sesuai dengan keinginan pihak tertentu29.
Sejalan dengan pendapat Hamzah tersebut, Luu Tien Dung
menyatakan:
“Many have suggested that increasing judicial salaries would make for
a better functioning and less corrupt judiciary. However, judges are still
public servants and do not enjoy any special status; thus increasing
judicial salaries could lead to an expectation of a general increase in
the salaries of a large number of public servants”30.
Peningkatan pendapatan bagi para hakim hingga pada tingkat yang
representatif diyakini sejalan dengan kinerja yang lebih positif dan
memperkecil kemungkinan terjadinya praktik-praktik korupsi. Inilah yang
menjadi salah satu fundamentasi dasar bagi terwujudnya idealitas
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
D. Kesimpulan
Berdasar uraian-uraian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
29
A. Hamzah. Kemerdekaan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Makalah disampaikan
pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
Denpasar: 2003.
30
Luu Tien Dung, op.cit., h. 36.
Page 15 of 17
1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan tertinggi yang berdasar pada
nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang merdekan
dan bertanggung jawab merupakan bagian dari kesepakatan dan nilai yang
diakui secara internasional melalui berbagai covenant. Kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab sangat penting,
terutama dalam penyelenggaraan peradilan yang wajar (fair trial) dan
penegakan asas imparsialitas. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
bertanggung jawab merupakan determinan bagi tegaknya aturan-aturan
hukum dan perlindungan bagi hak-hak asasi dan kemerdekaan individu.
2. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ada
beberapa kebijakan hukum yang menjadi mainstream dalam
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu:
a. Integrasi hakim konstitusi sebagai bagian dari penyelenggara
kekuasaan kehakiman di Indonesia.
b. Penegasan terhadap penegakan kode etik profesi hakim, tidak hanya
bagi hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahinya,
tetapi juga hakim Mahkamah Konstitusi.
c. Perhatian terhadap kesejahteraan dan keamanan hakim sebagai faktor
yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
E. Bibliografi
Sumber dari Buku, Jurnal, dan Makalah
Azhari, A. F. “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab
di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Kesimbangan”. Jurnal
Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 89-118.
Dung, L. T. “Judicial Indepencdence In Transitional Countries”. UNDP
Democratic Governance Fellowship Programme. 2003.
Fanani, A. Z. 2009. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan
Peradilan Agama: Analisis UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun
2009. Makalah.
Hamzah, A. 2003. Kemerdekaan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.
Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar.
Miller, N. J. “Independence in The International Judiciary: General Overview of
The Issues”. Background paper for the meeting of the study group of the
international law association. Burgh House, Hupstead, London, 2002.
Muttaqien, D. “Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap
Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun
Page 16 of 17
2008 Tentang Perbankan Syariah”. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan
No. 70, Januari 2010. Jakarta: PPHIMM.
Préfontaine QC, D. C. and Lee, J. “The Rule of Law and The Independence of
The Judiciary”. Paper prepared for World Conference on The Universal
Declaration of Human Rights. Montreal, 1998.
Rahardjo, S. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta:
Genta Publishing. 2009.
. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta:
Genta Publishing.
Syaukani, I & Thohari, A. A. 2008. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta:
Rajawali Pers.
Sumber dari website
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics
http://www.reformasihukum.org/file/kajian/Reformasi%20Kebebasan%20Ke
kuasaan%20Ke hakiman.pdf.
M. Saihu. Tanpa Tahun. “Independesi dan Akuntabilitas Kekuasaan
Kehakiman” (Online). (http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=c
om_content&view=article&id=3%3Aindependesi-dan-akuntabilitas-kekuasaa
n-kehakiman&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=in, diakses 21 Juli
2010).
http://www.america.gov/st/democracyhrenglish/2008/May/20080609213257eaifas0.9582 788.html
Sumber dari Undang-Undang
UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Page 17 of 17
Fly UP