...

PENGANGGARAN DAERAH: KONSENSUS, KEKUASAAN DAN

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PENGANGGARAN DAERAH: KONSENSUS, KEKUASAAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH: KONSENSUS, KEKUASAAN
DAN POLITIK ANGGARAN
Ikhsan Budi Riharjo
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Made Sudarma, Gugus Irianto, Rosidi
Universitas Brawijaya
ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the role of the executive and legislative in the
process of preparation, discussion, determination and implementation of local budgets.
The design of study by qualitative method. The paradigm that is used in this study is a
critical interpretive paradigm. Bourdieu critical theory is used as analysis tool to
examine the role and position of the executive and legislative in the process of
preparation, discussion, determination and implementation of the budget. The data
collection techniques is done by using in-depth interview technique with the informants,
and carried out unstructured and informal in various situations. The results show that,
the budget which has determined through the political process, is generated by the
system which has been dominated by the power structure. Executive domination
supported by the advantages, especially in terms of experience, knowledge, and mastery
of all governmental functions. By habitus and capital owned, executives have the ability
to dominate the field of discussion, determination and implementation of the budget.
While the legislative position in the politics of the budget, realized through consensus
with the executive, which is determined by the political forces that dominate
Keywords: Local Budgeting, Consensus, Power, Politics Budget,
The Executive and Legislative.
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran eksekutif dan legislatif dalam
proses penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran daerah. Desain
penelitian menggunakan metode kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian
ini adalah paradigma interpretif kritis. Teori kritis Bourdieu digunakan sebagai pisau
analisis untuk mengkaji peran dan kedudukan eksekutif dan legislatif dalam proses
penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan para
informan, dan dilakukan tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, anggaran yang telah ditetapkan melalui proses politik,
dihasilkan melalui sistem yang telah didominasi oleh struktur kekuasaan. Dominasi
eksekutif didukung oleh keunggulan yang dimiliki, terutama dalam hal pengalaman,
pengetahuan, dan penguasaan terhadap seluruh fungsi pemerintahan. Dengan habitus
dan modal yang dimiliki, eksekutif memiliki kemampuan untuk mendominasi ranah
pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran. Sedangkan posisi legislatif dalam
politik anggaran, diwujudkan melalui konsensus bersama eksekutif, yang ditentukan
oleh kekuatan politik yang mendominasi.
Kata Kunci: Penganggaran Daerah, Konsensus, Kekuasaan, Politik
Anggaran, Eksekutif dan Legislatif
PENDAHULUAN
Anggaran adalah pedoman kerja dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi di
masa yang akan datang, serta merupakan komponen sentral akuntansi manajemen dalam
sektor publik untuk kegiatan planning, coordinating, organizing dan controlling.
Anggaran mencerminkan kegiatan organisasi yang penekanannya pada jangka pendek
(Henley et al., 1992: 56). Melalui anggaran, manajemen kepemerintahan dapat
mengendalikan pelaksanaan kegitan operasional yang diarahkan untuk melaksanakan
strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk dapat menghubungkan antara
proses perencanaan dan proses pengendalian dalam suatu organisasi. Karena
keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi, tidaklah cukup bagi
organisasi tersebut jika hanya membuat atau merumuskan tujuan, tetapi juga harus
menyusun perencanaan untuk mencapainya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki
memaksa mereka untuk merencanakan dan melakukan pengendalian. Jones dan
Pendlebury (2000: 25) mengungkapkan bahwa akuntansi manajemen memegang peran
krusial dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem
perencanaan dan pengendalian. Sementara Merchant (1981) mengemukakan bahwa,
sistem penganggaran adalah suatu kombinasi dari information flows dengan proses dan
prosedur administratif yang umumnya merupakan bagian integral dari perencanaan
jangka pendek dan sistem pengendalian suatu organisasi. Berdasarkan pernyataan
tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi manajemen diperlukan pada
tahap perencanaan untuk menentukan aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan, dan
sumber daya yang akan dibutuhkan. Informasi akuntansi manajemen juga dibutuhkan
pada tahap pengendalian untuk mengukur seberapa efektif organisasi dalam mencapai
tujuan, dan sejauh mana efisiensi penggunaan sumber daya telah dicapai.
Sejak era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat
akan akuntabilitas dan transparansi kinerja sektor publik, pendekatan yang digunakan
dalam proses penganggaran menggunakan penganggaran kinerja (performance
budgeting), yang merupakan konsep penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara
pengalokasian sumber daya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Fredrickson
(2005) menyatakan bahwa perubahan dalam proses penganggaran dengan penganggaran
kinerja ditawarkan untuk mengatasi masalah akuntabilitas pemerintah dan produktivitas
(lihat Halachmi 2005).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses penyusunan anggaran dalam
penganggaran kinerja di lingkungan pemerintah daerah, dimulai dari rencana kerja pada
setiap satuan kerja, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). RKA SKPD kemudian diteliti
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan
kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran) untuk diakomodasi dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah (RAPBD) yang akan
disampaikan kepada legislatif. Pada tahap inilah proses politik dalam penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan di tentukan oleh eksekutif
bersama-sama dengan legislatif. Anggaran yang ditetapkan inilah yang merupakan
kontrak kerja pemerintah dalam satu tahun, untuk melaksanakan program dan
kegiatannya.
Proses politik dalam penetapan APBD pada dasarnya merupakan sarana dalam
mencapai tujuan pembangunan, dan rencana aksi pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan keputusan politik yang benarbenar melibatkan masyarakat. Partisipasi dalam penganggaran terkait dengan
bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, mulai dari perencanaan
sampai pertanggungjawaban. Persoalan yang hingga sekarang masih terasa adalah,
publik cenderung menyerahkan keputusan anggaran pada pemegang kekuasaan
(eksekutif dan legislatif). Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Dirsmits et al. (1980)
dalam Cavalluzzo dan Ittner (2004) juga menjelaskan bahwa proses perencanaan,
pemrograman dan penganggaran di Amerika Serikat, lebih banyak digunakan sebagai
strategi politik untuk mengontrol dan mengarahkan kontroversi, bukan sebagai alat
untuk memperbaiki akuntabilitas atau pengambilan keputusan.
Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
peran dan kedudukan eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) dalam proses
penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran.
METODE PENELITIAN
Interpretif Sebagai Pendekatan
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian, pada kondisi obyek yang alamiah (natural
setting), serta hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada
generalisasi. Realitas sosial atau obyek penelitian dalam penelitian kualitatif, dipandang
sebagai sesuatu yang holistik, komplek, dinamis dan penuh makna (Sugiyono, 2012: 1).
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif kritis.
Teori kritis Bourdieu digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji peran dan
kedudukan eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan, pembahasan, penetapan,
dan pelaksanaan anggaran.
Teknik Pengumpulan Data dan Informan Penelitian
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam
(indepth interview) dengan para informan, dan dilakukan secara tidak terstruktur serta
informal dalam berbagai situasi. Dalam menguji kredibilitas data yang diperoleh selama
penelitian, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, dilakukan dengan cara
mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda melalui teknik wawancara.
Informasi utama diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tidak
terstruktur. Adapun informasi diperoleh dari informan yang dipilih dengan didasarkan
atas pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah yang terkait dengan proses
penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah
Kabupaten XX (bukan nama sebenarnya). Pemilihan informan dilakukan secara
purposive, dengan menggunakan teknik snow-ball sampling. Digunakannya snow-ball
sampling dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang kredibel sebagai dasar
pemahaman atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD. Penentuan informan
didasarkan atas pertimbangan kredibilitas informasi yang diperoleh, dilakukan dengan
cara menggali informasi pada beberapa informan sampai data dan informasi yang
diperoleh, menyerupai dan konsisten dengan informasi yang diperoleh sebelumnya.
Informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi: pertama, unsur Eksekutif,
yang terdiri dari: (a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dipilihnya PPKD dan SKPKD sebagai informan
penelitian karena kedudukannya sebagai pengelola keuangan daerah, yang bertugas
melaksanakan dan mengelola keuangan daerah. Selain itu PPKD bersama pejabat
perencanaan daerah dan pejabat lainnya, juga merupakan anggota Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang tugasnya
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan
APBD. (b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), dipilihnya Bapeda
sebagai informan penelitian karena kedudukannya sebagai anggota TAPD yang
merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas
dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah. (c) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dipilihnya SKPD
sebagai informan penelitian karena kedudukannya sebagai pengguna dan pelaksana
APBD, yang bertugas menyusun dan melaksananakan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
Kedua adalah unsur Legislatif, yaitu Pimpinan dan anggota DPRD, dipilihnya
pimpinan dan anggota DPRD
sebagai informan penelitian karena kedudukannya
sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi
legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam bidang perencanaan dan penganggaran
daerah fungsi DPRD adalah untuk menetapkan sekaligus melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan APBD. Peran DPRD dalam fungsi penganggaran dilakukan
dengan menelaah arah kebijakan anggaran, serta mengevaluasi sejauhmana konsistensi
dan signifikansi hubungan antara visi pembangunan daerah dengan kibijakan
penganggaran daerah.
Satuan Kajian
Berdasarkan tujuan atau fokus penelitian, satuan kajian (unit of analysis) dalam
penelitian ini adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan proses penyusunan,
pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran, serta individu yang ada di
dalamnya. Organisasi yang dimaksud adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah,
yaitu: eksekutif dan legislatif.
PENGANGGARAN KINERJA DAN
POLITIK ANGGARAN: TINJAUAN PUSTAKA
Penganggaran Berbasis Kinerja
Sebelum diberlakukannya sistem penganggaran kinerja, teknik penganggaran
pada entitas pemerintah menggunakan metode tradisional yang strukturnya bersifat line
item dan penyusunannya didasarkan atas pendekatan Incremental. Alokasi sumber daya
dalam penganggaran tradisional tidak didasarkan pada analisis program dan kegiatan
yang dihubungkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jones dan Pendlebury (2000:
60) menjelaskan informasi yang disajikan line item budgeting, gagal untuk
mengidentifikasikan jumlah alokasi untuk setiap jasa dan gagal mengidentifikasi
perencanaan kegiatan. Sementara dasar penentuan anggaran dalam penganggaran
Incremental dijelaskan Jones dan Pendlebury (2000: 64) bahwa penentuan anggaran
didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran/belanja tahunan yang direvisi, perhatian
hanya difokuskan pada berapa perubahan marginal yang harus dibuat dari tahun ke
tahun.
Dalam penganggaran tradisional, pada tahap pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran, tidak dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan
dana yang ditetapkan dalam anggaran. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan anggaran
pada waktu itu hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan antara anggaran
pendapatan dan belanja. Kegagalan penganggaran tradisional pada entitas sektor publik
inilah, yang dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya in-efisiensi dan
pemborosan dalam pengelolaan keuangan negara.
Sebagai salah satu produk reformasi, penganggaran berbasis kinerja menawarkan
sistem penganggaran yang memungkinkan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan anggaran, yang dapat menghubungkan alokasi sumber daya yang
ditetapkan dalam anggaran dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Penganggaran
kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran
tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang
dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik (Mardiasmo, 2005: 84; Grizzle dan Pettijohn, 2002).
Salah satu peran penting anggaran sektor publik adalah sebagai alat penilaian
kinerja.
Keberhasilan
pelaksanaan
anggaran
seharusnya
dinilai
berdasarkan
keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatannya, dikaitkan dengan anggaran yang
telah ditetapkan. New York Bureau of Municipal Research mendefinisikan anggaran
sebagai instrumen alat akuntansi yang mampu menunjukkan kinerja pemerintah, serta
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Kahn, 1997 dan Williams, 2003 dalam
Holzer dan Kloby, 2005). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Fredrickson (2005)
bahwa perubahan dalam proses penganggaran dengan penganggaran kinerja ditawarkan
untuk mengatasi masalah akuntabilitas pemerintah dan produktivitas (lihat Halachmi
2005). Untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya
publik, Swiss (1983) menjelaskan tiga komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan
akuntabilitas pelaksanaan anggaran: pertama, standar kinerja harus ditetapkan untuk
setiap program, kedua, kinerja program harus dipantau berdasarkan standar yang telah
ditetapkan, dan ketiga, sanksi harus diterapkan ketika standar tidak terpenuhi (lihat
Grizzele dan Pettijohn, 2002).
Penjelaskan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan
bahwa sebagai upaya untuk memerbaiki proses penyusunan anggaran pada entitas
pemerintah, diperlukan penerapan secara penuh anggaran yang berorientasi pada
kinerja. Penerapan penganggaran kinerja dilatar belakangi oleh keinginan untuk
mengelola sumber daya publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, untuk dapat
mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam perencanaan anggaran:
Pertama, penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta
indikator kinerja yang ingin dicapai, dan kedua adalah penetapan prioritas
kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang
rasional
Pengeluaran pemerintah dalam sistem penganggaran kinerja diklasifikasikan menurut
program dan kegiatan, didukung dengan indikator-indikator kinerja yang relevan
sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program dan kegiatan, serta program
pelaporan yang memungkinkan untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan.
Peraturan Daerah Tentang APBD sebagai produk dari proses politik anggaran,
pada dasarnya merupakan rencana aksi pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan harapan publik. Namun demikian, kepentingan publik
sebagai sasaran anggaran seringkali justru terdistorsi oleh kebenaran yang didasarkan
atas kepentingan prakmatis penguasa, disisi lain publik cenderung menyerahkan
keputusan anggaran kepada pemegang kekuasaan (eksekutif dan legislatif). Ruang
partisipasi publik dalam proses penganggaran juga tidak berjalan efektif, dan hanya
dijalankan secara formalistik sekedar memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Dirsmits et al. (1980) dalam
Cavalluzzo dan Ittner (2004) menjelaskan bahwa proses perencanaan, pemrograman dan
penganggaran di Amerika Serikat, lebih banyak digunakan sebagai strategi politik untuk
mengontrol dan mengarahkan kontroversi, bukan sebagai alat untuk memperbaiki
akuntabilitas atau pengambilan keputusan.
Politik Kebenaran dan Kuasa Simbol
Secara filosofis terdapat tiga konsep kebenaran, yaitu kebenaran koherensi,
kebenaran korespondensi dan kebenaran konsensus. Sementara pengertian politik dalam
pandangan orang awam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan
masyarakat. Dalam berbagai diskusi juga sering kita mendengar penjelasan bahwa
politik itu sesungguhnya adalah usaha untuk mendapatkan kekuasaan, dan
memertahankan kekuasaan tersebut dengan segala cara. Oleh karena itu tidak berlebihan
jika muncul anggapan bahwa segala suatu yang menjadikan seseorang mendapatkan
dan/atau dapat memertahankan kekuasaannya adalah benar. Dengan demikian
kebenaran dalam politik adalah relatif, benar hanya dimiliki oleh orang-orang yang
memeroleh keuntungan, dan salah bagi mereka yang dirugikan. Hal ini terjadi karena
ada pemisahan antara politik dan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kebenaran
yang muncul hanya berpihak kepada mereka yang punya kuasa, dan mengabaikan
mereka yang tidak mempunyai kuasa. Kedudukan masyarakat dalam kebenaran politik
terdistorsi oleh kepentingan prakmatis dalam mendapatkan dan/atau memertahankan
kekuasaan.
Pada setiap rezim, kebenaran politik direfleksikan melalui sistem simbol yang
diciptakan. Fashri (2007: 9) menjelaskan, rezim politik bisa menjalankan praktik
kekuasaannya atas nama simbol yang ia ciptakan sendiri. Ia memiliki wewenang untuk
menjadikan simbol itu nyata dan mendapatkan pengakuan bahwa rezim politik memiliki
mandat untuk bertindak sesuai dengan karakter yang disimbolkan. Simbol mengandung
kekuatan untuk membentuk realitas, dan dalam dunia politik operasi kerja kekuatan
simbol tidak bisa dilepaskan dari struktur atau aktor politik yang berkepentingan
mengontruksi realitas. Sistem simbol tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam
memahami realitas, akan tetapi juga memiliki kemampuan untuk memaknai realitas
sosial, bahkan simbol juga mempunyai kekuatan untuk membentuk, melestarikan dan
mengubah realitas. Kekuatan simbol mengandung energi magis yang bisa membuat
orang percaya, mengakui, serta tunduk atas kebenaran yang diciptakan oleh tata simbol.
Kekuatan simbol ini diutarakan oleh Bourdieu sebagai berikut:
……sistem simbol menandai praktik dominasi baru dalam masyarakat pasca
industri. Bukan lagi kekuatan atau tindakan represif fisik yang diutamakan, tapi
kemampuan simbol membelokkan makna atas nama kepentingan kelas dominan.
(lihat Fashri 2007: 17)
Berdasarkan uraian Bourdieu diatas, proses pencitraan yang dibangun melalui
sistem simbol, dimaksudkan untuk mengubah makna dan mengarahkan cara pandang
individu maupun kelompok. Dalam proses politik atas perencanaan dan penganggaran
Pemerintah Daerah misalnya, sistem simbolik diarahkan dan dimobilisasi oleh kekuatan
dominan, yang dimaksudkan untuk menjelaskan, mengarahkan dan melaksanakan visi
dan misi Pemerintah. Sistem simbolik dapat mengubah persepsi dan mengarahkan cara
pandang struktur beserta unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Daerah (eksekutif dan
legislatif), yang pada akhinya dapat mengarahkan dukungannya untuk mengalokasikan
sumber daya publik berdasarkan kemauan kekuatan politik yang mendominasi.
Kekuatan simbol dapat pula dipahami berdasarkan konsep habitus yang
merupakan konsep kunci Baurdieu. Hubungan antara struktur sosial, habitus dan praktik
sosial bukanlah hubungan yang linier, kausal dan mekanistik.
Individu-individu yang memiliki atau menikmati bersama suatu posisi kelas atau
struktur yang sama akan memiliki pengalaman repetitif yang sama, yang akan
memroduksi habitus bersama, yang kemudian menstrukturkan praktik-praktik
sosial mereka …….membangun pedoman dan batas-batas tetapi memungkinkan
inovasi individu. (lihat Fashri 2007: ix)
Dalam konteks struktur sosial di lingkungan Pemerintah Daerah, individu baik sebagai
bagian dari struktur Pemerintah Daerah maupun unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah, bukanlah agen yang sepenuhnya bebas, namun terikat oleh konsensus yang
telah mereka bangun.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dominasi Kekuasaan Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran
Berdasarkan regulasi, anggaran pada entitas pemerintah disusun dengan
menggunakan pendekatan kinerja. Proses penyusunan anggaran secara teknis harus
memerhatikan kesinambungan antara proses perencanaan dan penganggaran. Perhatian
terhadap dokumen perencanaan dimaksudkan untuk menjamin adanya sinkronisasi dan
konsistensi sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian,
serta evaluasi pelaksanaan anggaran.
Perencanaan pada dasarnya merupakan proses menetapkan masa depan sekarang,
yang berorientasi pada upaya untuk mencapai tujuan pembangunan. Dokumen
perencanaan pembangunan adalah dokumen penting bagi pemerintah, yang digunakan
sebagai pedoman dalam menyusun anggaran. Dokumen perencanaan dan anggaran
merupakan komitmen pemerintah dalam menjawab keinginan dan harapan masyarakat.
Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran
menjadi sesuatu yang tidak dapat dinegasikan oleh pemerintah.
Sebenarnya ada kesadaran diantara unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
bahwa salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian dalam tata kelola
pemerintahan (governance government) adalah proses perencanaan pembangunan yang
tidak aspiratif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Munculnya kesadaran seperti ini,
apalagi dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, seharusnya dijawab
melalui rencana kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang lebih baik, sehingga
dapat melahirkan dokumen perencanaan pembangunan yang aspiratif, dan benar-benar
memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Berbagai permasalahan tata kelola
pemerintahan
daerah,
sebagaimana
yang
tertuang dalam
dokumen
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten XX Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012-2017 halaman IV.2 antara lain:
…………………….(4) Adanya aspirasi masyarakat yang belum tertampung di
tingkat Kabupaten, (5) Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif dan
akuntabel, ……………
Keterlibatan masyarakat dalam diskursus good governance disebut sebagai
partisipasi publik, yakni suatu mekanisme menciptakan ruang publik yang
memungkinkan masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Penyampaian aspirasi secara langsung dilakukan
melalui mekanisme Mesyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), sedangkan
penyampaian asprasi secara tidak langsung melalui legislatif sebagai representasi dari
masyarakat di daerah.
Pelaksanaan musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah,
cenderung dilakukan hanya untuk memenuhi proses formal yang didasarkan pada
regulasi, bahkan terkesan sekedar proses ritual yang seolah-olah keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan benar-benar telah terjadi. Kondisi seperti ini tentunya
berdampak pada proses penganggaran pemerintah yang cenderung status quo, tidak
responsif terhadap keinginan atau harapan masyarakat yang dinamis, sejalan dengan
dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Penganggaran partisipatif dan diskursus good governance yang menjadi slogan
pemerintah diera reformasi, mestinya menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai
obyek pembangunan, tetapi juga menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan.
Celakanya kedudukan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan
sekaligus sebagai wakil masyarakat dalam struktur kekuasaan, tidak menganggap ini
sebagai persoalan penting yang seharusnya mereka dorong, supaya mekanisme
musrenbang lebih efektif.
Keraguan dan keengganan mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakan
musrenbang sesuai dengan tujuannya, seperti yang diamanahkan dalam peraturan
perundang-undangan,
tidak
semata-mata
disebabkan
karena
kekurangseriusan
pemerintah daerah (eksekutif). Alasan ketidaksiapan masyarakat sebagai subyek
pembangunan juga terungkap di kalangan legislatif. Zam (Anggota Legislatif)
menjelaskan:
Masyarakat kita ini masih sulit untuk diajak membangun mekanisme check and
balances, mereka yang datang/diajak itu umumnya tidak membawa kepentingan
masyarakat secara umum, mereka lebih banyak menyampaikan persoalanpersoalan pribadi mereka, yang berkaitan dengan masalah perut, karena mereka
masih lapar dan bodoh.
Mungkin ketika mereka nanti sudah kenyang dan pinter, baru mekanisme itu dapat
diwujudkan. Maksudnya kenyang disini adalah sejahtera.
Pernyataan di atas, dibenarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda)
Kabupaten XX Provinsi Jawa Tengah, yang tugas pokok dan fungsinya adalah
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah:
Sebenarnya yang menjadi persoalan dalam musrenbang adalah apatisme
masyarakat, hal inilah yang selama ini menjadikan proses musrenbang masih
menjadi persoalan. [Al (Bapeda)]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), institusi yang menaungi para anggota
legislatif, sebagai bagian dari struktur kekuasaan, seolah-olah menganggap bahwa apa
yang telah dilakukan pemerintah daerah (eksekutif) dalam melaksanakan prinsip
partisipatif sudahlah benar. Mekanisme musrenbang yang seharusnya direncanakan
dengan lebih baik, termasuk upaya untuk menghadirkan mereka yang benar-benar dapat
membawa kepentingan masyarakat secara umum dalam arena musyawarah, tidak
diperhatikan oleh struktur kekuasaan. Sistem perencanaan hanya merepresentasikan
kebenaran yang didasarkan atas konsensus yang dibangun diantara unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, yang didalamnya legislatif dipandang sebagai representasi dari
masyarakat.
Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah
untuk menyusun APBD, dihasilkan melalui sistem yang telah didominasi oleh struktur
kekuasaan. Kebenaran atas dasar konsensus yang mereka bangun (berdasarkan
dokumen perencanaan), kemudian digunakan sebagai pijakan dalam mengalokasikan
sumber daya publik dalam proses penganggaran, sekaligus menjadi pedoman dalam
mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Salah seorang pimpinan DPRD mengungkapkan
bahwa:
Dalam penyusunan anggaran, kita harus konsisten dengan apa yang telah
dirumuskan dalam RPJMD, oleh karena itu RPJMD harus digunakan sebagai
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang
dilanjutkan dengan penyusunan anggaran.
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh pimpinan DPRD lainnya, yaitu:
Apa yang sudah kita sepakati saat pembahasan APBD yang didasarkan pada
rencana kerja pemerintah, sebenarnya merupakan konsensus yang seharusnya
ditaati oleh unit kerja pemerintah daerah (SKPD-SKPD), termasuk DPRD dalam
menjalankan fungsi anggaran, dan pada saatnya nanti digunakan sebagai dasar
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.
Kecenderungan menyerahkan proses perencanaan dan penganggaran kepada
struktur kekuasaan, menyebabkan DPRD sebagai stakeholder utama dalam sistem
kekuasaan, menerima produk dari proses tersebut tanpa merasakan ada yang salah
dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui slogan penganggaran kinerja,
pemegang kekuasaan memiliki wewenang untuk menjadikan produk penganggaran
(APBD) sebagai amanah yang harus diwujudkan, yang sebenarnya didasarkan atas
kehendak mereka. Tindakan pemerintah yang didasarkan pada anggaran juga
mendapatkan pembenaran dari definisi anggaran menurut PP Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah
meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam
satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk
satu periode. (PSAP No. 2 Par 7)
Politik Anggaran: Konsensus dan Kekuasaan Unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah
Legislatif (DPRD) secara institusional memiliki kekuasaan untuk melaksanakan
fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh anggotanya.
Dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan dipahami sebagai
kemampuan legislatif untuk memengaruhi kebijakan pemerintah daerah (eksekutif).
Perhatian terhadap struktur kekuasaan, juga dapat dikaitkan dengan relasi antara
dominasi dan subdominasi diantara unsur penyelenggara pemerintah daerah, bahkan
dominasi dan subdominasi diantara berbagai aktor yang ada di lingkungan struktur
pemerintah daerah, maupun diantara berbagai aktor di lingkungan DPRD. Oleh karena
itu relasi kekuasaan yang ada pada unsur penyelenggara pemerintah daerah begitu
komplek, tidak sekedar dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal, tetapi perlu
mengungkap bagaimana peran masing-masing unsur penyelenggara pemerintah daerah
memengaruhi kebijakan.
Fashri (2007: 7-8) mengungkapkan bahwa wujud kekuasaan dan kekerasan
sekarang ini tidak lagi tampil dalam ruang konkrit yang melibatkan aktivitas fisikal,
namun beroperasi dalam sebuah ruang representasi yang menjadikan sumber daya
simbol sebagai kekuatan abstrak untuk menciptakan kebenaran. Politik anggaran sering
kali melahirkan kebenaran atas dasar kemauan penguasa, karena kebenaran yang
dirumuskan dalam anggaran cenderung berpihak kepada mereka yang punya kuasa, dan
mengabaikan mereka yang tidak mempunyai kuasa. Kondisi ini terlihat pada beberapa
pernyataan anggota legislatif yang merasa tidak berdaya dalam melaksanakan fungsi
anggaran:
Jujur saja, sebenarnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang digunakan sebagai
pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD itu hanya formalitas. Kata teman-teman eksekutif, Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD itu sebetulnya sudah jadi, bahkan sebelum KUA dan
PPAS disepakati, makanya proses politik dalam pembahasan KUA dan PPAS, ya
kita lalui saja. Ini kan yang dikehendaki teman-teman (pimpinan). [Suk (Anggota
Legislatif)]
Harus saya akui, berbicara tentang APBD itu sebenarnya telah terjadi
perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif, yaitu perselingkuhan yang
dilakukan oleh para penguasa, atau orang-orang dalam lingkaran kekuasaan yang
mempunyai kekuatan. Ini repotnya. [Bam (Anggota Legislatif)]
Berkaitan dengan kesepakatan dalam pembahasan anggaran, sebenarnya saya
mengharapkan terjadi singkronisasi antara eksekutif dan legislatif, tetapi manakala
tidak terjadi singkronisasi, eksekutif yang selalu dimenangkan. Lha terus
bagaimana lagi? Pada hal yang namanya DPRD dan pemerintah daerah itu kan
sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Ini karena UU nya mengatur DPRD
itu memegang fungsi anggaran, bukan hak. [Zam (Anggota Legislatif)]
Konsensus yang dibangun melalui pembahasan rancangan APBD, akhirnya melahirkan
kesepakatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tentang APBD, sebagai simbol
yang mendapatkan legitimasi secara politis. Bagi kekuatan yang mendominasi, kekuatan
simbol berperan dalam menciptakan realitas sosial sesuai dengan keinginan mereka.
Bourdieu menjelaskan:
What creates the power of words and slogan, a power capable of maintaining or
subverting the social order, is the belief in the legitimacy of words and of those
who utter them (lihat Fashri 2007: 127)
Simbol-simbol yang diciptakan digunakan sebagai instrumen yang digunakan untuk
memaksa kelompok yang tersubdominasi dalam sistem kekuasaan, melalui mekanisme
pembahasan dan penetapan APBD.
Berdasarkan APBD, penguasa (pemerintah daerah) memiliki amanah untuk
melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan konsensus yang telah disepakati
dalam APBD. Politik anggaran tidak bisa terlepas dari struktur kekuasaan atau dari para
aktor politik, yang berkepentingan terhadap kebenaran yang didasarkan pada konsensus
yang dimungkinkan dapat memertahankan kekuasaan mereka.
Keterlibatan anggota DPRD (legislatif) dalam pembahasan anggaran tidaklah
sama, karena tidak semua anggota legislatif memiliki bargaining untuk memengaruhi
dan memeroleh dukungan dari pihak eksekutif. Demikian pula sebaliknya, tidak setiap
orang dalam struktur pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan
memeroleh dukungan dari anggota legislatif. Relasi kekuasaan dalam politik anggaran
tidak hanya sekedar bisa dilihat pada kekuasaan secara institusional dan struktural,
tetapi juga perlu melihat kekuatan-kekuatan yang mendominasi kekuasaan.
Peran DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran, sebenarnya merupakan fungsi
yang cukup penting, karena APBD yang ditetapkan bersama eksekutif, akan menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitasnya berdasarkan APBD.
Selain itu juga terkait dengan kewajiban kepala daerah untuk melakukan
pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBD kepada stakeholder, khususnya
kepada DPRD. Oleh karena itu, DPRD memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan
penyusunan APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan
masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten
XX Provinsi Jawa Tengah.
Dalam hubungannya dengan politik anggaran dan kekuasaan DPRD, kebijakan
anggaran lebih banyak didominasi oleh kekuasaan yang dikaitkan dengan status atau
kedudukan
anggota
DPRD.
Sementara
dominasi
pemerintah
daerah
dalam
penganggaran, didukung oleh seluruh jajaran struktur organisasi pemerintahan daerah,
yang memiliki keunggulan dalam hal pengalaman, pengetahuan, serta penguasaan
terhadap seluruh fungsi pemerintahan. Dominasi kekuasaan pemerintah daerah dan para
aktor politik di DPRD, sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran,
ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk memengaruhi dan menentukan
keputusan (APBD), sesuai dengan kehendak mereka.
Dominasi kekuasaan pemerintah daerah dalam proses penganggaran sebagaimana
yang diuraikan di atas, juga dapat dilihat dari pemikiran kritis Bourdieu, yaitu konsep
habitus, Modal (capital), dan ranah (field), lihat Fashri (2007: 82-100). Para aktor yang
ada dalam struktur kekuasaan, harus memiliki habitus dan modal yang tepat, untuk
dapat berjuang dalam ranah pertarungan dan perjuangan, yaitu arena pertarungan yang
digunakan untuk memerjuangkan kepentingan politik penguasa.
Kekuatan struktur pemerintah daerah (Kepala Daerah, SKPKD dan SKPD) yang
memiliki preferensi yang sama, dan didukung oleh struktur yang menguasai fungsi
pemerintahan, melalui proses sosialisasi yang berlangsung lama serta terikat antara yang
satu dengan yang lain, menyebabkan mereka memiliki kesamaan dalam menghayati
nilai-nilai sosial. Dengan demikian berdasarkan konsep habitus Bourdieu, individu yang
ada dalam struktur pemerintahan memiliki habitus yang sama serta pola pikir dan
perilaku yang sama pula.
Kekuatan modal juga dimiliki oleh struktur pemerintah daerah, karena mereka
memiliki modal pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola keuangan daerah.
Tentunya modal pengalaman diperoleh, karena mereka berada dalam habitus yang tepat,
yang memungkinkan mereka untuk mengakumulasi pengalaman dan pengetahuan
mereka. Dengan habitus dan modal yang dimiliki, mereka mempunyai kemampuan
untuk mendominasi ranah pembahasan APBD, yang pada akhirnya keputusan yang
diambil (APBD), lebih banyak dipengaruhi oleh preferensi mereka. Konsep tentang
ranah sebagai arena pertarungan dan perjuangan dijelaskan oleh Bourdieu sebagai
berikut:
…………….tindakan (praktik) merupakan produk dari relasi antara habitus dan
ranah. Habitus dan ranah juga merupakan produk dari medan daya-daya yang ada
dalam masyarakat. Dalam suatu ranah, terdapat pertaruhan, kekuatan-kekuatan,
dan orang yang memiliki modal besar dan orang-orang yang tidak memiliki
modal. Modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan, suatu kekuatan spesifik
yang beroperasi di dalam ranah. Dalam ranah intelektual, anda harus memiliki
sebuah modal istimewa dan spesifik yaitu otoritas, prestise, dan sebagainya. Ini
semua adalah hal-hal yang tidak dapat anda beli, tapi seringkali dianugerahkan
oleh modal ekonomi dalam ranah-ranah tertentu. Ranah ini merupakan ranah
kekuatan, tapi pada saat yang sama ia adalah ranah di mana orang-orang berjuang
untuk mengubah struktur. Misalnya, ketika mereka melihat ranah, mereka
memiliki opini-opini dan berkata “ia terkenal, tapi ia tidak pantas mendapatkan
itu”. Demikianlah, ranah kekuatan pada saat yang sama adalah ranah perjuangan.
(Bourdieu dalam Fashri, 2007: 96)
Modal dalam pemikiran Bourdieu tidaklah kaku, tetapi dinamis. Modal bisa
diperoleh jika seseorang berada dalam habitus yang tepat, yang memungkinkan
seseorang untuk mendapatkan modal pengetahuan, pengalaman serta modal lainnya
yang memadahi untuk mendapatkan kesempatan. Habitus pengelola keuangan daerah
menghasilkan modal pengetahuan dan pengalaman, sedangkan keterikatan emosi karena
mereka memiliki preferensi yang sama, dan proses sosialisasi yang berlangsung lama,
mengahasilkan modal budaya bagi struktur pemerintah daerah. Melalui kekuatan modal
yang lebih besar inilah, pemerintah daerah memiliki kekuatan yang akan beroperasi
dalam
ranah
pengambilan
keputusan.
Mereka
memiliki
kemampuan
untuk
mengendalikan kekuatan-kekuatan lainnya dalam arena pembahasan anggaran.
Proses politik anggaran menghasilkan kebijakan yang hanya menonjolkan
eksklusivisme kepentingan penguasa. Pelaksanaan musrenbang yang semu, juga telah
menempatkan partisipasi publik dan kepentingan masyarakat sebagai slogan
transparansi dan akuntabilitas pada arena politik yang terbuka. Namun demikian dibalik
ruang partisipasi publik, terjadi berbagai konsensus yang hanya disandarkan pada
kepentingan prakmatis penguasa.
Politik
anggaran
sesungguhnya
terkait
dengan
perhatian
penyelenggara
pemerintahan daerah untuk menyusun anggaran yang berbasis pada kepentingan
masyarakat. Meskipun harus disadari bahwa tidak mungkin semua aspirasi masyarakat
memeroleh alokasi dan distribusi anggaran, karena keterbatasan sumber daya yang
dimiliki oleh daerah. Sayangnya proses politik dalam penyusunan anggaran tidak
mendapat perhatian yang cukup dari struktur pemerintah daerah maupun legislatif
sebagai lembaga politik, yang secara formal terlibat dalam proses pembahasan dan
penetapan anggaran. Musrenbang yang seharusnya digunakan sebagai forum untuk
menghimpun aspirasi masyarakat, justru hanya digunakan sebagai alat untuk
menjustifikasi proses penganggaran yang seolah-olah telah menjalankan prinsip
partisipatif.
Sebagai produk dari proses politik, APBD yang ditetapkan melalui proses
pembahasan yang panjang antara eksekutif dan legislatif, memberikan peluang kepada
kekuatan yang mendominasi untuk membangun simulasi realitas kinerja berlandaskan
konsensus dan kekuasaan, didasarkan atas model-model yang diciptakan atas kehendak
mereka. Hal ini berpotensi mendistorsi kepentingan masyarakat yang seharusnya
mereka perjuangkan. Baudrillard (1987: 17) mengungkapkan bahwa realitas tidak
sekedar dapat direpresentasikan, namun dapat direkayasa dan disimulasi. Realitas sosial
dan politik yang dibangun berdasarkan atas model-model yang telah diciptakan
sebelumnya, tidak dapat merefleksikan realitas yang sebenarnya.
Arena pembahasan dan penetapan simulasi realitas kinerja, cenderung digunakan
oleh kelas yang berkuasa untuk menancapkan makna kesejahteraan dan keadilan kepada
segolongan kelas yang didominasi. Makna kesejahteraan dan keadilan diterjemahkan
dan diciptakan melalui simbol atau tanda akuntansi, yang digunakan untuk
menjustifikasi kemauan kelas yang berkuasa dalam mengalokasikan sumber daya
beserta simulasi realitas kinerja yang diciptakan, sebagai dasar untuk menyajikan
laporan kinerja sebagai media pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran.
Pelaksanaan Anggaran: Proses Legitimasi Kekuasaan
Selain fungsi penganggaran, legislatif juga melaksanakan fungsi pengawasan,
untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan program dan
kegiatan yang tertuang dalam APBD. Pelaksanaan fungsi pengawasan, sebenarnya
meliputi penilaian terhadap konsistensi pelaksanaan kebijakan sejak proses penyusunan
anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Langkah preventif dalam melaksanakan fungsi pengawasan seharusnya dilakukan
legislatif sejak sebelum APBD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Tidak bisa
dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam penganggaran kinerja merupakan hal
yang sangat penting, karena masyarakatlah yang nantinya merasakan dampak langsung
dari pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan musrenbang yang sekedar formalitas dan
keengganan legislatif untuk melibatkan diri dalam proses musrenbang, menjadikan
kepentingan masyarakat tidak bisa dipastikan terakomodasi dalam anggaran.
Pelaksanaan musrenbang yang hanya mengundang kelompok elite yang dekat
dengan kekuasaan (pemerintah daerah), cenderung digunakan untuk menjustifikasi
keinginan penguasa. Kondisi ini sebenarnya juga telah disadari oleh sebagian anggota
legislatif, meskipun mereka tidak menganggap hal ini sebagai persoalan yang penting.
Karena mereka merasa bisa mewakili kepentingan masyarakat, dengan memosisikan
dirinya sebagai representasi dari masyarakat. Keputusan anggaran yang lebih
didominasi oleh sistem kekuasaan, menjadikan kepentingan masyarakat terdistorsi oleh
kepentingan prakmatis penguasa.
Langkah represif legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilakukan
ketika pelaksanaan anggaran dimulai. Seolah melupakan proses pembahasan dan
penetapan anggaran yang lebih berorientasi pada kepentingan prakmatis penguasa,
fokus pengawasan selama ini hanya diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan
anggaran telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Perhatian mereka tertuju pada
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang didasarkan pada realisasi anggaran
dibandingkan dengan anggarannya. Perhatian legislatif dalam mencermati pelaksanaan
anggaran berdasarkan realisasi anggaran, diungkapkan oleh beberapa anggota legislatif:
Tugas kita dalam pengawasi pelaksanaan anggaran ya memastikan pemerintah
melaksanakan anggaran sesuai dengan yang sudah direncanakan. Artinya apa yang
sudah dituangkan dalam anggaran ya harus dilaksanakan, pemerintah juga harus
memerhatikan konsensus yang sudah kita sepakati, makanya SKPD yang
serapannya masih rendah itu kita dorong. [Har (Anggota Legislatif)]
Untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran, kita biasanya melihat dalam Laporan
Realisasi Anggaran, kita lihat persentase serapannya, kegiatan itu berjalan kalau
serapannya optimal. [Mas (Anggota Legislatif)]
Keberhasilan pelaksanaan anggaran yang hanya didasarkan pada realisasi
dibandingkan dengan anggarannya, tanpa disadari telah melegitimasi kehendak
penguasa, yaitu para elit kekuasaan yang ada dalam struktur pemerintah daerah maupun
legislatif.
Peran Legislatif Sebagai Fungsi Penyeimbang: Sebuah Harapan
Dalam rangka mendukung terciptanya good governance pengelolaan keuangan
daerah, salah satu langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah adalah dilaksanakan
reformasi dibidang penganggaran. Penyempurnaan sistem penganggaran yang
merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan pemerintah, dimaksudkan
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada entitas pemerintah.
Kedudukan antara pemerintah daerah dan legislatif (DPRD) dalam proses
penganggaran berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
bersifat horisontal, diantara keduanya tidak ada yang menjadi bawahan dan atasan.
Dalam proses penyusunan anggaran, kedudukan pemerintah daerah lebih dominan
dibandingkan dengan DPRD, karena alokasi sumber daya dalam penganggaran
merupakan inisiatif dari pemerintah. Disisi lain, persoalan klasik yang sering dihadapi
oleh anggota legislatif adalah sempitnya waktu yang dimiliki oleh mereka dalam
membahas dan mengkritisi kebijakan anggaran. Legislatif seolah-olah tidak mempunyai
kekuatan untuk menentukan, ketika kebijakan anggaran serta prioritas dan plafon
anggaran disampaikan dalam rentang waktu yang sempit.
Dukungan data dan informasi mestinya juga harus dimiliki oleh legislatif, yang
memungkinkan mereka untuk mendorong perencanaan program dan kegiatan yang
responsif dengan permasalahan yang dihadapai. Selain itu rendahnya tingkat
komunikasi anggota legislatif dengan konstituennya juga menjadikan mereka tidak
mampu untuk mengakomodasi harapan masyarakat. Keengganan anggota legislatif
untuk menemui konstituennya secara implisit juga diakui oleh sebagian besar anggota
legislatif, hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat (konstituen) yang jika ketemu
selalu meminta sesuatu (materi) dengan berbagai alasan. Dalam sistem demokrasi
modern seperti sekarang ini, juga tidak ada lagi ikatan ideologi yang kuat antara anggota
legislatif dan konstituennya, sehingga yang muncul adalah kepentingan prakmatis
diantara mereka, bukan untuk memerjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas
berdasarkan ikatan ideologi.
Kekuatan DPRD secara institusional sebagai fungsi penyeimbang justru semakin
melemah, ketika para anggota legislatif tidak mampu membangun komitmen diantara
mereka. Kondisi seperti ini bertolak belakang dengan struktur pemerintah daerah yang
memiliki preferensi yang sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Sementara anggota legislatif memiliki preferensi yang berbeda-beda, karena mereka
memang berasal dari latar belakang organisasi partai politik yang berbeda-beda.
Kedudukan DPRD sebagai fungsi penyeimbang adakalanya juga terdistorsi oleh
kepentingan elit. Hal ini terungkap ketika peneliti mencoba untuk menghampiri
sekelompok anggota legislatif yang akan menghadiri pembahasan anggaran bersama
eksekutif, diantara mereka menyatakan:
Kalau melihat dalam proses penganggaran disini, siapa yang kuasa dan punya
wewenang dan kekuatan, mereka itulah yang dapat menentukan program dan
kegiatan seenaknya sendiri, kalau sesuai dengan rencna strategis dan rencana
kerjanya ya tidak apa-apa, yang jadi masalah kalau tidak sesuai, sebagai anggota
legislatif saya sebenarnya tidak menghendaki ini terjadi. [Bam (Anggota
Legislatif)]
Sering kali kita ini ngotot untuk mendapatkan kejelasan, tetapi begitu kita
disemprit ketua fraksi ya berhenti.
Terlepas dari berbagai persoalan terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif
dalam proses perencanaan dan penganggaran, sesungguhnya masyarakat menaruh
harapan besar kepada kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah, untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara optimal. APBD yang digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan memberikan dampak
bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian visi dan
misi pemerintah daerah untuk menyusun APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
rakyat benar-benar dapat diwujudkan.
SIMPULAN
Berdasarkan fakta-fakta empiris sebagaimana yang telah diuraikan di atas,
Anggaran (APBD) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah,
dihasilkan melalui sistem yang telah didominasi oleh struktur kekuasaan, terutama
dominasi eksekutif yang didukung oleh seluruh jajaran struktur organisasi pemerintahan
daerah, yang memiliki keunggulan dalam hal pengalaman, pengetahuan, serta
penguasaan terhadap seluruh fungsi pemerintahan. Kekuatan modal yang dimiliki oleh
eksekutif yang berupa pengalaman dan pengetahuan mengelola keuangan daerah,
diperoleh karena mereka berada dalam habitus yang tepat, yang memungkinkan mereka
untuk mengakumulasi pengalaman dan pengetahuan mereka. Dengan habitus dan modal
yang dimiliki inilah, eksekutif mempunyai kemampuan untuk mendominasi ranah
pembahasan anggaran. Sehingga keputusan yang diambil dalam pembahasan APBD,
lebih banyak dipengaruhi oleh preferensi atau kehendak mereka (eksekutif).
Secara
institusional,
keberadaan
legislatif
mestinya
berfungsi
sebagai
penyeimbang, yang berperan untuk mengarahkan penyusunan APBD yang berorientasi
pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, sebagaimana yang tertuang
dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten XX Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi,
politik anggaran yang diwujudkan melalui konsensus yang dibangun bersama eksekutif,
ditentukan oleh kekuatan politik yang mendominasi. Kebijakan anggaran lebih banyak
didominasi oleh kekuasaan yang dikaitkan dengan status dan kedudukan mereka dalam
lembaga perwakilan (legisltif).
DAFTAR PUSTAKA
Baudrillard, J. 1987. The Ecstacy of Communication. The Anti-Aesthetic: Essays on
Postmodern Culture. Edited and With an Introduction by Hal Foster.
Cavalluzzo, K. S. dan C. D. Ittner. 2004. Implementing Performance Measurement
Innovations: Evidence From Government. Accounting Organizations ang Society,
29: 243-267.
Creswell, J. W. 2009. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third
Edition. Sage Publications. Thousand Oaks California.
Fashri, F. 2007. Menyingkap Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre
Bourdieu. Cetakan Pertama. Juxtapose. Yogyakarta.
Grizzle G. A. dan C. D. Pettijohn. 2002. Implementing Performance Based Program
Budgeting: A System Dinamics Perspective. Public Administration Review,
Jan./Feb., 62,1: 51-62
Halachmi, A. 2005. Performance Measurement is Only One Way of Managing
Performance. International Journal of Productivity and Performance
Management. Vol. 54 No. 7: 502-516
Henley D., A. Likierman, J. Perrin, M. Evans, I. Lapsley, dan J. Whiteoak. 1992. Public
Sector Accounting and Financial Control, Fourth Edition, Chapman & Hall.
London.
Holzer, M. dan K. Kloby. 2005. Public performance measurement: An assessment of the
state-of-the-art and models for citizen participation. International Journal of
Productivity and Performance Management. Vol. 54 No. 7: 517-532
Jones, R. dan M. W. Pandlebury. 2000. Public Sector Accounting. 5th Edition. Pitman
Publishing. London.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Merchant, 1981, The Design of the Corporate Budgeting System: Influences on
Managerial Behavior and Performance, The Accounting Review, Vol. LVI, No. 4,
pp. 813-828.
Republik Indonesia. 2003. Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan Ketujuh. Alfabeta. Bandung.
Fly UP