...

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
WALIKOTA BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,
Menimbang : a. bahwa
dengan
diundangkannya
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu
Nomor 08 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pemeriksaan
Alat
Pemadam
Kebakaran
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan daerah
sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
1
2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota
Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
2
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02
Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
3
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07
Tahun
2008
tentang
Penetapan
dan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan:
1.
Kota adalah Kota Bengkulu.
2.
Pemerintah
Bengkulu.
Kota
4
adalah
Pemerintah
Kota
3.
Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penentuan besarnya Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi
kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
7.
Retribusi
Pemeriksaan
Alat
Pemadam
Kebakaran, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah
Pembayaran
atas
pelayanan
Pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap
alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki
atau dipergunakan oleh masyarakat.
8.
Pemeriksaan
dan/atau
Pengujian
Alat
Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan
pengujian oleh Pemerintah Kota untuk
5
menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu
dapat berfungsi dengan baik.
9.
Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat
teknis yang dipergunakan untuk mencegah
dan memadamkan kebakaran.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundangundangan
Retribusi
diwajibkan
untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan Retribusi
tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa
dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
12. Surat
Setoran
Retribusi
Daerah,
yang
selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan
Retribusi
yang
menentukan
besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran
6
retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk
melakukan
tagihan
Retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar
pemeriksaan
untuk
menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan
retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
pemanfaatan pelayanan pemeriksaan
pengujian alat pemadam kebakaran.
Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan
dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan
alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota
terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan
jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh
masyarakat.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati pemeriksaan alat
pemadam kebakaran.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran dipungut pembayaran atas setiap
7
dan/atau
8
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
(2)
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai
berikut :
a.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis,
jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa
dan/atau diuji, dan frekuensi penggunaan jasa.
b.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
(1)
(2)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas
pengendalian
atas
pelayanan
tersebut.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya
bunga, dan biaya modal.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis
dan ukuran alat pemadam kebakaran.
9
c.
d.
e.
f.
Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
1. Isi sampai dengan 25 liter
Rp.30.000,00 /tabung/ kali
2. Isi lebih dari 25 liter
Rp.40.000,00/tabung/kali
Jenis dry powder (serbuk), CO2, halotron,
dan sejenisnya.
1. Berat sampai dengan 6 kg
Rp.20.000,00 /tabung/kali
2. Berat lebih dari 6 kg sampai dengan
20 kg Rp.35.000,00 /tabung/kali
3. Berat lebih dari 20 kg
Rp.50.000,00/tabung/kali
Hidran kebakaran Rp.30.000,00/titik/kali
Hidran box Rp.25.000,00/titik/kali
Alat deteksi kebakaran/sprinkler
Rp.2500,00/titik/kali
Pemeriksaan dan/atau pengujian alat
pemadam kebakaran pada bangunan
dengan
tingkat
kerawanan
bahaya
kebakaran yang tinggi ditetapkan sebesar
Rp.125.000,00/paket/kali.
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota
tempat pemeriksaan alat pemadam kebakaran
diselenggarakan.
10
BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN
Pasal 10
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung
berdasarkan
perkalian
antara
tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dengan tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(1)
(2)
(3)
Pasal 13
Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1)
BAB IX
PENINJAUAN TARIF
(2)
Pasal 11
(3)
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali.
Peninjauan
tarif
Retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan
indeks
harga
dan
perkembangan perekonomian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan
tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG
Pasal 12
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) tahun.
11
(4)
(5)
Retribusi dipungut dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen
lain
yang
dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar
tepat waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) didahului dengan
Surat Teguran.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur
dengan Peraturan Walikota.
BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN
Pasal 15
(1)
Retribusi terutang harus dibayar sekaligus
pada saat atau selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
12
(2)
(3)
(4)
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
Sebagai tanda bukti pembayaran atau
penyetoran Retribusi, kepada Wajib Retribusi
diberikan SSRD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi,
serta tata cara penerbitan dan penyampaian
SSRD, tata cara penentuan dan tempat
pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan
Walikota.
Pasal 16
(1)
(2)
(3)
Wajib Retribusi dapat mengangsur atau
menunda Retribusi terutang dalam kurun
waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dengan persetujuan Walikota.
Pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
secara teratur dan berturut-turut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tata cara pembayaran
angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 17
(1)
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat
13
(2)
(3)
(4)
(5)
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana
dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.
Pengajuan
keberatan
tidak
menunda
kewajiban
membayar
Retribusi
dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 18
(1)
(2)
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima
harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah untuk memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh
Walikota.
14
(3)
(4)
Keputusan Walikota atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya Retribusi
yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
ayat (1)
telah lewat dan Walikota tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
(3)
(4)
Pasal 19
(1)
(2)
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
(5)
(6)
(7)
Pasal 20
(1)
(2)
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib
Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
15
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota
tidak
memberikan
suatu
keputusan,
permohonan
pengembalian
pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang
Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu
2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan
pembayaran
kelebihan
Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.
BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21
(1)
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi,
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
16
(2)
(3)
(4)
(5)
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib
Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.
Dalam
hal
diterbitkan
Surat
Teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kota.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan
angsuran
atau
penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa
diatur
dengan
Peraturan
Walikota.
BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN
Pasal 23
(1)
(2)
(3)
(4)
Walikota dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan Retribusi.
Pengurangan dan keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi
objek Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22
(1)
(2)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih
lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
17
Pasal 24
(1)
(2)
Instansi yang melaksanakan pemungutan
Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
18
(3)
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.
BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3)
dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
BAB XIX
PENYIDIKAN
b.
c.
d.
e.
melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen–dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g.
Menyuruh berhenti dan/atau melarang
seseorang meningggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
orang
dan
dokumen
yang
dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
Memotret
seseorang
yang
berkaitan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
Pasal 26
(1)
(2)
Selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang
Retribusi
Daerah,
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti
keterangan
atau
laporan
berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah agar keterangan
19
atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;
meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;
meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan,
dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah;
20
(3)
i.
Memanggil
orang
keterangannya dan
tersangka atau saksi;
untuk
didengar
diperiksa sebagai
j.
Menghentikan penyidikan;
k.
Melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang bertanggung jawab.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
Wajib
Retribusi
yang
tidak
melaksanakan
kewajibannya
sehingga
merugikan
keuangan
daerah diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3
(tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
Pasal 28
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
merupakan penerimaan negara.
21
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bengkulu Nomor 08 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 1999 Nomor 08)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Bengkulu.
Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Mei 2013
WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
dto
H. YADI
LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 03
22
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR
TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
I.
UMUM
Otonomi daerah memiliki implikasi atas hak dan
kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian
otonomi
luas kepada
daerah
diarahkan
untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan
dan
kekhususan
serta
potensi
dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah
tersebut, diperlukan pendanaan yang cukup besar dan harus
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Oleh karena itu pengelolaan sumber-sumber penerimaan
daerah perlu dioptimalkan sehingga daerah dapat menjalankan
kewajibannya.
Salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial
adalah melalui pemungutan retribusi atas pelayanan jasa
pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah.
Sebelumnya, pemungutan
retribusi Pasar telah
dilakukan
oleh
Pemerintah
Kota
Bengkulu
dengan
23
berlandaskan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bengkulu Nomor 08 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Namun
seiring
dengan
dinamika
perkembangan
peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi
daerah yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah yang kemudian dicabut dan diganti dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 08 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan daerah sehingga perlu dicabut dan diatur kembali
dengan peraturan daerah yang baru.
Beberapa perubahan prinsip dalam Peraturan Daerah ini
adalah sebagai berikut :
a. Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999, prinsip
dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis dan
untuk penggantian biaya yang meliputi biaya penyediaan
peralatan, biaya pemeriksaan, biaya pengisian dan
penyediaan racun api, biaya segel, tranportasi dalam
rangka pengawasan dan pengendalian dan biaya
operasional dan pemeliharaan. Sedangkan dalam
Peraturan Daerah ini prinsip dan sasaran dalam
penetapan
tarif
Retribusi
ditetapkan
dengan
memperhatikan
biaya
pennyediaan
jasa
yang
24
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
b. Adanya kenaikan tarif retribusi dengan pertimbangan
penyesuaian atau kondisi keekonomian dan efektifitas
layanan yang diberikan bagi masyarakat yang dipandang
sudah tidak layak lagi.
c.
Adanya kemudahan untuk meninjau ulang tarif retribusi
dalam waktu paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama
3 (tiga) tahun sekali tanpa harus melalui mekanisme
ditetapkan dalam peraturan daerah namun cukup dengan
Peraturan Walikota.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini,
diharapkan
efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
terhadap masyarakat akan semakin baik diiringi dengan
peningkatan pelayanan atas penyediaan jasa pemeriksaan
alat pemadam kebakaran.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup
Pasal 2
Cukup
Pasal 3
Cukup
Pasal 4
Cukup
Pasal 5
Cukup
jelas.
jelas.
jelas.
Pasal 8
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
bangunan
dengan tingkat kerawanan
bahaya kebakaran yang tinggi misalnya
SPBU, SPBE, gudang pengisian tabung
elpiji, tangki minyak, gudang cat, gudang
tempat penyimpanan senjata, gudang
tempat
penyimpanan
bahan
mudah
terbakar dan bahan mudah meledak.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
jelas.
jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
25
26
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu
disesuaikan karena biaya penyediaan layanan
cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif
lagi untuk mengendalikan permintaan layanan
tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif
Retribusi.
Pasal 12
Cukup
Pasal 13
Cukup
Pasal 14
Cukup
Pasal 15
Cukup
Pasal 16
Cukup
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
Yang
dimaksud
dengan
“instansi
yang
melaksanakan
pemungutan”
adalah
dinas/badan/kantor yang salah satu fungsinya
melaksanakan pemungutan Retribusi.
Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui
pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bengkulu yang membidangi
masalah keuangan.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 01
27
28
Fly UP