...

Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika
Bentuk:
UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:
29 TAHUN 1957 (29/1957)
Tanggal:
8 OKTOBER 1957 (JAKARTA)
Sumber:
LN 1957/101
Tentang:
PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN
PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU
BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU
BERHALANGAN *)
Indeks:
PEJABAT. JABATAN PRESIDEN.
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan siapa yang akan menjalankan
pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan,
sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan,
Mengingat:
Pasal-pasal 45 ayat 3, 48 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEJABAT YANG MENJALANKAN
PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT,
BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN
TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN.
Pasal 1
(1) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka jika Presiden berhalangan,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari.
(2) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
menjalankan pekerjaan jabatan Presiden hingga ada Presiden.
Pasal 2
(1)Selama waktu melakukan pekerjaan jabatan Presiden dimaksud dalam pasal 1, Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya
sebagai Ke
tua/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Sebelum menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
harus mengangkat sumpah atau menyatakan keterangan menurut cara agamanya di hadapan
Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut.
"Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, dalam menjalankan pekerjaan jabatan Presiden
Republik Indonesia, untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu tiada sekali-kali
akan menerima dari siapa pun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau
pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dalam menjalankan pekerjaan jabatan Presiden
Republik Indonesia dengan sekuat tenaga akan memajukan kesejahteraan Republik Indonesia
dan akan melindungi serta mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan
khusus sekalian penghuni Negara.
Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saya akan
memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan setia
kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang
ditanggungkan kepada saya".
(3) Pengangkatan sumpah (pernyataan keterangan) dimaksud dalam ayat (2) dilakukan hanya
pada kesempatan pertama hendak menjalankan pekerjaan.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO
Diundangkan
pada tanggal 16 Oktober 1957
MENTERI KEHAKIMAN,
G.A. MAENGKOM
PERDANA MENTERI,
JUANDA
-------------------------------CATATAN
*)
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-87 pada hari Selasa tanggal 17
September 1957, P.229/1957.
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK
ULANG
Fly UP