...

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN
PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI
RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan produksi komoditi non minyak dan gas bumi,
meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta
menunjang keberhasilan program transmigrasi dipandang perlu untuk meningkatkan
pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) secara
terpadu;
b.
bahwa untuk terlaksananya usaha peningkatan pengembangan perkebunan dengan
pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi diperlukan langkah-langkah
yang terkoordinasi antara berbagai instansi yang bersangkutan;
c.
bahwa untuk mewujudkan koordinasi sebagaimana tersebut di atas dan untuk
meningkatkan koordinasi yang telah dilaksanakan selama ini, dipandang perlu
mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola
PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
Mengingat:
1.
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2988);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
(Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3016);
MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada:
1.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
2.
Menteri Pertanian;
3.
Menteri Transmigrasi;
4.
Menteri Tenaga Kerja;
5.
Menteri Dalam Negeri;
6.
Menteri Keuangan;
7.
Menteri Kehutanan;
8.
Menteri Koperasi;
9.
Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras;
10.
Gubernur Bank Indonesia;
11.
Ketua Badan Koordinaasi Penanaman Modal.
Untuk:
PERTAMA:
Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka penyusunan
dan pelaksanaan program-program, kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan tanaman
perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi,
atau disingkat PIR-TRANS.
KEDUA:
Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA:
1.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas menyusun,
mengkoordinasikan, dan menyerasikan rencana-rencana pembangunan yang terkait
dengan rencana pelaksanaan proyek PIR-TRANS;
2.
Menteri Pertanian melaksanakan, memantapkan, dan
pengembangan perkebunan dengan pola PIR- TRANS;
3.
Menteri Transmigrasi melaksanakan penyediaan, persiapan, termasuk latihan dan
pengiriman transmigran peserta proyek PIR-TRANS serta menyelenggarakan
penyiapan lahan pangan, pembangunan pemukiman dan pembinaan transmigran
4.
Menteri Tenaga Kerja melaksanakan penyediaan, seleksi, latihan, dan pengiriman
angkatan kerja antar daerah (AKAD) yang dibutuhkan perusahaan inti sebagai
karyawan perkebunan inti dalam pelaksanaan proyek PIR-TRANS;
5.
Menteri Dalam Negeri mengatur penyediaan lahan dan pemberian hak dalam rangka
pelaksanaan proyek PIR-TRANS serta memberi petunjuk dan pengarahan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati Kepala Daerah Tingkat II
tentang koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan proyek PIR-TRANS di daerah;
6.
Menteri Keuangan mengatur penyediaan biaya dan/atau menetapkan ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan pembiayaan proyek PIR-TRANS yang
bersumber dari APBN;
7.
Menteri Kehutanan mengatur pelaksanaan proses pelepasan lahan yang diperlukan
untuk proyek PIR-TRANS dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
8.
Menteri Koperasi melaksanakan pembinaan petani peserta PIR-TRANS untuk
pengembangan prakarsa ke arah pertumbuhan koperasi sebagai usaha bersama dalam
mengelola kebun mereka;
Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras mengikuti,
mengkoordinasikan, dan menyerasikan pelaksanaan usaha pengembangan
perkebunan dengan pola PIR-TRANS;
9.
10.
meningkatkan usaha
Gubernur Bank Indonesia mengatur penyediaan dan/atau menetapkan ketentuanketentuan pembiayaan proyek PIR-TRANS yang bersumber dari kredit perbankan;
11.
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal memperlancar perizinan dan pemberian
fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan
perkebunan dengan pola PIR-TRANS sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;
KETIGA:
Melaksanakan Instruksi Presiden ini sesuai dan dengan memperhatikan pedoman
sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Maret 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1986
TANGGAL 3 MARET 1986
PEDOMAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN
POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT (PIR)
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI
I.
KETENTUAN UMUM
1.
Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:
1)
Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, selanjutnya disingkat Pola
PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan
menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan
membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam
suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan
berkesinambungan.
2)
Proyek PIR adalah proyek pengembangan perkebunan dengan pola
PIR yang terdiri dari kegiatan pembangunan perkebunan inti dan
wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan intinya dalam
jangka waktu tertentu.
2.
II.
3)
Perusahaan Inti adalah perusahaan perkebunan besar, baik milik
Swasta maupun milik Negara yang dietapkan sebagai pelaksana
proyek PIR.
4)
Perkebunan Inti adalah perkebunan besar lengkap dengan fasilitas
pengolahannya yang dibangun (dikembangkan) dan dimiliki oleh
perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan proyek PIR.
5)
Wilayah Plasma adalah wilayah pemukiman dan usaha tani yang
dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksanakan
proyek PIR yang meliputi pekarangan, perumahan, dan kebun
plasma.
6)
Kebun Plasma adalah areal Wilayah Plasma yang dibangun oleh
perusahaan inti dengan tanaman perkebunan.
7)
Petani peserta proyek PIR, selanjutnya disingkat petani peserta adalah
petani yang ditetapkan sebagai penerima pemilikan kebun plasma dan
berdomisili di wilayah plasma.
8)
Tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, karet, tebu, dan tanaman
keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
Pengembangan perkebunan dengan pola PIR dilakukan untuk membangun
dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru dengan teknologi maju agar
mampu memperoleh pendapatan yang layak serta meningkatkan kegiatan
transmigrasi dengan mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang
memadukan pelbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil.
PROYEK PIR YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI
3.a.
b.
Proyek PIR-TRANS merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang
utuh yang terdiri dari:
1)
Komponen utama, meliputi:
a)
pembangunan perkebunan inti;
b)
pembangunan kebun plasma;
c)
pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan pekarangan
dan perumahan.
2)
Komponen penunjang, meliputi pembangunan prasarana umum.
Semua komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus terjamin
keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian
proyek maupun lanjutan pem binaannya.
c.
d.
e.
4.a.
b.
5.a.
b.
6.a.
b.
c.
Perkebunan Inti dimiliki oleh Perusahaan Inti.
Petani peserta memperoleh sebuah rumah dengan pekarangannya dan kebun
plasma.
Prasarana dan sarana umum dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lahan yang disediakan dalam Proyek PIR-TRANS terdiri dari:
1)
lahan untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya
ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
2)
lahan untuk pekarangan termasuk untuk rumah sesuai dengan
keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
3)
lahan untuk komponen penunjang.
Luas lahan yang disediakan untuk masing-masing petani peserta adalah:
1)
lahan kebun plasma:
2,00 ha
2)
lahan pekarangan, termasuk tapak perumahan:0,50 ha
Perusahaan yang dapat menjadi perusahaan inti adalah perusahaan di bidang
perkebunan baik milik negara maupun swasta yang memenuhi syarat dan
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
Kewajiban Perusahaan Inti:
1)
membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan
yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;
2)
melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk
operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen
Pertanian cq Direktur Jenderal Perkebunan;
3)
bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan
pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk
teknis dari Departemen Transmigrasi;
4)
membina secara teknis para petani peserta agar mampu
mengusahakan kebunnya dengan baik;
5)
menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal
ini Menteri Pertanian;
6)
membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.
Biaya untuk pembangunan kebun inti termasuk fasilitas pengolahannya
menjadi beban perusahaan inti.
Pembiayaan untuk pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan
inti yang kemudian akan diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank
lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia pada waktu penyerahan pemilikan
kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta.
Pembiayaan untuk pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan,
perumahan peserta, penyediaan air bersih, sarana penunjang, dan pemukiman
dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Transmigrasi,
sedangkan pembiayaan untuk sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan
dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Teknis (Sektoral)
yang bersangkutan.
d.
Biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih oleh Bank Pemerintah
dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam huruf b terdiri dari:
1)
biaya pembangunan kebun plasma dari tahap persiapan sampai pada
saat penyerahan kebun plasma termasuk bunganya, yang jumlahnya
dihitung berdasarkan unit cost ditambah over head cost dan jasa
manajemen sebesar 15% (lima belas persen), ditetapkan dan dapat
ditinjau setiap tahun oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS setelah
mendengar pendapat Menteri Pertanian;
2)
7.a.
Petani peserta proyek PIR-TRANS terdiri dari:
1)
2)
3)
8.
untuk pertama kalinya besarnya bunga unit cost sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen)
dan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah sesuai dengan
perkembangan.
transmigran, yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;
penduduk setempat termasuk para petani yang tanahnya terkena
proyek yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah:
petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek.
b.
Perimbangan antara jumlah petani peserta yang berasal dari transmigran dan
penduduk setempat dalam proyek PIR ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi.
c.
Persiapan dan penentuan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam
huruf a angka 1) dan angka 2) dilakukan oleh Menteri Transmigrasi dan
Pemerintah Daerah, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri
Pertanian.
d.
Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berperan serta dalam
pembangunan kebun dengan imbalan jasa.
e.
Para calon petani peserta yang berasal dari para transmigran memperoleh
bantuan (jaminan) hidup sebagai transmigran dan dibebankan pada anggaran
Departemen Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Petani peserta berkewajiban untuk:
a.
membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk
hal tersebut kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang
oleh Bank Pemerintah;
b.
melaksanakan pengusaha kebunnya sesuai bimbingan dari perusahaan
inti;
c.
III.
menyerahkan (menjual) hasil kebun plasmanya kepada perusahaan
inti dengan syarat dan harga wajar yang saling menguntungkan.
LAIN-LAIN
9.a.
Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, Menteri Pertanian membentuk
Tim Koordinasi yang diketuai Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi
Tanaman Keras dan anggota-anggotanya terdiri dari para pejabat dari
Departemen Transmigrasi dan dari Departemen/Lembaga yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya bersangkutan dengan pengembangan
perkebunan pola PIR-TRANS.
b.
10.
Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengembangan perkebunan dengan pola
PIR-TRANS di daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
dan di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II
dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
Pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara teknis operasional diatur lebih lanjut
oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing secara terpadu.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Fly UP