...

this PDF file - Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

this PDF file - Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
JURNAL
STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN KASASI ITALIA
ATAS GUGATAN LUIGI FERRINI TERHADAP SOVEREIGN
IMMUNITY NEGARA JERMAN DARI SUDUT PANDANG
HUKUM INTERNASIONAL
JURNAL ILMIAH
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum
Oleh:
DWIKA RINDANG PASASARI
NIM. 0810110022
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013
STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN KASASI ITALIA ATAS
GUGATAN LUIGI FERRINI TERHADAP SOVEREIGN IMMUNITY
NEGARA JERMAN DARI SUDUT PANDANG HUKUM
INTERNASIONAL
Dwika Rindang Pasasari
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
ABSTRAK
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Putusan
Pengadilan Kasasi Italia atas Gugatan Luigi Ferrini terhadap Sovereign
Immunity Negara Jerman dari sudut pandang Hukum Internasional. Hal ini
dilatarbelakangi dengan Negara Italia yang pada tahun 2004 menjatuhkan
hukuman bersalah kepada Jerman untuk mengganti biaya rugi kepada Luigi
Ferrini, salah seorang warga Italia yang sejak tahun 1944 diculik dan
dijadikan sebagai pekerja paksa kepada salah satu perusahaan Jerman hingga
tahun 1945. Putusan tersebut menuai protes dari negara- negara lain, karena
Pengadilan Tingkat Kasasi tersebut dianggap telah menentang ketentuan dari
Hukum Kebiasaan Internasional, yakni setiap negara yang berdaulat memiliki
kekebalan akan adanya tuntutan yang diajukan oleh warga sipil di Pengadilan
Negara lain.
Dalam upaya mengetahui apakah individu sebagai warga negara dapat
mengajukan gugatan terhadap suatu Negara yang memiliki Sovereign
Immunity yang tidak dapat diganggu gugat berikut dasar pertimbangan Hukum
dari Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi di Italia yang menjatuhkan
putusan dakwa bahwa negara Jerman bersalah dan bertanggung jawab atas
gugatan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis
normatif, menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatifnya yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau
norma- norma dalam hukum positif. Kemudian, seluruh data yang ada
dianalisis secara deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan
yang ada, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Internasional, Individu
sebagai Warga Negara tidak dapat mengajukan terhadap suatu Negara yang
memiliki Sovereign Immunity. Kemudian dasar pertimbangan hukum dari
Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi di Italia tidak dibenarkan oleh
Hukum Internasional.
Menyikapi fakta- fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya kejelasan Hukum
Internasional yang mengatur Kedaulatan Negara sebagai upaya untuk
meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap Kedaulatan Negara yang
merupakan Hukum Kebiasaan Internasional yang telah diterima masyarakat.
Kata Kunci: Sovereign Immunity, Pengadilan Tingkat Kasasi Italia, Hukum
Internasional
Abstract
This bachelor thesis deals with case which Italian Cassation Court
sentenced Federal Republic of Germany over pleading brought by Luigi
Ferrini, an Italian citizen against Republic of Germany which according to
International Customary Law has its Sovereign Immunity as a State, towards
every claims that deliver to it. It is motivated by the Italian State in 2004
sentenced guilty to Germany to reimburse the loss of Luigi Ferrini, an Italian
resident who since 1944 was kidnapped and deported as forced labor to
company which belongs to Federal Republic of Germany by the year 1945.
Decision has drawn protests from other countries, because the Court of
Appeal shall be deemed to have opposed the provisions of Customary
International Law, that every sovereign nation has the immunity would a
lawsuit filed by a civilian court in another State.
In an effort to determine whether the individual as a citizen to claim
against a State that has a Sovereign Immunity following inviolable basis of
the Decree Law Judge of the Court of Cassation in Italy the verdict that the
German defendants guilty and responsible for the lawsuit, the approach used
is normative, the truth based on the logic of the normative legal scholarship
that focuses on reviewing the implementation of the rules or norms of positive
law. Then, all data were analyzed by descriptive analysis.
Based on the results of the study, the authors obtained answers to the
problems that exist, that under the provisions of international law, individuals
as citizens can not file for a State that has Sovereign Immunity. Then the legal
basis of the Judgment of the Court of Cassation in Italy was not justified by
international law.
Responding to the facts mentioned above, is essential to the clarity of
international law governing State Sovereignty in an effort to minimize the
occurrence of violations of the sovereignty of the State which is the customary
international law that has been accepted by society.
Keywords: Sovereign Immunity, Italian Cassation Court , International Law
A. Pendahuluan
Dalam putusan hakim yang ditetapkan pengadilan, Pengadilan Arezzo
menolak klaim (penghakiman 3 Nopember 2000), dengan alasan bahwa Luigi
Ferrini tidak memiliki yurisdiksi karena Jerman telah bertindak dalam
menjalankan kekuasaan kedaulatannya dan dilindungi oleh Hukum Kebiasaan
Internasional yang menyebutkan bahwa setiap negara memiliki kekebalan
hukum. Karena sebuah Negara memiliki Sovereign Immunity telah diakui
sebagai sebuah Hukum Kebiasaan Internasional yang juga menjadi sumber
hukum dari negara- negara yang berdaulat sebagai Subyek Internasional. Hal
tersebut juga ditegaskan lagi di dalam Konvensi PBB mengenai Konvensi
Kekebalan Kedaulatan Negara dan Properti Negara (Convention on
Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004).1
Atas putusan tersebut, Luigi Ferrini mengajukan banding di Para Corte di
Appello di Firenze (Pengadilan Tingkat Banding di Florence). Pengadilan
Tingkat Banding di Florence menolak banding yang diajukan oleh Ferrini
(penghakiman 16 November 2001/14 Januari 2002). Pengadilan tingkat
banding ini menekankan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arezzo,
yang menyebutkan bahwa klaim oleh pemohon tidak mencukupi atas
pelanggaran dalam hukum hak asasi manusia. 2
Kemudian Luigi Ferrini mengajukan kasasi terhadap gugatannya tersebut
ke Para Corte di Cassazione (Pengadilan Tingkat Banding di Florence). Para
Corte di Cassazione berangkat dari dasar-dasar dimana dua pengadilan yang
lebih rendah yakni Pengadilan daerah dan pengadilan tingkat banding yang
telah memberikan keputusan mereka. Tidak perlu untuk mencerminkan secara
penuh pengamatan dari Corte di Cassazione. Para Corte di Cassazion
menggaris bawahi mengenai gravitasi dari kejahatan deportasi dilarang
menurut Hukum Humaniter Internasional.
Kemudian ditegaskan kekhususan dari Kasus Ferrini bertentangan dengan
kasus McElhinney diputuskan oleh European Court of Human Right
1
3
yang
Pasal 5 State Immunity, Part II General Principles, United Nations Convention On Jurisdictional
Immunities of States and Their Property, 2004
2
http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16644.pdf
3
McElhinney v. Ireland, appplication No. 31253/96, 21 November 2001.
berkaitan pada tanah milik negara Italia. Selanjutnya, Corte di Cassazione
mengacu pada perkembangan di Amerika Serikat di mana Undang- undang
Amerika Serikat, yakni US Foreign Sovereign Immunities Act diubah dengan
penambahan Undang Undang Terorisme dan Anti-Hukuman Mati Efektif
1972.4 Terakhir, Pengadilan Tingkat Kasasi berpendapat bahwa jika para
pemimpin yang menduduki posisi tinggi dalam suatu Negara pemerintah dapat
diberi dakwaan telah melakukan kejahatan berat, tidak ada alasan untuk
menghalangi para korban dari membawa gugatan perdata terhadap Negara
yang bertanggung jawab.
Sedangkan berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional yang telah diakui
oleh negara- negara, yakni Konvensi Eropa Mengenai Imunitas Negara tahun
1972 (European Convention on State Immunity 1972), suatu Negara memiliki
kekebalan atau imunitas yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan
setempat berdasarkan kegiatan pemerintah yang dilakukannya, oleh suatu
individu atau perorangan dari negara lain. 5 Konvensi tersebut telah diadopsi
oleh
negara-
negara
di
Eropa,
termasuk
negara-
negara
yang
menandatanganinya, seperti Austria, Belgia, Cyprus, Jerman, Belanda,
Luxemburg, Portugal, Swiss dan Inggris.
Di samping dengan adanya Konvensi Eropa Mengenai Imunitas
Negara tahun 1972, Hukum Kebiasaan Internasional mengenai Sovereign
Immunity juga terbentuk sejak adanya Putusan Pengadilan dari Amerika
Serikat. Pengadilan- pengadilan di Amerika Serikat merupakan pengadilan
pertama yang merumuskan doktrin Imunitas Mutlak. Keputusan hakim
Marshall dalam perkara The Schooner Exchange melawan Mc. Faddon pada
tahun 1812 telah berulangkali dijadikan acuan sebagai sikap yudisial mengenai
doktrin imunitas mutlak. Dalam perkara tersebut Hakim Marshall antara lain
menyatakan bahwa6:
''The Jurisdiction of the nation within its own territory is necessarily
exclusive and absolute. It is susceptible of no limitation not imposed by itself.
4
United States Foreign Sovereign Immunities Act 1972
Pasal 31 Konvensi Eropa Mengenai Imunitas Negara tahun 1972 (European Convention on State
Immunity 1972)
6
Teks dikutip dari L.C. Green, Interntional Law Through The Cases, Fourth Edition Toronto, The
Crswell Company Limited, 178, hlm. 237-238
5
Any restriction upon it, deriving validity an external source, would imply a
dimunation of its sovereignty to the extent of the restriction, and an investment
of that sovereignty to the same extent in that power which could impose such
restriction.''
Disebutkan dalam hasil putusan pengadilan tersebut bahwa
yurisdiksi sebuah negara dalam wilayahnya adalah absolut dan eksklusif, tetapi
ini tidak berlaku terhadap kedaulatan asing yang ada di wilayahnya. Kemudian
kekebalan tersebut berlaku bagi kepala Negara asing, perwakilan diplomatik
dan barang- barang mereka, serta kekebalan tersebut tidak berlaku bagi barangbrang pribadi (private properties), perorangan yang berada dalam wilayah
suatu negara untuk tujuan bisnis dan urusan pribadi lainnya, juga terhadap
kapal dagang (merchant vessel) yang memasuki wilayah sebuah negara untuk
urusan perdagangan.
Selain dari Hukum Kebiasaan Internasional yang menguatkan posisi
Negara Jerman yang memiliki kekebalan hukum sebagai sebuah negara,
Sebuah perjanjian 1961 bilateral antara Italia dan Jerman sudah disepakati
oleh Negara Jerman dan Italia untuk menyelesaikan pertanyaan umum
mengenai kompensasi bagi para korban rezim Nazi. Kesepakatan tersebut
merupakan perjanjian serupa yang dibuat oleh Jerman dengan Negara Barat
lainnya. Namun perjanjian tersebut telah dianggap oleh Pemerintah Italia tidak
termasuk sebagai partisipasi Italia dalam negosiasi lebih lanjut pada subjek.7
Jika pandangan ini benar, kedaulatan yang bertentangan dengan Hukum
Internasional bisa dikatakan bahwa paham kedaulatan demikian pada
hakikatnya merupakan penyangkalan terhadap Hukum Internasional sebagai
suatu sistem hukum yang mengikat bagi negara dalam hubungannya satu sama
lain. Sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai Putusan
Pengadilan Italia tersebut yang telah melanggar prinsip dari Hukum
Internasional.
Merasa dirugikan, Jerman mengajukan banding atas keputusan itu, atas
dasar imunitas negara, dan dengan alasan bahwa putusan pengadilan pertama
7
1961 Agreements (Perjanjian Bilateral antara Negara Jerman dan Italia)
tidak harus dikesampingkan. Hal ini mengungkapkan kesalahpahaman atas
dasar dari Hukum Internasional. Interpretasi yang keliru akan pelanggaran hakhak asasi manusia berdasarkan Hukum Internasional harus diperbaiki melalui
proses nasional. Pengadilan Tingkat Kasasi di Italia, dalam hal apapun, tidak
menunjukkan kepatuhan tentang adanya prosedur internasional.
Dalam gugatan yang diajukan oleh Jerman pada 22 Desember 2008 ke
Mahkamah Internasional (ICJ), Jerman menegaskan bahwa Italia, melalui
praktek hukumnya, "dilanggar ... kewajibannya terhadap Jerman di bawah
hukum internasional. "Jerman berpendapat bahwa sejak tahun 2004" badan
peradilan Italia telah berulang kali mengabaikan kekebalan yurisdiksi dari
Jerman sebagai negara berdaulat. " gugatan ini mengikuti penilaian dari Corte
di Cassazione8 pada 11 Maret 2004 di kasus Ferrini dimana pengadilan Italia
menyatakan bahwa Italia mengadakan yurisdiksi sehubungan dengan klaim
yang dibawa oleh seseorang yang telah dideportasi ke Jerman selama Perang
Dunia II.
Atas dasar pertimbangan itu, Jerman menegaskan bahwa "banyak proses
lain" itu terpicu untuk melawannya di pengadilan Italia oleh orang-orang yang
juga mengalami cedera sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dalam
gugatannya, Jerman meminta ICJ untuk menyatakan bahwa "Negara Italia
harus mengambil semua langkah untuk memastikan bahwa pengadilan Italia
untuk selanjutnya tidak melakukan tindakan hukum melawan Jerman lagi"
dengan memungkinkan klaim sipil atas dasar pelanggaran hukum kemanusiaan
internasional dengan Reich Jerman selama Perang Dunia II.
Penyelesaian sengketa internasional secara damai bertujuan untuk
mencegah dan menghindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu
persengketaan antar negara. Menurut Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB
penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui negosiasi, penyelidikan, jasajasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian sengketa menurut hukum,
melalui badan- badan regional, dan cara- cara damai lainnya. Berkaitan dengan
kasus Luii Ferrini v. Germany, negara Jerman dan negara Italia telah
menandatangani dan menyepakati sebuah perjanjian bilateral, yang merupakan
8
Corte de Cassazione merupakan pengadilan tingkat kasasi di Italia
bentuk penyelesaian sengketa secara damai dari Jerman terhadap Italia, dengan
cara Jerman mengganti kerugian atas dampak yang diakibatkan oleh Jerman
dan sekutunya selama Perang Dunia kedua terhadap. 9 Dalam kasus Oil
Platform, proposisi ini adalah baru dikonfirmasi. 10 Dalam hal apapun, sejak
pengiriman penghakiman Ferrini oleh Corte di Cassazione, Jerman telah
melakukan kontak yang tetap dengan pihak yang berwenang di Italia, dan
menghimbau mereka untuk memastikan bahwa jalan salah yang diikuti oleh
pengadilan Italia agar dihentikan.
Bertentangan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 10 (1) Hukum
Konstitusi negara Italia, Hakim Italia adalah independen dan tidak tunduk pada
instruksi yang diberikan untuk mereka beserta dengan pemerintah mereka.
Meskipun demikian, Italia sebagai negara berdaulat dan merupakan subyek
dari Hukum Intrenasional secara keseluruhan harus mematuhi kaidah- kaidah
dan peraturan- peraturan Hukum Intrenasional apapun pertimbangan dari
hukum Nasional mereka.
Kemudian komentar dari ILC (International Law Commission) pada Pasal
4(1)
menjelaskan
penyelenggaraan
bahwa
hukum,
setiap
negara
sedemikian
cara
untuk
mematuhi
seluruh
agar
pelanggaran
hukum
internasional yang merugikan negara lain tidak akan terjadi11, mengingat
bahwa kekebalan imunitas suatu negara atau biasa disebut dengan Sovereign
Immunity tersebut menjadi Hukum Kebiasaan Internasional, yang setelah
sebelumnya telah didukung dari konstitusi negara- negara di dunia seperti
Belgia, Denmark, Vatikan, Islandia, Irlandia, Italia, Malaysia, Nigeria,
Norwegia, Spanyol, Sri Langka, Swedia, dan Singapura. Sovereign Immunity
tersebut juga didukung oleh Negara- negara Common Law seperti Inggris,
Amerika Serikat, dan Australia melalui Foreign Sovereign Immunities Act 1976
(FSIA) yang dimiliki oleh Amerika Serikat, State Immunity Act 1978 ( SIA)
yang dimiliki oleh Inggris, serta Foreign States Immunities Act 1985 yang
9
Pasal 33 Piagam PBB, United Nations Charter
ICJ Reports 2003, p. 161, 210, para. 10; The Statute of the International Court of Justice. A
Commentary (Oxford 2006), p. 649, margin note 115; Anne Peters, ‘International Dispute
Settlement: A Network of Cooperational Duties’,14, (2003) EJIL 1, at 14.
11
James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility
(Cambridge 2002), p. 95, para. 6.
10
dimiliki oleh Australia.
B. Rumusan Masalah
1. Menurut Ketentuan Hukum Internasional Apakah individu sebagai Warga
Negara dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Negara yang memiliki
hak kekebalan hukum (Sovereign Immunity) yang tidak dapat diganggu
gugat?
2. Apakah dasar pertimbangan Hukum dari Keputusan Hakim Pengadilan
Tingkat Kasasi di Italia yang menjatuhkan putusan dakwa bahwa negara
Jerman bersalah dan bertanggung jawab atas gugatan Warga Negara Italia
dibenarkan oleh Ketentuan Hukum Internasional?
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu prosedur
penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran brdasarkan logika keilmuan
hukum dari sisi normatifnya yang difokuskan untuk mengkaji penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 12
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan
(state approach) dengan meneliti berbagai ketentuan hukum positif dan
pendekatan kasus (case approach) tentang Hasil putusan pengadilan Italia
yang memperbolehkan individu yakni Luigi Ferrini yang menggugat Negara
Jerman yang berdasarkan Hukum Internasional mempunyai kekebalan hukum
sebagai suatu negara yang berdaulat, serta dari sudut pandang hukum yang
berkaitan dengan obyek kajian.
12
JohnNy Ibrahim,Teori & Metodol ogi Penelitian
Revi si),Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hal 57 & 295
Hukum
Normatif (Edisi
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Menurut Ketentuan Hukum Internasional Individu sebagai Warga Negara
tidak dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Negara yang memiliki
hak kekebalan hukum (Sovereign Immunity) yang tidak dapat diganggu
gugat
2. Dasar Pertimbangan Hukum dari Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat
Kasasi di Italia yang menjatuhkan putusan dakwa bahwa negara Jerman
bersalah dan bertanggung jawab atas gugatan Warga Negara Italia tidak
dibenarkan oleh Ketentuan Hukum Internasional.
E. PENUTUP
1. Kesimpulan
Kesimpulan dari skripsi di atas sebagai berikut :
a. Imunitas negara di depan forum pengadilan nasional negara asing
merupakan hak yang fundamental bagi setiap negara yang
berdaulat. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip persamaan
kedaulatan dan non intervensi dalam hukum internasional.
Sehingga individu sebagai warga negara tdak dapat mengajukan
gugatan terhadap suatu negara yang telah jelas berdasarkan
Hukum Internasional telah memiliki hak kekebalan hukum
(Sovereign Immunity) yang tidak dapat diganggu gugat.
b. Dasar pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat
Kasasi di Italia yang menjatuhkan putusan dakwa bahwa negara
Jerman bersalah dan bertanggung jawab atas gugatan warga
negara Italia tdak dibenarkan oleh ketentuan Hukum Internasional.
Karena putusan tersebut melegalkan penyitaan terhadap aset
Jerman, dimana Jerman telah membayar ganti kerugian terhadap
korban Perang Dunia Kedua terhadap Italia, yang telah
dtandatangan Italia dalam perjanjian Bilateral Ngera Jerman dan
Italia pada tahun 1961. Selain itu Negara juga memiliki kekebalan
hukum yang tidak dapat digugat oleh Pengadilan Asing
berdasarkan hukum nasional negara asing tersebut.
Saran
Keberadaan norma hierarki sangatlah penting dalam hukum
internasional. Pengakuan adanya jus cogens, peremptory norm
membutuhkan kejelasan lebih lanjut dalam hukum internasional. Masih
banyak putusan pengadilan nasional yang tidak mengakui adanya efek
hukum terhadap imnitas kedaultan meskippun suatu negara melakukan
pelanggaran jus cogens seperti pelanggaran HAM yang berat. Dengan
demikian menurut peneliti sangat dibutuhkan suatu proses yang
terkadang cukup panjang dalam hukum internasional untuk terjadinya
suatu perubahan. Saat ini perubahan itu sudah dimulai meskipun belum
dapat diterima sepenuhnya oleh seluruh masyarakat internasional.
Perubahan yang dimaksud antara lain;
a. Keberadaan pasal12 Konvesi tentang imunitas negara 2004;
b. Keberadaan pasal 40 dan 41 draft articles Konvensi tentang tanggung
jawab negara yang mewajibkan negara untu tidak mengakui tindakan
yang lahir dari pelanggaran terhadap norma jus cogens
c. Adanya amandemen yang dilakukan beberapa negara dalam undangundang tentang imunitas negara asing di depan pengadilan nasional
mereka yang tidak memberikan imunitas ketika negara asing itu
melakukkan pelanggaran ijus cogens seperti pelanggran HAM yang
berat
d. Adanya
putusan
beberapa
pengadilam
nasional
yang
tidak
memberikan imunitas pada negara asing dalam kasus pelanggaran
HAM yang berat.
DAFTAR PUSTAKA
General Principles, United Nations Convention On Jurisdictional Immunities of States and Their
Property, 2004
http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16644.pdf
McElhinney v. Ireland, appplication No. 31253/96, 21 November 2001.
United States Foreign Sovereign Immunities Act 1972
Pasal 31 Konvensi Eropa Mengenai Imunitas Negara tahun 1972 (European Convention on State
Immunity 1972)
Teks dikutip dari L.C. Green, Interntional Law Through The Cases, Fourth Edition Toronto, The
Crswell Company Limited, 178, hlm. 237-238
1961 Agreements (Perjanjian Bilateral antara Negara Jerman dan Italia)
Corte de Cassazione merupakan pengadilan tingkat kasasi di Italia
Pasal 33 Piagam PBB, United Nations Charter
ICJ Reports 2003, p. 161, 210, para. 10; The Statute of the International Court of Justice. A
Commentary (Oxford 2006), p. 649, margin note 115; Anne Peters, ‘International Dispute
Settlement: A Network of Cooperational Duties’,14, (2003) EJIL 1, at 14.
James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility (Cambridge
2002), p. 95, para. 6.
Johnny Ibrahim,Teori & Metodologi Penelitian Hukum
Revi si),Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hal 57 & 295
Normatif
(Edisi
Fly UP