...

Tirani Ambang Batas Presiden

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Tirani Ambang Batas Presiden
<)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rl
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hokum Nasional
Jl.May.Jen. Sutoyo -Cililitan- Jakarta Timur
Somber: ;(0/11 ;J4 J'
Sub_iek:
pe 1-1 ~·I~ 1-j If!-/
--·-···-•"-'"""''cc_._•,..,,_,-.,.,'<
"'-•~~~-
<•·~-·
ifi,-
Jc;/JJAI
\ Hari!fgl:
;Jl -
Hlrn!Kol :--
:r- .,z_u;_z_
U liGf 1--J
'>
"~'
,,,
•
~-····-·
Bidang:
I
?-
/~
7
,
"'<'"·~'·•~••··~.''
,, -
Tirani Ambang Batas
Presiden
_..,..__.__,.,,.,,.._,.
•••_,,_... , ,
---····
"_:--'C.___C
~~ ·~- ~-
--
-··
•
_ •• - .
~--
•• ,·.·
·-·--·.
-~---
---~~~--
._._._ _,_
"·'
_.
~
Oleh SALDI ISRA
proses mengajukan calon presiden. Terkait dengan itu, Pasal 6A Ayat (2) UUD
1945 menyatakan babwa pasangan calon
presiden-wakil presiden diusulkan oleh
partai atau gabungan partai peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
Dalam posisi sebagai norma dasar, aturan yang ada masih mungkin dijelaskan lei bih jauh oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendab. Meski demikian, elaborasinya tak boleh menyimpangi
sesuatu yang dinyatakan definitif. Misalnya, Pasal 6A Ayat (2) itu mematok garis
tegas: pasangan diusulkan oleh partai peserta pemilu. Araban itu sekaligus
Kebutuhan akan kehadiran calon altermemberi pesan dan demarkasi
babwa partai yang dinyatakan lonatif dari luar jalur partai mengharuskan
los sebagai peserta pemilu dapat
adanya pembabasan ulang pilihan politik
mengajukan pasangan calon.
yang meneguhkan ambang batas minimal
Dengan pemabaman seperti
dal4ITI pengusulan paket calon presiden
itu, tidaklab tepat dan tidakdan wakil presiden. Selain alasan konstilab beralasan membatasi rutusi, meneguhkan ambang batas presiden
ang bagi partai yang telab
juga kian mendorong hegemoni partai
dinyatakan lolos sebagai pebesar dalam menentukan calon presiden.
serta pemilu mengajukan
Pengalaman Pemilu 2009: partai dengan dukungan suara menengab ke bawab pasangan calon. Pada dua
pemilu presiden sebelumdalam pemilu legislatif hanya jadi pemain
nya, ketaktepatan itu dipelifiguran saat pengajuan calon presiden. Pahara dengan menghadirkan
dabal, desain UUD 1945 memberikan ruang yang sama bagi semua partai politik ambang batas. Bahkan, ampeserta pemilu untuk mengajukan calon bang batas yang ada cenderung
presiden. Karena itu, ambang batas jadi meningkat tajam dari pemilu ke
pemilu.
momok bagi partai menengab ke bawab.
Tak hanya itu. Rekayasa di tingkat unBuktinya, pada Pemilu 2004, pasangan
dang-undang guna memberlakukan am- calon hanya dapat diajukan oleh partai
bang batas berdasarkan hasil pemilu ang- atau gabungan partai yang mendapat suagota legislatif juga merupakan soal tersen- ra minimal 15 persen dari jumlab kursi i
diri. Dalam sistem presidensial, sangat DPR atau 20 persen perolehan suara sab ,
mungkin pemilih punya alasan berbeda secara nasional dalam pemilu anggota
. dalam memilih anggota legislatif dan pe- DPR. Begitu pula dengan Pemilu 2009:
partai dapat mengajukan calon jika memmimpin eksekutif tertinggi.
peroleh minimal20 persen kursi DPR atau
Desain konstitusi
25 persen suara sab secara nasional. Dari
Sebagai hukum dasar, UUD 1945 mem- kecenderungan itu, menuju Pemilu 2014,
beri arab lebih dari cukup dalam menata mungkin ada kenaikan lagi sehingga hanya
erdebatan panjang melelahkan mengenai ambang
batas (pencalonan) presiden segera mengisr ruang publik.
Melacak rancangan pemilihan
umum secara menyeluruh, perdebatan serupa merupakan kelanjutan dari logika pembentuk
undang-undang yang telah meneguhkan ambang batas parlemen secara nasional dalam pengisian anggota legislatif.
P
,_.·.,_·
-·"'•"
•
Sambungan
C"'~~--L-~-
IJUIIIUCI
T'TI . ..,__ I T / - I
IT_ .. ! ~--1
._.41 II •
_aa •
•
_J__I_IIII/ .1.'-Ul •
I dua pasang calon yang ilrut pemilu.
I
Dengan membaca perdebatan para
pengubah konstitusi, kanalisasi melalui
partai dalam mengajukan pasangan calon
menjadi jalan tengah di antara dua
pandangan yang berkembang. Di satu sisi
berkembang pemikiran agar calon hanya
diajukan oleh dua partai yang meraih
suara terbesar pertama dan kedua dalam
pemilu legislatif. Di sisi lain, ada keinginan
mendorong calon perseorangan.
Menjelang Sidang Tahunan MPR 2001,
perbedaan pandangan itu didamaikan dengan memberikan ruang kepada semua
partai yang dinyatakan sebagai peserta pemilu. Bahkan, dalam
rapat Komisi A, 5 November
2001, Wakil Ketua Slamet
Effendy Yusuf (Golkar)
menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan serentak: lima kotak untuk memilih presiden-wakil
presiden,
anggota DPR, anggota
DPD, anggota DPRD
provinsi, dan anggota
DPRD kabupatenjkota.
Sekalipun masih terdapat suara berbeda dalam
merespons pandangan Slamet Effendy Yusuf, sampai
pengambilan keputusan dalam Perubahan
Ketiga UUD 1945 (2001) tak ada pandangan dominan yang menghendaki adanya
ambang batas untuk mengajukan pasangan cal on bagi partai peserta pemilu. Bahkan, logi~ di balik kemungkinan adanya
putar;m kedua yang ditetapkan pada Perubahan Keempat UUD 1945 (2002) adalah
bentuk antisipasi kemungkinan banyaknya calon presiden yang disebabkan banyaknya partai peserta pemilu.
Sebagai negara yang memilih dan mempertahankan sistem presidensial, pilihan
1
.
,
1
·
:
;
menja.dikan persentase hasil pemilu ang-.
gota DPR sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden
sulit dibenarkan.
Dalam sistem presidensial, lembaga !egislatif dan pemimpin eksekutif tertinggi
(baca: presiden) sama-sama mendapat
mandat langsung dari rakyat. Dengan itu,
pilihan rakyat untuk satu lembaga tidak
pada tempatnya digunakan dalam proses
pengisian lembaga lain.
Merusak logika presidensial
Bukti bahwa mandat (pilihan) rakyat
tak selalu sama antara yang ditujukan kepada salah satu lembaga dapat dilihat dari
perbedaan hasil pemilihan anggota DPR
i dan hasil pemilu presiden. Pada Pemilu
i 2004, pemilih memberikan dukungan lei bih besar kepada Partai Golkar. Namun,
. pada pemilu presiden, calon Partai Golkar
i gagal meraih dulrungan terbesar. Bahkan,
dalam Pemilu 2009, suara Partai Demo: krat lebih kecil dibandingkan dengan suara yang diraih SBY. Suara Partai Demokrat
j kecil berarti pemilih tak menghendaki
l partai ini berkekuatan mayoritas di DPR.
i Dengan basis argumentasi itu, menggu! nakan hasil pemilu anggota DPR sebagai
; dasar perhitungan ambang batas untuk
; mengajukan pasangan cal on presiden jelas
: merusak logika sistem presidensial. Oleh
: karena itu, dasar argumentasi yang dibangun Slamet Effendy Yusuf adalah konsei kuensi logis mempertahankan sistem pre: sidensial. Bahkan, jika pemisahan jadwal
' pemilu legislatif dan eksekutif tak terhin. darkan, memperimpitkan mandat rakyat
i dapat dikatakan sebagai bentuk pengingkaran nyata dari daulat rakyat. Pilihan
demikian membiarkan ambang batas presiden menjadi tirani baru.
SALDI ISRA
Guru Besar Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Andalas
!
i
i
1
,
Fly UP