...

STATUS BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN KLATEN

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

STATUS BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN KLATEN
STATUS BATAS
WILAYAH ADMINISTRATIF
KABUPATEN KLATEN
Klaten, 21 Oktober 2015
GAMBARAN UMUM WILAYAH
ORIENTASI
KAB. KLATEN
TERHADAP
PROV. JAWA
TENGAH DAN
INDONESIA
• Kabupaten
Klaten
merupakan
bagian
dari
Kawasan
Subosukawonosraten dgn arahan pengembangan kawasan
pertanian, industri dan pariwisata
• Dilalui jalur lintas nasional Yogya-Solo
Andalan
andalan
Luas Wilayah :
65.556 Ha
Terdiri atas :
26 Kecamatan
401 Desa/Kel.
Letak:
7° 32’ 19” LS
Sampai
7° 48’ 33” LS
110° 26’ 14” BT
Sampai
110° 47’ 51” BT
Jumlah Penduduk :
Laki-laki
:
Perempuan
:
1.464.523 Jiwa
727.530 Jiwa
736.993 Jiwa
Kepadatan
Penduduk:
2.234 Jiwa/Km²
PERMASALAHAN
 Luas wilayah antar desa belum dapat dihitung
secara benar, selama ini hanya ‘given’ dari data yang
telah ada serta data dari Kantor Pertanahan;
 Terdapat wilayah-wilayah alam seperti jalan, sungai,
saluran irigasi, hutan, dll yang belum terhitung;
dan
 Pada desa/kelurahan yang tidak memiliki batas
wilayah alam sering terjadi konflik, terutama
apabila mengalami perubahan alam dan dinamika
perkembangan wilayah.
PERMENDAGRI NO 27 TAHUN 2006
•
•
(Penetapan dan Penegasan Batas Desa)
Batas desa dapat diartikan sebagai batas pemisah
wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
Penetapan dan penegasan Batas desa untuk
memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di
wilayah darat.
PERMENDAGRI NO 76 TAHUN 2012
•
(Pedoman Penegasan Batas Daerah)
Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik
koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode
kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam
bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas
daerah.
• Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas
pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak
serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan
peta-peta lain sebagai pelengkap.
Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa :
Anggaran yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dihitung
berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan
dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan
geografis
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan Desa.
ARAH DAN TUJUAN PENEGASAN BATAS DAERAH
 Mengukuhkan
pembentukan
daerah,
sebagai
eksistensi institusi penyelenggara
pemerintahan
daerah dan eksistensi letak
(koordinat
titik‐titik
batas) serta cakupan wilayah
(
peta
wilayah
administrasi) yang jelas dan konkrit sebagai landasan
legalitas;
 Menjadi pemisah antar daerah otonom dalam
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
hal
 Memberikan kepastian batas wilayah Kabupaten dan
Provinsi
yang
didukung
dengan
kelengkapan
dokumen autentik berupa “Peta Batas” & tanda batas
fisik di lapangan berupa pilar batas.
ARAH DAN TUJUAN PENEGASAN BATAS DAERAH
 Dimulai dari wilayah pemerintahan terendah dalam
hal
ini, batas wilayah Desa/Kelurahan, karena
batas desa/Kelurahan sekaligus menjadi
batas
wilayah pemerintahan
yang lebih tinggi yaitu
batas Kecamatan, batas Kabupaten dan Kota, dan
batas Provinsi.
 Mendukung dan memudahkan penyelenggaraan
otonomi daerah, antara lain yang berkaitan dengan
pelayanan dasar,
penataan
ruang, perpajakan,
kependudukan, potensi sumber daya, pelestarian
lingkungan hidup, dan perimbangan fiskal daerah
(DAU), dll
Manfaat Batas Wilayah Administrasi Yang Jelas
Mempertegas cakupan wilayah administrasi
– cakupan
wilayah kewenangan suatu
pemerintahan daerah
Efisiensi – efektivitas pelayanan kepada masyarakat
Memberikan kejelasan luas wilayah
Memberikan Kejelasan Daftar Pemilih (Pemilu, Pilkada)
Kejelasan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya
Menghindari Overlapping Pengaturan Tata Ruang
Manfaat Batas Wilayah Administrasi Yang Jelas
Memberikan kepastian administrasi kependudukan
Memberikan kepastian administrasi pertanahan
Memberikan kepastian kebijakan pembangunan
Memberikan kepastian dalam penegakan hukum
Kejelasan Batas Desa  Kepastian batas
Kecamatan  Kepastian batas Kabupaten
Mendukung Pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah
dan semua aturan turunannya
Mendukung Pelaksanaan UU Desa
Bantuan kegiatan dari BIG
Diharapkan dapat:
1. Dapat
menetapkan luas wilayah
desa yang sebenarnya di wilayah
Kabupaten Klaten; dan
2. Dapat
memetakan secara detail
batas antar desa dengan bantuan
citra satelit, digitalisasi serta
dilegalisasi secara hukum baik oleh
Pemerintah
Daerah
maupun
Pusat/BIG.
12
Fly UP