...

Paparan MenPAN Zona Integritas - Kementerian Pendayagunaan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Paparan MenPAN Zona Integritas - Kementerian Pendayagunaan
4/17/2013
REFORMASI BIROKRASI
Mewujudkan
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN
DAN MELAYANI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Disampaikan dalam
Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Makassar, 10 April 2013
1
IKHTISAR 5 AGENDA BESAR
TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
1. Percepatan Reformasi Birokrasi
− 9 Langkah Percepatan Reformasi
Birokrasi
− Reformasi Birokrasi Secara online
2. Island of Integrity
− Pakta Integritas
− Zona Integritas
− Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
− Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)
3. Manajemen Berbasis Kinerja
(SAKIP/LAKIP)
−
−
−
−
−
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
Hasil Kinerja
4. Peningkatan Pelayanan
Masyarakat
−
−
−
−
−
−
UU No. 25 Tahun 2009
PP 96/2012 tt Pelayanan Publik
PermenPAN-RB 38/2012 tt Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik
PermenPAN-RB 66/2012 tt Pedonan Peniaian Kinerja
Pembina/Penanggung jawab dan Pemeringkatan K/L dan
Pemda dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
R.Perpres tt Kewajiban Pembentukan Unit Pelayanan
Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
R.Perpres tt Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik
5. Penyempurnaan Peraturan
Perundang-undangan
− RUU ASN
− RUU Administrasi Pemerintahan
− RUU Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah
− Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
2
1
4/17/2013
IKHTISAR 5 AGENDA BESAR
TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
1. Percepatan Reformasi Birokrasi:
(9 Langkah Percepatan RB dan RB online)
2. Zona
Integritas;WBK ; WBBM
3. Manajemen
Berbasis Kinerja
SAKIP/LAKIP):
(Perencanaan Kinerja;
Pengukuran Kinerja; Laporan
Kinerja; Evaluasi Kinerja; Hasil
Kinerja)
4. Peningkatan
Pelayanan
Masyarakat:
UU No. 25 Tahun 2009; PP
96/2012 tentang Pelayanan
Publik; R.Perpres Tentang
Penanganan Pengaduan
Masyarakat)
5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan:
(RUU ASN; RUU Administrasi Pemerintahan; RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; Revisi UU 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
3
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
Program
Percepatan
Reformasi
Birokrasi
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN
DAN MELAYANI:
bersih dari KKN dan politisasi;
kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab
yang diemban;
melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.
4
2
4/17/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Penataan Struktur Birokrasi
Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS
Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka
Profesionalisasi PNS
Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government)
Peningkatan Pelayanan Publik
Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja Pegawai
Negeri Sipil
5
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
RENCANA AKSI
1
Program
Penataan Struktur
Birokrasi
a.
b.
c.
d.
Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L
Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda;
Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon)
Evaluasi LPN dan LNS;
RENCANA AKSI
2
Program
Penataan Jumlah,
Dan Distribusi PNS
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda;
b. Kebijakan minus growth;
c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan
Belanja pegawai;
d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS;
e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela.
6
3
4/17/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
RENCANA AKSI
a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui:
Kerjasama dengan Konsorsium PTN
3
Program
Sistem Seleksi
CPNS Dan Promosi
PNS Secara
Terbuka;
Penggunaan Computer Assisted Test (CAT)
b. Kebijakan Promosi PNS:
Penguatan Assesment Center untuk Promosi Jabatan dan Diklat
(Penjenjangan dan/atau Fungsional).
Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi Baik
Tingkat Nasional Maupun Regional.
RENCANA AKSI
4
Program
Profesionalisasi
PNS
a. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan;
b. Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi Secara Perodik;
c. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi dengan
Membangun Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi;
d. Sertifikasi Kompetensi Profesi;
e. Penegakan Etika dan
f. Disiplin Pegawai Negeri;
g. Pengukuran Kinerja individu;
g. Penguatan Jabatan Fungsional :
Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional;
Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional;
Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan
Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.
7
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
RENCANA AKSI
5
Program
Pengembangan Sistem
Elektronik Pemerintah
(e-Government);
a.
b.
c.
d.
e.
f.
e-Office;
e-Planning;
e-Budgetting;
e-Procurement;
e-Performance.
e-Audit
RENCANA AKSI
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan:
Kejelasan Biaya, Persyaratan, dan Waktu pengurusan Perizinan.
Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6
Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima Melalui:
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat
Pelayanan (Melalui Implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
dengan Pembentukan Perwakilan Komisi Ombudsman di DaerahDaerah);
Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda;
Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
8
4
4/17/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
RENCANA AKSI
7
Program
Peningkatan
Transparansi Dan
Akuntabilitas
Aparatur
a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS:
b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara:
Pelaksanaan Proyek di Awal Tahun
Penertiban Pembuatan/Penggunaan Rekening Untuk
Penampungan Sementara (Escrow Account);
c. Whistle Blower System;
d. Penguatan PPATK;
e. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh
BPK/KPK/APIP
f. Pengintegrasian Beberapa Jenis Pelaporan (Once Input For
All Report);
g. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
dari Instansi Pemerintah (SAKIP).
h. Laporan keuangan
i. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti
korupsi
j. Program pengendalian gratifikasi
k. Penandatanganan Pakta Integritas
l. Keterbukaan Informasi Publik
9
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
RENCANA AKSI
8
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Pegawai Negeri;
a. Perbaikan Struktur Penggajian;
b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja
Remunerasi Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Secara Substansial (Ada Keinginan Kuat Untuk
Melakukan Perubahan);
Remunerasi Berdasarkan Kinerja Individu.
c. Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas
RENCANA AKSI
9
Program
Efisiensi Penggunaan
Fasilitas, Sarana Dan
Prasarana Kerja PNS
a.
b.
c.
d.
Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan;
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada;
Efisiensi Perjalanan Dinas.
10
5
4/17/2013
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
11
Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi
1
Penerapan Pakta Integritas secara konsisten
di Lingkungan K/L dan Pemda
2
Penandatanganan Dokumen Zona Integritas
3
Pembangunan Zona Integritas
4
Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani
5
Clean Government/Good Governance
12
6
4/17/2013
2
1
Proses Pembangunan ZI:
Program Pencegahan Korupsi: LHKPN,
Kode Etik, Whistle Blower, Pengendalian
Gratifikasi,
penanganan
conflict of
interest, rekrutmen secara terbuka, eprocurement, dll.
APIP
sebagai
Unit
Penggerak
Integritas (UPI).
Pencanangan
Pembangunan ZI
secara terbuka
Inpres 17/2011 &
PerMenPAN & RB 60/2012
5
3
Identifikasi
Pengajuan Calon
Unit Kerja WBK
kepada Menpan dan RB
4
Monitoring dan penilaian oleh
Tim Penilai Nasional
(Kem. PAN dan RB, KPK, ORI)
20 Indikator Proses
8 Indikator Hasil
Penetapan
Unit Kerja
Sebagai
WBK/WBBM*
13
NO
KEGIATAN
PENCEGAHAN KORUPSI
1.
Promosi jabatan secara terbuka
5
2.
Rekrutmen secara terbuka
6
3.
Disiplin PNS
6
4.
Kode etik Khusus
5
5.
Kebijakan penanganan benturan
kepentingan (conflict of interest)
BOBOT
(%)
5
6.
Pengukuran kinerja individu;
4
7.
Pelayanan publik
6
8.
Keterbukaan informasi publik
6
9.
10.
Penandatanganan Dokumen Pakta
Integritas
LHKPN
6
6
KETERANGAN
(PROGRAM PERCEPATAN RB)
Program 3 :
Sistem Seleksi dan Promosi
Secara Terbuka
Program 4:
Profesionalisasi PNS
Program 6:
Peningkatan Pelayanan
Publik
Program 7 :
Peningkatan Transparansi
dan Akuntabilitas Aparatur
14
7
4/17/2013
(Lanjutan)....
NO
KETERANGAN
KEGIATAN
PENCEGAHAN KORUPSI
BOBOT
11.
Akuntabilitas kinerja
6
12.
Laporan keuangan
5
13.
Whistleblower System tindak pidana korupsi
4
14.
Program pengendalian Gratifikasi
6
15.
Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi
anti korupsi
3
16.
Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan
oleh BPK/KPK/APIP
3
17.
Kebijakan purna tugas
6
18.
Kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang
tidak sesuai dengan profil oleh PPATK
6
19.
Mekanisme pengaduan masyarakat
3
20.
E-Procurement
3
(PROGRAM PERCEPATAN RB)
Program 7 :
Peningkatan Transparansi
dan Akuntabilitas
Aparatur
15
INDIKATOR HASIL WBK/WBBM
NO
UNSUR INDIKATOR HASIL
WBK
WBBM
KETERANGAN
Skala 0-10
berdasarkan instrumen KPK
Skala 0-1000
Berdasarkan PermenPAN dan RB No.
38 Tahun 2012
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan penilaian APIP, BPK
atau Keputusan APH
1
Nilai indeks integritas
≥7,0
≥7,5
2
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
≥550
≥750
0%
0%
3%
2%
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK
5%
3%
1%
0%
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK
Dalam 2 tahun terakhir
0% jika jumlah pegawai <100
orang; ≤1% jika jumlah pegawai
≥100 orang
Pengaduan yang telah >60 hari.
Terbatas pada
Masalah maladministrasi yang
menjadi tanggung jawab unit kerja
3
4
5
6
Persentase kerugian negara (KN)
yang belum diselesaikan (%)
Jumlah maksimum temuan in-efektif
(% anggaran)
Jumlah maksimum temuan in-efisien
(% anggaran)
Persentase maksimum jumlah pegawai
yang dijatuhi hukuman disiplin karena
penyalahgunaan pengelolaan keuangan
7
Persentase jumlah pengaduan
masyarakat yang belum ditindaklanjuti
5%
0%
8
Persentase jumlah pegawai yang
dijatuhi hukuman karena tindak pidana
korupsi
0%
0%
Dalam 2 tahun terakhir
Berdasarkan keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap
16
8
4/17/2013
TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN
DAN PEMBANGUNAN ZI
NO
INSTANSI
REALISASI
2013 *)
KETERANGAN
1.
Kementerian/ Lembaga
29
KemPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos, Kemkumham, KemKKP,
Kemkes, Bappenas, Kehutanan, Pertanian, Perdagangan, Keuangan,
PU, Perhubungan, ESDM, Agama; BPKP, BPOM, Bakorsurtanal, BSN,
BPPT, BAPENTEN, BATAN, LIPI, LAPAN, BKN, LAN, ANRI, Kemenko
Kesra
2.
Sekretariat Lembaga
Tinggi Negara
1
Setjen MPR
3.
Provinsi
13
Jatim, Sulut, Sumbar, Bali, Jabar, DIY, SulSel, Kaltim, Maluku, NAD,
KEPRI, Sumut, LAMPUNG
4.
Kabupaten/Kota
113
16 Kab/Kota di NAD, 7 Kab/Kota di Sumut, 1 Kota di Riau, 7
Kab/Kota di KEPRI, 2 Kab/Kota di SumBar, 1 Kab di Bengkulu, 14
Kab/Kota di Lampung, 2 Kab/Kota di Jabar, 1 Kab di Jateng, 1 Kota
di DIY, 2 Kab/Kota di Jatim, 1 Kab di Bali, 14 Kab/Kota di KalTim, 2
Kab/Kota di KalSel, 1 Kab di NTB, 1 Kota di Gorontalo, 1 Kab di
SulBar, 2 Kab di SulTengah, 24 Kab/Kota di Sulsel, 11 Kab/Kota
di Maluku, 1 Kab di Papua.
JUMLAH
156
17
* S/d 10 April 2013
PENINGKATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
9
4/17/2013
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
RPJMN
Rencana Strategis
Rencana
RencanaKinerja
Kinerja
Tahunan
Tahunan
Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)
Penetapan Kinerja
(Performance
Contract)
Kinerja Aktual
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan
LAKIP
19
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Perencanaan
Kinerja (35%)
(Renstra,RKT,PK)
Evaluasi dan
Pemanfaatan
Informasi Kinerja
Pengukuran
Kinerja (20%)
(instumen : IK)
(30%) (LHE)
Pelaporan
Kinerja (15%)
(LAKIP)
10
4/17/2013
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS THN 2012
NO
NILAI KATEGORI
K/L
PROVINSI
1
AA (Memuaskan)
0
0
2
A (Sangat Baik)
3
0
3
B (Baik)
26
6
4
CC (Cukup)
48
19*)
5
C (Agak Kurang)
4
8
6
D (Kurang)
0
0
81
33
JUMLAH
KAB/KOTA **)
KETERANGAN :
*) Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Nilai Akuntabilitas dengan Kategori CC
(Cukup)
PERKEMBANGAN AKUNTABILITAS KINERJA YANG BAIK*)
BAIK*)
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT , PROVINSI,
PROVINSI, KAB/KOTA
HASIL EVALUASI TAHUN 2010
2010 - 2012
*) yang dikategorikan “baik” adalah nilai dengan kriteria CC ke atas.
11
4/17/2013
HASIL EVALUASI SAKIP 2012
PROVINSI SULAWESI SELATAN
No Nama Instansi
Provinsi Sulawesi Selatan
1 Kab. Bulukumba
2 Kab. Enrekang
3 Kab. Soppeng
4 Kab. Bantaeng
5 Kab. Bamu
6 Kab. Luwu
7 Kab. Luwu Timur
8 Kab. Luwu Utara
Kriteria Jumlah
CC
CC
CC
CC
C
C
C
C
C
9 Kab. Pangkajene dan Kepulauan
10 Kab. Kepulauan Selayar
11 Kab. Tana Toraja
12 Kota Makassar
13 Kab. Bone
14 Kab. Gowa
15 Kab. Jeneponto
16 Kab. Maros
17 Kab. Pinrang
18 Kab. Toraja Utara
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
19 Kab. Sidenreng Rappang
20 Kab. Sinjai
21 Kab. Takalar
22 Kab. Wajo
D
D
D
D
23 Kota Palopo
D
24 Kota Pare-Pare
D
1
3
9
12
23
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
12
4/17/2013
Program Implementasi UU No. 25/2009 dan PP 96/2012
ttg. Pelayanan Publik
Penerapan Standar Pelayanan
• Kejelasan Biaya, Waktu, Persyaratan Pelayanan, dan 12 komponen lainnya;
• Disusun bersama Masyarakat sesuai keinginan dan kebutuhannya, dan perbaikan secara
berkala.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
• Dalam rangka mempermudah pelayanan;
• Wajib PTSP untuk Pelayanan Bidang Investasi.
Kewajiban Penanganan Pengaduan Masyarakat.
• Penyelenggara Pelayanan wajib menunjuk unit/penanggungjawab Pengelola Pengaduan
• Rancangan Perpres Pengelolaan Pengaduan dalam proses harmonisasi.
Penilaian dan Pemeringkatan Pelayanan Publik.
• Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
• Mulai Tahun 2012 dengan Pemeringkatan Pemerintah Provinsi.
Hasil Penilaian/Pemeringkatan Provinsi 2012
0 0
2
10
B
D
CC
8
Nilai AA
Nilai A
Nilai B
NO
Kategori Nilai
Juml Prov.
1.
AA
0
2.
A
0
3.
B
2
4.
CC
8
5.
C
13
6.
D
10
JUMLAH
33
Nilai CC
C
13
Nilai C
Nilai D
Sulawesi Selatan
26
13
4/17/2013
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
Budaya Kerja
Sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai
yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari
Aktualisasi Budaya Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pemahaman terhadap makna bekerja;
Sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan;
Sikap terhadap lingkungan pekerjaan;
Sikap terhadap waktu;
Sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja;
Etos kerja; dan
Perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan.
14
4/17/2013
• Perumusan nilai-nilai
• Implementasi
SALAH SATU AREA
PERUBAHAN
DALAM REFORMASI
BIROKRASI
PERUBAHAN
POLA PIKIR DAN
BUDAYA KERJA
Membentuk
• Role Model
• Agen Perubahan
• Kelompok Integritas
• Kelompok Budaya Kerja
• Monitoring dan Evaluasi
BIROKRASI DENGAN
INTEGRITAS DAN KINERJA
YANG TINGGI
29
TERIMA KASIH
30
15
Fly UP