...

Nomor 4,Tahun 2015, Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Nomor 4,Tahun 2015, Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERiAN AGAMA
NOMOR
4' TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama, perlu dibentuk tim
kerja;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk
melaksanakan tugas tim kerja dimaksud;
c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Keputusan
Sekretaris
Jenderal
Kementerian Agama tentang Pembentukan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan
Melayani
pada
Sekretariat
Jenderal
Kementerian Agama;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun ·1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentimg
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);
3. Peraturan ...
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh
Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2010
ten tang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Agama {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH
DAN
MELAYANI
PADA
SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA.
KESATU
Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
(ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KEDUA
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan agenda kerja;
b. melaksanakan ...
b. melaksanakan internalisasi dan implementasi;
c. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan
d. menyusun laporan penyelenggaraan.
KETIGA
Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
pada
Sekretariat Jenderal
Kementerian
Agama
mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengarahkan
seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan
ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan tujuan,
kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan
Pembangunan ZI menuju WBK · dan WBBM
sesuai dengan arah dan kebijakan yang
ditetapkan;
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan
c. melaporkan penyelenggaraan Pembangunan ZI
menuju
WBK
dan
WBBM
kepada
Penanggungjawab.
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
merangkap
koordinator Tim Kerja mempunyai tugas:
a. menyusun dan membahas rencana aksi dan
jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK
dan WBBM;
b. melaksanakan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi, dan pemantauan Pembangunan ZI
menuju WBK dan WBBM antar Biro dan Pusat;
c. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan;
dan
d. menyusun
laporan
penyelenggaraan
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
5. Anggota mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi
penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK
dan WBBM;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar
Biro dan Pusat;
c. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan
implementasi Pembangunan ZI menuju WBK dan
WBBM;
l
d. menyiapkan ...
'.
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan ZI
menuju WBK dan WBBM pada Biro dan Pusat;
e.
dan
menyiapkan
bahan
penyusunan
laporan
penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK
dan WBBM.
6. Sekretariat mempunyai tugas:
a . mengelola
administrasi
dan
keuangan
penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK
dan WBBM;
pelaksanaan
kegiatan
b . mendokumentasikan
penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK
dan WBBM; dan
c. menyiapkan
laporan
penyelenggaraan
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan
m1
dibebankan
pada
Daftar
Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1'1 Februari 201 ~
S / I S JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,
~ NUR SYAM
LAMPI RAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 4
TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Susunan Personalia Tim Kerj a:
Penanggung Jawab
Sekretaris J enderal
Ketua
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Wakil Ketua
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Sekretaris
Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi
W akil Sekretaris
Kepala Bagian Perencanaan dan Kesejahteraan Biro
Kepegawaian
Anggota
1. Kepala Biro Perencanaan
2 . Kepala Biro Kepegawaian
3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sarna Luar Negeri
4. Kepala Biro Umum
5 . Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
6. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
8. Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada
Pusat Kerukunan Umat Beragama
9. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
pada Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
10. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian pada Biro
Umum
11. Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan
Perencanaan pacta Biro Perencanaan
Data
12. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
pada Biro Keuangan dan BMN
13. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja pada Biro
Organisasi dan Tata Laksana
14. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Hasil Pengawasan
Internal pada Biro Organisasi dan Tata Laksana
I
15. Kepala ...
I
Sekretariat
1
15. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Hasil Pengawasan
Eksternal pada Biro Organisasi dan Tata Laksana
1.
M. Hudri (Penganalisis Kine:rja pada Biro Ortala)
2.
Bahru1 Adyani {Penganalisis Laporan Hasil Audit
pada Biro Ortala)
3.
Basuki {Penganalisis Kinerja pada Biro Ortala)
4. Abdul Kholil (Penganalisis Hasil Pengawasan pada
Biro Ortala)
5. Tosim (Penganalisis Hasil Pengawasan pada Biro
Ortala)
6.
. 7.
Listyoati (Pengadministrasi pada Biro Ortala)
Soimatus Soleha ((Pengadministrasi pada Biro Ortala)
i
IS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,
}.NUR SYAM
Fly UP