...

Konsep Penetapan Zona dan Pengaturan Zonasi untuk

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

Konsep Penetapan Zona dan Pengaturan Zonasi untuk
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
Konsep Penetapan Zona dan Pengaturan Zonasi untuk Cagar
Budaya di Perkotaan
Bakri Prakarso Andi Wiyono(1), Denny Zulkaidi(2)
(1)
Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB.
Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
(SAPPK), ITB.
(2)
Abstrak
Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa perlindungan cagar
budaya dilakukan dengan sistem zonasi. Akan tetapi, hingga sekarang belum terdapat aturan
lanjutan yang memperjelas konsep dari sistem zonasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
merumuskan konsep penetapan zona dan pengaturan zonasi untuk cagar budaya di perkotaan. Hasil
analisis memperjelas konsep sistem zonasi berupa definisi, hubungan zonasi dan kawasan,
komponen penetapan zona, prosedur penetetapan zona, dan komponen pengaturan zonasi.
Komponen penetapan zona berupa sejarah, persebaran bangunan cagar budaya, karakter, persil,
langgam, visual, fungsi bangunan, topografi, jalan, dan sungai. Kemudian komponen pengaturan
zonasi berupa penggunaan lahan, intensitas bangunan, detail bangunan, perubahan bangunan,
masa bangunan, vegetasi/lanskap, prasarana minimum, detail kawasan, dan karakter.
Kata-kunci : cagar budaya, penetapan zona, pengaturan zonasi, perkotaan, sistem zonasi
Pengantar
Cagar budaya merupakan aset yang berharga
dan tidak dapat dipindahkan, tidak hanya di
dalam setiap bangsa tetapi juga di dalam
kehidupan masyarakat secara keseluruhan
(UNESCO, 2013). Hal ini menjadikan cagar
budaya sebagai sebuah
identitas yang
memerlukan pelestarian agar dapat diteruskan
ke generasi selanjutnya. Kondisi yang terjadi di
lapangan adalah terdapat banyak alih fungsi
bangunan cagar budaya menjadi bangunan
komersial, karena lokasi mayoritas bangunan
cagar budaya yang sangat strategis dan juga
faktor ekonomi dari pemilik bangunan cagar
budaya
tersebut—berupa
ketidakmampuan
dalam membiayai perawatan bangunan cagar
budaya karena membutuhkan biaya yang tidak
sedikit (Arisandy, 2011). Selain itu, lenyapnya
berbagai bangunan kuno peninggalan sejarah
akibat desakan pembangunan baru (Budihardjo,
1997). Kondisi seperti ini membuat semakin
dibutuhkannya pelestarian cagar budaya.
Kegiatan pelestarian cagar budaya tidak dapat
dilakukan jika tidak memiliki kekuatan hukum.
Di Indonesia, pelestarian cagar budaya diatur
dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya. Undang-undang tersebut
menyatakan bahwa cagar budaya dilestarikan
dengan perlindungan. Perlindungan adalah
upaya mencegah dan menanggulangi dari
kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang
dilakukan dengan zonasi. Zonasi merupakan
konsep baru dalam pengelolaan cagar budaya di
Indonesia menurut Undang-undang Republik
Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya.
Undang-undang
tersebut
mendefinisikan zonasi sebagai penentuan batasbatas keruangan situs cagar budaya dan
kawasan
cagar
budaya
sesuai
dengan
kebutuhan. Zonasi kawasan cagar budaya
bertujuan untuk membuat regulasi dalam upaya
menjaga karakteristik dari bangunan cagar
budaya (Mandelker, 1993).
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1|207
Konsep Penetapan Zona dan Pengaturan Zonasi untuk Cagar Budaya di Perkotaan
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.
11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terdapat
empat zona dalam kawasan cagar budaya, yaitu
zona inti, zona penyangga, zona pengembangan,
dan zona penunjang. Sistem zonasi ini dibuat
sebagai bentuk upaya pelestarian cagar budaya
yang pelaksanaannya diserahkan kepada
masing-masing daerah. Maka dari itu, zonasi
memerlukan
peraturan
oprasional
untuk
melestarikan karakter dari bangunan bersejarah
pada kawasan cagar budaya (Mandelker, 1993).
Peraturan tersebut biasanya berupa larangan
pembangunan dan perubahan pada eksterior
bangunan bersejarah yang tidak sesuai dengan
bangunan bersejarah di kawasan tersebut serta
melestarikan karakter estetis (Mandelker, 1993).
Dengan demikian, zonasi dapat meminimalisir
permasalahan cagar budaya yang terjadi di
lapangan, terutama di perkotaan yang memiliki
aktivitas kompleks jika ditindaklanjuti dengan
peraturan yang lebih oprasional. Walaupun
begitu, belum terdapat peraturan pemerintah
yang mengatur lebih lanjut pada tingkat
oprasional. Peraturan oprasional tersebut seperti
penetapan masing-masing zona dan pengaturan
zonasi. Belum adanya peraturan pemerintah
untuk setiap zona dapat menimbulkan bias pada
rencana yang sudah dibuat dan tidak
memberikan solusi pada persoalan yang terjadi
di kawasan cagar budaya.
Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk
merumuskan konsep penetapan zona dan
pengaturan zonasi untuk cagar budaya di
perkotaan.
Tinjauan Pustaka
Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya mendefinisikan cagar budaya
sebagai warisan budaya bersifat kebendaan
berupa benda cagar budaya, bangunan cagar
budaya, struktur cagar budaya, situs cagar
budaya, dan kawasan cagar budaya di darat
dan/atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,
208| Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
agama, dan/atau kebudayaan melalui proses
penetapan.
Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang
Cagar Budaya menyatakan bahwa upaya
pelestarian cagar budaya di Indonesia dilakukan
dengan
sistem
zonasi.
Sistem
zonasi
memberikan panduan tertulis, mengatur segala
aspek yang dapat terjadi di masa mendatang
dengan tujuan untuk memaksimalkan elemen
kepastian dari rencana (Sanger, 2010). Zonasi
cagar budaya di Indonesia dibagi menjadi
zona
inti,
zona
penyangga,
zona
pengembangan, dan/atau zona penunjang.
Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya) Zona inti adalah
area perlindungan utama untuk menjaga bagian
terpenting cagar budaya; Zona penyangga
adalah area yang melindungi zona inti; Zona
pengembangan adalah area yang diperuntukan
bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi
kepentingan
rekreasi,
daerah
konservasi
lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan
budaya
tradisional,
keagamaan,
dan
kepariwisataan; dan Zona penunjang adalah
area yang diperuntukkan bagi sarana dan
prasarana penunjang serta untuk kegiatan
komersial dan rekreasi umum.
Selain itu, terdapat pula pengertian setiap
zona menurut para ahli, sebagai berikut:
1. Zona Inti
Zona inti adalah area yang penting untuk
dilindungi (Ebregt dan Greve, 2000). Definisi
tersebut didukung oleh Gillespie (2011) yang
menyatakan bahwa zona inti adalah subjek
perlindungan terhadap nilai sejarah yang sangat
tinggi yang dapat berupa bangunan atau
kawasan.
2. Zona Penyangga
Gillespie (2011) yang menyatakan bahwa zona
penyangga secara skematis biasanya menjadi
gambaran perluasan di sekitar zona inti. Zona
penyangga mengatur pembangunan dan guna
lahan dalam upaya mendukung pelestarian zona
inti.
Bakri Prakarso Andi Wiyono
3. Zona Pengembangan dan Zona Penunjang
Di luar zona inti dan zona penyangga dapat
dibuat zona lain yang memiliki fungsi beragam
(Peterson, 2005 dalam Gillespie, 2011). Zona di
luar zona inti dan zona penyangga bertujuan
untuk mendorong keberagamaan guna lahan
dari wilayah keberadaan zonasi (Miller, 2011).
Penelitian ini juga mempertimbangkan preseden
dalam analisis. Preseden tersebut merupakan
negara yang memiliki karakteristik yang sama
dengan
Indonesia—negara
berkembang.
Negara-negara yang dijadikan preseden berasal
dari Mauritius, Malaysia, dan Sri Lanka.
Pertama, Mauritius dengan zona inti berupa
Aapravasi Ghat World Heritage. Penetapan zona
di sini mempertimbangkan kriteria (Runghen,
2015):
1. Kedekatan geografis dengan cagar budaya;
2. Nilai sejarah dan keterhubungan secara
sejarah;
3. Keterhubungan secara visual baik dari dalam
maupun dari luar cagar budaya;
4. Kondisi
bangunan,
termasuk
daftar
bangunan cagar budaya;
5. Kepemilikan bangunan; dan
6. Manajemen dan tata kelola yang ada.
Dalam pengaturan zonasi, komponen yang
diatur adalah guna lahan, perubahan bangunan,
kepadatan, setback, ketinggian, streetscape,
jalan, parkir, manajemen lalu lintas, dan
rancangan detail (street furniture, trotoar dan
material, kelengkapan air dan selokan,
kelengkapan skala kecil, penanda cagar budaya,
penanda jalan, papan iklan, dan penanda
informasi) (Ministry of Housing and Land, 2011).
Kedua, Malaysia di kawasan cagar budaya
George Town. George Town merupakan
kawasan yang memiliki arsitektur khas atau nilai
sejarah berdasarkan karakter dan penampilan
yang layak untuk dilestarikan.
Aspek yang diperhatikan dalam penilaian dan
perancangan kawasan cagar budaya sebagai
berikut (Municipal Council of Penang Island,
2005):
1. Topografi. Contoh batas jalan dan bangunan
serta perkembangan;
2. Potensi dan kepentingan sejarah;
3. Tata letak bangunan;
4. Material bangunan yang umum digunakan;
5. Karakter dan hirarki ruang;
6. Kualitas dan hubungan antar bangunan di
kawasan;
7. Muka bangunan;
8. Kesesuaian skala dan detail
bangunan
modern;
9. Street furniture dan permukaan luar
bangunan (surfaces);
10. Pemandangan (vistas) disepanjang jalan dan
diatara bangunan;
11. Luas dari ruang yang menggangu lalu lintas
dan pejalan kaki dalam memanfaatkan ruang
antar bangunan; dan
12. Keberadaan bangunan religious, struktur,
dan monument;
Pengaturan zonasi di George Town dibedakan
atas
lingkup
bangunan
dan
kawasan.
Pengaturan zonasi pada lingkup bangunan cagar
budaya (Municipal Council of Penang Island,
2005) adalah pemugaran dan perluasan
bangunan,
fungsi
bangunan,
ketinggian,
pembongkaran, profil, setback, fasad, warna,
material, dan atap. Dalam pengaturan zonasi
pada lingkup kawasan (Municipal Council of
Penang Island, 2005) adalah pembangunan,
pembongkaran, bangunan cagar budaya,
ketinggian, floorscape dan streetscape, tempat
parkir, dan traffic management.
Ketiga, Sacred City of Kandy di Sri Lanka.
Penetapan zona di sini, berdasarkan pada radius.
Zona inti berupa Tooth Relic Temple, dengan
peripheral protected area 2 dan peripheral
protected area 3 dengan radius masing-masing
500m (Mandawala, -). Sedangkan dalam
pengaturan zonasi, komponen yang diatur
(Mandawala, -) adalah guna lahan dan fungsi
bangunan, ketinggian, karakter, setback, fasad,
atap, vegetasi/lanskap, street furniture, dan
kepadatan.
Berdasarkan teori dan preseden, komponen
penetapan zona untuk cagar budaya di
perkotaan adalah sejarah, tata letak, karakter,
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1 |209
Konsep Penetapan Zona dan Pengaturan Zonasi untuk Cagar Budaya di Perkotaan
persil, langgam, visual, fungsi bangunan, dan
topografi.
Sedangkan
komponen
yang
diperhatikan dalam pengaturan zonasi untuk
cagar budaya di perkotaan adalah penggunaan
lahan, intensitas bangunan, masa bangunan,
prasarana minimum, detail bangunan, detail
kawasan, perubahan bangunan, karakter, dan
vegetasi/lanskap
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis
eksploratif. Jenis eksploratif digunakan ketika
penelitian yang dilakukan relatif baru dan belum
diteliti, serta pada fenomena yang susah
diubah/terjadi terus-menerus (Babbie, 2007).
Tujuan dari penelitian eksploratif adalah
menggali pemahaman terhadap objek penelitian
secara lebih mendalam, mencari kemungkinan
untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik,
dan mengembangkan metode yang dapat
digunakan pada penelitian lanjutan (Babbie,
2007). Pada penelitian ini akan digali lebih
dalam pemahaman melalui teori, peraturan, dan
preseden terkait penetapan zona (zona inti,
zona penyangga, zona pengembangan, dan
zona penunjang) di kawasan cagar budaya,
serta pengaturan zonasi di kawasan cagar
budaya. Dengan demikian, penelitian ini dapat
membuat konsep normatif penetapan zona dan
pengaturan zonasi di kawasan cagar budaya
perkotaan. Kemudian ditindaklanjuti di tempat
yang lebih spesifik yaitu di Kawasan Pusat Kota
Bersejarah, Kota Bandung. Pada setiap subkawasan di Kawasan Pusat Kota Bersejarah
dilihat karakteristik dan kondisi melalui
pengamatan
langsung.
Selain
itu,
dipertimbangkan pula preferensi pemangku
kepentingan terkait sistem zonasi cagar budaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan
metode-metode
untuk
mengeksplorasi dan memahami makna yang—
oleh sejumlah individu atau sekelompok orang—
dianggap berasal dari masalah sosial atau
kemanusiaan (Creswell, 2012). Strategi yang
digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus.
Studi kasus merupakan strategi penelitian yang
210 |Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat
suatu program, peristiwa, dan lain-lain (Creswell,
2012). Penelitian ini menggunakan multiple case
studies sebagai strategi dimana studi kasus
berupa 5 sub-kawasan di Kawasan Pusat Kota
Bersejarah, Kota Bandung. Analisis multiple case
studies dilakukan dengan generalisasi dimana
sebelumnya membuat acuan teoritik untuk
dibandingkan kepada setiap studi kasus (Yin,
2009). Genralisasi dapat diterima jika dua atau
lebih kasus mendukung acuan yang sudah
dibuat (Yin, 2009). Pada penelitian ini setiap
sub-kawasan
akan
digeneralisir
untuk
mendapatkan karakteristik dan kondisi di
Kawasan Pusat Kota Bersejarah, Kota Bandung.
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian ini dibagi
menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer
dan data sekunder. Pengumpulan data primer
pada penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data berupa wawancara dan
observasi. Metode wawancara dipilih karena
data yang dibutuhkan berupa pendapat
pemangku kepentingan dalam menentukan
batasan zona, pengaturan zonasi, serta
karakteristik dan kondisi Kawasan Pusat Kota
Bersejarah,
Kota
Bandung.
Wawancara
dilakukan
secara
tatap
muka
agar
memungkinkan mengajukan banyak pertanyaan
untuk menggali dan memahami kompleksitas
yang
ada. Penelitian
ini menggunakan
nonprobability
sampling
dengan
teknik
purposive
sampling.
Pertimbangan
yang
digunakan dalam memilih responden adalah
pemangku kepentingan dari lembaga yang
berkepentingan dalam pelestarian cagar budaya.
Pengumpulan data primer selanjutnya adalah
menggunakan metode observasi. Metode
observasi dipilih karena bertujuan untuk melihat
karakteristik (karakter) dan kondisi (potensi dan
persoalan) di Kawasan Pusat Kota Bersejarah,
Kota Bandung. Pada penelitian ini observasi
dilakukan secara langsung (direct observation)
yang dilakukan kepada benda, yaitu kondisi fisik
bangunan cagar budaya dan kondisi subkawasan di Kawasan Pusat Kota Bersejarah.
Bakri Prakarso Andi Wiyono
Selanjutnya
metode
pengumpulan
data
sekunder. Data sekunder adalah data yang
bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh
peneliti misalnya dari biro statistik, majalah,
keterangan-keterangan atau publikasi lainnya
(Marzuki, 2001). Penelitian ini membutuhkan
pengumpulan data sekunder berupa teori,
aturan, preseden, jumlah bangunan cagar
budaya, guna lahan, dan kondisi masa lampau
Kawasan Pusat Kota Bersejarah, Kota Bandung.
Data sekunder tersebut bersumber dari publikasi
ilmiah (buku, jurnal, dan artikel), peraturan, dan
publikasi peraturan dari luar negeri.
Metode Analisis Data
Metode analisis merupakan metode pengolahan
data yang telah dikumpulkan untuk mencapai
sasaran dan tujuan. Pada penelitian ini metode
analisis yang digunakan yaitu analisis isi dan
analisis deskriptif kualitatif. Analisis isi adalah
suatu teknik penelitian untuk membuat
inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable)sudah termasuk objektif dan sistematik, dan
sahih data dengan memperhatikan konteksnya
(Krippendorff, 1993). Selain itu, analisis isi
merupakan
teknik
penelitian
untuk
mendeskripsikan secara objektif, sistematik, dan
kuantitatif isi komunikasi yang tampak
(manifest) (Berelson, 1952 dalam Krippendorff,
1993). Pada penelitian ini metode analisis isi
digunakan untuk menjawab sasaran pertama,
dan kedua. Analisis ini digunakan pada data
dengan pengumpulan data berupa studi literatur
dan wawancara.
Berikut
langkah
yang
digunakan untuk melakukan analisis isi
(Krippendorff, 1993):
1. Pembentukan data,
2. Reduksi data,
3. Penarikan inferensi, dan
4. Analisis.
Analisis selanjutnya adalah analisis deskriptif
kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati (Bogdan dan Taylor, 1975 dalam
Moleong, 2008). Penelitian kualitatif didasarkan
pada upaya membangun pandangan mereka
yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-
kata, gambaran holistik, dan rumit (Moleong,
2008). Analisis deskriptif kualitatif digunakan
pada sasaran kedua, ketiga, dan keempat, serta
untuk menjawab tujuan dari penelitian. Data
tersebut bersumber dari wawancara, catatan
lapangan, dan foto.
Diskusi
Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang
Cagar Budaya menyatakan bahwa dalam
pelestarian cagar budaya di Indonesia dilakukan
dengan zonasi. Zonasi adalah penentuan batasbatas keruangan situs cagar budaya dan
kawasan
cagar
budaya
sesuai
dengan
kebutuhan. Zonasi tersebut terdiri dari zona inti,
zona
penyangga,
zona
pengembangan,
dan/atau
zona
penunjang.
Berdasarkan
pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa
semua zona belum tentu dibutuhkan.
Zona inti adalah area perlindungan utama untuk
menjaga bagian terpenting cagar budaya. Area
yang dimaksud dapat berupa bangunan cagar
budaya maupun kelompok bangunan cagar
budaya yang berdekatan. Bagian terpenting
yang dimaksud adalah bagian yang bernilai
sejarah tinggi. Dengan demikian, zona inti dapat
berisi bangunan cagar budaya golongan A, B, C
dan bangunan bukan cagar budaya. Bangunan
bukan cagar budaya di zona inti harus mengikuti
suasana bangunan cagar budaya, terutama dari
segi penampilan bangunan.
Zona penyangga adalah area yang melindungi
zona inti. Zona penyangga bertujuan untuk
meningkatkan nilai dari zona inti. Maka dari itu,
zona penyangga dapat berisi bangunan cagar
budaya karena merupakan bagian dari kawasan
cagar budaya. Dengan demikian, zona
penyangga dapat berisi bangunan cagar budaya
golongan A, B, C, dan bangunan bukan cagar
budaya. Bangunan bukan cagar budaya di zona
penyangga harus mengikuti suasana bangunan
cagar budaya, terutama dari segi penampilan
bangunan. Zona penyangga harus mengatur
pembangunan dan guna lahan di dalamnya.
Pembangunan harus melindungi secara visual,
yaitu pemandangan dari dalam dan luar zona
inti. Sedangkan guna lahan dapat memiliki
fungsi sosial, ekonomi, pendidikan dan/atau
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1|211
Konsep Penetapan Zona dan Pengaturan Zonasi untuk Cagar Budaya di Perkotaan
rekreasi,
kawasan.
serta
mempertahankan
karakter
Pembeda antara zona inti dan zona penyangga
dari segi persebaran bangunan cagar budaya,
yaitu bangunan cagar budaya di zona inti
didominasi oleh bangunan cagar budaya
golongan A, sedangkan di zona penyangga
belum tentu. Dengan demikian, jumlah
bangunan cagar budaya golongan A di zona inti
lebih banyak dibandingkan dengan di zona
penyangga.
Di luar zona inti dan zona penyangga dapat
dibuat zona lain yang memiliki fungsi beragam
(Peterson, 2005 dalam Gillespie, 2011). Pada
konteks Indonesia, dalam Undang-undang
Republik Indoenesia No. 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya, zona lain tersebut adalah zona
pengembangan dan zona penunjang. Zona
pengembangan adalah area yang diperuntukan
bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi
kepentingan
rekreasi,
daerah
konservasi
lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan
budaya
tradisional,
keagamaan,
dan
kepariwisataan. Zona penunjang adalah area
yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana
penunjang serta untuk kegiatan komersial dan
rekreasi
umum.
Keguanaan
dari
zona
pengembangan dan zona penunjang disesuaikan
dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Hubungan Sistem
Cagar Budaya
Zonasi
dengan
Kawasan
Terdapat kedudukan antara sistem zonasi dan
kawasan cagar budaya seperti diperlihatkan
pada gambar 1. Berdasarkan penjelasan
sebelumnnya didapat bahwa pada kawasan
cagar budaya minimal memiliki zona inti dan
zona
penyangga.
Sedangkan,
zona
pengembangan dan zona penunjang dapat
berada di luar kawasan cagar budaya. Hal ini
dikarenakan pada zona pengembangan dan
zona penunjang tidak terdapat bangunan cagar
budaya.
Gambar 1. Kedudukan Sistem Zonasi dan Kawasan
Cagar Budaya
Penetapan Zona
Penetapan zona untuk cagar budaya tidak hanya
dapat berbentuk kosentris, tetapi juga dapat
berbentuk sektor ataupun gabungan dari
keduanya. Bentuk tersebut tergantung pada
kondisi persebaran bangunan cagar budaya di
kawasan.
Dalam
penetapan
zona,
perlu
adanya
komponen-komponen penetapan. Komponen
tersebut didapat berdasarkan konsep normatif
Tabel 1. Komponen Penetapan Zona
No.
Normatif
Lembaga
1
Sejarah
Sejarah
2
Tata Letak
Persebaran Bangunan Cagar
Budaya
Persebaran Bangunan Cagar
Budaya
Persebaran Bangunan Cagar
Budaya
3
Karakter
Karakter
Karakter
Karakter
4
Persil
5
Langgam
6
Visual
7
Fungsi Bangunan
8
Topografi
9
Pengamatan Langsung
Komponen Penetapan
Sejarah
Persil
Fisik
Langgam
Langgam
Visual
Fungsi Bangunan
Fungsi Bangunan
Fungsi Bangunan
Jalan dan Sungai
Jalan dan Sungai
Jalan dan Sungai
212 |Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
Bakri Prakarso Andi Wiyono
penetapan zona, pengamatan langsung, dan
komponen penetapan zona menurut lembaga.
Dengan demikian, dapat disimpulkan komponen
penetapan zona cagar budaya berdasarkan
normatif, lembaga, dan pengamatan langsung
seperti tabel 1. Komponen yang diperhatikan
dalam penetapan zona untuk cagar budaya
adalah sejarah, persebaran bangunan cagar
budaya, karakter, persil, langgam, visual, fungsi
bangunan, topografi, serta jalan dan sungai.
Tabel 2. Komponen Penetapan Zona Inti, Zona
Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona
Penunjang
Komponen
Zona
Inti
Zona
Penyangga
Zona
Pengembangan
Zona
Penunjang
Sejarah
V
Persebaran
BCB
V
Karakter
V
Langgam
V
Visual
V
Fungsi
Bangunan
V
V
V
V
Persil,
Jalan, dan
Sungai
V
V
V
V
V
V
Berdasarkan komponen tersebut, tidak semua
komponen dapat digunakan dalam menentukan
zona inti, zona penyangga, zona pengembangan,
dan
zona
penunjang.
Komponen
yang
digunakan pada penetapan zona inti, zona
penyangga, zona pengembangan, dan zona
penunjang seperti pada tabel 2. Penentuan
komponen penetapan zona tersebut ditentukan
berdasarkan semakin menurunnya nilai sejarah
dan nilai arsitektural dari setiap zona dan
semakin sedikitnya persebaran bangunan cagar
budaya di zona tersebut.
Prosedur dalam melakukan penetapan zona,
sebagai berikut:
1. Memetakan bangunan cagar budaya dan
bangunan yang diduga cagar budaya
golongan A, B, dan C pada kawasan cagar
budaya;
2. Memetakan daerah di kawasan cagar budaya
yang memiliki kontribusi terhadap sejarah
kota. Sejarah biasanya akan mempengaruhi
karakter, langgam, dan fungsi bangunan;
dan
3. Membuat deliniasi zona. Batas terluar dari
zona berpatokan dengan persil bangunan,
topografi, jalan, dan/atau sungai. Selain itu,
batas terluar tidak berbatasan langsung
dengan bangunan cagar budaya.
Contoh penerapan dari penetan zona tersebut
Tabel 3. Komponen Pengaturan Zonasi
No.
Normatif
Lembaga
Pengamatan Langsung
Komponen Pengaturan
Zonasi
1
Karakter
Karakter
Karakter
Karakter
2
3
Masa Bangunan
Persil/kavling
Ketinggian Bangunan
Ketinggian Bangunan
Penggunaan Lahan
4
Penggunaan Lahan
Fungsi Bangunan
5
Intensitas Bangunan
Intensitas Bangunan
6
7
Detail Kawasan
Signage
Signage
Street Furniture
Vegetasi/lanskap
Vegetasi
9
Detail Bangunan
Langgam
Penggunaan Lahan
Intensitas Bangunan
Street Furniture
8
Masa Bangunan
Detail Kawasan
Vegetasi/lanskap
Langgam
Detail Bangunan
10
Prasarana Minimum
Prasarana Minimum
11
Perubahan Bangunan
Perubahan Bangunan
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1|213
Konsep Penetapan Zona dan Pengaturan Zonasi untuk Cagar Budaya di Perkotaan
adalah di sub-kawasan pemerintah kotamadya,
Kawasan Pusat Kota Bersejarah, Kota Bandung.
Pengaturan Zonasi
Pengaturan zonasi untuk cagar budaya
dilakukan secara horizontal dan vertikal, baik
untuk bangunan cagar budaya maupun
bangunan bukan cagar budaya. Komponen
pengaturan zonasi cagar budaya ditentukan
berdasarkan tinjauan normatif, lembaga, dan
berdasarkan pengamatan langsung seperti pada
tabel 3.
Komponen yang diperhatikan dalam pengaturan
zonasi cagar budaya adalah karakter, masa
bangunan,
penggunaan
lahan,
intensitas
bangunan, detail kawasan, vegetasi/lanskap,
detail bangunan, prasarana minimum, dan
perubahan bangunan.
Komponen-komponen
pengaturan
zonasi
tersebut tidak dibuat aturan khusus pada semua
zonasi, hanya pada zona-zona tertentu saja
yang dirasa penting untuk dikendaliakan secara
khusus. Selain itu, perlu adanya perbedaan
aturan untuk bangunan cagar budaya dan
bangunan bukan cagar budaya. Selain itu,
komponen-komponen tersebut dapat dipisahkan
berdasarkan lingkupnya menjadi komponen
pengaturan zonasi dalam lingkup, sebagai
berikut:
1. Bangunan
Komponen pengaturan zonasi pada lingkup
bangunan, sebagai berikut:
a. Penggunaan
lahan
(diperbolehkan,
diperbolehkan
bersyarat
terbatas,
diperbolehkan bersyarat tertentu)
b. Intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH,
kepadatan)
c. Detail bangunan (fasad, warna, material,
atap)
d. Perubahan
bangunan
(penambahan,
pemugaran, pembongkaran)
2. Persil
Komponen pengaturan zonasi pada lingkup
persil, sebagai berikut:
a. Masa bangunan (GSB/setback, ketinggian,
persil)
3. Struktur non bangunan
214|Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
Komponen pengaturan zonasi pada lingkup
struktur non bangunan, sebagai berikut:
a. Vegetasi/lanskap
4. Kawasan
Komponen pengaturan zonasi pada lingkup
kawasan, sebagai berikut:
a. Prasarana minimum (parkir)
b. Detail
kawasan
(BCB,
non
BCB,
ketinggian bangunan, street furniture,
traffic management, streetscape, trotoar
dan material/floorscape, kelengkapan air
dan selokan, kelengkapan skala kecil,
penanda cagar budaya, penanda jalan,
papan iklan)
c. Karakter
Kesimpulan
Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang
Cagar Budaya menyatakan bahwa dalam
pelestarian cagar budaya di Indonesia dilakukan
dengan zonasi. Zonasi adalah penentuan batasbatas keruangan situs cagar budaya dan
kawasan
cagar
budaya
sesuai
dengan
kebutuhan. Zonasi tersebut terdiri dari zona inti,
zona
penyangga,
zona
pengembangan,
dan/atau zona penunjang. Zona inti adalah area
perlindungan utama untuk menjaga bagian
terpenting cagar budaya. Zona penyangga
adalah area yang melindungi zona inti. Zona
penyangga bertujuan untuk meningkatkan nilai
dari zona inti. Zona pengembangan adalah area
yang diperuntukan bagi pengembangan potensi
cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah
konservasi lingkungan alam, lanskap budaya,
kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan
kepariwisataan. Zona penunjang adalah area
yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana
penunjang serta untuk kegiatan komersial dan
rekreasi umum.
Dilihat dari hubungan antara kawasan cagar
budaya dan zonasi, kawasan cagar budaya
minimal memiliki zona inti dan zona penyangga,
sedangkan zona pengembangan dan zona
penunjang dapat berada di luar kawasan cagar
budaya. Kemudian setelah mendapat hubungan
antara kawasan dan zonasi kemudian diperlukan
komponen dan prosedur penetapan zona.
Komponen penetapan zona berupa sejarah,
Bakri Prakarso Andi Wiyono
persebaran bangunan cagar budaya, karakter,
persil, langgam, visual, fungsi bangunan,
topografi, jalan, dan sungai. Sedangkan
prosedur dalam melakukan penetapan zona,
sebagai berikut:
1. Memetakan bangunan cagar budaya dan
bangunan yang diduga cagar budaya
golongan A, B, dan C pada kawasan cagar
budaya;
2. Memetakan daerah di kawasan cagar budaya
yang memiliki kontribusi terhadap sejarah
kota. Sejarah biasanya akan mempengaruhi
karakter, langgam, dan fungsi bangunan;
dan
3. Membuat deliniasi zona. Batas terluar dari
zona berpatokan dengan persil bangunan,
topografi, jalan, dan/atau sungai. Selain itu,
batas terluar tidak berbatasan langsung
dengan bangunan cagar budaya
Zona-zona tersebut setelah ditetapkan kemudian
memerlukan aturan pada setiap zonanya.
Komponen
yang
dipertimbangkan
dalam
pengaturan zonasi berupa penggunaan lahan,
intensitas
bangunan,
detail
bangunan,
perubahan
bangunan,
masa
bangunan,
vegetasi/lanskap, prasarana minimum, detail
kawasan, dan karakter.
Dari penelitian ini, terlihat adanya perbedaan
acuan peraturan zonasi untuk zonasi cagar
budaya dan zonasi tata ruang. Zonasi cagar
budaya mengacu pada Undang-undang No 11
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sedangkan
zonasi tata ruang mengacu pada Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan
Peraturan Zonasi. Nantinya peraturan yang ada
pada undang-undang serta turunannya, akan
digunakan sebagai aturan tambahan dalam
zonasi tata ruang. Kemudian terdapat sistem
transfer of development rights (TDR) yang
merupakan bentuk insentif terkait hak intensitas
dan ketinggian yang tidak dapat digunakan oleh
bangunan cagar budaya.
Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada
pemerintah pusat terkait zonasi cagar budaya
berupa menerbitkan perturan pemerintah terkait
sistem zonasi di Indonesia. Peraturan ini sangat
dibutuhkan bagi pemerintah lokal untuk
mengimplementasikan aturan yang sudah
ditetapkan Undang-undang No. 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya. Selain itu, terdapat pula
rekomendasi untuk pemerintah Kota Bandung,
yaitu membuat sistem zonasi cagar budaya di
Kawasan Pusat Kota Bersejarah, Kota bandung,
baik penetapan zona maupun pengaturan
zonasi;
Melakukan
inventarisasi
serta
menetapkan bangunan yang diduga bangunan
cagar budaya sebagai bangunan yang dilindungi
agar bangunan tersebut dapat dilindungi dan
dilestarikan di bawah naungan hukum; dan
Membuat aturan terkait transfer of development
rights sebagai bentuk insentif terhadap pemilik
bangunan cagar budaya.
Kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian
ini membahas cagar budaya berupa cagar
budaya yang berwujud, tidak dapat dipindahkan
(bangunan dan situs), dan berada di darat;
penelitian ini berfokus pada cagar budaya yang
berada di kawasan perkotaan, sehingga
komponen normatif zonasi hanya berlaku untuk
cagar budaya di kawasan perkotaan; dan
komponen penetapan zona dan pengaturan
zonasi belum melihat dari perspektif
masyarakat dan pemilik bangunan cagar
budaya.
Penelitian ini diharapkan menjadi awal/dasar
dari penelitian lanjutan terkait zonasi cagar
budaya. Berikut merupakan beberapa studi
yang
dapat
dijadikan
studi
lanjutan
melakukan penelitian serupa di kawasan
cagar budaya yang berbeda di Kota Bandung
ataupun kota lainnya di Indonesia; dan
membuat
penelitian
serupa
dengan
menambahkan perspektif masyarakat dan
pemilik bangunan cagar budaya dalam
membuat komponen zonasi cagar budaya.
Daftar Pustaka
Arisandy, Evie. 2011. Tinjauan Hukum Mengenai
Alih
Fungsi
Bangunan
Bersejarah
Dihubungkan dengan
Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Juncto Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang. Diakses 14
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1 |215
Konsep Penetapan Zona dan Pengaturan Zonasi untuk Cagar Budaya di Perkotaan
Juni 2015 dari Perpustakaan Pusat Unikom:
http://elib.unikom.ac.id
Babbie, Earl. 2007. The Practice of Social
Research. United States of America:
Wadsworth, Inc.
Budihardjo, Eko. 1997. Arsitektur dan Kota di
Indonesia. Bandung: Alumni.
Creswell, John W. 2012. Research Design
Pendekatan
Kualitatif,
Kuantitatif,
dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ebregt, Arthur dan Greve, Pol De. 2000.
Buffer Zones and their Management:
Policy and Best Practices for Terrestrial
Ecosystems in Developing Countries. The
Netherlands: National Reference Centre for
Nature
Management.
Gillespie, Josephine. 2011. Buffering for
Conservation at Angkor: Questioning the
Spatial Regulation of a World Heritage
Property.
Analisis Isi
Krippendorff,
Klaus.
1993.
Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Mandawala, Prashantha B. -. Buffer Zones in
World Cultural Heritage Sites Sri Lanka
Examples World Heritage Site of Kandy.
Mandelker, Daniel R. 1993. Land Use Law.
Virginia: The Michie Company.
Miller, dkk. 2001. Defining Common Ground for
the Mesoamerican Biological Corridor. United
States of America: World Resources Institute.
Moleong, Lexy. 2008. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Municipal Council of Penang Island. 2005.
Guidelines
for
Conservation
Areas
and
Heritage
Building.
Diakses
07
Juni 2015 dari http://gtwhi.com.my
Runghen,
Maurina
Soodin.
2015.
Delimitation of Aapravasi
Heritage Property Buffer Zone.
Sanger, Ferrial Richard. Strategi
Fungsi Permukiman di Kawasan
Kebayoran Baru. Jakarta: Jurnal
Ghat
The
World
Pengendalian
Pemugaran
PLANESATM
Volume 1, Nomor 2 hlm. 115.
Undang-undang Republik Indonesia No. 11
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
UNESCO. 2013. Operational Guidelines for the
Implementation
of
the
World
Heritage
216 | Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
Convention. Diakses 19 Januari 2015 dari
UNESCO:
http://whc.unesco.org
Yin, Robert K. 2009. Case Study Research
Design and Methods: Fourth Edition.
California: SAGE Inc.
Fly UP