...

- Kementerian Keuangan

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

- Kementerian Keuangan
SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN
ACARA HARI UANG DAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
GEDUNG DHANAPALA
31 OKTOBER 2012
Yang Kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Yang Kami hormati Wakil Ketua Ombudsman RI. Yang kami hormati dan kami banggakan
Bapak Musro Muqodas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Menteri
Keuangan dan seluruh hadirin yang berbahagia.
Assalamualaikum W.W,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua
Pertama-tama Bapak/Ibu yang kami hormati yang tentu pada saat kami menyapa belum
sempat kami sapa satu persatu, kami ucapkan selamat datang di Kementerian Keuangan.
Di mana di Kementerian Keuangan sehubungan dengan rangkaian acara Hari Uang RI,
kami bersama Bapak/Ibu sekalian akan mencanangkan komitmen ulang untuk membangun
zona integritas untuk mewujudkan lingkungan wilayah bebas korupsi di Kementerian
Keuangan seluruh Indonesia, karena Kementerian Keuangan jajarannya ada yang di pusat
dan seluruh Indonesia.
Ini adalah komitmen kita bersama dan kita ulangi komitmen ini bagi insan keuangan lebih
kuat lagi karena kita kemarin tanggal 30 Oktober memperingati Hari Uang RI yang ke-66.
Hari Uang itu karena Indonesia 66 tahun yang lalu, Bapak Presiden dan Bapak Wakil
Presiden mencanangkan Uang RI di Kementerian Keuangan. Sebagai negara berdaulat
bahwa tidak patut Indonesia merdeka masih menggunakan Uang Jepang dan Uang
Javassebank.
Tanggal 30 Oktober tahun 1946 dicanangkan uang itu tidak digunakan lagi dan kita
menggunakan Uang RI. Itu kebanggan nasional kita yang harus kita jaga sekarang maupun
ke depan.
Bapak/Ibu yang kami hormati
Hari ini bukan hanya memperingati Hari Uang, juga memperingatan Hari Sumpah Pemuda,
hari ini kita bangga karena hadir Menpan, Reformasi Birokrasi, Ibu Wakil Ketua Ombudsman
Indonesia, Bapak Wakil Ketua KPK hadir untuk bersama-sama mencanangkan. Ini adalah
zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan untuk mengelola keuangan
negara dan kekayaan negara. Kami sebagai bendahara umum yang ditunjuk oleh Bapak
Presiden untuk mengelola keuangan tentu kita harus meyakini pengelolaan keuangan tidak
ada korupsi. Berantas korupsi dan cegah korupsi. Dan itu salah satu kata-kata yang harus
kita jalankan untuk mewujudkan Indonesia yang birokrasinya betul-betul bersih dan
birokrasinya bersih melayani.
Tadi dicanangkan pada slide ketika kita menjalankan reformasi birokrasi, sebenarnya sejak
tahun 2007 kita sudah canangkan reformasi birokrasi dan itu dilakukan melalui penataan
tiga jalur, yaitu mengatur tata laksana organisasi, melakukan perbaikan sistem dan proses
1
bisnis dan juga memperbaiki kompetensi dan profesionalisme integritas sumber daya
manusianya.
Dengan ketiga hal itu kita lakukan semua pendekatan sistem dan kita buat manajemen
kinerja berdasarkan balance scorecard dan kita menjalankan organisasi. Tujuannya untuk
membangun public trust dan membangun pelayanan yang lebih baik, berkualitas, dan
amanah, sesuai dengan visi kita yakni menjadi pengelola keuangan negara dan kekayaan
yang terpercaya dan akuntabel yang terbaik di regional untuk menjalankan negara yang
demokratis, berkeadilan dan sejahtera.
Kita lakukan reformasi sejak tahun 2007, sebenarnya bagi Kementerian Keuangan reformasi
dicanangkan sejak kita membuat Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003. UndangUndang Khusus Keuangan Negara No 17 Tahun 2003 dan didukung dengan Undangundang Perbendaharaan No 1 tahun 2004 dan juga Undang-undang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan Undangundang No 15 Tahun 2004.
Ketiga Undang-Undang itu kalau kita ingin melakukan reformasi birokrasi memang harus
dilandasi dengan undang-undang.
Bapak/Ibu yang kami hormati,
Kalau kita ingat sama-sama, mempunyai sistem dan SDM yang handal dan kita mempunyai
sistem pelaksanaan yang penting. kita harus akui dengan adanya Undang-undang
Keuangan yang baru, Indonesia yang sejak merdeka tahun 1945, selama ini dalam
menjalankan anggaran, tidak mempunyai laporan keuangan yang betul-betul mencerminkan
transparansi dan akuntabel.
Sampai tahun 2005 kita baru punya laporan keuangan. Sebelumnya, laporan keuangan kita
namanya Perhitungan Anggaran Keuangan Negara. PAM Perhitungan Anggaran Keuangan
Negara itu isinya hanya laporan pemasukan dan pengeluaran, dan memang auditnya
dilakukan oleh BPK, tetapi auditnya dua tahun. Nah sekarang sejak tahun 2005 untuk
laporan keuangan 2004 kita sudah sudah mempunya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Di dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu ada standar akuntansi pemerintah dan
neracanya.
Kalau dulu hanya pengeluaran dan pemasukan, tidak ada aktivanya. Berapa aset negara,
berapa kewajiban negara, berapa ekuitas negara, dulu tidak ada. Sekarang sejak tahun
2005, ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan catatan atas laporan keuangan dan
ada laporan opini. Kita harus akui laporan opini laporan keuangan kita sejak tahun 20042008 disclaimer.
Tapi sekarang laporan keuangan itu dari 87 kementerian lembaga 67 sudah wajar tanpa
pengecualian. Pada tahun 2005 itu baru 7 yang wajar tanpa pengecualian. Dengan adanya
laporan keuangan yang diaudit dan opini itu, kita baru tahu bahwa ternyata Indonesia tahun
2005 ekuitasnya negatif 169 triliun. Sekarang dengan upaya perbaikan dan upaya reformasi
birokrasi yang kita lakukan, kita tahu bahwa di tahun 2011 ekuitas kita Rp1.076 triliun.
2
Jadi upaya kita memperbaiki ekuitas kita yang negatif menjadi positif adalah karya.
Sebelumnya tahun 2005 total aktiva atau aset negara hanya Rp1100 triliun, sekarang di
tahun 2011-2012 sudah menjadi Rp3023 triliun. Jadi upaya kita bersama dengan
kementerian lembaga perlu dukungan dari Menpan RB, KPK dan Ombudsman, kita berhasil
meningkatkan aktiva negara menjadi Rp3000 triliun.
Ini masih akan terus kita jalankan, besok kita akan undang saudara-saudara ke sini lagi. Kita
akan ada sesi dengan ketua BPK untuk membicarakan inventarisasi dan penilaian aktiva
tetap Indonesia. Karena masih begitu banyak aktiva tetap kita yang belum tercatat dan
banyak yang dicuri oleh koruptor-koruptor. Jadi saya ingin mencanangkan akan
menggunakan sesi ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Dengan melakukan reformasi birokrasi, lebih dari 15.100 SOP yang kita susun. Kita juga
membuat service level aggrement. Kita juga membuat layanan unggulan sampai 102
layanan unggulan di setiap eselon 1 Kementerian Keuangan, sudah kita canangkan. Dan
kita sudah menyampaikan kepada publik tentang berapa lama membuat NPWP, berapa
lama merevisi anggaran kita mesti jaga itu.
Artinya kalau kita bisa menjaga itu, kita bisa menjaga integritas kita. Bapak/Ibu khususnya
insan yang ada di Kementerian Keuangan, ini adalah hari dimana kita mencanangkan
komitmen ulang zona integritas di Kementerian Keuangan. Dan hanya orang yang punya
integritas yang bisa dipercaya orang. Kalau kita melihat Kementerian Keuangan di tahun
2005 kita adalah Kementerian yang diberikan amanah oleh Pemerintah Indonesia untuk
menjaga penerimaan negara.
Kalau ada 87 kementerian lembaga, Kementerian Keuangan adalah kementerian yang
paling banyak bertanggungjawab terhadap penerimaan keuangan negara. Dan rasa hormat
dan terimakasih saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian di Kementerian
Keuangan karena pajak di tahun 2005, penerimaan pajak dan kepabeananan (bea cukai)
tahun 2005 baru Rp347 triliun, tahun 2012 meningkat menjadi Rp1.016 triliun atau naik
hampir 3 kali lipat dalam waktu yang singkat.
Itu kalau tidak karena kita melakukan reform, tidak bisa. Kalau kita lihat belanja negara di
tahun 2005 ketika pemerintahan dibawah Presiden SBY masuk total belanja kita masih Rp
509 triliun. Sekarang Rp 1548 triliun, naik 3 kali lipat. Wajib pajak, orang-perorangan dan
Badan Usaha tahun 2006 sebesar 4,8 juta wajib pajak. Sekarang 25 juta wajib pajak, 20 juta
wajib pajak perorangan, dan 5 juta badan usaha.
Bapak Menpan, Bapak Ombusdmen, Bapak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,
dari jumlah 4,8 juta naik 25 juta. Dari 25 juta yang membayar pajak dengan menyerahkan
SPT 10-14%. Dan memang ini tugas berat kita untuk menambahkan NPWP kita karena
banyak yang belum punya NPWP. Tapi kalau nanti sudah banyak yang punya NPWP
peningkatan dari 4 juta menjadi 24 juta itu bagus. Yang penting mereka complient
membayar pajak dengan benar. Dari 24 juta yang baru bayar pajak beneran antara 10-14%.
Tentu kami mengajak instansi lain terlibat. Ayo kita sama-sama meyakini bahwa insan
Indonesia taat membayar pajak. Kami juga ingin menyampaikan yang kita sikapi adalah
penerimaan negara bukan pajak yang dititipkan di kementerian-kementerian lembaga untuk
3
memeriksa uang tersebut apakah uang nikah atau uang pembuatan STNK, dll. Jumlahnya
meningkat tetapi jumlahnya tidak terlalu berarti.
Tahun 2005 jumlahnya Rp 146 triliun sekarang naik menjadi Rp 341 triliun. Jadi yang saya
ingin sampaikan bahwa ayo kita melakukan reform kita dan meningkatkan integritas kita.
Yakinkan kita bekerja bebas korupsi. Kita terus melakukan reformasi birokrasi. Terimakasih
Pak Menpan sudah menugaskan Tim Reformasi Birokrasi Quality Assurance di bawah
pimpinan Menpan RB dan BPKP.
Kita sudah diaudit dan audit terakhir tanggal 22 November tahun 2011, Dirjen Bea Cukai
yang saya gampang melihat karena memakai seragam Bea Cukai. Saya bangga bahwa
Anda bisa mencapai rating 91 dari nilai 100. Tapi biasanya 91 naik ke satu poin itu susah
sekali. Komitmen lebih baik lagi dalam bekerja harus dicanangkan. Saudara harus mengerti
kalau bekerja, selalu dikatakan kalau ada kekurangan di pelabuhan pasti salahnya bea
cukai.
Padahal di pelabuhan ada 18 instansi yang bertanggungjawab. Apakah karantina, apakah
POM semuanya termasuk otoritas pelabuhan tetapi kalau ada apa-apa yang disalahkan
otoritas bea cukai. Ini tugas amanah Anda teruskan. Kalau Anda sudah reform dan yang lain
belum reform, Anda cenderung dijelek-jelekin. Jadi teruskan dan yakinkan Anda tidak ada
praktek-praktek korupsi di instansimu, maupun di seluruh Kementerian Keuangan.
Karena kita tidak akan toleransi terhadap semua bentuk korupsi. Kepada forum Saya juga
nyatakan, di acara pencanangan zona integritas Saya minta maaf kepada Indonesia kalau
memang di Indonesia ada kasus seperti oknum Gayus, Bahasyim, Tommy, Dana, Agra,
yang waktu di bea cukai ada Wahyono, Saya minta maaf. Tapi saya katakan di Kementerian
Keuangan ini ada 61 ribu pegawai yang mayoritas bisa dipercaya dan punya integritas.
Apalagi kita telah canangkan di hari ini kita akan masuk di zona integritas. Itu adalah antara
lain yang saya singgung. Dan kita sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 selalu mengundang
pihak independen apakah Universitas Indonesia atau Institut Pertanian Bogor untuk menilai
kepuasan layanan terhadap langganan. Kalau ada penjelasan Saya mohon adik-adik
menjelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu.
Dan kita juga mengatakan bahwa manajemen kinerja yang disampaikan berdasarkan
balance scorecard telah dilaksakanan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang jumlahnya
61.118. Paling tidak, dalam dua tahun terakhir, setiap awal tahun semuanya akan
tandatangan tentang kontrak kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun. Saya
terimakasih sekali kita telah melaksana e-procurement dengan konsisten.
Saving yang telah kita capai pada tahun 2011 sebesar 13,4% dan tahun 2012 sampai bulan
Juni 17%. Saya juga terimakasih karena kita di Kementerian Keuangan jumlah pegawai ada
61 ribu, sesuai dengan kriteria KPK yang perlu memasukkan laporan harta kekayaan
sebagai penyelenggara keuangan negara sebesar 7400. Tapi kita perluas menjadi 25.700
yang melaporkan LHKPN.
Semuanya diperiksa laporan kekayaannya dan pembayaran pajaknya yang terkait dengan
statement deklarasi kita. Kalau kita ada kasus seperti Gayus, Bahasyim, kita membuat tim
untuk melakukan investigasi. Untuk kasus Gayus ada 151 wajib pajak yang terkait kasus
4
Gayus. Dan kalau di publik dikatakan sudah tidak ada tindak lanjut, mungkin instansi lain
yang tidak ada tindak lanjut.
Tapi di Kementerian Keuangan, Irjen bersama BPKP dan disupervisi KPK terus memeriksa
151 wajib pajak itu. Dan sekarang sudah ada 40 wajib pajak yang diinvestigasi meliputi 61
keputusan pajak. Kalau ini kita teruskan, akan kena orangnya. Jadi kami ingin katakan ini
adalah komitmen kita untuk melakukan reformasi di Kementerian Keuangan. Dan reformasi
itu kita sudah canangkan, tidak hanya reformasi tetapi juga perlu melakukan transformasi
institusional. Jadi institusi kita yang perlu ditransform.
Bapak/Ibu yang kami hormati,
Kami hormat kepada lembaga PPATK. PPATK menyampaikan kepada kita laporan adanya
94 transaksi yang mencurigakan. Semuanya kita periksa dan saya ikut supervisi. Kurang
lebih setengahnya bermasalah, dan dari setengah yang bermasalah ada 171 pegawai yang
kita berikan hukuman disiplin.
Sebanyak 171 kurang dari 50 laporan, karena dengan laporan dari PPATK kita bisa buka
kasus-kasus yang terkait, sehingga ada 171 yang bisa kita tindak disiplin yang beragam dari
berat sampai menengah. Yang sudah selesai dilakukan investigasi ada 10 yang sedang
dalam proses pemberhentian dan diberhentikan. Dan ada 6 yang kita laporkan kepada KPK.
Kalau ada laporan dari KPK akan kita tindak lanjuti. Saya masih tagih, 3200 rekening gendut
yang ada di PPATK. Saya sebagai Bendahara Umum Negara ingin melihat apakah dari
yang punya rekening gendut membayar pajak atau belum. Dirjen Pajak mengirim surat
kepada PPATK untuk menyerahkan rekening gendut kepada kita. Kita bisa betul-betul buka
siapa orang itu. Kalau itu uang yang sah tidak apa-apa, tetapi kalau uang yang belum
membayar pajak kita bisa tagih pajaknya.
Kita di seluruh Kementerian Keuangan sudah membuat unit kontrol intern. Jadi di setiap
eselon kita mempunya unit kontrol yang bisa menjaga complient dan kualitas kerja kita. kita
juga sudah menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan yang selalu menjadi bahan atau
background kita bertindak, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Layanan dan
Kesempurnaan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada KPK. Kami sudah
menyatakan rasa bangga dengan penegakan yang dilakukan. Kami juga menyampaikan
terimakasih kepada penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan dan yudikatif.
Untuk meyakinkan bahwa di satu atau dua tahun ini kita bisa mempercepat proses
penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, kita telah
mendapatkan pejabat KPK ditaruh ditaruh di Direktur Penyelidikan dan Penindakan di Pajak
dan Direktur Penindakan dan Penyelidikan di Bea Cukai. Kalau kita mempunya pejabat yang
mempunyai track record yang baik, KPK koordinasi dengan semua institusi dengan baik,
Insya Allah tidak akan bisa dibendung, kita akan melakukan pemberantasan korupsi ke
depan.
Bapak/Ibu yang kami hormati,
Pasti Bapak Ibu tanya kapan selesainya. Saya ingin minta waktu lagi, karena saya tuan
rumah, Ini Hari Uang dan Zona Integritas, saya pegang mic jadi jangan diganggu dulu. Tapi
5
ini juga karena kita di Kementerian Keuangan sangat passion dalam memberantas korupsi.
Dan ciri khas pengelola uang kalau tidak perlu, tidak usah ngomong.
Ke depan ini kita akan melakukan implementasi rencana aksi program anti korupsi dengan
cara implementasi lima pilar, yaitu program anti korupsi dengan pemetaan dan identifikasi
dari sumber-sumber korupsi di seluruh jajaran, baik di pusat maupun di daerah. Kita akan
melakukan audit sistem dan audit kinerja di institusi-institusi.
Untuk Bea Cukai dan Dirjen Pajak sudah dilakukan audit kinerja dan kita sudah tahu
kelemahan-kelemahan yang ada dan kita bisa melakukan perbaikan dan pencegahan.
Ketiga, melakukan pencegahan dimulai dengan values, dimana values yang ada di seluruh
darah dan budaya insan kementerian keuangan dari atas sampai bawah.
Sehingga kita integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan akan
menjadi bentuk keseharian. Kita mau meyakinkan forum ini bukan seremoni tapi komitmen
ulang kita untuk menjalankan kegiatan kita dengan penuh integritas dan kita mewujudkan
birokrasi yang bersih dan melayani.
Bapak/Ibu yang kami hormati,
Banyak yang ingin kita laporkan terkait dengan koordinasi antara lain Bea Cukai, Saya
dukung penuh bahwa kita sudah melakukan kerja sama dengan Bakorkamla. Karena tidak
mungkin pengamankan penyelundupan khususnya dengan Angkatan Laut, Kepolisian,
Kementerian Kelautan. Tolong disinergikan agar Bakorkamla bisa baik-baik. Dan kita
mensinergikan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Dan ini
semuanya kita akan lakukan perbaikan-perbaikan ke depan.
Kita juga punya satu andalan untuk pencegahan dan penindakan sistem wistle blower dan
sudah berjalan di semua eselon. Dan kami sudah mereview kurang lebih dari 400 laporan,
150 laporan valid. Setengahnya dari intern Kementerian keuangan dan setengahnya dari
luar Kementerian Keuangan dan sudah ditindaklanjuti. Saya berterimakasih kepada KPK
bahwa kerja sama dengan sistem wistle blower kemarin menangkap ada beberapa yang
melakukan kejahatan pajak.
Kita teruskan kerja sama baik kita dan saya mau katakan apa yang kita lakukan masih jauh
dari sempurna. Mohon Bapak dan Ibu sekalian tetap rendah hati tetapi untuk
pemberantasan korupsi kita musti high profile. Dan kita canangkan sesuai dengan rencana
kerja prioritas pemerintah. Di antara 21 prioritas pemerintah yang paling tinggi adalah
reformasi birokrasi. Dan kita akan mewujudkan negara yang bersih, negara yang melayani
dan negara yang berintegritas.
Wassalamualaikum W, W.
6
PEMAPARAN DALAM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
OLEH MENTERI KEUANGAN DAN PEJABAT ESELON I
DI KEMENTERIAN KEUANGAN
Saya M Rahman, Inspektorat Bidang Inspeksi
Menyampaikan pemberantasan korupsi oleh Inspektorat Jenderal antara lain memperluas
kewajiban LHKPN, melaksanakan MOU dngan unit-unit terkait, menindaklanjuti audit
investigasi berkenaan dengan Inpres No 1 Tahun 2011 dengan hasil pemeriksaan bukti
permulaan audit dan penyimpangan penegakan hukum.
Mengelola P2P dan mengekseminasinya dengan menggunakan DHK, SPT, LHKPN dan
informasi PKM dengan hasil pengenaan hukuman disiplin dan pelimpahan ke penegak
hukum. Menyelenggarakan sistem whistle blower fraud dengan pengaduan agar dapat
dimonitor dan ditindaklanjuti dengan segera. Kami berkomitmen dan terus melakukan
pemberantasan korupsi dengan seterusnya.
Saya Bambang Mulyanto , Direktur Fiskal Direktorat Jenderal Pajak
DJP telah melakukan berbagai upaya anti korupsi antara lain diseminasi dan transformasi
nilai-nilai Kementerian Keuangan, melakukan penegakan kode etik pegawai, menerapkan
manajemen risiko, mewajibkan 18 ribu pegawai DJP untuk menyampaikan LHKPN kepada
KPK, mengembangkan sistem kepatuhan internal, dan melakukan kontrol internal.
Kemudian membangun whistle blower system dan menerapkan dengan konsekuen, bekerja
sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi, dan menangani pegawai-pegawai
DJP yang masih nekat melakukan korupsi. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelanggar
disiplin dan menyerahkan kasus-kasus korupsi kepada penegak hukum melalui Inspektorat
Jenderal.
Saya Yusma Riza, Kepala Pusat Kepabeanan Internal Direktoral Jenderal Bea dan
Cukai.
Kami unit kerja di Bea Cukai mempunyai unit kepatuhan internal mulai pusat, wilayah hingga
kantor layanan sebagai pengawal reformasi birokrasi dan motor penggerak integritas.
Secara terus-menerus kami mengkampanyekan program anti korupsi melalui kegiatan
sosialisasi dan internalisasi.
Bersinergi dengan stake holder maupun pengguna jasa maupun instansi terkait, kami
menyepakati untuk membangun wilayah bebas korupsi melalui deklarasi anti korupsi. Kami
juga menyediakan layanan keluhan masyarakat yang terhubung secara real time dan dapat
diakses dari mana saja, kapan saja,oleh siapa saja di semua kantor DJBC.
7
Nama saya Tata Suntara Sekretaris Jenderal Perbendaharaan.
Direktoral Jenderal Perbendaharaan melaksanakan tugas pengelolaan perbendaharaan
negara dalam APBN dengan nilai lebih dari Rp1300 triliun dan mempunyai kantor 207 kantor
yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Dan juga kami melayani 22 ribu satuan kerja
pusat dan daerah, dalam rangka menjunjung tinggi reformasi birokrasi dan inisiatif anti
korupsi.
Kami telah memperoleh peringkat tertinggi dalam penilaian inisiatif anti korupsi yang
dilaksanakan oleh KPK tahun 2012. Kemudian juga nilai tertinggi survei integritas sektor
publik tahun 2011 dan kami juga mendapatkan hadiah Piala Citra Layanan Pemerintah
sebagai kantor Terbaik dari tahun 2006 , 2008, 2010 dari Presiden RI.
Saya Sri Wahyuni, Sekretaris Dirjen Anggaran
Kami yakin Bapak dan Ibu mulai merasakan bahwa secara bertahap Direktorat Jenderal
Anggaran telah banyak melakukan reform. Kami yakinkan bahwa kami akan terus
melakukan perbaikan-perbaikan untuk DJA menjadi bersih dan profesional. Namun
demikian, komitmen dan dukungan semua pihak serta perlindungan hukum agar ada
kepastian dalam bertindak.
Pimpinan KPK Busro Muqodas
Acara ini memberikan nuansa dan dinamika roh ideologi semangat Kementerian Keuangan
untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan terkait dengan
reformasi. Dan bahkan transformasi birokrasi. Kami merasa ikut berbangga dan optimis
dengan testimoni 5 pejabat tadi. Dan mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh pejabat-pejabat
struktural di tempat yang lain.
Mari sejenak kita melakukan refleksi bahwa ketika korupsi tidak dijadikan musuh bersama
dan dilawan bersama. terbayangkah bagi kita kini yang sudah tampak gejalanya konflik
horisontal Lampung, Mesuji, dan Bima dan jauh sebelumnya Ambon dan Sampit. Banyak
analisis yang menyebabkan konflik yang menimbulkan korban sia-sia.
Dari beberapa analisis konflik itu, di antaranya bahwa keadilan sosial menjadi barang yang
mahal. Rakyat yang berkedaulatan rakyat berdasarkan keadaulatan rakyat, hari demi hari
semakin tidak memiliki kedaulatan itu untuk acces to justice, political justice. Keadilan
ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan keadilan politik sementara kita sedang melihat situasi
yang kalau dari sudut politik, ada proses-proses yang sebagian merusak sistem
perekonomian kita.
Ketika terjadi perusakan, Kementerian Keuangan mempunyai tanggungjawab yang besar.
Namun bukan berarti tanggungjawab Kementerian Keuangan saja, tetapi juga
tanggungjawab kita bersama. Terbayangkah oleh kita konflik horisontal yang terjadi
menyebabkan keruntuhan negara kita, di sisi lain negara-negara tetangga kita sudah
semakin maju. Di bidang riset dan ilmiah Indonesia menempati rangking 7,7, India 56,7,
negara-negara lain seperti Singapura bahkan Pilipina di atas 15. Sementara Indonesia
nomor 1 pertumbuhan pasar swalayan dengan model yang high class, pertumbuhannya
spektakuler. Artinya dari sudut perkembangan konsumerisme yang dilihat dari simbol-simbol
8
kapitalisme melalui pendirian pasar-pasar yang begitu mewah tetapi riset di bidang ilmiah
lemah.
Apa artinya ini ? Ini artinya bahwa kalau dikaitkan dengan korupsi hampir sedikit orang yang
ingin melakukan perkuatan komitmen dan ruh perbaikan korupsi. Sehingga korupsi
menimbulkan permasalahan ketidakadilan struktural, ketidakadilan sosial, ketidakadilan
sistemik. Korupsi menimbulkan pemiskinan masif dan pemiskinan struktural dengan segala
dampak. Di antara dampak-dampak itu adalah rendahnya mutu kualitas akademik.
Namun di sisi lain menimbulkan lambang atau simbol konsumerisme. Apa yang bisa kita
berbuat ? Sebagai insan beriman kita akan melemahkan niat kita. Saya mendengar pidato
Pak Menteri Keuangan jauh lebih memiliki nuansa yang heroik dan saya tidak bisa berpidato
heroik seperti itu.
Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut apa yang kita bangun adalah upaya
meningkatkan upaya sinergi antara Kementerian keuangan dengan lembaga-lembaga yang
lain. Dan dalam hal ini, KPK senantiasa siap untuk dipanggil untuk melayani Ibu dan Bapak.
Apa saja yang Bapak dan Ibu perlukan. Kami juga melakukan hal yang sama kepada BUMN
misalnya di BP Migas setelah kami melakukan kajian-kajian intensif bersama dengan
manajemen BP Migas, di tahun 2008-2011 ada aset yang bisa diselamatkan.
Ada aset yang dikuasai koruptor, waktu itu terdapat aset di dalam negeri dan di luar negeri
yang dapat kita sepakati bersama dengan manajemen BP Migas dengan Menteri Keuangan
kala itu dengan penyelamatan nilai aset 142,5 triliun rupiah. Itu untuk aspek migas. Dan
untuk aspek tambang yang lain seperti batubara, nikel dan tambang emas, kami sedang
masuk ke sana.
Ini kami lakukan untuk pencegahan. Jangan sampai pengelolaan sumber daya itu hanya
dinikmati, elite by desaign oleh elit tertentu yang sedang berkuasa. Yang itu akhirnya
menimbulkan kemuakan pada rakyat yang mudah disulut dan mengakibatkan terjadinya
konflik horisontal. Koruptor itu merupakan dosa jariah meskipun di agama istilahnya tidak
ada. Tetapi akibatnya turun temurun. Mungkin saya salah, kalau dalam ijtihad salah
pahalanya satu, kalau benar pahalanya dua.
Kami ingin menyampakain bahwa apa yang sedang kita lakukan ini dalam upaya
membangun kesalehan institusional. Kesalehan individual yang kita bangun dalam rumah
tangga kita dengan kontrol yang bagus oleh istri atau suami dengan anak. Kontrol
rumahtangga adalah nomor satu.
Ketika kita pulang ke rumah dengan membawa harta yang tidak pantas istri kita berhak dan
berkewajiban untuk mengontrol kita. Pulang membawa Alphard atau Hammer ke rumah. Istri
yang baik akan bertanya, kok membawa Hammer cuma 10 atau Alphard cuma lima. Mari
kita cegah korupsi dari rumah. KPK sedang menjalankan pencegahan korupsi berbasis
keluarga.
Kami siap melayani Ibu dan Bapak. Bagaimana konsep pencegahan korupsi berbasis
keluarga ini ? kami akan mengembangkan konsep-konsep ini. Dalam konteks ini juga KPK
harus memposisikan diri sebagai lembaga yang harus sihergi dengan pemerintah. Terutama
di tahun 2013 pemerintah sudah harus menjalankan zona integritas yang di-create menjadi
9
sistem integritas nasional berdasarkan Keppres No 55 Tahun 2012 yang konsepnya sedang
kami selesaikan. Sebelum akhir tahun kami akan memaparkan konsep itu di hadapan Pak
Wapres dan Menteri UKP4. Setelah itu clear, maka konsepsi sistem integritas nasional akan
mengganti konsep dan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah kita bangun, yakni zona
integritas dan wilayah bebas korupsi.
Korupsi sepanjang yang kami ikuti terus di kantor dari data-data yang masuk semakin masif,
sinerginya luar biasa dan dasyat. Mengalami proses dinamisasi, kaderisasi dan regenerasi.
Nama-nama seperti Nazaruddin kalau dikatakan sebagai simbol itu belum 40 tahun. Arab
Jahiliyah dulu, 40 tahun ditandai dengan diangkatnya Muhammad sebagai nabi. Di
Indonesia, 40 tahun ditandai dengan generasi koruptor, baru ini menyedihkan dan
mengenaskan.
Angelina Sondakh, Neneng umurnya di bawah 40 tahun. Ini sebenarnya adalah krisis
keluarga. Yang menyedihkan tempat atau rutan KPK dihuni oleh ibu-ibu rumahtangga. Jadi
tren baru rumah tangga yang bukan sakinah, tapi yang kuyup dalam perkorupsian. Suami
korupsi kemudian istri mendirikan pabrik atau perusahaan untuk tempat pencucian uang dan
anak kandungnya juga.
Kompak, suami, istri dan anak. Inilah yang sesungguhnya, korupsi telah menggerogoti
sendi-sendi keluarga. Bisa dibayangkan kalau keluarga-keluarga sejenis ini memimpin
lembaga negara. Sudah bisa dijamin lembaga itu akan rusak. Oleh karena itu, korupsi yang
semakin sistemik, sinergis, dan bahkan kalau mau korupsi mereka melakukan dialog
dengan sangat khusuk dan sebagainya.
Seakan-akan tidak ada dosa. Kita lawan dengan elegan tidak emosional tetapi dengan
kerja-kerja yang sistemik. Tawaran dengan Menteri Keuangan sudah kita jalankan dan ada
beberapa yang sudah di OTT dengan dirjen Pajak dan nanti dengan Dirjen Bea Cukai dan
kalau terpaksa melakukan operasi tandatangan sebagai langkah yang diberikan oleh hukum
akan kami lakukan. Namun disamping itu, pencegahan menjadi hal yang sangat penting.
Kita jadikan keluarga besar Kementerian Keuangan menjadi semangat ke depan.
Wakil Ketua Ombudsman
Ini adalah acara penting di Kementerian Keuangan dan terlebih pernyataan kita sebagai
hamba Allah yang seharusnya dari waktu ke waktu meyakinkan diri kita bisa berbuat lebih
baik. Karena di jembatan yang namanya dunia, kita menempa kebaikan dan ketika kita
diberi paspor menghadap Allah SWT apa yang sudah kita lakukan kebaikan yang
dinamakan jembatan mengantarkan kepada kita dan memudahkan kita memetik hasil.
Ini hari penting bagi kita semua, terutama Kementerian Keuangan karena hari ini sebagai
manusia dan sebagai hamba Allah kita sudah meyakinkan diri dan kita sudah melangkah ke
satu langkah yang lebih baik dari kemarin. Inilah yang kita sebut zona integritas pada hari
ini. Kami dari Ombudsman RI menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terimakasih yang
tidak terhingga atas tekad, semangat, dan komitmen dari Bapak Menteri Keuangan untuk
menjadikan Kementerian Keuangan sebagai zona integritas menuju kawasan bebas korupsi
ke birokrasi yang lebih bersih dan melayani.
10
Dengan demikian dengan zona integritas diharapkan kinerja kita bertambah baik dan tidak
ada korupsi dan kolusi, yang ada budaya melayani rakyat dengan baik. Kita harap komitmen
kita semua, Bapak Menteri, semangat dan tekad jajaran Kementerian Keuangan ini memang
akan sampai pada satu tahap di mana kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat.
Ombudsmen RI sebagaimana anamah dari Undang-undang RI No 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman dan UU no 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diberikan kewenangan
untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Mengapa pelayanan publik harus diawasi?
kalau kita melihat tugas negara yang kalau dibagi dua akan habis yakni, penyelenggara
negara, penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud esensi suatu negara, dan
penyelenggaraan pelayanan publik.
Artinya tanggungjawab seluruh dari kita penyelenggara dan pemerintah untuk memberikan
pelayanan publik yang lain. Dan Ombudsman diberikan kewenangan untuk
menyelenggarakan pengawasan pelayanan publik dengan menjalankan pelayanan publik.
Kita tidak menutup terjadinya korupsi. Karena tidak ada korupsi yang terjadi di luar ranah
layanan publik. Di ranah pelayanan publik sebenarnya cikal bakal dan niat untuk melakukan
korupsi itu terjadi.
Dengan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, kita berharap tertutupnya semua
pintu ke hilirnya korupsi. Karena itu perkenankan kami kepada semua jajaran sebagai
Ombudsman tetap mengawasi dan sampai pada satu titik zona integritas akan melahirkan
produk layanan publik yang baik bagi masyarakat. Reformasi birokrasi kah namanya atau
zona integritas kah namanya dari kacamata Ombudsman. Langkah-langkah ini dianggap
berhasil kalau di hilirnya kita bertemu dengan pelayanan publik yang baik.
Apapun yang kita lakukan dan deklarasikan, reformasi birokrasi sebagai bagian dari
komitmen Pemerintahan SBY yang kita pahami bersama apakah zona integritas ini yang
sudah diatur oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tahun 2012. Apapun langkahlangkah yang kita lakukan, dari kacamata Ombudsman, apapun langkahnya itu, pelayanan
publik masih belum baik berarti masih ada masalah dalam penyelenggaraan negara ini.
Karena sederhana saja, apapun yang kita lakukan hanya melihat outputnya. Apakah rakyat
sudah mendapatkan haknya atas layanan publik yang baik. Semua yang kita lakukan ini
adalah jembatan ke sana. Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri dan
jajaran. Kalau kita niat dengan mendeklarasikan zona integritas dengan ikhlas akan menjadi
amal ibadah kita.
Tidak sekedar karena kita hanya pegawai yang menerima gaji, itu terlalu dangkal kita
sebagai manusia, tetapi jadikanlah ini sebagai ibadah yang ikhlas dan hanya mengharapkan
keridhaan dari Allah SWT. Selain dari gaji itu kita juga diganjar pahala dari Allah SWT tidak
peduli apa agama dan kepercayaan kita. Kami apresiasi dan menyampaikan penghargaan
atas pencapaian-pencapaian yang sudah didapat jajaran Kementerian Keuangan.
Dari pidato yang disampaikan Pak Menteri semuanya sudah dilakukan, wistle blower sudah,
pelayanan pengaduan masyarakat sudah, tinggal kita melihat apakah masyarakat pengguna
layanan di jajaran Kementerian Keuangan sudah dilayani dengan baik. Saya sudah
11
menghadiri banyak acara terkait zona integritas dan tidak ada celah bagi kami untuk
bertanya karena semuanya sudah dilakukan
Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Hari ini kita berkumpul dengan hati yang bersih dan semangat bahwa perubahan sudah
terjadi. Alangkah celakanya kalau menyatakan perubahan tidak bisa dilakukan. Saya sangat
tersanjung diundang oleh komunitas Kementerian Keuangan. Dua puluh tahun yang lalu,
Saya sebagai orang muda melihat ode yang waktu itu sudah demikian parahnya.
Tapi saya melihat, ini bisa bersih. Di mana bersihnya?, di perbankan. Waktu itu bank saya
anggap yang paling bersih. Meskipun bank Saya Bapindo yang 20 tahun saya menjadi
nasabahnya merger dengan Bank Mandiri, tapi relatif masih bersih. Kemudian Saya juga
melihat dalam beberapa tahun ini, Kementerian Keuangan yang paling bersih dan memang
patut mendapatkan penghargaan.
Meskipun ada satu dua atau per mil yang belum, itu bersih tugas kita untuk
menyelesaikannya. Kalau ada orang tertangkap, kemudian kalau ada yang mengatakan
reformasi birokrasi gagal, Saya marah. Karena ada dua sebab, pertama karena hanya
sekian per mil, kedua karena saya Menpan RB. Karena itu ditangkap karena ada program
Wistle Blower yang menjadi tugas kita bersama.
Saya capek baru kembali dari Ambon tapi hilang capek Saya dengan pidato Bapak. Jadi
pidato yang sangat komprehensif dan memberikan semangat dan inspiring. Hari ini saya
kelihatannya banyak belajar, you never you talk. Tadi Bapak pidato saya mendengarkan
baik-baik dan saya bisa dapat banyak hal. Nanti saya akan kirim tim kemari bukan untuk
memberikan asistensi tetapi mengutip beberapa keberhasilan dan akan saya tularkan di
Kementerian Saya.
Infrastruktur tahun lalu sekitar Rp 60 triliun, itu hanya 4 koma sekian persen dari anggaran
kita. Ini Saya melihat masih terlalu kecil bagi sebuah negara yang sedang berkembang yang
harus di-invest. Tahun ini agak lumayan. Ada dana yang ke daerah tetapi terlalu kecil untuk
digunakan membangun infrastruktur dan habis di jalan. Sebesar 50% belanja pegawai,
belum lagi belanja pemerintahan, tinggal 20% di situ pun ada uang perjalanan dinas dan
macam-macam.
Saya konsultan 20 tahun di daerah, jadi wagub di daerah dan tokoh masyarakat, juga jadi
anggota DPR selama dua tahun. Pengalaman yang Saya dapat mengatakan, kalau kita
tidak reformasi rakyat akan revolusi jengah dan jenuh. Kita tahu kalau kita berjalan, kena
lumpur kita berdoa bisa berbalik mobil kita. Tapi ini bukan hanya lumpur yang nyerempet
banyak yang terjadi pada rakyat jelata. Kita punya anggaran 20% untuk anggaran
pendidikan tetapi banyak SD yang satu sekolah, gurunya hanya dua. Tiga kelas, satu guru
yang mengajar.
Apakah pantas ini kondisinya seperti itu, sedih. Ada 1000 kapal mendapat izin di Arafuru
tetapi tidak satu pun membuat pabrik di Maluku sehingga 20% orang miskin masih susah
bisa diturunkan. Saya ingin memberikan gambaran menyeluruh sehingga kita mendapatkan
satu pemahaman bersama. Kita mengejar 5,0 tahun 2014 tentang IPK ada beberapa
Menteri yang menyatakan kepada saya kita evaluasi 5,0 ini karena tidak akan tercapai.
12
Saya bilang, bagaimana kita harus mengejar ini, Malaysia 7 dan Singapura negara terbaik
sudah 9 yang hanya beberapa kilometer dari Batam. Hari ini Pak Presiden mengatakan, kita
masuk 16 besar dan kita tidak ikut dampak ekonomi global. Kita doakan jangan kena, tapi
apa yang bisa kita buat kalau kita dimanjakan untuk tidak mengejar ketertinggalan kalau
korupsi kita masih ketiga, sulit sekali investor masuk. Dubes Australia ke kantor saya, Dubes
Amerika ke kantor saya dan Dubes Singapura mengatakan kepada saya, Bapak kalau bisa
mempercepat reformasi birokrasi 2 miliar dollar tiap tahun kami akan investasi ke Indonesia,
berapa juta orang yang akan bekerja. Jadi kita sangat berkepentingan. Saya sekarang
berhubungan dengan enam duta besar, Turki bagaimana reform di sana, duduk bersama,
setiap bulan kita bicarakan.
Bukan hanya kita, orang luar juga ingin kita berubah. Saya masuk ke ikhtisar, ada 5 agenda
besar dalam reformasi secara garis besar. Ada grand desain, roadmap membuat
penyederhanaan supaya mudah ke daerah. Ada yang baru, online system sejak tahun ini
sudah kita panggil semuanya. Tahun 2008 dulu ada dua Kementerian Keuangan dan
Mahkamah Agung selama 4 tahun Cuma 36. Tahun ini ada 40 kementerian lembaga yang
kita minta harus reform tahun ini.
Sebanyak 25 kementerian lembaga sudah memasukkan dan enam tidak lulus, 19 yang kita
kirim ulang. Mereka sudah berusaha dan tidak berleha-leha dan saat yang sama kita minta
33 masuk semua. Di setiap propinsi minimal ada satu kabupaten dan satu kota. Terimakasih
Pak Menteri sudah menganggarkan uang remunerasi untuk tahun depan, 40 kementerian
lembaga. Tetapi kita tidak dengan mudah meloloskan. Kalau lolos ya lolos, kalau nggak ya
nggak.
Ada yang lolos dengan 40-an, ada yang dengan 50-an dan 60-an kita bagi menjadi 3
kategori, jadi betul-betul kita tajamkan. Nanti kita ingin bantuan Bapak kalau kita kasih
remunerasi berapa dampak fiskalnya, kemudian dampaknya berapa sih?. Kita ingin samasama itu. Dengan online ini istilah saya, kalau dulu dengan ketok pintu untuk
membangunkan shalat subuh sekarang tidak perlu lagi, kita azan saja semua orang
sembahyang subuh.
Cuma saya bilang sama Kementerian PAN, jangan kita pulang azan tidak shalat, bahaya itu.
Nilainya nggak naik-naik. Yang kedua island integrity yang hari ini kita kerjakan. Ada pakta
integritas dan didukung agent of change, sekarang komitmen Bapak Menteri didukung
jajaran. Dan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Menteri Keuangan sungguh besar.
Dalam bahasa yang lucu-lucu saya mengatakan, ini seperti orang tamatan Gontor masuk
IAIN.
Tinggal ujian saja, materinya sudah cukup banyak. Kemudian yang ketiga sakip lakip ini kita
teruskan hari ini sudah dapat angka-angka semua kementerian,lembaga atau propinsi nanti
Desember akan kita umumkan. Sekarang semua menteri sudah memanggil Sekjennya
berapa nilai kita. Kemarin nggak peduli akan masuk ke media, kalau rapor tidak boleh
mengambil sendiri. Yang mengambil orangtua atau wali. Ini merupakan informasi publik dan
tidak tertutup lagi.
Yang kabupaten kota belum seluruhnya, baru 50%. Saya katakan kalau tidak lengkap tidak
saya umumkan. Kalau ada 40 kelas, yang ada 20 orang ikut ujian, nggak ada, harus
semuanya ikut ujian. Jadi ketahuan mana yang sudah dan mana yang belum. Kita
13
memberikan waktu dua bulan lagi nanti Februari akan kita umumkan teman-teman yang
kabupaten kota.
Yang keempat, peningkatan pelayanan masyarakat. Sebenarnya pelayanan masyarakat
ada dua. Satu pelayanan masyarakat, pedidikan dan sebagainya. Kedua, melayani tumbuh
dan berkembangnya investasi. Dalam ekonomi berapa dampaknya, apalagi kalau terlambat
mulainya. Sudah sedikit dampaknya mulainya bulan Juni lagi di daerah. Jadi ada dua,
melayani masyarakat dan melayani tumbuh dan berkembangnya investasi. Mengapa? Uang
di negara kita 50% diambil oleh pegawai yang 4,5 juta. Sedangkan yang diterima menjadi
pegawai hanya 100 ribu lebih kurang setiap tahun.
Angkatan kerja ada 3 juta, yang terdidik ada 1 juta. Sudah tidak mungkin birokrasi
menampung semuanya, nah siapa yang memikirkan tumbuh dan berkembangnya dunia
usaha. Kalau birokrat membuat high cost ekonomi. Dengan kita membuat anak pejabat tidak
boleh masuk PNS baru sadar disamping adil juga membuat pejabat supaya mikir anak saya,
cucu saya, keponakan saya bisa kerja dan bisa hidup karena tidak bisa lagi dimasukkan ke
PNS dengan cara-cara yang lama.
Mindset-nya sudah kita buat. Jadi kita menghabiskan 50% anggaran untuk menciptakan
pekerjaan buat yang lain. Nggak mungkin menteri Muhaimin Iskandar yang mikir itu sendiri,
kalau nggak semuanya dari kita yang mikir. Guru mendidik anak yang berpikir
kewirausahaan. PP sudah keluar dan Inpres akan dikeluarkan dan drafnya sudah
disampaikan ke Presiden. Semuanya semakin terbuka.
Kelima ada beberapa peraturan yang penting, RUU Aparatur Negara. Sebuah RUU yang
agak progresif biasa DPR biarin saja. Nanti kita akan ada kelompok yang prudent, Menteri
Keuangan termasuk yang prudent. Saya tidak ikut yang nekat tapi saya ikut yang prudent.
Jadi prudent yang bergerak. Dengan Wamen kami sudah berbicara, sudah bertemu dan
sudah tahu kira-kira rohnya apa. Sudah ada perubahan, kemajuan, dan terkendali.
Jadi undang-undang yang maju, tapi terkendali, bukan yang terkendala. Undang-undang
instansi pemerintahan harus dijamin, jangan menjadi bulan-bulanan penegak hukum, kita
harus buat, tapi tidak menjamin koruptor akan aman. Ini untuk diskripsi saja. Kemudian
pengawasan pemerintah, ada BPK, BPKP, Inspektur Jenderal dan ada Inspektur di Daerah
dan Kabupaten Kota. Ini akan kita perbaiki, kita duduk sama-sama mana yang terbaik.
Orang tua boleh jago mengawasi.
Satu minggu setelah dilantik Bapak Emil Salim senior kita, Ketua Penasehat Presiden,
Menpan dahulu. Satu saya nasehati Anda, desentralisasi membuat daerah bertindak suka
hati, kita kirim uang banyak, minta banyak lagi. Tapi kemana uang itu? Cari kontrol, apakah
budget control ataukah power untuk bisa mengontrol mereka?. Bagaimana cara budget
control? Bapak lihat di daerah Bapeda kita, berapa ahli perencanaan. Latih 36 orang
setahun. Kita butuh 10 ribu atau 20 ribu.
Setiap Bappeda kabupaten harus ada, baik perencana tingkat pertama, muda atau madya
atau utama. Sekarang tidak ada lagi, cuma dua orang kan. Bagaimana kita yakin yang
paling baik kreativitasnya dampaknya untuk kesejahteraan yang dibangun. Kemudian di situ
ada dibilang evaluasi anggaran, nggak ada auditor. Jadi dimasukkan berapa pun harga
satuannya nggak ada kontrol.
14
Misalnya membuat gedung di sini harganya 103, di sana harganya Cuma 70 miliar, kok
bisa? Nggak ada yang kontrol. Saya pikir harus ada di daerah. Bagaimana inspektur di
bawah gubernur mengawasi kerjanya gubernur. Harus ada satu level di atasnya. Bagaimana
nanti menggabungkan antara BPKP, Inspektur, Inspektur Jenderal supaya menjadi kekuatan
apik punya negara di bawah presiden. Terlambat kita membiarkan dan kita biarkan
sistemnya nggak jelas. Nggak boleh itu. Yang terakhir Undang-undang No 32 yang sedang
direvisi, tentang bagaimana hubungan antara pusat dengan daerah nanti akan diperbaiki.
Apa yang kita kerjakan adalah yang kedua. Percepatan reformasi birokrasi ada 9 langkah.
Tujuan kita birokrat bersih, mampu dan melayani.
Penataan birokrasi Kementerian Keuangan. Karena saya mendapatkan tugas dari UKP4
ada 13 lembaga yang akan kita evaluasi, termasuk Menteri Keuangan, tinggal lapor saja.
Kita akan evaluasi, apa tugas Anda. Negara menugaskan kita apa? Apa yang harus kita
kejakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan? Mana tugas pusat dan mana tugas daerah?
Ada tugas kongkuren.
Kalau basah berebut dan kalau kering saling meninggalkan. Saya mau tanya soal guru yang
satu sekolah hanya ada dua guru, siapa yang bertanggungjawab ? Menteri Pendidikan atau
Bupati. Belum selesai. Kalau sistem belum bisa menangani seperti itu, belum layak pakai.
Kita akan koreksi. Kedua jumlah, ini tidak untuk Menteri Keuangan, untuk yang lain, kita
usahakan 50%, 65 ribu dari 130 ribu yang akan pensiun.
Tetapi kalau Menteri Keuangan butuh untuk pajak dan jelas ada kenaikan pajak kita akan
mempertimbangkan khusus untuk Menteri Keuangan. Ketiga PNS bisnis 2-3 triliun memang
pakai kampus 100 yang lulus 30-40 yang diambil. Yang 60 tidak. Bina lingkungan namanya
dan tidak diperdagangkan. Jadi itu akan menerima yang tidak baik itu sama saja dengan kita
memilih bibit untuk pohon Meranti. Kita harus pilih yang lurus betul batangnya agar kalau
menjadi pohon juga lurus.
Dan tidak boleh ada busuk nanti dalamnya akan bolong. Jangankan bikin balok, bikin papan
saja tidak bisa, paling-paling tungkai batang. Kita membayar 30 tahun. Jadi rekruitmen luar
biasa pentingnya. Terimakasih kepada jajaran Kementerian keuangan dan Kementerian luar
Negeri sama-sama, mudah-mudahan ke depan semakin bagus. Kita kembangkan cap kita
mendapatkan uang Rp 70 miliar nanti kita ke depan akan punya 30 ibukota propinsi yang
akan punya cap-nya.
Setiap orang 100, setiap per dua jam ujian dengan 3 ribu ujian dan dia diputer-puter terus.
Dan penguasaan ini, ini promosi PNS. Harus ada ini masalah KSN, tidak ada super body
lain, sudah ada Menpan. Nggak perlu lagi ada komisi yang membuat kebijakan. Tapi saya
katakan, tidak semua menteri seperti Menteri Keuangan yang memilih sangat profesional,
SMS Center. Perlu ada komisi yang orangnya kita-kita juga. Kalau ada orang luar satu dua
orang saja.
Lainnya para menteri, untuk memastikan di seluruh kementerian dan lembaga di setiap
propinsi berjalan dan berlaku fit and proper test. Kesimpulannya seperti itu, jadi bukan
lembaga super body. Saya setuju dengan beliau jangan sampai kita membuat sesuatu yang
kita tidak bisa kontrol lagi. User tetap mengontrolnya. Keempat, profesionalisme PNS. Kalau
Kementerian Keuangan sudah jelas. Tapi ada di beberapa tempat, ada guru sudah setahun
tidak pernah kursus waktu kita test.
15
Waktu kita test, hanya 30% dia menguasai. Ternyata gurunya tidak percaya kepada murid.
dia tidak bisa. Parah kan. Bapak bisa bayangkan kenapa anak dari Aceh nggak lulus ITB.
Dari Padang bisa ada yang lulus, karena begitu, gurunya di SD hanya dua orang dan SMP
begitu. Dan ini memang harus diperhatikan, harus ada kursus-kursus. Saya kira Menteri
Pendidikan sudah menyampaikan kita harus mengajarkan. Saya katakan begini, kepada
Dubes Singapura, kita akan latih 10% per tahun atau 500 ribu orang atau 2 juta orang per
tahun. Apa kata Dubes Singapura?
Pak saya sangat senang Bapak ngomong begitu kami di Singapura setiap pegawai setiap
tahun dua minggu. Ada yang masuk kursus ada yang di luar nggak masalah. Ini yang saya
kira perlu kembangkan, Bapak Dirjen coba dipantau berapa persen yang dilatih setahun
dikotakkan uang pelatihan berapa. Ada standarnya Rp 500 ribu per orang per hari. Kalau 12
hari Rp 6 juta per orang, kalau 1 juta orang Rp 6 triliun kalau rata-rata dua minggu.
Dikatakan boros, tapi Rp 24 triliun kita pakai uang perjalanan dinas untuk yang nggak jelas.
Yang bisa mengatakan boros atau tidak boros adalah Menteri Keuangan dan Dirjen
Anggaran karena dia punya angka-angka. Di Keuangan tidak masalah, tetapi di daerah
masih ada masalah. Ada Kepala PU di Aceh SAJ, SE, Insinyur Perikanan. Ada juga di Jawa
Timur, SE biasalah, tapi banyak juga yang SE. SE pengalaman di pasar ikan.
Kita dengan keuangan menyusun cara agar laporan keuangan dan laporan kepada
Bappenas, kemudian Laporan kepada Pak Kuntoro dan kepada Mendagri, lima itu dijadikan
satu. Saya dengan deputi saya, tidak bisa dong itu sudah ada aturannya masing-masing.
Menteri Keuangan ada undang-undangnya, kita ada undang-undangnya. Kan ada
Keppresnya.
Saya tanya kalau ibu mau belanja ke pasar anggota keluarga punya lima macam selera.
Satu rendang, satu kalio, satu sop buntut. Saya tanya ibu itu ke pasar lima kali atau sekali
aja ? ya sekali, kalau lima kali ke pasar orang gila. Yang jualan malas. Sekda malas bolakbalik sekali saja, nanti kita beli sapi, kepalanya buat apa, dagingnya buat rendang dan
buntutnya. Begitulah cara berbelanja. Apalagi belanja kan nggak ada upah belanja. Jadi
nggak usah berebut. Mau pakai sistem keuangan atau sistem bappenas. Kalau perlu cek ke
lapangan. Ini membuat rumah tangga lebih cerdas.
Kalau bolak-balik nggak cerdas di mata orang daerah, ini kita perbaiki lumayan. Kemudian
pelayanan publik, biaya berapa, waktunya berapa. Banyak contoh di Surabaya dan
Denpasar, semuanya orang Indonesia tidak ada orang asing we can do it. ketujuh, ini
berkaitan dengan yang Saya sampaikan. Jadi Pak menteri Saya sampaikan dalam UndangUndang Kekayaan Negara nanti semuanya diwajibkan memberikan laporan. Bapak sudah
mulai memperluas nanti kita akan memperluas sampai mentok.
Saya dulu anak orang kaya, ini harta Saya dari awal sudah harus dikasih tahu berapa
uangnya. Pemeriksaan Keuangan negara. Awal tahu Saya jadi Wagub, saya katakan
cepatlah bikin bulan November, jadi Januari bisa ketok. Apa kata Kepala Keuangan Saya?
Pak Wagub belum bisa karena kita belum ada gambaran kira-kira berapa uang dari pusat.
Memangnya berapa dulu ? Dulu 200 miliar. Sebelumnya ? 180 miliar Berarti sudah ada tren
dong.
16
Kedua bupati dengan walikota dan DPRD berkelahi terus karena jatahnya belum dapat.
Yang satu mau pakai cara politik bagi-bagi segepok uang dan minta uang aspirasi dan
nggak ada. Jadi tergantung siapa yang membuat siapa dan fraksi mana. Akhirnya baru
bulan Maret dia ketok. Bulan Juni baru jalan. Orang kalau dipotong 10% maunya ribut luar
biasa. Tetapi kalau hilang 3 bulan biasa-biasa saja padahal waktu adalah uang nggak
terasa. Nah dalam bahasa populer kalau suami istri berkelahi, masak pagi-pagi, si bapak,
anak jam 2 baru masak, makanan sudah dingin. Dipaksa habis akhirnya sakit perut nggak
dipaksa basi. Soal rekening gendut, dipakai aparat, kena masalah. Bupati lepas tangan,
eselon 2 lepas tangan. Jadi kita membiarkan anak-anak kita biasa.
Konsultan yang akan mengawasi. Kita mengawasi, realitanya 70%, kita awasi bagaimana.
Dalam bahasa ilmiah goverment is investment. Kalau bulan Januari sudah ada anggaranya,
Januari, Februari, Maret sudah ada yang laku di awal bulan, tahunnya sudah mulai. Fenruari
awal sudah tidak ada modal, ijon. Bayangkanlah gara-gara terlambat uang, di sini uang kita
atur, terlambat Momentum 6 sekian persen tidak terasa di bawah.
Ini bapak ibu tahulah. Pendidikan dan Kesejahteraan pegawai, gaji pokok, kalau naik terlalu
banyak. Kemudian 60 triliun kita bayar uang pensiun memang harus kita ubah. Segera
membuat rinciannya. Tadi soal remunerasi, kalau yang sudah kita cepatkan saja langsung,
kita potong uang-uang lainnya. Jadi kita geser dari rejeki yang abu-abu menjadi rejeki yang
halal toyiban. Jadi remunerasi itu, Bapak tolong ajarkan ke kami dan kami ajarkan kepada
yang lain.
Yang terakhir efisiensi, banyak yang membuat kantor dan gedung seharusnya bertahap, dua
tahun lagi, membangun lagi. Ini harus kita kontrol. Kemarin saya meminta Inspektorat
Jenderal Saya, ada di departemen Saya sendiri, lumayan besar. Kemudian saya
melaporkan kepada sesmen dan sesmen saya mengatakan kita bisa memotong 30%. Jadi
kementerian PAN memotong 30%. Apakah bisa memeriksa menteri-menteri yang lain.
Saya tidak tahu kalau bisa diperiksa oleh inspektorat. Bapak kan pernah membuat edaran
tentang pemeriksaan sejawat. Atas dasar itulah, saya meminta BPKP untuk memeriksa
kementerian dan lembaga dan saya minta membuat empat sampling. Tiga kementerian,
satu dan lembaga. Saya tidak menyebut namanya karena tidak boleh membuat opini.
Hasilnya 6 koma sekian persen tidak sesuai dengan tupoksi.
Empat koma sekian tidak sesuai dengan tujuan pekerjaan, dua koma sekian persen nggak
proporsional. Masa melatih 20 orang pelatihnya 30 atau melatih orang 20 pelatihnya 25. Itu
terjadi karena tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang membuat nomor investaris. Harus
pergi ke Bogor penelitiannya. Sebanyak 23% yang melakukan pelatihnya bukan pejabat di
tempat tetapi manajer hotel. Saya bilang ini kita bisa potong 20% jadi kurang ada yang
sudah pas.
Saya kasih tahu bapak kementerian yang sangat besar melaporkan kepada saya dipotong
25%. Jadi kalau nggak kita tegur, saya minta kepada para menteri jangan tersinggung. Ini
bukan BPKP, jago untuk menghitung kerugian negara. Itu kerugian negara dihitung seperti
orang mati atau uji forensik. Matinya kenapa, karena OD narkoba atau arsenik. Ini orang
hidup semuanya jadi perlu kita melakukan pemeriksaan darah secara berkala slama 6 bulan
sekali.
17
Jadi menteri merasa senang dibantu untuk melihat lebih dalam. Menurut saya kita berhemat
304 triliun saja tetapi cara berpikir ngapain kita mondar mandir nggak jelas. Daripada kita
mencari uang di situ yang hanya 15% uang negara yang dipakai untuk kesejahteraan
lainnya habis di perjalanan pesawat 40% dan di hotel 43%. Dampaknya buat pegawai tidak
seberapa tetapi dampaknya kepada negara 84%.
Maaf kalau saya ngomong begini, dulu saya di konsultan hitungan untuk fee sekian persen
dibagi untuk pemberdayaan manusia. Jadi saya hitung betul, mungkin cara berpikir masih
terbawa dan mungkin ada yang belum pas. Saya hari ini berada di tengah komunitas sendiri
untuk melalukan reformasi birokrasi dan bukan di tengah-tengah orang lain.
Pembacaan Naskah Deklarasi
Menteri Keuangan, Wamen dan Pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan
Deklarasi Pencanangan Zona Integritas. Pada hari ini Rabu 31 Oktober 2012. Saya Agus
Martowardojo selaku Menkeu RI mencanangkan pembangunan zona integritas di
lingkungan Kementerian Keuangan RI.
.
18
Fly UP