...

bupati polewali mandar - jdih

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

bupati polewali mandar - jdih
BUPATI POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR: KPTS/060/274/HUK
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang
: a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar,
diperlukan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi dan Bersih Melayani;
b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk
tim Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2014;
c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi
Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun
2012;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum
Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2013 Nomor 9);
Memperhatikan :
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman
Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Pembangun Zona Integritas Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 dengan susunan
keangotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini.
KEDUA
:
Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
a. memberikan dukungan pada masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
b. membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan
pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan
Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun
Anggaran 2014.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Mei 2014
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR
: KPTS / 060 /274/HUK
TANGGAL : 12 MEI 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014
Pengarah
: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Ketua
: Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah
Sekretaris
: Kasubag SDM Aparatur Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah
A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI) :
1. Drs. Amujib, MM
(Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
2. Abdul Jalal, SH, MM
(Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan)
3. Burhanuddin, SH, MM
(Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah)
4. Hassani, SP, MAP
(Sekretaris Bappeda)
5. Musyrifah Aliyah, ST, MM
(Kasubag. Ketatalaksanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar)
B. Anggota Tim Unit Penggerak Integritas (UPI) :
1. Husain, Ismail, ST, M.AP
(Inspektorat)
2. Anwar Budu, SH
(Inspektorat)
3. Wahyuliani AT, SP, MM
(Inspektorat)
4. Ramlah A Tato, SE, M. Adm. Kp. Ak
(Inspektorat)
C. Anggota Tim Unit Pembangun Integritas (UPBI):
1. Zabir, S.Sos, M.Si
(Kasubag Kelembagaan dan Anjab)
2. Hj. Nurul Aini, SSTP
(Pengelola Zona Integritas)
3. Muchlis, S.IP
(Pengelola Monitoring Pendayagunaan Aparatur )
4. Haryani Razak, S.Sos
(Pengelola Anjab)
5. Untung Tahir, S.Kom
(Pengelola Pelayanan Publik)
6. Erni Azis, S.IP
(Pengelola Kelembagaan)
7. Rasdianah, Amd
(Pengelola Standar Operasional Prosedur)
8. Nurjannah B, S.IP
(Pengelola Standar Penyusunan Minimal)
9. Sadikin
(Pengelola Administrasi Pemerintahan)
10. Irwan
(Pengelola Kepegawaian)
11. Nurdin
(Pengelola LAKIP)
12. Asrif Aco
13. Mauliyana Syamsuddin
14. Ismail Marzuki
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Fly UP