...

Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan
Tinjauan Pustaka
Visum et Repertum Perlukaan:
Aspek Medikolegal dan Penentuan
Derajat Luka
Dedi Afandi
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Riau
Abstrak: Visum et repertum (VeR) perlukaan korban hidup merupakan jenis bantuan yang
paling sering diminta oleh penyidik dibandingkan jenis VeR lainnya. Visum et repertum (VeR)
perlukaan pada dasarnya adalah suatu kompilasi akhir pemeriksaan medis forensik tidak
terlalu berbeda dengan pemeriksaan fisis dalam praktek kedokteran rutin, namun karena sifatnya
sebagai alat bukti dalam proses peradilan, sebuah VeR tidak hanya harus memenuhi standar
penulisan rekam medis tetapi juga harus memenuhi beberapa hal yang disyaratkan dalam
sistem peradilan. Tujuan pemeriksaan forensik pada kasus perlukaan adalah untuk mengetahui
jenis luka, jenis kekerasan dan derajat luka. Dengan kata lain harus memenuhi formulasi yang
sesuai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Variasi keputusan klinis dapat
terjadi dalam menentukan derajat luka akibat penganiayaan yang akan merugikan proses
peradilan. Pemahaman aspek medikolegal dan penentuan derajat luka diperlukan untuk
meningkatkan kualitas Visum et repertum (VeR) perlukaan yang memenuhi standar.
Kata Kunci: Visum et repertum, perlukaan, aspek medikolegal, derajat luka.
188
Maj Kedokt Indon, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010
Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka
Visum et Repertum of Injury:
Medicolegal Aspect and Determining Degree of Injury
Dedi Afandi
Department of Forensic Medicine and Medicolegal
Faculty of Medicine University of Riau
Abstract: Visum et Repertum (VeR) of injury for living victims is the most frequent form of
assistance requested by investigating officers compared to other kinds of VeR. A VeR basically is
a compilation and interpretation of a forensic medical examination as well as a physical examination on a routine medical examination. A VeR should not only fulfill the writing standard, but must
also fulfill several terms and conditions for a court system. The objective of a forensic examination
on injury cases is to know the type of wound, type of injuriy and degree of injury. This is meant to
fulfill the formulation offence in Indonesian’s Penal Code (KUHP). Clinical judgment in defining
a wound degree following a crime could be various, which could negatively affect the court
sentence. A good Visum et repertum (VeR) of injury could be reached by understanding the medico
legal aspect and determining the degree of injury severity.
Keyword : Visum et repertum, injury, medico legal aspect, degree of injury.
Pendahuluan
Visum et Repertum (VeR) merupakan salah satu bantuan
yang sering diminta oleh pihak penyidik (polisi) kepada dokter
menyangkut perlukaan pada tubuh manusia. Visum et
Repertum (VeR) merupakan alat bukti dalam proses peradilan
yang tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis,
tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam
sistem peradilan.1
Data di beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa
jumlah kasus perlukaan dan keracunan yang memerlukan
VeR pada unit gawat darurat mencapai 50-70%.2 Dibandingkan dengan kasus pembunuhan dan perkosaan, kasus
penganiayaan yang mengakibatkan luka merupakan jenis
yang paling sering terjadi, dan oleh karenanya penyidik perlu
meminta VeR kepada dokter sebagai alat bukti di depan
pengadilan.1,3
Dalam praktik sehari-hari seorang dokter tidak hanya
melakukan pemeriksaan medis untuk kepentingan diagnostik
dan pengobatan penyakit saja, tetapi juga untuk dibuatkan
suatu surat keterangan medis. Demikian pula halnya dengan
seorang pasien yang datang ke instalasi gawat darurat,
tujuan utama yang bersangkutan umumnya adalah untuk
mendapatkan pertolongan medis agar penyakitnya sembuh.
Namun dalam hal pasien tersebut mengalami cedera, pihak
yang berwajib dapat meminta surat keterangan medis atau
VeR dari dokter yang memeriksa. Jadi pada satu saat yang
sama dokter dapat bertindak sebagai seorang klinisi yang
bertugas mengobati penyakit sekaligus sebagai seorang
petugas forensik yang bertugas membuat VeR. Sedangkan
Maj Kedokt Indon, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010
pasien bertindak sebagai seorang yang diobati sekaligus
korban yang diperiksa dan hasilnya dijadikan alat bukti.4
Sebuah VeR yang baik harus mampu membuat terang
perkara tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan buktibukti forensik yang cukup. Tetapi hasil penelitian di Jakarta
menunjukkan bahwa hanya 15,4% dari VeR perlukaan rumah
sakit umum DKI Jakarta berkualitas baik,3 sementara di
Pekanbaru menunjukkan bahwa 97,06 % berkualitas jelek dan
tidak satu pun yang memenuhi kriteria VeR yang baik.5 Dari
kedua penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa bagian
pemberitaan dan bagian kesimpulan merupakan bagian yang
paling kurang diperhatikan oleh dokter. Kualitas bagian
pemberitaan berturut-turut untuk Jakarta dan Pekanbaru
adalah 36,9% dan 29,9%, yang berarti berkualitas buruk. Nilai
kualitas bagian pemberitaan merupakan nilai yang terendah
dari ketiga bagian VeR. Unsur yang tidak dicantumkan oleh
hampir semua dokter adalah anamnesis, tanda vital, dan
pengobatan perawatan. Hal tersebut mungkin disebabkan
masih adanya anggapan bahwa anamnesis, tanda vital dan
pengobatan tidak penting dituliskan dalam VeR, atau juga
dapat disebabkan karena dokter pembuat VeR tidak mengetahui bahwa unsur tersebut perlu dicantumkan dalam
pembuatan VeR.5
Pada penelitian yang sama didapatkan bahwa kualitas
untuk bagian kesimpulan 65,94% (kualitas sedang) di Jakarta
dan 37,5% (berkualitas buruk) di Pekanbaru.3,5 Pada bagian
kesimpulan, walaupun sebanyak 68,9% dokter dapat menyimpulkan jenis luka dan kekerasan, namun terdapat 62%
dokter yang tidak dapat menyimpulkan kualifikasi luka secara
189
Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka
benar.3 Sementara dari hasil penelitian di Pekanbaru, tidak
satupun dokter pemeriksa VeR yang mencantumkan
kualifikasi luka menurut rumusan pasal 351, 352, dan 90 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Rumusan ketiga pasal tersebut secara implisit membedakan derajat perlukaan yang dialami korban menjadi luka
ringan, luka sedang, dan luka berat. Secara hukum, ketiga
keadaan luka tersebut menimbulkan konsekuensi pemia
danaan yang berbeda bagi pelakunya. Dengan demikian
kekeliruan penyimpulan kualifikasi luka secara benar dapat
menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku tindak
pidana. Hal tersebut dapat mengakibatkan fungsi VeR sebagai
alat untuk membantu suatu proses peradilan menjadi
berkurang.3,5,6
Berdasarkan tujuannya, paradigma yang digunakan
dalam pemeriksaan medikolegal sangat berbeda dibanb
dingkan dengan pemeriksaan klinis untuk kepentingan
pengobatan. Tujuan pemeriksaan medikolegal pada seorang
korban adalah untuk menegakkan hukum pada peristiwa
pidana yang dialami korban melalui penyusunan VeR yang
baik. Tujuan pemeriksaan klinis pada peristiwa perlukaan
adalah untuk memulihkan kesehatan pasien melalui pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya. Apabila
seorang dokter yang ditugaskan untuk melakukan
pemeriksaan medikolegal menggunakan orientasi dan
paradigma pemeriksaan klinis, penyusunan VeR dapat tidak
mencapai sasaran sebagaimana yang seharusnya.4
Dari segi medikolegal, orientasi dan paradigma yang
digunakan dalam merinci luka dan kecederaan adalah untuk
dapat membantu merekonstruksi peristiwa penyebab
terjadinya luka dan memperkirakan derajat keparahan luka
(severity of injury). Dengan demikian pada pemeriksaan
suatu luka, bisa saja ada beberapa hal yang dianggap penting
dari segi medikolegal, tidak dianggap perlu untuk tujuan
pengobatan, seperti misalnya lokasi luka, tepi luka, dan
sebagainya.4
Berdasarkan uraian di atas, sama-sama disadari bahwa
pembuatan VeR memiliki aspek medikolegal yang harus
diperhatikan terutama penilaian klinis untuk menentukan
derajat luka. Untuk selanjutnya akan dibahas berbagai aspek
medikolegal dari VeR dan penilaian klinis sebagai bahan
penyegar bagi kita semua.
Definisi dan Dasar Pengadaan Visum et Repertum
Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang
dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik
tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik
hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia,
berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan
untuk kepentingan peradilan.7
Rumusan yang jelas tentang pengertian VeR telah
dikemukakan pada seminar forensik di Medan pada tahun
1981 yaitu laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter
berdasarkan sumpah atau janji yang diucapkan pada waktu
190
menerima jabatan dokter, yang memuat pemberitaan tentang
segala hal atau fakta yang dilihat dan ditemukan pada benda
bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-baiknya dan pendapat
mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan
tersebut.8 Menurut Budiyanto et al, dasar hukum VeR adalah
sebagai berikut:7
Pasal 133 KUHAP menyebutkan:
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan
menangani seorang korban baik luka, keracunan
ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang
merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam
surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan
luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan
bedah mayat.
Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah
penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal
7(1) butir h dan pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Penyidik yang dimaksud adalah penyidik
sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat
Polisi Negara RI. Penyidik tersebut adalah penyidik tunggal
bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan
kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena VeR adalah
keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan
kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil
tidak berwenang meminta VeR, karena mereka hanya
mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2)
KUHAP.6,7 Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan
penyidik adalah sanksi pidana :6,7
Pasal 216 KUHP:
Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau
permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh
pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh
pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi
kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;
demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna
menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling
banyak sembilan ribu rupiah.
Prosedur pengadaan VeR berbeda dengan prosedur
pemeriksaan korban mati, prosedur permintaan VeR korban
hidup tidak diatur secara rinci di dalam KUHAP. Tidak ada
ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang
harus dan boleh dilakukan oleh dokter. Hal tersebut berarti
bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan
diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan
Maj Kedokt Indon, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010
Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka
tanggung jawab profesi kedokteran. KUHAP juga tidak
memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan
korban sebagai barang bukti. Hal-hal yang merupakan
barang bukti pada tubuh korban hidup adalah perlukaannya
beserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan
perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia
tetap diakui sebagai subjek hukum dengan segala hak dan
kewajibannya. Dengan demikian, karena barang bukti tersebut
tidak dapat dipisahkan dari orangnya maka tidak dapat
disegel maupun disita, melainkan menyalin barang bukti
tersebut ke dalam bentuk VeR.6,9
KUHAP tidak mengatur prosedur rinci apakah korban
harus diantar oleh petugas kepolisian atau tidak. Padahal
petugas pengantar tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk
memastikan kesesuaian antara identitas orang yang akan
diperiksa dengan identitas korban yang dimintakan VeRnya, seperti yang tertulis di dalam surat permintaan VeR.
Situasi tersebut membawa dokter turut bertanggung jawab
atas pemastian kesesuaian antara identitas yang tertera di
dalam surat permintaan visum et repertum dengan identitas
korban yang diperiksa.6,9
Dalam praktik sehari-hari, korban perlukaan akan
langsung ke dokter baru kemudian dilaporkan ke penyidik.
Hal tersebut membawa kemungkinan bahwa surat permintaan
visum et repertum korban luka akan datang terlambat
dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang
keterlambatan tersebut masih cukup beralasan dan dapat
diterima maka keterlambatan itu tidak boleh dianggap sebagai
hambatan pembuatan VeR. Sebagai contoh, adanya kesulitan
komunikasi dan sarana perhubungan, overmacht (berat
lawan) dan noodtoestand (darurat).6
Adanya keharusan membuat VeR perlukaan tidak berarti
bahwa korban tersebut, dalam hal ini adalah pasien, untuk
tidak dapat menolak sesuatu pemeriksaan. Korban hidup
adalah pasien juga sehingga mempunyai hak sebagai pasien.
Apabila pemeriksaan tersebut sebenarnya perlu menurut
dokter pemeriksa sedangkan pasien menolaknya, maka
hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis singkat
penolakan tersebut dari pasien disertai alasannya atau bila
hal itu tidak mungkin dilakukan, agar mencatatnya di dalam
catatan medis.6
Hal penting yang harus diingat adalah bahwa surat
permintaan VeR harus mengacu kepada perlukaan akibat
tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat
tertentu. Surat permintaan VeR pada korban hidup bukanlah
surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang
meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.6
Aspek Medikolegal Visum et Repertum
Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang
sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et
repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu
perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. VeR
menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik
Maj Kedokt Indon, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010
yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya
dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.6,7
Visum et repertum juga memuat keterangan atau
pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut
yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian
visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu
kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca
visum et repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang
telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat
menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang
menyangkut tubuh dan jiwa manusia.6,7
Apabila VeR belum dapat menjernihkan duduk persoalan
di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan
ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum
dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya
pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila
timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat
hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal itu sesuai
dengan pasal 180 KUHAP.6,7
Bagi penyidik (polisi/polisi militer) VeR berguna untuk
mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa)
keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan
didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal
untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari
tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar
Prosedur Operasional (SPO) di suatu Rumah Sakit tentang
tatalaksana pengadaan VeR.6,10
Struktur Visum et Repertum
Unsur penting dalam VeR yang diusulkan oleh banyak
ahli adalah sebagai berikut :1,4,6-8,11,12
1. Pro Justitia
Kata tersebut harus dicantumkan di kiri atas, dengan
demikian VeR tidak perlu bermeterai.
2. Pendahuluan
Pendahuluan memuat: identitas pemohon visum et
repertum, tanggal dan pukul diterimanya permohonan VeR,
identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, identitas
subjek yang diperiksa : nama, jenis kelamin, umur, bangsa,
alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan, dan tempat
dilakukan pemeriksaan.
3. Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan)
Memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan
apa yang diamati, terutama dilihat dan ditemukan pada korban
atau benda yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan
sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang
tertinggal. Deskripsinya juga tertentu yaitu mulai dari letak
anatomisnya, koordinatnya (absis adalah jarak antara luka
dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka
dengan titik anatomis permanen yang terdekat), jenis luka
atau cedera, karakteristik serta ukurannya. Rincian tersebut
191
Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka
terutama penting pada pemeriksaan korban mati yang pada
saat persidangan tidak dapat dihadirkan kembali.
Pada pemeriksaan korban hidup, bagian pemberitaan
terdiri dari:
a. ‘Pemeriksaan anamnesis atau wawancara’ mengenai apa
yang dikeluhkan dan apa yang diriwayatkan yang
menyangkut tentang ‘penyakit’ yang diderita korban
sebagai hasil dari kekerasan/tindak pidana/diduga
kekerasan.
b. ‘Hasil pemeriksaan’ yang memuat seluruh hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan
laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya.
Uraian hasil pemeriksaan korban hidup berbeda dengan
pada korban mati, yaitu hanya uraian tentang keadaan
umum dan perlukaan serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan tindak pidananya (status lokalis).
c. ‘Tindakan dan perawatan berikut indikasinya’, atau pada
keadaan sebaliknya, ‘alasan tidak dilakukannya suatu
tindakan yang seharusnya dilakukan’. Uraian meliputi
juga semua temuan pada saat dilakukannya tindakan
dan perawatan tersebut. Hal tersebut perlu diuraikan
untuk menghindari kesalahpahaman tentang tepat/
tidaknya penanganan dokter dan tepat/tidaknya
kesimpulan yang diambil.
d. ‘Keadaan akhir korban’, terutama tentang gejala sisa
dan cacat badan merupakan hal penting untuk pembuatan kesimpulan sehingga harus diuraikan dengan
jelas.
Pada bagian pemberitaan memuat 6 unsur yaitu anamnesis, tanda vital, lokasi luka pada tubuh, karakteristik luka,
ukuran luka, dan tindakan pengobatan atau perawatan yang
diberikan.
4. Kesimpulan
Memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri
oleh dokter pembuat VeR, dikaitkan dengan maksud dan
tujuan dimintakannya VeR tersebut. Pada bagian ini harus
memuat minimal 2 unsur yaitu jenis luka dan kekerasan dan
derajat kualifikasi luka. Hasil pemeriksaan anamnesis yang
tidak didukung oleh hasil pemeriksaan lainnya, sebaiknya
tidak digunakan dalam menarik kesimpulan. Pengambilan
kesimpulan hasil anamnesis hanya boleh dilakukan dengan
penuh hati-hati.
Kesimpulan VeR adalah pendapat dokter pembuatnya
yang bebas, tidak terikat oleh pengaruh suatu pihak tertentu.
Tetapi di dalam kebebasannya tersebut juga terdapat
pembatasan, yaitu pembatasan oleh ilmu pengetahuan dan
teknologi, standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kesimpulan VeR harus dapat menjembatani antara temuan
ilmiah dengan manfaatnya dalam mendukung penegakan
hukum. Kesimpulan bukanlah hanya resume hasil pemeriksaan, melainkan lebih ke arah interpretasi hasil temuan
192
dalam kerangka ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
5. Penutup
Memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter
tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika
menerima jabatan atau dibuat dengan mengucapkan sumpah
atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan serta
dibubuhi tanda tangan dokter pembuat VeR.
Penentuan Derajat Luka
Salah satu yang harus diungkapkan dalam kesimpulan
sebuah VeR perlukaan adalah derajat luka atau kualifikasi
luka.9 Dari aspek hukum, VeR dikatakan baik apabila substansi
yang terdapat dalam VeR tersebut dapat memenuhi delik
rumusan dalam KUHP.1 Penentuan derajat luka sangat
tergantung pada latar belakang individual dokter seperti
pengalaman, keterampilan, keikutsertaan dalam pendidikan
kedokteran berkelanjutan dan sebagainya.13
Suatu perlukaan dapat menimbulkan dampak pada
korban dari segi fisik, psikis, sosial dan pekerjaan, yang dapat
timbul segera, dalam jangka pendek, ataupun jangka panjang.
Dampak perlukaan tersebut memegang peranan penting bagi
hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus
dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.4,13
Hukum pidana Indonesia mengenal delik penganiayaan
yang terdiri dari tiga tingkatan dengan hukuman yang berbeda
yaitu penganiayaan ringan (pidana maksimum 3 bulan
penjara), penganiayaan (pidana maksimum 2 tahun 8 bulan),
dan penganiayaan yang menimbulkan luka berat (pidana
maksimum 5 tahun). Ketiga tingkatan penganiayaan tersebut
diatur dalam pasal 352 (1) KUHP untuk penganiayaan ringan,
pasal 351 (1) KUHP untuk penganiayaan, dan pasal 352 (2)
KUHP untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat.
Setiap kecederaan harus dikaitkan dengan ketiga pasal
tersebut. Untuk hal tersebut seorang dokter yang memeriksa
cedera harus menyimpulkan dengan menggunakan bahasa
awam, termasuk pasal mana kecederaan korban yang bersangkutan.4,13
Rumusan hukum tentang penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 (1) KUHP menyatakan
bahwa “penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan”. Jadi
bila luka pada seorang korban diharapkan dapat sembuh
sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasinya, maka luka tersebut dimasukkan ke dalam kategori
tersebut.4
Selanjutnya rumusan hukum tentang penganiayaan
(sedang) sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP tidak
menyatakan apapun tentang penyakit. Sehingga bila kita
memeriksa seorang korban dan didapati “penyakit” akibat
kekerasan tersebut, maka korban dimasukkan ke dalam
kategori tersebut.4
Maj Kedokt Indon, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010
Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka
Akhirnya, rumusan hukum tentang penganiayaan yang
menimbulkan luka berat diatur dalam pasal 351 (2) KUHP
yang menyatakan bahwa Jika perbuatan mengakibatkan
luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun”. Luka berat itu sendiri
telah diatur dalam pasal 90 KUHP secara limitatif. Sehingga
bila kita memeriksa seorang korban dan didapati salah satu
luka sebagaimana dicantumkan dalam pasal 90 KUHP, maka
korban tersebut dimasukkan dalam kategori tersebut.4 Luka
berat menurut pasal 90 KUHP adalah :
• jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi
•
•
•
•
•
•
harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas
jabatan atau pekerjaan pencarian;
kehilangan salah satu panca indera;
mendapat cacat berat;
menderita sakit lumpuh;
terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Contoh VeR perlukaan dapat kita lihat seperti dibawah ini:
Pekanbaru, 24 Agustus 2010
PRO JUSTITIA
VISUM ET REPERTUM
No. /TUM/VER/VIII/2010
Yang bertandatangan di bawah ini, Dedi Afandi, dokter spesialis forensik pada RSUD Arifin Achmad, atas permintaan dari kepolisian sektor
Teluk Belanga dengan suratnya nomor B/37/VeR/VIII/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2010 maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal
dua puluh empat Agustus tahun dua ribu sepuluh pukul Sembilan lewat lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat.bertempat di RSUD Arifin
Achmad, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 123456 yang menurut surat tersebut adalah:
Nama
: xxxx
Umur
: 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga negara : Indonesia
Pekerjaan
: xxxx
Agama
: xxxx
Alamat
: xxxx
HASIL PEMERIKSAAN:
1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit kepala dan sempat pingsan setelah
kejadian pemukulan pada kepala ————————————————————————————————————————
2. Pada korban ditemukan ————————————————————————————————————————————
a. Pada belakang kepala kiri, dua sentimeter dan garis pertengahan belakang, empat senti meter diatas batas dasar tulang, terdapat luka
terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut luka tumpul, berukuran tiga senti meter kali satu senti meter, disekitarnya
dikelilingi benjolan berukuran empat sentimeter kali empat senti meter ————————————————————————
b. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit,dinding kotor, sudut
tumpul, berukuran dua senti meter kali setengah sentimeter dasar otot.————————————————————————
c. Lengan atas kiri terdapat gangguan fungsi, teraba patah pada pertengahan serta nyeri pada penekanan. ———————————
d. Korban dirujuk ke dokter syaraf dan pada pemeriksaan didapatkan adanya cedera kepala ringan. ——————————————
3. Pemeriksaan foto Rontgen kepala posisi depan dan samping tidak menunjukkan adanya patah tulang. Pemeriksaan foto rontgen lengan
atas kiri menunjukkan adanya patah tulang lengan atas pada pertengahan. —————————————————————————
4. Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka, dan pengobatan. ———————————————————————
5. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol seminggu lagi.——————————————————————————————
KESIMPULAN :
Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala
kiri dan dagu serta patah tulang tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit /
halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.
Demikianlah visum et repetum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah
sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dokter Pemeriksa
Maj Kedokt Indon, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010
193
Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka
Perbedaan dalam membuat keputusan penentuan luka
tidak banyak menemukan masalah dalam penentuan luka
derajat tiga, namun secara konseptual masih berbeda
pendapat untuk penetapan luka derajat satu dan dua.9,13
Variasi keputusan klinis dalam menentukan kualifikasi luka
tidak akan menguntungkan bagi pengambilan keputusan oleh
para penegak hukum dalam proses peradilan karena tidak
memberikan kepastian pendapat mana yang akan dijadikan
sebagai dasar pengambilan keputusan.13
Rumusan delik penganiayaan menyebutkan antara lain
bahwa luka derajat dua akan terpenuhi bila pekerjaan atau
jabatan korban menjadi terganggu. Walaupun masih terdapat
kontroversi dalam penentuan kualifikasi luka dengan
mempertimbangkan jenis pekerjaan korban, namun pada
umumnya para dokter cenderung sepakat untuk tidak
mempertimbangkan hal tersebut di masa mendatang. Mereka
lebih cenderung menggunakan rumusan ada atau tidak
adanya penyakit dalam menentukan kualifikasi luka karena
hal tersebut masih dalam lingkup kompetensi seorang dokter
di bidang medis. 13
Hal-hal yang mempengaruhi penentuan kualifikasi luka
adalah regio anatomis yang terkena trauma. Sebagai contoh,
apabila regio leher terkena trauma, walaupunpun kecil akibat
yang nampak, namun terdapat kecenderungan untuk
memberikan kualifikasi luka yang lebih berat. Hal itu
disebabkan karena pada daerah leher terdapat organ-organ
yang vital bagi kehidupan, seperti arteri karotis, vena jugularis,
serta saluran pernafasan. Kekerasan pada daerah wajah dan
daerah kepala lainnya juga dipertimbangkan sebagai faktor
yang ikut meningkatkan kualifikasi luka. Walaupun beberapa
responden memperhatikan nilai laboratorium termasuk
peningkatan leukosit pada salah satu kasus, namun pada
umumnya faktor-faktor fisiologis yang terjadi akibat trauma
seperti reaksi inflamasi sistemik (systemic inflamatory response syndrome), respons neurologik, fisiologik, dan
metabolik belum mendapatkan perhatian khusus dalam
menentukan kualifikasi luka.13
Penganiayaan ringan tidak mengakibatkan luka atau
hanya mengakibatkan luka ringan yang tidak termasuk
kategori “penyakit dan halangan” sebagaimana disyaratkan
dalam pasal 352 KUHP. Contoh luka ringan atatu luka derajat
satu adalah luka lecet yang superfisial dan berukuran kecil
atau memar yang berukuran kecil. Lokasi lecet atau memar
tersebut perlu diperhatikan oleh karena lecet atau memar pada
beberapa lokasi tertentu mungkin menunjukkan cedera bagian
dalam tubuh yang lebih hebat dari yang terlihat pada kulit.
Luka lecet atau memar yang luas dan derajatnya cukup parah
dapat saja diartikan sebagai bukan sekedar luka ringan. Luka
atau keadaan cedera yang terletak di antara luka ringan dan
luka berat dapat dianggap sebagai luka sedang.9
Dari kesimpulan dapat kita perhatikan hal-hal berikut:
identitas korban adalah laki-laki berusia 34 tahun, jenis cedera
adalah cedera kepala, vulnus laceratum dan fraktur tulang.
Sedangkan jenis kekerasan adalah kekerasan tumpul. Untuk
194
jenis kekerasan, hindari penggunaan kata “benda tumpul”
atau “benda tajam”. Pengalaman penulis menunjukkan bahwa
penggunaan kekerasan benda tajam atau kekerasan benda
tumpul, dalam pemikiran penegak hukum harus selalu ada
“benda” yang berbentuk fisik seperti kayu, batu dan
sebagainya (untuk benda tumpul) atau pisau, silet dan
sebagainya (untuk benda tajam). Padahal tidak selalu sebuah
luka diakibatkan oleh suatu “benda”, contohnya memar bisa
diakibatkan oleh pukulan tangan.
Kasus di atas dikualifikasikan sebagai luka derajat dua
(sedang) karena luka tersebut memerlukan perawatan,
terdapat patah tulang dan mengenai organ vital yaitu kepala.
Di dalam kesimpulan sebaiknya kita tidak menuliskan derajat
dua sebagai kualifikasi luka, melainkan menuliskan sesuai
dengan kalimat dalam KUHP sehingga akan memudahkan
aparat penegak hukum dalam membuat dakwaan. Berbeda
halnya dengan kasus korban mati, pada kasus korban hidup
dokter diharapkan memahami kecederaan berdasarkan
patofisiologi dan biomekanika trauma. Gabungan pengukuran
kecederaan secara anatomis dan fisiologis merupakan
pengukuran yang paling ideal dalam menetapkan kualifikasi
luka.4,13
Kesimpulan
Visum et repertum merupakan salah satu bentuk bantuan
dokter dalam penegakan hukum dan proses peradilan. Visum
et repertum merupakan alat bukti yang sah dalam proses
peradilan sehingga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan
dalam sistem peradilan. Sebuah VeR yang baik harus mampu
membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi dengan
melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Penentuan
derajat atau kualifikasi luka memegang peranan penting bagi
hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus
dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan. Bagi praktisi
kesehatan diharapkan agar dapat mengupayakan prosedur
pembuatan VeR khususnya VeR perlukaan yang memenuhi
standar karena memiliki dampak yuridis yang luas dan dapat
menentukan nasib seseorang.
Daftar Pustaka
1.
2.
3.
4.
5.
Herkutanto. Peningkatan kualitas pembuatan visum et repertum
(VeR) kecederaan di rumah sakit melalui pelatihan dokter unit
gawat darurat (UGD). JPMK. 2005;8(3):163-9.
Atmadja DS. Aspek medikolegal pemeriksaan korban perlukaan
dan keracunan di rumah sakit. Prosiding ilmiah Simposium
Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus
Perlukaan dan Keracunan di Rumah Sakit. Jakarta: RS Mitra
Keluarga Kelapa Gading, Rabu 23 Juni 2004.
Herkutanto. Kualitas visum et repertum perlukaan di Jakarta dan
faktor yang mempengaruhinya. Maj Kedokt Indon. 2004;54
(9):355-60.
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas
Kedokteran Indonesia. Pedoman teknik pemeriksaan dan
interpretasi luka dengan orientasi medikolegal atas kecederaan.
Jakarta, 2005.
Afandi D, Mukhyarjon, Roy J. The Quality of visum et repertum
of the living victims In Arifin Achmad General Hopital during
Maj Kedokt Indon, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010
Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka
January 2004-September 2007. Jurnal Ilmu Kedokteran.
2008;2(1):19-22.
6. Afandi D. Visum et repertum pada korban hidup. Jurnal Ilmu
Kedokteran. 2009;3(2):79-84.
7. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. Ilmu Kedokteran
Forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.
8. Amir A. Rangkaian ilmu kedokteran forensik, edisi 2. Jakarta:
Ramadhan, 2005.
9. Sampurna B, Samsu Z. Peranan ilmu forensik dalam penegakan
hukum. Jakarta: Pustaka Dwipar, 2003.
10. Siswadja TD. Tata laksana pembuatan VeR perlukaan dan
keracunan. Simposium Tatalaksana visum et repertum Korban
Maj Kedokt Indon, Volum: 60, Nomor: 4, April 2010
Hidup pada Kasus Perlukaan & Keracunan di Rumah Sakit. Jakarta:
RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rabu 23 Juni 2004.
11. Soekanto S, Herkutanto, Sampurna B. Visum et repertum teknik
penyusunan dan pemerian. Jakarta: IND-HILL-CO, 1987.
12. Dahlan S. Pembuatan visum et repertum. Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1999.
13. Herkutanto, Pusponegoro AD, Sudarmo S. Aplikasi trauma-related injury severity score (TRISS) untuk penetapan derajat luka
dalam konteks mediklegal. J I Bedah Indones. 2005;33(2):3743.
FS
195
Fly UP