...

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Derajat

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Derajat
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan
di Era Otonomi Daerah untuk Mencapai
Millenium Developmant Goals Indonesia
Oleh:
Drs. H. Mustari Gani, SMPh.,M.Pd, Jurusan Fisioterapi Poltekkes Makassar
Juara II Lomba Pemilihan Dosen Poltekkes Berprestasi Tingkat Nasional
tahun 2007
A. PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah
darah
Indonesia
dan
untuk
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai
hal tersebut perlu diselenggarakan program pembangunan nasional secara
menyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari
pembangunan
nasional
bertujuan
meningkatkan
kesadaran,
kemauan
dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya guna tercapai suatu negara yang kuat. Negara
kuat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki ketahanan
bangsa yang tangguh dengan basis utamanya dalam wujud semua rakyat sehat
secara fisik, mental dan sosial serta memiliki produktivitas yang tinggi.
Namun resistensi krisis ekonomi yang menerpa bangsa kita telah mengakibatkan
sebagian masyarakat mengalami keterbatasan untuk memperoleh
pelayanan
kesehatan, sehingga tidaklah mengherankan jika kondisi kesehatan masyarakat
semakin merosot pasca krisis ekonomi. Penyakit busung lapar dan gizi buruk yang
ditemukan dibeberapa daerah di negeri ini, sebagai bukti nyata bahwa keterbatasan
ekonomi telah berdampak pada keadaan kesehatan masyarakat. Penyakit polio
yang telah pernah dianggap hilang, kini mewabah kembali, yang sebagian
penderitanya mengalami kelumpuhan dan sulit untuk disembuhkan. Sementara itu,
penyakit flu burung hingga saat ini masih terus menelan korban jiwa. Tercatat
jumlah penderita yang flu burung pertanggal 3 Juli 2006 sebanyak 54 orang dan 41
orang di antaranya meninggal dunia.
Kenyataan tersebut di atas merupakan suatu gambaran bahwa tantangan dalam
pembangunan kesehatan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan
kadang tak terduga.
Dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan dan
menghadapi tantangan yang dimaksud, Departemen Kesehatan telah melakukan
penataan kembali organisasi dan tata kerjanya serta penyesuaian Rencana
Strategis. Dalam rencana strategis Departemen Kesehatan diuraikan tentang
strategis yang masih dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini
isu
terkait dengan
pembangunan bidang kesehatan. Di antaranya adalah : beban ganda yang masih
dihadapi dalam pembangunan kesehatan. Dijelaskan, bahwa yang dimaksud beban
ganda dalam pembangunan kesehatan adalah meningkatnya beberapa penyakit
menular (re-emerging desease), sementara penyakit tidak menular atau penyakit
degeneratif mulai meningkat. Di samping itu, telah timbul pula berbagai penyakit
baru (new-emerging desease).
Isu strategis lainnya adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih
menempatkan masyarakat sebagai obyek, bukan sebagai subyek pembangunan
kesehatan. Kemampuan masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan memilih
dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan masih sangat terbatas.
Demikian pula peran aktif masyarakat masih kurang dan bahkan cenderung
menurun.
Berbagai masalah kesehatan yang timbul dewasa ini, sebenarnya tidak perlu terjadi
apabila masyarakat berperan secara aktif sesuai dengan perannya masing-masing,
mulai dari kesadaran memelihara kesehatan pribadi, keluarga, lingkungan,
perencanaan program kesehatan dan
hingga pengawasan atas kebijakan atau
pelaksanaan program-program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun
pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
Tak dapat disangkal, bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia sebagai aset dalam
pembangunan nasional, mulai dari penyusunan program sampai pada penyediaan
anggaran. Namun, lagi-lagi
sebaik apapun program dan
sebesar apapun
anggaran bila tidak diikuti dengan sikap proaktif dan kesadaran masyarakat maka
program tersebut hanya akan menjadi sebuah fatamorgana.
Salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
adalah pengembangan desa siaga, suatu upaya kesehatan yang berbasis
masyarakat, melibatkan lembaga swadaya masyarakat, terutama PKK, organisasi
keagamaan, dan sektor swasta.
Desa siaga merupakan gambaran masyarakat
yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman
terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular, perilaku
kesehatan yang keliru, kejadian bencana, kedaruratan dan sejenisnya dengan
memberdayaan potensi lokal secara gotong royong dan sinergis.
B. MASALAH KESEHATAN DI INDONESIA
Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini masih dalam keadaan terpuruk
meskipun telah mengalami kemajuan yang cukup bermakna. Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat anatara lain ditunjukkan dengan makin menurunnya angka
kematian bayi dan kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada Balita
serta meningkatnya umur harapan hidup. Namun demikian
disparitas derajat
kesehatan antar wilayah dan antar kelompok tingkat sosial ekonomi penduduk
masih tinggi. Derajat kesehatan masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dari
derajat kesehatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Hal tersebut terjadi
sebagai akibat Indonesia menghadapi beban ganda dalam pembangunan
kesehatan, di mana masih dihadapi meningkatnya beberapa penyakit menular (reemerging diseases) seperti campak, polio, diare, TBC dan lain sebagainya dan
adanya kecenderungan penyakit tidak menular atau degeneratif seperti penyakit
jantung, stroke, diabetes millitus dan lain sejenisnya mulai meningkat di masyarakat.
Di samping itu telah timbul pula berbagai penyakit baru (new-emerging diseases).
Keadaan tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran penduduk Indonesia untuk
hidup sehat, upaya kesehatan yang belum dikaitkan dengan pembangunan sumber
daya manusia, peraturan perundangan kesehatan yang tidak mendukung. Ditambah
lagi dengan keadaan perekonomian negara yang belum stabil, di mana masih
banyak penduduk miskin dan tingginya pengangguran sehingga daya beli menjadi
rendah, termasuk juga akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang
memadai.
Peningkatan jumlah anak balita yang mengalami status gizi buruk di Indonesia
menunjukkan adanya kecenderungan meningkat, di mana pada tahun 2005
ditemukan 1,8 juta balita dengan status gizi buruk dan pada tahun 2006 menjadi 2,3
juta balita menderita gizi buruk, sementara masih ada 5 juta lebih anak balita lainnya
yang mengalami status gizi kurang (Samhadi dalam Nitta, 2007). Selain gizi buruk
dan gizi kurang, yang perlu pula mendapat perhatian adalah tingginya prevalensi
berat badan lahir rendah pada bayi yaitu 7 – 14%, yang pada umumnya dipengaruhi
oleh gangguan nutrisi pada ibu. Antara 12 sampai 22% wanita berumur 15 – 49
tahun mengalami deficiency energi yang kronik dan 40% dari wanita hamil
mengalami anemia (Atmarita, 2005).
Profil lain yang juga menggambarkan rendahnya kualitas kesehatan di Indonesia
adalah masih tingginya angka kematian bayi (35/1000 kelahiran hidup) dan angka
kematian ibu melahirkan (307/100.000 kelahiran hidup) serta rendahnya usia
harapan hidup penduduk yaitu 69 tahun pada tahun 2005. Sementara Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia masih sangat
rendah, di mana pada tahun 2006 masih menduduki urutan ke-108 dari 177 negara
(UNDP). Keadaan ini tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan
anak yang menjadi generasi penerus suatu bangsa.
Masalah lain yang masih dihadapi Bangsa Indonesia dalam pelaksanaan
pembangunan
kesehatan
adalah
pemberdayaan
masyarakat
yang
masih
menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan
kesehatan. Lingkungan internal maupun eksternal termasuk globalisasi kurang
mendukung pembangunan kesehatan. Upaya pemerataan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan yang bermutu juga belum optimal. Perhatian pada masyarakat
miskin, rentan dan berisiko tinggi serta penanganan masalah kesehatan akibat
bencana masih belum memadai. Sistem perencanaan dan penganggaran
Departemen Kesehatan belum optimal, yang salah satu penyebabnya adalah
kurangnya dukungan informasi kesehatan yang memadai, sistem pengendalian,
pengawasan dan pertanggungjawaban kinerja Departemen Kesehatan belum
berjalan lancar karena belum jelasnya dukungan dan kepastian hukum. Demikian
pula halnya standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan dirasakan
masih kurang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya. Penelitian dan
pengembangan kesehatan belum optimal termasuk pemanfaatan hasil-hasil
penelitian serta pengembangan sumber daya kesehatan masih belum merata dan
belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Masalah lain yang tidak
kalah pentingnya menjadi kendala dalam pembangunan kesehatan di Indonesia
adalah kebijakan pembangunan kesehatan yang bersifat monokultur, yang
berorientasi pada proses pembangunan model Barat yaitu pembangunan kesehatan
yang dilakukan dengan mengedepankan rasionalitas tujuan, dengan mengarahkan
pembangunan dalam terminologi construction, terfokus pada pembangunan fisik dan
kuantitatif.
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN DI INDONESIA
Untuk
mengatasi
masalah
kesehatan
di
Indonesia,
selain
merupakan
tanggungjawab pemerintah juga perlu pendekatan-pendekatan lainnya yang
dilakukan oleh pihak swasta, lembaga independen dan masyarakat secara luas.
Pencapaian pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat
dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan
fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh sistem informasi
kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta hukum kesehatan.
Oleh karena itu untuk mempercepat pencapaian pembangunan kesehatan yang
berhasil-guna dan berdaya-guna berdasarkan visi dan misi program pembangunan
kesehatan di Indonesia, maka disusun strategi dan sasaran yang akan ditempuh
meliputi :
1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dengan
sasaran seluruh desa menjadi desa siaga, seluruh masyarakat berperilaku hidup
bersih dan sehat serta seluruh keluarga sadar gizi.
2. Meningkatkan
akses
masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan
yang
berkualitas dengan sasaran setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan
yang bermutu, setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko
tinggi terlindung dari penyakit, di setiap desa tersedia sumberdaya manusia
kesehatan yang kompeten, di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat
kesehatan dasar, setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan
dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya dan pelayanan kesehatan di
rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu.
3. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan dengan
sasaran setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada kepada
kepala desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat,
setiap kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat
dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat, semua
ketersediaan farmasi, makanan dan pembekalan kesehatan memenuhi syarat,
terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan serta
berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh
Indonesia.
4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan dengan sasaran pembangunan kesehatan
memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah, anggaran
kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan promosi
kesehatan, terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi
rakyat miskin.
D. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata “power”
(kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan
dengan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan
dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita
inginkan, terepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto,2005;57).
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan
dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : (a)
memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti
bukan saja bebas mengemukakan pendapat, bebas dari kebodohan, bebas dari
kesakitan ; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka
dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa
yang mereka perlukan ; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan
keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Menurut Ife (Suharto, 2005; 59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci,
yakni kekuasaan dan
kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya
menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau
penguasaan klien atas :
• Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup : kemampuan dalam
membuat
keputusan-keputusan
mengenai
gaya
hidup,
tempat
tinggal,
pekerjaan.
• Pendefenisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan
aspirasi dan keinginannya.
• Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menymbangkan gagasan
dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
• Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi
pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan
dan kesehatan.
• Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan
kemasyarakatan.
• Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme
produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
• Reproduksi : kemampuan dalam kaitannnya dengan proses kelahiran, perawatan
anak, pendidikan dan sosialisasi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses
dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat,
termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan,
maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri,
mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi
dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG KESEHATAN
Menyadari akan arti pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan, maka Departemen Kesehatan menetapkan visi : “Masyarakat yang
Mandiri untuk Hidup Sehat”. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah
suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia menyadari, mau, dan mampu untuk
mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi,
sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan akibat bencana, maupun
lingkungan yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
Dalam mewujudkan visi tersebut, maka misi Departemen Kesehatan adalah
:”Membuat Rakyat Sehat”. Dalam hal ini, Departemen Kesehatan harus mampu
sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat rakyat sehat,
baik fisik, sosial, maupun mental/jiwanya (Depkes, 2006).
Terlepas dari konsep Departemen Kesehatan, maka penulis mencoba memberikan
konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan
menagcu dari konsep pemberdayaan yang telah diuraikan di atas, yang meliputi:
1. Pemberdayaan Ekonomi
2. Pemberdayaan Perempuan
3. Peningkatan Pendidikan Rata-rata penduduk Indonesia
4. Pemberdayaan Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pihak swasta
F.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut :
1. Permasalahan kesehatan yang dihadapi bangsa kita yang demikian
kompleksnya tidak terlepas dari persoalan ekonomi, rendahnya tingkat
pendidikan penduduk (khususnya penduduk yang tinggal di pedesaan),
lemahnya peran lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, termasuk pihak
swasta.
2. Guna
memecahkan
persoalan
tersebut,
diperlukan
pemberdayaan
masyarakat yang mengacu pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi, gender, pendidikan,
serta peran pihak swasta dan LSM.
DAFTAR PUSTAKA
1. Gutomo Priyatmono, Bermain dengan Kematian, Kompas, 4 November 2007
2. SKN Depkes RI 2004
3. Sekjen MPR RI, Pemahaman terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan MPR RI, 2006,
4. Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Aditomo, 2005
Jakarta
5. Tamsil Linrung, Panggilan Keadilan Indonesia Jakarta, 2005.
Fly UP