...

IDENTIFIKASI DERAJAT KOMPETISI FISKAL KABUPATEN/KOTA DI

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

IDENTIFIKASI DERAJAT KOMPETISI FISKAL KABUPATEN/KOTA DI
IDENTIFIKASI DERAJAT KOMPETISI FISKAL KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR
IDENTIFICATION DEGREES OF FISCAL COMPETITION IN EAST
JAVA MUNICIPALITIES
Bintang Dwitya Cahyono
Pusat Penelitian Ekonomi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Abstrak
Desentralisasi fiskal telah diterapkan oleh Indonesia semenjak tahun 2001. Sistem desentralisasi menuntut
daerah untuk lebih mandiri dan kreatif dalam mengelola kebijakan fiskal daerah. Strategi daerah dalam mengelola
fiskal daerah telah menimbulkan sebuah kompetisi fiskal antar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengukur seberapa besar derajat kompetisi fiskal kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan membagi menjadi lima
koridor ekonomi; (1) Koridor Timur; (2) Koridor Tengah; (3) Koridor Barat Daya; (4) Koridor Barat; dan (5)
Koridor Kepulauan. Dengan menggunakan pendekatan Fuzzy Logic diketahui bahwa Koridor Tengah memiliki
derajat kompetisi fiskal tertinggi di Jawa Timur.
Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, Kompetisi Fiskal, Fuzzy Logic
Abstract
Fiscal decentralization has been implemented by Indonesian’s government since 2001. Decentralized system
encourage local governments/ municipality to be more independent and creative in managing fiscal policy in their
regions. The interaction of fiscal policy strategy in the region caused fiscal competition between regions. The purpose
of this study is to measure the degree of fiscal competition amongs local governments in East Java divided into five
economic corridors: (1) Eastern Corridor, (2) Central Corridor, (3) Southwest Corridor, (4) West Corridor; and
(5) Corridor Islands. By using the Fuzzy Logic approach, the study found that the Central Corridor has the highest
degree of fiscal competition in East Java.
Keywords: Fiscal Decentralization, Fiscal Competition, Fuzzy Logic
PENDAHULUAN
Peran pemerintah dalam perekonomian berbedabeda sesuai dengan sistem perekonomian yang
dianut. Pada sistem ekonomi komando, pemerintah
berperan sangat dominan dalam perekonomian,
dimana seluruh kebijakan mengenai ekonomi
dan sosial diatur sepenuhnya oleh pemerintah
pusat. Di sisi lain peranan pemerintah berlaku
sebaliknya dalam sistem ekonomi pasar, sistem
tersebut menyerahkan hampir seluruh kebijakan
ekonomi kepada pasar/ masyarakat.
Desentralisasi sistem pemerintahan telah
muncul sebagai paradigma baru dalam pembuatan
berbagai kebijakan dan administrasi pembangunan
sejak era 1970-an. Perhatian besar terhadap
era desentralisasi tidak hanya disebabkan oleh
kegagalan sistem perencanaan terpusat (sistem
komando) terhadap program pembangunan
dan perencanaan ekonomi daerah, tetapi juga
munculnya kesadaran pemerintah pusat akan peran
penting pemerintah daerah dalam perencanaan
pembangunan daerah, dimana pembangunan
daerah tidak dapat dengan mudah dikendalikan
dan direncanakan oleh pemerintah pusat.
Lebih jauh dalam konteks negara berkembang,
Hidayat (2005) menjelaskan bahwa terdapat
tiga alasan utama mengapa sebagian besar
negara berkembang menganggap penting untuk
mengaplikasikan desentralisasi fiskal, yaitu: i)
untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, ii) untuk memperluas
otonomi daerah, dan iii) sebagai strategi untuk
mengatasi instabilitas politik. Sejalan dengan
47
hal tersebut, tujuan otonomi daerah sebagai
landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah
untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya,
kebijakan desentralisasi tersebut ditujukan untuk
menciptakan proses pengambilan keputusan
publik dengan cara demokratis dan memberikan
pelayanan masyarakat agar lebih baik. Dengan
adanya kewenangan luas bagi pemerintah
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan,
maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi
dengan sasaran akhir penciptaan kesejahteraan
masyarakat dapat segera tercapai.
Tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan
publik (public services) yang lebih efisien
dari pemerintah daerah (UNDP, 2009). Untuk
mendukung efektivitas kebijakan tersebut,
pelaksanaan desentralisasi ditetapkan pada tiga
aspek utama, yakni: 1) desentralisasi politik; 2)
desentralisasi administratif, dan 3) desentralisasi
fiskal.
Ketiga desentralisasi tersebut diatur dalam
undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan
UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur aspek
pemerintahan daerah dan juga dana perimbangan
pusat dan daerah (lihat Gambar 1.1). Dalam
UU tersebut diatur secara tegas mengenai
mekanisme pembagian kekuasaan/ wewenang
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/
kota. Selain pemberian wewenang dalam hal
administratif pemerintahan, kebijakan ini diikuti
pula dengan kewenangan dan tanggung jawab
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerah (Mardiasmo, 2009).
Meskipun demikian tidak seluruh kebijakan
tata kelola pemerintahan baik aspek administratif,
politik dan keuangan diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat
tetap ikut andil dalam urusan pemerintahan
daerah. Sebagai contoh, pemerintah pusat
tetap memberikan bantuan kepada pemerintah
daerah melalui mekanisme transfer keuangan
berupa dana perimbangan, dana alokasi kusus
(DAK), dana alokasi umum (DAU). Lebih lanjut
melalui kantor kementerian, pemerintah pusat
mengalokasikan anggaran bagi daerah dalam
rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan (Sukartini, 2010).
Terkait dengan penjelasan di awal, hal
terpenting dari tujuan desentralisasi fiskal
adalah untuk mendorong daerah agar lebih
mandiri dalam hal pengelolahan keuangan
daerah, dalam konteks ini daerah dituntut untuk
dapat memenuhi kebutuhan sendiri dengan
meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD).
Gambar 1. Hirarki Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah dan Pengolahan Tata Pemerintahan
48 │ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 1, 2014
Indikator kemandirian daerah ditinjau dari
sisi penerimaan fiskal adalah dengan semakin
berkurangannya dana transfer dari pemerintah
pusat baik berupa DAU maupun DAK.
Oleh karena itu, pemerintah daerah
dituntut untuk lebih inovatif dalam mengatur
dan menjalankan roda perekonomian agar
dapat menjadi daerah yang mandiri. Setiap
kebijakan pemerintah daerah baik bersifat
administratif ataupun kebijakan keuangan
(fiskal) diharapkan dapat mengakomodasikan
kepentingan masyarakat dan perekonomian
daerah. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah
daerah dalam perbaikan layanan publik (public
services) ataupun pengembangan/ perbaikan
infrastruktur.
Hal menarik untuk dikaji dalam era
desentralisasi fiskal yang telah berjalan kuranglebih selama 10 tahun, adalah cara pemerintah
daerah dalam mengelola kebijakan anggarannya,
di mana daerah diberi kewenangan dalam
mengelola kebijakan anggaran daerah sehingga
memungkinkan terjadinya interaksi kebijakan
fiskal antar daerah (Solihin, 2007). Fenomena
interaksi kebijakan fiskal antar daerah pada
akhirnya menimbulkan kompetisi fiskal antar
daerah. Interaksi kebijakan fiskal daerah biasa
terjadi pada daerah yang memiliki faktor kedekatan
secara geografis dengan daerah lain ataupun
terdapat kemiripan struktur perekonomian antar
daerah (Rosen, 1993).
Fiscal competition didefinisikan sebagai
persaingan kebijakan antar pemerintahan dengan
tujuan untuk mensejahterakan kehidupan
dimasing-masing daerah pemerintahan. Fiscal
competition ini terjadi pada ranah kebijakan
publik menyangkut aspek pengeluaran/ belanja
dan pendapatan/ perpajakan pemerintah (Ogawa,
2010). Lebih jauh kebijakan/ strategi masingmasing pemerintah daerah dengan tujuan
untuk meningkatkan kemandirian daerah telah
menimbulkan kompetisi dalam konteks kebijakan
fiskal (fiscal competition) antar daerah. Akibat dari
persaingan kebijakan fiskal (fiscal competition)
tersebut mendorong perubahan/ pergerakan
dari faktor produksi, seperti pergerakan migrasi
penduduk ataupun pergerakan arus investasi/
modal, dari daerah satu ke daerah lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur
derajat kompetisi fiskal kabupaten/ kota di
Provinsi Jawa Timur dengan memasukkan
variabel pengeluaran dan penerimaan pemerintah
daerah, makro ekonomi, dan ketersediaan
infrastruktur sebagai proxy, sehingga dapat
diketahui seberapa besar derajat kompetisi fiskal
yang terjadi Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa
Timur.
TINJAUAN PUSTAKA
Terminologi desentralisasi pada hakekatnya tidak
hanya memiliki satu makna. Desentralisasi dapat
diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung
pada konteks penggunaannya. Parson dalam
Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi
sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah
antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat
dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana
masing-masing kelompok tersebut memiliki
otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu
dalam lingkup teritorial suatu negara/ daerah.
Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan
bahwa desentralisasi adalah penyerahan
(devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah.
Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam
UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian berubah
menjadi UU No. 33 tahun 2004, pengertian
desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan
wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009).
Ini artinya desentralisasi merupakan penyerahan
kewenangan dan tanggung jawab akan fungsifungsi publik dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah.
Dalam era desentralisasi, daerah diberikan
kebebasan terbatas untuk menentukan sendiri
kebijakan fiskal, sehingga memungkinkan
terjadinya interaksi kebijakan fiskal antar daerah.
Interaksi tersebut dapat terjadi mengingat
faktor produksi seperti modal, tenaga kerja,
barang dan jasa, dapat berpindah tanpa ada
halangan. Perpindahan faktor produksi tersebut
mengikuti pola intensif dan disintensif dari
kebijakan pemerintah (Alves, 2005). Kebijakan
IDENTIFIKASI DERAJAT KOMPETISI............(Bintang Dwitya Cahyono) │ 49
pemerintah daerah yang bersifat disintensif bagi
faktor produksi, memungkinkan faktor produksi
tersebut berpindah ke daerah lain. Demikian pula
sebaliknya, jika kebijakan pemerintah daerah
bersifat intensif, maka akan mendorong faktor
produksi untuk masuk ke daerah tersebut.
Salah satu instrumen yang digunakan di
dalam kompetisi fiskal adalah kebijakan anggaran.
Dalam konteks kompetisi fiskal, masing-masing
daerah menggunakan instrumen kebijakan
anggaran melalui pengeluaran pemerintah dan
pajak daerah. Semakin ekspansif suatu kebijakan
anggaran pemerintah daerah akan menyebabkan
semakin banyak faktor produksi masuk ke
daerah tersebut. Dengan demikian perekonomian
suatu daerah akan meningkat seiring dengan
meningkatnya faktor produksi yang masuk
(Bucovetsky, 2005).
Menurut Breton (1996a), kompetisi
pemerintah dapat terjadi pada seluruh tingkat
pemerintahan. Kompetisi tersebut bisa saja
terjadi antar pemerintahan negara ataupun antar
pemerintah daerah. Lebih jauh dalam model
persaingan tersebut tiap-tiap pemerintah daerah
selalu berusaha untuk memaksimalkan strategi/
kebijakan diantara keterbatasan (constraint).
Tingkat persaingan antar pemerintah tersebut
dibatasi dengan asumsi bahwa tiap-tiap pemerintah
memiliki derajat kekuatan seimbang (tidak
timpang)
Expenditure competition adalah bentuk
persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran
pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan
faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi
masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan
perekonomian semakin cepat dan tinggi, dan
secara otomatis pendapatan pemerintah daerah
juga akan meningkat seiring dengan hal tersebut.
Expenditure competition adalah bentuk
persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran
pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan
faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi
masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan
perekonomian semakin cepat dan tinggi, dan
secara otomatis pendapatan pemerintah daerah
juga akan meningkat seiring dengan hal tersebut.
Pengeluaran pemerintah merupakan
suatu komponen kebijakan fiskal dengan
tujuan untuk menstimulus segala kegiatan
perekonomian, baik untuk belanja modal maupun
belanja rutin mempunyai dampak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Pengeluaran pemerintah suatu daerah dengan
tujuan menciptakan barang/ jasa tidak hanya
dinikmati oleh penduduk di daerah tersebut, tetapi
penduduk di sekitar daerah tersebut juga dapat
menikmatinya. Secara garis besar, kompetisi
pengeluaran antar pemerintah pada hakekatnya
akan menyebabkan terjadinya eksternalitas/
spillover (Wildasin,2001).
Pengertian tax competiton adalah bentuk
kompetisi antar pemerintah bertujuan untuk
memperebutkan objek pajak baik berupa barang/
jasa dan tenaga kerja (Hauptmiere, 2009). Strategi/
kebijakan masing-masing pemerintah dibidang
perpajakan akan berpengaruh terhadap pergerakan
faktor produksi (modal dan tenaga kerja). Pada
tataran ini pemerintah akan berusaha untuk
menurunkan sekecil mungkin tarif pajak sehingga
dapat menarik faktor produksi agar masuk ke
dalam daerah pemerintahanya. Peningkatan arus
faktor produksi selanjutnya akan meningkatkan
pendapatan daerah melalui pajak yang dipungut.
Pada dasarnya tax competition dibagi
menjadi dua model pendukung, yakni: 1) model
tax competition dan 2) model tax coordination.
Gambar 2. Instrumen Kebijakan dalam Kompetisi Fiskal
Fiscal Competition
Policy Tools:
• Tax Burden
• Publics
Expenditure
Sumber: Robson, 2001
50 │ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 1, 2014
Factor of Production:
• Capital
• Labor
Dalam model tax competition masing-masing
daerah akan saling bersaing dengan daerah
lainnya. Sedangkan dalam model tax coordination
masing-masing daerah justru bekerja sama
dalam merumuskan kebijakan perpajakan untuk
menghasilkan sebuah formulasi perpajakan yang
saling menuntungkan.
Menurut Justmant (2001) kompetisi fiskal
bidang perpajakan (tax competition) dapat
menyebabkan terjadinya kerusakan (destructive
competition). Destructive competition terjadi
apabila ke dua daerah terlalu berlarut-larut dalam
persaingan, sehingga game dari ke dua daerah
tersebut adalah penetapan pajak yang terlalu
rendah. Implikasi dari persaingan berlarut-larut
tersebut adalah daerah akan kekurangan sumber
pembiayaan yang berasal dari sektor pajak,
sehingga berdampak pada kesulitan pemenuhan
kebutuhan suatu daerah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
analisis dan kuantitatif deskriptif. Pendekatan
kuantitatif dalam penelitian ini mengunakan
metode matematika deterministik, yakni logika
samar (fuzzy logic). Metode matematika fuzzy
logic digunakan untuk mengukur seberapa besar
tingkat kompetisi fiskal di kabupaten/ kota Jawa
Timur.
Data yang digunakan dalam penelitian ini
dibagi menjadi dua bagian, yakni: 1) data untuk
analisis deskriptif, dan 2) data untuk analisis
model. Untuk analisis desktiptif penelitian ini
menggunakan data di tahun 2006 sampai dengan
2008. Selanjutnya data untuk analisis model fuzzy
menggunakan data di tahun 2008.
Penelitian ini melingkupi tiga jenis indikator
yang digunakan dalam mengukur kompetisi fiskal
kabupaten/ kota di Jawa Timur, yakni: bidang
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta
infrastruktur/ pelayanan publik (Hauptmiere,
dkk; 2008). Adapun indikator tersebut adalah: (1)
indikator makro ekonomi daerah; (2) indikator
fiskal daerah; dan (3) indikator infrasturktur/
pelayan publik, kemudian dari masing-masing
indikator tersebut dibagi lagi menurut variabel
pembentuknya. Untuk indikator makro ekonomi
daerah, variabel pembentuknya adalah: produk
domestik regional bruto PDRB nominal. Untuk
indikator fiskal daerah, variabel pembentuknya
adalah: (1) pendapatan dari dana perimbangan;
(2) pendapatan dari dana non-perimbangan; (3)
belanja langsung; dan (4) belanja tidak langsung.
Lebih lanjut untuk indikator pelayanan publik,
variabel pembentuknya adalah: (1) rasio jumlah
guru dibagi seluruh jumlah siswa; (2) rasio jumlah
penduduk dibagi jumlah seluruh tenaga medis;
dan (4) rasio panjang jalan dengan kualitas baik
dibagi dengan total panjang jalan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Telah dijelaskan di awal, bahwa kompetisi fiskal
didefinisikan sebagai persaingan kebijakan antar
pemerintah dengan tujuan mensejahterakan
kehidupan masyarakat di masing-masing
daerahnya. Ranah kompetisi kebijakan fiskal
dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni: 1)
kompetisi dalam bidang perpajakan dan 2)
kompetisi dalam bidang pengeluaran.
Pada kabupaten/ kota di Jawa Timur, dengan
melakukan analisis secara parsial (pembagian
menurut koridor) di ketahui bahwa besaran derajat
kompetisi fiskal antar koridor berbeda-beda.
Koridor dengan derajat kompetisi terbesar adalah
Koridor Tengah, yakni sebesar 0,856. Posisi kedua
yakni Koridor Barat Daya (0,53) dan diurutan
berikutnya yakni Koridor Timur (0,503), Barat
(0,486), dan Kepulauan (0,356).
Gambar 3. Kinerja Model Fuzzy
Indikator Kompetisi:
Derajat Kompetisi Fiskal:
Makro Ekonomi Daerah
Fiskal Daerah
Infrastruktur/ Pelayanan
Daerah
Kriteria Fuzzy
Tinggi
Sedang
Ringan
IDENTIFIKASI DERAJAT KOMPETISI............(Bintang Dwitya Cahyono) │ 51
Tabel 1 Indeks Fuzzy Model Kompetisi Fiskal, Tahun
2008 (%)
Koridor
Indeks Kompetisi Fiskal
Timur
0.503
Tengah
0.856
Barat Daya
0.53
Barat
0.486
Kepulauan
0.356
Sumber: hasil perhitungan
Status
rendah
tinggi
menengah
rendah
rendah
Hasil perhitungan Tabel 1 menunjukan
kompetisi fiskal terbesar berada pada kawasan/
Koridor Tengah. Hal ini menjadi wajar, karena
kegiatan perekonomian cenderung terkluster di
sekitar daerah Surabaya. Demikian pula ditinjau
dengan ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan
infrastruktur dan pelayanan publik pada Koridor
Tengah cenderung lebih maju dibandingkan
dengan lainya. Dengan semakin lengkapnya
fasilitas secara tidak langsung akan mendorong
faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) untuk
masuk ke daerah tersebut.
Selanjutnya koridor yang memiliki indeks
kompetisi terbesar kedua adalah Barat Daya.
Dalam koridor tersebut kompetisi fiskal
dimotori oleh Kota Kediri yang memiliki PAD,
belanja daerah tertinggi dan tingkat ketersedian
infrastruktur yang memadai. Akibat hal tersebut,
Koridor Barat daya memiliki jumlah kepadatan
penduduk relatif tinggi, yakni tertinggi kedua
setelah koridor tengah.
Nilai indeks kompetisi fiskal Koridor Timur
daya hampir mirip dengan indeks kompetisi
fiskal di Koridor Barat Daya (lihat Tabel 1).
Kedua koridor tersebut terletak di sekitar Koridor
Tengah, dimana menurut Martincus (2004b),
faktor kedekatan wilayah dengan pusat kutub
pertumbuhan (growth pole) turut mempengaruhi
besarnya derajat kompetisi.
Sementara itu, hasil perhitungan model
kompetisi fiskal menunjukkan bahwa Koridor
Kepulauan yang terdiri dari empat kabuapaten di
Pulau Madura, memiliki nilai indeks kompetisi
fiskal yang rendah. Rendahnya tingkat kompetisi
fiskal disebabkan oleh rendahnya input faktor
dalam koridor ini.Kemudian secara ekonomi,
Koridor Kepulauan merupakan daerah yang
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi
terendah jika dibandingkan dengan lainnya.
Keterbelakangan perekonomian di kawasan
tersebut dikarenakan struktur perekonomian yang
masih mengandalkan kontribusi sektor primer.
Lebih jauh ditinjau dari segi pendidikan, koridor
tersebut merupakan kawasan dengan tingkat
pendidikan terendah bila dibandingkan dengan
koridor lain.
Tinggi atau rendah indeks kompetisi fiskal
sangat dipengaruhi oleh besaran input yang
digunakan dalam model. Hasil analisis menunjukan
bahwa, koridor dengan nilai indeks fiskal rendah
pasti memiliki nilai indeks penerimaan daerah,
belanja daerah, dan makroekonomi rendah.
Penerimaan asli daerah dapat digali lebih
dalam dengan memaksimalkan penerimaan
PAD. Salah satu upaya paling nyata adalah
dengan selalu melakukan pengawasan terhadap
penerimaan daerah, supaya tidak terjadi kebocoran
penerimaan. Lebih jauh, usaha meningkatkan
PAD dengan menaikkan tarif pajak tetap harus
mengikuti kriteria perpajakan daerah yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Minimnya kemampuan aparatur daerah
dalam menentukan prioritas belanja daerah turut
mempengaruhi besar/ kecil rasio belanja langsung.
Perencanaan penganggaran daerah harus disusun
sesuai dengan rencana pembangunan baik jangka
pendek maupun jangka panjang dan demikian
pula dengan kecepatan penyerapan anggaran
belanja yang harus tepat waktu sehingga tidak
menghasilkan sisa lebih anggaran (Silpa).
Lebih jauh menurut Wildasin (1998) secara
tidak langsung akibat adanya kompetisi fiskal
antar daerah, justru menyebabkan terjadinya
ketimpangan pendapatan dan distribusi.
Kompetisi fiskal menyebabkan faktor produksi
hanya mengalir pada suatu daerah, akibatnya
daerah lain akan kekurangan faktor produksi.
Akan tetapi Aziz (1985) dalam mengkritisi teori
pengelompokan modal, mengungkapkan bahwa
pengelompokan modal di suatu daerah hanya
terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka
panjang, modal justru akan bergerak keluar dari
daerah kaya menuju daerah kekurangan modal.
Akibat dari pergerakan tersebut maka dalam
jangka panjang tingkat produktivitas daerah kaya
modal maupun kurang modal akan seimbang.
52 │ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 1, 2014
Sehingga akibat adanya keseimbangan aliran
modal tersebut membuat disparitas antar wilayah
akan semakin berkurang.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada
bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat
disimpulkan:
1. Hasil perhitungan sub-blok model indeks
fiskal daerah untuk tiap koridor menunjukan bahwa sebagian besar koridor ekonomi
memiliki nilai indeks yang rendah (terkecuali Koridor Tengah). Rendahnya indeks
tersebut dipengaruhi oleh input persamaan
model, yakni penerimaan (PAD) dan
pengeluaran daerah (untuk belanja langsung) yang rendah.
2. Hasil perhitungan sub-blok model indeks
infrastruktur daerah untuk tiap koridor
menunjukan hasil yang serupa dengan
model indeks fiskal. Sebagian besar koridor
memiliki nilai rendah (kecuali koridor tengah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
ketersediaan infrastruktur yang baik dan
lengkap hanya terletak di kabupaten/ kota
Koridor Tengah.
3. Hasil perhitungan model simultan indeks
kompetisi fiskal menunjukan bahwa koridor tengah memiliki derajat kompetisi
fiskal tertinggi, kemudian disusul oleh Koridor Barat Daya, Timur, Barat, sedangkan
indeks kompetisi fiskal terendah adalah
Koridor Kepulauan. Tingginya indeks
kompetisi fiskal pada Koridor Tengah
menyebabkan pergerakan faktor produksi
terpusat di daerah tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Agnès Bénassy-Quéré., Nicolas Gobalraja., dan
Nicolas Gobalraja. 2005. Tax and Public
Input Competition. Université Paris X.
Alves, Pinheiro. 2005. The Standar Neo-Classical
View on Tax Competition. Working Paper
12568. NBER. Cambridge.
Ananda, Fajri C. 2010. Restorasi Kebijakan
Desentralisasi
Fiskal
di
Indonesia
(Pengalaman Jawa Timur). Pidato
Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam
Bidang Ilmu Keuangan Daerah, Fakultas
Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang:
Brawijaya University Press.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. Statistik
Keuangan Kabupaten/ Kota.
Bahl, Roy W., dan Linn, Johannes. 1992. Urban
Public Finance in Developing Countries.
New York: Oxford University Press.
Becsi, Zsolt. 1998. Fiscal Competition and
Reality: A Time Series Approach. Working
Paper 98-19. Federal Reserve Bank of
Atlanta.
Breton, A., 1996. Competitive Government:
An Economic Theory of Politics and
Public Finance. Cambridge: Cambridge
University Press.
Caldeira, Emilie., dan Foucault, Martial. 2010.
Decentralization in Africa and Fiscal
Competition Evidence from Benin. Center
of Interuniversitaire de Recherche end
Analyse des Organizations. Canada.
Cox, Earl. 1994. The Fuzzy System Handbook
(A Practitioner’s Guide to Building, Using,
and Maintaining Fuzzy System). USA:
Massachusetts Academic Press.
Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Nota Keuangan dan RAPBN 2010.
Ermini, Barbara., dan Santolini, Raffaella. 2006.
Horizontal Interaction on Local Councils
Expenditures: Evidence from Italy. Società
Italiana di Economia Pubblica: Italy.
Gelly, Ned., dan Jang, Roger. 2000. Fuzzy Logic
Toolbox. Mathwork, Inc: USA.
Guney, K., dan Sarikaya, N. 2009. “Comparison
of Mamdani and Sugeno Fuzzy Inference
System Models for Resonant Frequency
Calculation of Rectangular Microstrip
Antennas”. Progress In Electromagnetics
Research B. Vol. 12. Department of
Electrical and Electronics Engineering.
Erciyes University: Turkey.
Hidayat, Syarif. 2010. Mengurai Peristiwa
Merentas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa
Reformasi Desentralisasi dan Otonomi
Daerah”. Majalah Pemikiran Sosial
Ekonomi. Volume 29. Juli. Jakarta: LP3ES.
___________. 2003. State-Society Relation:
Rekonstruksi Konsep dan Pendekatan
IDENTIFIKASI DERAJAT KOMPETISI............(Bintang Dwitya Cahyono) │ 53
Kebijakan, Dalam: Otonomi Daerah dalam
Perspektif. Jakarta: P2E-LIPI.
___________. 2005. Too Much Too Soon: Local
States Elite’s Perspective on The Puzzle
Of Contemporary Indonesian Regional
Autonomy Policy. Rajawali Pers: Jakarta.
Justman, M., dan T. van Ypersele. 2001. Fiscal
Competition and Regional Differentiation.
Jurnal of Urban Economics. Volume 52.
Kessler, Anke S., Lulfesmann, Christoph., dan
Myers, Gordon M. 2001. Redistribution,
Fiscal Competition, and the Politics of
Economic Integration. Jurnal of Public
Economics. Volume 23.
Khusaini, Mohammad, 2006. Ekonomi Publik:
Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan
Daerah. Malang: BPFE Unibraw.
Kuncoro, Mudrajat. 2009. Ekonomika Indonesia:
Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah
Krisis Global. Yogyakarta: UPP STIM
YKPN.
Kusumadewi, Sri., dan Purnomo, Hari. 2010.
Aplikasi Metode Fuzzy untuk Pendukung
Keputusan. Edisi Dua. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Litvack, Jennie. 1999. Decentralization.
Washington, DC: World Bank.
Mahi, Raksaka. 2002. Desentralisasi Fiskal dan
Otonomi Daerah. Makalah disampaikan
dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV.
LEMHANAS: Jakarta.
Mangkoesoebroto, Guritno. 2008. Ekonomi
Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
Mankiw, N. Gregory. 2007. Macroeconomics.
Sixth Edition. New York: Worth Publisher.
Mardiasmo. 2009. Kebijakan Destralisasi Fiskal
Di Era Reformasi: 2005-2008. Dalam: Era
Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep
dan Implementasi). Jakarta: GramediaKompas.
Martincus, Christian Volpe. 2004. Do Economic
Integration and Fiscal Competition Help to
Explain Location Patterns?. University of
Bonn.
Musgrave, Richard A. 1997. Devolution,
Grants, and Fiscal Competition. Journal of
Economic Perspectives. Volume 11.
_________________. 1989. Public Finance
in Theory and Practice. Fifth Edition.
Singapore: McGraw-Hill.
United Nation Development Programme
- Indonesia. “The Missing Link: The
Province and Its Role in Indonesia’s
Decentralization”. Policy Issues Paper. Mei
2009.
Rainald Borck., Marco Caliendo., dan Viktor
Steiner. 2006. Fiscal Competition and The
Composition of Public Spending: Theory
and Evidence. Discussion Paper No. 2428.
Institute for the Study of Labor. German.
Rosen Harvey., dan Anne Case. 1993. Budget
Spillover and Fisca Policy Interdependence.
Jurnal of Public Economics. Nort Holland
Sebastian Hauptmeier., Ferdinand Mittermaier.,
dan Johannes Rincke. 2009. Fiscal
Competition Over Taxes and Public Inputs.
Working Paper No. 1033. European Central
Bank. German.
Scholar Pedia. 2011. “Fuzzy Control, (Online)”.
Diunduh dari (http://www.scholarpedia.
org/article/Fuzzy_logic, tanggal 17 Juli
2011).
Siddik, Machfud, 2009. Kebijakan Awal
Desentralisasi Fiskal 1999 - 2004. Dalam:
Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran,
Konsep dan Implementasi). Jakarta:
Gramedia-Kompas.
Sukartini, Made. 2010. Does General Allocation
Fund for Good Government or Lucky One?.
Indonesia Regional Science Association
(IRSA).
Wildasin, David E. 2001. Fiscal Competition in
Space and Time. Martin School of Public
Policy: University of Kentucky. Lexington:
USA.
World Bank. 2005. Fiscal Sustainability in
Theory and Practice: A Handbook.
Washington: World Bank.
54 │ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 1, 2014
Fly UP