...

Document

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

Document
REKOMENDASI MUSYAWARAH KE 4 MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1. Negara membutuhkan tersedianya SDM kepemimpinan nasional yang kompeten,
berintegritas dan berdedikasi untuk memajukan umat dan bangsa Indonesia.
Oleh karenanya PKS selalu bersungguh-sungguh menyiapkan kadernya melalui
sistem pembinaan, penghargaan dan penegakan disiplin keanggotaan secara
konsisten.
2. Bahaya miras sebagai penyebab berbagai kejahatan adalah sebuah keniscayaan
yang tidak terbantahkan dan telah terjadi secara mendunia. Termasuk
kecelakaan lalu lintas yang merenggut jiwa manusia banyak dipicu oleh dampak
miras. Kesadaran pemerintah daerah akan bahaya miras telah memunculkan
berbagai bentuk perda pelarangan miras. PKS sangat mengapresiasi perda-perda
tersebut, termasuk yang terakhir perda pelarangan miras yang diterbitkan oleh
provinsi Papua. PKS mengapresiasi siaran pers Mendagri Tjahjo Kumolo pada
Sabtu, 21 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri membantah
telah membatalkan Perda tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban,
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah. Justru, menurut
Mendagri ,setiap daerah harus memiliki peraturan daerah berisi pelarangan
minuman beralkohol yang tegas. Hal itu mengingat peredaran minuman
beralkohol yang sudah sangat membahayakan generasi muda. Peredaran miras,
menurut Mendagri ,adalahpemicutindakkejahatan. PKS berharap pemerintah
konsisten dengan pernyataan tersebut. Sehingga tugas Pemerintah dan DPR
berikutnya adalah untuk segera menyelesaikan RUU Larangan Minuman
Beralkohol, sehingga akan memperkuat keberadaan Perda miras yang telah ada
sebelumnya diberbagai daerah. Semangat pelarangan miras adalah upaya
perlindungan bangsa dan Negara yang merupakan cita-cita yang tercantum
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kader untuk mengoptimalkan seluruh
potensi elemen partai dan kader untuk memperluas komunikasi dan interaksi
serta khidmat kepada berbagai elemen masyarakat.
4. a. Bela ngara secara konstitusi adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia
yang harus segera dilaksanakan. Oleh karenanya PKS mendukung program Bela
Negara.
b. Negara berkewajiban meluruskan sejarah bahwa PKI tetap menjadi bahaya
laten bagi NKRI
c. Mendukung sikap tegas TNI/Polri terhadap fenomena sistematik kebangkitan
PKI sebagai bagian dari sikap Bela Negara dan Penegakkan Hukum.
d. PKS mengajak seluruh elemen masyarakat (Orpol-Ormas) untuk menyatukan
sikap bahwa PKI musuh Pancasila dan musuh bersama bangsa Indonesia.
e. PKS berpandangan bahwa Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 dan UU Nomor
27 tahun 1999 masih tetap berlaku sangat relevan untuk terus diperkuat dan
dipertahankan dan dikawal penegakkannya. Oleh karenanya Negara tidak
perlu meminta maaf.
5. a. Prihatin, mengecam keras, mengutuk tindakan kejahatan dan penyimpangan
seksual yang terjadi di Indonesia.
-
-
b. Menuntut pemerintah untuk :
Menindak tegas pelaku dengan hukuman seberat-beratnya hingga hukuman
mati,
Melakukan pendampingan dan proses rehabilitasi komprehensif terhadap
korban dan keluarganya. Menghadirkan perangkat hukum yang :
a) Memberikan efek jera bagi pelaku
b) mencegah terjadinya kejahatan seksual, dengan menutup celah penyebab,
antara lain peredaran miras, narkoba dan pornografi.
c) melindungi perempuan, anak dan keluarga
-
Melakukan upaya pencegahan kejahatan dan penyimpangan seksual dengan
program-program pengokohan ketahanan keluarga.
c. Mengajak seluruh elemen masyarakat :
- meningkatkan kepedulian terhadap keluarga masing-masing.
- memperbaiki pola asuh dalam keluarga.
- meningkatkan kepedulian terhadap persoalan anak, perempuan dan keluarga
di lingkungannya.
- bersinergi dalam upaya pencegahan melalui pengokohan keluarga dan
penanganan kejahatan seksual.
6. a. PKS mengajak seluruh komponen bangsa untuk konsolidasi ekonomi nasional,
melalui:

Mendorong terwujudnya UU yang menjamin kedaulatan Negara atas sumber
daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting agar dikuasai oleh Negara
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan menjadikan BUMN sebagai
tangan negara di bidang ekonomi dan dengan menghidupkan ekonomi
kerakyatan;






Melindungi dan mengembangkan pasar domestic sebagai modal komparatif
untuk peningkatan perekonomian, nilai tambah dan penyerapan lapangan kerja
dalam negeri;
Menguatkan rantai pasok industri dan perdagangan dalam negeri;
Mengembangkan gerakan cinta produk dalam negeri;
Mengembangkan iklim regulasi yang berpihak pada pengembangan kegiatan
ekonomi baru;
Membangun kerjasama ekonomi bilateral yang berkeadilan, seimbang,
berdaulat, bermartabat dan mengutamakan kepentingan nasional;
Mengendalikan masuknya tenaga kerja asing dengan menjamin kepentingan
nasional dan melindungi tenaga kerja dalam negeri.
b. Bahwa berdasarkan data dari Epistima Institut , 77% tanah di Indonesia
dikuasasi oleh 1% penduduk Indonesia, dan 97% hutan produksi dikuasai oleh
korporasi nasional dan asing, maka PKS mendorong DPR dan Pemerintah untuk:
- Meyusun kebijakan dan UU pembatasan kepemilikan lahan untuk menjamin
keadilan sosial, ketahanan nasional,dan mendorong terjadinya redistribusi aset.
7. 1. PKS tetap konsiten berada di luar pemerintahan dan tetap berada di KMP. PKS
akan mendukung program dan kebijakan Pemerintah yang berpihak pada
kesejahteraan rakyat dan bersikap kritis pada program dan kebijakan Pemerintah
yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
2. PKS akan membangun koalisi strategis dengan partai-partai lain untuk
mendapatkan calon alternatif yang lebih baik untuk memenangkan Pilkada DKI.
8. Negara dan Pemerintah hadir untuk menunaikan kewajiban melakukan
pembangunan berkelanjutan yang ditujukan sebesar-besarnya bagi
kemaslahatan rakyat. Keniscayaan pembangunan seharusnya berpihak pada hakhak masyarakat dan tak boleh mencederai rasa keadilan untuk mengutamakan
kepentingan pemilik modal. Reklamasi yang terjadi di beberapa daerah nyatanyata telah menunjukkan permasalahan dan dampak serius pada:
- Aspek Lingkungan, terjadinya perusakan ekosistem dan ancaman berkurangnya
ketersediaan kekayaan plasma nutfah bagi generasi berikutnya seperti yang
terjadi di Teluk Benoa, Bali
- Aspek Kesehatan, banjir rob yang menyertai reklamasi berdampak pada sanitasi
dan kesehatan lingkungan sekitar. Penggusuran dan pemindahan penduduk
mengharuskan adaptasi terhadap situasi yang dapat berimplikasi pada aspek
psikologis dan kesehatan jiwa
- Aspek Sosial Ekonomi dan Kultural. Hilangnya 3 desa di Kecamatan Sayung
Demak tidak saja berdampak pada kehilangan rumah dan harta kekayaan, tata
ruang wilayah, mata pencaharian serta pendapatan masyarakat namun juga
terputusnya pewarisan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Reklamasi di
Teluk Jakarta bahkan akan semakin memiskinkan nelayan tradisional dengan
meningkatnya biaya operasional akibat jarak tempuh yang bertambah.
Keprihatinan terhadap situasi tersebut mendasari sikap PKS untuk menuntut
agar Reklamasi tidak dilakukan kecuali didahului dengan Analisis Dampak
Lingkungan Komprehensif serta dengan memastikan terpenuhinya tujuan
Reklamasi dalam UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
pulau-pulau Kecil.
9. 1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk lebih serius berperan aktif dalam
merealisasikan Deklarasi Jakarta tentang percepatan kedaulatan Palestina
2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk konsisten bersikap dalam mengambil
peran penyelesaian konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Jakarta, 22 Mei 2016
Sekjen PKS
Mustafa Kamal, SS
Fly UP