...

Buku - Transparency International Indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Buku - Transparency International Indonesia
The Crinis
Project
Laporan Penelitian Transparansi
Dana Politik di Indonesia
The Crinis Project
Laporan Penelitian Transparansi Dana Politik di Indonesia
© Transparency International Indonesia
Jl. Senayan Bawah No. 17
Kebayoran Baru
Jakarta 12180
Indonesia
Tel: 62-21-7208515, 726 87807, 726 7827
Fax: 62-21-7287815
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ti.or.id
ISBN: 978-602-95599-2-7
iii
Daftar Isi
iii
Daftar Isi
v
Kata Pengantar
1
Sistem Politik di Indonesia
vii
3
5
7
9
Gambaran Singkat Riset Crinis
Dimensi 1: Partai politik dan pembukuan internal
Dimensi 2: Pelaporan kepada Komisi Pemilihan
Umum.
Dimensi 3: Cakupan laporan
Dimensi 4: Kedalaman Laporan
10
Dimensi 5: Keandalan laporan dan mekanisme
kontrol
13
Dimensi 7: Pencegahan
11
15
16
17
18
20
21
23
25
Dimensi 6: Pengungkapan informasi kepada publik
Dimensi 8: Sanksi
Dimensi 9: Kontrol Negara
Dimensi 10: Pengawasan publik
Kerangka hukum
Kenyataannya
Rekomendasi
Metodologi Baku Mutu (Benchmarking) dan Indeks
CRINIS
Lampiran
iv
v
Kata Pengantar
Dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, transparansi
pendanaan politik merupakan salah satu kunci keberhasilan
sistem demokrasi. Tanpa transparansi di sektor pendanaan,
maka kehidupan politik dalam suatu negara akan sangat rentan
terhadap praktek korupsi dan oligarki pemilik modal.
Pada kenyataannya pelaksanaan proses politik dalam suatu
negara membutuhkan uang yang jumlahnya tidak sedikit.
Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan proses politik
seperti pembentukan partai, kampanye, pemilihan umum,
membutuhkan dana. Tata kelola keuangan yang transparan
dan akuntabel dalam setiap aspek kehidupan politik sangat
diperlukan untuk keberlangsungan demokrasi.
Crinis adalah sebuah alat yang dikembangkan oleh
Transparency International untuk mendorong terjadinya
reformasi di sistem keuangan politik dalam suatu negara.
Dengan menggunakan metode penelitian yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, proyek Crinis berusaha
memberikan gambaran tentang sistem pendanaan politik di suatu
negara, kemudian merekomendasikan aspek-aspek di dalam
sistem tersebut yang perlu direformasi. Setelah dikembangkan
di negara-negara Amerika Latin, TI melaksanakan pilot project di
Asia dengan Indonesia, Nepal, Malaysia dan Bangladesh sebagai
negara-negara yang pertama kali dicoba diterapkan.
vi
Buku ini memuat laporan penelitian Crinis di Indonesia.
Transparency International Indonesia sebagai pelaksana penelitian
ini mengharapkan bahwa buku ini dapat digunakan oleh berbagai
pemangku kepentingan. Harapan terbesar kami buku ini bisa
berguna sebagai bahan referensi untuk mendukung usaha penerapan
transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik di Indonesia.
Seluruh proyek ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari
GTZ. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada
Samantha Grant, Bruno Spect dan Tinatin Ninua dari TI Sekretariat di
Berlin. Seluruh proses penelitian yang dilakukan di Indonesia, tidak
dapat terlaksana tanpa dukungan dari tim peneliti yang terdiri dari
Anita Rahman, Frenky Simanjuntak, Putut Saputro, Reza Anggara,
Ache Harahap, dan Oscar Susanto.
Sebagai akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi kontribusi
lembaga kami terhadap perbaikan pelaksanaan demokrasi di
Indonesia. Terima kasih.
Teten Masduki
Sekretaris Jendral TI-Indonesia
vii
Gambaran Singkat
Riset Crinis
CRINIS diambil dari Bahasa Latin yang berarti seberkas cahaya.
Riset mengenai pengukuran transparansi dana politik pertama kali
dilakukan di 8 negara Amerika latin, yakni; Argentina, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, dan Peru.
Tahun 2008, Transparancy International mencoba mengembangkan
model penelitan ini di Asia sebagai sebuah pilot project. Crinis Asia
dilaksanakan di Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan Malaysia.
Tujuan Riset Crinis
- Mengukur kekuatan dan kelemahan dari sistem pendanaan
parpol (saat kampanye dan non-kampanye) di negara-negara
yang diteliti; fokus utama pada persoalan transparansi
- Mendorong proses reformasi tata kelola pendanaan politik
menuju tingkat transparansi yang maksimal
Mengapa Transparansi Dana Politik Penting
- Kompetisi politik membutuhkan dana
- Tata kelola dana politik harus dapat dipertanggungjawabkan
untuk menjamin demokrasi
- Tanpa tata kelola yang baik, pendanaan politik bisa
dimanfaatkan berbagai kepentingan
- Transparansi keuangan politik memudahkan pengawasan
publik
Metode Crinis
Crinis mengukur tingkat transparansi pendanaan politik dengan
melihat 10 dimensi di dalamnya, yaitu:
1. Pencatatan keuangan internal Parpol
2. Pelaporan kepada pemerintah
viii
3. Pelaporan pada publik
4. Cakupan laporan
5. Kedalaman laporan
6. Tingkat kepercayaan laporan
7. Mekanisme pencegahan
8. Sanksi terhadap pelanggaran
9. Pengaturan pemerintah
10. Pengawasan masyarakat sipil
Indeks
- Temuan Crinis ditampilkan dalam bentuk indeks dengan
rentang antara 0-10 untuk masing-masing dimensi
- 10 mengindikasikan negara tersebut memenuhi seluruh
kriteria yang diharapkan dalam hal transparansi dan
akuntabilitas dana politik, 0 mengindikasikan tidak
terpenuhinya sama sekali
- Pengelompokan skor;
- (0-3,3: kurang)
- (3,4-6,7: cukup)
- (6,8-10: memuaskan)
Responden Riset terdiri dari; 7 Partai Politik (Partai Demokrat,
PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PKB, PAN Partai Hanura). Perusahaan
penyumbang partai, Perusahaan Media, KPU, praktisi keuangan, dan
pakar perundang-undangan.
1
Sistem Politik
di Indonesia
Sistem politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan
signifikan sejak tahun 1998 ketika Rezim Orde Baru tumbang dan
Era Reformasi dimulai. Tiga pemilu telah diselenggarakan selama
Era Reformasi yakni pada tahun 1999, 2004, dan 2009.
Perubahan-perubahan signifikan pada sistem politik Indonesia
mencakup dibentuknya Komisi Pemilihan Umum yang baru dan
independen, diselenggarakannya pemilihan langsung presiden dan
wakil presiden, dan diperkenalkannya sistem multi partai. Peraturan
baru disusun untuk mengatur sistem politik yang baru, yakni UU No.
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Presiden, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
Legislatif.
Selama pemilu pada era reformasi, ditemukan sejumlah
permasalahan, khususnya mengenai uang dalam politik. Terdapat
laporan mengenai Pendanaan yang tidak sah dan tidak jelas asalnya
pada partai politik selama masa kampanye, di samping praktik politik
uang seperti membagikan uang serta bingkisan selama kampanye.
Proyek CRINIS Asia memeriksa seberapa transparan dan akuntabel
sistem politik di Indonesia. TI-Indonesia melakukan riset mengenai
tingkat transparansi sistem politik dengan mengambil sampel 7 partai
politik dan calon presiden pada pemilu tahun 2004. Ketujuh partai
politik yang disurvei adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Semua partai
tersebut secara resmi dihubungi melalui surat, dan melalui kunjungan
peneliti pada tiga kantor pusat partai yakni Partai Demokrat, Golkar
2
dan PDIP. Satu-satunya partai yang menanggapi surat resmi tersebut adalah
PKS. Melalui suratnya, PKS menyatakan bahwa “PKS tidak dapat memberikan
informasi yang diminta (laporan keuangan) karena laporan tersebut masih
dalam proses audit.” Partai yang menanggapi kunjungan peneliti adalah
Golkar, Partai Demokrat, dan PDIP. Meskipun demikian, mereka menyatakan
bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan laporan keuangan mereka karena
menurut mereka laporan tersebut bersifat rahasia. Tidak adanya transparansi sangat terlihat selama proses pengumpulan data,
yang dapat diperinci dengan hal-hal di bawah ini:
q Proses birokrasi yang panjang; sulit untuk mendapatkan informasi
tentang laporan keuangan.
q Anggota partai tidak memberikan tanggapan serius pada para peneliti.
q Anggota partai memiliki kecurigaan yang besar terhadap peneliti.
q Informasi pada situs partai tidak lengkap dan tidak dimutakhirkan.
q Peneliti diarahkan kepada anggota partai yang sibuk sehingga tidak
berhasil
mengatur
jadwal untuk bertemu.
Informasi Dasar mengenai Pengumpulan Data
q Anggota
partai
1. Indeks mengacu pada Pemilu 2009 dan Pemilu
menyatakan
bahwa
laporan
keuangan
mereka
bersifat
rahasia dan tidak bisa
diakses oleh publik,
bahkan ketika peneliti
menerangkan bahwa
menurut hukum, publik
berhak mendapatkan
akses pada laporan
keuangan mereka.
Presiden 2004
2. Pengumpulan Data berlangsung sejak Februari
2009 hingga Agustus 2009
3. Wawancara dengan 30 pemangku kepentingan
(stakeholder) dari partai politik, pelaku bisnis,
dan pakar dilakukan selama Mei-Juni 2009
4. Surat permohonan informasi dikirim oleh tim
Peneliti setempat pada bulan Mei 2009
5. Uji lapangan untuk memeriksa akses informasi
oleh penduduk, siswa dan jurnalis dilakukan
pada tanggal 15-22 Juni 2009.
q Partai pendukung calon
presiden memiliki tim
sukses mereka sendiri
yang memiliki rekening
yang terpisah yang
memiliki sistem penagihan tersendiri pada partai mereka. Mereka tidak
bersedia untuk mengungkapkan anggaran mereka kepada tim peneliti.
3
Dimensi 1
Partai politik dan pembukuan internal
Dimensi 1
Administrasi
keuangan partai
(peraturan)
2008
keuangan
(realitas)
2008
partai
keuangan kampanye presiden 2004
(peraturan)
keuangan kampanye presiden 2004
(kenyataan)
keuangan legislatif 2009 (peraturan)
keuangan legislatif 2009 (kenyataan)
AKUNTANSI
apakah partai
apakah partai
mencatat pemasukan,
siapa yang
pengeluaran, aset dan memaparkan laporan
keuangan pada menandatangani buku
hutang?
anggotanya
dan laporan?
Berdasarkan undang-undang (UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik), semua partai politik di Indonesia wajib menyusun laporan
pendapatan dan pengeluaran tahunan, dan ini berlaku bagi kantor
pusat, maupun kantor cabangnya di tingkat provinsi dan kabupaten.
Meskipun demikian, undang-undang tidak mengharuskan setiap calon
anggota legislatif yang bersaing pada pemilu legislatif untuk memiliki
pembukuan untuk keuangan mereka. Calon presiden, menurut Pasal
14 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, diwajibkan untuk
4
menyerahkan daftar aset, kewajiban, dan kekayaan mereka kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang tidak menyebutkan
bahwa calon presiden harus melakukan pembukuan. Undang-undang
hanya mengatur keuangan partai politik dalam hal kampanye. Tidak
ada suatu ketentuan hukum yang mengatur pembukuan bagi calon
perseorangan.
Terdapat celah di dalam ketentuan hukum mengenai pembukuan
internal tersebut. Meskipun partai diwajibkan untuk melakukan
pembukuan, partai tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan
atas aktiva dan pasiva mereka. Undang-undang tidak mewajibkan
partai politik untuk menyewa akuntan publik untuk mengaudit
terhadap laporan keuangan mereka.
Pada praktiknya, tidak satupun dari 9 partai yang dihubungi selama
penelitian ini memberikan informasi mengenai praktik pembukuan
internal mereka. Proses birokrasi yang panjang berarti informasi
tentang laporan keuangan sangat sulit didapatkan. Anggota partai
tidak menanggapi peneliti dengan serius. Selain itu, anggota partai
memiliki kecurigaan yang besar pada motif peneliti.
Sebagian besar pakar yang diwawancarai meyakini bahwa partai
memang memiliki pembukuan internal meskipun mereka tidak
memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam undang-undang.
Laporan keuangan tersebut sebenarnya ditandatangani oleh akuntan
atau pimpinan partai walaupun hal tersebut tidak secara eksplisit
tercantum di dalam undang-undang.
5
Dimensi 2
Pelaporan kepada Komisi Pemilihan Umum
KPU merupakan suatu lembaga yang diberi mandat oleh undang-
undang untuk mengatur proses Pemilu, termasuk melakukan
pengawasan terhadap pembukuan keuangan partai politik.
Oleh karena itu, semua partai yang terdaftar di Indonesia wajib
menyerahkan laporan pendapatan dan pengeluaran tahunan mereka
kepada KPU. Laporan harus dibuat sesuai dengan format standard
dalam jangka waktu enam bulan di akhir tahun anggaran. Meskipun
demikian, penelitian menemukan bahwa pada praktiknya banyak
partai tidak menyerahkan laporan keuangan mereka kepada KPU
atau terlambat menyerahkan. Sejauh ini, tidak pernah ada penalti
yang diberikan untuk pelanggaran seperti itu.
Dimensi 2
Pelaporan
keuangan partai
(peraturan)
2008
keuangan
(realitas)
2008
partai
keuangan kampanye presiden 2004
(peraturan)
keuangan kampanye presiden 2004
(kenyataan)
keuangan legislatif 2009 (peraturan)
keuangan legislatif 2009 (kenyataan)
PELAPORAN apakah partai
dan kandidat bagaimana
perlu melapor dan kapan apakah donor
apakah
kepada suatu
mereka perlu melapor? vendor perlu
lembaga
melapor?
melapor?
pemerintah?
apakah
perusahaan
media perlu
melapor?
6
Pihak-pihak yang memberikan sumbangan uang kepada partai
politik, calon anggota legislatif atau calon presiden tidak diwajibkan
oleh hukum untuk melaporkan sumbangan yang mereka berikan
pada partai atau calon-calon tersebut. Hukum juga tidak mewajibkan
media untuk menyerahkan laporan atas alokasi waktu yang
digunakan oleh partai atau calon tertentu. Di samping itu, juga tidak
ada persyaratan bagi pemasok barang dan jasa untuk menyerahkan
laporan. Sumbangan dari sektor swasta tidak dapat diakses karena,
menurut salah satu informan dari partai politik yang disebutkan di
atas, kebanyakan transaksi dilakukan di antara pimpinan partai dan
pejabat eksekutif perusahaan.
7
Dimensi 3
Cakupan laporan
Undangundang Pemilu
mewajibkan
partai politik
dan calon presiden untuk menyusun laporan pendanaan kampanye
yang komprehensif, yang terpisah dari laporan keuangan umum
partai. Menurut undang-undang, pada laporan partai harus terdapat
hal-hal berikut ini: pendapatan dari pendanaan publik, pendapatan
8
dari iuran keanggotaan, sumbangan uang dari perseorangan, dan
sumbangan uang dari perusahaan, serta sumbangan dalam bentuk
barang. Tidak ada persyaratan bahwa laporan harus menyebutkan
pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan penggalangan dana.
Undang-undang juga tidak menyebutkan apa saja yang harus
dimasukkan ke dalam laporan pengeluaran.
Pada kenyataannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan
keuangan yang diserahkan kepada KPU tidak mencakup pendapatan
dari kegiatan penggalangan dana dan sumbangan dalam bentuk
barang. Negara memberikan subsidi berdasarkan jumlah kursi yang
dimiliki oleh suatu partai di DPR.
9
Dimensi 4
Kedalaman Laporan
Undang-undang mewajibkan partai politik dan calon presiden
untuk menyatakan di dalam laporan mereka jumlah setiap
sumbangan, termasuk tanggal sumbangan diberikan serta identitas
penyumbangnya; perkiraan nilai dari sumbangan apabila berbentuk
barang atau berbentuk jasa; dan pengeluaran yang dilakukan selama
masa kampanye. Undang-undang tidak menetapkan batasan jumlah
sumbangan yang harus diungkapkan.
Akibatnya, pada laporan yang dipublikasikan oleh KPU tidak
terdapat rincian-rincian yang penting tersebut.
Dimensi 4
Kedalaman Laporan
keuangan partai
(peraturan)
2008
keuangan
(realitas)
2008
partai
keuangan kampanye presiden 2004
(peraturan)
keuangan kampanye presiden 2004
(kenyataan)
keuangan legislatif 2009 (peraturan)
keuangan legislatif 2009 (kenyataan)
KEDALAMAN
seberapa detailkah
LAPORAN
laporan tentang
keuangan?
adakah batas
minimal
pendapatan yang
harus dilaporkan?
seberapa detailkah
laporan tentang
pengeluaran?
10
Dimensi 5
Keandalan laporan dan mekanisme
kontrol
Karena tidak ada rincian-rincian penting pada laporan, keandalan
laporan keuangan yang diserahkan oleh partai politik atau para calon
sulit diukur. Selain itu, proses audit yang dilakukan oleh akuntan
publik tidak pernah dilaporkan secara terbuka kepada publik.
Para peniliti yang terlibat di dalam penelitian menyimpulkan bahwa
tidak mungkin bisa memperoleh gambaran yang akurat mengenai
pendanaan partai dan para calon hanya dengan melihat pembukuan
resmi mereka. Mayoritas orang yang diwawancarai selama penelitian
ini berpendapat bahwa sebagian besar sumbangan yang diterima
cenderung
t i d a k
dilaporkan.
11
Dimensi 6
Pengungkapan informasi kepada
publik
Pada prinsipnya, Undang-undang (No. 2 Tahun 2008) menetapkan
bahwa laporan keuangan tahunan harus dapat diakses oleh publik.
Undang-undang pemilu (UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu
Presiden dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif)
dengan jelas mewajibkan pengungkapan laporan pendanaan
kampanye kepada publik melalui KPU, setelah laporan diaudit oleh
akuntan publik.
Meskipun demikian, tidak ada peraturan lebih lanjut mengenai
bagaimana pengungkapan tersebut dilakukan. Akibatnya,
pada praktiknya, tidak ada satupun partai yang benar-benar
mengungkapkan laporan tahunannya kepada publik. Bahkan, ketika
salah satu sukarelawan tim peneliti berusaha mendapatkan informasi
dengan cara meminta laporan keuangan dari salah satu partai,
permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh anggota staf partai.
Sejauh ini, KPU hanya mengungkapkan jumlah total pendapatan yang
diterima oleh setiap calon. Selanjutnya, informasi tersebut hanya
dipublikasikan melalui website KPU, meskipun banyak dari jumlah
seluruh populasi Indonesia masih belum memiliki akses Internet.
0,0
3,3
6,7
10,0
2008
keuangan kampanye presiden 2004
(kenyataan)
keuangan partai
(peraturan)
partai
2008
keuangan legislatif 2009 (kenyataan)
semasa
uji coba
apakah
apakah ide
uji coba
pemilu,
mengakses mengakses
pemaparan
tentang
melalui
informasi oleh informasi pemaparan
publik
saluran,
warga
seringkali
publik dapat
dengan
format, dan
dipromosikan
diterima
permintaan
sedetail
masyarakat ? oleh partai
tertulis
apakah?
atau
organisasi
pengawas
lainnya?
keuangan kampanye presiden 2004
(peraturan)
keuangan legislatif 2009 (peraturan)
keuangan
(realitas)
apakah
setelah
PEMAPARAN laporan adakah batas seberapa
kapan
minimal
pemilu,
detailkah
data
harus
PUBLIK
keuangan
tertentu
melalui
informasi dipaparkan?
partai dan
untuk
saluran,
yang
kandidatnya kewajiban
format, dan
dipaprkan pemaparan dipaparkan?
sedetail
kepada
publik?
apakah?
publik?
Dimensi 6
Pemaparan Publik
12
13
Dimensi 7
Pencegahan
Sejumlah mekanisme pencegahan telah dimasukkan ke dalam
Undang-undang Pemilu. Baik partai maupun calon presiden jelasjelas diwajibkan untuk memiliki rekening bank yang khusus untuk
pendanaan kampanye. Batas jumlah sumbangan dari sumber
pendanaan yang berbeda pun ditentukan (misalnya sumbangan
untuk
calon
presiden dari
perseorangan
tidak
boleh
lebih dari Rp1
milyar.) Media
massa
juga
diwajibkan
u n t u k
m e m b e r i ka n
slot
iklan
yang
sama
banyaknya
bagi
semua
partai.
14
Pelanggaran terhadap peraturan tersebut telah berulang kali dilaporkan.
Pada beberapa kasus, karena tidak adanya transparansi, pelanggaran
semacam itu sulit untuk dilacak. Misalnya, informasi mengenai pengeluaran
calon presiden pada iklan media tidak pernah dibuka kepada publik;
akibatnya, tidak mungkin untuk memonitor penyalahgunaan media dalam
konteks tersebut.
15
Dimensi 8
Sanksi
Undang-undang Pemilu mencantumkan serangkaian sanksi yang
dapat diberlakukan pada pelanggaran kampanye, mulai dari sanksi
politik seperti peringatan dan diskualifikasi dari pemilu hingga sanksi
kriminal berupa denda dan hukuman penjara. Setiap orang yang
terbukti bersalah memberi atau menerima dana kampanye melebihi
batas yang ditentukan dapat dipidana penjara paling lama 24 bulan
dan/atau denda paling banyak Rp 5 milyar (UU No. 10 Tahun 2008,
Pasal 276).
Namun, temuan penelitian memperlihatan bahwa pada praktiknya
tidak satupun sanksi yang tegas diberlakukan pada orang yang
melanggar.
Dimensi 8
Sanksi
keuangan partai
(peraturan)
2008
keuangan
(realitas)
2008
partai
keuangan kampanye presiden
2004 (peraturan)
keuangan kampanye presiden
2004 (kenyataan)
keuangan legislatif 2009
(peraturan)
apakah hukuman bagi
perusahaan media sudah
diterapkan?
apakah hukuman bagi donor
sudah diterapkan?
apakah tanggung jawab
kriminal untuk pelanggaran
keuangan sudah diterapkan?
apakah tanggung jawab
politik untuk pelanggaran
keuangan sudah
diterapkan?
apakah denda bagi
pelanggaran keuangan sudah
diterapkan?
SANKSI
keuangan legislatif 2009
(kenyataan)
16
Dimensi 9
Kontrol Negara
Sejak tahun 2007 KPU telah dijadikan sebagai lembaga tetap
yang diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pemilu
serta mengawasi pendanaan partai politik dan calon presiden.
Pada prinsipnya, KPU bertanggung jawab melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu
legislatif, dan untuk memonitor adanya pelanggaran kampanye pada
pemilu.
Menurut para pakar yang diwawancarai pada penelitian ini,
peranan KPU selama ini dipandang masih kurang efektif, karena
KPU tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan
tentang keuangan politik dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran
kampanye.
Dimensi 9
Pengawasan Negara
keuangan partai 2008
(peraturan)
keuangan partai 2008
(realitas)
keuangan kampanye presiden
2004 (peraturan)
keuangan kampanye presiden
2004 (kenyataan)
keuangan legislatif 2009
(peraturan)
NEGARA
keuangan legislatif 2009
(kenyataan)
apakah lembagalembaga negara
independen?
apakah mereka
memiliki kekuatan
hukum yang
dibutuhkan?
17
Dimensi 10
Pengawasan publik
Peranan publik dalam melakukan pengawasan terhadap partai
politik dan pemilu masih belum diatur dengan jelas. Meski demikian,
karena adanya kebebasan pers yang relatif tinggi, kendali publik
pada kegiatan partai politik dan proses pemilu secara umum sudah
cukup aktif. Sebagian besar monitoring dilakukan oleh media massa.
Terlepas dari hal tersebut, sejumlah elemen di masyarakat, yakni
komunitas akademisi serta LSM, juga aktif dalam mengawasi jalannya
pemilu. Sayangnya, peranan dan masukan mereka masih diabaikan
oleh pihak yang berwenang, sehingga membatasi potensi kontribusi
mereka di dalam proses reformasi keuangan politik.
Dimensi 10
Pengawasan Masyarakat Sipil
keuangan partai 2008 (realitas)
keuangan kampanye presiden 2004
(kenyataan)
keuangan kampanye legislatif 2009
(kenyataan)
Masyarakat
Apakah ada
Apakah
Sipil dan organisasi
mereka Apakah media Apakah
Apakah diantara
Media
publik yang
pesaingindependen? melaporkan
mereka
terlibat dalam
berita
pesaing
ada yang
pengawasan
keuangan politik saling
melaporkan
keuangan
politis secara mengawasi
pelanggaran
politik?
kritis?
keuangan kepada lembaga
politik?
pemerintah?
18
Kerangka Hukum
Setelah jatuhnya rezim Orde Baru Suharto pada tahun 1998,
struktur politik dan pemerintahan Indonesia, termasuk sistem
pemilu, mengalami berbagai perubahan signifikan. Sejak saat itu
Indonesia telah menyaksikan peningkatan besar dalam hal jumlah
partai politik peserta pemilu. Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya
di dalam sejarah Indonesia, pemilu presiden diselenggarakan.
UU No.2 Tahun 2008 mengatur pembukuan internal partai politik
dan pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu. UU No. 10 Tahun
2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif dan UU No. 42 Tahun 2008
tentang Pemilu Presiden mengatur pendanaan kampanye pemilu
legislatif dan pemilu presiden. UU yang disahkan tahun 2008 itu
memperkenalkan untuk pertama kalinya pendanaan publik untuk
partai politik, yang besarnya proporsional dengan jumlah wakil yang
terpilih pada pemilu sebelumnya.
Undang-undang mewajibkan semua partai politik untuk
melaporkan laporan keuangan tahunannya dan membuat laporan
tersebut dapat diakses oleh pengamatan publik. Partai politik juga
diwajibkan untuk menyerahkan kepada KPU laporan keuangan pada
kampanye pemilu. Tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan calon
perseorangan untuk menjelaskan pendapatan serta pengeluaran
mereka. Itulah yang menyebabkan adanya celah yang besar di dalam
kerangka hukumnya.
Kerangka hukum menetapkan sejumlah tindakan pencegahan:
seluruh transaksi keuangan partai politik harus dilakukan melalui
19
rekening bank resmi milik partai. Partai politik dilarang untuk
menerima sumbangan keuangan dari negara lain, serta sumbangan
keuangan dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Undang-undang
juga menetapkan batas sumbangan; sumbangan untuk partai politik
tidak boleh melebihi Rp 1 milyar bagi pendukung perseorangan per
tahun anggaran, dan Rp 5 milyar bagi satu institusi/perusahaan per
tahun anggaran. Undang-undang juga mengatur batas dukungan
keuangan untuk kampanye pemilu legislatif atau pemilu presiden.
KPU merupakan lembaga negara utama yang diberi tanggung jawab
untuk mengatur dan melakukan pengawasan pada pendanaan partai
politik. Berdasarkan UU tentang Partai Politik, KPU mengelola dan
mengawasi seluruh proses pemilu nasional dan pemilu di daerah.
20
Kenyataannya
Pada praktiknya, tata kelola pendanaan partai politik di Indonesia
masih menghadapi masalah transparansi dan akuntabilitas.
Menurut mereka yang diwawancarai selama penelitian ini,
sejumlah besar dana untuk kampanye pemilu diperoleh oleh calon
perseorangan, tetapi undang-undang mengatur bahwa pelaporan
yang wajib bagi partai politik dan tidak mewajibkan calon untuk
melakukan pelaporan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, porsi
besar dari pendanaan politik tidak dilaporkan dan dibiarkan di
luar pengamatan KPU. Berdasarkan temuan dari wawancara yang
dilakukan selama penelitian, banyak kalangan meyakini bahwa
pada praktiknya, transaksi keuangan (khususnya selama musim
kampanye) seringkali dilakukan secara langsung dengan uang tunai;
sedangkan hukum secara tegas mengatur bahwa semua transaksi
harus dilakukan melalui rekening resmi partai.
Karena adanya kebebasan pers yang relatif cukup besar di
Indonesia, pengawasan publik terhadap proses pemilu, termasuk
pendanaan kampanye, berlangsung dengan aktif. Di samping itu,
komunitas akademisi dan organisasi masyarakat juga memonitor
pemilu. Meski demikian, peranan dan masukan mereka masih belum
diperhatikan, sehingga membatasi potensi kontribusi berharga
mereka pada proses reformasi.
21
Rekomendasi
Undang-undang dan praktik dalam hal pendanaan partai politik
di Indonesia harus direformasi. Satu aspek dari undang-undang
yang perlu direformasi adalah aturan mengenai kewajiban pelaporan
atas keuangan partai politik kepada publik. Peranan masyarakat sipil
dalam memonitor proses tersebut harus juga dimasukkan ke dalam
Undang-undang: Harus ditunjukkan bahwa pada praktiknya peranan
mereka selama ini sudah cukup signifikan sejak era reformasi. Suatu
penekanan khusus juga perlu dilakukan pada peraturan mengenai
sumbangan keuangan untuk partai politik, dan undang-undang harus
mengatur prosesnya dengan lebih jelas.
Kerangka aturan pendanaan politik di Indonesia masih belum
jelas dan meninggalkan banyak ruang untuk interpretasi dan
bahkan pelanggaran. Misalnya, undang-undang mewajibkan partai
untuk menyerahkan laporan keuangan setiap tahunnya, tetapi tidak
mengatur prosedur terperinci mengenai bagaimana pelaporan
dilaksanakan dan tidak dengan jelas mensyaratkan dilakukannya
audit. Undang-undang mengatur bahwa partai harus memiliki
laporan keuangan tahunan, tetapi tidak memberikan pernyataan
yang jelas mengenai persyaratan untuk proses audit.
Undang-undang harus mengatur pendanaan calon individu
dan mewajibkan setiap calon supaya melaporkan pendapatan dan
pengeluaran mereka untuk kampanye pemilu.
Peranan masyarakat sipil harus diterangkan dengan jelas di dalam
undang-undang, dengan melibatkan LSM di dalam pemilu KPU.
Masyarakat sipil harus diberi mandat yang jelas untuk melakukan
pengawasan terhadap proses pemilu, yang diatur oleh undangundang.
22
Indeks Crinis
Hukum dan Realitas
PERATURAN
REALITAS
TOTAL
Total Akuntansi PelapoCakupan
Kedalaran
Laporan
Tingkat Pemaparan
man
Kepercayaan Publik Pencegahan
PelaSanksi
Pelaporan
poran
Negara
Masyarakat Sipil
dan Media
Indeks Crinis
Hukum dan Realitas
Total
Akuntansi Pelaporan
Cakupan
Laporan
KedalaTingkat Pemaparan
man Kepercayaan
Publik Pencegahan
Pelaporan
Pelaporan
Sanksi
Negara
Masyarakat Sipil
dan Media
23
Metodologi
Baku Mutu
(Benchmarking) dan
Indeks CRINIS
Metodologi Crinis memungkinkan pemeriksaan terhadap kerangka
aturan untuk membandingkannya dengan prinsip-prinsip yang
sudah diakui secara internasional tentang pendanaan politik serta
membandingkan dengan apa yang terjadi pada praktiknya, dengan
cara menguji akses terhadap informasi, partai demi partai, dan calon
demi calon. Dengan memberikan diagnosis yang menyeluruh dalam
hal kerangka hukum maupun praktiknya, metodologi ini dapat
menghasilkan bukti empiris yang kuat yang memungkinkan seluruh
pemangku kepentingan untuk dapat melihat gambar jelas area-area
mana saja yang paling perlu direformasi.
Perangkat Crinis memungkinkan dihitungnya kuantitas
transparansi kegiatan keuangan politik dengan menggunakan sepuluh
dimensi: (1) Pembukuan internal mengatur bagaimana partai
politik mengelola sumber daya keuangan mereka secara internal,
(2) Pelaporan kepada badan pengawas pemilu mengevaluasi
sejauh mana partai atau calon melaporkan kepada badan pengawas
pemerintah, (3) Pengungkapan informasi kepada masyarakat
melihat pada akses publik pada informasi keuangan politik. Ketiga
dimensi selanjutnya, (4) kelengkapan laporan; (5) kedalaman
laporan dan (6) keandalan laporan berfokus pada sifat dari data
yang diberikan melalui laporan keuangan serta membantu dalam
menentukan kualitas data yang diserahkan oleh badan-badan pemilu.
24
Dimensi-dimensi itu mengevaluasi area-area penting seperti seluruh
kegiatan keuangan yang relevan, termasuk transaksi tunai, nontunai
dan dalam bentuk lainnya, identitas pemberi sumbangan, kredibilitas
data yang diserahkan serta persepsi kredibilitas laporan oleh
pelaku utama. Kelompok ketiga dari dimensi meliputi pencegahan
(dimensi 7), sanksi (dimensi 8) dan pengawasan negara (dimensi
9) memfokuskan pada pengawasan terhadap kepatuhan pada aturan
dan peraturan. Hal tersebut mencakup tindakan pencegahan untuk
memfasilitasi pengawasan yang efektif, keberadaan sanksi yang
dapat diberikan dan lembaga serta pelaku yang bertanggung jawab
melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan.
Sepuluh dimensi transparansi digunakan untuk mengukur
keuangan tahunan partai, pendanaan kampanye legislatif dan
kampanye presiden di Indonesia. Indeks kuantitatif didapat dengan
menghitung rerata dari kesepuluh dimensi tersebut, yang masingmasing diberi bobot yang sama dalam penghitungannya. Rerata
tertimbang berdasarkan tiga jenis pendanaan dihitung untuk
menghitung total indeks.
Informasi yang terungkap melalui keterlibatan spektrum sumbersumber yang luas dan berbagai metode penelitian yang berbeda
memungkinkan dikumpulkannya lebih dari 140 indikator evaluasi.
Skala untuk setiap indikator berkisar dari 0 hingga 10, dan 10
menunjukkan bahwa suatu negara memenuhi seluruh kriteria yang
diharapkan dalam hal transparansi dan akuntabilitas sedangkan
0 menunjukkan bahwa tidak ada kriteria yang dipenuhi. Angka di
antara 0 dan 10 merupakan kelompok di dalam tiga kategori evaluasi:
kurang (0-3,3), biasa (3,4 hingga 6,7) dan memuaskan (6,8-10).
25
Lampiran
Indeks C rinis
10.0
keuangan partai 2008 (peraturan)
keuangan partai 2008 (realitas )
keuangan kampanye pres iden 2004
(peraturan)
keuangan kampanye pres iden 2004
(kenyataan)
6.7
SCORE
keuangan kampanye legis latif 2009
(peraturan)
keuangan kampanye legis latif 2009
(kenyataan)
P E R ATUR AN
R E AL ITAS
3.3
keuangan partai 2008 (nilai tengah)
keuangan kampanye pres iden 2004
(nilai tengah)
keuangan kampanye legis latif 2009
(nilai tengah)
TOTAL
0.0
Total
P E LAP ORAN
K E DALAMAN LAP ORAN
P E MAP ARAN P UBLIK
DIMENS IONS
S ANK S I
MAS Y ARAK AT S IP IL DAN
ME DIA
Masyarakat Sipil
dan Media
Negara
Sanksi
Pencegahan
Pemaparan
Publik
Tingkat
Kepercayaan
Pelaporan
Kedalaman
Pelaporan
Cakupan
Laporan
Pelaporan
Akuntansi
Total
Masyarakat Sipil
dan Media
Negara
Sanksi
Pencegahan
Pemaparan
Publik
Tingkat
Kepercayaan
Pelaporan
Kedalaman
Pelaporan
Cakupan
Laporan
Pelaporan
Akuntansi
Total
26
Indeks Crinis
Pendanaan Kampanye
Pemilu Legislatif
Keuangan Kampanye Legislatif 2009
(peraturan)
Keuangan Kampanye Legislatif 2009
(kenyataan)
Keuangan Kampanye Legislatif 2009
(nilai tengah)
Indeks Crinis
Pendanaan Kampanye
Pemilu Legislatif
Keuangan Kampanye Legislatif 2009
(nilai tengah)
Fly UP