...

Menyoal Masalah ”Kurang Pihak ” Dalam Gugatan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Menyoal Masalah ”Kurang Pihak ” Dalam Gugatan
MENYOAL MASALAH ”KURANG PIHAK ” DALAM GUGATAN
WARIS
Oleh : Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.Hum
(Wakil Ketua PA Watansoppeng)
Pendahuluan
Penilaian mengenai syarat-syarat formil sebuah surat gugatan sering menjadi bias, karena tidak
ada criteria tekstual yang konkrit dalam pasal-pasal hukum acara perdata (HIR maupun RBg). Padahal
dalam kedua buku hokum yang masih mempunyai nilai sebagai undang-undang tersebut merupakan
instrument hukum public (publiekrechtelijk instrumentarium).
Dalam tataran implementatif perbedaan tersebut menimbulkan stigma negative bagi peradilan,
seakan-akan peradilan tidak punya law standart dalam menangani sebuah perkara, belum terbina
kesamaan pandangan (unified legal opinion) dan keseragaman (unified legal fram work) dalam
menangani sebuah kasus.
Dalam sengketa waris misalnya, pendapat sebagian besar para hakim mengharuskan gugatan
mendudukkan/menarik semua ahli waris sebagai subyek hukum, jika tidak demikian, maka gugatan
dinilai sebagai gugatan yang cacat formil.
Perbedaan penilaian yang berbeda itu tidak hanya terjadi di kalangan internal hakim dalam
suatu majlis yang kemudian biasanya dalam disenting opinion, akan tetapi juga terjadi antara majlis
hakim peradilan tingkat pertama dengan majlis hakim tingkat banding, antara putusan hakim banding
dengan putusan kasasi. Hal tersebut dapat diketahui dari putusan-putusan antara lain:
1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : Dalam
pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “pertimbangan yudex faksi (Pengadilan
Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris
yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam
sengketa waris tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”.
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya
Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak
semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi
dibatalkan.
Nampaknya dari dua arus pemikiran sebagai tersebut diatas, para hakim lebih banyak cenderung
kepada pendapat yang kedua.
Melihat kenyataan diatas mendorong penulis untuk mewacanakan masalah dengan pembahasan
yang sedikit lebih mendalam dengan harapan dapat menawarkan suatu law standard, agar selanjutnya
peradilan dalam menangani sengketa waris terdapat kesamaan pandang sehingga terhindar dari
putusan-putusan yang disparitas.
Perbedaan pendapat bagi hakim seorang hakim adalah sah-sah saja, apa lagi bila dilihat dari
perspektif ushul fiqh, bahwa masing-masing hakim adalah mujtahid, baginya berlaku kaidah alijtihaad la yaungqodlu bi al-ijtihadi, tetapi secara kwalitatif putusan yang diproduk secara aklamsi
(ittifaq) bernilai lebih baik dari pada putusan yang diproduk secara dissenting opinion (ikhtilaf).
1
Permasalahan
Masalah utama dalam pembahasan ini adalah, benarkah pendapat yang mensyaratkan bahwa
dalam gugatan waris, semua ahli waris harus menjadi subyek gugatan, jika tidak maka gugatan harus
dinilai sebagai gugatan yang caca formil karena kurang pihak (prulium litis consortium).
Menurut penulis, pendapat demikian jika ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip hukum perdata,
masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang perlu diperdebatkan.
Pembahasan
Gugatan yang kurang pihak atau pihaknya dinilai tidak lengkap dalam hukum acara dikenal
sebagai gugatan yang cacat formil karena eror in persona. Salah satu bentuk eror inpersona tersebut
adalah karena kurang pihak yang disebut plurium litis consortium.
Gugatan yang cacat karena eror in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :
1. Diskwalifikasi in person, karena penggugatnya bukan orang yang persona standi in judicio,
misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa
dan masih dibawah pengampuan (under curatele) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas
yaitu : misalnya tidak mendapat kuasa, atau kuasanya tidak sah.
2. Gemis Aanhoedanig Heid yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur
perusahaan digugat secara pribadi.
3. Plurium Litis Consortium, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.
Plurium litis consortium berasal dari bahasa latin, pluries berarti banyak, litis consertes berarti
kawan berperkara.
Para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar
sehingga jelas dan tuntas masalah plurium litis consortium ini, mereka hanya menjelaskan
pengertiannya berdasarkan makna harfiyah (etimo logis) saja, sehingga dalam tataran praktis sering
mumunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.
Yahya Harahab, SH. mantan Hakim Agung dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum
Acara pada Peradilan Agama halaman 21, setelah beliau mengartikan makna kata plurium litis
consortium secara harfiyah, kemudian beliau memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat
dikategorikan sebagai pihak tidak lengkap dengan menunjuk contoh sebagaimana putusan Mahkamah
Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975; (kasus perdata umum/kebendaan)
Jika dilakukan analisa, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah,
karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat,
tetapi telah dikuasa dan menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif,
pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah
sudah tepat dan benar. Karena pada kasus a quo, pihak ketiga secara nyata (lahiriyah) telah
“menguasai barang sengketa” yang seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum
kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut bezitter. Menurut
hukum bezit, mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan
kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak” milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi
siapa yang “membezit” sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari
hukum, sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi
Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut
sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya.
Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et
2
alternam partem. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna karena
kurang-pihak dan harus diputus niet on vankelijke verklaart (N.O).
Kasus tersebut diatas, substansinya berbeda dengan kasus-kasus sengketa waris yang umumnya
dianggap sebagai gugatan yang kurang pihak. Dalam sengketa kewarisan gugatan akan dinilai sebagai
kurang pihak sekalipun ahli-waris tersebut tidak menguasai harta-warisan.
Agar permasalahan ini nampak lebih jelas, penulis mengajukan sebuah ilustrasi kasus sederhana
sebagai berikut :
-
Seorang pewaris laki-laki, meninggalkan dua orang anak laki-laki, yaitu Si Jujur dan Si Nakal;
-
Seluruh harta peninggalan dikuasai sendiri oleh Si Nakal;
-
Si Jujur merasa mempunyai hak atas harta warisan, maka menggugatlah ia di Pengadilan Agama
kepada Si Nakal, dengan tuntutan agar pengadilan menghukum Si Nakal menyerahkan separoh
harta peninggalan kepada Si Jujur;
-
Di persidangan dalam proses jawab-menjawab terungkap fakta bawa pewaris tidak hanya
meninggal dua anak laki-laki Si Nakal dan Si Jujur yang sedang bersengketa, akan tetapi pewaris
masih juga meninggalkan “Ibu kandung” yang sabar, tulus, ihlas yang tidak menghendaki
secuilpun harta peninggalan anaknya, sehingga ia tidak mau terlibat sengketa dengan kedua
cucunya (Si Jujur dan Si Nakal);
-
Melihat duduk perkaranya sebagai tersebut diatas, hakim dengan doktrinnya ius curia novit ia tahu
bahwa menurut hukum (Islam) ahli-waris dari pewaris adalah 3 (tiga) orang; yaitu seorang Ibu
dan 2 (dua) anak yaitu , Si Nakal dan Si Jujur;
-
Kalau harta peninggalan yang disengketakan berupa uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta
rupiah), hakimpun tahu bagiannya masing-masing adalah:
-
Ibu kandungnya 1/6 (seper enam) bagian, yaitu = Rp. 100.000.000,-
-
Si Jujur dan Si akal mendapatkan sisa, yaitu 5/6 (lima per enam) bagian yang dibagi sama
besar,
-
Si Jujur berhak Rp. 250.000.000,- dan;
-
Si Nakal berhak Rp. 250.000.000,-
Menghadapi kasus yang sederhana tersebut, mayoritas hakim menilai bahwa gugatan penggugat (Si
Jujur) cacat formil dengan alasan ”Eror In Persona” karena kurang pihak (prulium litis consortium)
maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). Biasanya lalu diberi penjelasan bisa mengajukan
gugatan kembali dengan melibatkan ibu sebagai ”Turut Tergugat”.
Sikap demikian itulah yang memberikan kesan negatif terhadap lembaga peradilan, seakanakan betapa sulitnya seseorang menuntut hak keperdataanya kepada lembaga peradilan. Karena
penilaian yang terlalu formil ini, sering dijumpai seseorang harus mengulang gugatannya sampai 3
(tiga) kali ke Pengadilan, karena kenyataannya setelah dikonstatir dalam persidangan ditemukan lagi
ahli-waris yang tidak masuk sebagai subyek hukum, apakah sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut
Tergugat;
Permasalahan tersebut amat perlu kita wacanakan kembali, agar tercipta kesamaan pandang
dalam menjalankan tugas yang mulya ini.
Prinsip Hukum Acara Perdata
Menurut Hukum Acara subyek hukum dalam sengekata perdata hanya mengenal “penggugat”
dan “tergugat”. Istilah “turut tergugat” tidak dijumpai.
3
Masalah siapakah penggugat dan siapakah tergugat itu, hukum acara tidak memberikan
penjelasan konkrit, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa ”penggugat” atau ”Eiser” atau
plaintiff”” sering di definisikan sebagai orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan karena
haknya subyektifnya dilanggar oleh orang lain. Sedangkan ”tergugat” adalah orang yang ”diduga”
merugikan karena melanggar hak subyektif orang lain. Dua party yang saling berhadapan tersebut
adalah mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat contentiosa.
Walaupun dalam hukum acara hanya terdapat dua partay yang berhadapan tersebut, namun
dalam praktek peradilan masih ada pihak (subyek) yang disebut “turut tergugat”. Siapakah turut
tergugat itu, hukum acara tidak membicarakan sama sekali.
Dalam berbagai literatur yang ditulis oleh bebarapa ahli hukum, boleh dikatakan belum ada
yang membahasnya secara mendalam. Lilik Mulyadi S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata
halaman 38 menyebutkan bahwa “turut tergugat” adalah ditujukan kepada seseorang yang tidak
menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses, agar
dalam petitum ia dihukum sebagai pihak yang harus tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.
Definisi dan pernyataan pendapat tersebut menimbulkan pertanyaan dan kejanggalan, apakah
kepentingannya mendudukkan seseorang yang tidak menguasai obyek sengketa sebagai turut tergugat,
apakah sebagai kewajiban hukum atau hanya bersifat proforma ?
Menjawab secara pasti permasalahan tersebut menjadi amat penting. Jika hal tersebut
merupakan kewajiban hukum dimanakan aturan hukumnya, Jika mendudukkan ahli waris yang tidak
menguasai barang tersebut hanya merupakan proforma, maka adalah tidak tepat jika gugatan dianggap
tidak sempurna atau cacat formil.
Jika ahli waris yang tidak menguasai obyek warisan, kemudian wajib dimasukkan sebagai turut
tergugat dengan tujuan harapan agar ia tunduk pada putusan, pertanyaannya, tunduk melaksanakan
prestasi apa yang dibebankan kepadanya. Dihukum untuk menyerahkan obyek tidak mungkin,
dihukum untuk tunduk agar mengambil haknya kepada Tergugat menjadi aneh, sebab menurut hokum
tidak ada hokum yang bisa memaksa orang untuk mengambil haknya. Jika demikian maka
mendudukkan seseorang menjadi turut tergugat dalam sengketa waris tidak jelas alias percuma alias
muspro (jawa). Logika hukum obyektif mengatakan bahwa, orang yang perlu didudukkan sebagai
tergugat, hanyalah orang yang nantinya dituntut memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh
penggugat lewat putusan hakim karena ia terbukti melanggar hak penggugat. Oleh karena itu pendapat
yang mewajibkan mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai obyek sengketa (harta waris) sebagai
turut tergugat dengan alasan bahwa ia nantinya diharapkan tunduk pada putusan pengadilan adalah
alasan yang berlebihan (overbodig); Menerima warisan adalah hak perdata bukan kewajiban. Pada hak
berlaku asas “tidak ada sebuah hukum yang dapat mememaksa seseorang untuk menerima hak”,
karenanya dalam sengketa perdata hakim bersifat pasif, hanya akan mengabulkan yang diminta oleh
pihak sepanjang permintaannya dibenarkan hokum.
Berdasarkan itu maka mendudukkan ahli waris yang senyatanya tidak menguasai harta
warisan sebagai pihak (turut tergugat) harus dipandang sebagai hal yang proforma dan tidak
menyebabkan gugatan tidak sempurna.
Pembedaan Istilah Tergugat dan Turut Tergugat
Perlunya pembedaan sebutan “tergugat” dengan “turut tergugat” menurut ilmu pengetahuan
adalah disebabkan adanya kwalitas klausula hubungan hukum yang berbeda. Hubungan hukum yang
menjadi dasar seseorang harus didudukkan sebagai tergugat adalah disebabkan adanya hubungan
4
primer (langsung), sedang dasar seseorang didudukkan sebagai turut tergugat adalah disebabkan
adanya hubungan secundair (tidak langsung), untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :
Jika ada harta waris yang belum dibagi waris, ternyata telah dijual oleh salah seorang ahliwaris pada pihak lain (pembeli), maka terjadilah peristiwa-peritiwa hubungan hukum primair dan
secundair, sebagai berikut :
- Hubungan hukum antara ahli-waris satu dengan lainnya adalah hubungan hukum primair.
- Hubungan hukum antara ahli-waris yang menjual (penjual) dengan pembeli adalah hubungan hukum
primair;
- Ahli-waris yang tidak turut menjual menggugat kepada ahli-waris yang menjual harta warisan, maka
ahli-waris yang menjual didukkan sebagai tergugat
karena ada hubungan primair; sedangkan
pembeli barang dapat didudukkan dalam posisi sebagai turut tergugat karena ada hubungan
secundair; dia bukan ahli waris, tetapi ia telah menguasai obyek sengketa disebabkan hubungan
hukum yang belum jelas, karena ia telah membeli harta waris yang belum dibagi.
- Mendudukkan pembeli harta warisan sebagai tergugat tidak tepat, sebab ia bukan ahli waris, karena
jika demikian, maka akan nampak sebagai sengketa milik yang menjadi kewenangan peradilan
umum.
Dalam kasus sebagai tersebut diatas, oleh ilmu pengetahuan perlu mengadakan istilah baru
yang dapat membedakan secara substansi antara “tergugat” dengan “turut tergugat”.
Jika teori tersebut diatas kita sepakati, maka ada dua syarat bagi orang yang semestinya
didudukkan sebagai “turut tergugat” yaitu :
1. Adanya hubungan orang tersebut dengan penggugat adalah hubungan hukum secundair; bukan
hubungan hukum primer; dan
2. Orang tersebut menguasai barang obyek sengketa (bezitter);
Berdasarkan syarat-syarat tersebut diatas, maka keharusan mendudukkan semua ahli-waris
termasuk yang tidak mengusai harta peninggalan sebagai “turut tergugat” adalah pendapat yang tidak
tepat, dengan alasan:
−
Pertama, ditinjau dari hubungan hukum antara seorang ahli-waris dengan ahli-waris lainnya
adalah hubungan primer;
−
Kedua, ahli waris tersebut tidak menguasai barang obyek sengketa (warisan).
Jika ada ahli-waris yang menguasai barang warisan, maka secara hukum harus ditarik sebagai
tergugat, jika tidak maka gugatan waris dinyatakan sebagai gugatan yang cacat karena kurang pihak.
Mendudukkan ahli-waris yang tidak menguasai harta warisan sebagai turut tergugat selama ini
adalah salah kaprah, sehingga gugatan waris tanpa melibatkan ahli-waris yang tidak menguasai
barang warisan tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil.
Tinjauan Hukum Materiil
Tujuan orang menghadap pengadilan adalah untuk mencari keadilan. Mungkin saja pencari
keadilan tidak mengetahui siapa-siap sebenarnya orang-orang yang menjadi ahli-waris dari seseorang
serta berapa besar bagiannya. Menentukan siapa-siapa sebagai ahli-waris dan berapa bagiannya adalah
sudah menyangkut hukum obyektif yang hanya (wajib) diketahui oleh hakim (ius curia novit).
Kewajiban pihak-pihak dalam menuntut hak hanyalah supaya mengemukakan kejadiannya atau faktafaktanya saja. Dalam sengketa kewarisan, tentunya cukup menyebutkan siapa-siapa keluarga yang
ditinggalkan oleh pewaris saat meninggal dunia serta apa saja harta peninggalan pewaris, kemudian
Penggugat memohon kepada hakim agar menetapkan ahliwaris dan bagiannya masing-masing.
5
Selebihnya adalah kewajiban hakim untuk menguji kebenaran gugatan penggugat tersebut dengan
hukum obyektif, bila ternyata benar, maka gugatannya dikabulkan sesuai dengan dasar-dasar hukum
obyektif.
Menurut hukum obyektif, penggugat maupun tergugat tidak wajib mengetahui hukum atas
masalah yang disengketakan, kewajiban pihak hanya menceritakan fakta-fakta kejadian yang dijadikan
dasar gugatan. jika penggugat diharuskan menjadikan para ahli-waris sebagai subyek hukum, maka
sama halnya mewajibkan dia tahu hukum. Masalah hukum materiil adalah domain hakim. Tetapi jika
penggugat dituntut untuk menunjukkan haknya ada pada siapa, ia telah dirugikan siapa, pasti dia tahu.
Sederhana adalah cirri hukum acara kita (HIR dan RBg) karenanya membuka peluang bagi orang buta
huruf (awam) untuk menggugat secara lisan (Pasal 120), sebagaimana telah diintrodusior dalam
peraturan hukum kita, “hakim harus berupaya membantu sekaras-kerasnya kepada para pihak dalam
menyelesaiakan perkaranya serta menghilangkan segala rintangan agar perkara berjalan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan, terlalu formalities dalam kasus sebagai tersebut diatas kiranya akan
bertentangan dengan ketentuan ini.
Tinjauan Sosiologis
Secara sosiologis masyarakat muslim di bebarapa daerah di Indonesia berkembang budaya
“ewoh pakewoh”, atinya walaupun hokum waris itu bersifat “ijbari”, tetapi kadang ada ahli-waris
malu atau segan terlibat dalam sengketa, sehingga ia harus mengambil sikap diam. Untuk itu pasal 88
Kompilasi Hukum Islam telah secara tegas memberikan ajaran, bahwa “Para ahli waris baik secara
bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain
untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris lain yang tidak
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”. Filosofi yang terkandung dalam pasal
tersebut bahwa tidak semua ahli waris harus terlibat dalam perkara, tetapi cukup diwakili seseorang,
sedangkan yang digugat adalah semua ahli-waris yang menguasai harta-warisan. Ahli waris yang tidak
menguasai harta tidak layak digugat dan tidak ada perlunya dilibatkan sebagai Turut Tergugat.
Hak/bagian warisnya cukup disebutkan dalam putusan (deklaratoir). Apakah dia mau mabil kepada
Tergugat atau tidak bukanlah hal yang wajib.
Jika pemikiran tersebut dapat dijadikan dasar maka ilustrasi penyelesaian kasus sederhana
sebagai tersebut diatas ada dua opsi.
Pertama, adalah pengadilan berkewajiban menyatakan porsi hak seluruh ahli waris yaitu :
Ibu 1/6 (seper enam) = Rp. 100.000.000,Si Nakal dan Si Jujur 5/6 (dua perenam), dibagi sama rata sehingga masing-masing:
Si Jujur = Rp. 250.000.000,Si Nakal = Rp. 250.000.000,Kemudian Majelis menghukum kepada Si Nakal, untuk menyerahkan bagian masing-masing,
eksekusinya diserahkan kepada ahli waris (Ibu dan Si Jujur) apa dia mau ambli atau tidak ;
Kedua, Diktum pengadilan menghukum Si Nakal untuk menyerahkan haknya Si Jujur saja
yaitu Rp. 250.000.000,- tanpa menghukum Si Nakal untuk menyerahkan hak Ibu, karena ibu
tidak menuntut. Dengan kata pengadilan hanya berkewajiban memperhatikan hak Si Jujur,
karena dialah yang meminta keadilan, tidak harus memberikan hak orang yang tidak minta.
Hukum harus memandang bahwa Ibu tersebut adalah nenek yang rendah hati, sabar, ihlas
sehingga tidak dapat dipaksa untuk mengambil haknya.
6
Dalam hukum terdapat ketentuan, hakim dilarang memutus melebihi yang diminta (azas ultra
petita), apa lagi memaksa orang untuk tunduk putusan supaya menerima hak warisnya, sangat
bertentangan dengan logika hukum.
Dalam acara perdata hakim hanya mencari kebenaran sepanjang diminta oleh pihak yang
bersangkutan. Ada manfaat lain dari azas tersebut, yaitu sengketa-sengketa kewarisan dapat
diselesaikan dengan asas formal prosedur and can be put in motion quickly, atau sederhana cepat dan
biaya ringan.
Kesimpulan
1. Istilah “turut tergugat” tidak diketemukan rumusannya dalam hukum acara perdata, istilah itu
diperlukan berdasarkan karena kebutuhan ilmu pengetahuan, karena adanya hubungan hukum
sekundair dengan penggugat perdata.
2. Mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai harta warisan sebagai pihak “turut tergugat” hanya
syarat proforma, bukan kewajiban hukum yang menyebabkan gugatan cacat formil.
3. Dalam sengketa kewarisan yang bertindak sebagai penggugat boleh satu orang ahli-waris atau
beberapa orang/sebagian ahli waris;
4. Dalam sengketa waris, seorang ahli-waris dapat menuntut haknya sendiri kepada ahli waris yang
menguasai harta-warisan, tidak diharuskan menuntutkan hak ahli-waris lain.
5. Gugatan waris dinilai sebagai cacat formil/kurang pihak, jika ternyata ada ahli-waris lain yang
menguasai obyek sengketa (warisan) tidak digugat, sebab hal tersebut akan mempengaruhi nilai
perolehan harta warisan. Ini kurang pihak (prulium litis consortium) yang benar.
6. Jika penggugat hanya menuntut bagian haknya sendiri tanpa menuntutkan haknya ahli-waris
lainnya, gugatan yang demikian dapat dibenarkan.
7. Mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai harta warisan sebagai turut tergugat agar ia/mereka
tunduk putusan pengadilan adalah tuntutan prestasi yang tidak jelas.
Wallahu a’lam bis-shawaab
Watansoppeng, 30 Mei 2012
Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng
7
Fly UP