...

MENINGGALKAN BENCANA, HIDUP BARU DI RUSUNAWA

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

MENINGGALKAN BENCANA, HIDUP BARU DI RUSUNAWA
MENINGGALKAN BENCANA, HIDUP BARU DI RUSUNAWA MARUNDA:
PENELITIAN MENGENAI
‘FORCED MIGRATION’ AKIBAT BANJIR JAKARTA UTARA SEBAGAI
PENDORONG KEBIJAKAN RELOKASI KAWASAN KUMUH JAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH DEMOGRAFI SOSIAL
DOSEN PENGAMPU:
DR. Imam B. Prasodjo dan Lidya Triana, M.Si
IRINA RAFLIANA
NPM: 1306426791
PROGRAM PASCASARJANA JENJANG MAGISTER
DEPARTEMEN SOSIOLOGI – FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
SEMESTER GENAP 2013/2014
Jakarta, 16 Juni 2014
1
DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN
............................... 3
2. LATAR BELAKANG
............................... 3
3. PERMASALAHAN
.............................. 6
4. TUJUAN PENELITIAN
.............................. 7
5. METODOLOGI
.............................. 8
6. TINJAUAN PUSTAKA
.............................. 9
7. PEMBAHASAN
.............................. 14
8. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
.............................. 24
9. PENUTUP
.............................. 25
10. DAFTAR PUSTAKA
.............................. 26
11. DAFTAR GAMBAR
Gambar Peta DKI Jakarta
............................ 4
12. DAFTAR FOTO
Foto 1
............................. 4
Foto 2
............................. 15
Foto 3
............................. 17
Foto 4
............................. 17
Foto 5
............................. 19
Foto 6
............................. 25
13. DAFTAR GRAFIK
Grafik 1: Alasan pindah ke Rusun
............................. 16
Grafik 2: Fasilitas di tempat tinggal lama
................... 19
Grafik 3: Fasilitas di Rusun Marunda
................... 20
Grafik 4: Kesan setelah tinggal di Rusun
................... 22
Grafik 5: Peluang ekonomi di tempat tinggal lama ........ 22
Grafik 6: Peluang ekonomi di tempat tinggal baru ......... 23
14. LAMPIRAN
a. Transkrip Wawancara
............................. 27
2
MENINGGALKAN BENCANA, HIDUP BARU DI RUSUN MARUNDA:
PENELITIAN MENGENAI
‘FORCED MIGRATION’ AKIBAT BANJIR JAKARTA UTARA SEBAGAI
PENDORONG KEBIJAKAN RELOKASI KAWASAN KUMUH JAKARTA
1. PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Pesatnya pertambahan jumlah penduduk Jakarta, terutama penduduk miskin yang
mengisi kantung-kantung hunian kumuh di wilayah rawan banjir menambah
permasalahan. Pemerintah daerah sudah menggagas pemindahan penduduk untuk
mengatasi permasalahan pemukiman terutama pemukiman kumuh, bukan hanya
karena dampak banjir, namun karena menghambat pembangunan.
Salah satu
solusi yang dianggap baik bagi pembangunan Jakarta adalah membangun hunian
vertikal. Namun hal ini belum dapat diterima oleh budaya masyarakat yang masih
memilih hunian yang dekat dengan lahan. Lagi pula, banjir sudah demikian melebur
menjadi bagian dari budaya masyarakat miskin kota. Kesepakatan buka tutup pintu
air misalnya, sebelum diserahkan pada pemerintah daerah, diputuskan sendiri oleh
masyarakat sehingga tak jarang pula memicu konflik1. Dan pemindahan penduduk
justru merupakan masalah bagi warga miskin yang tidak memiliki banyak pilihan.
Pemindahan penduduk ke Rusunawa Marunda tidak selancar yang diharapkan.
Dalam momentum banjir tahun 2013, nampaknya forced migration menjadi celah
masuk yang strategis untuk memindahkan masyarakat ke pemukiman vertikal yang
sudah disiapkan sebelumnya, dan mengatasi permasalahan warga miskin
terdampak banjir di kawasan kumuh menggunakan instrumen-instrumen tata kelola
pemerintahan baik subsidi, modal kerja dan pemenuhan fasilitas umum. Sarana
prasarana pengendalian banjir dianggap belum berfungsi maksimal, dan instrumen
ini belum dapat dijadikan instrumen untuk mengatasi masalah masyarakat miskin
terdampak banjir agar mampu memulihkannya pada kondisi semula, atau lebih lanjut
1
Restu Gunawan, Di Kala Air Tidak lagi Menjadi Sahabat: Banjir di Jakarta 1930-1970, dalam Indonesia Across
Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960), e. Taufik Abdullah, LIPI Press 2011
3
lagi memenuhi harapan dari pemerintah atas masalah sosial kependudukan di
wilayah urban seperti Jakarta.
Tahun 2013 lalu Jakarta kembali mengalami banjir tahunan. Kecamatan Penjaringan
tidak absen dari dampak banjir yang justru semakin parah daripada tahun-tahun
sebelumnya.
Laporan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
mencatat bahwa kejadian bencana bulan Januari tersebut, adalah karena gagal
fungsi dari sarana prasarana pengendalian banjir2.
Penyebab lainnya adalah
meluapnya waduk Pluit, Kali Angke Hilir dan hujan menerus. Waduk Pluit sendiri
tidak jebol, namun banjir di Pluit adalah akibat dari jebolnya tanggul Banjir Kanal
Barat di Latuharhary yang terjadi hari Kamis 17 Januari 2013. Sementara pompa
Cideng yang berfungsi sebagai prasarana pengendali banjir tidak berfungsi. Dengan
tidak berfungsinya pompa banjir dan jebolnya waduk di Laturharhary, banjir meluas
hingga ke wilayah Pluit3.
Momentum banjir 17 Januari 2013 sendiri merupakan pemantik dari kondisi geologis
Jakarta Utara yang semakin tidak menguntungkan.
Kota Jakarta utara dalam
wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota (DKI) mendominasi garis pantai
menghadap ke Laut Jawa. Sebanyak tiga belas sungai besar yang melewati Jakarta
bermuara di teluk Jakarta, yang masuk dalam wilayah administratif Jakarta utara ini.
Sedangkan 40% wilayah topografi DKI Jakarta terutama di wilayah Jakarta Utara
berada di bawah permukaan laut. Penurunan tanah yang terjadi di Jakarta Utara
mencapai 10 centimeter per tahunnya, dan memperparah kondisi geografis wilayah
ini. Nilai penurunan tanah atau land subsidence justru terjadi paling tinggi di wilayah
Muara Baru, Kecamatan Penjaringan4. Tidak heran, pada tahun 2013 lalu, wilayah
ini mengalami dampak banjir yang sangat serius, bahkan lebih parah dari tahuntahun sebelumnya.
Beberapa kisah menarik ditulis dalam blogspot Thomas Kurniawan yang bertempat
tinggal di kawasan Pluit Jakarta5 yang masuk dalam kecamatan Penjaringan.
2
http://news.detik.com/read/2013/01/18/133633/2146260/10/bnpb-8-atau-41-km-persegi-daerah-jakartatergenang-banjir-kemarin?nd771104bcj diunduh tanggal 15 Juni 2014
3
http://Antaranews.com Minggu, 20 Januari 2013
4
RPJMD DKI Jakarta 2012-2019
5
http://tom-kuu.blogspot.com/2013/01/di-balik-kisah-banjir-pluit-januari-2013.html, diunduh tanggal 14 Juni
2014
4
Thomas mendokumentasikan kejadian banjir Jakarta tahun 2013 dalam bentuk
tulisan populer a la blogger.
Diantara informasi yang didokumentasikannya itu,
Thomas menulis bahwa banjir di Pluit sangat jarang terjadi. Kejadian tahun 2013
lalu merupakan kejadian bencana yang tidak diduga. Thomas adalah diantara
segelintir warga Ibukota Jakarta yang memiliki pilihan untuk bertahan dan tinggal di
sebuah hotel cukup mewah, setidaknya Rp. 700,000 semalam selama beberapa
hari. Dengan empat orang rekan-rekannya, Thomas juga memiliki pilihan untuk
menyewa perahu berkisar Rp. 500.000, untuk membawa mereka keluar dari
kawasan Pluit dan menggunakan modal sosial mereka untuk tinggal di wilayah lain
di Jakarta, dan meninggalkan banjir sementara yang menggenangi Pluit selama
berhari-hari.
Pemulihan sarana prasarana banjir nampaknya akan sekedar
menguntungkan kelompok-kelompok masyarakat kelas menengah atas, yang
digambarkan dari pengalaman Thomas dalam blognya.
Namun sebagian besar warga Kecamatan Penjaringan baik itu warga Muara Baru,
Kapuk Muara, Rawa Bebek dan sekitarnya tidak memiliki pilihan yang sama.
Ketinggian air mencapai hingga 2 meter di pemukiman-pemukiman kumuh yang
disewa atau dibangun di atas tanah tanpa izin resmi. Kondisi sosial dan ekonomi
yang melatari sebagian warga miskin Jakarta di kawasan Jakarta Utara justru
meningkatkan kerentanan terhadap berbagai kejadian yang mengganggu kehidupan
sosialnya. Pilihan yang tersedia adalah berpindah-pindah pengungsian, untuk
kemudian kembali lagi ke rumah tinggal atau pemukiman sebelumnya, yang kumuh,
ilegal maupun rawan banjir, namun dilain pihak kegiatan ekonomi pada
kenyataannya menjanjikan kelanjutan hidupnya hari-demi-hari. Hingga suatu saat di
awal tahun 2013, pemerintah DKI Jakarta memberikan pilihan lain, yaitu pindah
secara permanen ke Kecamatan lain di Jakarta Utara, yaitu ke Kecamatan Cilincing.
Di kecamatan ini telah dibangun sebuah fasilitas warga miskin Jakarta Utara yang
dibangun untuk menampung penduduk yang tergusur akibat kebijakan pemerintah6.
Sedangkan para pemukim lain di lokasi awal kawasan kumuh mengalami
penggusuran akibat rencana pembangunan termasuk normalisasi Waduk Pluit.
Dalam waktu singkat pemerintah DKI Jakarta mencatat, sebanyak 467 Kepala
6
Aninda Ratih Kusumaningrum, thesis Analisis Kebijakan Rumah Susun Sewa dengan Studi Kasus Rumah Susun
Marunda, UI 2012
5
Keluarga asal Muara Baru yang terdampak banjir di Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara telah bersedia pindah untuk menghuni Rumah Susun Marunda7. Sebanyak
500 unit di Rusun Marunda disiapkan untuk ditempati , sedangkan jika tidak penuh
maka rusun lain seperti di Pulo Gebang atau Pinus Elok juga disiapkan. Bagi warga
korban banjir, pemerintah menyiapkan biaya sewa yang lebih murah.
1.2.
PERMASALAHAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
untuk
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta (RPJMD DKI Jakarta) secara khusus
memprioritaskan masalah banjir Jakarta.
Hal ini tidak terlepas dari kepentingan
capaian-capaian
pembangunannya.
Isu
banjir juga tidak lepas dari isu perumahan,
pemukiman serta kemiskinan kota yang
menjadi perhatian serius berikutnya.
Masalah pelik dari kejadian bencana banjir,
diantaranya adalah transisi dari masyarakat
terdampak, dari pengungsi menjadi migrasi.
Masalah banjir menahun di Jakarta tidak
Gambar 1: Peta Jakarta. Perpindahan warga
Kecamatan Penjaringan ke Administratif
Marunda, Kecamatan Cilincing berjarak
sekitar 20km. Sumber: Bappeda DKI Jakarta,
dimodifikasi
semata-mata terjadi akhir-akhir ini. Banjir
telah menjadi keseharian sejak puluhan
bahkan ratusan tahun lalu, dan melebur
dalam
budaya
pluralitas
penduduknya.
Masyarakat terdampak banjir kerap enggan pindah dan menerima setiap kejadian
bencana sebagai bagian dari keseharian.
Maka menjadi penting untuk melihat
bagaimana pada saat ini, populasi, kemiskinan dan tata kelola pemerintahan
menemukan caranya untuk mengatasi masalah pelik banjir dan pembangunan di
kota Jakarta. Masyarakat di bantaran kali maupun wilayah-wilayah rawan banjir di
7
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2013/01/467-kk-asal-muara-baru-huni-rusun-marunda#.U5wM7pSSzko
6
Jakarta pada umumnya melakukan tindakan mengungsi setiap terjadi banjir yang
cukup parah, namun tidak sampai migrasi, atau pindah dari tempat tinggal asal ke
tempat tinggal baru untuk mendapatkan tempat tinggal bebas banjir. Hal ini terkait
berbagai hal, termasuk di dalamnya akses terhadap perekonomian yang dianggap
lebih baik ketika mereka tinggal di kawasan banjir, sehingga konsekuensi tinggal
bersama banjir seolah menjadi satu-satunya pilihan. Status sebagai pengungsi
adalah lazim, dan kemudian para pengungsi ini akan kembali lagi pada rumah
tinggal mereka di kawasan yang terdampak banjir.
Peristiwa banjir Pluit bulan Januari 2013 menimbulkan perdebatan menarik.
Pemerintahan provinsi yang baru mendesakkan kebijakan yang memungkinkan
pilihan masyarakat, terutama masyarakat miskin tidak lagi terbatas dan justru
menyentuh ‘solusi’ dari permasalahan berikutnya, yaitu terkait isu kemiskinan kota
serta pemukiman. Masyarakat terdampak yang ditemui di pengungsian oleh pejabat
pemerintah termasuk langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, diberikan alternatif
yaitu tinggal dan menetap di fasilitas rumah susun. Status dari para pemukim di
Rusun Marunda bukan lagi sebagai pengungsi, melainkan sebagai permanent
resident, atau penghuni tetap yang membayar biaya sewa. Artinya, migrasi terjadi
dalam hal ini.
Namun demikian, apakah masyarakat yang pindah ke kawasan
Rumah Susun Marunda adalah disebabkan forced migration atau voluntary
migration?
Jika memang disimpulkan sebagai forced migration atau voluntary
migration, faktor apa yang melatarinya? Lalu apakah kepindahan secara permanen
ini menjawab persoalan-persoalan kemiskinan, pemukiman dan pembangunan di
DKI Jakarta?
2. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini ditujukan untuk menjelajahi diskurus terkait dengan bencana dalam
perspektif demografis atau kependudukan. Hal ini menarik, karena memberikan
peluang
keluar
dari
diskursus
lazimnya
dimana
bencana
dianalisis
dari
permasalahan sosial sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Jika dilihat dari
perspektif demografis, maka cara pandang terhadap masalah bencana banjir
menjadi lebih luas, diantaranya misalnya, bagaimana bencana dan kependudukan
sangat berkait erat serta penting dalam menganalisis kepentingan-kepentingan
7
pembangunan.
Dimensi sebelum, sesaat dan sesudah bencana menjadi terlalu
sempit untuk digunakan dalam analisis ini. Dengan pembahasan terkait tersebut,
maka diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan kebaruan ranah sosiologi
bencana.
3. METODOLOGI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaitkan tiga faktor penting dalam membahas
wacara bencana dalam perspektif demografis, yaitu terkait dengan penduduk,
kemiskinan dan tata kelola pemerintahan dengan metode mixed method. Dengan
pembahasan terkait tiga faktor penting tersebut, maka tentu akan bermanfaat dan
menyumbang kebaruan juga dalam ranah sosiologi bencana.
Pembahasan mengenai penduduk dan kemiskinan akan digali melalui analisis
komparatif sederhana antara kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pindah ke
rumah susun Marunda. Untuk dapat melakukan pembahasan tersebut maka akan
dilakukan metode kuantitatif dengan memanfaatkan informasi dari kuesioner yang
telah disiapkan oleh kelas perkuliahan Demografi Sosial 2014.
Sedangkan bagaimana tata kelola pemerintahan berkontribusi dalam menjelajahi
ruang-ruang solutif atas masalah banjir Jakarta ini dilakukan melalui wawancara
mendalam dengan beberapa responden di Rumah Susun Marunda.
Selain itu
dilakukan juga kajian atas beberapa literatur terkait termasuk kebijakan Pemerintah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Rencana Pembangunan jangka Mengenah
Daerah serta dokumen, referensi dan regulasi terkait lainnya.
8
4. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk menggunakan beberapa referensi penting
sebagai rujukan pembahasan penelitian.
Tinjauan pustaka meliputi penjelajahan
dari definisi migrasi dan migrasi terpaksa atau forced migration. Penelitian tekait
dengan forced migration juga dihadirkan untuk mendapatkan kerangka analisis yang
lebih baik. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga membahas secara singkat kebijakan
rumah susun beserta beberapa literatur terkait.
4.1.
Migrasi terpaksa (Forced Migration)
Pertanyaan mengenai migrasi selalu menjadi pertanyaan yang penting. Hal ini juga
diingatkan oleh John Weeks (2008). Meletakkan definisi migrasi ditentukan oleh
beberapa hal, yaitu bahwa migrasi merupakan aktivitas (berupa perubahan alamat)
yang dilakukan oleh orang-orang (para migran) melalui berbagai kondisi legal dan
sosiopolitik. Definisi migrasi adalah perubahan alamat secara permanen. Dalam hal
ini, yang paling penting dalam definisi migrasi adalah definisi spasial atau ruangnya,
sehingga tidak dapat dikatakan migrasi, jika tidak berpindah ‘ruang’.
Namun,
meskipun perpindahan ruang terjadi, belum tentu juga dikatakan migrasi karena
kasusnya bisa jadi merupakan mobilitas seperti halnya yang terjadi dengan
perpindahan penduduk setiap hari dari Depok untuk bekerja di Jakarta di pagi hari,
lalu kembali lagi ke Depok di sore atau malam hari.
Setidaknya pertanyaan penting mengenai migrasi menyangkut dua hal. Pertama,
kapan sebuah perpindahan dapat dikatakan ‘migrasi’ atau bukan migrasi.
Sejauh
mana seseorang harus berpindah, sehingga dapat dikatakan migrasi. Maka Weeks
juga berhati-hati dalam menganalisis ini untuk kemudian memberikan rambu-rambu
bahwa perpindahan terjadi melewati batas administrasi tertentu. Sehingga pindah di
dalam suatu Kabupaten pun dapat dikatakan sebagai migrasi, jika perpindahan itu
menyebabkan perubahan alamat secara permanen. Perpindahan bisa terjadi, dan
dapat terjadi dalam waktu lama dengan status sebagai temporary resident atau
penduduk sementara, seperti halnya terjadi dalam kasus pengungsian, namun
belum dikatakan migrasi jika pada saat mengungsi tersebut, tidak terjadi perubahan
alamat secara permanen.
9
Lalu kedua, pertanyaan penting berikutnya yang diajukan oleh Weeks adalah
mengenai kata ‘permanen’. Apa batasan permanen? Ini perlu dibahas dengan hatihati karena pada dasarnya masyarakat bergerak secara dinamis dengan berbagai
latar dan alasan sehingga tidak mudah untuk mengukur seberapa pasti ia akan
tinggal menetap. Migrasi juga melibatkan lebih dari satu individu, bisa jadi satu
keluarga, satu kampung atau sebuah wilayah administrasi tertentu yang bersamasama pindah.
Kosongnya sebuah wilayah karena perpindahan masyarakatnya,
tidak menandakan berakhirnya masyarakat tersebut, melainkan hanya terjadi proses
relokasi semata.
Migrasi dapat dibagi menjadi migrasi bebas atau sukarela, yang artinya penduduk
atau individu dapat bebas memilih untuk bermigrasi atau tidak secara sukarela.
Migrasi ini sering terjadi dengan alasan ekonomi, sosial maupun budaya.
Sedangkan migrasi terpaksa, artinya orang atau penduduk dipaksa pindah karena
kejadian bencana alam, konflik atau perselisihan sipil belatar etnis maupun agama
yang memaksanya untuk pindah mencari keamanan dan perlindungan di tempat
lain, di luar maupun di negaranya sendiri8.
John Weeks melanjutkan pembahasannya terkait dengan migrasi terpaksa.
Masyarakat mengalami ‘keterpaksaan’ untuk berpindah baik di dalam kota, luar kota
bahkan keluar dari negaranya karena berbagai hal, misalnya karena proses
pembangunan, perang maupun bencana alam. Faktor-faktor politis yang menjadi
penyebab pindahnya masyarakat dan melalukan migrasi biasanya ‘dipaksakan’ oleh
pemerintah, misalnya untuk pembangunan waduk dan lainnya. Sementara dalam
kasus di Jawa yang padat penduduk, pemerintah Indonesia di masa Orde Baru
menerapkan kebijakan transmigrasi ke wilayah-wilayah lain yang masih jarang
penduduknya.
Dalam kasus ini, biasanya pemerintah melakukan persiapan-
persiapan termasuk pemenuhan kebutuhannya, dan masyarakat pun mengantisipasi
kepindahan ini.
Setidaknya diharapkan bahwa masyarakat yang ikut di dalam
programnya akan dapat mencapai taraf hidup lebih baik meskipun ada beberapa
dampak yang tidak diharapkan dari proses pemindahan tersebut.
8
Konsorsium Fakultas Ilmu Sosial, Depdikbud dan BKKBN, 1985. Studi Kependudukan
10
4.2. Perumahan bagi masyarakat miskin
Derasnya perpindahan penduduk yang pindah baik sementara maupun permanen
dari berbagai wilayah desa atau sub urban ke kota-kota besar termasuk Jakarta,
tidak diimbangi oleh investasi pemerintah pada fasilitas publik termasuk perumahan.
Pembangunan kawasan pemukiman menjadi tidak berimbang. Pembangunan yang
kemudian direncanakan kembali memerlukan penggusuran, sebagaimana telah
dipraktikkan sejak tahun 1900an setidaknya di Batavia. Padahal saat ini, jumlah
warga miskin Jakarta cukup signifikan, misalnya di tahun 2008 saja jumlahnya sudah
mencapai angka 85.200 jiwa 9. Warga miskin tidak memiliki kemampuan membeli
lahan menjatuhkan pilihan pada sewa lahan atau bangunan.
Kerap pemukiman
yang disewa berdiri di lahan-lahan rawan bencana, terutama banjir serta kebakaran.
Warga misikin ini didefinisikan sebagai warga yang memiliki penghasilan
Rp.3.500.000, per bulan10.
Undang-undang No. 16
tahun
1985 hadir untuk mengatur tata
laksana
pengembangan dan pemanfaatan rumah susun, termasuk bagi masyarakat miskin.
Tipe rumah susun juga dibagi menjadi Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)
dan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik). Penelitian Kusumaningrum lebih
lanjut menemukan bahwa rusunawa lebih efisien sebagai investasi fasilitas publik,
ketimbang rusunami, dengan pertimbangan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi
dan daya beli masyarakat miskin yang masih cenderung rendah. Rusun Marunda
terutama yang diteliti menerapkan sistem sewa, yaitu para penghuni membayar
sejumlah biaya yang ditentukan oleh pengelola.
Edward Goetz dalam Kusumaningrum (2012) juga menuliskan bahwa subsidi yang
dilakuan oleh pemerintah dengan menyiapkan fasilitas rumah susun sederhana
sewa, adalah untuk mendekonsentrasi kemiskinan.
Namun nampaknya Goetz
dengan perspektif ekonominya memilih untuk meyakini bahwa upaya dekonsentrasi
kemiskinan ini pada akhirnya akan membawa pemerataan akses terhadap
sumberdaya dan ekonomi.
9
Aninda Ratih Kusumaningrum, thesis Analisis Kebijakan Rumah Susun Sewa dengan Studi Kasus Rumah Susun
Marunda, UI 2012
10
Ibid.
11
4.3.
Sejarah Kebijakan Penggusuran dari Pemerintah Hindia Belanda, hingga
Pemerintah Saat Ini
Pemindahan penduduk untuk kepentingan tata kota serta pemukiman sudah menjadi
problem sejak zaman Belanda. Sejak Gementee Batavia dibentuk, upaya mengatur
ulang tata kota dan pemukiman dilakukan setidaknya mulai tahun 1905. Untuk
membangun sarana prasarana air ledeng maka dibangun riolering bawah tanah
yang memerlukan pemindahan beberapa kampung. Forced migration terjadi dari
Menteng ke Karet bagi sejumlah warga kampung asli, termasuk misalnya milik Haji
Naing Togok.
meminta
Sementara tanah mereka disewa dengan harga tinggi agar tidak
kompensasi
apapun
untuk
rumah
dan
pohon
yang
terdampak
pembangunan. Karena terjadi konflik harga sewa yang dituntut warga, Serikat Islam
kemudian mengadakan pembelaan agar penggusuran juga diikuti dengan perbaikan
kampung dan kesehatan11.
Jika kita memandang balik terhadap kebijakan penggusuran yang dilakukan
pemerintah Hindia Belanda, ada persamaan yang melekat pada kebijakan
pemerintah DKI saat ini.
Meskipun penggusuran yang dilakukan di kawasan
Menteng oleh Gemeente Batavia tahun 1905 tidak menggunakan momentum banjir,
namun pemerintah Hindia Belanda melakukan negosiasi sewa tanah, serta
perbaikan kampung tempat tinggal baru termasuk fasiltias kesehatan agar tidak ada
tuntutan yang muncul di kemudian hari.
Namun pada saat terjadi peralihan
pendudukan Jepang, terjadi kebijakan yang berbeda, dan penduduk dibairkan
menggarap lahan-lahan kosong karena Jepang memerlukan pengerahan tenaga
dan penyediaan makanan.
Akibatnya terjadi kekacauan pemilikan lahan.
Sementara kejadian banjir terus terjadi baik di tahun
1932, 1950 dan 1960,
dilanjutkan dengan banjir-banjir 10 tahunan berikutnya, yang hingga saat ini periode
banjir menjadi lebih sering.
Banjir besar kurang dari 10 tahun sudah terjadi di
Jakarta.
Pemindahan penduduk atau forced migration terjadi pada akhir tahun 1950an pada
saat
pemerintah
Orde
lama
melakukan
pembangunan
Gelora
Senayan.
Pemindahan dilakukan terhadap 60.000 warga ke daerah Tebet, Slipi dan Ciledug.
11
Restu Gunawan, Di Kala Air Tidak lagi Menjadi Sahabat: Banjir di Jakarta 1930-1970, dalam Indonesia Across
Orders, Ed. Taufik Abdullah, LIPI Press 2011. Kisah penggusuran ini diambil Gunawan dari buku Adolf Heuken,
Menteng Kota Taman Pertama di Indonesia, dicetak Yayasan Obor 2001
12
Sayangnya pemerintah saat itu tidak melakukan pengelolaan yang baik terkait biaya
ganti rugi, yang diakui diterima warga sejumlah hanya Rp.500 rupiah, jumlah yang
terlampau sedikit pada saat itu. Untuk mengantisipasi warga menempati bangunan
tanpa izin di bantaran sungai, Gubernur DKI saat itu menetapkan penguasaan lahan
sebagai tambahan pembangunan by pass Tanjung Priok – Cililitan.
Pilihan menggusur warga, dalam hal ini forced migration dilakukan dengan hukum
yang cenderung berat sebelah, dan represif dengan masyarakat miskin yang
menanggung konsekuensi dari kepindahan tanpa imbalan layak yang disiapkan oleh
Pemerintah. Sementara mereka juga semakin teralienasi dari akses pemanfaatan
hasil dari penataan ulang kota yang seolah hanya dapat diakses masyarakat kelas
ekonomi yang lebih baik.
13
5. PEMBAHASAN
5.1. Gambaran Umum Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda
Rusun Marunda terletak di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Rusun ini terletak
di kawasan industri strategis, berjarak sekitar 20 kilometer dari Kelurahan
Penjaringan yaitu wilayah tinggal semula para korban banjir yang kini menetap di
Rusun. Salah satu dari perusahaan yang cukup besar dan diminta pemerintah
DKI Jakarta untuk melibatkan warga Rusun adalah PT KBN (Kawasan Berikat
Nusantara).
Fasilitas Marunda Center sebagai kawasan pergudangan juga
dibangun di wilayah ini. Selain itu, terdapat sekolah tinggi ilmu pelayaran, STIP.
Kawasan Rusun Marunda juga di tepi laut, sehingga memungkinkan bagi
warganya membuka usaha sampingan tambak.
Rusun ini merupakan program pemerintah DKI yaitu terkait dengan rencana
1000 Tower. Saat ini, sudah terdapat Cluster A, Cluster B, dan Cluster C. Di
Cluster A hingga tahun 2012 sudah dihuni oleh 500 KK. Sedangkan di Cluster C
pada umumnya dihuni satu tahun setengah ini, setelah kejadian bencana banjir
2013 lalu.
“ Dulu nggak kayak begini. Rawa ini. Ini sudah dibangun tapi
masih rawa tidak bersih kayak gini. Baru ini kami di urug. Saya
datang kesini. Waktu disana banyak nyamuk, disini lebih banyak
lagi nyamuk disini kalau kita pikir-pikir waktu pertama. Setelah
kita udah disini, mungkin dukungan-dukungan banyak benarbenar diperbaiki. Diurug semua. Sampai sekarang di rumah
tidak ada keramik, tapi kita bersyukurlah. Pindah pertama kali
saya ini sama 37 KK, gelombang pertama, blok 8 ini pertama ini,
dibawa oleh Ahok. Blok 8 ini pertama kali pindah dari Pluit, tapi
karena korban banjir. Memang ada yang pertama pindah di
Foto 1: Daeng, ketua rombongan
37 KK pertama yang pindah ke
Tower 8
Blok 1 di depan, tapi bukan korban banjir. Blok 8, blok 7, blok 9,
blok 11, blok 10, blok 2, blok 3 sebagian. Blok 5 sebagian
umum, sebagian korban banjir. Berikut juga blok 6, memang
korban banjir. Orang lain baru pada mau. Kalau yang pertama, masih mikir-mikir. Belakangan
ini baru menyesal, sampai ada yang mau beli tapi disini tidak diperjual belikan. Karena memang
kita aturannya begitu.”
14
5.2. Banjir Penjaringan Mengakibatkan Forced Migration?
Beberapa kondisi yang ditemukan terkait dengan fenomena kependudukan dan
banjir Jakarta ini membantu penulis untuk memutuskan bahwa perpindahan
masyarakat dari Muara Baru ke Marunda dalam konteks bencana banjir Jakarta
adalah merupakan migrasi, yaitu migrasi terpaksa atau forced migration. Hal ini
merujuk pada referensi yang digunakan yaitu Weeks (2008) yang menetapkan rule
of thumbs dari pendefinisian migrasi, yaitu terjadinya perpindahan penduduk
melewati batas administrasi, dan perpindahan tersebut, meskipun terjadi di dalam
kota tertentu, masih dapat disebut sebagai migrasi. Ditambahkan pula oleh John
Weeks bahwa pendefinisian migrasi juga terkait dengan perpindahan penduduk
dalam kondisi-kondisi yang legal atau sah. Sementara perpindahan penduduk dari
Muara Baru dan kawasan Pluit ke Rumah Susun Marunda adalah kondisi yang
didorong oleh kebijakan pemerintah DKI Jakarta, sehingga dapat diasumsikan sah.
Masyarakat kawasan Penjaringan yang terdampak banjir, terutama warga
miskin yang menyewa lahan tempat tinggal tidak serta merta pindah ke Rusun
Marunda. Mereka berpindah-pindah tempat pengungsian beberapa kali. Pada
saat itu, sebagian fasilitas Rusun Marunda sudah diisi oleh warga yang bersedia
menempatinya namun tidak terkena dampak banjir 2013. Masyarakat tidak
serta-merta pula menerima tawaran pindah ke Rusun Marunda, karena
berbagai pertimbangan. Pengambilan keputusan untuk pindah bermacammacam, namun pada umumnya diputuskan oleh kepala keluarga. Dorongan
kebijakan pemerintah yang disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI
Jakarta ini dikonfirmasi oleh para penghuni rumah susun yang diwawancarai.
Salah satunya adalah Pardiana Lestari, penghuni Rusun yang pindah karena
terdampak banjir.
“Tempat disini lebih enak. Kalau di sono mah kena banjir parah mbak.
Sampai plafon rumah. Terus ngungsi di Pemeta (Permata? ). Terus pak
Ahok dateng, nawarin mau Rusun nggak di Marunda? Kan banyak yang
nggak mau. Saya mah nggak kompromi sama keluarga, sama suami aja,
ya udah yang enaknya aja. Pas dilihat tempatnya enak. Bersih. Ya udah
saya pindah kesini. Rumah di sono mah biarin aja. Orang ngontrak kok.
Disini juga ngontrak tapi lebih murah.”
Foto 2: Pardiana, Ibu rumah tangga
15
Pada umumnya responden yang berada di blok C ini memilih menjawab tidak punya
tempat lain selain di Rusun Marunda. Artinya, diantara para responden, banyak
yang tidak memiliki bangunan rumah permanen milik sendiri. Kalau pun memiliki,
mengalami penggusuran oleh pemerintah. Alasan lain adalah mentaati peraturan
pemerintah untuk pindah, yaitu sebanyak 37%.
Jawaban ini adalah jawaban
terbanyak dari responden yang ditanya. Jawaban lain yang cukup banyak di pilih
adalah alasan lain, yang tidak termasuk dalam pilihan kuesioner. Ketika melakukan
wawancara mendalam, beberapa responden memilih dengan alasan pindah karena
mengalami banjir. Pada lazimnya, masyarakat tidak bersedia pindah atau migrasi
semata-mata karena pemerintah mengajurkan untuk pindah, karena sebagaimana
John Weeks duga, banyak keterikatan sosial, ekonomi maupun budaya yang
membuat masyarakat tidak bersedia serta-merta pindah, apalagi karena anjuran
agar terkesan tidak dipaksakan. Namun kondisi lain mendorong masyarakat untuk
pindah, yang memposisikan mereka sebagai forced migran, atau migran yang
pindah karena terpaksa akibat kondisi banjir, sehingga tidak ada tempat tinggal lain,
dan tidak ada pilihan lain selain menerima ‘anjuran’ dari pemerintah provinsi DKI
untuk pindah secara permanen dengan sewa ke Rumah Susun Marunda.
Alasan pindah ke Rusun
27%
29%
Tidak punya tempat tinggal lain selain disini
Dekat dengan lokasi kegiatan usaha/ kerja
6%
1%
Karena tetangga yang lain pindah disini saya
mengikuti lainnya
Mentaati keputusan pemerintah yang
memindahkan ke Rusun ini
37%
Lainnya
Grafik 1: Alasan pindah ke Rusun.
16
Anjuran ini diterima dengan prasyarat, yaitu mereka memerlukan untuk melihat
langsung seperti apa wujud dari fasilitas yang sudah disiapkan ini.
Pemerintah
Provinsi pun mengajurkan hal yang sama, namun dengan desakan bahwa hanya
ada satu kesempatan, diambil sekarang atau tidak sama sekali.
Hal ini
mengakibatkan sebagian warga di pengungsian mengambil
keputusan untuk pindah, sebagaimana Pardiana dan keluarganya ikut memutuskan.
Keluarga yang tidak memutuskan ikut diduga keberatan karena lokasi Rusun yang
menjauh dari sumber penghidupan serta mata pencaharian awal.
Hal ini dapat
dilihat dari data responden dimana hanya 6% saja yang memilih pindah karena
dekat dengan lokasi kegiatan usaha atau kerja. Dibalik angka 6% ini juga perlu di
gali lebih jauh. Sebagian besar dari warga yang diwancarai mengaku tidak memiliki
pekerjaan, namun pemerintah memberikan bantuan berupa gerobak dagang yang
dapat dimanfaatkan, namun tidak boleh dimobilisir keluar dari blok tempat tinggal
masing-masing.
Peluang keluarga yang memiliki mata pencaharian dengan
berdagang di kawasan rusun perlu di duga masuk ke dalam angka 6% ini. Namun
demikian, jumlah 6% dari responden yang menjawab memiliki pekerjaan yang dekat
dengan rusun juga menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang memiliki
pekerjaan yang tidak dekat dengan rusun, dan besar kemungkinan pekerjaannya
masih dekat dengan tempat tinggal semula di Kelurahan Penjaringan. Tapi rupanya
desakan dari pemerintah, atau pilihan karena tidak memiliki rumah lagi akibat kena
gusur atau terdampak banjir, lebih menguatkan pilihan para responden pada
umumnya, untuk pindah ke Rusun Marunda dan memulai kehidupan baru meskipun
jauh dari tempat kepala keluarganya bekerja.
Foto 3: Rusun Marunda Blok C Tower 8, tampak
tersedia lapangan sepak bola dan lahan parkir
Foto 4: Lahan terbuka hijau untuk kebutuhan
aktivitas tani, tanam sayur dan obat tanaman
17
5.3. Kesiapan Pemda DKI dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dari
Perspektif Penghuni Rusun
Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan momentum tepat untuk bisa membujuk warga
Jakarta terdampak banjir, terutama yang berasal dari wilayah Penjaringan untuk
menempati Rusun Marunda.
Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah
pemerintah DKI Jakarta kemudian siap dengan konsekuensi-konsekuensinya?
Pembahasan dalam sub bab ini harus diakui sangat teknis dan banyak informasi
yang hanya nampak di permukaan namun sesungguhnya mengandung makna yang
menarik jika dapat diteliti lebih jauh. Hal yang tidak dilakukan dalam penelitian kali
ini adalah menggali makna-makna penting tersebut serta melakukan triangulasi,
karena keterbatasan waktu, persiapan dan sumber daya. Namun informasi yang
diperoleh baik dari responden maupun wawancara lebih mendalam dapat digunakan
sebagai gambaran awal bagaimana pemerintah daerah melakukan persiapanpersiapan, dari persepsi para responden.
Sebagian besar kondisi dari rumah sebelum pindah ke Marunda memang tidak
terlampau layak.
Namun setidaknya kebutuhan utama tidak dianggap masalah.
Misalnya air bersih dan listrik masih tetap dapat diakses, demikian juga dengan
kepemilikanTV yang mulai dianggap kebutuhan primer. Lebih dari 86% responden
mengakui bahwa mereka memiliki TV yang masih berfungsi dengan baik saat tinggal
di tempat tinggal lama atau sebelumnya. Lebih dari 94% mengaku mendapatkan
akses listrik namun hanya 75% yang mendapatkan akses terhadap air bersih.
Kebutuhan tempat pertemuan, tempat olah raga, tempat parkir kendaraan dan
tempat santai atau tempat nongkrong yang nyaman sebagai bagian dari kebutuhan
sosial, tidak diakses di tempat sebelumnya. Lebih dari separuh dari responden
mengaku tidak mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Hal ini menegaskan bahwa
fasilitas tersebut tidak menjadi pilihan prioritas bagi masyarakat kelas bawah,
berbeda dengan televisi, listrik, air bersih dan kipas angin.
18
Fasilitas di tempat tinggal lama
Tempat olah raga
Tempat pertemuan
Tempat santai/nongkrong
Parkir Kendaraan
TV
Kipas Angin
Kulkas
Kasur
Dapur
Keamanan
MCK
Listrik
Air bersih
Tidak Ada-lama
Tidak berfungsi-lama
Berfungsi
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Grafik 2: Fasilitas di tempat tinggal lama.
Namun demikian saat diwawancara lebih mendalam, beberapa informasi terkuak
mengenai kelayakan hidup di tempat tinggal sebelumnya. Biaya sewa jauh lebih
tinggi dari biaya sewa di Rusun Marunda, yaitu sekitar Rp. 350.000 hingga 500.000
per bulan. Kerap biaya tersebut belum termasuk biaya air dan listrik. Biaya sebesar
itupun tidak dianggap memadai untuk menampung jumlah keluarga. Salah seorang
responden dalam wawancara yang dilakukan bernama Oey Feiling, atau biasa
dipanggil Aling mengaku bahwa kondisi rumah sebelumnya jauh dari layak. Dengan
keluarga besarnya sejumlah 4 orang, ia menempati kamar petak yang sangat
sempit, bahkan kira-kira 2 meter persegi. Dari kamar mandi (MCK) yang hanya satu
yang harus dipakai oleh bersama penghuni.
“Di rumah dulu, kita ngontrak kamar mandi satu.
Dapur
lumayan dipakai rame-rame. Ya tikus lewat-lewat kalau malam.
Kalau nggak di jagain barangnya ya tikus juga masuk-masuk.
Rumahnya dari saya duduk ke pintu (kira-kira 2 meter). Semua
keluarga jadi satu. .... (biaya kontrakan) Sekitar gope dah (500
ribu) sebulan. Listrik 60 ribu, ya sekitar gope dah. Kerjaan
Foto 5: Oey Feiling (Aling)bersama
suami, Demak, dan cucu keduanya, Ana.
hampir nggak nutup buat kebutuhan bulanan. ”
19
Aling mengaku bersyukur atas bantuan pemerintah. Ia tidak berpikir dua kali untuk
pindah.
Ia melihat bahwa pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang tidak
diperoleh sebelumnya di tempat tinggal yang lama. Hampir semua fasilitas dasar
disiapkan dan diberikan gratis saat kepindahan, misalnya kompor gas, televisi,
kasur, piring, rak piring, kulkas bahkan kursi dan meja makan. Ia merasa kehidupan
keluarganya kini lebih layak. Aling mengkonfirmasi Goetz dalam penelitian
Kusumaningrum (2012) bahwa bagi masyarakat kelas bawah kepemilikan rumah
atau tanah bukanlah prioritas. Bagi Aling, sama saja, apakah itu sewa atau kontrak
atau milik sendiri karena keduanya menuntut tanggung jawab biaya setiap bulannya,
baik listrik, air dan biaya-biaya lain. Fasilitas yang disiapkan di rusun Marunda serta
fasilitasi kepindahan justru disyukuri oleh Oey dan keluarganya.
Fasilitas di Rusun
Tempat olah raga
Tempat pertemuan
Tempat santai/nongkrong
Parkir Kendaraan
TV
Kipas Angin
Kulkas
Kasur
Dapur
Keamanan
MCK
Listrik
Air bersih
Tidak Ada-baru
Tidak berfungsi-baru
Berfungsi
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0 120,0
Grafik 3: Fasilitas di Rusun Marunda.
Hampir
seluruh
responden
yang
diwawancara
mengaku
bahwa
mereka
mendapatkan fasilitas layak yang masih berfungsi, baik fasilitas yang dianggap
primer (TV, air bersih, kasur, dapur, listrik, kulkas) maupun penunjuang (tempat olah
raga, tempat pertemuan, tempat nongkrong, dan parkir kendaraan).
20
Aling mengaku bantuan pemerintah pun tidak berhenti di saat pindah saja. Bantuan
terus diberikan bertahap, setidaknya bagi para penghuni yang pindah karena alasan
banjir. Nampaknya pemerintah memberikan perhatian cukup serius atas kebutuhan
hidup selama awal kepindahan para korban banjir di Rusun Marunda ini.
“Ya kita bersyukurlah sama pemerintah. Disaat kita sedang kejepit, sedang kelelep, dibantu kita.
Dan itu bukannya dia ngasih ‘nih kasih duit nih buat rumah’. Nggak, dikasih semuanya. Nih, bangku
dari dia, meja makan juga dari dia. Semua kulkas, rak piring, kompor gas semua dikasih gitu loh.
Bahkan sebelumnya, dulu kan kita disini pagi siang sore dikasih makan di sini, disaat kita nggak
dikasih makan lagi, dikasih beras, minyak. Sembako lancar. Saat bantuan sudah mau habis, datang
lagi bantuan beras. Dapet lagi bantuan minyak. Dia lepas kita itu nggak langsung, terus ‘terserah lu
dah’. Nggak seperti itu. Disaat sudah lama bagi yang dapat kerja ya, kerja. Bagi yang nggak kerja
dikasih peluang KBN itu.“ (KBN adalah perusahaan Kawasan Berikat Nusantara. -Ket.)
Bagi warga yang menempati Rusun Marunda, kebijakan pemerintah untuk
memindahkan mereka dianggap cukup manusiawi.
Sebagaimana diungkapkan
sebelumnya oleh Goetz, dalam kebijakan pemindahan warga terutama warga
miskin, maka pemerintah umumnya menyiapkan fasilitas memadai agar tidak
memunculkan konflik di kemudian hari.
Lalu sebagaimana Gunawan juga
memaparkan, pemerintah Belanda di tahun 1905-1912 juga melakukan negosiasi
dan sewa tanah dengan harga tinggi agar tidak terjadi tuntutan-tuntutan di masa
depan.
Hingga saat wawancara dilakukan, responden merasakan bahwa pemerintah telah
memperhatikan kebutuhan mereka, dan malah kondisi saat ini lebih baik dari
sebelumnya. Tidak didapat informasi apakah bisa muncul potensi tuntutan kepada
pemerintah Daerah sekarang dari warga yang pindah ke Rusun Marunda. Namun
nampaknya, latar bencana banjir yang cukup parah telah menjadi pendorong yang
signifikan atas keberhasilan pemerintah memindahkan warga ke Rusun ini. Selain
itu, pemerintah Provinsi juga memberikan perhatian serius pada pemenuhan
kebutuhan dasar serta kebutuhan ekonomi di awal kepindahan warga Penjaringan.
21
Kesan setelah tinggal di Rusun
Lebih menyenangkan tempat sebelumnya
Lebih menyenangkan tempat sekarang
23%
77%
Grafik 4: Kesan setelah tinggal di Rusun
Peluang ekonomi di tempat lama
setelah tinggal di Rusun
Semua kegiatan ekonomi tetap bisa
dijalankan
36,8
Sebagian hilang, tapi masih ada sebagian
kecil kegiatan ekonomi yang tetap
dijalankan
Semua peluang ekonomi di tempat yang
lama hilang
34,7
28,4
Grafik 5: Peluang ekonomi di tempat lama setelah tinggal di Rusun
Meskipun demikian, bukan berarti kepindahan ke Marunda masalah telah selesai.
Warga Penjaringan yang memilih pindah nampaknya sudah meninggalkan ancaman
bencana banjir yang kerap mereka hadapi selama tinggal di Penjaringan. Namun
sebagaimana telah disebutkan, mereka juga telah sekian lama mendapatkan
manfaat ekonomi dari jaringan sosial yang sudah terbangun. Jaringan sosial yang
terbangun pun telah membentuk budaya dan kelekatan sosial tertentu yang telah
melembaga.
Diakui oleh warga dalam kuesioner bahwa sebagian dari mereka kehilangan
kegiatan ekonomi. Sebanyak lebih dari 28% warga hilang semua peluang ekonomi
22
di tempat lama. Sebagian lagi kegiatan ekonomi tetap bisa dijalankan. Beruntung
bahwa pemerintah DKI cukup cermat dengan hal ini.
Sebagaimana diakui oleh
responden yang sempat di wawancara, mereka tetap mendapatkan peluang
ekonomi meskipun tidak sama baiknya dengan tempat sebelumnya.
Setidaknya
pemerintah menyediakan gerobak dagangan, maupun modal usaha untuk para
warga yang pindah.
Sebagian lagi warga memutuskan untuk tetap melakukan
kegiatan ekonomi di tempat lama, dan kerap mengorbankan biaya yang besar, serta
kehilangan waktu berharga berkumpul dengan keluarganya.
Peluang ekonomi di Rusun
Tidak mendapatkan tambahan
pendapatan
Memanfaatkan peluang ekonomi di
Rusun Marunda dan mendapatkan
tambahan pendapatan
60,0
40,0
Grafik 6: Peluang ekonomi di Rusun
Angka kehilangan peluang ekonomi di Rusun cukup tinggi, yaitu sebesar 60% dari
responden yang mengakui tidak mendapat tambahan pendapatan di Rusun.
Sementara sekitar 40% lainnya mengakui dapat memanfaatkan peluang ekonomi di
Rusun Marunda sebagai tambahan pendapatan.
Beberapa usaha yang muncul
misalnya bagi industri rumah tangga adalah pemasangan label merk baju pada
pakaian. Ibu-ibu rumah tangga, setidaknya di tower 8 mendapatkan tawaran untuk
melakukan pekerjaan sampingan ini, seperti yang disampaikan oleh Andini, seorang
ibu rumah tangga dengan dua anak perempuan.
“Kerjaan saya selama ini, ikut pasang label baju. Kerjanya saya lambat. Kalau orang bisa sehari
saya dua hari. Cuma ngiket simpul doang. Ada yang harganya 9000. Kan satunya 3 perak.
Misalnya dikasih 900. 9 ribu -15 ribu tiga hari. Sebenarnya sih nggak cukup tapi daripada iseng aja.
Sekarang sih alhamdulillah sejak pulang seminggu sekali sih agak-agak cukup. Lagian kan capek, dan
kepikiran karena kan jauh. Kan sering pulang malam.”
23
4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil temuan serta analisis, maka penelitian ini dapat menarik beberapa
kesimpulan berikut.
- Warga Penjaringan mengalami migrasi terpaksa atau forced migration, akibat
dari bencana banjir yang dialami pada tahun 2013.
Para korban banjir
merupakan warga ekonomi yang memprihatinkan dan dapat dikategorikan
sebagai warga miskin dengan pendapatan kurang dari Rp. 3.500.000, per bulan.
-
Namun demikian migrasi terpaksa karena bencana juga rupanya sejalan dengan
niat pemerintah untuk menjalankan strategi pembangunan pemerintah terkait tata
kota serta mengatasi permasalahan pemukiman kumuh. Perpindahan akibat
forced migration ini menjadi salah satu peluang penyelesaian masalah tanpa
konflik, penolakan atau pertentangan.
Hal ini menjadi kasus yang berbeda
dengan metode-metode pemindahan penduduk miskin ke areal yang dilokalisasi
lainnya.
Sejarah menunjukkan bahwa pemindahan tanpa kejadian bencana
sebagai pendorong, kerap menimbulkan penolakan.
-
Pemerintah Provinsi DKI meskipun mendapatkan ‘keuntungan’ dari bencana
banjir yang mempermudah program tata ruang perkotaan, pengelolaan migrasi
penduduk dari sub urban ke Jakarta, serta normalisasi waduk, tetap memberikan
perhatian yang dianggap cukup memadai bagi kepindahan warga ke Rumah
Susun Marunda.
-
Dari responden yang diwawancara, lokasi baru di Rumah Susun Marunda
dianggap lebih nyaman, dengan pemenuhan kebutuhan sekunder yang dianggap
memadai, yang sebelumnya tidak terakses saat sebelum pindah. Hal ini menjadi
salah satu keunggulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta yang tidak
hanya melakukan upaya ‘sekedar memindahkan warga ke lokasi lain yang jauh
dari visual kota modern’.
-
Kebijakan
pemerintah
daerah
dianggap
sensitif
terhadap
permasalahan
masyarakat, dan solusinya dianggap tepat sasaran, meskipun keengganan
bahkan penolakan di sempat awal ada. Pemerintah menggunakan negosiasi dan
memberikan kesempatan untuk mensurvei lokasi di Marunda sebelum warga
mengambil keputusan.
Proses dialogis ini membuat masyarakat bersedia
melakukan forced-migration dengan suka rela dan minim konflik.
24
-
Tidak ada perbedaan geografis mencolok antara lingkungan asal dan setelah di
Rusun Marunda, meskipun sebagian warga merasakan lokasi tempat tinggal saat
ini jauh dari tempat kerja mereka sebelumnya.
-
Tidak muncul konflik yang terlalu tajam, karena pemenuhan kebutuhan dasar
dianggap mencukupi dalam jangka waktu cukup lama sebelum warga bisa
mandiri
-
Dampak
jangka
panjang
yang
perlu
diantisiapasi:
penurunan
kegiatan
perekonomian karena jauh dari sumber produksi, dan masih terbatasnya akses
untuk berproduksi.
5. PENUTUP
Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan
yang diberikan oleh para dosen Pengampu mata kuliah Demografi Sosial,
sehingga mendapatkan wawasan cukup purna mengenai dampak-dampak
sosial dari permasalahan demografis yang muncul di Indonesia. Kesempatan
turun lapangan menjadi salah satu keterampilan penting yang terasah selama
kuliah ini berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan
kerjasama yang baik dengan rekan-rekan satu kelas dalam mata kuliah
Demografi Sosial, baik rekan-rekan dari S1, S2 maupun S3.
Selanjutnya, saya sampaikan penghargaan dan
terima kasih atas keterbukaan warga Rumah
Susun Marunda dalam memberikan informasi
yang penting bagi penelitian ini. Semoga
penelitian ini dapat bermanfaat bagi
kepentingan akademis dan kebijakan di masa
datang.
Foto 6: Penelitian di Rusun Marunda,
31 Mei 2014
25
6. DAFTAR PUSTAKA
Buku, Jurnal, Artikel, Dokumen:
John R Weeks, (2008), Population – An Introduction to Concepts and issues, Thomas
Wadsworth
Restu Gunawan, (2011), Di Kala Air Tidak lagi Menjadi Sahabat: Banjir di Jakarta 1930-1970,
dalam Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960), e. Taufik Abdullah,
LIPI Press 2011
Aninda Ratih Kusumaningrum, (2012), thesis Analisis Kebijakan Rumah Susun Sewa dengan
Studi Kasus Rumah Susun Marunda, UI 2012
Konsorsium Fakultas Ilmu Sosial, Depdikbud dan BKKBN, 1985. Studi Kependudukan
Bo Malmberg,(2007) Demography and Social Development, (Chapter 1), International
Journal of Social Welfare, pp 821-834
Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 20122019
Website:
http://news.detik.com/read/2013/01/18/133633/2146260/10/bnpb-8-atau-41-km-persegi-daerah-jakartatergenang-banjir-kemarin?nd771104bcj diunduh tanggal 15 Juni 2014
http://Antaranews.com Minggu, 20 Januari 2013
1
http://tom-kuu.blogspot.com/2013/01/di-balik-kisah-banjir-pluit-januari-2013.html, diunduh tanggal 14 Juni
2014
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2013/01/467-kk-asal-muara-baru-huni-rusun-marunda#.U5wM7pSSzko
http://jakarta.okezone.com/read/2013/01/20/500/748992/ini-penyebab-kawasan-pluit-banjir/large
26
7. LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA
LOKASI WAWANCARA: RUMAH SUSUN MARUNDA, BLOK C, TOWER 8
PEWAWANCARA DAN PENCATAT TRANSKRIP: Irina Rafliana, Sosiologi UI, Program Magister 2013
TANGGAL WAWANCARA: 31 MEI 2014
Informan 1: Waktu wawancara: 13.12 wib
Andini Septini, Blok 8 Lt. 2 No. 13
Perempuan, Lahir Jakarta tanggal 12 Maret 1990
Waktu kecil tinggal di Muara Baru. Setelah menikah ikut dengan suami di Jembatan Besi sampai 3
tahun. Terus denger kalau di Taman Burung itu tanahnya murah, terus beli disana. Waktu itu cuma
dua juta tanahnya doang ya. 6 x 6meter. Terus dibangun, dapat baru dibangun setahun, dibongkar
kena gusuran. Terus pindah ke sini. Awalnya kena banjir dulu. Setelah banjir ke penampungan baru
kemari, terus nggak boleh pulang lagi. Pas suami ke sana lagi udah digusur. Rumahnya baru
dibangun separo, soalnya biayanya belum ada. Saya baru bangun 3x3m. Tempat sekarang sih lebih
baik. Kalau di tempat sana masih kayak hutan gitu jadi masih banyak ular. Jauh lebih baik, selain
bersih. Pemukimannya untuk anak-anak bagus, sekolah deket. Kalau disana jauh. Tapi disini
Bapaknya kerjanya lebih jauh. Ongkos kerja lebih berat. Kalau di Muara Baru seminggu bisa sepuluh
ribu. Januari kemarin sudah satu tahun tinggal disini. Dari penampungan langsung kemari, saya
nggak pernah lihat rumah. Suami aja yang bolak balik lihat rumah, terus katanya dibongkar. Awal
katanya mau dikasih ganti rugi, ternyata nggak. Katanya digusur dapat Rusun di Cakung. Saya nggak
mau kan, sudah dapat disini. Jadi yang di daerah Cakung itu udah diambil orang (lain). Orang itu
bayar sama suami saya cuma bayar 2 juta padahal udah keluar lebih dari 40 juta buat bangunan.
Bangunannya dari tembok semua. Jadi baru nempatin satu tahun, Cuma dapet ganti 2 juta. Awalnya
sih mau ganti 6, 8 juta. Tapi jadinya cuma dapet 2 juta.
Sewa disini, ya selamanya lah. kalau nggak disini kemana lagi. Tempat diluar sana yang kayak begini
kan mahal. Disini lebih murah. 150 ribu sebulan, listrik air bayar sendiri. Tapi sampai sekarang air
belum bayar baru bayar abondemen aja, karena lantai 3 sama 4 belum ada meterannya jadinya
belum bayar, nanti kalau sudah dipasang meterannya,baru di nol-in lagi terus pada bayar pakai
token. Listrik kan tergantung uang kita, kalau uang habis, ya nggak nikmati listrik. Di rumah lama, air
bersih ada, tapi nggak segampang di sini.
Tidak kerja, dan tidak pernah kerja. Asli orang sunda, islam. Sama dengan suami. Dengan suami
ketemu kelas 2 SMA, suami kelas 3, setelah lulus langsung nikah. Awal pindah kesini, waktu
dipenampungan, pak Ahok datang. Terus nanya siapa yang mau ikut ke Rusun. Awalnya sih saya
27
nggak mau, tapi suami yang ninjau ke sini. Saya bilang sih, biar aja lah kalau rumah di bongkar kita
balik aja ke rumah orang tua. Tapi kata suami tahu sendiri kan di Jembatan Besi ngontrak 300 ribu
aja sekamar, takutnya anak pengen main atau pengen apa. Suami yang pengen disini banget. Saya
nggak mau. Tapi pas sudah kemari, lama-lama ya betah juga. Malah dia yang mulai kecapekan
karena jauh banget dari tempat kerjanya. Sekarang ini nyari solusinya, keuangan juga agak goyang
jadi pulangnya seminggu sekali aja. Dia dengan emaknya tinggal, pulang kesini seminggu sekali, jadi
ngirit bensin, tenaga. Kerjaan saya selama ini, ikut pasang label baju. Kerjanya saya lambat. Kalau
orang bisa sehari saya dua hari. Cuma ngiket simpul doang. Ada yang harganya 9000. Kan satunya 3
perak. Misalnya dikasih 900. 9 ribu -15 ribu tiga hari. Sebenarnya sih nggak cukup tapi daripada
iseng aja. Sekarang sih alhamdulillah sejak pulang seminggu sekali sih agak-agak cukup. Lagian kan
capek, dan kepikiran karena kan jauh. Kan sering pulang malam.
Dengan tetangga kenal sih, tapi cuma ‘say Hi’ aja, kecuali tetangga sebelah akrab banget.
Tetanggaan disini lebih enak. Kalau disana panas banget kalau siang, matahari langsung menghadap
rumah. Malas keluar rumah, jadi tutup pintu melulu, anak-anak juga maunya di dalam. Mana debu
lagi, jadi tutupan melulu, jadi lebih enak di sini.
Pencurian disini sering. Ada yang manjat dari jendela dapur, kan ada pijakannya. Malingnya sering
mantau rumah yang jarang ditempati. Pasti yang ilang itu TV yang gampang di bawa.
Bayar sewa itu harus antara tanggal 1 sampai tanggal 20, lewat itu di denda, terus tembok depan
nggak boleh di cat. Kecuali bagian dalam rumah boleh di cat. Dulu ada iuran RT tapi sekarang sudah
berhenti.
Informan 2: Waktu wawancara: 13.40 wib
Pardiana Lestari, Blok 8 Lt. 3 No. 13
28
Perempuan, Lahir Jakarta, tanggal 17 September 1988
Saya cari tambahan uang bulanan, kalau lagi kurang, ya saya pinjem aja (hahaha...). kan saya mah
nggak gaji bulanan. Saya dapat harian dari suami. Makanya kalau bisa saya ngumpulin, dari uang
harian dari sisa belanja. Sehari dari suami dapet 100 ribu. Pemasukan lain sampingan kalau ada
bongkaran. Kalau nggak ada ya udah, ngandelin harga. 100 ribu per hari buat masak, sekolah,
jajanan anak. Kalau bulanan kayaknya bagaimana gitu mbak, berat. Suami pakai motor. Sewa mobil
bakseminggu 600 ribu. Kalau sewa mobil bak kalo ada orderan bongkaran (bangunan) aja. Ini lagi
nggak ada bongkaran jadi nggak sewa. Bawa anak buah juga, kadang-kadang 10.
Pengennya sih sekolah anak-anak tinggi, kayak keluarga Bapaknya kan keluarganya gitu tinggi mbak
pada sekolah. Pengennya sekolahnya tinggi biar berguna, biar Bapaknya bego yang penting anak kan
Mbak (hahaha...). Kalau nggak dapet sehari 100 ribu, terpaksa pinjam dulu sama orang. Kalau nggak
kerja sehari kan nggak dapet duit tuh, ya udah pinjem aja sama orang. Nggak mangkel sama suami
kalau nggak ada duit kan orang ada sakitnya. Yang bikin berantem di rumah, ya paling tentang anak
aja. Saya kan suka ngomelin anak, jadi berantem melulu. Saya kan pusing ya. Sama Bapaknya nggak
boleh. Mau jajan boleh aja. Kata suami saya, uang kerja kan buat anak, jangan dilarang-larang.
Rumah tangga sudah 10 tahun. Jarak umur dengan Bapak. Dia temannya kakak saya. Kenal tiga
bulan doang mbak, saya masih 16 nikah tuh. Alhamdulillahnya punya anak 3 nggak pernah mukul,
paling bentak. Sukanya bercanda, sayang sama anak. Kalau kerja kalau nggak sakit nggak ada
perainya mbak, bener-bener belain buat anaknya mbak. Biar bisa makan, punya.
Tempat disini lebih enak. Kalau di sono mah kena banjir parah mbak. Sampai plafon rumah. Terus
ngungsi di Pemeta. Terus pak Ahok dateng, nawarin mau Rusun nggak di Marunda? Kan banyak yang
nggak mau. Saya mah nggak kompromi sama keluarga, sama suami aja, ya udah yang enaknya aja.
Pas dilihat tempatnya enak. Bersih. Ya udah saya pindah kesini. Rumah di sono mah biarin aja.
Orang ngontrak kok. Disini juga ngontrak tapi lebih murah.
Saya orang kuningan tapi lahir di Jakarta, keluarga semua ada di Jakarta deket, ngumpul sih.
Kalau dapat sampingan banyak, saya sering sih nabung, juga kumpulin duit buat beli emas. Abis
kalau pinjam-pinjam terus kan susah. Kemarin usahanya rugi, nombok. Suami ditipu sama
temennya sendiri. Memang lagi apes. Mustinya sih kerjaannya nggak rugi, tapi ditipu sama
temennya.
Saya belum lulus SMA nikah, kelas 2 SMA. Hahaha..Tau dah, saya nggak inget pelajarannya. Udah
lama juga ninggalin sekolah. Saya kerja di Mangga Dua, di toko wig. Sebelum nikah mah sering kerja
dimana-mana bantu orang tua. Setelah nikah berhenti kerja, nggak boleh sih sama suami.
Informan 3: Waktu wawancara: 14.45 wib
Oey Feiling Lt. 4 No. 5
29
Perempuan, Lahir tanggal 27 September 1967
(wawancara dilakukan di ruang keluarga, anggota keluarga lain ikut dalam bincang-bincang; yaitu
Demak, laki-laki, Kepala Keluarga, lahir di Brebes Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1985. Demak adalah
Suami dari Ibu Oey Feiling. Lalu anak perempuan Ibu Oey Feiling, yaitu Christin, lahir di Tambora
Jakarta, tanggal 25 Januari 1997)
Bapak (kandung) Christin masih ada, asli Chinese juga.
KBN kayak pergudangan PT gitu. Ada yang sebagian kerja disini, ada juga yang kerja di Muara Baru.
Tempat wisata di sini paling ke rumah Pitung, atau disitu tuh (pantai di belakang Rusun).
Saya kerjanya di bagian lapangan, bagian pembelian. Kadang masuk ke katering. Campur-campur
lah. Kalau sedang kosong, semua kita bantuin bantu-bantuk packing. Sudah lama nggak kerja, 3
bulan nggak kerja-kerja. Sekarang ini lahiran, stop lagi sekarang. Sebulan lagi kali setelah ini orok
gedean. (Christin baru melahirkan bayi perempuan 5 hari lalu, dan masih sangat tergantung
bantuan ibunya untuk merawat bayi).
Di rumah dulu, kita ngontrak, kamar mandi satu. Dapur lumayan dipakai rame-rame. Ya tikus lewatlewat kalau malam. Kalau nggak di jagain barangnya ya tikus juga masuk-masuk. Rumahnya dari
saya duduk ke pintu (kira-kira 2 meter). Semua keluarga jadi satu. Sudah menikah dengan Demak 4
tahun. Nikah siri.
Dulu kontrakan rumah banjir sampai satu atap. Barang-barang tidak ada yang diambil. Kalaupun
diambil sudah jijik banget deh, nyampur sama bangkai binatang, bangkai anjing. Surutnya seminggu.
Semua kasur semua dibuang. Semua blok disini pindah karena banjir. Waktu mau pindah, saya yang
minta. Sekarang mau pindah kemana lagi? Mau cari kontrakan? Emang punya duit? Disana kan
mahal. Sekitar gope dah (500 ribu) sebulan. Listrik 60 ribu, ya sekitar gope dah. Kerjaan hampir
nggak nutup buat kebutuhan bulanan. Kerjaan ada toko 3, saya dipusat gudang, kadang disuruh
belanja barang buat kateringan. Terus urus kateringan. Kalau nggak bantu delivery. Nama
perusahaannya Klub Sehat. Kita disana terima konsultasi juga, tapi obat-obatannya juga jus-jusan.
Buat detoks, sakit kanker. Kalau ikutan saran, bisa sembuh.
Pindah ke sini pendapatan nggak berkurang sih. Namanya juga usaha dagang. Waktu awal pindah
anjlok, bener-bener sepi dah. Bener-bener sepinya minta ampun. Dagang sekarang kan gede
modalnya dari untungnya. Udah gitu beli bakmi kan jauh ke daerah Cengkareng. Karena bakmi kota
sama bakmi sini kan beda, dibilangnya bakmi chinese. Dulu jual pangsit dan bakso. Dulu coba tapi
kualitas nggak bagus. Jadi bakmi pakai ayam. Tidak pakai bakso karena nggak nutupin. Karena gede
di modal. Kalau laku 5 kg bisa sisihkan untung sedikit. Kecap kita punya juga beda, 12 ribu, kalau
yang lain 5 ribu. Kita kan jaga rasa dan kualitas. Kalau mereka punya daging ayam suka dicampur
kan sama daging bohong, kalau kita nggak. Buat dagang beli ayam 2 ekor. Ya alhamdulillah lah, yang
penting cukup buat sehari-hari.
Peluang ekonomi disini pas-pasan aja. Menantu saya juga di blok 3 dagang sendiri, dagang kopi,
dagang indomie.
Kita jarang bergaul dengan tetangga. Tapi akur, saling menyapa. Karena sudah sibuk masingmasing. Nyaman sih, tapi ya nggak nyaman kalau naik tangga 4 lantai. Disini serba salah ya, mau
30
pakai lift, nanti sebentar aja cepat rusak dimainin anak-anak. Buat orangtua juga repot. Yang paling
enak itu kan kalau listrik, air, WC nyaman iya kan? Kalau itu udah nyaman, yang lain nomor sekian.
Kan itu yang ditanya orang kan? Yang bikin nggak nyaman ya berisik sama turun naik tangga.
Cekcok di dalam keluarga nggak pernah.
Tetangga masih banyak yang kerjanya di Muara Baru. Ada kapal disiapin khusus untuk yang kerja.
Jadi pagi dari sini, sore dari sana, satu kapal 24 orang. Setengah jam, cepet sih nyampe. Saya pernah
pakai kapal, tapi lama juga. Karena ngetem-ngetem juga. Kalau naik ojek kan satu jam, bayar sekitar
gocap (lima puluh ribu rupiah).
Rencana maunya seterusnya. Tapi nggak boleh jadi hak milik. Ya intinya dimanapun harus bayarlah.
Dikasih rumah aja bersyukur banget. Kita dikasih gratis misalnya sama orang, tetap aja bayar listrik.
Sama aja itungannya sama disini. Disini pakai nama sendiri. Kalau ditempat lain, nama orang lain. Ya
kita bersyukurlah sama pemerintah. Disaat kita sedang kejepit, sedang kelelep, dibantu kita. Dan itu
bukannya dia ngasih ‘nih kasih duit nih buat rumah’. Nggak, dikasih semuanya. Nih, bangku dari dia,
meja makan juga dari dia. Semua kulkas, rak piring, kompor gas semua dikasih gitu loh. Bahkan
sebelumnya, dulu kan kita disini pagi siang sore dikasih makan di sini, disaat kita nggak dikasih
makan lagi, dikasih beras, minyak. Sembako lancar. Saat bantuan sudah mau habis, datang lagi
bantuan beras. Dapet lagi bantuan minyak. Dia lepas kita itu nggak langsung, terus ‘terserah lu
dah’. Nggak seperti itu. Disaat sudah lama bagi yang dapat kerja ya, kerja. Bagi yang nggak kerja
dikasih peluang KBN itu.
(Tanya: KBN itu famili Pak Ahok bukan?) Demak menjawab, Pak Jokowi yang carikan.
Dia kasih kita bantuan, tapi bukan cuma bantuan tapi pancingan. Dia kasih kita pancingan supaya
terus berusaha mendapatkan makanan.Jualan disini sih paling laku air isi ulang, itu keperluan orang
setiap hari. Gerobak dikasih pemerintah. Tapi kita bikin sendiri. Kalau kita bikin sendiri mau kabur
dibawa kemana bisa. Kalau dikasih pemerintah, sudah ditetapkan di blok 7, nggak bisa jualan di blok
8. Nggak bisa dipindah ke blok 3. Kalau punya sendiri kan enak. Kita mau keluar mana yang rame
bisa. Untuk dagang pertama dengernya dikasih modal. Dulu di kapuk pernah dagang mi Ayam.
Terus mi goreng, capcay. Kalau disini coba dulu maju usaha ini satu. Kalau maju baru buka usaha
yang lain.
Informan 4: Waktu wawancara: 16.00 wib
Daeng
Laki-laki.
Kita asli dari Pluit Muara Baru, korban banjir. Kita orang pertama korban banjir. Saya asli dari Pluit
Muara Baru, korban banjir tahun kemarin, 2013 bulan berapa ya, bulan 2. Kita kloter pertama,
pertama mengungsi ke Pantai Mutiara, ada ribuan pengungsi saya yang pegang, karena saya kepala
rombongan saat itu. Terus Pantai Mutiara kira-kira mau banjir lagi, kita dipindahkan ke Permai. Di
Pantai Mutiara 4 hari. Jadi terus dipindahkan jam 10 malam ke sekolah Permai Muara Karang.
Dipindahkan lagi ke yang terakhir itu di Pemeta. Jadi saya disitu 4 malam juga. Kita diajuin lah,
dikasih saran. Survei dulu kesini. Dulu nggak kayak begini. Rawa ini. Ini sudah dibangun tapi masih
rawa tidak bersih kayak gini. Baru ini kami di urug. Saya datang kesini. Waktu disana banyak
nyamuk, disini lebih banyak lagi nyamuk disini kalau kita pikir-pikir waktu pertama. Setelah kita
31
udah disini, mungkin dukungan-dukungan banyak benar-benar diperbaiki. Diurug semua. Sampai
sekarang di rumah tidak ada keramik, tapi kita bersyukurlah. Pindah pertama kali saya ini sama 37
KK, gelombang pertama, blok 8 ini pertama ini, dibawah oleh Ahok. Blok 8 ini pertama kali pindah
dari Pluit, tapi karena korban banjir. Memang ada yang pertama pindah di Blok 1 di depan, tapi
bukan korban banjir. Blok 8, blok 7, blok 9, blok 11, blok 10, blok 2, blok 3 sebagian. Blok 5 sebagian
umum, sebagian korban banjir. Berikut juga blok 6, memang korban banjir. Orang lain baru pada
mau. Kalau yang pertama, masih mikir-mikir. Belakangan ini baru menyesal, sampai ada yang mau
beli tapi disini tidak diperjual belikan. Karena memang kita aturannya begitu. Walaupun dia tidak
betah, dia mau pulang kampung, ya bagaimana sih, kalau ada yang mau masuk dan mau keluar,
paling minta ongkos. Ya berapa sih kalau cuma ongkos pulang, ya ongkos capek angkat kasur angkat
apa segala naik, cuma 500 ribu lah ongkos pulang. Bukan perjual belian itu, ya cuma ongkos pulang
lah. Itu bagi yang tidak betah. Tapi tetap pulang kampung dia menyesal, lalu ia mau beli malah.
Tapi kan sudah tahu aturan sebelumnya. Sekarang kan kalau bukan korban banjir jadi pendaftar
umum kan, jadi ya daftar lah ke pengelola. Jadi kalau sejarahnya itu. Pertama 37 KK, disusul 29 KK.
Saya begitu diajak kesini survei, langsung ingin pindah hari itu juga, karena rumah sudah tidak ada.
Bukan sudah tidak ada, masih tenggelam waktu itu. Masuk rumah tidak bisa, air sampai ke asbes.
Saya lumayan juga kerjanya di Pantai Mutiara, jadi sekuriti. Sampai sekarang masih sekuriti,
Alhamdulliah saya dipindah sama Ahok jadi sekuriti tanah kosong di belakang ini. Saya waktu itu
bilang, Pak Ahok, saya ingin pindah di rumah yang enak, ninggalin keluarga di rumah baru untuk
masa depan anak saya. Ada satu tahun bulak balik di Muara Baru karena masih kerja di sana. Dulu
ditawar sama Pak Wakil Gubernur, Pak Daeng mau kerja dimana? Saya bilang, jangan pak saya masih
disenangi bos saya, dan bisa bolak balik dengan motor. Sekarang kan sudah tua, capek juga.
Alhamudlillah sekarang diterima di belakang ini. Hari itu juga saya dipindahin kesini, ke KBN. Waktu
saya mau ketemu Pak Ahok (di kantornya) langsung saya bilang sama pengawalnya, langsung saya
diterima dan dikawal bertemu. Jadi memang sebelum kesana, Pak Ahok sudah sms, apa keluhan
Daeng, kesini saja. Karena orang kecil kayak gini, masa ke kantor gubernur, bagaimana kalau ketemu
Pak di Pantai Mutiara saja. Saya ngomong, Pak Ahok setelah jadi gubernur tinggal di Pantai Mutiara.
Setelah banjir aja saya kenal, biarpun dulu petugas keamanan di Pantai Mutiara.
Setiap datang ke pengungsian, saya dicari, jadi saya pertama dicari. Saya kenal semua keluarga disini
karena bawa semua kepala keluarga. Satu blok ini 100 KK. Satu lantai 25 KK, karena 5 lantai jadi 100
KK. Pengungsi dari Pluit ini saya kenal semua, campur-campur aslinya bukan hanya orang Makassar
saja. Suasana sekarang lebih enak, anak-anak juga lebih enak, terjaga. Kalau disana 24 jam anakanak bisa keliling-keliling, tidak tenang. Kita juga ada tetangga pulang dari lelang mana-mana sampai
jam 3 pagi. Untuk keamanan di sini masalah ada, pernah ada kehilangan motor di Puskesmas, punya
Ibu Bidan. Tapi sekuriti dan wilayah ini juga. Wilayah ini campur dengan warga sini. Warga luar
rusun bisa masuk, petugas tidak mungkin tutup pintu 100% tidak enak sama warga juga, kecuali
peraturannya bisa ditegakkan pemerintah untuk mengontrol tamu.
32
Fly UP