...

Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan
Pedoman KAN 403 - 2011
.
Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan
tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis
Komite Akreditasi Nasional
Pedoman KAN 403 - 2011
Daftar isi
Kata pengantar .........................................................................................................................ii
1. Ruang lingkup .....................................................................................................................1
2. Acuan Normatif ....................................................................................................................1
3. Istilah dan definisi ................................................................................................................2
4. Jenis, pemilikan dan pengoperasian tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau
regulasi.....................................................................................................................................3
4.1. Jenis tanda kesesuaian ....................................................................................................3
4.2 Kepemilikan dan pengoperasian tanda kesesuaian......................................................... 4
5 Penerbitan dan pembubuhan tanda kesesuaian................................................................. 5
5.1 Penerbitan tanda kesesuaian .......................................................................................... 5
5.2 Perubahan persyaratan yang diacu ................................................................................. 6
5.3 Pembubuhan tanda kesesuaian ...................................................................................... 6
6 Pengawasan dan pengendalian.......................................................................................... 7
6.1 Prinsip.............................................................................................................................. 7
6.2 Tanggung jawab pelaku usaha ......................................................................................... 7
6.3 Tanggung jawab lembaga sertifikasi................................................................................ 7
6.4
Pembekuan sub-lisensi ...................................................................................................8
6.5 Pembatalan sub-lisensi..................................................................................................... 8
6.6 Tanggung jawab KAN ...................................................................................................... 9
6.7 Tanggung jawab instansi teknis..................................................................................... 10
Lampiran A
Tanda kesesuaian ........................................................................................... 11
Lampiran B
Contoh penggunaan tanda kesesuaian........................................................... 13
i
Kata pengantar
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional,
Ketua KAN bertugas menetapkan persyaratan dan tata cara pemberian sertifikasi dan
pembubuhan tanda kesesuaian berbasis SNI.
Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam penggunaan
tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis. Pedoman ini mengacu ISO/IEC
17030:2003, Conformity assessment – General requirements for third party marks of
conformity dan ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standard for
third party certification system serta Pedoman BSN 401-2000, Persyaratan umum lembaga
sertifikasi produk, yang merupakan adopsi identik dari ISO/IEC Guide 65:1996, General
requirements for bodies operating product certification system.
ii
Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian
berbasis SNI dan/atau regulasi teknis
1 Ruang lingkup
Pedoman ini berisi ketentuan umum tentang penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI
dan/atau regulasi teknis sebagai tanda yang dapat dibubuhkan untuk menyatakan bahwa
suatu produk telah memenuhi ketentuan SNI atau persyaratan lain yang diacu. Tanda
kesesuaian tersebut meliputi tanda SNI, tanda pangan organik, tanda ekolabel, tanda
keselamatan, tanda SNI Dokumen Teknis, tanda sebagian parameter SNI, tanda
kesesuaian lain atau kombinasinya sebagai tanda yang dibubuhkan untuk menyatakan
bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan SNI yang diacu dan/atau ketentuan
lainnya.
2 Acuan normatif
Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini.
Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak
bertanggal, edisi terakhir dari (termasuk amandemen lain) yang berlaku.
Dokumen referensi di bawah ini harus digunakan dan tidak dapat ditinggalkan untuk
melaksanakan pedoman ini
Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000, Standardisasi Nasional.
Peraturan Kepala BSN No. 135/PER/BSN/12/2010, Sistem Standardisasi Nasional.
SNI ISO/IEC 17000:2009, Penilaian kesesuaian – Kosakata dan prinsip umum, yang
merupakan adopsi ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and
general principles.
PSN 302-2006, Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk, yang merupakan
adopsi identik dari ISO/IEC Guide 67:2004, Confirmity assessment – Fundamentals of
product certification.
PSN 304-2006, Penilaian kesesuaian – Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh
pihak ketiga, yang merupakan adopsi identik dari ISO/IEC Guide 28:2004, Conformity
assessment – Guidance on third-party certification system for products.
PSN 305-2006, Penilaian kesesuaian – Pedoman penggunaan sistem manajemen mutu
organisasi dalam sertifikasi produk, yang merupakan adopsi identik dari ISOIEC Guides
53:2006, Conformity assessment – Guidance on the use of an organization’s quality system
in product certification.
PSN
307-2006, Penilaian kesesuaian – Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk
melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap
produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya, yang merupakan adopsi identik
dari ISO Guide 27:1983, Guidelines for corrective action to be taken by a certification body
in the event of misuse of its mark of conformity.
SNI 19-6659, Tanda keselamatan – Pemanfaat listrik.
Pedoman KAN 803, Pedoman penggunaan tanda ekolabel.
Pedoman KAN 905, Pedoman penggunaan tanda organik.
1 dari 14
3 Istilah dan definisi
Untuk keperluan dokumen ini, istilah dan definisi yang ada dalam SNI ISO/IEC 17000:2009
dan yang diuraikan di bawah berlaku.
3.1
Standar Nasional Indonesia (SNI)
standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara
nasional
3.2
instansi teknis
instansi pemerintah yang memiliki otoritas untuk menetapkan regulasi teknis dan/atau
melakukan pengawasan pasar
3.3
Komite Akreditasi Nasional (KAN)
lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan
mempunyai tugas menetapkan akreditasi serta memberikan pertimbangan dan saran kepada
BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi
3.4
lembaga sertifikasi
lembaga penilaian kesesuaian yang dalam pedoman ini adalah lembaga yang menyatakan
kesesuaian suatu produk dengan SNI dan/atau regulasi teknis
3.5
pelaku usaha
organisasi yang produknya disertifikasi oleh lembaga sertifikasi berbasis SNI dan/atau
regulasi teknis
3.6
tanda kesesuaian
tanda yang dibubuhkan pada suatu barang dan/atau jasa yang menyatakan bahwa barang
dan/atau jasa atau sistem (khusus pangan organik) tersebut telah memenuhi persyaratan
SNI tertentu atau sebagian parameter SNI atau SNI Dokumen Teknis atau persyaratan
lainnya yang ditetapkan oleh instansi teknis
3.7
tanda SNI
tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan
bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan SNI
3.8
tanda organik
tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan
bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan SNI terkait sistem organik
3.9
tanda ekolabel
tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan
bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan SNI tentang kriteria ekolabel
2 dari 14
Pedoman KAN 403 - 2011
3.10
tanda keselamatan
tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan
bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan SNI tentang kriteria keselamatan
3.11
tanda sebagian parameter SNI
tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan
bahwa produk tersebut memenuhi regulasi teknis yang mewajibkan sebagian parameter SNI
3.12
tanda SNI Dokumen Teknis (DT)
tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan
bahwa produk tersebut memenuhi regulasi teknis yang mewajibkan SNI Dokumen Teknis
3.13
pembekuan
ketidakabsahan sementara pernyataan kesesuaian, baik terhadap seluruh atau terhadap
sebagian ruang lingkup penetapan, yang berakibat penundaan pemberian lisensi atau sublisensi
3.14
pencabutan
penarikan kembali/pembatalan suatu pernyataan kesesuaian untuk semua atau bagian yang
spesifik lingkup penetapan, yang berakibat pembatalan pemberian lisensi atau sub-lisensi
4 Jenis, pemilikan dan pengoperasian tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi
teknis
4.1 Jenis tanda kesesuaian
Jenis tanda kesesuaian yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah tanda SNI, tanda
organik, tanda ekolabel, tanda keselamatan, tanda SNI Dokumen Teknis, tanda sebagian
parameter SNI, tanda kesesuaian lain dan/atau kombinasinya.
4.1.1 Tanda SNI
Keperluan dan batasan penggunaan serta bentuk dan ukuran tanda SNI sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 sesuai dengan Lampiran A (butir A.1).
4.1.2 Tanda organik
Keperluan dan batasan penggunaan serta bentuk, ukuran dan warna tanda organik sesuai
dengan Logo Organik Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan
ditambahkan nomor SNI dan nomor sertifikasi sesuai dengan Lampiran A (butir A.2).
4.1.3 Tanda ekolabel
Keperluan dan batasan penggunaan serta bentuk, ukuran dan warna tanda ekolabel sesuai
dengan Logo Ekolabel Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
ditambahkan nomor sertifikasi dan nomor SNI sesuai dengan Lampiran A (butir A.3).
3 dari 14
4.1.4 Tanda keselamatan
Keperluan dan batasan penggunaan serta bentuk, ukuran dan warna tanda keselamatan
sesuai dengan SNI 19-6659 dan ditambahkan nomor SNI terkait dan kode lembaga
sertifikasi produk sesuai dengan Lampiran A (butir A.4).
4.1.5 Tanda sebagian parameter SNI
Keperluan dan batasan penggunaan serta bentuk dan ukuran tanda sebagian parameter SNI
diatur penggunaannya sesuai dengan Lampiran A (butir A.5).
4.1.6 Tanda SNI Dokumen Teknis
Keperluan dan batasan penggunaan serta bentuk dan ukuran tanda SNI DT, diatur
penggunaannya sesuai dengan Lampiran A (butir A.6).
4.2 Kepemilikan dan pengoperasian tanda kesesuaian
4.2.1 BSN sebagai pemilik tanda SNI, tanda keselamatan, tanda SNI Dokumen Teknis,
tanda sebagian parameter SNI, dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pemilik tanda
ekolabel dan Kementerian Pertanian sebagai pemilik tanda organik, dan Instansi Teknis
tertentu sebagai pemilik tanda kesesuaian lainnya.
4.2.2 Pemilik tanda kesesuaian memberikan kuasa kepada KAN untuk mengoperasikan
tanda kesesuaian. Sebagai penerima kuasa, KAN bertanggungjawab untuk memastikan
bahwa semua ketentuan yang ada pada Pedoman ini dipatuhi oleh semua pihak.
4.2.3 KAN berhak memberikan hak penerbitan/lisensi tanda kesesuaian kepada lembaga
sertifikasi yang telah diakreditasi sesuai lingkup sertifikasi produk yang diberikan.
4.2.4 Pemberian hak penerbitan/lisensi tanda kesesuaian harus diatur melalui ”perjanjian
penerbitan tanda kesesuaian” antara KAN dengan lembaga sertifikasi.
4.2.5 Perjanjian penerbitan tanda kesesuaian tersebut harus mencakup kewajiban dan hak
lembaga sertifikasi serta kewajiban dan hak KAN.
4.2.6 Pemberian hak penggunaan/lisensi tanda kesesuaian harus diatur melalui ”perjanjian
penggunaan tanda kesesuaian” antara lembaga sertifikasi dengan pelaku usaha.
4.2.7 Perjanjian penggunaan tanda kesesuaian tersebut harus mencakup kewajiban dan
hak lembaga sertifikasi serta kewajiban dan hak pelaku usaha.
4.2.8 Pemilik tanda kesesuaian, KAN sebagai penerima kuasa pengoperasian tanda
kesesuaian, lembaga sertifikasi sebagai penerbit tanda kesesuaian SNI dan tanda
kesesuaian lainnya, dan pelaku usaha bertanggung jawab untuk:
(a) melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidakjelasan
tentang penggunaan tanda kesesuaian yang dapat berakibat berkurangnya efektivitas
tanda kesesuaian.
(b) mengambil semua upaya yang mungkin dilakukan, termasuk tindakan hukum, untuk:
• menghindarkan penyalahgunaan tanda kesesuaian;
• menangani pembubuhan tanda kesesuaian secara tidak benar; dan
• menangani penerapan tanda kesesuaian pada produk yang ternyata kemudian
diketahui berbahaya.
4 dari 14
Pedoman KAN 403 - 2011
CATATAN 1 PSN 307-2006 memuat pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan
koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian
namun ternyata berbahaya.
5 Penerbitan dan pembubuhan tanda kesesuaian
5.1 Penerbitan tanda kesesuaian
5.1.1 Penerbitan tanda kesesuaian harus memenuhi ketentuan pada pedoman ini.
5.1.2 Penerbitan tanda kesesuaian terhadap produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh
lembaga sertifikasi apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan SNI atau
persyaratan lain yang diacu.
5.1.3 Lembaga sertifikasi dapat menerbitkan s u b - lisensi bagi pelaku usaha untuk
menggunakan dan membubuhkan tanda kesesuaian pada produk atau dokumen yang
terkait dengan produk tersebut, sejauh produk yang dimaksud telah dinilai dan dinyatakan
sesuai dengan SNI atau persyaratan lain yang diacu.
5.1.4 Penilaian dan pernyataan kesesuaian yang dimaksud pada 5.1.2 dan 5.1.3 harus
mengacu pada SNI ISO/IEC 17000, PSN 302-2006, PSN 304-2006 dan PSN 305-2006.
5.1.5 Lembaga sertifikasi yang menerbitkan tanda kesesuaian harus:
a) memiliki prosedur penerbitan sub-lisensi untuk memberikan otorisasi bagi pelaku usaha
untuk menggunakan dan membubuhkan tanda kesesuaian;
b) memiliki prosedur untuk mengatasi penggunaan tanda kesesuaian yang tidak benar atau
yang menimbulkan salah pengertian;
c) memiliki prosedur tindakan koreksi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanda
kesesuaian, termasuk langkah-langkah untuk melaporkan serta melakukan kerjasama
dengan KAN dan instansi teknis bila diperlukan, agar dampak negatif dari
penyalahgunaan tersebut dapat diminimalkan.
CATATAN 2 Tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian dapat mencakup
surveilan tidak terjadwal, pembekuan sementara atau pembatalan sub-lisensi, mempublikasikan
penyalahgunaan tersebut, dan apabila diperlukan tindakan hukum (lihat PSN 307-2006)
CATATAN 3 Rencana tindakan koreksi bagi setiap bentuk penyalahgunaan tanda kesesuaian dapat
berbeda-beda karena situasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tersebut berbeda-beda pula.
5.1.6 Lembaga sertifikasi yang menerbitkan tanda kesesuaian harus memelihara dan
memperbaharui rekaman yang berkaitan dengan sertifikasi dan surveilan terhadap produk
yang menggunakan tanda tersebut; dalam hal ini lembaga sertifikasi bertanggungjawab
untuk menjaga kerahasiaan rekaman itu dan semua informasi yang diperoleh dalam
pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian.
5.1.7 Sub-lisensi penggunaan dan pembubuhan tanda kesesuaian hanya dapat diberikan
setelah pelaku usaha menandatangani perjanjian sub-lisensi. Perjanjian sub-lisensi harus
mencakup ketentuan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerima sub-lisensi setuju
memenuhi ketentuan pada dokumen ini, serta persyaratan lain yang diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi, dan ketentuan yang mempersyaratkan penerima sub-lisensi untuk:
(a) mengendalikan penggunaan tanda kesesuaian secara benar;
(b) melakukan tindakan koreksi yang harus dilakukan untuk memperbaiki penggunaan tanda
kesesuaian yang tidak benar, atau mengatasi keadaan dimana produk yang telah
menggunakan tanda kesesuaian ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi
5 dari 14
atau ternyata berbahaya;
(c) memelihara rekaman tentang semua bentuk keluhan yang terkait dengan pengunaan
tanda kesesuaian dan apabila diperlukan menyediakan rekaman tersebut bagi lembaga
sertifikasi dan KAN.
CATATAN 4 Lampiran E dari PSN 304-2006 memuat contoh perjanjian sub-lisensi (antara lembaga
sertifikasi dengan pelaku usaha).
5.1.8 Lembaga sertifikasi harus:
(a) menyampaikan kepada KAN daftar produk yang tercakup dalam sub-lisensi yang
diberikan kepada pelaku usaha, serta informasi lain yang terkait, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh KAN.
(b) melaksanakan surveilan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mampu
memelihara kesesuaian produk yang tercakup dalam sub-lisensi terhadap SNI atau
persyaratan lain yang diacu.
5.1.9 Setelah menerima sub-lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3, pelaku usaha
memiliki hak untuk:
a) membubuhkan tanda kesesuaian pada produk yang tercakup dalam sub-lisensi;
b) mempublikasikan atau mengiklankan bahwa ia telah mendapatkan sub- lisensi untuk
menggunakan tanda kesesuaian bagi produk yang tercakup dalam sub-lisensi.
5.1.10 Dalam hal yang dimaksud pada butir 5.1.9, pelaku usaha harus memastikan agar
publikasi dan iklan yang dilakukan tidak menimbulkan kerancuan antara produk yang
tercakup dalam sub-lisensi dengan yang tidak tercakup.
5.2 Perubahan persyaratan yang diacu
Dalam hal SNI dan/atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan penilaian kesesuaian
dan penerbitan tanda kesesuaian mengalami perubahan atau revisi, lembaga sertifikasi
harus segera memberitahu pelaku usaha dan memberikan waktu yang cukup serta
merundingkan pelaksanaan verifikasi atau asesmen ulang sesuai yang diperlukan
untuk memastikan kemampuan pelaku usaha memenuhi perubahan SNI atau persyaratan
tersebut.
5.3 Pembubuhan tanda kesesuaian
5.3.1 Tanda kesesuaian yang diterbitkan atau dibubuhkan pada produk harus dilengkapi
dengan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan tersebut adalah: tanda
kesesuaian, persyaratan yang diacu, dan kode lembaga sertifikasi. Untuk lebih rinci dapat
melihat pada lampiran.
CATATAN 5 Kode lembaga sertifikasi dapat berupa nomor akreditasi yang diterbitkan oleh KAN atau
nomor registrasi yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait dengan penerapan regulasi teknis
5.3.2 Tanda kesesuaian harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak
dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk
tersebut; dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian harus dibubuhkan pada kemasan
terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
5.3.3 Pembubuhan tanda kesesuaian harus diletakkan pada tempat yang mudah
terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga tanda kesesuaian dan informasi
pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah.
6 dari 14
Pedoman KAN 403 - 2011
5.3.4 Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak
dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.
5.3.5 Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang diberlakukan secara wajib harus
sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis.
6 Pengawasan dan pengendalian
6.1 Prinsip
6.1.1 Tanda kesesuaian sangat tergantung pada kepercayaan pasar, maka setiap
penyalahgunaan atau penggunaan yang rancu harus diatasi sebaik mungkin.
6.1.2 Tindakan koreksi yang dilakukan harus disesuaikan dengan besarnya dampak
penyalahgunaan dan kerancuan tersebut terhadap integritas tanda kesesuaian serta
mengacu pada PSN 307-2006.
6.2 Tanggung jawab pelaku usaha
6.2.1 Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar semua produk
mereka yang menggunakan tanda kesesuaian, memenuhi ketentuan SNI dan/atau
persyaratan lain yang diacu.
6.2.2 Pelaku usaha harus melaksanakan tindakan koreksi apabila produk tersebut
ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu atau
ternyata berbahaya. Temuan tersebut dapat berasal dari lembaga sertifikasi atau masyarakat
umum atau lembaga yang terkait dengan pengawasan barang beredar.
6.2.3 Koreksi yang dilakukan dapat mencakup satu atau lebih, namun tidak terbatas pada,
tindakan sebagai berikut:
(a) menarik produk yang tidak sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu;
(b) memperbaiki produk tersebut agar sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang
diacu;
(c) menarik peredaran produk yang ternyata berbahaya agar tidak merugikan masyarakat;
(d) mempublikasikan bahaya yang mungkin terjadi sedemikian rupa agar masyarakat luas
dapat mengetahuinya, terutama apabila penarikan peredaran produk tersebut tidak
mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat.
6.2.4 Apabila pelaku usaha terbukti telah melakukan penyalahgunaan tanda kesesuaian,
maka pelaku usaha dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
6.3 Tanggung jawab lembaga sertifikasi
6.3.1 Melalui surveilen berkala atau tidak terjadwal, lembaga sertifikasi harus memantau
kemampuan pelaku usaha dalam memelihara kesesuaian produk yang telah menggunakan
tanda kesesuaian terhadap SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu.
6.3.2 Lembaga sertifikasi harus mengambil tindakan yang memadai untuk memastikan
bahwa pelaku usaha akan melaksanakan tindakan koreksi yang tepat apabila produk
yang telah dibubuhi tanda kesesuaian ternyata:
(a) diketahui berbahaya;
(b) tidak tercakup dalam sub-lisensi;
(c) tidak sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu;
7 dari 14
(d) tidak memenuhi Pedoman ini, serta persyaratan lain yang termuat dalam skema
penilaian kesesuaian yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau yang disepakati
dalam perjanjian sub-lisensi.
Pada saat menerima laporan adanya penyalahgunaan tanda kesesuaian atau adanya
bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang menggunakan tanda kesesuaian, lembaga
sertifikasi harus melakukan investigasi untuk mengetahui validitas dari laporan. Apabila
laporan tersebut benar maka lembaga sertifikasi harus menginformasikan kepada Instansi
Teknis terkait dan melakukan langkah-langkah agar pelaku usaha mengambil tindakan
koreksi.
6.3.3 Apabila lembaga sertifikasi terbukti melakukan penyimpangan dalam pemberian tanda
kesesuaian, maka lembaga sertifikasi dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
6.4 Pembekuan sub-lisensi
6.4.1 Lembaga sertifikasi berhak membekukan sub-lisensi yang telah diberikan kepada
pelaku usaha untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus sebagai
berikut:
(a) apabila hasil surveilan ditemukan ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih
mungkin diatasi oleh pelaku usaha, sehingga tidak perlu disikapi dengan pembekuan
sub-lisensi;
(b) apabila pelaku usaha tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat
pada saat ditemukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan tanda
kesesuaian;
(c) apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema
sertifikasi produk yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi tersebut.
6.4.2 Pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian
pada semua produk yang tercakup dalam sub-lisensi yang tengah dibekukan.
6.4.3 Sub-lisensi juga dapat dibekukan setelah adanya kesepakatan tertulis antara
lembaga sertifikasi dan pelaku usaha untuk suatu periode tertentu, baik karena pada
periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain.
6.4.4 Lembaga sertifikasi harus memberitahu kepada pelaku usaha tentang pembekuan
tersebut dan menginformasikan kondisi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar sublisensi yang dimaksud dapat diaktifkan kembali.
6.4.5 Pada akhir periode pembekuan sub-lisensi, lembaga sertifikasi harus melakukan
investigasi untuk mengetahui apakah kondisi yang dimaksud pada butir 6.4.4 telah dipenuhi.
Apabila telah terpenuhi, pembekuan sub-lisensi harus diaktifkan kembali melalui
pemberitahuan tertulis kepada pelaku usaha.
6.5 Pembatalan sub-lisensi
6.5.1 Lembaga sertifikasi dapat membatalkan s u b - lisensi yang telah diberikan kepada
pelaku usaha, apabila:
(a) pada s aat surveilan ditemukan ketidaksesuaian yang serius atau produk yang
tercakup dalam perjanjian sub-lisensi ternyata diketahui dapat membahayakan
pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain;
(b) pelaku usaha tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat sub-lisensi yang
diterimanya dibekukan;
(c) pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban finansial;
8 dari 14
Pedoman KAN 403 - 2011
(d) pelaku usaha melanggar ketentuan perjanjian sub-lisensi.
Dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, lembaga sertifikasi memiliki hak untuk
membatalkan sub-lisensi dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pelaku usaha.
6.5.2 Pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian
pada semua produk yang tercakup pada sub-lisensi yang telah dibatalkan.
6.5.3 Pelaku usaha dapat mengajukan banding atas keputusan lembaga sertifikasi, dan
tergantung pada sifat dari kasus yang dihadapi, lembaga sertifikasi dapat mempertimbangkan
kembali atau melanjutkan pembatalan sub-lisensi yang dimaksud.
6.5.4 Lembaga sertifikasi harus memutuskan tindakan- tindakan sebagai berikut sebagai
konsekuensi pembatalan sub-lisensi:
(a) mengharuskan pelaku usaha untuk menghapuskan tanda kesesuaian yang telah
dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pelaku usaha, atau apabila
dimungkinkan juga pada produk yang telah beredar di pasar;
(b) mengharuskan penghapusan produk yang dimaksud dari stok pelaku usaha dalam
waktu tertentu;
(c) tindakan lain yang diperlukan.
6.5.5 Sub-lisensi dapat juga dibatalkan apabila:
(a) pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian sub-lisensi;
(b) SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan pelaku usaha tidak mau atau
tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut,
(c) produk yang tercakup dalam sub-lisensi tidak lagi diproduksi dan tidak beredar dipasar.
6.5.6 Lembaga sertifikasi harus segera memberitahu KAN dan Instansi Teknis terkait
perihal pembatalan sub-lisensi serta sebab dan keadaan yang menjadi dasar pembatalan
sub-lisensi tersebut.
6.6 Tanggung jawab KAN
6.6.1 KAN harus memantau dan mengawasi lembaga sertifikasi yang telah menerima
lisensi tanda kesesuaian untuk memastikan lembaga sertifikasi secara terus menerus :
(a) menjaga integritas tanda kesesuaian sesuai dengan ketentuan pada dokumen ini, serta
skema sertifikasi produk yang telah diterbitkan lembaga sertifikasi;
(b) mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar pelaku usaha
melaksanakan tindakan koreksi terhadap penggunaan tanda kesesuaian yang tidak
benar, menimbulkan kerancuan atau kondisi lain yang dapat merusak citra tanda
kesesuaian.
6.6.2 Bila lembaga sertifikasi yang dimaksud tidak melakukan tindakan pada seluruh butir
diatas KAN harus membekukan sementara atau membatalkan perjanjian lisensi tanda
kesesuaian.
6.6.3 KAN harus melaporkan pelaksanaan pengoperasian tanda kesesuaian kepada
pemilik tanda kesesuaian minimal setiap tahun dan/atau sewaktu waktu bila diperlukan.
6.6.4 KAN dapat membekuan sementara hak penggunaan (lisensi) tanda kesesuaian
lembaga sertifikasi bila:
(a) Witness belum dilakukan terkait dengan permohonan akreditasi atau re-akreditasi.
(b) Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan selama asesmen belum dianggap memuaskan.
6.6.5 Selama periode pembekuan, KAN dapat membatalkan hak penggunaan (lisesnsi)/
9 dari 14
mencabut akreditasi, jika lembaga sertifikasi membuat ketidaksesuaian lainnya terhadap
persyaratan.
6.6.6 KAN dapat juga membatalkan hak penggunaan (lisesnsi) tanda kesesuaian/mencabut
status akreditasi, jika lembaga sertifikasi terakreditasi:
(a) bangkrut
(b) merupakan suatu badan usaha yang dilikuidasi.
(c) lembaga sertifikasi gagal mematuhi persyaratan dan ketentuan akreditasi KAN.
CATATAN 6 Informasi terkait pembekuan dan pencabutan akreditasi/hak penggunaan (lisensi) tanda
kesesuaian diatur lebih lanjut pada DPUM 01.
6.7 Tanggung jawab instansi teknis
Instansi Teknis atau pemegang otoritas pengawas pasar mempunyai tanggung jawab untuk
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan harus segera dilakukan untuk melindungi
kepentingan masyarakat apabila produk yang telah dibubuhi tanda kesesuaian SNI atau
tanda kesesuaian lain ternyata diketahui merupakan produk yang berbahaya bagi
konsumen, kesehatan masyarakat, fungsi lingkungan hidup, dan bahaya lainnya.
10 dari 14
Pedoman KAN 403 - 2011
Lampiran A
(normatif)
Tanda kesesuaian
A.1 Tanda SNI
No. SNI
Kode lembaga sertifikasi produk
A.2 Tanda organik
No. SNI
No. aa/ bb/cc/yy
Keterangan:
aa= nomor urut sertifikasi operator
bb= kode lembaga sertifikasi pangan organik
cc= bulan penerbitan sertifikat
yy= tahun penerbitan sertifikat (dua digit terakhir)
A.3 Tanda ekolabel
No. SNI
No. aa/bb/cc/yy
Keterangan
aa= nomor sertifikasi
bb= kode lembaga sertifikasi ekolabel
cc= bulan penerbitan sertifikat
yy= tahun penerbitan sertifikat (dua digit terakhir)
11 dari 14
A.4 Tanda keselamatan
No. SNI
Kode lembaga sertifikasi produk
A.5 Tanda sebagian parameter SNI
SNI zz (SP)
Kode lembaga sertifikasi produk
Keterangan:
zz = nomor SNI
SP= sebagian parameter
A.6 Tanda SNI Dokumen Teknis
DT zz
Kode lembaga sertifikasi produk
Keterangan:
zz = nomor SNI dokumen teknis terkait
12 dari 14
Pedoman KAN 403 - 2011
Lampiran B
(informatif)
Contoh penggunaan tanda kesesuaian
B.1 Tanda SNI
SNI 01-3553-1996
LSPr-001-IDN
B.2 Tanda pangan organik
SNI 6729:2010
No. 01/LSPO-001-IDN/02/08
B.3 Tanda ekolabel
SNI 19-7188.4-2006
No. 01/LSE-002-IDN/02/08
13 dari 14
B.4 Tanda keselamatan
SNI 04-6292.2.40-2005
LSPr-005-IDN
B.5 Tanda sebagian parameter SNI
SNI 06-0098-2002 (SP)
LSPr-001-IDN
B.6 Tanda SNI Dokumen Teknis
DT 7133:2007
LSPr-001-IDN
14 dari 14
Fly UP