...

Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi - E

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi - E
Terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 56/DIKTI/Kep/2005
Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi:
Perspektif Teori Normatif Media Massa
Nia Kurniati Syam
ABSTRACT
Social control as a means of mass media becomes very crucial in a democratic country. Within
this function, mass media has positioned itself to control executive decisions in development
process. But the functions of mass media are much more than to be a watchdog. As explored by
this article, many theories concerning mass media functions from normative perspective are
formulated by mass communication scholars. There are at least 6 (six) theories concerning
mass media system through which the function of mass media is derived: (1) Authoritarian;
(2) Free Press; (3) Social Responsibility; (4) Soviet Press; (5) Development Press;
(6) Democratic-Participant. As for Indonesia, in order to achieve national goals based on
democratic process, the press system must develop in ways that respected the diversity
of multicultural perspective and public opinion pluralism.
Kata kunci: sistem media massa, teori normatif, pers Indonesia.
1. Pendahuluan
Gerakan moral yang dimotori oleh para
mahasiswa dan kalangan sivitas akademik, telah
membawa bangsa Indonesia ke babak baru, yakni
“era reformasi” yang menyeluruh dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah
satu implikasinya adalah reformasi di bidang media massa.
Upaya reformasi yang dimaksudkan,
tentunya, diarahkan pada tujuan untuk
mewujudkan suatu sistem dalam kehidupan media
massa yang “demokratis, adil, bebas, dan
bertanggung jawab”.
Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan
bahwa media massa di Indonesia berada dalam
kondisi yang terkungkung, tidak berdaya, dari
tekanan-tekanan kepentingan pihak penguasa dan
pengusaha media. Tekanan-tekanan itu dilakukan
dengan alasan demi stabilitas nasional dan
kepentingan pembangunan ekonomi. Hal demikian
jelas telah membuat media massa cenderung hanya
berorientasi pada kepentingan pihak pemerintah
dan pihak pemilik modal, dan mengabaikan
kepentingan khalayak dan masyarakat luas.
Fungsi kontrol sosial dari media massa dalam
menyampaikan kritikan serta pandangan yang
berbeda mengenai realitas pembangunan
cenderung menurun, bahkan tidak ada sama sekali.
Dan, kalaupun ada yang melakukan kritikan, itu
pun dilakukan ekstra hati-hati, karena
konsekuensinya cukup besar yakni pencabutan
SIUPP atau pembredelan. Padahal dalam UU Pokok
Pers tidak dikenal istilah pembredelan, ini
merupakan pelanggaran hukum oleh pemerintah.
Nia Kurniati Syam. Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi: ...
71
Dalam kondisi yang tertekan, maka bila kita
cermati tidak mengherankan kalau pers yang
dikatakan independen dan masih memiliki idealis
selalu menggunakan sistem karet gelang guna
menengahi kondisi yang serba tidak
menguntungkan ini. Dan, akibatnya, kredibilitas
media massa di mata khalayak semakin menurun.
Dalam konteks ini, Deddy N Hidayat (1996)
mengatakan bahwa melemahnya kredibilitas media massa nasional disebabkan oleh sistem
komunikasi politik dan kebijakan politik media
massa yang berlaku.
Ada dua faktor yang menjadi penyebab
melemahnya kredibilitas media massa, yaitu: (1)
Ketidakberdayaan para pengelola media massa
menghadapi tekanan politik eksternal dalam
mendefinisikan dan menggambarkan “realitas
sosial”. Tekanan eksternal ini akan memengaruhi
objektivitas antarmedia, dan hasilnya media massa
dalam pemberitaannya tidak lagi mampu
menyajikan pluralitas sikap dan opini yang dapat
memperkaya wawasan pemikiran khalayak; (2)
Secara struktural, politik media yang berlaku di
masa Orde Baru diasumsikan semakin
memperkokoh integrasi vertikal dalam sistem
komunikasi politik. Hal ini tercermin dengan
dimilikinya berbagai media massa oleh elite politik
yang diperkirakan memiliki keseragaman konsepsi
mengenai realitas sosial. Pola demikian oleh
khalayak luas akan dinilai kurang mewakili
spektrum realitas sosial secara komprehensif dan
objektif, karena tidak menyertakan versi-versi
alternatif yang berada di luar horison pemikiran
pihak-pihak pengendali massa.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis
merasa tergerak untuk membahas masalah
reformasi di bidang media massa. Di era reformasi
ini, semua unsur bangsa, termasuk pers (media
massa) memunyai kesempatan yang sama untuk
memperbaiki segala sistem kehidupan yang dirasa
buruk pada masa Orde Baru. Pers mempunyai
kesempatan untuk meletakkan prinsip-prinsip
dasar idealismenya sebagai pers yang adil, bebas,
dan bertanggung jawab serta pers yang mampu
menjaga keseimbangan di antara berbagai benturan
kepentingan.
72
2. Perumusan Masalah
Sistem media massa yang bagaimana yang
sesuai dengan tuntutan reformasi di tengah-tengah
berbagai kepentingan yang memengaruhi
kehidupan pers.
3. Kerangka Teoretis
3.1 Teori Sistem Normatif Media Massa
Pendekatan yang digunakan dalam membahas
masalah di atas adalah Teori Sistem Normatif Media Massa. Dennis Mc. Quail dalam bukunya
Massa Communication Theory (1987), antara lain,
menjelaskan enam ragam teori sistem normatif media massa yang dapat diterapkan dalam suatu
negara, yaitu (1) Teori Sistem Pers Otoriter, (2) Teori
Sistem Pers Bebas, (3) Teori Sistem Pers Tanggung
Jawab Sosial, (4) Teori Sistem Pers Soviet, (5) Teori
Sistem Pers Pembangunan, (6) Teori Sistem Pers
Demokratis Partisipan. Dari enam teori tersebut,
empat di antaranya (1 s.d. 4) merupakan buah
pikiran Siebert, Peterson, dan Schramm yang
terkenal dalam bukunya Four Theories Of The Pers
(196).
(1) Teori Sistem Media Massa Otoriter.
Teori ini lazim diterapkan dalam masyarakat
prademokrasi dan dalam masyarakat yang
masih didominasi kekuatan otoriter. Prinsip
umum dari teori sistem media massa otoriter
adalah: (a) Media massa tidak boleh melakukan
hal-hal yang dapat merusak wewenang yang
berlaku; (b) Media harus tunduk pada
pemegang otoritas kekuasaan; (c) Media harus
menghindari perbuatan yang menentang nilainilai moral dan politik dari kalangan dominan
atau mayoritas; (d) Sensorship dibenarkan
untuk menegakkan prinsip-prinsip yang
dianut; (e) Kecaman terhadap pemegang
otoritas tidak dibenarkan; (f) Kalangan
wartawan dan profesional tidak memiliki
indenpensi dalam organisasi medianya.
(2) Teori Sistem Media Massa Bebas.
Teori ini muncul pada abad ke-17 sebagai
reaksi atas kontrol penguasa terhadap pers,
dan kini diterapkan di berbagai dunia yang
M EDIATOR, Vol. 7
No.1
Juni 2006
Terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 56/DIKTI/Kep/2005
menganut sistem demokrasi liberal. Beberapa
prinsip dari teori ini adalah: (a) tidak ada
penyensoran terhadap publikasi; (b) setiap orang bebas memiliki media dan tidak perlu ada
izin atau lisensi; (c) kecaman terhadap
pemerintah tidak bisa dipidana; (d) wartawan
memiliki otonomi profesional yang kuat dalam
organisasi medianya.
(3) Teori Sistem Media Massa Tanggung Jawab
Sosial.
Teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
sistem pada pasar bebas, kenyataannya, telah
gagal untuk memenuhi tujuan kebebasan pers
dan tidak mampu melindungi kepentingan
masyarakat banyak. Prinsip-prinsip utamanya:
(a) media harus menerima dan memenuhi
kewajiban tertentu kepada masyarakat; (b)
kewajiban-kewajiban tersebut menyangkut
keinformasian dengan standar kebenaran,
akurasi, objektivitas dan keseimbangan; (c)
media bebas dalam melaksanakan tugasnya;
(d) media bersifat pluraristis dan merefleksikan
kebinekaan masyarakat, memberikan
kesempatan
yang
sama
untuk
mengekspresikan berbagai sudut pandang,
serta memberikan jaminan hak jawab; (e) media harus menghindari diri dari setiap upaya
yang menjurus kepada tindak kejahatan,
kekerasan, merusak tatanan sosial, atau
menyakiti kelompok-kelompok minoritas; (f)
masyarakat dan publik memiliki hak untuk
menuntut standar kinerja yang tinggi dari pers,
dan karenanya intervensi dibenarkan
mengingat media massa merupakan public
good wartawan dan kalangan profesional
bertanggung jawab terhadap masyarakat,
pihak majikan, serta pasar.
(4) Teori Sistem Media Massa Soviet.
Prinsip utamanya adalah: (a) media merupakan
kaki tangan penguasa; (b) kalangan swasta
tidak dibenarkan memiliki media; (c) media
harus memberikan pemikiran yang lengkap
dan objektif mengenai masyarakat dan dunia
sesuai dengan ajaran Marxisme dan
Leninisme; (d) masyarakat berhak melakukan
sensor dan memberikan hukuman dalam upaya
mencegah publikasi yang sifatnya antisosial.
(5) Teori Sistem Media Massa Pembangunan.
Teori ini muncul tahun 60-an dan menjadi
model di banyak negara berkembang, di Asia,
Afrika, Amerika Latin. Prinsip utamanya: (a)
media harus menginformasikan tugas-tugas
positif pembangunan sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan; (b) kebebasan media dibatasi
sesuai dengan prioritas ekonomi dan
kebutuhan masyarakat negara berkembang;
(c) isi media memprioritaskan kebudayaan dan
bahasa nasional; (d) memprioritaskan isi berita
dan informasi tentang negara-negara
tetangga; (e) wartawan memunyai tanggung
jawab dan kebebasan dalam menjalankan
tugasnya; (f) demi kepentingan negara
dibenarkan untuk ikut campur, memberikan
pembatasan, dan pengoperasioan media,
melakukan penyesoran, memberikan subdisi,
dan pengendalian secara langsung.
(6) Teori Sistem Media Massa Demokratis
Partisipan.
Teori ini muncul belakangan dan diterapkan di
negara-negara berkembang yang menganut
paham liberal. Prinsip utamanya: (a) setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap media dan berhak untuk dilayani; (b) media tidak
tunduk pada penguasa; (c) eksistensi media
ditujukan untuk kepentingan khalayak bukan
untuk golongan tertentu; (d) setiap orang,
kelompok, bebas memiliki media; (e) kebutuhan
sosial tertentu yang terkait dengan media tidak
cukup dikemukakan melalui tuntutan
konsumen secara individual, ataupun melalui
negara dan berbagai sasaran utama
kelembagaan.
3.2 Media Masaa vs Benturan
Kepentingan
Media massa sebagai lembaga atau
institusional di Indonesia merupakan salah satu
bagian atau subsistem sosial politik, karenanya
kajian tentang permasalahan media massa tidak
dapat dilepaskan dari kajian tentang permasalahan
sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang
berlaku di masyarakat atau negara di mana media
Nia Kurniati Syam. Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi: ...
73
tersebut tinggal.
Menurut McQuail (1987), operasional dan
tujuan media massa di suatu negara ditentukan
oleh beberapa pihak atau unsur.
Terhadap gambaran konseptual ini kita bisa
melihat bahwa sebagai bagian dari sistem
kenegaraan, maka kepentingan nasional, negara
dan bangsa yang dirumuskan oleh kalangan
pembuat kebijakan akan menentukan mekanisme
operasionalisme media massa dalam menjalankan
fungsi dan tujuannya. Misalnya, pihak pemerintah
menginginkan agar media massa berfungsi sebagai
sarana pemelihara integritas bangsa dan negara,
sarana pemiliharaan kestabilan politik, dan lainlain. Sementara itu, pihak khalayak mengharapkan
media massa berfungsi sebagai sumber informasi
yang dipercaya, sarana pengetahuan budaya, dan
lain-lain.
Bagi para pengusaha dan pemiliknya, media
massa khususnya kalangan wartawan merupakan
sarana bisnis. Sedangkan bagi para komunikator
massa, khususnya, kalangan wartawan dan
karyawan media masaa lainnya yang diutamakan
adalah kepuasan profesi. Bagi kalangan tertentu,
khususnya tokoh pemuka pendapat, media massa
merupakan insfrastruktur kekuatan (power).
Adapun kebijakan-kebijakan perundangundangan, peraturan, dan lain-lain, merupakan
refleksi dari keterlibatan kalangan dominant class.
Di pihak lain, kalangan masyarakat umum (subordinate class) merupakan media massa sebagai alat
kontrol sosial dan perubahan.
Dari gambar 1, jelas bahwa media massa
dihadapkan pada suatu dilema yakni menghadapi
berbagai benturan kepentingan. Kelangsungan
media massa, dengan demikian, tergantung pada
bagaimana memelihara keseimbangan di antara
berbagai benturan kepentingan tersebut.
Gambar 1: operasional dan tujuan media massa di suatu negara ditentukan
oleh beberapa pihak atau unsur.
Nation
Integration goal
At control
Dominant class
Power
Mass
Communication
Work
Satisfaction
Acces
Volces in society
Media Owners
Profit status
Mass
Media
Means of control
of change
Source of information
Culture, uses
Suberdinate
class
Media Audience
Sumber: McQuail (1987)
74
M EDIATOR, Vol. 7
No.1
Juni 2006
Terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 56/DIKTI/Kep/2005
Misalnya, apabila yang dipentingkan hanya
kepentingan dan kebutuhan dominant class, maka
media massa tersebut belum tentu akan laku, dalam
arti banyak khalayaknya. Di pihak lain, apabila
hanya mementingkan kepentingan dan kebutuhan
khalayak, sementara kebutuhan dominant class
diabaikan, maka bisa jadi media massa tersebut akan
dikenakan tindakan hukuman.
4. Pembahasan
Sistem pers Pancasila yang selama ini dianut
sepertinya menjadi bumerang bagi pers (media
massa) Indonesia. Keterkungkungan sikap dan
ketidakberdayaan serta monotonitas isi
pemberitaan sepertinya menjadi ciri khas pers
Pancasila. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem
pers tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni
sebagai alat kontrol sosial dan bukan alat penguasa
dan berpihak pada pengusaha dan kelompokkelompok tertentu yang berkepentingan.
Terjadinya reformasi di negara kita merupakan
momen yang sangat tepat sekali dan membawa
angin segar bagi kehidupan media massa. Karena,
bagaimana pun media massa kita harus
menyesuaikan diri dengan perkembangan di masa
sekarang (era globalisasi) dan masa yang akan
datang. Serta media massa juga harus
memerhatikan berbagai kepentingan yang
memengaruhinya sebagai sebuah sistem atau
institusi sosial.
Guna menghadapi kondisi di atas, jelas pers
Indonesia harus mereformasi diri. Menghadapi
tantangan semacam ini, sungguh sangat tidak
memungkinkan pers Indonesia bertahan dengan
sistem pers Pancasila yang nota bene dalam
prakteknya lebih banyak membatasi ruang gerak
media massa.
Sependapat dengan Sasa Djuarsa Senjaya,
(Jurnal ISKI, 1998) bahwa media massa Indonesia
harus mulai mengarahkan orientasinya pada sistem
media massa yang diarahkan pada upaya
mewujudkan “sistem media massa yang demokratis
dan adil bagi segenap bangsa Indonesia.”
Sistem yang dimaksud pada dasarnya
ditandai oleh beberapa prinsip dasar sebagai
berikut:
(1) Sistem yang diterapkan seyogianya suatu
sistem yang prinsip-prinsip operasionalnya
merupakan gabungan atau kombinasi dari
sistem tanggung jawab sosial, sistem media
pembangunan, dan sistem media demokratis
partisipan. Selama Orde Baru, kita mengenal
sistem pers Pancasila, tetapi dalam prakteknya,
teori sistem pers Pancasila tersebut ternyata
tidak memperbaiki kehidupan media massa
Indonesia, justru sebaliknya sistem pers
Pancasila banyak diselewengkan pihak
penguasa. Sehingga, tidak ada salahnya di era
reformasi ini sistem pers Pancasila direformasi
dan harus disesuaikan dengan perkembangan
dan tuntutan zaman.
(2) Campur tangan pemerintah dalam bentuk
regulasi atau pembatasan-pembatasan
(undang-undang, peraturan menteri, dan lainlain) sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban media
massa sebagai institusi sosial, politik,
ekonomi. Sementara, yang menyangkut
kebijaksanaan isi redaksionalnya diserahkan
pada peraturan hukum peradilan yang berlaku.
Implikasinya, izin atau lisensi (izin terbit dan
izin siaran) tidak diperlukan lagi.
(3) Diperlukan perlindungan dan kepastian hukum
yang menjamin kepentingan dan kebutuhan
akses seluruh warga masyarakat sebagai
khalayak media, termasuk terhadap kalangan
minoritas etnis, agama, golongan politik.
Selama ini, regulasi yang ada cenderung telah
berorientasi kepada kepentingan penguasa
dan pengusaha media.
(4) Prinsip Bhineka Tunggal Ika perlu tetap
dipertahankan termasuk dalam hal dinamika
pluralitas dan opini sikap. Kebebasan
berpendapat ini merupakan ciri negara dan
masyarakat yang benar-benar menghargai
demokrasi. Kebebasan berpendapat dan
berbicara ini tetap hraus mengacu pada ramburambu hukum.
(5) Pada tatanan sistem struktur sosial, kebebasan
dan independensi media massa perlu
ditingkatkan. Salah satu implikasinya adalah
perlunya mengubah status badan hukum TVRI
Nia Kurniati Syam. Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi: ...
75
dan RRI menjadi otonomi independen.
Dengan kata lain, statusnya berubah menajdi
Public Broadcasting Service.
(6) Mengurangi semaksimal mungkin
pengendalian atau kontrol dari pihak pemilik
media terhadap kebijakan isi redaksional dan
kreativitas wartawan dan pekerja profesional.
(7) Untuk mencegah terjadinya dampak sosial
yang tidak diinginkan, diperlukan self censorship di kalangan pengelola media.
(8) Pengendalian birokrasi organisasi profesi media massa, seperti PWI, perlu ditiadakan.
Untuk itu, dibenarkan munculnya berbagai
asosiasi profesi media massa yang sesuai
dengan aspirasi dan kepentingan kalangan
profesional media massa.
(9) Dihilangkannya monopoli kepemilikan media
massa.
(10) Eksistensi media massa lokal perlu lebih
diberdayakan dengan mengurangi berbagai
restriksi yang pada dasarnya memperlemah
daya saing dan daya hidup media massa lokal
tersebut.
mewujudkan sistem dan kehidupan media massa
nasional yang demokratis dan adil bagi segenap
lapisan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan
upaya-upaya pembenahan secara menyeluruh
yang mencakup berbagai aspek, dari sistem dan
kebijaksanaan media massa nasional secara makro,
sampai ke sistem dan pola pengelolaan berbagai
aspek mikro operasional media massa. Sistem yang
ideal tentu saja yang diharapkan mampu memenuhi
tuntutan aspirasi dan kepentingan segenap lapisan
masyarakat serta antisipatif terhadap tantangan
dan perkembangan situasi era globalisasi
komunikasi dan informasi di masa mendatang.
5. Penutup
Siebert, F. Peterson, T., and W. Schramm. 1956.
Four Theories of The Press. Urbana: University of Illionis Press.
Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa
upaya reformasi di bidang media massa pada
dasarnya ditujukan pada tujuan untuk
76
Daftar Pustaka
Mc. Quail, Dennis. 1987. Mass Communication
Theory, An Introducton. Baverly
Hills,California: Sage Publication.
Nur Hidayat, Deddy. 1996 “Politik Media dan Krisis
Sistem Komunikasi,” Kompas, 27 Juni.
Jurnal ISKI, Volume I, 1998.
M EDIATOR, Vol. 7
No.1
Juni 2006
Fly UP