...

peran media massa nasional dalam politik internasional

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peran media massa nasional dalam politik internasional
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
PERAN MEDIA MASSA NASIONAL DALAM POLITIK INTERNASIONAL
Nita Andrianti
Fakultas Komunikasi dan Multimedia
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Email: [email protected]
Abstract
In international politics, the mass media is not only a source of political information but
also trigger the occurrence of political change. In general, the mass media has a specific
tendency for reporting international coverage of the political events. In short, the media
has a major role in the international political communication. Active involvement of
the media have spawned the term “media diplomacy”, the mass media as a channel in
a diplomatic mission of a state against another state. As “media diplomacy”, the mass
media not only report diplomatic events, but also act as negosiator.Related to the media
diplomacy that the media as one of the actors in the dynamic system of international
relations. Indonesia’s position in the system of international relations greatly influenced
the mass media actors.
Abstrak
Dalam politik internasional, media massa bukan hanya sumber informasi politik,
tetapi juga kerap menjadi pendorong terjadinya perubahan politik. Secara umum media
massa memiliki kecenderungan--kecenderungan tertentu dalam melakukan liputan
pada peristiwa politik internasional. Dalam wujud yang lebih konkret, media memiliki
peranan besar dalam komunikasi politik internasional.Keterlibatan aktif media ini
telah melahirkan istilah “media diplomacy’ artinya media massa sebagai saluran dalam
menjalankan misi diplomasi sebuah negara tehadap negara lainnya. Sebagai “media
diplomacy”, media massa tidak hanya sekadar meliput peristiwa diplomatik, tetapi
media massa harus memiliki sikap sebagai seorang negosiator.Terkait dengan media
diplomacy bahwa media sebagai salah satu aktor dalam dinamika tata hubungan
internasional. Posisi Indonesia dalam tata hubungan internasional sangat dipengaruhi
aktor media massa tersebut.
Keywords: Mass Media, Internasional, Politic Communication, Diplomacy.
PENDAHULUAN
masyarakat (Siregar, 2000:171).
Pandangan ini belum tentu kesimpulan
empiris, karena terlalu bercampur dengan
harapan, kepercayaan semacam ini kiranya
yang menyebabkan penguasa di berbagai
negara fasis atau komunis menuntut terlalu
berlebihan terhadap media massa, sekaligus
akan sangat represif manakala media massa
dianggap tidak segaris dengan kemauan penguasa negara. Konsep Pers atau jurnalisme
pembangunan, dan prinsip perijinan yang
Media massa kerap diibaratkan sebagai
matahari, memberikan sinar yang menerangi dunia, atau menyampaikan pesan yang
merasuk ke dalam kalbu umat manusia,
hingga memberi pencerahan. Dengan begitu
media massa seolah memiliki posisi di luar
kehidupan masyarakat. Media massa dianggap memiliki keunggulan yang menyebabkan mampu mempengaruhi alam pikiran
khalayak, yang selanjutnya akan mengubah
43
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
dijalankan pemerintah, merupakan ikutan
logis dari pandangan ini atau masyarakat
yang begitu takut dengan muatan media
massa yang dianggap dapat merusak warga,
sehingga menginginkan media massa menjadi perpanjangan mimbar khutbah (Siregar,
2000:171).
Disisi lain bahwa independensi dan objektifitas pemberitaan (misalnya) merupakan kiblat media yang tidak pernah lurus,
ketidaklurusan tersebut tentunya disebabkan suguhan berita yang sesuai dengan warna ideologi maupun kepentingan ekonomi
politik media. Sementara itu, kajian isi media tidak lepas dari kerangka interpretasi
yang berisikan konsep public sphere (ruang/
kawasan publik) yang diketengahkan oleh
Habermas, media menempati posisi sentral
yang berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan
opini publik, dengan menempatkan dirinya
sebagai wadah independen dimana isu-isu
permasalahan umum bisa diperdebatkan.
Dalam pandangan public sphere yang lebih
dipentingkan adalah objektifitas intermedia
bukan hanya objektifitas intramedia, objektifitas intermedia dimaknai sebagai penilaian dan konstruksi obyektif media massa
terhadap realitas, terutama konstruksi oleh
wartawan. Objektifitas intramedia dimaknai
sebagai keobyektifan media dari pengaruhpengaruh pemilik media, penguasa, dan lainnya. Intinya sulit untuk mengharapkan agar
setiap media dalam membuat pemberitaan
dapat objektif dan tidak memihak (Sudibyo,
2001: viii).
Jika dikaitkan dengan politik internasional, maka dapat dikatakan bahwa media
dan politik Internasional merupakan dua
entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan modern, keduanya saling berbagi
peran dalam menentukan arah perubahanperubahan di masyarakat. Hubungan ini
dipengaruhi oleh peran besar media massa
dalam menentukan derajat keharmonisan
dunia internasional, baik dalam hubungan
bilateral maupun multilateral dalam kancah
perpolitikan internasional melalui wacana
politik yang dipublikasikan kepada khalayak.
Bagi politik internasional, aktifitas media
berperan dalam melaporkan serta memberitakan peristiwa-peristiwa politik, kemudian
peristiwa tersebut disampaikan kepada khalayak, untuk selanjutnya publik atau khalayak akan menafsirkan teks teks berita yang
tersaji dalam media tersebut.
Kebijakan negara dan isu-isu dunia internasional disajikan media massa melalui
berita politiknya, sehingga memiliki pengaruh sangat besar terhadap warga negara
dalam berbagai bidang. Dinamika ini membuat media massa melalui isi berita yang
dimunculkannya, memiliki beberapa unsur
untuk diketahui, dintaranya unsur ketegangan, konflik kepentingan, aspek dramatik
dalam setiap peristiwa melibatkan berbagai
kebijakan dan isu-isu yang dimunculkan.
Aspek-aspek demikian itu, sudah cukup alasan bagi media massa untuk menjadikannya sebagai laporan jurnalistik. Tokoh-tokoh
politik yang terlibat didalamnya adalah mereka yang dikategorikan pejabat penting atau
orang yang berperan penting dalam sebuah
negara (Wahyuni, 2006:11) hingga menjadikannya layak untuk dijadikan berita.
Hubungan ini membuat adanya suatu
sistem politik internasional yang dilakukan
oleh para pejabat diplomatik (termasuk politik luar negeri suatu negara) dengan media
massa saling pengaruh-mempengaruhi, ini
terlihat dari beberapa hal ditandai dalam
bentuk kebijakan politik sebuah negara, dalam menentukan pola operasi media massa di
negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan
isi, hingga pengawasannya. Revolusi komunikasi yang dijalankan media massa, menjadikan penempatan posisinya menjadi penting, karena media massa sebagai jembatan
untuk menyampaikan pesan-pesan yang
dapat memfungsikan kekuasaan, sedangkan
para pejabat memberi informasi kepada pers
untuk disampaikan kepada khalayak.
Dalam konteks saling pengaruh mempengaruhi, tentu media massa memiliki
peranan dalam membentuk masyarakat internasional, bahkan lebih jauh media massa
ikut serta melakukan perubahan-perubahan
politik di level internasional. Untuk itulah kajian ini dibuat guna mengetengahkan
44
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
peranan media massa pada level hubungan
internasional, khususnya media massa nasional Indonesia.
fasilitasi negara untuk dapat menyampaikan
pesan-pesan kepada kekuasaan politik dan
masyarakat umum, baik di dalam maupun di
luar pemerintahan. Keempat, media massa
memberikan kesempatan para penyelenggara negara untuk memelihara kontinuitas
kekuasaannya di tengah peranannya.
Menurut Harsono Suwardi (2004: xvxvi) bahwa banyak aspek dari media yang
membuat dirinya penting dalam kehidupan
politik, pertama, daya jangkaunya (coverage) yang sangat luas dalam menyebarluaskan informasi publik, yang mampu melewati
batas wilayah (geografis), kelompok umur,
jenis kelamin,sosial-ekonomi-status (demografis), perbedaan paham dan orientasi
(psikografis); dengan begitu suatu masalah
politik yang dimediasikan menjadi perhatian
bersama diberbagai tempat dan kalangan;
Kedua, kemampuan melipatgandakan
pesan(multiplier of massage) yang luar biasa;
suatu peristiwa politik bida dilipat gandakan
pemberitaaanya sesuai dengan jumlah eksemplar koran, tabloid, dan majalah yang tercetak juga bisa diulang-ulang penyiarannya
sesuai kebutuhan. Alhasil pelipat gandaan
menimbulkan dampak yang sangat besar
ditengah khalayak.
Ketiga, setiap media massa bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai
pandangannya masing-masing; kebijakan
redaksional yang dimilikinya menentukan
penampilan isi peristiwa politik yang diberitakan, justru karena kemampuan inilah media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin menggunaan dan sebaliknya dijauhi oleh
pihak-pihak yang tidak menyukainya;
Keempat, tentu saja fungsiagenda setting yang dimilikinya, media memiliki kesempatan yang sangat luas (bahkan hampir
tanpa batas) untuk memberitakan peristiwa
politik. Sesuai dengan kebijakannya masingmasing, setiap peristiwa politik dapat disiarkan atau tidak disiarkan, yang jelas belum
tentu berita politik yang menjadi agenda media merupakan agenda publik juga;
Kelima, pemberitaan peristiwa politik
oleh suatu media lazimnya berkaitan dengan media lainya hingga membentuk rantai
PEMBAHASAN
1. Relasi Media Massa-Politik
Internasional
Media dalam konteks ini bukan hanya
sumber informasi politik, tetapi juga kerap
menjadi pendorong (trigger) terjadinya perubahan politik. Secara umum media massa
memiliki kecenderungan-kecenderugan tertentu dalam melakukan liputan pada peristiwa politik internasional. Pada posisi seperti
inilah, kemudian media massa ditempatkan
sebagai kekuatan keempat (the fourth estate)
dalam tatanan kehidupan sosial dan politik.
Media berfungsi sebagai pengendali sekaligus melakukan kontrol sosial bagi kepentingan publik.
Menurut pandangan Muhtadi (1999:48)
bahwa media massa merupakan salah satu
kekuatan sosial yang menjalankan kontrol
sosial secara bebas dan bertangungjawab,
baik terhadap masyarakat maupun terhadap kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya. Efektifitas pengaruhnya dapat dilihat
dari fakta-fakta sejarah, yang menyiratkan
terjadinya perubahan perilaku politik yang
signifikan sebagai akibat dari terpaan media
massa. Runtuhnya kekuasaan Orde baru di
Indonesia dan kemenangan Barack Obama
dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat adalah bukti perubahan politik yang
tidak lepas dari peran sosial politik yang dimainkan oleh media massa.
Graber
(1984:222)
menyebutkan
sekurang-kurangnya terdapat empat fungsi media massa bagi negara atau kekuasaan internasional, yaitu: pertama, media
massa menyediakan informasi terbaru tentang berbagai peristiwa politik yang tengah
berkembang di masyarakat dan dijadikan
salah satu bahan pertimbangan bagi negara
dalam membuat kebijakan-kebijakannya.
Kedua, media massa memberikan ruang kesadaran sosial bagi negara untuk membaca
lebih jauh opini publik yang berkembang di
masyarakat. Ketiga, media massa juga mem45
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
informasi (media as a links in other chains).
Hal ini menambah kekuatan tersendiri pada
penyebaran informasi politik dan dampaknya terhadap publik, dengan adanya aspek
ini semakin kuatlah peranan media dalam
membentuk opini publik.
Pandangan lain menyebutkan bahwa,
dalam negara modern, hubungan antara
media massa dengan sistem politik sangat
bergantung pada budaya politik, termasuk
ideologi dan komunikasi politik. Baik media
massa maupun sistem politik tidak terlepas
dari kepentingan serta kecenderungan atau
keberpihakan kepada sesuatu nilai baik yang
berakar pada budaya. Hal ini seiring dengan
pendapat Smythe, tentang adanya relasi dialektik antara praktek komunikasi bermedia-nonmedia dan konstruksi sosial-politik
dalam masyarakat (Wahyuni, 2000: 198).
Intinya secara garis besar sebenarnya
ada dua model hubungan kekuasaan dengan
negara pada media yaitu, pertama, model
dominasi yang dilakukan dinegara negara
otoriter, dimana media dimanfaatkan secara
terang-terangan sebagai alat instruksi, peringatan dan kontrol langsung.Kedua, model
pluralisme yang dijalankan oleh negara negara demokrasi liberal, dimana media massa
lebih bebas untuk mengekspresikan diri, karena negara tidak terlalu turut campur tangan
dalam urusan media.
Kondisi demikian membuat peran media
dalam memberitakan wacana politik dapat
dipandang sebagai penyampai pesan politik,
seperti yang disampaikan Hennessy (1975: 1)
bahwa media massa sebagai saluran komunikasi politik yang memuat berita mengenai
kunjungan diplomatik, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat, menjadikan ini sebagai proses pengemasan pesan yang menarik
perhatian ditingkat nasional maupun internasional. Media massa memiliki kekuatan
tersendiri dalam mempengaruhi sistem politik, sehingga hubungan keduanya biasanya
ditandai dengan (Hamad, 2004: 7-8):
Pertama, bentuk dan kebijakan politik
sebuah negara menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya.
Begitu dominannya sistem politik (pemerin-
tah) mempengaruhi sistem media, sehingga
kondisi demikian ini mendorong orang untuk membuat kesimpulan bahwa sistem media yang berlaku di sebuah negara menjadi
cerminan sistem politik (rezim) negara itu;
Kedua, media massa sering menjadi
media komunikasi politik terutama bagi
penguasa, tradisi jurnalistik justru dimulai
dengan adanya kepentingan para raja menyebarluaskan maklumat-maklumat kekuasaannya, dan pada masa-masa berikutnya,
setiap kekuasaan selalu bersentuhan dengan media massa demi kepentingan politik.
Dalam dunia politik modern media bahkan
telah menjadi keniscayaan, juga untuk bermacam kepentingan. Setiap kekuatan politik sedapat mungkin memakai media massa
untuk melancarkan hajat politiknya. Dalam
hubungan jenis kedua ini, tak selamanya
media massa ditentukan oleh sistem politik
(rezim), tetapi tergantung pada persebaran
kekuasaan (power sharing) yang terjadi di
negara itu, di dalam negara setiap kelompok
sosial memiliki kesempatan yang sama terhadap media, maka media massa dapat menjadi saluran komunikasi politik untuk mempengaruhi sistem politik (rezim)
Keterkaitan sistem politik internasional
(termasuk politik luar negeri suatu negara)
dengan media massa adalah saling pengaruh-mempengaruhi, bahwa media massa
merupakan subsistem dari sistem politik
yang lahir dari sejarah politik tertentu, namun media massa memiliki kekuatan sendiri
dalam mempengaruhi sistem politik, sehingga keterkaitan keduanya dapat ditandai dari
beberapa hal, yaitu:
Satu, bentuk dan kebijakan politik
sebuah negara menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya.
Begitu dominannya sistem politik mempengaruhi sistem media, sehingga kondisi demikian ini mendorong orang untuk
membuat kesimpulan, bahwa sistem media
massa yang berlaku di sebuah negara menjadi cerminan sistem politik (rezim) negara
itu (Denis McQuails, 1996:121-153). Dua, media massa sering menjadi media komunikasi
politik terutama oleh penguasa, tradisi jur46
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
nalistik justru dimulai dengan adanya kepentingan para raja dalam menyebarluaskan
maklumat-maklumat kekuasaan. Pada masa
berikutnya, setiap kekuatan politik sedapat mungkin memakai media massa untuk
melancarkan kegiatan politiknya.
Proses ini dapat dilihat dalam berbagai sisi, seperti satu; peranan media massa
memperlakukan kehidupan politik, termasuk aktivitas dan dinamika pemerintah
dalam peliputannya. Seperti kunjungan
diplomatik dilakukan oleh pejabat negara
yang berkunjung ke Indonesia, dalam rangka mendiskusikan kerjasama di berbagai
bidang.Dua, peranan media massa nasional
dalam kancah internasional adalah melakukan liputan-liputan tentang interaksi negaranegara dalam kancah internasional, misalnya
politik Amerika, Eropa, Asia, dalam menilai demokrasi internasional. Keterlibatan
sebuah negara dalam berbagai forum internasional, hubungan multilateral, dan bilateral antara satu negara dengan negara lainnya, mampu memberikan dukungan, kritik,
bahkan bersikap netral, semisal liputan New
York Times, The Jakarta Post, Kompas, Media
Indonesia dan media massa lainnya terhadap
kunjungan diplomatik pejabat negara yang
berkunjung ke Indonesia.
Menurut Kepala Departemen Jurnalistik
New York University Jay Rosen terdapat dimensi relasi antara media dan politik: Satu,
media dapat menjadi ruang publik bagi terjadinya interaksi politik, ikut mempengaruhi
pembentukan sistem komunikasi politik di
kalangan publik, pembentukan karakter dan
agenda politik berlangsung secara terbuka.
Dua, media tidak hanya menjadi cermin dari
kehidupan politik, tetapi melakukan generalisasi realitas politik, mengkonstruksi realitas politik sebagai sesuatu yang bersifat
kompleks dan mengundang antusiasme respon publik.
Tiga, konstruksi realitas media atas dunia politik itu secara positif akan memperkuat
komitmen pencapaian tujuan politik ideal
dari partai politik atau politisi dan kontrol
publik yang tajam atas proses itu. Sayangnya
ilustrasi relasi media dan politik versi Meyer
ini terlampau ideal dan mengalami banyak
kendala kultural dan struktural ketika diterapkan. Sementara Bill Kovach mengemukakan jurnalisme dan demokrasi tumbuh
bersama-sama, demokrasi tidak akan eksis
tanpa jurnalisme politik yang baik, jurnalisme gosip, rumor, jumalisme yang bercampur dengan hiburan, atau jurnalisme yang
menjadi propaganda politik akan meracuni
(Masduki, 2004: 77)
Dalam sisi yang lain, Murdock dan Golding (1989:183-184) melihat adanya tiga jenis
hubungan antara komunikasi dan kewarganegaraan: Satu, orang harus punya akses
pada informasi, nasehat-nasehat dan analisis
yang memungkinkan mereka untuk mengetahui hak-hak mereka di ruang lain dan memungkinkan mereka untuk mencapai hak ini
secara efektif. Dua, mereka harus punya akses
kepada kemungkinan jangkauan atau cakupan informasi yang paling luas, interpretasi
dan debat pada bidang-bidang yang melibatkan pilihan politis dan mereka harus mampu
menggunakan fasilitas komunikasi dalam
usaha untuk melakukan kritik, memobilisasi
oposisi dan menawarkan alternatif tindakan.
Tiga, mereka harus mampu mengetahui diri
mereka dan aspirasi mereka dalam beragam
perwakilan yang ditawarkan dalam sektor
komunikasi penting dan mampu menyumbang pengembangan perwakilan-perwakilan
tersebut.
Perkembangan selanjutnya adalah penguatan komunikasi politik era modern,
bahwa dalam perspektif komunikasi politik
demokratis, media massa dalam fungsinya
sebagai infrastruktur politik berperan sebagai media komunikasi politik (media of political communication). Kinerja media sebagai
media komunikasi politik ini, jelas menuntut kualitas standar kelompok wartawan
(journalism group) yang berada di balik media massa. Khususnya melalui berita-berita
politik yang ditulis oleh kelompok wartawan
inilah diharapkan terjadi proses pendidikan
politik bagi masyarakat, agar siap menyongsong demokrasi yang dicita-citakan. Intinya,
media massa dalam komunikasi politik negara demokrasi harus menjamin terwujudnya
keberagaman opini dalam masalah-masalah
yang menyangkut kepentingan publik. Da47
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
lam perspektif komunikasi politik yang
demokratis inilah, akan dilihat peluang dan
hambatan bagi media Indonesia untuk merealisasikan dirinya sebagai bagian dari infrastrukrur politik (Wahyuni, 2000: 201).
Uraian di atas muncul keterkaitan media massa dengan komunikasi politik internasional, yaitu: Satu, bahwa media massa
lahir dari rahim politik nasional, sehingga
wajar jika representasi media massa terkait
dengan keberadaan negara tempat lahirnya
media massa tersebut, misalnya lahir berbagai media yang mencerminkan tempat kelahirannya seperti: New York Times, Washington Post, Media Indonesia, dan yang lebih
ekstrim lahir istilah “Pers Pancasila” di Indonesia, sehingga dalam kancah internasional
bahwa media massa merupakan representasi
negara yang memperjuangkan kepentingan
nasional negara tersebut, sehingga dalam
hubungan diplomatik atau berita kunjungan diplomatik maka wajar jika media massa
memberikan dukungan maupun kritik terhadap penilaian apakah kunjungan diplomatik itu bermanfaat atau merugikan kepentingan nasional negara tertentu. Dua, Peranan
media massa ini lazimnya memberitakan
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam interaksi internasional, bisa memberikan dukungan, memberikan kritik dan bahkan bersikap
netral, semisal liputan New York Times, The
Jakarta Post, Kompas, Media Indonesia dan
media massa lainnya terhadap kunjungan
diplomatik Presiden Obama ke Indonesia.
politik yang berpengaruh terhadap perubahan sosial dan politik di masyarakat.
Peristiwa politik seperti kunjungan
diplomatik selalu menarik perhatian media
massa sebagai bahan liputan, hal ini lazimnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
pertama, dewasa ini politik berada di era
mediasi (politics in the age of mediation),
yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media
massa, malahan para aktor politik senantiasa
berusaha menarik perhatian wartawan agar
aktifitas politiknya memperoleh liputan dari
media, misalnya kebijakan hak asasi manusia Amerika Serikat masa kepemimpinan
Clinton yang menyebabkan media massa
juga ikut gencar memberitakan isu-isu hak
asasi manusia di Indonesia (Cipto, 2003:131).
Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik
lazimnya selalu mempunyai nilai berita, misalnya pernyataan Presiden Clinton tentang
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di
Timor Timur yang diliput oleh hampir seluruh media massa di Amerika.
Menurut McNair (1995:2-15) bahwa
politik di era mediasi (politics in the age of
mediation) ketika dikaitkan dengan fungsi
media dan media massa dalam komunikasi
politik bisa menjadi penyampai (transmitters) pesan-pesan politik dari pihak-pihak
di luar dirinya, sekaligus menjadi pengirim
(senders) pesan-pesan politik yang disusun
(constructed) oleh pers. Para aktor politik
oleh media massa dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada
khalayak, sementara untuk media massa
sebagai aktor dalam era politik mediasi bertugas untuk memproduksi pesan-pesan politik berdasarkan suatu jangkauan (coverage)
tertentu (Hamad, 2005). Artinya hal tersebut
mampu memberi pencapaian dan keuntungan dari kedua belah pihak, yakni dari sisi
media massa dan para pejabat negara, termasuk pejabat diplomatik.
Menurut Kepala Departemen Jurnalistik
New York University Jay Rosen dalam tradisi jurnalisme politik, media adalah pemain
(player), subjek aktif di ruang publik bukan
sekedar medium atau alat yang dikendali-
2. Peran Media Massa dalam Praktik
Komunikasi Politik Internasional
a. Media Massa sebagai Aktor Politik
Masyarakat mengetahui perilaku politik
dari berbagai media massa, bahkan dapat
dikatakan bahwa masyarakat sangat mengandalkan media massa dalam memperoleh
informasi peristiwa-peristiwa politik yang
terjadi di tingkat nasional maupun internasional. Ketergantungan masyarakat atas
informasi terhadap media massa, menjadi
sasaran tembak paling tepat bagi pemerintah/negara dalam dunia internasional untuk
menyebarkan kebijakan publik dan isu-isu
48
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
kan pihak diluar pengelola media itu (Rosen,
2004). Sebagai pemain tentu berfungsi sebagai agen perubahan (agent of change) pada
level internasional dengan menggunakan
caranya sendiri, yakni melalui publikasi berita politik yang menjadi agenda politiknya.
Sebuah media massa yang pro terhadap pemerintah tentu akan memberitakan berita
politik yang menguntungkan pemerintah
yang berkuasa dan sebaliknya.
Menurut Wirajuda (2003) bahwa dalam
dinamika tata hubungan internasional akan
di pengaruhi sejumlah isu-isu umum dan
khusus serta beragam aktor pemerintah dan
non pemerintah, salah satunya adalah media
massa. Pandangan Nunung Prajarto (2003:4)
dalam konteks hubungan internasional, berita-berita tentang kebijakan luar negeri suatu
negara mestinya ditujukan untuk konsumsi
luar negeri (external public relations), yang
arahnya menginginkan terbentuknya citra
positif Indonesia di luar negeri. Pemanggul
beban yang lebih tepat adalah media massa
asing atau media massa Indonesia yang berbahasa asing. Bahasa yang digunakan dalam
media massa ini menjadi penting, dalam tataran ontologis, bahasa sebagai alat untuk
mengetahui segala sesuatu yang ada, termasuk juga politik. Maka semakin disadari
bahwa bahasa adalah produk zaman.Komulasi ekspresi kebudayaan atau “wakil’ sebuah
kekuasaan. Media massa merupakan sarana
penyebarluasan berita dan informasi kepada
khalayak luas, baik secara lokal, nasional,
maupun internasional.
Hal ini selaras dengan fungsi media massa sebagai lembaga siaran yang berkepentingan dengan penyebaran informasi dan bisnis
serta upaya mempengaruhi opini publik internasional (Shoelhi, 2009). Di mana dikatakan oleh Marshall McLuhan mengenai global village, yang membuat batas antar negara
tidak jelas.Dengan memanfaatkan kemajuan
di bidang teknologi telekomunikasi yang telah berkembang dengan pesat, maka seluruh
bangsa-bangsa di dunia dapat disatukan dalam agenda globalisasi.
Sementara, media massa di negara lain/
asing yang jangkauannya domestik tidak
begitu relevan, tentu kurang memperngar-
uhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam
berbagai bidang, namun media massa besar di negara tertentu (AS, Jepang, Inggris,
Malaysia) yang memiliki jangkauan internasional seperti CNN, VOA, BBC, Time,
Herald Tribune, mau tidak mau perlu dikaji
serta dipertimbangkan opini dan ulasannya
oleh pemerintah Indonesia. Sebab pengaruh media massa yang memiliki jangakauan
dunia internasional (tidak hanya domestik/
nasional) memiliki pengaruh pembentukan
opini publik di kalangan Pemerintah dan
masyarakat di berbagai negara di dunia. Media massa dapat bersikap mendukung atau
bahkan mengkritisi kebijakan politik suatu
negara terkait kunjungan diplomatik. Media
massa sebagai salah satu aktor dalam dinamika tata hubungan internasional, dan posisi Indonesia dalam tata hubungan internasional sangat dipengaruhi oleh hal tersebut
(Prajarto, 2003:1).
Jika merujuk pada pemahaman bahwa
media massa merupakan aktor perubahan politik, tentu hal ini dapat ditelisik dari
ideologi media yang tertuang jelas dalam
berbagai agenda media. Warna agenda politik media massa sangat ditentukan oleh kepentingan internal media, yang lebih lanjut
informasi yang diberitakan juga tidak terlepas dari kepentinganya tersebut.
Bahkan secara lebih nyata terdapat media massa yang menempatkan sebagai opisisi pemerintahan yang berita-beritanya
memberikan kritik-penyeimbang terhadap
berbagai kebijakan pemerintah. Dengan
berdasar pada isi berita tersebut, maka peristiwa politik yang dianggap penting dijadikan
agenda media untuk disampaikan kepada
khalayak (Rivers-Jenson, 2004:38, Tankard,
2009: 388). Karena media massa ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penting
yang ada ditengah masyarakat, dalam menjamin adanya checks and balance dari berbagai kekuasaan, maka peranan media massa
harus mampu melahirkan laporan-laporan
yang valid berdasarkan data dan fakta yang
terjadi di lapangan.
Media massa sebagai aktor dalam kehidupan sosial politik, juga ikut berkecimpung dalam menciptakan perubahan-pe49
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
rubahan sosial dan politik (agent of change)
yang terjadi melalui berita-berita yang dipublikasikan. Sebagai agen perubahan (agent of
change) media massa menggunakan caranya
sendiri, yakni melalui publikasi berita politik yang menjadi agenda politiknya. Sebuah
media massa yang pro terhadap pemerintah
tentu akan memberitakan berita politik yang
menguntungkan pemerintah yang berkuasa
dan sebaliknya.
Merujuk pada pandangan Nimmo
(2004:236) bahwa jumlah berita politik disajikan oleh media massa merupakan proses
yang bertalian dengan hubungan antara
penguasa dan media.Penyajian kepada khalayak dalam bentuk urutan pilihan kebijakan
dan dicapai dalam isi berita mengenai; mana
yang harus disajikan terlebih dahulu; berapa
banyak ruang dan waktu yang disediakan
bagi masing-masing; dimana meletakan
masing-masing berita (halaman pada surat
kabar).Sebagai aktor politik, tentu peranan
media massa memiliki ranah tersendiri, yakni berita-berita politik yang disajikan tidak
terlepas dari kepentingan media (agenda
politik media).
Lebih lanjut agenda politik media berimplikasi adanya agenda setting (urutan prioritas terhadap peristiwa politik internasional yang dinilai penting) juga berimplikasi
pada adanya media event.Media event merupakan suatu peristiwa atau kegiatan yang
memiliki tujuan khusus untuk publisitas
media. Hal ini juga dapat mencakup setiap
peristiwa yang diliput oleh media massa atau
diselenggarakan terutama yang telah menjadi agenda media. Media event as: certain
situated, thickened, centring performances of
media communication focused on a specific
thematic core, cross different media product
and a reach a wide and diverse multiplicity
of audience and participant”. Berita sebagai
media event, seperti peristiwa gejolak politik,
bencana, dan peristiwa-peristiwa yang menyita perhatian publik.
Dalam pandangan Hermin Indah
Wahyuni (2006:5), bahwa peristiwa sebagai
media event setidaknya memiliki basis penilaian yang dilakukan mengenai nilai berita
yang dipilih.Beberapa nilai berita diantaran-
ya adalah signifikan, keterkenalan, kedekatan, kemanusiaan dan lainnya.Jika hal ini
dikaitkan dengan genesis media yang beroperasi dalam prinsip bisnis, maka pelaporan
peristiwa kunjungan diplomatik pada aspekaspek yang terkait dengan fakta-fakta berpotensi untuk dikomersilkan.Oleh karenanya
tidak aneh bila liputan media tidak saja
berdampak positif, namun juga berdampak
negatif bagi masyarakat.
Media massa akan melihat peristiwa
hubungan internasional yang penting dan
layak untuk dijadikan berita lazimnya praktik ini dikenal dengan media event. Praktek
media event terkait dengan kecenderungan studi mengenai proses produksi berita,
pada pendekatan pertama sering disebut
sebagai pandangan seleksi berita (selectivity of news). Intinya proses produksi berita
merupakan proses seleksi berita dari realitas
yang riil untuk kemudian diseleksi oleh wartawan selanjutnya dibentuk dalam sebuah
berita. Sedangkan pendekatan kedua yakni
pendekatan pembentukan berita (creations
of news), dalam perspektif ini peristiwa
tersebut bukan diseleksi melainkan dikreasi
oleh wartawan. Artinya berita merupakan
hasil akhir dari keseluruhan proses dengan
memilah dan menentukan peristiwa atau
tema tertentu (Fishman, 1980:13-14), untuk
kemudian hasil ciptaan tersebut dipublikasikan kepada khalayak.
Media event merupakan cara media
massa mengatur beritanya sedemikian rupa.
Artinya bahwa media event adalah “kemasan
model” berpolitiknya media massa, sehingga
khalayak (audience) dapat menilai bahwa
berita itu dianggap sebagai isu yang penting
dan hangat, atau kejadian mengenai isu yang
dipandang penting oleh redaksi suatu media massa.Pemberitaan oleh redaksi menggambarkan pentingnya berita tersebut, misalnya dijadikan pokok berita, headline, dan
diulang-ulang (A.Muis, 2000:v). Artinya,
media event merupakan peristiwa menarik
(journalistic point of view) yang menjadi sorotan media untuk dijadikan sebagai agenda
media, yang dalam hal ini peristiwa tersebut
direncanakan atau spontan.Pada akhirnya
diseleksi apabila menarik cakupan berita
50
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
tersebut.
Liputan peristiwa internasional sebagai
event menarik, merupakan bentuk partisipasi dan peran media massa dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dengan
negara lain dan membantu masalah-masalah
internasional. Artinya, media massa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
diplomasi internasional (diplomasi publik).
Misalnya, untuk meredakan ketegangan internasional, menyelesaikan konflik dengan
memberitakan harapan-harapan negara
yang satu dengan negara lainnya (Wirawan,
2008:11).
Bagi media massa di Indonesia, posisi
media dalam meliput kunjungan diplomatik
harus mendasarkan pada politik luar negeri
Indonesia. Misalnya, isi media mau tidak mau
harus merefleksikan bahwa politik Indonesia
adalah bebas aktif.Media dapat melakukan
investigasi keterkaitan antara opini publik
dengan urusan luar negeri suatu negara.Hal
ini terkait dengan sikap media yang dapat
dilihat dalam setiap berita yang dipublikasikan. Intinya bahwa media massa memberikan peranan yang besar terhadap hubungan
internasional, termasuk dalam hal mengawal
isu-isu internasional dan di arahkan kemana
isu-isu tersebut oleh media.
Intinya bahwa dalam perspektif komunikasi internasional, media massa merupakan komunikator paling intens dalam melakukan penyebaran informasi, diusung dari fakta
maupun isu internasional dan pembentukan
opini publik. Pandangan Prajarto (2003:4)
terkait hal ini bahwa pemanggul beban komunikasi internasional yang paling tepat
adalah media massa asing atau media massa Indonesia yang berbahasa asing. Namun
tidak menutup kemungkinan adanya peran
media massa nasional.
Peranan media massa dalam kancah internasional ini sangat dipengaruhi oleh model diplomasi publik secara umum dipahami
sebagai upaya untuk mempengaruhi publik
internasional (negara lain) demi tercapainya
kepentingan nasional suatu negara. Upaya
semacam ini dilakukan untuk membentuk
suatu jaringan komunikasi sebagai wadah
promosi kebijakan luar negeri. Dengan dik-
oordinasi oleh pemerintah maupun pihak
pihak yang berkepentingan di dalamnya seperti tokoh agama, partai, media massa dan
masih banyak lagi. Namun ketika memaknai
media massa secara luas, bahwa media massa
sebagai sebuah institusi yang menunjukkan
eksistensi komunikasi massa dalam sebuah
sistem komunikasi internasional, memiliki
cara serta fungsi peran dan manfaatnya dalam
menterjemahkan hubungan kerjasama antar
negara-negara baik yang sedang berkembang
maupun yang sudah berkembang.
b. Media Diplomacy
Senada dengan pandangan di atas bahwa
dalam diplomasi publik, pemerintah bukan
satu-satunya aktor dalam diplomasi, tetapi
terdapat sembilan aktor dalam diplomasi
publik.Seperti lembaga swadaya masyarakat,
masyarakat, kalangan profesional, pengusaha dan pemilik modal, media, peneliti,
akademisi, aktivis, dan kalangan agamawan.
Sembilan aktor itu melakukan komunikasi
internasional dengan caranya sendiri.Misalnya media massa melakukan diplomasi dengan berbagai liputannya. Banyaknya aktor
yang terlibat dalam diplomasi publik memberikan implikasi adanya pengakomodiran
informasi dari berbagai aktor guna menjembatani mekanisme diplomasi government to
government,people to government, people to
people, non government to non government,
maupun people and non government to government.
Diplomasi merupakan komunikasi internasional diantara negara-negara yang
terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan
dan konsesi antara para pelaku negosiasi.
Namun dengan berfungsinya media massa
sebagai aktor diplomasi, tentu segala isuisu internasional yang berkembang sangat
ditentukan seberapa besar jangkauan informasi dan koverasi media. Diplomasi bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional,
keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama sebagai sarana pencapaian
kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian
masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah
saling bertentangan (Djelantik, 2008: 4).
51
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
Aktivitas media massa dalam komunikasi internasional atau politik internasional memiliki fungsi strategis karena dapat
menyatukan semua aktor diplomasi publik
melalui fungsi yang dilakukan media massa.
Penyatuan aktor berarti media massa mengakomodir pandangan dari aktor tersebut.
Misalnya kunjungan diplomatik membahas
agenda ekonomi.Tentu idealnya media massa
memberitakan pandangan-pandangan aktor
bidang ekonomi, seperti akademisi, pemilik
modal, pengusaha, dan lainnya.
Rianto (2008:67) menyatakan bahwa
media telah mengubah karakteristik umum
diplomasi dan politik internasional.Hal ini
disebabkan oleh globalisasi media.Bersamaan dengan tuntutan, maka peran media
dalam hubungan internasional telah menjadikan para jurnalis dalam meliput peristiwa, mengumpulkan dan menyeleksi fakta,
merekonstruksi,serta
merepresentasikan
realitas membutuhkan waktu yang cepat
dan ringkas, padat dalam mewartakan isi
tampilan berita yang akan dipublikasikan.
Dov Shinar (2000:83) mengatakan bahwa kemampuan media massa dalam menyebarkan
pesan-pesan diplomasi dan politik ini, mampu menjadikannya sebagai salah satu instrumen propaganda paling penting. Terkait
dengan berita kunjungan diplomatik, media
massa tidak hanya sekadar meliput berita,
tetapi media massa harus memiliki sikap
dalam meliput serta memberikan ruang
dan waktu kepada publik untuk menganggap bahwa isu-isu kunjungan diplomatik ini
penting untuk dipublikasikan.
Menurut Hariyadi Wirawan (2008:11)
bahwa media massa berperan penting dalam
membantu masalah-masalah internasional, sehingga media massa juga merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi internasional. Misalnya peranan media
dalam meredakan ketegangan internasional,
dalam konteks ke Indonesia-an media harus
berperan penting dalam memajukan kepentingan bangsa dan negara Indonesia di
kancah internasional sesuai dengan misinya
“Million friends, Zero Enemy” (sejuta kawan
tanpa musuh). Media sebagai salah satu elemen didalam civil society memiliki peran
terdepan untuk mengurangi tensi atau kesalahpahaman yang muncul akibat isu-isu
ketegangan antar negara.
Seperti disebutkan oleh pakar ilmu politik Paul Kennedy, bahwa aktor-aktor media
massa ikut membentuk dan merubah pola
pikir masyarakat. Contoh sederhana adalah besarnya simpati dan dukungan dari
masyarakat internasional dan upaya penyelamatan besar-besaran korban tsunami di
Aceh pada Desember 2004.Respons spontan
dan cepat dari berbagai aktor, pemerintah,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); individu, tak lepas dari peran media sebagai
aktor diplomasi.Substansinya bahwa media
massa memiliki kekuatan pengaruh yang
sangat besar dalam hal ikut mengendalikan
arah perubahan masyarakat, khususnya dalam kerangka politik. Perilaku politik media massa merupakan sesuatu yang menjadi
penentu arah perilaku politik masyarakat,
baik perilaku mendukung atau menentang
(Muhtadi, 2008:51).
Menurut McCombs (1985:119) perubahan sikap suatu masyarakat pada umumnya
dipengaruhi oleh adanya informasi baru yang
dipandang relevan dengan tuntutan kondisional, kapan dan dimana informasi baru
itu diterima.Media massadengan demikian
memiliki pengaruh penting dalam proses
pembentukan cara berfikir dan berperilaku
politik masyarakat.
Hal ini menjadikan media massa memiliki peranan besar dalam hubungan internasional, dalam pengertian yang luas peranannya sebagai katalis dan diplomatic broker
(Puji Rianto, 2008: 68). Sebagai diplomatic
broker media melaksanakan dan kadang
memprakarsai mediasi internasional dalam
suatu acara yang seringkali pembedaannya
menjadi kabur sebagai reporter atau sebagai
seorang diplomat.Akibat peranan yang besar
tersebut maka kemudian melahirkan istilah
“media diplomacy” (Hachten, 1993:59) yang
dalam sejarahnya merujuk pada kasus Walter Cronkite dari CBS dan Barbara Walters
dari ABC yang menjadi saluran komunikasi
antara Presiden Mesir Anwar Sadat dengan
Perdana Menteri Israel Menachem Begin.
Menurut catatan Hachten bahwa
52
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
Times) meliput berita-berita sesuai dengan
kebijakan Amerika tentang pelanggaran hak
asasi manusia di Timor Timur. The New York
Timesmemberikan dukungan terhadap sikap
kritis Amerika terhadap Indonesia dengan
melaporkan tindakan-tindakan tak manusiawi yang dilakukan polisi dan tentara Indonesia terhadap penduduk Timor Timur
yang beragama Kristen.Sebagaimana ditulis
oleh The New York Times, bahwa “perbedaan
agama merupakan salah satu penyebab ketegangan hubungan Indonesia dan penduduk
Timor Timur, sementara mayoritas penduduk Indonesia Islam, mayoritas penduduk
Timor adalah Kristen”.Merujuk pada hasil
penelitian tersebut, media massa dapat bersikap mendukung atau bahkan mengkritisi
kebijakan politik suatu negara.
dampak paling dramatis dicapai oleh stasiun
CBS yang berhasil melakukan wawancara
sambungan telepon secara terpisah, sedangkan penyiaran dua wawancara tersebut disuting dan disambungkan bersama, sehingga
memberikan kesan sedang dilaksanakan
wawancara langsung antara kedua pemimpin
dengan Cronkite sebagai pewawancaranya.
Inilah dimensi baru peranan media dalam
politik internasional dewasa ini yang dapat
dikatakan sebagai mediator, sehingga pada
tataran tersebut media menjembatani yang
mungkin juga penuh distorsi dan diplomasi
politik antar pejabat politik.
Media massa kadang-kadang dapat
memfasilitasi pertemuan bagi para pemimpin
politik. Misalnya kesepakatan Anwar Sadat untuk berkunjung ke Yerusalem terjadi
setelah wartawan NBC, Walter Cronkite,
membawa kedua pemimpin Israel dan Mesir, Anwar Sadat dan Manachem Begin berhasil diwawancarai melalui televisi satelit.
Peran media masssa telah disadari sebagai
salah satu faktor kunci keberhasilan diplomasi masa kini. Pernyataan Lord Palmerston yang terkenal, opini lebih kuat daripada
tentara akan semakin relevan dalam konteks
ini.Sama halnya dengan pernyataan Napoleon Bonaparte‘sebuah pena lebih berbahaya
daripada seribu bayonet”. Dua hal tersebut
mengandung banyak kebenaran terutama
dikaitkan dengan peran media massa pada
era reformasi (Djelantik, 2008:70).
Hal ini menjadikan media memiliki
peranan besar dalam hubungan diplomatik
bahkan hubungan internasional. Bambang
Cipto memberikan contoh bahwa media
massa Amerika yang memainkan peranan
penting dalam mengembangkan dengan cepat pendapat umum tentang pelanggaran
hak asasi manusia di Timor Timur.The New
York Times memuat editorial yang berjudul
“The Tiananmen in East Timor”, yang kemudian berita ini menyebabkan suhu politik
Amerika Serikat memanas.
Hasil penelitian Disertasi Bambang Cipto (2003: 246-247) “Tekanan Amerika Terhadap Indonesia: Kajian Atas Kebijakan Luar
Negeri Clinton Terhadap Indonesia” menilai
bahwa media massa Amerika (The New York
Gap Pemahaman Media: Problem Komunikasi Politik oleh Media
Praktik komunikasi dalam politik internasional sering menimbulkan gap.Misalnya kasus film Fitna dan kontroversi pemberitaan akibat publikasi kartun yang sangat
melecehkan martabat Nabi Muhammad.
Tercatat banyak orang telah menjadi korban sepanjang gelombang kerusuhan dan
kekerasan yang terjadi akibat penerbitan
kartun ini.Gap-gap ini justru menyebabkan
melemahnya hubungan atau politik internasional. Sehingga dalam politik internasional,
perkembangan globalisasi media dan jurnalisme internasional perlu untuk melakukan
pertukaran perspektif dalam pemberitaannya, makna kebebasan dan hak asasi manusia dalam media massa.
Kasus ini menjadi perhatian internasional karena menyebabkan hampir seluruh
negara muslim dan umat muslim marah.
Kasus ini bukanlah bentuk kebebasan berekspresi wartawan/media massa. Kebebasan
berekpresi pada intinya merupakan sebuah
keharusan politis, sosial dan ekonomi, namun kebebasan ini sendiri bukanlah sebuah
kebebasan yang tanpa batas.Tiada satu pun
kebebasan yang bersifat absolut.
Munculnya gap ini memerlukan pengaturan melalui berbagai kerjasama antara
53
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
negara dalam menata media massa (terutama
dalam penyamaan persepsi kebebasan pers).
Salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia
dengan dukungan dari Pemerintah Selandia
Baru, menyelenggarakan Global Inter-Media
Dialog ke-3 di Bali. Indonesia dan Norwegia
sama-sama memandang bahwa dialog global
inter media ini sangat penting, mengingat
sekarang ini media-media di seluruh dunia
tengah menghadapi berbagai tantangan,
baik itu dalam segi kontroversi pemberitaan
maupun gap mengenai pemahaman kebebasan. Agenda Global Inter-Media Dialog
ke-3 diantaranya mencakup: perubahan lanskap media yang sebagian besar merupakan
hasil dari kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi; peliputan atas kelompok minoritas; dan kebenaran-kebenaran yang menyesakkan dada seperti kemiskinan, perang
melawan teror, dan perubahan iklim global.
Media berfungsi sebagai pengendali
sekaligus melakukan kontrol sosial bagi
kepentingan publik.Bahkan, dalam tradisi
jurnalisme politik, media adalah pemain
(player), subjek aktif di ruang publik bukan
sekedar medium atau alat yang dikendalikan pihak diluar pengelola media itu (Rosen,
2004). Sebagai pemain tentu berfungsi sebagai agen perubahan (agent of change) pada
level internasional dengan menggunakan
caranya sendiri, yakni melalui publikasi berita politik yang menjadi agenda politiknya.
Dalam wujud yang lebih konkret, media
memiliki peranan besar dalam komunikasi
politik internasional.Keterlibatan aktif media ini telah melahirkan istilah “media diplomacy”. Media massa sebagai saluran dalam
menjalankan misi diplomasi sebuah negara
tehadap negara lainnya. Sebagai “media diplomacy”, media massa tidak hanya sekadar
meliput peristiwa diplomatik, tetapi media
massa harus bersikap sebagai seorang negosiator. Terkait dengan media diplomacy
bahwa media sebagai salah satu aktor dalam
dinamika tata hubungan internasional, dan
posisi Indonesia dalam tata hubungan internasional sangat dipengaruhi aktor media
massa tersebut.
SIMPULAN
Media dan politik Internasional merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan modern.Keduanya
saling berbagi peran dalam menentukan
arah perubahan-perubahan di masyarakat.
Hubungan ini dipengaruhi oleh peran besar
media massa dalam menentukan derajat keharmonisan dunia internasional, baik dalam
hubungan bilateral maupun multilateral.
Bagi politik internasional, aktifitas media
berperan dalam melaporkan serta memberitakan peristiwa-peristiwa politik, kemudian
peristiwa tersebut disampaikan kepada khalayak, untuk selanjutnya publik atau khalayak akan menafsirkan teks-teks berita yang
tersaji dalam media tersebut.
Media massa bukan hanya sumber informasi politik, tetapi juga kerap menjadi
pendorong (trigger) terjadinya perubahan
politik. Secara umum media massa memiliki
kecenderungan-kecenderugan tertentu dalam melakukan liputan pada peristiwa politik internasional. Pada posisi seperti inilah,
kemudian media massa ditempatkan sebagai
kekuatan keempat (the fourth estate) dalam
tatanan kehidupan sosial dan politik.
54
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
DAFTAR PUSTAKA
Rianto, Puji. 2008. “Globalisasi Media dan
Transformasi Politik Internasional, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5 Nomor
1.
Canggara, Hafied. 2009.Komunikasi Politik:
Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.
Rantanen, Terhi. 2006. The Media and Globalization. London: Thausand Oaks.
Cipto, Bambang. 2003, Tekanan Amerika Terhadap Indonesia: Kajian Atas Kebijakan
Luar Negeri Clinton Terhadap Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rudi, T. May. 2005.Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional. Bandung: Refika Aditama.
Shoelhi, Muhammad. 2009.Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Djelantik, Sukawarsini. 2008.Diplomasi:
Antara Diplomasi dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
_______________. 2011.Diplomasi: Praktik
Komunikasi Internasional. Bandung:
Simbiosa Rekatama Media.
Eriyanto.2000, Analisis Framing, Konstruksi
Ideologi dan Politik Media.Yogyakarta:
LKiS.
Siregar, Ashadi. 2000.“Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni”, Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Volume 4, Nomor 2.
Hachten, William. 1993.Komunikasi Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hamad, Ibnu. 2004.Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi
Critical Analysis Discourses Terhadap
Berita-BeritaPolitik. Jakarta: Granit.
Sudibyo, Agus. 2001. Politik Media dan Pertarungan Wacana.Yogyakarta: LKiS.
Wahyuni, Hermin Indah. 2000. “Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar Dalam Era Reformasi”.Jurnal Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Volume 4 Nomor 2.
____________. 2005, “Media Above The Line
dan Below The Line dalam Pilkada”, Jurnal Desentralisasi Volume 6 Nomor 4,
Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah,
Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
__________________. 2008.“Kecenderungan
“Framing” Media Massa Indonesia dalam Meliput Bencana Sebagai Media
Event”.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 11, Nomor 3.
McNair, Brian. 1995.An introduction to Political Communication. London: Routledge.
McQuails, Dennis. 2002.McQuails Mass
Communication Theory.London: Sage
Publication.
Mosco, Vincent. 1998.The Political Economy
of Communication: Rethinking and Renewal. London, Sage Publication.
Muhtadi, Asep Saeful. 2008.Komunikasi
Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru. Bandung: Rosdakarya.
Muis, A. 2000, Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik. Jakarta: Kompas.
Nimmo, Dan. 2006 Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung:
Remaja Rosda Karya.
55
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
56
Fly UP