...

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG
TELAH MEMPEROLEH LEGALITAS DARI NOTARIS
Oleh : Lusy K.F.R. Gerungan1
A. PENDAHULUAN
Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu,
memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi
(otentik). Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,
semuannya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Akta yang dibuat notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat
”relaas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau
suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu akta
notaris sendiri. Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat ”oleh” notaris sebagai
pejabat umum.
Akan tetapi seorang notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan
suatu ”cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak
lain di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris
di dalam suatu akta otentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat ”di hadapan”
notaris.
Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah
perubatan hukum dari Notaris, melainkan akta tersebut yang memuat perbuatan
perjanjian dan penetapan dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki
perubatan hukum mereka yang dituangkan di dalam suatu akta otentik. Jadi pihakpihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Dalam suatu
1
Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
1
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
akta, lahir hak dan kewajiban dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris
hanyalah pembuat untuk lahirnya suaut akta otentik.
Di samping itu notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda-tangan
dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya
dalam buku yang khusus atau disebut juga ”legalisasi” akan tetapi pada
kenyataannya di kalangan masyarakat umum masih terdapat kekeliruan mengenai
pengertian dan fungsi legalitas akta di bawah tangan oleh Notaris.
B. PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah fungsi legalitas bagi
akta yang dibuat di bawah tangan ?
C. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada penelitian
yuridis normatif dimana penelitian didasarkan pada bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder sebagai bahan utama penulisan ini. Pendekatan secara
hukum normatif dilaksanakan dengan menganalisis bahan hukum dengan
mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
D. PEMBAHASAN
1. Akta Sebagai Alat Bukti dalam Suatu Kasus
Akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kepastian isi, kepastian
tanggal dan kepastian orangnya. Akta itu merupakan suatu bukti yang mengikat
dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar
(selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan
pembuktian.
Kekuatan pembutktian akta otentik, termasuk akta notaris, adalah
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik
sebagai alat pembuktian dan undang-undang menugaskan kepada pejabat-pejabat
atau orang-orang tertentu untuk membuat akta otentik tersebut. Dalam pemberian
2
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan
pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.
Menurut pendapat yang umum dianut pada setiap akta otentik
mengandung tiga kekuatan pembuktian, yaitu :
a. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht).
Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari
akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.
Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan
pada akta yang dibuat di bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan
baru berlaku sah, yakni bahwa benar-benar bersal dari orang, terhadap
siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatanganinya mengakui
kebenaran dari tanda tangannya itu sebagai telah diakui oleh yang
bersangkutan.
b. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht)
Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan,
bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu,
sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran
dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan
dan disaksikan di dalam menjalankan (ambtelijke akte), akta itu
membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat,
didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di
dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan
kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu
diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatanganinya
atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal,
maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda
tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir
(comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat. Sepanjang
mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang
diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan
itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.
3
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
c. Kekuatan pembuktian materil (Materiele Bewijskracht)
Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil dari suatu akta
otentik ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan
pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau
mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian
sebaliknya (tegensbewijs); akta itu mempunyai kekuatan pembuktian
material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-pasal
1870, 1871. 1875 KUHPerdata; akta itu memberikan pembuktian yang
lengkap tentang kebenaran dari pada yang tercantum dalam akta terhadap
para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak,
dengan pengecualian apabila yang tercantum didalamnya hanya sebagai
suatu pemberitahuan belaka (blote medeling) dan yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok dalam akta itu.2
Jadi peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari
penipu atau itikad baik dari orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban
para pihak yang berkepentingan.
Selain kata-kata yang hanya notaris berwenang membuatnya, maka ada
juga kata yang wewenang pembuatannya ada pada Notaris dan pejabat lain yang
ditugaskan untuk itu oleh undang-undangan. Akta-akta itu antara lain :
a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdata) yang
ditugaskan pula kepada Pegawai Catatan Sipil;
b. Berita Acara tentang pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan
1406 K.U.H.Perdata) yang ditugaskan pula kepada juru sita;
c. Berita Acara tentang Kelalaian pejabat penyimpan hypotik (Pasal 1227
K.U.H.Perdata) yang ditugaskan kepada juru sita (menurut LN.
1947:53, kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah);
2
Setiawan, “Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti”, Varia Peradilan 48 (September
1989), hlm. 48.
4
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD) yang ditugaskan
kepada pejabat tertentu atau dikecualikan kepada Notaris.
e. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 K.U.H.Persata) yang akta kelahiran,
perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada
pegawai Kantor Catatan Sipil.3
Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan
Notaris dikatakan apa saja yang menjadi wewenang Notaris dalam membuat akta,
yaitu terhadap semua perbuatan, penjaminan dan ketetapan-ketetapan. Mengenai
hal ini ada pendapat dua sarjana yang berbeda.
Menurut Sprenger Van Eyk dan Hamaker, bahwa yang dimaksud dengan
tindakan atau perbuatan hanya perbuatan hukum, bukan perbuatan-perbuatan yang
melawan hukum, bukan perbuatan-perbuatan yang nyata (feitelijke handelingen),
menurut terjemahan R. Soegondo Notodisoerjo, Hamaker menyatakan :
Siapa yang hendak menjelaskan jabatan Notaris, hendaknya justru
menyatakan bahwa Notaris diangkat dan untuk atas nama permintaan
orang-orang yang melakukan tindakan, hadir sebagai saksi dalam
melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan menyatakan secara tertulis
apa yang disaksikan.4
Lain halnya menurut Colembrander dan Suyling, mereka berpendapat
bahwa Notaris berwenang untuk membuat semua akta otentik dari pada yang
dapat dibuktikan dalam hukum perdata, menurut Colembrander :
Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka
yang menaruhnya mencatat semuanya yang dialami dalam suatu akta.
Demikian ia membuat berita acara daripada apa yang dibicarakan dalam
rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus
Perseroan, atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukan atas
permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan dalam akta tentang
keadaan sesuatu barang yang ditunjukan kepadanya oleh kliennya.5
Kalau diperhatikan dalam prakteknya di Indonesia, dapat dikatakan
Notaris membuat semua akta otentik dari segala hal dalam hukum Perdata yang
memerlukan pembuktian.
3
Suharjono, “Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum”. Varia Peradilan 123 (Desember 1995),
hlm. 22.
4
R. Soegonda Notodisoerjo, Hukum Notaris di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 43.
5
Ibid, hlm. 44
5
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
2. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akta di
Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan
Pada dasarnya masalah pembuktian adalah merupakan bagian terpenting
dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian, jika terjadi
suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta Notaris yang
dikehendaki perbuatannya oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat sama sekali
dalam pelaksanaan suatu kewajiban (prestasi) atau dalam hal menuntut suatu hak,
karena seorang Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak.
Secara garis besar Akta Notaris dapat digolongkan kedalam 2 (dua)
golongan :
a. Akta yang dibuat ”oleh” (door) Notaris : atau yang dinamakan ”akta
relaas” atau ”akta pejabat” (ambtelijk akten);
b. Akta yang dibuat ”dihadapan : (teeroverstaan) Notaris atau yang
dinamakan ”akta partij” (partij akten).6
Akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat) dapat merupakan suatu akta
yang membuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang
dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu.
Hal ini yaitu Notaris sendiri didalam jabatannya sebagai Notaris didalam akta
pejabat itu, Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat
umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang
dilakukan pihak lain contohnya antara lain berita acara rapat pemegang saham.
Akta yang dibuat ”dihadapan” Notaris (akta partij) dapat berisikan suatu
cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di
hadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain
kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu
sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau
melakukan perbuatan itu di hadapan tersebut, agar keterangan atau perbuatan itu
dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik.
Contoh akta partij misalnya akta wasiat. Di dalam ”Akta Partij” ini
dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak6
Suharjono. Op-Cit, hlm.23.
6
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
pihak dalam akta itu, di samping ”relaas” dari Notaris itu sendiri yang
menyatakan kehendaknya tertentu.
Satu hal yang diperhatikan Undang-undang mengharuskan ”akta partij”
ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan diterangkan alasan tidak
ditandatanganinya akta, dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai tanda
tangan. Untuk ”akta partij”, penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu
keharusan bagi otensitas akta hadir di dalam rapat, telah meninggalkan rapat,
sebelum menandatangani akta itu.
Di dalam persidangan, hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti
untuk mencapai suatu penyelesaian (putusan) perkara pasti menurut hukum
berdasarkan pembuktian yang diajukan. Melalui pembuktian akan dapat
dibuktikan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan
terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang.
Khusus dalam perkara perdata telah ditentukan, bahwa tidak semua
peristiwa atau kejadian harus dibuktikan melainkan hanya hal-hal yang menjadi
perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan
sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan
peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal
hak tersebut.
Maka dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau
tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan dari
penggugat akan ditolak atau tidak dikabulkan. Berdasarkan urutan alat-alat bukti
menurut undang-undang maka alat bukti tulisan merupakan alat yang paling
umum, dikemukakan dalam persidangan perkara perdata. Alat bukti tulisan yang
berupa akta dibedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan.
Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta
di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga
masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti
yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di
bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (pasal 1871
7
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
KUHPerdata) namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud
dengan bukti tertulis itu.
Di dalam pasal 1902 KUHPerdata dikemukakan syarat-syarat bilamana
terdapat bukti tertulis, yaitu :
a. harus ada akta
b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau
dari orang yang diwakilinya
c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan
Jadi suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna
dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alatalat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu
merupakan bukti tertulis (begin van schriftelijk bewijs).
3. Fungsi Legalisasi Dan Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang
Telah Memperoleh Legalisasi Notaris
Pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana
semua pihak yang membuat surat tersebut dating di hadapan Notaris dan Notaris
membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani
para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris. Jadi fungsi legalisasi atas
akta yang dibuat di bawah tangan, menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan
dari para pihak yang bersangkutan.
Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan
kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah
surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak, atau salah satu pihak
tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan
terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan
Notaris itu.
Jadi perbedaan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang untuk itu dan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah
bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai tanggal yang pasti,
8
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan
oelh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang
membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan,
bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena itu isinya telah terlebih
dahulu dibacakan kepadanya, sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di
hadapan pejabat itu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3), Undang-undang Notaris surat
yang di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris wajib diberi
teraan cap/stempel serta paraf dan tangan tangan Notaris. Tetapi wewenang untuk
legalisasi surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada para Notaris,
akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya seperti misalnya Ketua
Pengadilan Negeri; Walikota dan Bupati.
Menurut ketentuan Pasal 1880 KUHPerdata akat-akta di bawah tangan
yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau
berdasarkan undang-undang Pasal 1874 dan Pasal 1874 a KUHPerdata mengenai
tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (derden) selainnya
atau kecuali :
a. Sejak hari legalisir yang dimaksud tersebut dan dibukukannya menurut
undang-undang atau;
b. Sejak hari meninggalnya penandatangan yang bersangkutan baik
semuanya atau salah seorang atau;
c. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta di bawah tangan itu dari aktaakta yang dibuat oleh pegawai umum, atau
d. Sejak baru diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak
ketiga terhadap akta itu dipergunakan.
Kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan menurut Pasal 1875
KUHPerdata, oleh orang terhadap akta itu digunakan atau yang dapat dianggap
diakui menurut undang-undang atau yang menandatangani ahli warisnya serta
orang-orang yang mendapat haknya dari orang tersebut, merupakan bukti
sempurna seperti akta otentik.
9
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
Berdasarkan hal tersebut, maka akta di bawah tangan yang telah
memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan
para pihak. Jadi dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun
dianggap sebagai kesepakatan para pihak.
E. PENUTUP
Akta yang dibuat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang
sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan
ditandatangani, maka di sini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk
menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya
tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk menginvidualisir
suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan, Akta di
bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena
kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, meupakan
bukti sempurna seperti akta autentik.
Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah untuk
menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dan isi akta tersebut
dijelaskan oleh Notaris, sehingga penandatangan tidak dapat menyangkal isi akta
yang ditandatanganinya tersebut, dan penandatangan adalah benar-benar orang
yang namanya tertulis dalam keterangan akta tersebut. Tugas hakim dalam hal
pembuktian hanyalah membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya
diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan
pembuktian. Hakim secara ex officio pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta
di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris jika tidak
dimintakan pembatalan oleh para pihak.
Diperlukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai tugas dan
wewenang Notaris dan juga akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti
yang otentik. Karena pengertian dan fungsi legalisasi terdapat perbedaan
pendapat, maka diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.
10
Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012
Gerungan L.K.F.R : Kekuatan Pembuktian.......
DAFTAR PUSTAKA
Andasasmita, Komar, Notaris Selayang Pandang, Bandung, Alumi, 1993
Kohar, A., Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
Notodisuryo, R. Sugondo., HukumNotariat di Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1993
Soekanto, Soerjono., Etika Profesi, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No.
6 Tahun ke XIII, September 1983.
Soesanto, R., Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris (Sementara), Pradnya
Paramita, Jakarta, 1977.
Suharjono., ”Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum”. Varia Peradilan 123
(Desember 1995)
11
Fly UP