...

- perpustakaan hukum bphn

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

- perpustakaan hukum bphn
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R1
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Jl.May.Jen. Sutoyo -Cililitan- Jakarta Timur
Sumber: t'-Er:t'i~L.i L\A
Subjek:
l Ha ri/TgI : \<A
/fll!t;R-4Af t(t=-LA;P ~
\'ttl c;, ;;
0
')1'\"'->L' A iZ I 2 (
if
Hlm/Kol :
jPIZ/'t f f2A/-I /tYfC--ri!..Jv;:.,) !cryft(_ Bidan2::
V\ ;: -?,
Cf
Problem Pencari Suaka
•
MUH KHAMDAN
Fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM Rl
indakan mengembalikan
kapal berisi pencari suaka
ke Indonesia yang dilakukan Australia akhir tahun
lalu membuka kembali
problem lama hubungan
diplomatik kedua negara. Bagi Australia, tindakan tersebut merupakan
operasi memerangi imigran gelap yang
menjadi kebijakan Perdana Menteri
Australia, Tony Abbot. Namun, bagi In~
donesia, tindakan Australia terhadap
imigran gelap tentu mengganggu kedaulatan perbatasan nasional karena sengaja dijadikan tempat transit imigran.
Pada kejadian sebelumnya, aparat
keamanan Australia menyerahkan 89
imigran gelap kepada Badan SAR Nasional (Basarnas) Indonesia sehingga memunculkan tuduhan Basarnas telah dibayar Australia dengan menyelamatkan
pencari suaka a tau imigran gelap yang
tenggelam di perairan internasional selatan Jawa. Realitas tersebut tentu penting untuk menjelaskan terlebih dahulu
pemahaman ten tang imigran ilegal dan
pengungsi dalam konteks keimigrasian
karena terhadap penanganan kedua istilah ini akan berbeda di lapangan. Perbedaan terjadi dengan menggunakan pendekatan dan dasar hukum yang berbeda,
yaitu adanya pemberlakuan hukum nasional dan hukum internasional.
Keberadaan pengungsi ditinjau dari
kebijakan keimigrasian Indonesia dapat
mengacu pada Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki
banyak celah yang dapat dimanfaatkan
imigran gelap sebagai akses masuk. Para
imigran gelap tidak mempunyai tujuan
yang sama, ada yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum bertolak menuju Australia, tapi banyak pula
yang ingin tinggal guna mendapatkan
kehidupan yang lebih layak.
Oleh karena itu, langkah pertama
yang harus dilakukan atas peristiwa
pengusiran pihak Australia dan hilir
mudiknya imigran di wilayah perbatasan Indonesia adalah mengklarifikasi
T
status sebagai pencari suaka yang masuk.
Apakah mereka terancam di negaranya
sehingga terpaksa datang (forced migration) atau sebagai imigran gelap yang
sengaja masuk wilayah Indonesia dengan
motif ekonomi. Konsekuensi perlakuan
dari status tersebut jelas sangat berbeda
sehingga petugas perbatasan maupun
aparat keamanan teritorial harus mampu
memahami prosedur tindakan.
Pengungsi (refugees) dan pencari
suaka (asylum seekers) adalah orangorang yang tidak sengaja datang sebagai
imigran, tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan terpaksa
meninggalkan negaranya karena terancam. Konvensi Status Pengungsi 1951
(Convention Relating to the Status of
Refugee) menyebutkan pengungsi adalah
mereka yang mengungsi ke negeri lain
karena takut penyiksaan a tau ancaman
penyiksaan yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan
sosial, keyakinan politik, maupun kelompok kepentingan lainnya.
Masalah muncul ketika Pemerintah
Australia yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol1967 membuat
kebijakan baru dengan melakukan penolakan semua orang asing yang memasuki wilayah negaranya secara tidak
sah, termasuk di dalamnya pengungsi,
dan mengembalikan ke negara terakhir
berangkat. Di sisi lain, aparat Indonesia
dalam menangani pengungsi ataupun
pencari suaka tidak saling berkoordinasi antar-instansi. Padahal, pedoman
bagi aparat untuk melakukan tindakan
sudah diatur UU Keimigrasian yang telah dikuatkan dengan PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU
Keimigrasian.
Sebagai akibat Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951
dan Protokol1967 tentang Status Pengungsi, pemerintah tidak bisa langsung
menetapkan status imigran sebagai pencari suaka a tau pengungsi. Penentuan
status dilakukan oleh UNHCR (Komisi
Tinggi PBB bidang Pengungsi) yang
membutuhkan waktu yang sangat lama
Sambungan
Sumber:
Hari/Tgl:
dan biaya penghidupan para imigran selama di Indonesia ditanggung oleh IOM
(International Organization for Migration). Akibatnya, ketika ada sekelompok
orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, mereka dikategorikan sebagai
imigran gelap yang melakukan pelanggaran administrasi imigrasi sebagaimana di dalam UU Keimigrasian dan akhirnya dikelompokkan sebagai imigran gelap
di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Besarnya gelombang migrasi jelas
tidak mampu tertampung di Rudenim
sehingga perhi adanya tempat-tempat lain
berdasarkan Pasal 87 UU Keimigrasian.
Namun realitasnya, penempatan di ternpat selain Rudenim sebagaimana dalam
Pasal87 UU Keimigrasian justru bertentangan dengan pasal tersebut. Ini karena
hanya berdasarkan persetujuan antara
Kantor Imigrasi di mana pengungsi ditangkap dengan IOM sehingga justru
sering dijumpai tinggal eli hotel dan akhirnya berbaur dengan warga setempat. Padahal, ketentuan-ketentuan keimigrasian
tidak berlaku bagi para pengungsi.
Dari sini tentu akan ada implikasi
serius di bidang ideologi, politik, sosial,
ekonomi, dan kebudayaan bangsa Indonesia karena pengungsi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dengan
WNI hanya karena berbekal surat pengungsi dari UNHCR dan bantuan IOM
yang tidak jelas batas waktunya sampai
ada negara yang mau menampung. Indonesia jelas bukan sebagai negara menjadi
negara tujuan pengungsian.
Jika Indonesia tetap harus menanggung atas dalih perikemanusiaan, pengungsi dan para pencari suaka dapat ditempatkan di pulau terluar yang belum
berpenghuni untuk meminimalisasi
gangguan kedaulatan. Permasalahan
orang asing yang memasuki wilayah
Indonesia, jelas sudah diatur dalam UU
Kewarganegaraan dan UU Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu diberikan sosialisasi kembali kepada aparat penegak
hukum terkait mekanisme menangani
pengungsi sekaligus penguatan koordinasi. •
Hlm/Kol:
Fly UP