...

Survei tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Pemilu

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

Survei tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Pemilu
SURVEY TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
Laporan Hasil Penelitian
Konsultan
Dr. Abdul Chalik
00000000000000000000000000000000000000000000000000
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
2015
Kata Pengantar
Syukur Alhamdulillah pelaksanaan pekerjaan survey “Tingkat pengetahuan
politik masyarakat Kota Mojokerto tentang Pemilihan Umum (Pemilu)” sesuai dengan
waktu yang ditetapkan. Semua ini tidak lepas dari kerjasama tim survey, baik
pekerjaan lapangan, input data hingga penulisan yang sesuai denganjadwal.
Ada empat tahapan penting dalam pelaksanaan survey ini. Pertama
penyusunan disain dan instrumenn. Kedua, penyebaran instrumen dan
pengumpulannya. Ketiga, input dan analisis data. Keempat penulisan dan cetak
laporan.
Kegiatan riset dengan menggunakan teknik survey jangan diasumsikan
sebagaimana survey yang dikenal luas di masyarakat terutama pada saat menjelang
atau pasca perhelatan Pilpres, Pilkada maupun Pileg. Dimana kegiatan tersebut
dilaksanakan dengan laporan yang sederhana dan tidak memerlukan tingkat
ketelitian penulisan laporan. Sementara dalam survey akademik semacam ini
memerlukan waktu, perhatian dan tingkat kesulitan yang berbeda. Karena
dihadapkan oleh kajian akademik yang tuntas, begitu pula cara penyajian dan
penulisannya. Sehingga laporan yang dihadirkan seperti laporan akademik
umumnya, sebagaimana penulisan Skripsi, Tesis hingga Disertasi.
Atas semua persoalan tersebut, peneliti melaluinya dengan senang hati, tanpa
mempertimbangkan seberapa besar reward yang diterima. Karena bagaimanapun
peneliti berharap berharap melalui riset ini, demokrasi Indonesia akan berjalan
semakin baik, terutama melalui regulator KPU di semua tingkatan.
Selamat menikmati hasil survey dan kajian ini.
Mojokerto, 5 Juli 2015
Konsultan
Dr. Abdul Chalik
DAFTAR ISI
Cover dalam
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Latar Belakang
Permasalahan
Tujuan
Out put dan Manfaat
Metode penelitian
Sistimatika Pembahasan
Bab II Kajian Tentang Melek Politik Masyarakat
A. Pendidikan politik
B. Budaya politik
C. Hubungan pendidikan dan budaya politik dengan melek politik
Bab III Penyajian dan Analisis Data
A. Penyajian Data
1. Gambaran umum lokasi penelitian
a. Gambaran geografis Kota Mojokerto
b. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu
c. Gambaran sampel penelitian
2. Pengetahuan tentang Pemilu
3. Pengetahuan tentang Calon yang dipilih dalam Pemilu
4. Pengetahuan tentang tata cara mencoblos
B. Temuan dan Analisis
Bab IV Penutup
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen penting dalam
demokrasi. Pemilu merupakan alat untuk mencapai cita-cita demokrasi,
yakni adanya keterwakilan masyarakat dalam sistem pemerintahan yang
dilakukan secara legal berdasarkan undang-undang. Dalam Negara yang
demokratis, maka semua suksesi dilakukan melalui cara Pemilu. Demikian
pula yang terjadi di Indonesia.
Baru saja pada tahun 2014, Indonesia menyelenggarakan pesta
demokrasi untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD hingga Presiden. Belum
lepas tenaga dan pikiran berurusan dengan Pemilu 2014, bangsa ini akan
segera berhadapan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan
dihelat pada akhir tahun 2015 ini.
Tahun 2015 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) secara serentak di Jawa Timur. Setidaknya terdapat 16
Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan hajatan politik lima tahunan
ini. Namun ada beberapa Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan
Pilkada pada tahun 2017 dan 2018.
Isu utama dalam Pemilhan Umum (Pemilu) di Indonesia terkait dengan
partisipasi politik yang mengalami naik turun. Yang dimaksud dengan
partisipasi politik adalah aktifitas yang dilakukan oleh individu warga Negara
untuk mempengaruhi pilihan orang untu posisi pemerintahan dan/atau
untuk
mempengaruhi
tindakan-tindakan
mereka
sebagai
pejabat
pemerintah.1 Partisipasi dalam arti yang sederhana adalah ikut Pemilu (voter
turnout) dan ikut serta dalam kampanye-kampanye Pemilu, aksi damai
maupun aksi dengan menggunakan kekerasan.2
Partisipasi politik pemilih mengalami pasang surut sejak Pemilu
pertama kali tahun 1955. Partisipasi tertinggi pada tahun 1993 yang
mencapai 93 %, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 1955 yang
mencapai 87 %. Kemudian mengalami penurunan pada Pemilu 2004 yang
mencapai angka 84, 9 %, dan Pemilu 2009 turun drastis mencapai 70,99 %.
3 Sementara pada Pemilu 2014 merupakan titik nadir terendah
yang
mencapai 70, 2 % atau setara dengan angka Golput yang mencapai 29, 8 %.
Namun demikian, kondisi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur/Wagub maupun
Bupati/Wabup dan Wali Kota/Wawali. Tingkat partisipasi Pemilu dalam
menentukan Kepala Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan Pileg atau
Pilpres. Hal tersebut dapat dimaklumi karena muncul anggapan bahwa
Pilkada berkaitan secara langsung dengan kepentingan masyarakat.
Secara normatif dan empiris, berbagai alasan yang menjadi penyebab
ketidakaktifan masyarakat dalam Pemilu. Salah satunya adalah tingkat
1
Michael Rush, Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, ter. ( Jakarta:Raja Grafindo Persada), 121.
Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskrido Ambardi, Kuasa rakyat (Jakarta:Mizan, 2011), 81.
3
Ibid. 89.
2
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 2
pengetahuan masyarakat terhadap Pemilu yang cukup rendah. Dimana
Pemilu dipandang sebagai kegiatan rutinitas yang tidak akan banyak
memberikan dampak pada perubahan masyarakat. Pemilu dipandang
sebagai kegiatan pemerintah atau perorangan yang punya kepentingan
langsung dengan urusan Pemilu, bukan kegiatan secara bersama.
Apapun hasilnya, hasil Pemilu nasional maupun Pilkada sangat
menentukan terhadap nasib bangsa dan merupakan cermin dari kemajuan
berdemokrasi. Tingkat partisipasi yang tinggi merupakan bentuk dari respon
dan perhatian masyarakat terhadap politik dan demokrasi, meskipun tidak
serta merta dikatakan bahwa tingginya partisipasi tidak berbanding lurus
dengan tingkat kemajuan suatu bangsa.
Survey ini dimaksudkan untuk memetakan dari awal partisipasi
politik masyarakat terutama Kota Mojokerto yang diukur dari tingkat
pengetahuan masyarakat terhadap politik. Hasil penelitian diharapkan dapat
menggambarkan tentang pengetahuan masyarakat terhadap Pemilihan
Umum.
B. Permasalahan
Permasalahan penelitian ini adalah; (1) Bagaimana tingkat pengetahuan
masyarakat tentang Pemilu; (2) Apa yang menjadi dasar dan faktor
terbentuknya pengetahuan masyarakat tentang Pemilu
C. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai adalah (1) Untuk mengetahui tingkat
pengetahuan masyarakat tentang Pemilu; (2) Untuk mengetahui dasar dan
faktor terbentuknya pengetahuan masyarakat tentang Pemilu
D. Out Put dan Manfaat
Adapun manfaat dan out put yang diharapkan adalah :
1. Tersedianya dokumen akademik kajian pengetahuan masyarakat
tentang Pemilu dari sudut pandang masyarakat berupa tingkat
pengetahuan, dasar dan faktor terbentuknya pengetahuan serta
tingkat partisipasi masyarakat.
2. Dokumen akademik selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar dan
alat dalam menentukan kebijakan strategis di bidang Kepemiluan,
baik oleh KPU, KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota terutama KPU Kota
Mojokerto.
E. Kajian Konsep
Dalam demokrasi modern, pengetahuan (melek) terhadap politik
merupakan keniscayaan. Masyarakat dituntut untuk mengenal lebih
mendalam tentang arti pentingnya sebuah politik, partai politik, politik
kenegaraan, kebangsaan, kebirokrasian dan politik dalam arti yang
sangat luas. Masyarakat yang berada di suatu Negara, harus memahami
tugas dan fungsinya, sehingga ada hubungan timbal balik antara
masyarakat dengan aparatur negara.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 3
Partisipasi merupakan salah satu bentuk dari melek politik
masyarakat, yakni ketika secara langsung maupun tidak langsung
mengambil peran dalam perjalanan suatu bangsa dan negara. Partisipasi
politik
adalah
kegiatan
warganegara
yang
bertujuan
untuk
mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik
dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus
ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela,
bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.
Definisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh
Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " ... a series of
activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a
more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious.4 Bagi
Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan
dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memepengaruhi
pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -dengan cara legal, konvensional, dan damai.
Partispasi politik merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai
warga Negara yang baik (good citizen) dalam ikut serta menentukan arah
bangsa dan negara. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah ikut
serta dalam Kepemiluan, baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada.
Salah satu yang membentuk partisipasi politik adalah tingkat
kesadaran masyarakat terhadap politik. Kesadaran dibentuk oleh tingkat
pengetahuan mereka terhadap pentingnya politik dalam kehidupan
berbagsa dan bernegara. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap politik, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka terhadap
politik. Namun demikian bukan berarti tingkat pengatahuan berbanding
lurus dengan kehadiran dalam pemilihan umum, atau partisipasi melalui
media on line. Kesadaran dalam pengertian di atas berarti kesadaran
terhadap tanggung jawabnya sebagai warga Negara.
Pengetahuan terhadap politik ditandai dengan pengetahuan
terhadap politik representasi dan arti penting seorang pemimpin yang
dipilih secara domokratis. Demikian pula pengetahuan politik terkait
dengan kemampuan, kemauan dan kesempatan dalam mengakses
informasi dalam aktifitas politik.
Dalam proses dan aktifitas politik yang menyangkut kepentingan
bernegara, informasi disediakan oleh lembaga independen yang ditunjuk
oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, terdapat Komisi Pemilihan
Umum (KPU) mulai tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota. Lembaga ini
4
Silvia Bolgherini, "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, Hyperpolitics: An
Interactive Dictionary of Political Science Concept (Chicago: The University of Chicago, 2010), 169.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 4
yang menjadi regulator, operator penyelenggaraan Pemilu, termasuk di
dalamnya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lembaga ini
menjadi sangat vital dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
F. Metode penelitian
1. Pendekatan penelitian. Penelitian akan menggunakan metode
kuantitatif berupa generalisai atas asumsi umum yang dituangkan
dalam pilihan kuesioner/angket.
2. Sampel dan teknik sampling. Penelitian ini akan dilakukan di semua
kecamatan (dua kecamatan) di wilayah Kota Mojokerto. Teknik
pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, yakni
teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil keterwakilan
semua sampel penelitian berdasarkan umur secara acak. Dengan
prosentase sampel;17-25 tahun/pemilih pemula:25 %, pemilih 26-40
tahun:30 % dan di atas 40 tahun:40 %.
3. Analisis data. Semua data akan ditabulasi dan dianalisis
menggunakan SPSS 17.0 dan selanjutnya akan dilakukan interpretasi.
Untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu,
maka akan digunakan alat ukur sebagai berikut :
SCORE/%
91-100
80 – 91
69 – 79
59 – 68
< 59
KATAGORI
Sangat
Tinggi/Sangat baik
Tinggi/baik
Sedang/Cukup
Rendah
Sangat rendah
G. Sistematika Pelaporan
Pada bagian awal akan diuraikan tentang latar belakang penelitian,
permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta sitematika
pembahasan.
Pada bagian kedua akan dijelaskan tentang teori-teori yang akan diuji
serta penjelasannya.
Pada bagian ketiga akan diuraikan tentang penyajian data, temuan dan
analisis.
Pada bagian keempat kesimpulan dan rekomendasi.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 5
BAB II
KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA
POLITIK DI INDONESIA
Kajian tentang melek politik tidak dapat dilepaskan dari persoalan
pendidikan politik dan budaya politik. Kedua aspek tersebut sangat
menentukan terhadap pemahaman dan kematangan setiap warga Negara
dalam berpolitik. Begitu pula, dapat berdampak pada partisipasi atau
keikutsertaan dalam politik.
A. Pendidikan Politik
Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan
dengan istilah political sucialization. Istilah political sosialization jika
diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna
sosialisasi
politik.
Oleh
karena
itu,
dengan
menggunakan
istilah political sosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan
politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna
yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan
politik dalam arti sempit.
Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang
pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi
politik. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa:
Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi
politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara
pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat
mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol
politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah,
pemerintah, dan partai politik.
Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik
merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan
masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat
dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan
orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik
inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap
kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik
adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan
disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoha untuk
mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini
dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan
tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk
mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan
eksistensi sistem politik.
Kartini Kartono (1990:vii) memberikan pendapatnya tentang hubungan
antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor
politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 6
hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosialpolitik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa
yang ada".
Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan
politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem
pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang
dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala
permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi
permasalahan
politik
pada
saat
pemerintah
dilibatkan
untuk
memecahkannya.
Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang
kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya
kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.
Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah
disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan
utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan
membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang
dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang
bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih
luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan
tuntutan politik yang ingin diterapkan.
Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat
direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah
untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat
untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat
memiliki orientasi kepada sistem politik.
Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi
pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi
lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan
fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:
Pertama, peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang
mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin
padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit
social dan kedurjanaan.
Kedua, di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya,
ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah
masyarakat.
Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak
hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam
artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak
hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga
mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan
dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan
dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk
mencapai tujuan politik.
Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam
Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 7
pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik
lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia
seutuhnya.
Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas,
penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan
politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk
memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktifitas yang dilakukan
pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikaf kritis
terhadap kondisi masyarkat di lingkungannya. Pendidikan politik
mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan
kemampuannya aspek kognitif wawasan kritis, sikap positif, dan
keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat
mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam
bidang politik.
Dari tujuan pendidikan politik di atas, dapat dilihat bahwa antara
tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama.
Tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan
dari diadakannya pcndidikan politik itu sendiri.
Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian
konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara
menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga
negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam
kehidupan berbangsa dan hernegara dalam setiap proses pembangunan.
Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik
generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus
bangsa.
Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet
kepada generasi selanjutnya dalam dalam memahami konsep-konsep politik
kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling periling adalah sebagai
penyaring (filter) terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru. dan
berbagai ancaman, tantangan, hambatan. serta gangguan baik yang berasal
dari dalam maupun luar negeri.
B. Budaya Politik
Budaya politik merupakan pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu
politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh
dua peneliti Amerika Serikat, yaitu Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Hasil
penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka yang berjudul Budaya
Politik, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970
atas 5.000 responden yang tersebar di lima negara, yaitu Amerika Serikat,
Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat.
Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh
sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman
dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 8
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Kedua ahli ini mendefinisikan budaya
politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap
sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan
warga negara yang ada dalam sistem itu(1963: 13).
Adapun Rusadi menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola
tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang
dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (1988: 25).
Lebih jauh lagi Almond dan Powell menyatakan bahwa orientasi seseorang
terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi
kognitif, afektif, dan evaluative
Orientasi kognitif. Orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan
keyakinan tentang sistem politik. Contoh yang berkaitan dengan aspek
pengetahuan misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya
sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil atau
simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan seperti
ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dan
lain-lain.
Orientasi afektif. Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau
ikatan emosional seseorang terhadap sistem politik. Seseorang mungkin
memiliki perasaan khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang
dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara
keseluruhan. Dalam hal ini, sikap-sikap yang telah lama tumbuh dan
berkembang dalam keluarga atau lingkungan hidup seseorang umumnya
cenderung berpengaruh terhadap pembentukan perasaan seseorang tersebut.
Orientasi evaluatif. Orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian moral
seseorang terhadap sistem politik. Selain itu, orientasi ini juga menunjuk pada
komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik (dengan
menggunakan informasi dan perasaan) tentang kinerja sistem politik. Dalam
hal ini, norma-norma yang dianut dan disepakati bersama menjadi dasar
sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik.
Salah satu karakteristik budaya politik yang dialami di banyak negara
berkembang, termasuk Indonesia, adalah patrimonialisme. Dalam budaya
politik semacam ini, pola kekuasaan berjalan di atas prinsip relasi kuasa
antara penguasa sebagai patron (baca: pengayom, pelindung atau penjamin
kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan) dan rakyat sebagai obyek yang
dilindungi,
diayomi
dan
dijamin
kenyamanan,
keamanan
dan
kesejahteraannya. Menurut Max Weber, patrimonialisme merupakan pola
relasi kekuasaan tradisional antara seorang patron dan client, di mana “obyek
ketaatan terhadap otoritas pribadi yang dia nikmati berpijak pada status
tradisional.
Kelompok organisasi yang menjalankan otoritas, dalam kasus yang
paling sederhana, terutama berdasar pada hubungan loyalitas individu, yang
dikembangbiakkan melalui proses pendidikan. Individu yang menjalankan
otoritas bukanlah orang yang ‘hebat’, tetapi seorang ‘pemimpin’. Staf
administratifnya tidak terdiri dari para pegawai, tetapi pelatih pribadi…. Apa
yang menentukan hubungan staf administratif dengan pemimpin bukanlah
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 9
kewajiban kantor yang bersifat impersonal, tetapi loyalitas individu kepada
sang pemimpin.”
Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki akar sejarah
patrimonialisme yang cukup kuat, yang oleh David Brown disebut sebagai
“neo-patrimonialisme.” Kekuasaan neo-patimonialisme dicirikan oleh ikatan
personal antara pimpinan dan anggota organisasi atau lembaga yang
dipimpin, bukan ikatan struktural-organisasional. Pola relasi dalam lembaga
semacam ini lebih banyak bekerja berdasar atas kesetiaan personal para
anggota organisasi, dan bukan kesetiaan terhadap lembaga itu sendiri.
Akibatnya, kinerja seorang pegawai di sebuah lembaga sangat ditentukan oleh
figur-figur pimpinannya, bukan atas dasar kewajiban dan tanggungjawabnya
sebagai staf.
Korupsi yang merajalela merupakan manifestasi utama nilai dan
praktik budaya politik patrimonial yang telah berurat berakar dalam struktur
kesadaran masyarakat Indonesia. Pemerintahan patrimonial, dalam definisi
klasik Max Weber, tidak mengenal pemisahan birokratis antara wilayah
“private” dan “official”. Penguasa patrimonial mengeksploitasi kekuasaannya
seolah-olah ia adalah “hak milik pribadi”, yang tidak dibatasi oleh norma dan
peraturan hukum. Kantor dan kegiatan otoritas publik melayani penguasa dan
pegawainya, mereka tidak melayani tujuan-tujuan yang impersonal. Praktik
patrimonialisme adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau,
dalam bahasa sederhananya, korupsi.
Kerajaan Jawa tradisional yang ada sebelum Belanda menjajah
kepulauan Indonesia yang diperintah atas dasar patrimonialisme ala Weber.
Para penguasa Jawa memperoleh kesetiaan dari para pegawainya dengan
memberi mereka hak atas penghasilan dari tanah yang bisa dieksploitasi
secara komersial, tetapi tidak untuk dijual atau dimiliki. Menurut Anderson,
patrimonialisme muncul kembali di Indonesia karena ia adalah gaya
pemerintahan tradisional pada masa pra-kolonial dan karena juga, dalam
kekacauan ekonomi tahun 1950an, birokrasi rasional-legal yang diwariskan
oleh Belanda terbukti tidak mampu bertahan secara ekonomi.
Pada
masa
pemerintahan
Orde
Baru,
pola
pemerintahan
patrimonialisme mewujud dalam bentuk pemerintahan yang sentralistik
dengan sejumlah sayap kelembagaan yang berfungsi sebagai “pengayom” bagi
kepentingan masyarakat, namun dengan imbalan kekuasaan atau sumber
daya material bagi para pemangku kekuasaan. Istilah “pamong praja” dalam
sistem pemerintahan Orde Baru menggambarkan betapa pejabat diasumsikan
memiliki fungsi kepengayoman kepada masyarakat luas, namun fungsi
tersebut tidak gratis. Di samping menyerahkan loyalitas, masyarakat yang
diayomi harus memberikan sejumlah imbalan tertentu sebagai balas budi
mereka atas kenyamanan hidup yang sudah dinikmati mereka. Dari sinilah
praktik pungutan (liar), pemerasan, percaloan politik, dan semacamnya
menemukan akarnya, karena berbagai kenyamanan dan kemudahan yang
dinikmati oleh rakyat dikonstruksikan sebagai “tetesan rejeki” (trickle-down
effect) dari atas, bukan karena hak yang melekat pada tiap-tiap individu.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 10
Sistem relasi dalam kekuasaan semacam ini seringkali disebut sebagai
pola relasi patron-client, di mana seorang pemimpin diperlakukan sebagai
patron, pelindung atau penjamin kenyamanan hidup bagi anggota masyarakat
yang dipimpinnya. Sementara itu, masyarakat menempati peran sebagai
client, di mana isu-isu terkait kesejahteraan dan kemalangan sosial berada di
tangan sang pemimpin atau patron. Pola relasi semacam ini pada umumnya
berkembang biak di sejumlah negara yang memiliki sejarah kerajaan yang
kuat, seperti Indonesia, di mana seorang raja diperlakukan sebagai pihak yang
dilayani oleh rakyatnya. Raja juga menjadi pusat dari seluruh rangkaian
kekuasaan yang berhak menikmati kesejahteraan akibat dari kekuasaan yang
digenggamnya itu.
C. Hubungan Budaya dan Pendidikan Politik dengan Melek Politik
Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan
politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan
memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian
Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik
juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang
sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem
politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.
Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan
tokohnya.Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah
serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang
berlangsung. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses
panjang seumur hidup artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara
berkesinambungan
agar
masyarakat
dapat
terus
meningkatkan
pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.
Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungn diperlukan
mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis.
Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam
mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.
Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti
nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala
seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan
memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang orang
yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah
makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat.
Sisi lain juga dihadapkan pada budaya politik yang cukup kuat. Di
Indonesia, dimana setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang mengakar
kuar, memberikan andil pada kehidupan politik masyarakat. Keduanya juga
berdampak pada tingkat melek politik masyarakat.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 11
BAB III
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A. Gambaran Populasi dan Sampel Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Mojokerto
Wilayah Kota Mojokerto terletak pada ketinggian ±22 meter dari permukaan
laut dan kemiringan tanah 0% - 3%. Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa
Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga alirah
sungai / saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya
pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada
berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.
Batas Daerah, di sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas, yang
membentang memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten. Di sebelah Timur
berbatasan dengan wilayah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di
sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten
Mojokerto. Secara Umum, wilayah Kota Mojokerto mempunyai luas wilayah 16,46
km2yang terbagi menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan
Magersari.
Jika dibandingkan, luas wilayah Kecamatan Magersari sedikit lebih luas
dibandingkan dengan luas Kecamatan Prajurit Kulon.Kecamatan Prajurit Kulon
mempunyai luas wilayah 7,76 km2(47 persen) dan Kecamatan Magersari
mempunyai luas wilayah 8,7 km2
Berdasarkan catatan BPS Kota Mojokerto (2013), hasil Registrasi Penduduk
Akhir Tahun 2013 mempunyai penduduk sebanyak 136.373 jiwa yang tersebar di
2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk laki-laki
sebanyak 67.528 jiwa atau sebesar 49,52 persen dan penduduk yang berjenis
kelamin perempuan adalah sebanyak 68.845 atau sebesar 50,48 persen. Dari
komposisi penduduk laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat bahwa Rasio Jenis
Kelamin (Sex Ratio) Kota Mojokerto adalah sebesar 98,09 persen; artinya di setiap
100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.
Dari jumlah penduduk di atas apabila dilihatdari jumlah kelahiran dan
kematiannya, jumlah kelahiran pada tahun 2011sampai 2013 selalu lebih besar
dibandingkan jumlah kematian. Demikian halnya dari sisi mutasi penduduk,
jumlah penduduk yang datang pada tahun 2011sampai 2013 selalu lebih besar
dibandingkan jumlah penduduk yang pindah.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 12
Pada tahun 2013 jumlah kelahiran sebesar 1.950 jiwa dan jumlah
kematian sebesar 1.059jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang datang 3.095 jiwa
dan penduduk yang pindah 2.623jiwa.1
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dari tahun ke tahun, khususnya para
era Reformasi mengalami naik-turun. Partisipasi tertinggi berada pada Pemilu
Legislatif yang berada di atas rata-rata nasional, sementara partisipasi terendah
terjadi pada Pemilu Gubernur pada tahun 2008 yang hanya 63, 10 %.
Partisipasi tertinggi terjadi pada Pemilu pertama pada era Reformasi tahun
1999 yang mencapai 94, 60 %. Selanjutnyaa mengalami penurunan, namun
masih berada di atas rata-rata nasional. Pada Pemilu 2004 angka partisipasi 86,
93 %, tahun 2009 sebesar 80, 70 % dan pada tahun 2014 yang lalu naik lagi
hingga 84 %.
Dalam Pemilu Presiden juga mengalami perkembangan serupa. Pada
Pemilu 2004 putaran pertama angka partisipasi mencapai 84, 82 % dan pada
putaran kedua turun menjadi 82, 86 %. Sementara pada Pilpres 2009 justru
mengalami penurunan hingga mencapai 76, 72 %. Pada Pemilu 2014 yang lalu
naik lagi mencapai 81, 66 %.
Berikut ini adalah Tabel partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilpres:
Tabel 1
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF
DI KOTA MOJOKERTO
Tahun 1999 s/d 2014
1
NO
TAHUN
1.
2.
1999
2004 (DPR RI)
(DPD)
(PROV)
(KOTA)
JUMLAH
PEMILIH
(DPT)
7.351
83.220
TINGKAT KEHADIRAN
SUARA SAH
SUARA TIDAK
SAH
65.145
1.407
67.309
5.135
58.030
14.084
66.327
5.509
67.600
4.739
BPS, Kota Mojokerto Dalam Angka (Mojokerto:BPS, 2014).
PROSENT
ASI
PARMAS
94,60%
86,93%
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 13
3.
4.
NO
1.
2.
3.
2009 (DPR RI)
(DPD)
(PROV)
(KOTA)
2014 (DPR RI)
(DPD)
(PROV)
(KOTA)
89.468
93.521
51.805
41.793
52.650
67.205
59.524
48.240
60.653
76.208
20.461
30.473
19.616
5.061
21.059
32.343
19.930
4.375
80,70%
84,43%
Tabel 2
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU PRESIDEN
DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN
JUMLAH
TINGKAT KEHADIRAN
PROSENTA
PEMILIH (DPT) SUARA SAH
SI PARMAS
SUARA
TIDAK SAH
2004 (Put. I)
83.665
69.391
1.575
84,82%
(Put. II)
83.574
67.337
1.914
82,86%
2009
89.4429
65.984
3.689
76,72%
2014
94.528
74.210
1.122
81,66%
Sementara itu angka partisipasi terendah terjadi pada Pemilihan Gubernur,
yakni pada Pilgub 2008 putaran pertama dan kedua dengan angka partisipasi
69, 10 % dan 63, 25 %. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan cukup drastis
hingga mencapai 81, 35 %. Namun demikian, angka tersebut masih di atas ratarata Jawa Timur secara umum.
Angka partisipasi juga mengalami situasi yang sama pada Pilkada tahun
2008 dan 2013. Pada Pilkada 2008 partisipasi masyarakat mencapai 74, 98 %,
sementara pada Pilkada 2013 mengalami kenaikan hingga 81, 40 %.2
Berikut ini adalah tabel partisipasi masyarakat dalam Pilgub dan Pilwali :
Tabel 3
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU PRESIDEN
DI KOTA MOJOKERTO
NO
TAHUN
JUMLAH
TINGKAT KEHADIRAN
PEMILIH (DPT)
SUARA
SUARA
SAH
TIDAK
SAH
1
2004 (Put. I)
83.665
69.391
1.575
2
(Put. II)
83.574
67.337
1.914
2
Data KPU Mojokerto 2014 (Ket:Tidak Dipublikasikan)
PROSENTA
SI PARMAS
84,82%
82,86%
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 14
3
4
2009
2014
NO
TAH
UN
1.
2.
2008
2013
89.4429
94.528
65.984
74.210
3.689
1.122
Tabel 4
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA
DI KOTA MOJOKERTO
JUMLAH
TINGKAT
JUMLAH PASLON
PEMILIH
KEHADIRAN
(DPT)
SUARA
SUARA
PARPOL
PERSEO
SAH
TIDAK
RANGAN
SAH
88.003
64.742
1.751
4
93.737
72.842
3.462
4
2
76,72%
81,66%
PROSEN
TASI
PARMAS
74,98%
81,40%
3. Gambaran Sampel Penelitian
Sampel penelitian dipilih secara acak berdasarkan tingkatan usia. Karena
jumlah Kecamatan hanya dua, yakni Magersari dan Prajurit Kulon, maka jumlah
sampel dianggap mewakili keseluruhan populasi penelitian.
Terdapat 311 sampel penelitian yang mewakili usia produktif dan memiliki
hak pilih. Sampel dipilih secera berjenjang yang mewakili dua kecacamatan, dan
mewakili 50 % Kelurahan/desa. Dengan perincian sampel yang berusia 17-25
tahun (23,47 %), yang berusia 26-40 tahun (40, 84 %) dan yang berusia di atas 41
tahun sebesar 35,69 %. Dengan perincian 57, 23 % sampel laki-laki dan 42, 27 %
sampel perempuan. Gambaran sampel di atas menunjukkan bahwa sampel yang
sudah pernah mengikuti Pemilu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sampel
pemilih pemula.
Status keluarga meliputi sampel yang sudah menikah sebanyak 69, 77 %,
janda atau duda 4,82 % dan yang masih bujang atau single 25,40 %. Sementara
sampel berdasarkan latar belakang agama, sampel muslim sebanyak 94,21 %,
Katholik/Kristen 5,14 % dan agama selain keduanya 0,64 %.
Berikut ini adalah sampel penelitian berdasarkan status keluarga dan
agama :
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 15
Sementara, latar belakang sampel penelitian berdasarkan pekerjaan adalah
pelajar dan mahasiswa 9 %, tani dan buruh tani 6,43 %, buruh pabrik 5,47 %,
pegawai swasta 43,73 % dan wiraswasta 37, 39 %. Sedangkan sampel
berbadasarkan pendapatan dengan rincian yang di bawah 1 juta sebanyak 39,87
%, pendatan antara 1-3 juta 41,80 %, pendapatan antara 3-5 juta 11,26 % dan
yang diatas 5 juta sebesar 7,07 %.
Dari sisi latar belakang pendidikan sampel penelitian, yang tamat SD/MI
6,75 %, pendidikan SMP/MTs 11,58 %, SMA sederajat 53 % dan Perguruan Tinggi
28, 62 %. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden berlatar belakang
sekolah menengah atas.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 16
B. Pengetahuan dan Melek Politik Masyarakat
1. Pengetahuan tentang Pemilu
a. Pemilu sebagai kewajiban warga Negara
Sebagian besar sampel penelitian sudah menggunakan hak pilih, yakni
sebesar 95, 50 %. Sementara yang belum menggunakan hak pilih hanya 4, 50 %.
Namun demikian, sampel tersebut tidak menggambarkan keseluruhan dari
Pemilu yang dilaksanakan di Kota Mojokerto. Karena yang ditanyakan sudah
pernah ikut atau tidak, bukan pada kasus-kasus tertentu seperti Pileg, Pilpres
atau Pilkada. Sangat mungkin tidak semua responden pernah mengikuti Pemilu,
Cuma sudah punya pengalaman mencoblos.
Tentang pandangan bahwa Pemilu merupakan kewajiban setiap warga
negara, 52,41 % menyatakan sangat setuju, 45, 66 % menyatakan setuju, hanya
1,5 % yang menyatakan tidak setuju.
Namun ada perbedaan pandangan berdasarkan latar belakang responden.
Dari aspek jenis kelamin, kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan
perempuan tentang pandangan kewajiban mengikuti Pemilu. Demikian pula
faktor usia. Usia produktif 26-40 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan
pernyataan dari usia 41 tahun ke atas, demikian pula usia 17-25 tahun.
Berikut ini adalah gambaran pandangan Pemilu sebagai kewajiban warga
Negara :
Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tingkat kematangan
seseorang memberikan andil terhadap pandangan Pemilu sebagai kewajiban
setiap warga Negara.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 17
Sementara
berdasarkan
latar
belakang
pekerjaan,
pandangan
petani/butuh tani lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya, meskipun
sampel petani/butuh tani jauh lebih kecil dibandingkan dengan sampel buruh
dan wiraswasta. Sementara karyawan/pegawai swasta dengan jumlah sampel
cukup besar justru yang menganggap Pemilu merupakan kewajiban warga Negara
sangat kecil.
Berikut ini adalah gambaran pandangan masyarakat berdasarkan latar
belakang pekerjaan :
b. Urgensi Pemilu
Berbedasarkan pandangan masyarakat, bahwa semua jenis Pemilu
dianggap penting untuk berpartisipasi,
yakni; (1) Pemilihan Legislatif, (2)
Pemilihan DPD, (3) Pilpres, (4) Pemilihan Gubernur dan (5) Pemilihan Bupati/Wali
Kota. 88, 75 % menyatakan bahwa semua Pemilu di atas dianggap penting untuk
diikuti dalam rangka untuk merubah keadaan. Hanya 5,14 % yang manganggap
Pilkada (Wali Kota/Wakil Wali Kota) lebih penting dari pada Pemilu yang lain.
Yang cukup dominan pandangan tersebut dari kalangan tua yang berumur
di atas 41 tahun. Pilihan warga berumur muda lebih muda juga sama, namun
sebagian yang memilih hanya Pemilukada yang dianggap lebih penting justru dari
kaum muda, yang berumur 17-25 tahun.
Berikut ini data statistik sikap respondon terhadap urgensi Pemilu :
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 18
c. Faktor pendorong dalam berpartisipasi dalam Pemilu
Sementara yang mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih
karena merupakan suatu kewajiban sebagai warga Negara (59, 16%), karena
adanya keinginan perubahan yang lebih baik (31,51 %). Sementara karena faktor
janji saat kampanye cukup kecil, demikian pula karena faktor pemberian hadiah
(money politic) pada saat menjelang pencoblosan, yang berada di kisaran 5,47 %
dan 3,86 %.
Dilihat dari sisi latar belakang pendidikan, masyarakat yang berlatar
belakang pendidikan SMA sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan latar
belakang pendidikan yang lain. Sementara yang memilih pemimpin karena janji
atau pemberian hadiah yang cukup menonjol dari masyarakat yang berlatar
belakang pendidikan SMP/MTs atau SD/MI.
Kondisi di atas berbanding lurus dengan latar belakang penghasilan.
Dimana yang yang belatar belakang penghasilan rendah justru mendominasi
alasan memilih karena faktor janji atau pemberian hadiah saat kampanye.
Meskipun jumlahnya tidak dominan, dapat dapat digambarkan bahwa faktor
penghasilan atau motif ekonomi menjadi salah penentu dalam mendorong
masyarakat terlibat dalam Pemilu.
Berikut ini adalah gambaran grafik :
Sementara itu dasar dan pertimbangan dalam memilih cukup variatif.
Sebagian besar karena sudah mengenal latar belakang dan rekam jejak calon (73,
95 %), memilih karena kesamaan keyakinan dan budaya (6, 11 %), karena
kesamaan pandangan politik (4,50%) dan karena iming-iming atau janji saat
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 19
kampanye. Sementara yang memilih karena faktor pemeberian hadiah atau politik
uang cukup kecil, yakni 3,86 %.
Yang menarik adalah angka tertinggi yang memilih karena faktor janji atau
iming-iming pada saat kampaye terjadi pada usia muda atau pemilih pemula
antara 17-25 tahun, sementara pemilih tua atau di atas 41 tahun dengan kondisi
sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa janji pada saat kampnye memperoleh
respon yang tinggi dari kalangan pemilih pemula atau usia muda yang
menginginkan perubahan yang lebih baik.
Berikut ini adalah gambaran grafik dasar dan pertimbangan dalam memilih
calon pemimpin dilihat dari sisi usia :
2. Pengetahuan tentang Calon yang dipilih dalam Pemilu
Masyarakat Kota Mojokerto dalam menentukan pilihan sudah mengenal
calon yang akan dipilih, terutama yang dominan calon Wali Kota dan Wakil
Walikota. Dalam riset tergambar bahwa masyarakat sudah mengenal baik calon
yang akan dipilih mencapai 42, 44 %, mengenal namun hanya sedikit 42, 77 %,
tidak tahu dan tidak kenal sama sekali sebanyak 8, 68 % dan tidak menjawab
(tidak paham persoalan) sebanyak 6, 11 %.
Kondisi di atas juga berbanding lurus tentang pentingnya mengetahui
pasangan calon yang akan dipilih. Dimana 52, 41 % menyatakan sangat penting
mengetahui rekam jeka calon dan 33 % menyatakan penting. Sementara yang
menyatakan tidak penting hanyalah 9, 97 %.
Berikut adalah gambaran pengetahuan masyarakat tentang calon yang
akan dipilih dalam Pemilu, terutama Pilkada :
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 20
Pengetahuan tentang pasangan Calon, didominasi oleh kalangan tua atau
yang sudah mengenyam pendidikan SMA ke atas, sementara yang berpendidikan
SD dan SMP sangat rendah. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat yang
berlatar pendidikan tinggi, di mana mereka sudah mengenal lebih baik tentang
calon pemimpin yang akan dipilih.
Hal yang cukup kontraproduktif apabila dilihat dari latar belakang
pekerjaan. Dimana tingkat pengetahuan dari latar belakang
pelajar dan
mahasiswa sangat rendah dibandingkan dengan pengetahuan yang berlatar
belakang petani dan karyawan swasta. Sesuatu yang seharusnya terjadi tingkat
pengetahuan pelajar dan mahasiswa seyogyanya lebih tinggi.
Berikut ini adalah gambaran pengetahuan tentang calon yang akan dipilih
berdasarkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan :
Hasil data di atas menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan tidak
berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan tentang calon pemimpin yang akan
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 21
dipilih. Demikian pula, latar belakang pekerjaan yang mapan tidak selalu identik
dengan pengenalan dan pengetahuan tentang calon yang akan dipilih.
Sumber informasi pasangan calon. Sumber informasi tentang calon yang
diperoleh oleh masyarakat cukup beragam, dan tidak ada yang menonjol.
Misalnya sumber dari KPU/PPK/PPS mencapai 30, 23 %, dan sumber spanduk
dan pamflet mencapai 26, 69 %. Sementara sumber dari pemerintah (Pemkot,
Kecamatan dan Desa) mencapai 9, 32 % dan pasangat calon 10, 93 %. Justru
informasi yang bersumber dati teman cukup menonjol hingga 22, 83 %.
Yang patut disimak bahwa sumber dari media cetak dan elektronik yang
cukup rendah, yang hanya 10, 93 %. Padahal media tersebut dianggap sebagai
sebagai sarana utama karena sudah terakses dengan mudah oleh masyarakat.
Sisi lain, penggunaan ipod, netbook, gadget cukup mewabah di masyarakat,
namun tidak banyak dipergunakan untuk kepentingan pengenalan atau
mengetahui calon pemimpin yang akan dipilih. Justru sebaliknya, masyarakat
banyak menggunakan media tradisional seperti spanduk, pampflet atau diskusi
bersama teman untuk mengenal calon pemimpin yang akan dipilih.
Berikut ini adalah gambaran sumber informasi calon yang akan dipilih :
Sementara itu berdasarkan usia, yang banyak menggunakan sumber dari
media cetak maupun media sosial adalah dari kalangan muda, yakni yang
berumur di bawah 40 tahun. Begitu pula pengenalan calon lewat media
kampanye. Sementara masyarakat yang berumur di atas 40 tahun lebih banyak
mengetahui dari KPU/PPK/PPS, di mana mereka dapat berinteraksi secara
langsung di keluarahan atau desa dimana mereka tinggal.
Pengetahuan tentang calon berdasarkan latar belakang menunjukkan
bahwa, penggunaan media cetak dan elektronik banyak didominasi oleh kalangan
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 22
berlatar belakang pendidikan SMA ke atas. Sementara yang berelatar pendidikan
SD dan SMP cukup kecil
Berikut ini adalah gambaran sumber informasi
berdasarkan latar belakang umur dan pendidikan :
pengenalan
calon
3.Tata cara mencoblos
Masyarakat Kota Mojokerto sebagian besar sudah paham tata cara
mencoblos. Hanya sebagian kecil yang tidak tahu. Yang menyatakan sudah
paham cara mencoblos 94 %, sementara sisanya yang 6 % ada kalanya
paham/tidak, dan hanya sebagian kecil saja yang tidak tahu. Dilihat dari latar
belakang pendidikan, usia dan pekerjaan, kesepahaman cara mencoblos merata
di semua latar belakang tadi. Bahkan yang berpendidikan terendah pun juga
memahami cara mencoblos. Demikian pula bagi pemilih pemula, yang masih
duduk di bangku sekolah atau perguruan tinggi.
Mencoblos di TPS memang sudah terbiasa bagi masyarakat Indonesia.
Momen coblosan bukan sekedar pada saat Pemilu, tetapi pada saat pemilihan RT,
RW, Kepala Desa atau dalam organisasi juga melaksanakan kegiatan dan cara
yang sama dengan Pemilu. Karenanya tidak mengherankan jika masyarakat
sudah memahami cara-cara tersebut. Demikian pula yang terjadi pada kalangan
pelajar dan mahasiswa. Di mana kegiatan coblosan juga terbiasa dihadapi oleh
mereka.
C. Refleksi Temuan Penelitian
Dalam teori Pemilu, angka partisipasi diukur dari sejauh mana masyarakat
memahami tentang makna dan arti penting Pemilu dalam kehidupan berbangsa
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 23
dan bernegara. Pemilu merupakan instrumen legal untuk menyusun kebijakan
melalui suksesi dan representasi masyarakat lewat wakil-wakilnya, terutama di
DPR/MPR. Melalui Pemilu hak-hak politik rakyat dapat tersalurkan secara legal
dan formal.
Dalam alam demokrasi, keberadaan Pemilu merupakan suatu yang bersifat
mutlak. Tidak ada instrumen lain yang dapat mewakili keterwakilan hak-hak
politik rakyat selain melalui Pemilu. Penjaminan atas hak-hak politik itu
merupakan sesuatu yang terintegral dalam alam demokrasi yang bersifat legal.
Apapun namanya sebuah institusi negara, begitu pula apapun bentuknya
konstitusi tersebut, Pemilu merupakan satu-satunya cara yang sah.
Untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas, salah satu indikatornya ditandai
dengan angka partisipasi yang tinggi masyarakat untuk menentukan hak
politiknya. Namun bukan berarti, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat,
maka semakin berkualitas demokrasi suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika
angka partisipasi rendah, tidak serta merta dikatakan demokrasinya tidak
berkualitas. Karena tidak ada dalam teori-teori Pemilu yang menyatakan
sedemikian itu. Bahwa wujud representasi ditandai dengan partisipasi,
merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Karena semakin tinggi angka
partisipasi, maka hak-hak politik masyarakat dengan sendirinya terwadahi
dengan baik.
Untuk mewujudkan angka partisipasi yang tinggi, maka tidak cukup dengan
hanya penyadaran maupun tekanan (pressing group) untuk memobilisasi massa
agar datang ke tempat-tempat pemilihan pada saat Pemilu. Datang ke arena
pencoblosan merupakan hak bagi tiap warga negara, begitu pula tidak menghadiri
alian Golput juga hak setiap orang. Karena tidak ada satu pun yang bisa
memaksa atau terpaksa dalam menentukan hak pilihnya pada saat Pemilu.
Demikian pula, menjadi hak warga negara untuk menentukan siapa dan partai
apa yang akan dipilih.
Karena tidak adanya paksaan itulah, maka pemahaman terhadap arti
pentingnya Pemilu merupakan suatu keniscayaan. Di Indonesia, pemahaman
terhadap arti pentinya Pemilu sudah ditanamkan sejak dini, melalui pendidikan
yang terstruktur dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
Sebelum Era Reformasi, kita mengenal mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral
Pancasila) yang merupakan mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan
hingga SMA. Sementara di Perguruan Tinggi ada mata kuliah Pancasila, yang
wajib diprogram oleh setiap mahasiswa. Pada Era Reformasi, mata pelajaran dan
mata kuliah tersebut dirubah menjadi PPKn (Pendidikan Kewarganegaraan), atau
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 24
di beberapa PT dikenal dengan Civic Education. Mata pelajaran/mata kuliah
tersebut salah satunya memuat arti pentingnya demokrasi bagi suatu negara,
serta menjelaskan posisi Pemilu dalam negara demokrasi modern.
Dalam konteks praktis, tugas menjelaskan atau pendidikan politik menjadi
tanggung jawab negara. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan
pendidikan politik. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab Komisi
Pemilihan Umum (KPU), yang berfungsi sebagai regulator dan operator
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan pendidikan politik yang baik akan
berdampak pada angka partisipasi dalam Pemilu? Apakah masyarakat modern,
maju dan berperadaban tinggi dengan serta merta berdampak pada angka
partisipasi politik? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu utama dalam
temuan penelitian ini.
Apa yang terjadi di Kota Mojokerto merupakan kenyataan lain. Meskipun
tingkat pengetahuan masyarakat tentang arti penting Pemilu dan dampaknya
bagi kelangsungan negara sangat baik dan sangat tinggi, namun hal tersebut
tidak serta merta ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi. Angka partisipasi
dalam momentum Pemilu semakin lama semakin mengalami penurunan.
Meskipun berada di atas rata-rata nasional, namun marginnya tidak terlalu
signifikan. Sejak Pemilu Legislatif 2004, 2009, 2014 mengalami tren penurunan.
Begitu pula yang terjadi pada Pemilihan Presiden, Gubernur dan Walikota.
Bukti lain yang juga penting untuk mendapatkan porsi perhatian adalah
tentang pengetahuan politik kalangan pelajar dan mahasiswa (terutama pemilih
pemula) yang berada di bawah karyawan swasta, buruh dan petani. Baik
pengetahuan tentang Pemilu, pengetahuan tentang calon, dan pemahaman
menyeluruh terhadap arti pentingnya politik masih cukup memprihatinkan.
Yang hendak direfleksikan lebih lanjut adalah ternyata tingkat pendidikan
tidak serta merta memberikan pengaruh terhadap angka partisipasi dalam
pemilu. Kaum pelajar dan mahasiswa yang masih segar pengetahuan dan cara
berfikir yang kritis tidak berbanding lurus dengan keinginan kuat untuk
menentukan perubahan kebijakan melalui Pemilu. Justru yang berlatar belakang
pendidikan SMA dan para kaum buruh dan karyawan swasta yang lebih aktif
dalam setiap momen Pemilu.
Dalam konteks inilah, pendidikan politik tidak cukup diserahkan kepada
lembaga pendidikan formal. Pendidikan politik harus dimaknai secara luas dan
perlu ada pelibatan semua pihak yang memiliki ruang terbuka untuk melakukan
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 25
sosialisasi politik, semisal LSM, Ormas, OKP, Pesantren, masjid, musholla,
bahkan lembaga pengajian (majlis ta’lim).
Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi regulatur dan operator Pemilu,
semisal KPU/PPK hingga PPS. Peran strategis mereka melalui inovasi-inovasi bar
terus diperlukan untuk memperkuat pendidikan politik.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 27
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengetahuan tentang pemilu
a. Pengetahuan tentang Pemilu. Pengetahuan masyarakat Kota Mojokerto
tentang Pemilu masuk dalam katagori baik dan sangat baik atau
tinggi dan sangat tinggi. 97 % masyarakat memandang bahwa
mengikuti Pemilu merupakan kewajiban setiap warga Negara,
sehingga perhatian dalam memberikan hak pilih merupakan prioritas
pada saat Pemilihan Umum.
Demikian pula 88 % masyarakat
menganggap semua Pemilu, baik Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilwali
dianggap penting karena akan berdampak pada perubahan kebijakan.
Namun dari semua Pemilu, Pilwali menempati urutan tertinggi.
b. Pengetahuan tentang Calon yang akan dipilih. Pengetahuan
masyarakat tentang calon yang akan dipilih juga baik/tinggi. 85 %
masyarakat Kota Mojokerto menganggap sangat penting dan penting
mengenal calon yang dipilih. Sementara hanya 14 % yang
menganggap tidak penting. Hal yang sama juga terjadi pada
pengetahuan tentang rekam jejak (track record) para calon. Dimana
85 % sudah tahu tentang latar belakang calon meskipun sedikit,
sementara hanya 14 % yang tidak mengetahui sama sekali. Sumber
pengetahuan tentang calon dan tata cara pemilihan tertinggi berasal
dari KPU/PPK/PPS sebanyak 30 %, spanduk, Baliho, pampflet 26, 69
%, dari media cetak dan elektronik 22,83 %, dari kerabat dan teman
11 % dan dari pemerintah hanya 9 %. Sementara dasar utama dalam
menentukan pilihan karena sudah tahu rekam jejak dan kapabilitas
calon (74 %), karena berharap pada janji saat kampanye (11,58 %),
dan hanya 5 % memilih karena factor pemberian hadiah atau money
politic.
c. Pengetahuan tentang cara mencoblos. Pengetahuan masyarakat
tentang tata cara mencoblos cukup tinggi/baik yang mencapai 86 %,
selebihnya merasa bingung dan tidak tahu.
2. Dua kecamatan, yakni Magersari dan Prajurit Kulon memilih tipikal
pengetahuan yang sama. Tidak ada perbedaan yang menonjol
pengetahuan mereka tentang Pemilu.
3. Meskipun memiliki pengetahuan yang cukup baik, namun ada
perbedaan yang cukup tajam antara pengetahuan masyarakat karena
latar belakang umur, pendidikan dan pekerjaan. Pengetahuan yang
sangat tinggi berasal dari penduduk yang berumur di atas 25 tahun.
Survey Pengetahuan Politik Masyarakat Kota Mojokerto 27
Yang cukup mengenal tata cara Pemilu hingga latar belakang calon yang
akan dipilih dari masyarakat yang berpendidikan SMA ke atas.
Sementara yang berpendidikan SD/MI atau SMP/MTs masih jauh
dibandingkan dengan yang berpendidikan di atasnya. Hal yang berbeda
juga dapat ditemui pada latar belakang pekerjaan. Dimana latar
pekerjaan swasta, buruh, karyawan jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan yang berlatar belakang pelajar dan mahasiswa. Kalangan pelajar
dan mahasiswa tidak serta merta memiliki pengetahuan yang baik
tentang Pemilu, Calon yang akan dipilih dan tata cara mencoblos.
B. Rekomendasi
Berdasarkan temuan hasil penelitian di atas, maka direkomendasikan
sebagai berikut :
1. Kepada KPU/PPK/PPS.
a. Kepada KPU/PPK/PPS. Untuk meningkatkan pengetahuan politik dan
angka partisipasi, maka perlu meningkatkan sosilisasi Pemilu pada
level masyarakat yang berpendidikan SMP ke bawah. Karena pada
kenyataananya, sebagian besar mereka tidak banyak mengenal
urgensi Pemilu dan calon yang dicoblos/dipilih.
b. Kepada KPU/PPK/PPS. Untuk meningkatkan sosialisasi pada pemilih
pemula, terutama pelajar dan mahasiswa. Karena keterpelajaran
tidak serta merta berbanding lurus dengan pengetahuan mereka
tentang pemilu dan calon yang akan dipilih. Hal yang sama juga perlu
dilakukan pada pemilih perempuan.
c. Kepada KPU/PPK/PPS. Perlu variasi dalam sosialisasi tentang Pemilu
terutama Pilkada. Perlu dilakukan kerjasama dengan Ormas, OKP,
LSM, Pesantren, lembaga pendidikan, perusahaan untuk melakukan
pendidikan politik masyarakat.
2. Kepada Pemkot/Kecamatan/Desa/Kelurahan
Agar membangun sinergi dengan KPU/PPK/PPS dalam meningkatkan
pengetahuan politik dan partisipasi terutama bagi kalangan pemilih
pemula, masyarakat yang berpendidikan SMP ke bawah dan kaum
perempuan. Meskipun disparitas pengetahuan tentang Pemilu tidak
terlalu tajam, namun yang terjadi di Kota Mojokerto cukup mencolok.
DAFTAR PUSTAKA
Asfar, Muhammad, Pemilu dan Prilaku Pemilih 1955-2004. Surabaya:Pustaka
Uereka dan PusdeHAM, 2006
Budiardjo, Miriam,
2007
Chalik,
Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,
Abdul,
NU
dan
Geopolitik;Perubahan
Yogyakarta:IMPULSE, 2011
dan
Kesinambungan.
----------------., Geopolitik. Surabaya:UINSA, 2014
Cole, Stephen, The Sociological Method:An Introduction to The Science of Sociology
Chicago:RandMcNally Company, 1980
Dahl, Robert A., Modern Political Analysis. New Delhi:Prentice-Hall of India Limited,
1979
Duverger, Maurice, Sosiologi Politik, ter. Daniel Dhakidae. Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada, 2005
Hikam, Muhammad AS, Demokrasi dan Civil Society. Jakarta:LP3ES, 1996
Haris, Syamsuddin (ed.), Pemilihan Langsung di Tengah Oligarki Partai;Proses
Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004. Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama, 2005
Michael Rush, Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, ter. Jakarta:Raja Grafindo
Persada
Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskrido Ambardi, Kuasa rakyat. Jakarta:Mizan,
2011
A. Almond, Gabriel,
Sydney Verba, Budaya Politik:Tingkah Laku Politik dan
Demokrasi di Lima Negara, ter. Jakarta:Bumi Aksara, 1990
Alfian
dan Nazarudin Syamsuddin
Jakarta:Gramedia, 1991
(ed.),
Profil
Budaya
Kartono,
Kartini. (1990) Wawasan
Politik
Mengenai
Nasional. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
Politik
Sistem
Kantaprawira,
Rusadi. (2004) Sistem
Polilik
Indonesia:
Pengantar Bandung: Sinar Baru Algensindo
Indonesia.
Pendidikan
Suatu
Model
Sirozi,
Muhammad. (2005) Politik Pendidikan: Dinamika
Kepentingan
Kekuasaan
dan
Politik
Pendidikan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Surbakti,
Ramlan.
(1999) Memahami
Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ilmu
Hubungan antara
Penyelenggaraan
Polilik. Jakarta:
PT
No. Data
Kode Data
ANGKET SURVEY TINGKAT PENGETAHUAN POLITIK MASYARAKAT TENTANG PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA
A. Data Responden
1.
2.
3.
Nama : ………………………………………………………………………
Alamat
: ………………………………………………………………………
Jenis kelamin
a. Laki-Laki
b. Perempuan
4.
Status keluarga
a. Menikah
b. Janda/Duda
c. Singgle
5.
Usia
a. 17-25 tahun
b. 26-40 tahun
c. > 41 tahun
6.
Pendidikan
a. SD/MI
b. SMP/Mts c. SMA/MA d. PT
7. Pekerjaan :
a. Petani/Buruh tani
b. Nelayan
c. Wiraswasta/pedagang
d. Pegawai Swasta
e. Buruh Pabrik
f. PNS/TNI/POLRI
g. Tidak bekerja
8. Rata-rata Pendapatan Perbulan:
a. >5 juta
b. 3 s/d 5 juta c. 1 s/d 3 juta d. < 1 juta
9. Agama :
a. Islam b. Katolik/Kristen
c. …………………
10. Tempat tinggal
a. Desa Perkampungan c. Desa Perumahan
b. Kota perkampungan
d. Kota perumahan
B. Pertanyaan
1. Apakah anda sudah pernah menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik dalam
Pileg, Pemilihan DPD, Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
a. Sudah
b. Belum
2. Jika anda sudah pernah, apa yang mendorong anda untuk meluangkan waktu hadir dan
menggunakan hak pilih?
a. Karena merasa suatu kewajiban warga Negara
b. Karena ingin ada perubahan yang lebih baik
c. Karena terdorong oleh janji-janji pada saat kampanye
d. Karena ada pemberian hadiah/uang
3. Setujukah saudara bahwa menggunakan hak pilih dalam Pemilu merupakan kewajiban warga
Negara yang baik
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Tidak tahu
Dimanakah di antara Pemilu di Indonesia yang paling penting bagi saudara, yakni; (1) Pemilihan
Legislatif, (2) Pemilihan DPD, (3) Pilpres, (4) Pemilihan Gubernur dan (5) Pemilihan Bupati/Wali
Kota?
a. Kelima Pemilu tersebut sama-sama penting
b. Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD, Pilpres saja yang dianggap penting
c. Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota saja yang dianggap penting
d. Pemilihan Bupati/Wali Kota saja yang dianggap penting
5. Sebelum anda menentukan pilihan (mencoblos), apakah saudara sudah tahu rekam jejak calon
yang akan anda pilih?
a. Sudah tahu dan mengenal dengan jelas
b. Mengetahui tapi hanya sedikit
c. Tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali
d. Tidak tahu/Tidak menjawab
6. Jika anda sudah mengetahui, dari manakah sumber informasi pengetahuan anda tentang calon
yang anda pilih
a. Dari KPU/PPK/PPS
b. Dari Pemerintah Daerah/Kecamatan/Desa
c. Dari Koran/majalah/Internet/Media Online
d. Dari spanduk/pamflet dan tim sukses
e. Dari kerabat atau teman
7. Apakah anda menganggap penting mengetahui rekam jejak bakal calon sebelum anda
menentukan pilihan
a. Sangat penting
b. Penting
c. Biasa-biasa saja
d. Tidak terlalu penting
8. Dalam menentukan pilihan dalam setiap Pemilu, apa yang menjadi dasar dan pertimbangan
utama (pilih yang paling dominan)
a. Karena latar belakang dan rekam jejak calon yang baik dan kapabel
b. Karena kesamaan keyakinan dan budaya
c. Karena kesamaan pandangan politik
d. Karena adanya iming-iming janji pada saat kampanye
e. Karena pemberian hadiah/uang
9. Apakah anda selalu menggunakan hak pilih (mencoblos) dalam setiap momen Pemilu, baik Pileg,
Pilpres, Pemilihan DPD, Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota
a. Ya selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
d. Tidak tahu/tidak menjawab
10. Apakah anda sudah mengetahui cara mencoblos yang benar sesuai dengan tata cara yang
dikeluarkan oleh KPU
a. Ya selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
d. Tidak tahu/tidak menjawab
4.
Fly UP