...

- Perpustakaan Kemenkeu

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

- Perpustakaan Kemenkeu
www.legalitas.org
MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M. 03 -HC.02.01 TAHUN 1991
TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL
ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN
ATAU MILIK BADAN LAIN
MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
: a. bahwa pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang
mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik
badan lain untuk barang yang sejenis atau tidak sejenis
oleh pihak yang tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen
terhadap asal usul kualitas barang yang memakai merek
tersebut;
b. bahwa pihak yang tidak berhak sebagaimana tersebut pada
huruf
a
dikwalifikasikan
sebagai
pemakai
merek
yang
beritikad tidak baik;
c. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21
Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
pemakai merek yang beritikad tidak baik, tidak berhak
medapat perlindungan hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b,
dan c dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan guna
meninjau
kembali
Keputusan
Menteri
Kehakiman
Republik
Indonesia Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan
Permohonan
Pendaftaran
Merek
Yang
Mempunyai
Persamaan
Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan
dan Merek Perniagaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman
dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1988.
w
w
w
.L
eg
al
ita
s.
or
g
Menimbang
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN
MENTERI
KEHAKIMAN
REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK
YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN
LAIN.
Pasal 1
Yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah
merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di
wilayah Indonesia maupun di luar negeri.
www.legalitas.org
Pasal 2
(1) Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak,
apabila merek yang didaftarkan adalah :
a. merek terkenal milik orang lain atau milik badan
lain;
b. merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik
pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek
terkenal milik orang lain atau milik badan lain.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi
barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.
(3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat
(1) dapat
diberikan,
dalam
hal pemohon
merek
mempunyai bukti pemilikan merek orang lain atau badan lain
dari pemilik merek asli berdasarkan persetujuan lisensi
atau
persetujuan
lain
yang
lazim
berlaku
secara
internasional.
Pasal 3
w
w
.L
eg
al
ita
s.
or
g
Penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diberlakukan pula terhadap :
a. pembaharuan pendaftaran merek terkenal milik orang lain
atau milik badan lain atau merek yang mirip merek terkenal
milik orang lain atau badan lain.
b. Pemindahan
hak
atas
merek
terkenal,
kecuali
atas
persetujuan
pemilik
asli
merek
terkenal
berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
Pasal 4
w
Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
tanggal pemberitahuan Penolakan Pendaftaran merek tersebut.
Pasal 5
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
3
yang
belum
mendapatkan
keputusan,
ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
Pasal 2 dan
diberlakukan
Pasal 6
Dengan
berlakunya Keputusan ini,
maka Keputusan
Menteri
Kehakiman R.I. No. 02-HC.01.01 Tahun 1987 Tentang Penolakan
Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan Dengan
Merek Terkenal Milik Orang Lain dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 7
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
J a k a r t a
2 M e i 1991
KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ISMAIL SALEH, S.H.
Fly UP