...

Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut
Menuju Perbaikan Tata Kelola
Hutan dan Lahan Gambut
Refleksi Setahun NKB dan Revitalisasinya Pada Pemerintahan 2014 - 2019
Hotel Mercure, 12 November 2014
MAS ACHMAD SANTOSA
Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan
4 Potret Buram
Pengelolaan
SDA-LH
1
1. Potret
Pengukuhan KH
Situasi terkini (1/2) … percepatan penyelesaian tata batas dan
penetapan kawasan hutan sampai akhir Desember 2014, dan rencana
percepatan Kementerian Kehutanan
1
2
Sampai dengan akhir Desember 2014:
percepatan pada kawasan hutan yang sedikit
berhubungan dengan hak pihak ketiga
83,313 juta
hektar
(68,06%) *
Sampai dengan 2015:
percepatan pada kawasan hutan yang
banyak berhubungan dengan hak pihak ketiga
122,405
juta hektar
(100%) *
Sumber: Paparan Dirjen Planologi Kemenhut, 15 Desember 2014
3
Situasi terkini (2/2) … pengakuan dan pembuktian hak pihak ketiga
(PPH)
1
2
3
Disadari bahwa dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan masih
dimungkinkan adanya hak-hak pihak ketiga yang sah.
Mengantisipasi hal tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan ketentuan
dan mekanisme hak-hak pihak ketiga dalam Permenhut No. P.44/MenhutII/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
khususnya Pasal 23 dan Pasal 24.
Hal ini diimplementasikan dalam salah satu AMAR pada setiap Surat
Keputusan Penetapan Kawasan Hutan yang memuat klausul: “Dalam hal
masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan
hutan ini, akan dikeluarkan dari kawasan hutan seasuai peraturan
perundangan”. *
Sumber: Paparan Dirjen Planologi Kemenhut, 15 Desember 2014
4
2. Potret Kerangka Hukum

Terdapat peraturan perundang-undangan yang
memberikan diskresi terlalu besar kepada Pemerintah
untuk melakukan konversi dan konsesi tanpa adanya
perimbangan kekuasaan (checks and balances)

Terdapat peraturan perundang-undangan (di berbagai
sektor) yang memiliki banyak kekurangan, celah,
tumpang tindih sehingga mengakibatkan praktekpraktek pengelolaan SDA-LH yang tidak berkelanjutan

Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak
mendukung penerapan pengambilan keputusan yang
mengutamakan penerapan tata kelola yang baik

Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak
mendukung kelangsungan hidup masyarakat yang
bergantung pada hutan, termasuk Masyarakat Hukum
Adat
3. Potret Perizinan; Temuan Audit di Kalteng
A. Data Perizinan Tidak
Terdokumentasi dengan Baik
B. Upaya Penertiban Perlu Dilakukan
pada Seluruh Izin
C. Peraturan Perizinan Kurang
Lengkap dan Tidak Harmonis antar
Daerah dan Pusat
6
Data Perizinan Tidak Terinventarisasi
Dengan Baik
40,00%
20,00%
0,00%
Tambang
Kebun
Barsel
29,31%
11,70%
Kapuas
17,80%
21,55%
Kotim
8,54%
26,05%
Keterangan
Angka ini diperoleh dari:
1) Dokumen Legalitas Subyek Hukum Pemegang Izin, seperti Akta Pendirian, TDP, SIUP, dll;
2) Dokumen Perizinan Usaha, meliputi izin, persyaratan izin, dan laporan kegiatan;
3) Dokumen Lingkungan Hidup, meliputi AMDAL/DELH, izin lingkungan, dan laporan pelaksanaan RKL-RPL;
4) Dokumen Hak atas Tanah, meliputi HGU untuk kebun dan izin kehutanan bila di Kawasan Hutan; dan
5) Dokumen bukti bayar PNBP.
7
Proses Perizinan Tidak Mematuhi
Peraturan Perundang-undangan
HASIL AUDIT LEGALITAS IZIN:
1
Lulus
2
Lulus
dengan
Syarat
3
Tidak
Lulus
0
259
8
1. Barsel: Kebun [17]; Tambang [31]
2. Kapuas: Kebun [30]; Tambang [123]
3. Kotim: Kebun [32]; Tambang [26]
1. Barsel: Kebun [0]; Tambang [2]
2. Kapuas: Kebun [0]; Tambang [0]
3. Kotim: Kebun [0]; Tambang [6]
Data C&C KemenESDM:
Barsel [21]
Kapuas [31]
Kotim [9]
Data C&C KemenESDM:
Kotim [3]
Keterangan:
1) Lulus berarti izin telah memenuhi seluruh indikator pada aspek hukum yang diaudit.
2) Lulus dengan syarat berarti Pemda perlu melakukan konfirmasi, verifikasi, dan tindakan
administratif. Bila terpenuhi, maka izin dapat lulus.
3) Tidak lulus berarti izin harus dicabut atau dibatalkan demi hukum.
4. Potret Penegakan Hukum
1
2
3
4
5
Praktik Korupsi ditengarai masih banyak mewarnai proses
peradilan
Kurangnya kapasitas, dukungan ahli & kemampuan penegak
hukum menggunakan pendekatan multidoor (seperti
penggunaan pendekatan korupsi, pencucian uang dan
menjerat pelaku intelektual)
Belum dioptimalkannya pengawasan penaatan sebagai tulang
punggung penegakan hukum administrasi
Pertautan kepentingan politik dan bisnis yang berpotensi
untuk menghambat penegakan hukum yang efektif
Walaupun peraturan perundang-undangan dapat menjerat
pelaku fungsional, ketentuan pertanggungjawaban pidana
korporasi jarang diterapkan
Program Prioritas
Kehutanan KIB II
10
Rencana Aksi Inpres 6/2013
4 program, 24 rencana aksi, 57 sub rencana aksi
1. Penundaan terhadap penerbitan izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut
•
•
•
Penundaan terhadap penerbitan izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut di dalam kawasan hutan;
Penundaan terhadap penerbitan izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut di luar kawasan hutan;
Penundaan terhadap penerbitan rekomendasi / izin lokasi / izin usaha baru pada hutan alam primer dan lahan
gambut oleh Pemda.
2. Pemutakhiran Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)
•
•
•
Penyempurnaan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) pada kawasan hutan primer dan lahan gambut setiap 6
bulan sekali;
Penyusunan PIPIB berskala operasional secara nasional;
Percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah;
3. Penyempurnaan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Penyempurnaan sistem informasi tata kelola hutan dan lahan gambut;
Penyempurnaan peta hutan Indonesia;
Percepatan pengukuhan tata batas kawasan hutan;
Penyempurnaan mekanisme pengukuhan kawasan hutan;
Penyelesaian konflik dan tumpang tindih perizinan di kawasan hutan;
Perbaikan tata kelola hak pengelolaan atas kawasan hutan;
Pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi Perizinan Terpadu (SIP);
Terlaksananya Audit Legalitas Izin Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan;
Terlaksananya penyempurnaan tata kelola perizinan kehutanan, pertambangan & perkebunan di kawasan hutan &
lahan gambut;
Penyempurnaan tata kelola lahan kritis, lahan gambut, dan kawasan hidrologis lahan gambut;
Harmonisasi berbagai peraturan perundangan tata kelola hutan dan lahan gambut.
4. Penyempurnaan kebijakan tata kelola untuk pengurangan emisi
•
•
•
•
•
Pelaksanaan KLHS sebagai panduan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan;
Peningkatan efektivitas penegakan hukum di atas hutan dan lahan gambut melalui implementasi UU PPLH;
Penyediaan data Citra Satelit Resolusi Rendah, Menengah dan Tinggi untuk mendukung perencanaan kehutanan
dan pemantauan tutupan hutan;
Perhitungan deforestasi hutan yang transparan dan akuntabel;
Perhitungan REL (Reference Emision Level) yang transparan dan akuntabel.
Langkah-langkah
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut
-
Penggunaan pendekatan
multi-door dalam
penegakan hukum
-
Resolusi Konflik
-
Pencegahan Karhutla (13
Langkah)
PENGAWASAN &
PENEGAKAN HUKUM
PEMANFAATAN
- Kebijakan satu peta/satu data
- Percepatan pengukuhan kawasan
hutan (Pengakuan dan Pembuktian
Hak)
- Pengakuan dan perlindungan hak
masyarakat hukum adat (Pengakuan
dan Pembuktian Hak)
- Database Lahan Terdegradasi
- Baseline Emisi AFOLU
- Database dan Peta Jalan
Penyempurnaan PerUUan SDA-LH
- Satu Informasi Perizinan (SIP)
- Penataan Perizinan
- Perbaikan kebijakan perizinan bidang
perkebunan
- Perbaikan kebijakan HGU
PERENCANAAN
12
Mendorong Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
dan Lahan Gambut
1. Peta Jalan
Pembaruan
Hukum &
Database
2. Penataan
Perizinan
3. Penguatan Hak
Masyarakat
Hukum Adat
4. Resolusi atas
Konflik Berbasis
Lahan
5. Penegakan
Hukum
6. Pencegahan
Karhutla
13
1. Peta Jalan Pembaruan Hukum & Database
Prioritas PerUU yang Perlu Dikaji/Dirancang
•Percepatan pengundangan RUU PP MHA.
• Pembentukan peraturan teknis oleh Kemenhut mengenai
mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak Pihak Ke-3 (PPH).
• Perpres/SKB antar K/L terkait (antara lain Kemenhut, Kementan,
ESDM, BPN) mengenai perijinan yang terintegrasi dengan layanan
satu pintu (SIP) dalam kegiatan perkebunan dan pertambangan di
dalam kawasan hutan.
• Optimalisasi penggunaan UU 18/2013 dalam penegakan hukum
terkait SDA-LH (termasuk Perpres yang merealisasikan pembentukan
Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H)
yang efektif, kuat, independen, sinergis dan berintegritas).
• Kaji ulang peraturan terkait mekanisme dan tata cara pemberian hak
atas tanah antara lain HGU.
• PP Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, Baku Mutu Kerusakan
Lingkungan, serta KLHS.
Mekanisme Perancangan PerUU
• Pembentukan database peraturan berbasis website yang lengkap,
mudah digunakan dan akurat (penekanan peraturan terkait SDA-LH);
14
1. Perkembangan Peta Jalan Pembaruan Hukum
& Database
TARGET
KEGIATAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
PERKEMBANGAN
Peta Jalan Pembaruan
Hukum SDA-LH
1. Penyempurnaan kajian
peta jalan (isu:
Kehutanan, Pertanahan
dan MHA)
2. Penyusunan metode
analisis dan evaluasi
perUUan
1. Kajian sedang tahap
finalisasi kajian, pisau
analisis telah
diselesaikan.
2. Draft awal metode
analisis dan evaluasi
telah diselesaikan.
Pusat Data dan Situs Web
(Database PerUUan)
1. Pengembangan
1. Database sedang tahap
Database
pengembangan dengan
(peraturan.kemenkumh
dibantu oleh vendor
am.go.id).
2. Pengadaan dalam
2. Pengadaan Infrastruktur
proses availibility
pendukung IT.
checking.
3. Penyusunan kajian
3. Penyusunan kajian
cetak biru pengelolaan
sedang dirumuskan.
database.
16
2. Penataan Perizinan
Sistem/Satu Informasi
Perizinan (SIP)
Audit Perizinan
• Pembangunan infrastruktur
SIP
• Pembentukan Pedoman
Audit Legalitas Izin
• Pengumpulan dan digitalisasi
dokumen
• Pelaksanaan Audit Legalitas
Izin (dokumen dan lapangan)
• Perbaikan pengarsipan
• Evaluasi Sistem Perizinan
• Sosialisasi SIP
• Penyusunan Rekomendasi
(perbaikan kebijakan dan
penertiban izin)
• Penerbitan kebijakan
implementasi SIP
Tindak Lanjut
Rekomendasi
• Penertiban izin yang
bermasalah
• Penyelesaian
konflik/tumpang tindih
lahan
• Perbaikan kebijakan dan
harmonisasi peraturan
OUTCOME
• Data izin yang lengkap & mutakhir, serta dapat diakses pusat dan daerah (termasuk satu peta izin)
• Sistem perizinan online yang memperbaiki tata kelola perizinan dan terintegrasi (mengadopsi
Keterbukaan Informasi Perizinan)
• Iklim investasi yang baik (memberikan kepastian hukum dan bebas konflik)
• Peraturan hukum yang harmonis antara pusat dan daerah, serta mendukung tata kelola perizinan
• Emisi GRK turun, ekonomi tumbuh & kesejahteraan rakyat meningkat
Catatan:
Untuk tahap awal, program dilakukan terhadap Perizinan Bidang Pertambangan dan Perkebunan
17
Satu Informasi Perizinan (SIP)  sistem pangkalan dan pengelolaan data perizinan berbasis online
yang mengintegrasikan data perizinan lintas instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
MASYARAKAT
PEMKAB
PEMBERI IZIN
PELAKU
USAHA
BIG
PEMPROV
PENGAWAS
ONE MAP
Pemkab
Cth: Itjen, Distamben,
Dishut, Disbun.
18
PEMPROV
Cth: Itjen,
Distamben, Dishut,
Disbun.
K/L PUSAT
Cth: Kementan,
KemenESDM,
KLH, Kemenhut.
K/L PUSAT
Cth: Kemendagri,
Kementan,
KemenESDM, KLH,
Kemenhut.
; Pihak Terkait
ESDM
Agraria &
Tata
Ruang
Hukum
HAM
Pemda
BPKP
Dalam
Negeri
Pengelola SIP
LH Hutan
Kemenko
Perekonomian
UKP-PPP
BIG
Didukung oleh BP REDD+
Pertanian
Keuangan
: Penerbit izin
19
BKPM
Perdagangan
K/L
lainnya
: Pihak Terkait
Keuntungan SIP yang Terintegrasi
• Memastikan akurasi dan kelengkapan data;
– Perencanaan; memastikan perencanaan berbasis lahan (misal kebutuhan
pengembangan sawit/batubara disesuaikan dengan kondisi rill di lapangan;
– Pengawasan: efektivitas pengawasan lapis kedua (pemerintah provinsi/pusat);
• Mengurangi potensi kerugian negara;
– Memastikan pembayaran pajak dengan baik - NPWP perusahaan benar;
– Memastikan pembayaran PNBP dengan baik;
• Memberi kepastian usaha dan kepastian hukum bagi investor;
• Memastikan pelayanan perizinan di daerah sesuai dengan NSPK yang
dikembangkan oleh Pemerintah Pusat;
• Saranan komunikasi dan koordinasi horizontal – vertikal; pemerintah pusat –
daerah serta antar sistem informasi/pelayanan perizinan;
• Memastikan informasi dan data yang setara antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
• Meningkatkan iklim investasi yang baik;
20
Analisa Data SIP: Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah
ALERT
SYSTEM
21
2. Audit Legalitas Perizinan; Tujuan
1) Mewujudkan praktik perizinan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (sahih);
2) Memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang taat hukum dan
beritikad baik dan menciptakan iklim usaha yang baik;
3) Mengidentifikasi persoalan di tingkat kebijakan dan langkah
perbaikannya,
22
Ruang Lingkup Audit Legalitas Izin
Aspek Legalitas
Subyek Hukum
Pemegang Izin
Aspek Sosial
Aspek Penerimaan
Negara
Aspek Perizinan
Usaha
Aspek Lingkungan
Hidup
Audit dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan (sampling).
23
Rekomendasi Hasil Audit (Kalimantan Tengah)
1. REKOMENDASI
TINGKAT
KEGIATAN
• Pelengkapan dokumen oleh
pemegang izin melalui SIP;
• Tindakan penertiban berdasarkan
rekomendasi hasil audit.
2. REKOMENDASI
TINGKAT
KEBIJAKAN
• Penyempurnaan peraturan (pusat –
daerah);
• Pengembangan SIP;
• Pembentukan tim penyelesaian
tumpang tindih izin/hak atas
tanah.
24
3. Masyarakat Hukum Adat (MHA)
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
Amandemen Pasal 1 (6) UU Kehutanan No. 41/1999
‘Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat’
Dampak Potensial
- Membuat MHA dapat mengklaim hak tenurial dalam kawasan hutan
- MHA dapat melindungi hutan dengan menggunakan pengetahuan
lokal dan tradisional mereka
- Mengurangi konflik lahan
Langkah Tindak Lanjut
- Pengundangan UU PP MHA secara transparan dan partisipatif (mendukung
Kemenhut)
- Solusi sementara (interim solution) sebelum adanya pengundangan
UU PP MH
> UKP4 dan BP REDD+ mendukung Kemenkokesra untuk mengkoordinir K/L
dalam mengimplementasikan Putusan MK (rencana aksi)  Sudah terdapat
Deklarasi Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan MHA melalui REDD+
oleh 9 K/L pada 1 Sep 2014. Dilakukan koordinasi rutin dengan 9 K/L untuk
memastikan program nasional berjalan.
> UKP4 dan BP REDD+ sedang menyiapkan model Perda tentang pengaturan
dan penetapan pengakuan MHA dan wilayah adatnya
25
26
3. Perkembangan Program PPMHA
TARGET
KEGIATAN UNTUK MENCAPAI PERKEMBANGAN
TARGET
Penguatan Pengakuan dan
Perlindungan MHA
1. Membuat model PERDA
tentang tata cara
identifikasi & pengakuan
MHA & wilayah Adat
2. Program BERSAMA: Pilot
untuk PPMHA dengan
membangun pemetaan di
3-5 kabupaten;
1. Deklarasi Program
Nasional Pengakuan dan
Perlindungan MHA
melalui REDD+ oleh 9 K/L
pada 1 Sep 2014.
2. Koordinasi rutin dengan 9
K/L untuk memastikan
program nasional
berjalan.
3. Program BERSAMA telah
diluncurkan.
27
4. Resolusi Konflik
TN Tesso Nilo,
Riau
83.068 Ha
TN Kerinci Seblat –
Riau, Sumbar, Jambi
Riau
1.375.349 Ha
TN Kutai Timur,
Kalimantan Timur
196.629 Ha
TN Kayan Mentarang,
Kalimantan Utara
1.360.500 Ha
TN Sebangau,
Kalimantan Tengah
568.700 Ha
28
28
4. Perkembangan Resolusi Konflik
TARGET
KEGIATAN UNTUK
MENCAPAI TARGET
PERKEMBANGAN
Penyelesaian Konflik di 5
Taman Nasional
1.
Pemetaan masalah, aktor,
dan sejarah konflik
Pelatihan pencegahan dan
resolusi konflik untuk
stakeholder di 5 TN
Pertemuan mediasi konflik
dengan para stakeholder
terkait
1.
Penyusunan analisis tipologi
konflik
Penyusunan analisis kinerja
lembaga penyelesaian konflik
Pembuatan draft peta jalan
dengan mengintegrasikan
hasil analisis dengan
pembelajaran proses resolusi
konflik di 5 TN
1.
•
•
•
•
•
TN Kerinci Seblat,
TN Tesso Nilo,
TN Kutai,
TN Sebangau,
TN Kayan Mentarang
Peta Jalan Resolusi Konflik
2.
3.
1.
2.
3.
2.
3.
2.
Tersusunnya peta masalah,
aktor dan sejarah konflik di 5
TN.
Telah dilaksanakannya
pelatihan resolusi konflik di 5
TN.
Telah dilaksanakannya mediasi
pertama untuk konflik TN Kutai
dan Tesso Nilo. (Mediasi konflik
TNS, TNKM, dan TNKS
dijadwalkan pada Nov 2014).
Tersusunnya analisis tipologi
konflik dan analisis kinerja
lembaga penyelesaian konflik
Draft peta jalan resolusi konflik
sedang dibuat
29
5. Penegakan Hukum
Penandatanganan NKB Penguatan Kerjasama
Naskah Kesepahaman
tentang Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum
untuk Mendukung Pengelolaan
SDA yang Berkelanjutan dalam Rangka Pelaksanaan
REDD+
Peraturan Jaksa
Agung 28/2014
tentang Pedoman Penanganan
Perkara terkait Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi
Oleh: Menhut, MenLH, Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri,
dan Kepala PPATK
Oleh: Jaksa Agung
20 Desember 2012
Oktober 2014
20 Mei 2013
Peraturan Bersama
tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana
Terkait SDA-LH Di Atas Hutan dan Lahan
Gambut dengan Pendekatan Multidoor
Oleh: Jampidum, Kabareskrim, Dirjen PHKA, Dep
Penataan Hukum Lingkungan, Ditjen Bea Cukai,
DJKN, dan Waka PPATK
30
Penandatanganan Nota Kesepahaman
Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Untuk
Mendukung Pengelolaan SDA Berkelanjutan
Dalam Rangka Pelaksanaan REDD+
Jakarta, 20 Desember 2012
Penandatanganan Peraturan Bersama
Penanganan Perkara Tindak PidanaTerkait SDA-LH Di
Atas Hutan dan Lahan Gambut dengan Pendekatan
Multidoor+
Jakarta, 20 Mei 2013
Multi-door adalah..
“Pendekatan penegakan hukum atas
rangkaian/gabungan tindak pidana terkait Sumber Daya
Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) di atas hutan dan lahan
gambut yang mengandalkan berbagai peraturan
perundangan antara lain”
Kehutanan
Penataan Ruang
Pertambangan
Perkebunan
Lingkungan Hidup
Tindak Pidana Korupsi
Perpajakan
TP Pencucian Uang
33
Tujuan dan Manfaat Multidoor
Sistem
Penegakan
Hukum
Terpadu
Menghindarkan
disparitas
tuntutan pidana
untuk perkaraperkara sejenis
-Pertanggung
jawaban Korporasi
-Pemulihan
Lingkungan
(Hukuman
Tambahan)
Menghindari
peluang
lolosnya
pelaku
kejahatan
Kerjasama
Internasional
(asset recovery)
Efek Jera
(deterrence)
Pengembalian
Kerugian
Negara
34
Persebaran & Perkembangan Kasus
RIAU
1 (satu) kasus sudah
divonis
8 (delapan) kasus
masih proses
penyidikan.
KALBAR
1 (satu) kasus di wilayah
Taman Wisata Alam
Gunung Melintang
sedang dilakukan
penyidikan.
KALIMANTAN TENGAH
 1 (satu) kasus sudah diputus.
 4 (empat) kasus putusan.
 1 (satu) kasus sidang
 1 (sasus) kasus sudah P21 dan siap dilimpahkan;
 3 (tiga) kasus sedang dilakukan penyidikan;
 1 (satu) kasus sedang penyelidikan
ACEH
 1(satu) kasus pidana sudah divonis dan 1 (satu) sedang sidang.
Selain itu, 1 (satu) gugatan perdata yang dimenangkan negara
dan 1( satu) kasus dalam tahap sidang;
 2 (dua) kasus P21;
Sultra & Sulut
1 (satu) kasus P21
19 (sembilan belas) kasus penyidikan dan
penyelidikan
35
6. Kebakaran Hutan dan Lahan (Pencegahan)
Rencana Aksi Pencegahan Karhutla (1/3)
Penjelasan
PJ
Tenggat
PP Gambut
Percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk
memastikan lahan gambut selalu basah sehingga meminimalisasi
terbakarnya lahan gambut.
Kem LH
Minggu IV
Juli
Peta rawan
kebakaran hutan
& lahan
Peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan per Provinsi/ Kab/ Kota
perlu dibuat, dimutakhirkan, dilengkapi dan didayagunakan secara
optimal. Kemdagri menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan Pemda
untuk menindaklanjuti informasi dari peta tersebut dengan
melengkapi infrastruktur, SDM, regulasi (Pergub), dan kesiapan lain
yang diperlukan dalam pencegahan karhutla.
Kem Dagri
Juni - Juli
Peningkatan
Kapasitas Pemda
BP REDD+ mebantu meningkatkan kapasitas Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pencegahan karhutla
BP REDD+
Juli Oktober
4
Percepatan RTRW
Prov/Kabupaten/
Kota
Peta lahan gambut dan hutan dengan fungsi lindung untuk
diintegrasikan dalam RTRW Kabupaten/Kota yang saat ini tengah
disusun. BKPRN mewajibkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
(PIPIB) digunakan sebagai referensi dalam penetapan gambut dan
hutan dengan fungsi lindung.
BKPRN
(Kemdagri,
KemPU,
Kemhut)
Juli Oktober
5
Pembukaan
Lahan Tanpa
Bakar (PLTB)
Bantuan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) perlu
diberikan kepada masyarakat lokal/kecil. Menugaskan kepada
BPPT untuk membuat konsep disain dan/atau protipe alat PLTB
yang handal dan ekonomis
BPPT
Minggu I
September
1
2
3
36
6. Kebakaran Hutan dan Lahan (Pencegahan)
Rencana Aksi Pencegahan Karhutla (2/3)
6
7
8
Penjelasan
PJ
Tenggat
Masyarakat
Peduli Api (MPA)
Membentuk gerakan “Satu Desa Satu MPA” dan
memperdayakannya melalui pemberian insentif, pelatihan rutin,
sarana dan prasarananya. Menerbitkan instruksi Mendagri untuk
menggunakan infrastruktur PNPM dalam membentuk MPA yang
ditindaklanjuti dan diawasi oleh Gubernur.
Kemdagri,
Gubernur/B
upati
Minggu
III Juli
Instrumen Audit
Ketaatan
Audit compliance (audit ketaatan) terhadap perusahaan yang di
wilayah konsesinya kerap ditemukan titik panas (audit dilakukan
secara acak). Penerbitan Instrumen melalui PermenLH
Kem LH
Minggu II
Juli
Uji Coba
Instrumen Audit
Ketaatan
Audit compliance (audit ketaatan) terhadap perusahaan yang di
wilayah konsesinya kerap ditemukan titik panas (audit dilakukan
secara acak). Uji Coba Instrumen Audit Compliance untuk 9+
perusahaan di Provinsi Riau.
BP REDD
Minggu
III Juli-Sep
Regu Pencegah
Kebakaran
Regu Pencegah Kebakaran (RPK) yang bertugas di kawasan hutan
dan non hutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu
dibentuk. Regu RPK ini mengutamakan pemberdayaan perangkat
yang sudah ada. Koordinator diusulkan Wakil Bupati selain
Bardikalhut. Mendagri dan Menhut,menerbitkan SE Bersama
pembentukan RPK.
Kemdagri
Minggu II
Juli
9
37
6. Kebakaran Hutan dan Lahan (Pencegahan)
Rencana Aksi Pencegahan Karhutla (3/3)
Penjelasan
PJ
Tenggat
SOP Pencegahan
Karhutla
SOP Khusus tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Saat
ini sudah terdapat draft final dari tim Kemenkokesra yang
mengusulkan agar SOP ini berbentuk PP, dalam masa transisi perlu
diterbitkan Peraturan Bersama Kementerian/Lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh Menkokesra.
Kemenko
Kesra
Minggu
III Juni
Situation Room
Membangun Situation Room (SR) di BP REDD yang digunakan
sebagai pusat monitoring pencegahan (dan penanggulangan)
karhutla yang dapat digunakan oleh K/L/D untuk pengendalian
lapangan.
BP REDD
Oktober
Sarana
komunikasi
Penggunaan radio masyarakat sebagai sarana pencegahan
Karhutlah. Kominfo agar menyusun rencana kerja pembangunan
radio masyarakat pada level kecamatan untuk bisa aktif
beroperasi dalam pencegahan karhutla pada triwulan pertama
2015.
Kominfo
Minggu II
Agustus
Pengawasan
Penaatan dan
Penegakan
Hukum Adm.
Surat Edaran kepada Pemerintah Daerah agar (1) melakukan
pengawasan rutin terhadap tingkat ketaatan perusahaan dan (2)
pengenaan sanksi administratif bagi pemegang izin konsesi yang
melanggar kewajiban untuk melakukan pencegahan karhutla.
Kemdagri
Minggu
II Juli
10
11
12
13
38
Kerangka Audit Karhutla
1. ASPEK AUDIT
ASPEK SISTEM & KELEMBAGAAN
2. OBJEK AUDIT
ASPEK SAPRAS & SDM
A. PERUSAHAAN
B. KABUPATEN KOTA
ASPEK BIOFISIK & RESOLUSI KONFLIK
3. TAHAPAN AUDIT
ANALISIS
KEWAJIBAN
PERATURAN
PERUNDANGAN
PENYUSUNAN
PELAKSANAAN
AUDIT
LAPANGAN
FORMULIR
AUDIT
PENYUSUNAN
KERANGKA
AUDIT
PELAKSANAAN
AUDIT
DOKUMEN
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
REKOMENDASI
PENGUMUMAN
HASIL AUDIT &
REKOMENDASI
39
6. Perkembangan Kebakaran Hutan dan Lahan
(Pencegahan)
TARGET
KEGIATAN UNTUK MENCAPAI
TARGET
PERKEMBANGAN
Penyusunan
Instrumen Audit
Kepatuhan
Pembuatan instrumen audit Telah tersusunnya instrumen audit
kepatuhan
Pelaksanaan Audit
Kepatuhan Dalam
Rangka
Pencegahan
Kebakaran Hutan
Dan Lahan
Pelaksanaan audit
kepatuhan
Telah dilakukan audit kepatuhan terhadap
17 konsesi (perkebunan dan kehutanan) di
6 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Pengumuman hasil audit
kepatuhan
Telah diumumkan hasil audit pada tanggal
10 Oktober 2014 di Jakarta dan 17
Oktober 2014 di Riau
Monitoring pelaksanaan
rekomendasi audit karhutla
Disusunnya F8K
Pelaksanaan audit di Sumsel Persiapan pelaksanaan audit
dan Kalteng
40
Program Prioritas Kabinet Kerja
Kontinuasi program yang lalu dengan penekanan pada:
1. Perencanaan:
– Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan.
– Penyelesaian RTRWP yang didukung oleh KLHS yang benar dan
proses yang transparan dan partisipatif.
– Harmonisasi peraturan perundang-undangan SDA-LH.
2. Pemanfaatan:
– Satu Informasi Perizinan (SIP)
– Penataan Perizinan (audit dan pembenahan)
3. Pengawasan/Penegakan Hukum:
– Penguatan Penegakan Hukum Administratif.
– Polisi dan Jaksa Lingkungan (certified police and prosecutors)/PPLH.
41
Menuju Perbaikan Tata Kelola
Hutan dan Lahan Gambut
Refleksi Setahun NKB dan Revitalisasinya Pada Pemerintahan 2014 - 2019
Hotel Mercure, 12 November 2014
MAS ACHMAD SANTOSA
Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan
Fly UP