...

kilas balik pemetaan moratorium hutan dan lahan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

kilas balik pemetaan moratorium hutan dan lahan
KILAS BALIK PEMETAAN MORATORIUM
HUTAN DAN LAHAN GAMBUT :
PELUANG & TANTANGAN
AMANAT INPRES NO 10 TAHUN 2011
DEPUTI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
LATAR BELAKANG
Pertemuan G20 di Pitsburgh, Pensylvania
USA, September 2009
• Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi
gas-gas rumahkaca sebanyak 26 persen dari level
“business as usual” pada tahun 2020, atau 41 persen bila
ada bantuan keuangan dari negara-negara maju.
COP UNFCC, Copenhagen
• usulan target resmi Indonesia untuk dilampirkan pada
Copenhagen Accord pada tanggal 27 Januari 2010,
dengan mendetilkan sektor-sektor yang akan dilibatkan
dalam inisiatif penurunan emisi ini.
Komitmen Indonesia Untuk Menurunkan
Emisi Gas Rumah Kaca
Diimplementasikan dalam bentuk produk hukum
yang menjadi dasar untuk penurunan emisi
Instruksi Presiden Republik
Indonesia No 10 Tahun 2011
TIM TEKNIS GABUNGAN
KEMENTERIAN
KEHUTANAN
Melakukan
penundaan
penerbitan izin
baru di hutan
alam primer dan
lahan gambut
pada kawasan
hutan.
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
Melakukan
penundaan
penerbitan hak atas
tanah pada kawasan
APL berdasarkan
peta indikatif
penundaan izin baru.
KEMENTERIAN
PERTANIAN
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
Menyediakan peta
lahan gambut dan
lahan baku sawah
sebagai bahan
pembaharuan peta
indikatif penundaan
izin baru.
Melakukan
pembaharuan peta
tutupan hutan dan
lahan gambut sesuai
peta indikatif
penundaan izin baru
setiap enam bulan
sekali.
PEMBAGIAN TUGAS
KEMENTERIAN
KEHUTANAN
1. Menyediakan peta
hutan primer, peta
kawasan dan peta
perizinan
kehutanan.
2. Menetapkan peta
indikatif
penundaan izin
baru setiap 6
bulan.
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
1. Menyediakan peta
perizinan hak atas
tanah yang meliputi
hak guna usaha dan
izin lokasi.
KEMENTERIAN
PERTANIAN
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
1. Menyediakan peta
lahan baku sawah dan
lahan gambut
nasional yang telah
diperbaharui setiap 6
bulan sekali.
1. Menyediakan peta
RBI yang digunakan
sebagai peta dasar.
2. Mengintegrasikan
data geospasial
instansi sektoral
terkait untuk
menghasilkan peta
indikatif penundaan
izin baru.
Hutan
Lindung
PIPIB AWAL
Hutan
Konservasi
Peta Kawasan Hutan
Peta Hutan
Primer
Peta Lahan
Gambut
PEMBAHARUAN
Peta Lahan
GambutBBSDLP
Kementan
Peta Hak Guna
Usaha – BPN RI
PIPIB REVISI
Peta Izin
Kemenhut
Peta Izin Lain
Data
berbasis
citra
Data non citra
Citra Indraja
(Raw)
Koreksi
Geometrik &
Radiometrik
Interpretasi
Peta PIPIB Rev 1
Ground Check
Data HGU BPN &
Izin Kemenhut
Verifikasi
Masukan
Masyarakat
Ground
Check
Integrasi
Kartografi
Peta PIPIB
Revisi
Monitoring Perubahan Peta PIPIB
Analisa Perubahan Lahan Gambut
Analisa Perubahan Hutan Primer
Peta Perubahan Lahan Gambut
Peta Perubahan Hutan Primer
Kompilasi
Peta Tentatif Perubahan Hutan Primer dan Lahan Gambut
Ground Check
Uji Ketelitian
Peta Perubahan PIPIB
Revisi
STATUS SAAT INI
Kemendagri
Kemenakertrans
UKP4
Badan Informasi
Geospasial
Badan Pertanahan
Nasional
Kementerian
Kementerian
Kehutanan
Pertanian
Dibawah koordinasi UKP4 Tim Teknis PIPIB yang terdiri dari BIG, Kemenhut, BPN,
Kementan, Kemenakertrans dan Kemendagri telah melakukan revisi Peta Moratorium sebanyak
4 kali dengan cara mengintegrasikan & mensintesiskan peta-peta tematik dari masing-masing
sektor menjadi peta moratorium yang dijadikan referensi tunggal dalam penetapan lokasi yang
tidak boleh dikeluarkan izinnya
STATUS PEMBARUAN PIPIB
PETA INDIKATIF PENUNDAAN IZIN BARU
Revisi 0
Untuk Mendukung
Revisi 1
Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan
Terkait Pengukuhan Kawasan Hutan
Revisi 2
Revisi 3
Revisi 3
MEI 2013
Revisi 4
NOVEMBER
2012
Revisi
3
MEI 2012
Revisi 2
NOVEMBER
2011
1
JUNI 2011
INPRES NO 10 TH 2011
Revisi
RASNI PEMETAAN
LAHAN GAMBUT
1:50.000
TANTANGAN & PELUANG……………..
PERBAIKAN DATA PERIZINAN SEKTORAL
• Salah satu parameter yang digunakan untuk mengurangi
area moratorium adalah perizinan yang dikeluarkan
sebelum Mei 2011.
• Sampai saat ini data perizinan masih terus mengalami
perbaikan baik dari sisi kelengkapan kompilasi data dan
kelengkapan informasi atributnya.
• Perlu penegasan hak pengelolaan atas suatu daerah yang
mempunyai tumpang tindih perizinan.
• Perlu disusun basisdata nasional perizinan multisektor
yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam
pemantauan pemanfaatan lahan dan penerbitan izin baru.
TANTANGAN & PELUANG
KELEMBAGAAN:
• Kegiatan pembaruan PIPIB masih memerlukan koordinasi
dan sinergitas antar K/L terkait dibawa kendali UKP4.
• Koordinasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam hal
penyediaan, akses dan pengolahan data harus berprinsip
pada azas kesetaraan, ketulusan, dan keterbukaan untuk
kepentingan bersama mewujudakan perbaikan tata kelola
kawasan hutan dan lahan gambut
• Koordinasi dan sinergitas antara K/L di tingkat Pemerintah
Pusat perlu melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat
(LSM), dan para akademisi dari perguruan tinggi.
• Keterlibatan
Kemendagri,
Kemen
ESDM,
dan
Kemenakertrans sangat diperlukan, selain K/L yang sudah
ada ( BIG, BPN, Kemenhut, dan Kementan)
TANTANGAN & PELUANG……………..
PARTISIAPSI MASYARAKAT DALAM USULAN REVISI PETA
MORATORIUM
• Sampai saat ini pihak yang memberikan masukan terhadap
moratorium masih terbatas dari kalangan LSM dan perusahaan
yang mempunyai kepentingan langsung
• Perlu ditetapkan mekanisme pelaporan terkait usulan
perubahan area moratorium oleh LSM, Pemerintah Daerah,
Perusahaan maupun Mayarakat umum beserta data
pendukungnya (Peta, Hasil Kajian, Foto Lapangan, Dokumen
Legal)
• Perlu dibentuk Tim Khusus yang terdiri dari K/L terkait yang
fokus tugasnyanya adalah memverifikasi data usulan terkait
perubahan areal moratorium perijinan
• Perlunya sosialisasi yang masif terkait peta moratorium supaya
ada umpan balik dari publik untuk memperbaiki kualitas peta
moratorium.
TANTANGAN & PELUANG……………..
IZIN PERTAMBANGAN
• Sejauh ini data izin usaha pertambangan mineral dan batubara
belum dimasukan sebagai pengurang area moratorium.
• Sesuai dengan amanat Inpres daerah yang harus dikeluarkan
dari area moratorium adalah daerah yang digunakan untuk
kegiatan di sektor minyak bumi dan gas, sampai dengan PIPIB
revisi 4 data ini belum bisa diperoleh.
• Beberapa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan
terdapat di kawasan hutan lindung & kawasan konservasi.
• Izin kontrak karya beberapa pertambangan besar belum
tercakup dalam basisdata perizinan yang diterima dari
Kementerian ESDM.
TANTANGAN & PELUANG……………..
PENYEDIAAN DATA
• Kegiatan moratorium kawasan hutan dan lahan gambut masih
memerlukan kelengkapan dan perbaikan kualitas data, baik peta RBI
maupun peta tematik pendukung,
• Kelengkapan dan kualitas data citra penginderaan dan batas wilayah
kabupaten masih sering menjadi kendala, oleh karena itu sharing
data citra penginderaaan jauh dari K/L terkait dan percepatan
perbaikan batas wilayah kabupaten
• Peta Dasar skala 1:50k harus segera diselesaikan, agar PIPIB dapat
dilaksanakan pada yang lebih detil/operasional.
• One Map penutup lahan 1: 250.000 harus segera diwujudkan untuk
melengkapai basisdata moratorium kawasan hutan dan lahan gambut
• Pencapaian One Map penutup lahan perlu melibatkan K/L terkait,
mengingat masih banyak peta penutup lahan berbeda versi.
PENUTUP
• Koordinasi dan sinergitas antara K/L dibawa kendali UKP4
masih sangat diperlukan dalam kegiatan moratorium kawasan
hutan dan lahan gambut
• Kegiatan moratorium kawasan hutan dan lahan gambut (PIPIB)
membawa dampak positip bagi BIG untuk berbenah dalam
percepatan dan perbaikan penyediaan IGD lebih berkualitas
• Pembaruan peta PIPIB perlu melibatkan pemerintah daerah dan
masyarakat agar hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan
• UKP4 harus berperan lebih aktif untuk mendorong K/L terkait
dalam penyediaan data perijinan yang sulit untuk diakses.
• Basisdata geospasial perijinan sektoral terpadu harus segera
dibangun untuk menghindari tumpang-tindih penguasaan lahan.
Fly UP