...

Lansekap Hutan di NTT

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Lansekap Hutan di NTT
LANSEKAP HUTAN DI NUSA
TENGGARA TIMUR
Disampaikan pada:
SEMINAR
PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERKELANJUTAN
DALAM PERSPEKTIF TATA RUANG
Kupang, 2 Juli 2013
TUJUAN
Tujuan seminar ini adalah untuk mendapatkan sinergi
antar sektor dalam pemanfaatan ruang untuk
mewujudkan good forest governance
TATA RUANG NASIONAL
INDONESIA PP 26/2008
PENDAHULUAN
1. Hutan produksi tidak berproduksi mencapai 43.34 Juta
ha (Statistik Kehutanan 2011).
2. Pengalaman dari Kalimantan, NTT, Waingapu – Sumba
Timur dan Bengkulu.
3. Skema pemanfaatan hutan produksi terbatas pada:
IUPHHK-HA, HT, dan RE – oleh swasta (98.32%)
4. Skema pemanfaatan hutan produksi yang terbatas
implementasinya: HTR, HKM, dan hutan Desa (<2%).
5. Bagaimana bersinergi antar sektor bisa terjadi di NTT?
Hutan Primer (Tidak Terganggu)
di Sumatra 2000-2010
2005
2010
2000
2000 - 6.507.495 Ha
2005 - 6.034.364 Ha
2010 - 5.489.412 Ha
Hutan Primer (Tidak Terganggu)
di Kalimantan 2000-2010
2010
2005
2000
2000
16.923.560,44
2005
15.575.166,46
2010
14.070.935,95
UNDISTURBED FOREST
Under Natural Forest
Concession
3.713.445,37
STATUS TUTUPAN HUTAN PRIMER
2000
Pulau
(Juta ha dan %
thd luas total)
2005
2010
(Juta ha dan % (Juta ha dan % thd
thd luas total)
luas total)
Sumatra
6.50 (14)
6.03 (13)
5.49 (11)
Kalimantan
16.92 (31)
15.57 (29)
14.07 (26)
Sulawesi
5.85 (31)
3.96 (21)
3.90 (21)
Java
0.37 (2.8)
0.29 (2.3)
0.29 (2.3)
Papua
31.56 (76)
29.87 (72)
28.64 (69)
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Fungsi Kawasan
Keterangan
HP (Hutan Produksi)
HPT (Hutan Produksi Terbatas)
HPK (Hutan Produksi Konversi)
Luas (Ha)
HP
304,761
HPT
217,802
HPK
112,765
Total
635,328
Satoimo – talas
Jepang
KESIMPULAN
• Sinergi antar sektor bisa terjadi jika pimpinan di daerah
mengetahui isi dan kondisi sumber daya alam yang dimilikinya.
• Hutan dapat dikelola dengan lestari jika ada keseimbangan
antara hutan yang dikelola perusahaan besar dan masyarakat
dan usaha kecil serta koperasi.
• Hutan akan memberikan kesejahteraan yang lebih besar
kepada masyarakat jika dikelola dan tidak hanya diambil
kayunya tetapi dimanfaatkan secara multiguna; air, wisata,
energi, satwa liar.
• Hutan akan aman dari penjarahan dan pencurian jika dilakukan
pengelolaan secara kolaboratif dan disepakati hak dan
kewajiban masing-masing pihak.
REKOMENDASI
• Blusukan ala Jokowi: untuk melakukan surveillance dan
audit (pengawasan, kontrol, dan penilaian).
• Perlu skema yang akomodatif terhadap keadaan
setempat, kecocokan lahan, ketersediaan tenaga kerja,
dan infrastruktur.
• Kelola hutan produksi berbasis pada kesesuaian lahan,
kesesuaian ketersediaan SDM, budaya lokal, investasi
lokal – misal koperasi.
• Penetapan kawasan hutan dilakukan secara bottom-up
dan menerapkan prinsip residual (rakyat dulu sisanya
dikelola oleh negara).
TERIMA KASIH
Lukas,
Petrus,
Peter
Fly UP