...

peraturan menteri kehutanan republik indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan menteri kehutanan republik indonesia
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.59/Menhut-II/2011
TENTANG
HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009
tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2010 ;
b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan serta dalam rangka
mencegah deforestasi dan kerusakan hutan, Peraturan Menteri
sebagaimana huruf a perlu disesuaikan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Tanaman Hasil
Rehabilitasi.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 …..
2
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
Nomor
84/P
tentang
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri …..
3
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN
HASIL REHABILITASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:
1. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan
dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan
meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung,
produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi yang
selanjutnya disingkat IUPHHK pada HTHR adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan
tegakan.
4. Tegakan adalah sekumpulan pohon hasil rehabilitasi yang masih berdiri dalam satu
kesatuan petak dalam kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan.
5. Petak Hutan Tanaman Hasil Reboisasi yang selanjutnya disebut petak adalah
petak/anak petak yang dibuat dalam rangka pelaksanaan inventarisasi hutan
tanaman hasil reboisasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk dijual
tegakannya.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan
hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat di kelola secara efisien
dan lestari.
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan.
8. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab
pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
9. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan di daerah Provinsi.
10. Dinas Kabupaten/Kota…..
4
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan
bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
BAB II
AREAL DAN TEGAKAN
Pasal 2
(1) Status areal dan tegakan HTHR yaitu hutan produksi yang ditumbuhi tegakan hasil
rehabilitasi.
(2) Kriteria hutan produksi yang dapat dijadikan areal pemanfaatan hasil hutan kayu
pada HTHR yaitu :
a. merupakan areal yang ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi yang telah mencapai
masak tebang;
b. berada dalam satuan petak atau anak petak;
c. bebas dari konflik status lahan dan tegakan dan tidak dibebani izin lainnya;
d. berada pada wilayah administratif pemerintahan maupun kehutanan yang
ditentukan berdasarkan peta dengan skala paling kecil 1:10.000 yang dibuat oleh
Balai Pemantapan Kawasan Hutan setelah mendapat validasi data dari BPDAS
dan/atau Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota; dan
e. status sumber dana pembangunan HTHR bersumber dari Pemerintah.
(3) Terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan
Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KPH atau Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.
BAB III
PEMANFAATAN TEGAKAN HTHR
Pasal 3
(1) Bupati/Walikota mengusulkan rencana pemanfaatan tegakan HTHR kepada Menteri
cq. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara dengan dilampiri sketsa areal yang diusulkan dan dibuat oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota.
Pasal 4…..
5
Pasal 4
(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bina
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial menganalisa usulan letak,
luasan dan potensi areal HTHR yang tegakannya akan dimanfaatkan.
(2) Berdasarkan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan
inventarisasi dilakukan oleh:
a. Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial dengan melibatkan instansi Eselon I dan Dinas Provinsi untuk
usulan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar.
b. Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan melibatkan Balai Pengelolaan
DAS untuk luasan kurang dari 50 (lima puluh) hektar.
Pasal 5
(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi :
a. luas;
b. jenis tanaman;
c. umur; dan
d. volume;
e. sumber dana.
(2) Hasil inventarisasi dilengkapi :
a. perkiraan nilai jual tegakan;
b. peta lokasi dengan skala 1 : 10.000;
c. peta pohon; dan
d. informasi tentang peran para pihak dalam rehabilitasi terdahulu.
(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan
dalam Berita Acara.
Pasal 6
(1) Hasil inventarisasi beserta rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Bina
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial mengusulkan kepada
Menteri untuk menetapkan areal pemanfaatan HTHR yang dapat dijual tegakannya.
(3) Menteri menetapkan areal pemanfaatan HTHR dan disampaikan kepada
Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
Pasal 7…..
6
Pasal 7
(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakat yang berminat untuk
mengajukan permohonan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten/Kota.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi harga penawaran
dalam satu kesatuan luas petak.
BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN HTHR
Bagian Kesatu
Subyek Pemegang Izin
Pasal 8
(1) IUPHHK pada HTHR dapat dimohon oleh:
a. perorangan;
b. koperasi;
c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia;
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2) Areal yang dapat dimohon adalah areal yang telah ditetapkan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin
Pasal 9
(1) Permohonan IUPHHK-HTHR diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Bina
Usaha kehutanan, dengan tembusan:
a. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
b. Kepala Dinas Provinsi;
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(2) Permohonan…..
7
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. untuk pemohon perorangan : KTP, biodata dan NPWP pemohon.
b. untuk pemohon BUMN/BUMS Indonesia/BUMD/Koperasi melampirkan:
1) Akte pendirian beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang;
2) SIUP dan TDP;
3) NPWP;
4) Profil perusahaan; dan
5) Laporan keuangan perusahaan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik atau laporan keuangan koperasi satu tahun terakhir.
6) bergerak di bidang usaha Kehutanan/Pertanian/Perkebunan.
c. Surat pernyataan sanggup membayar lunas atas harga tegakan, PSDH dan DR
serta kesanggupan untuk menanam kembali 100%(seratus) persen dari areal
yang dimohon dan diketahui oleh Notaris;
Pasal 10
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi
permohonan, yang pelaksanaanya dilakukan oleh Tim yang dibentuk Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
(2) Tata cara pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kriteria penetapan calon
pemegang IUPHHK-HTHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
(3) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan memerintahkan Dinas Kabupaten/Kota menaksir dan menetapkan
harga total penjualan.
(4) Harga total penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu harga total Limit
Penjualan Tegakan HTHR yang dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata kayu
bulat di Kabupaten/Kota setempat untuk jenis kayu yang sama dikalikan dengan
total tegakan hasil inventarisasi, dikurangi dengan :
a. Biaya penebangan, pembagian batang (bucking), pengumpulan, dan
pengangkutan yang dihitung oleh pemohon sekurang-kurangnya diketahui oleh
Kepala Dinas Kabupaten/Kota, UPT Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
dan UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial; dan
b. PSDH dan DR.
dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
(5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan mengajukan kepada Menteri untuk menerbitkan IUPHHKHTHR dalam rangka penjualan tegakan HTHR.
(6) Berdasarkan …..
8
(6) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
menetapkan calon pemegang IUPHHK-HTHR.
(7) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan mengajukan calon pemegang IUPHHKHTR kepada Menteri Kehutanan untuk diterbitkannya IUPHHK-HTHR.
(8) Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTHR untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang sampai kegiatan penebangan selesai, dengan tembusan
kepada:
a. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
b. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan
Sosial;
c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; dan
d. Bupati/Walikota setempat.
Pasal 11
(1) Calon Pemegang IUPHHK-HTHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7),
dapat melaksanakan kegiatan penebangan tegakan setelah memenuhi kewajiban :
a. menyusun RKT tebangan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan disampaikan untuk disahkan
oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
b. membayar harga tegakan sebagaimana hasil taksiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3).
(2) Hasil pembayaran harga tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
disetorkan ke rekening Menteri sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setelah kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, pemegang izin
dapat melaksanakan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.
(4) Terhadap hasil tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan PSDH
dan DR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Setelah PSDH dan DR dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas
Provinsi melayani memberikan dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Pemasukan dan penggunaan peralatan dalam IUPHHK-HTHR, dicantumkan dalam RKT
UPHHK-HTHR.
Pasal 13…..
9
Pasal 13
(1) Dalam hal kegiatan penebangan dan pengangkutan tidak selesai dilaksanakan oleh
pemegang izin dan jangka waktu izin telah berakhir, pemegang izin dapat
mengajukan perpanjangan.
(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri
c.q Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir.
(3) Direktur Jenderal membentuk Tim untuk mengevaluasi kegiatan pemegang izin dan
hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dilaporkan
kepada Direktur Jenderal disertai rekomendasi layak diperpanjang atau tidak.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan IUPHHK-HTHR tidak layak untuk
diperpanjang, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan menerbitkan surat
penolakan perpanjangan dan memerintahkan pemegang izin untuk meninggalkan
areal IUPHHK-HTHR, dalam waktu paling lama 30 hari kalender serta
memerintahkan pemegang izin untuk melunasi kewajiban yang belum dipenuhi.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan IUPHHK-HTHR layak untuk diperpanjang
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melaporkan kepada Menteri disertai
konsep Keputusan Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HTHR.
Pasal 14
Dalam hal kegiatan pemanenan dan pengangkutan tidak selesai dilaksanakan oleh
pemegang izin dan jangka waktu izin telah berakhir, dan pemegang izin tidak
mengajukan perpanjangan izin 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir kepada Menteri,
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan memerintahkan pemegang izin untuk :
a. meninggalkan areal IUPHHK-HTHR dalam waktu paling lama 30 hari kalender
b. melunasi kewajiban yang belum dipenuhi.
Pasal 15
(1) Dalam hal areal HTHR berada di dalam areal yang telah dibebani ijin (IUPHHKHTI, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HA), pemanfaatan kayunya dimasukkan dalam
RKTUPHHK dengan memenuhi kewajiban kepada negara sesuai peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal areal yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan hasil Tim menyatakan
bahwa areal dimaksud berada pada areal kerja yang telah dibebani IUPHKm atau
Hak Pengelolaan Hutan Desa, maka pemberian IUPHHK-HTHR diutamakan
diberikan kepada Koperasi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan (IUPHKm) atau pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa.
BAB V…..
10
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
Pemegang IUPHHK pada HTHR, wajib:
a. menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin
diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh
KKPH atau kepala dinas kabupaten/kota oleh Menteri.
b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan
sejak diberikan izin;
c. melaksanakan penataan areal kerja;
d. melaksanakaan perlindungan hutan di areal kerja;
e. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
f. membayar PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan sesuai peraturan
perundang-undangan;
g. pembagian laba hasil penjualan tegakan HTHR kepada koperasi atau kelompok
tani yang memiliki investasi pada saat rehabilitasi diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota.
BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya
pemeliharaan dan pemanfaatan pada HTHR.
Pasal 18
(1) Pengendalian dan pengawasan terhadap IUPHHK-HTHR dilaksanakan oleh Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan mendayagunakan Dinas Provinsi setempat.
(2) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
(3) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemanfaatan
hasil hutan kayu pada HTHR.
BAB VII…..
11
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini maka Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 Jo. Nomor P. 15/Menhut-II/2010 tentang
Hutan Tanaman Hasil Reboisasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 447
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.
KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001
Fly UP