...

1. Umum. a. Tuntutan perubahan di berbagai bidang

by user

on
Category: Documents
60

views

Report

Comments

Transcript

1. Umum. a. Tuntutan perubahan di berbagai bidang
TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT TAHUN 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Umum.
a.
Tuntutan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, telah dimulai
sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Berbagai perubahan tersebut
dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan
pemerintahan yang lebih demokratis serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang
didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD
Tahun 1945. Sejalan dengan perkembangan reformasi di bidang politik, ekonomi dan
hukum, pemerintah juga memiliki komitmen untuk melakukan reformasi di bidang
birokrasi. Reformasi Birokrasi pada dasarnya secara bertahap telah dilaksanakan
mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Dalam implementasinya Reformasi
Birokrasi berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi, yang ditetapkan dengan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, sebagai rancangan induk yang berisi
arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010–
2025. Kemudian dioperasionalisasikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi,
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010, yang disusun dan dilakukan setiap lima
tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke
tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas;
b.
Sejalan dengan program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan
pemerintah, sejak tahun 2010 TNI AD telah menetapkan program Reformasi
Birokrasi sebagai salah satu program prioritas. Berkenaan dengan kegiatan
Reformasi Birokrasi, telah dilakukan evaluasi untuk menilai kondisi birokrasi di
lingkungan TNI AD saat ini yang merupakan evaluasi hasil pelaksanaan Road Map
TNI AD tahun 2010-2014. Hasil evaluasi tersebut mengindikasikan adanya beberapa
aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
TNI AD kedepan yang dikelompokan kedalam delapan area perubahan meliputi
Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur,
Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik serta pola pikir (mind set) dan
budaya kerja (culture set). Kemudian dilaksanakan melalui sembilan program
Reformasi Birokrasi yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan dan
2
Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata
Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan,
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan
Monitoring Evaluasi; dan
c.
Untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan Program Reformasi TNI AD
kedepan maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Angkatan Darat tahun
2015-2019 sebagai pedoman guna memperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak
dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI AD
secara konsisten dan berkesinambungan.
2.
Maksud dan Tujuan.
a.
Maksud.
Guna memberikan gambaran tentang Road Map Program RB
TNI AD yang berisi penyesuaian dan penyempurnaan Program RB TNI AD yang
sedang dilaksanakan serta memuat pentahapan penyusunan rencana dan sasaran
dalam periode lima tahun; dan
b.
Tujuan.
Sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil
kebijakan/keputusan di lingkungan TNI AD khususnya dan personel TNI AD
umumnya dalam rangka melaksanakan program RB TNI AD.
3.
4.
Ruang Lingkup.
a.
Pendahuluan;
b.
Pencapaian Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2010-2014;
c.
Rencana Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019;
d.
Rencana Anggaran; dan
e.
Penutup.
Dasar.
a.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
b.
Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan
Kinerja di Lingkungan TNI;
c.
Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
d.
Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014;
e.
Permenpan dan RB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan
Dokumen Usulan RB di Lingkungan Kementrian/ Lembaga;
3
f.
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12 September 2011
tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI;
g.
Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/858/IV/2014 tanggal 11 April 2014 tentang
Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Angkatan Darat; dan
h.
Surat Perintah Kasad Nomor Sprin 1921/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014
tentang agent of change pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat TNI AD.
BAB II
PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI TNI AD TAHUN 2010-2014
5.
Umum. Pelaksanaan Program RB TNI AD pada Tahun 2010-2014 dapat dilihat dari
berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan Program Reformasi Birokrasi Nasional
dan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan Kasad. Pencapaian pelaksanaan Reformasi
Birokrasi TNI AD Tahun 2010-2014 dilihat dari setiap bidang yang meliputi Manajemen
Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan
Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pelayanan Publik
serta Monitoring dan evaluasi.
6.
Bidang Manajemen Perubahan.
a.
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan.
1)
Terbentuknya organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD yang
mampu melaksanakan perubahan terhadap fungsi, tugas dan tanggung jawab
di masing-masing unit kerja di lingkungan TNI AD;
2)
Terselenggaranya fungsi tim manajemen perubahan di lingkungan TNI
AD; dan
3)
b.
Terbentuknya Agent Of Change di Lingkungan TNI AD.
Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi.
1)
Tersusunnya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi
komunikasi yang aplikatif untuk jangka menengah dan jangka pendek/tahunan
di lingkungan TNI AD;
2)
Ditetapkannya program quick wins sebagai inisiatif yang mudah dan
cepat dilaksanakan;
3)
Terbangunnya komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang
diinginkan; dan
4
4)
Terbentuknya mekanisme komunikasi yang efektif tentang pelaksanaan
program Reformasi Birokrasi TNI AD oleh agen perubahan di tingkat
Kotama/Balakpus di lingkungan TNI AD.
c.
Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka
Reformasi Birokrasi.
1)
Terbentuknya Pusat Informasi Reformasi Birokrasi TNI AD yang mudah
diakses dan responsif dalam rangka sosialisasi dan internalisasi manajemen
perubahan;
2)
Terlaksananya kegiatan sosialisasi, internalisasi dan monitoring
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI Angkatan
Darat; dan
3)
Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta
keterlibatan sebagian besar personel dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI Angkatan Darat.
7.
Penataan Peraturan Perundang-undangan.
a.
Terlaksananya identifikasi Peraturan Kasad (Perkasad) yang diterbitkan
Mabesad sebagai dasar Hukum pelaksanaan tugas di lingkungan TNI AD.
b.
Dilaksanakannya pemetaan/identifikasi Peraturan Kasad bidang personel
terhadap materi yang muatannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI meliputi:
1)
Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/455/XI/2006 tanggal 30
November 2006 tentang Penyelenggaraan sidang Dewan Kehormatan
Perwira; dan
2)
Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember
2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
c.
Teridentifikasinya peraturan-peraturan di lingkungan Angkatan Darat yang
kurang harmonis/tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi.
d.
Terlaksananya sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Tindak Pidana Asusila dan Tindak Pidana Desersi/THTI melalui kegiatan penyuluhan
hukum kepada Prajurit dan PNS di satuan jajaran Balakpus TNI Angkatan Darat.
5
8.
Penataan dan Penguatan Organisasi.
a.
Restrukturisasi.
1)
Penataan Struktur Organisasi TNI Angkatan Darat sesuai usulan revisi
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI
dengan mempertimbangkan right sizing.
2)
Terlaksananya validasi organisasi satuan di lingkungan TNI Angkatan
Darat dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan TNI
AD sesuai dengan Minimum Essential Force (MEF) dan Zero Growth of
Personnel serta dalam rangka memperjelas mekanisme Prosedur
Mekanismne Hubungan Kerja (Prosmekhubja) satuan di jajaran TNI AD
dengan kegiatan sebagai berikut:
a)
Tahun 2010.
(1)
(2)
b)
validasi 7 Orgas, pencapaian sasaran 100%.
(a)
Orgas Ditpalad;
(b)
Yonarmed Roket;
(c)
Kodiklat TNI AD;
(d)
Brigif Linud;
(e)
Denintel Kostrad;
(f)
Sahli Kasad; dan
(g)
Lakesgilut.
pengesahan 6 Orgas, pencapaian sasaran 100%.
(a)
Seskoad;
(b)
Akmil;
(c)
Setumad;
(d)
Divif Kostrad;
(e)
Pussenarmed Kodiklat TNI AD; dan
(f)
Pussenarhanud Kodiklat TNI AD.
Tahun 2011.
(1)
penyusunan 7 Orgas, pencapaian sasaran 100%
meliputi:
6
(2)
(3)
c)
(a)
Orgas Divisi Linud;
(b)
Orgas Kopusbanops;
(c)
Orgas Menpenerbad Kopusbanops;
(d)
Orgas Menbekangad Kopusbanops;
(e)
Orgas Menkesad Kopusbanops;
(f)
Orgas Brigif Mekanis; dan
(g)
Orgas Yonif Linud.
validasi 7 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi:
(a)
Orgas Spamad;
(b)
Orgas Sopsad;
(c)
Orgas Spersad;
(d)
Orgas Slogad;
(e)
Orgas Sterad;
(f)
Orgas Srenad; dan
(g)
Orgas Menziad Kopusbanops.
pengesahan 6 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi:
(a)
Orgas Kodam;
(b)
Orgas Yonif Mekanis;
(c)
Orgas Pusdikpassus;
(d)
Orgas Dispsiad; dan
(e)
Orgas Yonarmed 105 mm/Tarik.
Tahun 2012.
(1)
penyusunan 2 Orgas, pencapaian sasaran 100%
meliputi:
(2)
(a)
Orgas Yonarhanud Rudal; dan
(b)
Orgas Yonarmed 155 mm.
validasi 13 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi:
(a)
Orgas Kostrad;
7
(b)
Orgas Rindam;
(c)
Orgas Menarmed;
(d)
Orgas Ditajenad;
(e)
Orgas Ditbekangad;
(f)
Orgas Ditkesad;
(g)
Orgas Dittopad;
(h)
Orgas Ditziad;
(i)
Orgas Ditkumad;
(j)
Orgas Ditkuad;
(k)
Orgas Babinminvetcaddam;
(l)
Orgas RSPAD GS; dan
(m)
Orgas Bengpushub.
(3)
pengesahan 23 Orgas, pencapaian sasaran 100%
meliputi:
(a)
Orgas Pusintelad;
(b)
Orgas Puspenerbad;
(c)
Orgas Secapaad;
(d)
Orgas Dithubad;
(e)
Orgas Disjasad;
(f)
Orgas Disbintalad;
(g)
Orgas Disjarahad;
(h)
Orgas Lemjiantek;
(i)
Orgas Pal Kostrad;
(j)
Orgas Kes Kostrad;
(k)
Orgas Kodim;
(l)
Orgas Deninteldam;
(m)
Orgas Zi Kostrad;
(n)
Orgas Bekang Kostrad;
(o)
Orgas Hub Kostrad;
(p)
Orgas Dohar Sista Arhanud;
(q)
Orgas Ajen Kostrad;
8
(4)
(r)
Orgas Ku Kostrad;
(s)
Orgas Kum Kostrad;
(t)
Orgas Puskodal TNI AD;
(u)
Orgas Yonintel Kostrad;
(v)
Orgas Pom Kostrad; dan
(w)
Orgas Yonarmed 105 mm/GS.
peninjauan evaluasi 7 Orgas, pencapaian sasaran 100%.
(a)
peninjauan evaluasi Orgas Denkesyah Kodam IX
di Denpasar;
(b)
peninjauan evaluasi Orgas Yonif TOP ROI 2009 di
Yonif 121/Macan Kumbang Brigif 7/Rimba Raya
Kodam I/BB di Deli Serdang;
(c)
peninjauan evaluasi Orgas Pusdikpenerbad di
Pusdikpenerbad Semarang;
(d)
peninjauan
evaluasi
Orgas
Korem
di
Korem 174/Atw Kodam XVII/Cenderawasih di Merauke;
(e)
peninjauan
evaluasi
Kodam XII/Tpr di Pontianak;
Orgas
Kodam
di
(f)
peninjauan evaluasi Orgas Yonif Raiders di
Yonif 200/Raider Kodam II/Swj Palembang; dan
(g)
peninjauan persiapan validasi Yonif Diperkuat di
Yonif 744/Satya Yudha Bhakti Kodam IX/Udy di Wedomu.
d)
Tahun 2013.
(1)
penyusunan
meliputi:
6
Orgas,
pencapaian
(a)
Orgas Yonarmed Komposit;
(b)
Orgas Yonpal Kostrad;
(c)
Orgas Yonarmed Roket MLRS;
(d)
Orgas Yonkav MBT;
(e)
Orgas Disdalpersad; dan
(f)
Orgas Dislaikad.
sasaran
100%
9
(2)
validasi 10 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi:
(a)
Orgas Dispenad;
(b)
Orgas Disinfolahtad;
(c)
Orgas Itjenad;
(d)
Orgas Lemjiantek;
(e)
Orgas Divisi Kostrad;
(f)
Orgas Makopassus;
(g)
Orgas Magrup Sandha;
(h)
Masat Gultor;
(i)
Orgas Kizijihandak; dan
(j)
Orgas Kizinubika.
(3)
pengesahan 17 Orgas, pencapaian sasaran 100%
meliputi:
(a)
Orgas Bengpusang Ditbekangad;
(b)
Orgas Denterm Ditbekangad;
(c)
Orgas Gupus Ditbekangad;
(d)
Orgas Denkesyah;
(e)
Orgas Denhubrem;
(f)
Orgas Bintal Kostrad;
(g)
Orgas Denharrahlat Kostrad;
(h)
Orgas Gupushub Dithubad;
(i)
Orgas Lanudad Puspenerbad;
(j)
Orgas Pusdikpenerbad;
(k)
Orgas Pekas;
(l)
Orgas Kupus Ditkuad;
(m)
Orgas Yonbekang Divif Kostrad;
(n)
Orgas Koramil;
(o)
Orgas Puslatpur;
(p)
Orgas Timintelrem; dan
(q)
Orgas Yonarhanudri 23 MM/Komposit.
10
(4)
peninjauan evaluasi 5 Orgas, pencapaian sasaran 100%.
(a)
peninjauan evaluasi Orgas Brigif TOP 2009 di
Brigif 19/Khatulistiwa Kodam XII/Tpr;
(b)
peninjauan
evaluasi
Kodam XVII/Cen di Jayapura;
Orgas
Jasdam
di
(c)
peninjauan evaluasi Orgas Yonzipur Yonzipur 16
Kodam IM;
(d)
peninjauan
evaluasi
Kodam XVI/Ptm; dan
Orgas
Pendam
(e)
peninjauan evaluasi Orgas Brigif Linud
Linud-3/ Kostrad Kariango Makassar.
e)
di
di Brigif
Tahun 2014.
(1)
melaksanakan UT I dan II validasi/penyusunan 22 Orgas,
pencapaian sasaran 100%.
(a)
Brigif Mekanis;
(b)
Brigif Raider;
(c)
Yonif Raider Diperkuat;
(d)
Yonif Linud;
(e)
Laboratorium Biologi Vaksin Ditkesad;
(f)
CAMB;
(g)
Sat Cyber Warfare;
(h)
Makodam;
(i)
Denma Mabesad;
(j)
Grup 1 & 2 Kopassus;
(k)
Yon Grup 1 dan 2 Kopassus;
(l)
Yon Grup 3 Kopassus;
(m)
YonaksusSat 81 Kopassus;
(n)
Yonban Sat 81 Kopassus;
(o)
Dennik Sat 81 Kopassus;
(p)
Pusdikpassus Kopassus;
(q)
Yonarhanud Komposit;
11
(r)
Denarhanud Rudal 004;
(s)
Puslatpur Kodiklat TNI AD;
(t)
Pusterad;
(u)
Akmil; dan
(v)
Kikavtai.
(2)
melaksanakan UT III validasi/penyusunan 22 Orgas,
pencapaian sasaran 90%.
(3)
forum evaluasi 9 Orgas hasil uji coba, pencapaian
sasaran 100%.
(4)
(a)
Sahli Kasad;
(b)
Ditpalad;
(c)
Gupusran Ditpalad;
(d)
Gupusjat dan Optik Ditpalad;
(e)
Pendam;
(f)
Topdam;
(g)
Jasdam;
(h)
Yonkav; dan
(i)
Denarhanud 23 MM/Zur Komposit
peninjauan, pencapaian sasaran 100%.
(a)
peninjauan evaluasi uji coba Orgas Bintaldam di
Kodam I/BB;
(b)
peninjauan evaluasi uji coba Orgas Infolahtadam di
Kodam VI/Mulawarman;
(c)
peninjauan evaluasi uji coba Orgas Denhub dan
Denpom Divif-2 Kostrad; dan
(d)
peninjauan evaluasi uji coba Orgas Yonif Raider
Singkawang Kodam XII/Tpr.
b.
Penguatan Unit Kerja.
1)
Terbentuknya gelar satuan di jajaran TNI AD baik penataan satuan
maupun pembentukan satuan baru sesuai dengan kebutuhan organisasi
TNI Angkatan Darat yang berpedoman pada Minimum Essential Force (MEF)
12
maupun Renstra untuk mendukung pelaksanaan Tupok TNI AD dalam rangka
menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI khususnya di daerah
perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terluar mencapai 47,8% meliputi
penataan satuan dan pembentukan satuan baru sebanyak 47 satuan yang
terdiri dari 37 validasi satuan (21 satuan dalam proses pengajuan permohonan
Perpang TNI) dan 10 pembentukan baru (8 satuan sudah Perkasad, 1 satuan
sudah mendapat persetujuan Panglima TNI dan proses pembangunan untuk
mencapai kondisi 60 % serta 1 satuan dalam proses permohonan persetujuan
Panglima TNI);
2)
Melanjutkan pembangunan satuan yang telah tergelar tetapi belum siap
operasional (belum mencapai kondisi 60%), sebagai berikut:
9.
a)
Yonkav Kutai Kertanegara Kodam VI/Mlw
60,7%;
b)
Yonzipur 8 Kodam VI/Mlw
53,9%;
c)
Brigif 22/OM Gorontalo Kodam VII/Wrb
23,8%;
d)
Yonarhanudse 16/Maleo
33,3%;
e)
Yonif 741/Sbw
16,4%
f)
Yonzipur 18YKR Kodam IX/Udy
50,7%
g)
Yonkav Tank Kodam XII/Tpr
32,2%
h)
Yonzipur Kodam XII/Tpr
63,5%
i)
Brigif 20 Lhoksukon Kodam IM
39,3%
j)
Skadron 13/Serbu Tanjung Redep
k)
Disadaad
50,0%
l)
Yonhub Cimanggis
34,4%
6,9%
Program Penataan Tata Laksana.
a.
Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi.
1)
Tersusunnya Bujukmin Data Base SOP/Prosmekhubja yang terkoneksi
dengan Mabes TNI maupun Kotama/Balakpus;
2)
Tersusunnya pokok-pokok organisasi dan prosedur serta tugas TNI AD
yang dilaksanakan oleh Kotama/Balakpus yang meliputi kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi dan daftar susunan
personel serta rekap personel dan materiil;
13
3)
Tersusunnya prosedur dan mekanisme hubungan kerja/petunjuk kerja
yang dilaksanakan oleh satker-satker di jajaran TNI Angkatan Darat yang
mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, prosedur dan mekanisme
kerja serta hubungan kerja antar personel baik internal maupun eksternal;
4)
Tersusunnya Prosedur Tetap (Protap) di satuan-satuan jajaran TNI AD
serta protap-protap yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi dan
karakteristik daerah masing-masing; dan
5)
Terselenggaranya
lingkungan TNI AD.
b.
kegiatan
penyusunan
Doktrin
dan
Bujuk
di
Pembangunan/pengembangan e-government.
1)
Tersusunnya standarisasi sistem informasi manajemen bidang
dokumentasi/kearsipan jajaran TNI AD dan prosedur mekanisme operasional
melalui sistem elektronisasi masih dalam proses pengembangan;
2)
Tersedianya perangkat lunak, perangkat keras dan komunikasi yang
terintegrasi di lingkungan TNI AD;
3)
Terlaksananya sistem aplikasi e-recruitment TNI AD, e-data personel
TNI AD dan e-doc kearsipan TNI AD;
4)
Terselenggaranya kegiatan rancang bangun alat tes postur tubuh
sistem elektronik;
5)
Terselenggaranya penyempurnaan dan pengintegrasian hasil rancang
bangun prototipe alat tes Garjas A dan B sistem elektronik;
6)
Terselenggaranya kegiatan rancang bangun prototipe hardware dan
software untuk mendukung kemandirian teknologi informasi dan komunikasi;
7)
Terselenggaranya kegiatan rancang bangun hardware dan software
untuk mendukung kegiatan paperless di lingkungan TNI AD; dan
8)
Terselenggaranya kegiatan pengembangan maupun rancang bangun
perpustakaan digital (e-library) dan sistem informasi e-office di Seskoad.
10.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
a.
Penataan sistem rekruitmen personel.
1)
Tercapainya pembangunan aplikasi sistem rekruitmen secara online;
2)
Terlaksananya
penyempurnaan/revisi
sistem
penyelenggaraan rekruitmen personel Angkatan Darat;
dan
metode
14
3)
Terwujudnya obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan rekruitmen personel TNI AD dengan tidak mengabaikan
keterwakilan daerah-daerah;
4)
Sistem rekruitmen personel TNI AD dapat berjalan secara terbuka,
transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
5)
Meningkatnya animo masyarakat untuk menjadi prajurit TNI AD;
6)
Aplikasi sistem rekruitmen secara online sedang dibangun secara
bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di bawah kendali
Mabes TNI dan saat ini pembangunan aplikasi tersebut telah memasuki tahap
penyempurnaan;
7)
Penyempurnaan/revisi penyelenggaraan rekruitmen personel TNI
Angkatan Darat telah dilaksanakan dengan menerbitkan Bujukmin tentang
personel dimana didalamnya terdapat beberapa revisi diantaranya revisi pada
organisasi penerimaan prajurit Tamtama. Selain itu, revisi dilakukan dengan
menyempurnakan sistem penilaian Rik/Uji dalam kegiatan penerimaan prajurit
baik Pa, Ba dan Ta. Penyempurnaan sistem penilaian telah dilakukan dan
disahkan dengan menerbitkan Surat Kasad tentang petunjuk penilaian Rik/Uji
Catar Akmil, serta akan dituangkan kedalam setiap rencana pelaksanaan
kegiatan penerimaan prajurit. Selanjutnya, revisi penilaian ini akan dituangkan
kedalam bentuk Bujuknik penerimaan prajurit;
8)
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekruitmen
prajurit yang dilaksanakan oleh TNI AD;
9)
Meningkatnya kualitas peserta didik, sehingga memudahkan dalam
pembinaan yang berpengaruh kepada meningkatnya hasil didik; dan
10)
Diperolehnya SDM prajurit yang berkualitas secara kompetensi yang
dibutuhkan TNI AD, sehingga siap ditempatkan dan ditugaskan di setiap
jabatan/satuan TNI AD.
b.
Analisis Jabatan.
1)
Tercapainya pembuatan aplikasi penilaian beban kerja perorangan dan
satuan yang diperoleh dari perhitungan dan analisa beban kerja tiap jabatan;
2)
Tersedianya pinak aplikasi perhitungan dan analisa beban kerja;
3)
Tersedianya uraian beban kerja yang terukur, sehingga dapat terwujud
organisasi yang right sizing;
4)
Terkumpulnya input data beban kerja dari Satker-Satker;
15
5)
Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang
mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban
personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
6)
Meningkatnya profesionalisme prajurit dan PNS dalam mengawaki
organisasi.
c.
Evaluasi Jabatan.
1)
Tersusunnya buku revisi Dafukaj yang berisi tentang peringkat/kelas
jabatan sesuai grading disesuaikan pada validasi organisasi terbaru, revisi
buku Dafukaj;
2)
Diperbaharuinya penyelarasan kelas jabatan perwira sesuai orgas
terbaru dengan data kelas jabatan yang ada pada data Siskar;
3)
Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang
mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban
personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
4)
Dipahaminya peringkat jabatan manajerial dan non manajerial serta
SOP oleh seluruh pejabat di lingkungan TNI AD; dan
5)
Terciptanya sistem informasi kepegawaian/personel
menerus dimutakhirkan oleh setiap satuan di jajaran TNI AD.
d.
yang
terus
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
1)
Tersusunnya buku pedoman pola Binkar perwira terbaik TNI AD;
2)
Tersedianya buku pedoman penyelenggaraan sidang jabatan dan
pangkat Pati/Pamen;
3)
Dioperasionalkannya buku pedoman tentang pola Binkar yang telah
direvisi, ketentuan leveling, sosiometri, bahasa inggris, tes potensi akademik,
talent scouting dan PPKJ khususnya untuk jabatan Letkol mantap dan Kolonel
mantap;
4)
Terstandarisasinya seluruh jabatan di lingkungan TNI AD;
5)
Diperolehnya personel yang tepat untuk menduduki jabatan yang tepat
sesuai dengan kompetensinya; dan
6)
Diberlakukannya aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian
jabatan struktural dan fungsional.
16
e.
Assessment individu berdasarkan kompetensi.
1)
Tersusunnya data sosiometri perwira yang diambil dari para anggota
pada saat perwira yang dinilai tersebut menjabat pada tiga jabatan sebelum
jabatan yang sedang diemban dan rekapitulasi data sosiometri hasil
pengumpulan dari satker terhadap personel yang telah mengikuti pembekalan
Dandim, Danyon dan Danden Intel;
2)
Tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil
kompetensi individu berdasarkan data kemampuan jasmani, psikologi,
riwayat/prestasi pada jabatan dan penugasan, nilai bahasa inggris, sosiometri
dan leveling berdasarkan talent scouting terutama golongan perwira;
3)
Belum terwujudnya profil kompetensi yang valid dan terintegrasi di
lingkungan TNI Angkatan Darat untuk penugasan khusus di dalam dan luar
negeri;
4)
Belum terwujudnya profil kompetensi yang valid dan terintegrasi di
lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai prioritas mengikuti pendidikan di
dalam dan luar negeri;
5)
Pengolahan data profil kompetensi individu pada jabatan Pamen dan
Pati tersedia di tingkat Mabesad dan dapat dikembangkan untuk bisa diakses
di Kotama/Balakpus berdasarkan Sisfopers Online; dan
6)
Belum tersedianya data profil kompetensi individu pada jabatan Pama
di tingkat Kotama/Balakpus untuk digunakan dalam pengarahan pembinaan
karir secara terbatas.
f.
Penerapan sistem penilaian kinerja individu.
1)
Tersedianya buku pedoman untuk penilaian kinerja individu di
lingkungan Angkatan Darat;
2)
Tercapainya aspek penilaian kinerja individu yang tepat di lingkungan
Angkatan Darat;
3)
Penilaian individu secara obyektif, transparan dan akuntabel dapat
meningkatkan produktifitas kinerja personel, sehingga pelaksanaan tugas
dapat optimal; dan
4)
Diperolehnya keseragaman dalam penilaian dengan mempedomani
Buku Pedoman Penilaian Kinerja Individu.
17
g.
Membangun/memperkuat database personel.
1)
Tersedianya fasilitas baik piranti lunak maupun piranti keras sebagai
sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI
AD; dan
2)
Tersedianya database personel TNI Angkatan Darat yang meliputi
seluruh personel di Kotama-Kotama dan Balakpus serta yang bertugas di luar
struktur TNI AD.
h.
Mengembangkan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi.
1)
Terselenggaranya macam-macam pendidikan TNI Angkatan Darat
sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran
pendukungnya;
2)
Tersedianya kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI
AD baik yang dilaksanakan oleh Kodiklat TNI AD maupun LKT kecabangan
dan fungsi Angkatan Darat sebagai pedoman dalam melaksanakan
pendidikan;
3)
Terstandarisasinya 10 komponen pendidikan sebagai standar
peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan agar pendidikan dapat berjalan
dengan optimal;
4)
Tersedianya Gadik dan Gapendik untuk mengoptimalkan transfer ilmu
kepada Serdik agar hasil yang dicapai dapat berjalan dengan optimal; dan
5)
Terselenggaranya pendidikan luar negeri TNI Angkatan Darat yang
bekerja sama dengan negara lain sesuai dengan kecabangan, spesialisasi,
kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran pendukungnya.
11.
Penguatan Pengawasan.
a.
Pengawasan Internal.
1)
Terwujudnya perbaikan pengelolaan keuangan negara di lingkungan
TNI AD sesuai standar penilaian BPK RI, dari penilaian Wajar Tanpa
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) menjadi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan;
2)
Terlaksananya verifikasi keuangan yang dilakukan dengan cara desk
audit terhadap pertanggungjawaban keuangan seluruh satuan jajaran TNI AD
yang mendapatkan P3.
18
3)
Terlaksananya Wasrik yang terdiri atas Wasrik bidang kinerja yang
meliputi bidang intelijen, operasi, personel, logistik dan teritorial serta Wasrik
bidang perbendaharaan yang meliputi bidang Renproggar, verifikasi keuangan
dan verifikasi materiil dengan obyek wasrik meliputi:
a)
Bidang Intelijen.
(1)
pengamanan personel, meliputi tindak lanjut penyelesaian
kasus yang terjadi di kesatuan dan pelaksanaan security
clearance terhadap prajurit yang menjaga obyek vital maupun
pemegang administrasi yang bersifat rahasia;
(2)
pengamanan materiil, meliputi sistem pengamanan
gudang senjata api, muhandak dan gudang bekal/materiil serta
administrasi materiil;
(3)
pengamanan berita dan kegiatan, meliputi werving,
pembentukan jaringan intel dan pembuatan Renpam;
(4)
administrasi intelijen, meliputi buku petunjuk intelijen,
produk intelijen, dan prosedur tetap pengamanan satuan;
(5)
tromol Pos 5000, tentang pengaduan masyarakat yang
dapat dirasakan manfaatnya dan dipertahankan sebagai satu
jalur pengawasan; dan
(6)
kotak Pos 7000, tentang langkah tindak lanjut dan
penyelesaiannya oleh Komandan Satuan.
b)
Bidang Operasi.
(1)
rencana operasi, meliputi dukungan uang latihan, uang
saku latihan;
(2)
penyiapan satuan, meliputi pemeriksaan kegiatan siapsat
yang akan berangkat tugas operasi dan pembinaan organisasi;
dan
(3)
latihan, meliputi penguasaan manajemen latihan, produk
penyelenggara latihan dan persiapan/perencanaan/pelaksanaan
latihan raider serta uji petik kemampuan Satpur, Banpur, Satintel
dan Satkowil.
c)
Bidang Personel. Pembinaan tenaga manusia meliputi
pembangunan kekuatan personel, pemeliharaan dan pengendalian
kekuatan personel serta laporan kekuatan personel yang meliputi:
19
(1)
penyediaan/pengadaan, yaitu penerimaan prajurit (catar
Akmil, Pa PK, Ba PK dan Ta PK) serta pengadaan CPNS;
(2)
penggunaan, meliputi penempatan jabatan (TOD/TOA),
seleksi karir (Talent Scoutting), penyelesaian personel LF,
penyelenggaraan sidang Pankar dan Pendidikan;
(3)
perawatan, meliputi pembinaan dan penegakan
kumplintatib serta pemeliharaan kesejahteraan dan moril (BPD
TOD/TOA, tanda jasa, KPI/KPS, kartu istri/suami dan KTP/KTA);
(4)
pemisahan, meliputi pemberhentian Prajurit/PNS dan
penyelesaian Kep pensiun/ janda/duda dan anak yatim piatu;
dan
(5)
administrasi umum meliputi tulisan dinas dan pengurusan
arsip.
d)
Bidang Logistik.
(1)
bekal meliputi dukungan makanan dan perminyakan,
perlengkapan perorangan/satuan, alat/materiil kesehatan serta
penyelenggaraan jasa angkutan;
(2)
alat peralatan meliputi dukungan Senjata, Munisi, Alat
optik, dan Ranpur TNI AD, alat angkutan darat baik materiil
maupun kuda, alat angkutan air, pesawat terbang, alat
perhubungan, alat elektronika, alat topografi serta aklat
peralatan khusus TNI AD;
(3)
fasilitas kontruksi meliputi dukungan fasilitas, konstruksi,
pangkalan, prasarana dan perumahan TNI AD serta BTB asset
TNI AD;
(4)
pengadaan meliputi pelaksanaan pengadaan dan kualitas
materiil, bekal dan jasa logistik TNI AD hasil pengadaan;
(5)
pembinaan
sistem
meliputi
pelaksanaan
dan
pengembangan administrasi pembinaan sistem dukungan
logistik TNI AD, sosialisasi peranti lunak bidang logistik TNI AD,
administrasi sisbinlog dan sisduklog TNI AD, kodifikasi
barang/materiil TNI AD dengan sistem NSN (Nomor Sediaan
Nasional/National
Stock
Number),
pengahapusan
barang/materiil TNI AD mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengakhiran dan pengawasan, pengembangan sistem
logistik/materiil TNI AD bidang peranti lunak; dan
20
(6)
BMN meliputi perumusan kebijakan sistem akuntansi
Barang Milik Negara di lingkungan TNI AD, sistem informasi,
manjemen, evaluasi dan Laporan Akuntasi Barang Milik Negara.
e)
Bidang Teritorial.
(1)
pembinaan Puanter meliputi binter terbatas, latnister,
pengkajian organisasi Kowil, Binsiap Apwil dan evaluasi Koramil
Model;
(2)
pembinaan Wanwil meliputi pendataan SDM, SDA dalam
rangka Hanneg dan sosialisasi RUTRW dan RUTRD;
(3)
pembinaan Komsos meliputi Wasev giat Komsos, Gar
Komsos KB TNI, aparat pemerintah dan masyarakat;
(4)
pembinaan Bhakti TNI meliputi karya bhakti insidentil,
operasi bhakti reguler, Wasev karya bhakti dan Wasev operasi
bhakti; dan
(5)
uji petik Satkowil tingkat Kodim.
f)
Bidang Perbendaharaan. Melaksanakan Wasrik Renproggar di
bidang anggaran, bidang pendanaan dan verifikasi keuangan.
g)
Melaksanakan verifikasi materiil yang meliputi:
(1)
hasil pengadaan barang dan jasa, hasil pembangunan
dan pemeliharaan;
(2)
materiil bekang, materiil peralatan, materiil zeni, materiil
perhubungan dan kesehatan;
(3)
proses dan hasil dari pengadaan barang dan jasa serta
produksi dan jasa/kekayaan non struktural;dan
(4)
administrasi pergudangan dan penerapan SIMAK BMN.
h)
Melaksanakan
pokok-pokok
pedoman
penyelenggaraan
pengawasan dan pemeriksaan berorientasi pada pelaksanaan Wasrik
yang efektif dan efisien untuk menunjang pencapaian tertib administrasi
di bidang kinerja dan perbendaharaan.
i)
Optimalisasi fungsi pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional terhadap pelaksanaan program, anggaran, kebijakan,
peraturan, sistem dan prosedur yang berlaku, agar dukungan anggaran
yang dialokasikan untuk TNI AD dapat tepat sasaran, tepat guna,
transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
21
j)
Peningkatan
kualitas
sumber
daya
manusia
aparat
inspektorat/pengemban fungsi pengawasan dan pemeriksaan dengan
titik berat pada peningkatan pemahaman tentang SAI (Sistem
Akuntansi Instansi) meliputi sistem akuntansi keuangan dan SIMAK
BMN
untuk
mencapai
hasil
yang
optimal
dalam
pelaksanaan/operasional manajemen TNI AD baik di bidang kinerja
maupun bidang perbendaharaan.
k)
Deklarasi anti korupsi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk
mewujudkan lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang bebas
dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan:
(1)
tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik
langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi dan
atau kelompok tertentu;
(2)
bekerja secara profesional,
menjunjung tinggi integritas;
penuh
semangat
dan
(3)
tidak meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi
dalam bentuk apapun; dan
(4)
bersedia menerima sanksi apabila terbukti melakukan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
l)
Melaksanakan pengawasan terhadap operasional manajemen
TNI AD baik di bidang kinerja maupun perbendaharaan mulai dari
kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan evaluasi sesuai aturan
dan norma yang berlaku.
m)
Menginstruksikan para atasan langsung untuk meningkatkan
pengawasan terhadap petugas pada Satker penyetor PNBP dan
pengembalian belanja.
n)
Peningkatan sistem pengamanan materiil dalam proses
pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pendistribusian meliputi
dukungan bekal maupun Alutsista untuk mencegah timbulnya kerugian
kehilangan dari segi kualitas dan kuantitas serta penyalahgunaan
materiil TNI AD.
o)
Peningkatan sistem pengamanan perbendaharaan dan
keuangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan
jabatan yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara maupun
satuan.
22
b.
Pengawasan APIP.
1)
Terlaksananya penguatan pengawasan terhadap Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai program kerja;
2)
Terlaksananya penambahan alokasi calon peserta didik Suswasrik dan
Auditor serta melaksanakan penataran bagi personel APIP secara terpusat
maupun tersebar;
3)
Terlaksananya pembahasan tentang tanggapan/jawaban tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
4)
Terlaksananya penguatan pengawasan terhadap Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, namun masih adanya penyimpangan baik terhadap kinerja
maupun penggunaan anggaran dari ketentuan yang berlaku;
5)
Adanya ST Kasad kepada satuan bawah tentang Pengelolaan Hibah
Nomor ST/16/2014 tanggal 7 Januari 2014 dan ST Kasad Nomor ST/761/2014
tanggal 12 April 2014 tentang penekanan ulang pengelolaan hibah di
lingkungan TNI AD;
6)
Sesuai rekomendasi Tim Wasrik BPK, TNI AD telah melaksanakan
peraturan dari Kemhan dan TNI tentang mekanisme pengadaan barang dan
jasa yang bersumber dari belanja devisa secara komprehensif termasuk
diantaranya mekanisme pengelolaan valas dan LC serta penyetoran ke kas
Negara atas sisa valas dan LC;
7)
Adanya skala prioritas dalam menentukan obyek pengawasan dan
pemeriksaan sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan
lebih terfokus; dan
8)
Terlaksananya pembekalan/Tar Wasrik bagi para personel baru yang
menempati jabatan pengawas dan pemeriksa sehingga personel tersebut
dapat melaksanakan tugas dengan baik.
12.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
a.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
1)
Tersusunnya Buku Petunjuk Tentang Pedoman Penyusunan LAKIP
TNI AD;
2)
Tersusunnya Buku Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Akuntansi BMN
TNI AD dengan menggunakan SIMAK BMN;
3)
Tersusunnya Buku Petunjuk Administrasi Tentang Penghapusan
Materiil Bergerak di lingkungan TNI AD;
23
4)
Tersusunnya Buku Petunjuk Administrasi Rumah Dinas di lingkungan
TNI AD;
5)
Tersusunnya Buku Petunjuk Administrasi Pengelolaan BMP di
lingkungan TNI AD;
6)
Tersusunnya Buku Petunjuk Administrasi Hibah di lingkungan TNI AD;
7)
Terselenggaranya pendalaman materi dan ujian sertifikasi keahlian
pengadaan barang dan jasa;
8)
Tersusunnya Buku Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Anggaran serta Daya Serap TNI AD dalam bentuk Laporan Program dan
Anggaran serta Daya Serap;
9)
Tercapainya pembangunan MEF 2010-2014 bersumber dari APBN,
Pinjaman Dalam Negeri (PDN), percepatan MEF (On Top), Pengembangan
Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekinhan), Pinjaman Luar Negeri
(PLN)/Kredit Ekspor (KE);
10)
Terwujudnya pola pikir personel di lingkungan TNI AD yang terbuka,
transparan dan bersinergi dengan badan pemeriksa internal maupun eksternal
dalam hal penyajian data, sehingga terdapat output yang akuntabel;
11)
Melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi terhadap seluruh asset
di UO TNI AD dengan prioritas utama barang tak bergerak (tanah dan
bangunan);
12)
Tersusunnya Laporan SIMAK BMN UO TNI AD;
13)
Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan pengelolaan Hibah dan
Pedoman Stock Level Pergudangan;
14)
Tersusunnya Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di LingkunganTNI AD;
15)
Bertambahnya personel yang memiliki sertifikasi ahli pengadaan
barang/jasa di lingkungan TNI AD;
16)
Terealisasinya Surat Kasad Nomor B/1920/VIII/2012 tanggal 15
Agustus 2012 tentang Permohonan pembebasan pajak untuk perusahaan
yang memberi bantuan kepada TNI AD;
17)
Terukurnya pencapaian sasaran pelaksanaan Program Kerja dan
Anggaran serta tingkat kemajuan fisik dan kemajuan administrasi di tingkat
Kotama/Balakpus;
18)
Terwujudnya sinergitas antar staf perencanaan Komando Atas dengan
satuan bawah, sehingga dapat meningkatkan daya serap anggaran hingga
akhir Renstra secara tertib dan akuntabel; dan
24
19)
Terwujudnya upaya untuk mempertahankan opini penilaian laporan
keuangan yang telah mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
b.
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi.
1)
Tersusunnya Dokumen Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan
Angkatan Darat, Dokumen Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Kinerja di
lingkungan Angkatan Darat, Dokumen Revisi Renstra TNI AD Tahun 20102014, Dokumen RKA TNI AD, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen
LAKIP TNI AD;
2)
Tersusunnya Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan
Anggaran TNI AD serta Daya Serap per Triwulan/Semester;
3)
Pencatatan atas hasil pengadaan barang yang bersumber dari dana
APBN dan non APBN untuk penambahan menjadi aset negara yang tercatat
dalam SIMAK BMN;
4)
Terlaksananya sistem kinerja TNI Angkatan Darat yang terencana,
terarah dan terpadu serta sistem pelaporan kinerja yang sesuai dengan
ketentuan/dokumen yang telah ditetapkan;
5)
Terevaluasinya pelaksanaan program kerja dan anggaran serta
kemampuan daya serap, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun fisik; dan
6)
Mematuhi regulasi Kemhan terkait penetapan status Rumkit sebagai
BLU atau Satker pengelola PNBP.
c.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
1)
Tersusunnya dokumen pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja
Utama;
2)
Terlaksananya
kinerja; dan
3)
13.
penetapan
dan
Standar pelayanan publik.
1)
karakteristik
indikator
Tersusunnya uraian tugas dan tanggung jawab personel TNI AD.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
a.
pemilihan
Kesiapan operasional PPRC TNI.
25
a)
Kesiapan operasional PPRC TNI untuk dikerahkan di dua
Trouble Spot secara bersamaan telah terwujud 80% dengan
terbentuknya satuan-satuan yang disiapkan untuk tergabung dalam
satuan PPRC TNI;
b)
Dari segi kualitas kesiapan operasional, telah mencapai 80%
dengan
dilaksanakannya
latihan
secara
berlanjut
dan
berkesinambungan sesuai dengan program latihan; dan
c)
Dari segi kualitas Alutsista dan Sarpas pendukung, baru
mencapai 80% karena terbatasnya anggaran TNI AD dalam
melengkapi Alutsista dan Sarpas pendukung latihan PPRC TNI
sehingga pemenuhannya dilaksanakan secara bertahap sesuai
program dan anggaran.
2)
Kesiapan Operasional PRC PB TNI.
a)
Terwujudnya Kesiapan Prajurit TNI yang tergabung dalam PRC
PB TNI untuk dikerahkan secara cepat dan tepat dalam rangka bantuan
penanganan bencana alam telah terwujud 50% dengan terbentuknya
satuan-satuan yang disiapkan untuk tergabung dalam satuan PRC PB
TNI di wilayah Barat dan wilayah Timur;
b)
Kelengkapan sarana prasarana dan peralatan pendukung
satuan jajaran Angkatan Darat yang tergabung dalam PRC PB TNI
yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana baru mencapai 50%
yang pemenuhannya dilaksanakan secara bertahap;
c)
Telah melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan
berlanjut baik sesuai program latihan standarisasiTNI AD maupun
latihan gabungan yang diselenggarakan oleh BNPB; dan
d)
Melaksanakan kegiatan monitoringperkembangan situasi
terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat
terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik melalui
pengamatan langsung maupun hasil koordinasi dengan BMVKG.
3)
Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
a)
Tergelarnya pasukan di setiap wilayah perbatasan dan pulau
terluar dengan mengerahkan kekuatan pasukan dari satuan organik
didukung oleh Satuan Kostrad sebagai Satuan Tugas Pengamanan
Perbatasan (Satgas Pamtas) dan Satuan Tugas Pengamanan Pulau
Terluar (Satgas Pam Pulau Terluar) sesuai direktif dari Mabes TNI;
26
b)
Melaksanakan Patroli dan kegiatan Binter yang dilaksanakan
secara rutin dan terus-menerus dapat menarik simpati masyarakat di
sekitar wilayah penugasan, sehingga pelanggaran terhadap kedaulatan
NKRI dan potensi sumber daya alam yang ada dapat diantisipasi dan
dicegah sedini mungkin; dan
c)
Terpenuhinya kebutuhan bahan pangan masyarakat di sekitar
wilayah penugasan dengan harga yang dapat dijangkau oleh
masyarakat setempat.
4)
Proses Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Darat.
a)
Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Angkatan Darat secara profesional, transparan, serta akuntabel dan
telah didistribusikan seluruh dasar hukum berupa Peraturan Presiden,
Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kasad ke seluruh jajaran
satuan TNI AD untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh
seluruh satuan kerja dan PPK dalam rangka melakukan pembenahan
dan penataan sesuai peraturan;
b)
Proses pembentukan Dinas Pelayanan Pengadaan TNI AD
(Disadaad) sudah sampai pada pengusulan Perpang TNI;
c)
Pelaksanaan sertifikasi Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
d)
Tersedianya pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan
TNI AD yang memilik sertifikasi serta keabsahan didalam
melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AD; dan
e)
Terserapnya anggaran secara maksimal sesuai dengan program
anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen PPPA.
5)
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum.
a)
Terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
umum oleh Rumkit TNI AD secara profesional, transparan dan
akuntabel guna meringankan penderitaan rakyat, khususnya di daerahdaerah;
b)
Kesiapan operasional RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad yang
berubah status menjadi terakreditasi secara internasional sesuai
dengan standar Joint commision International (JCI);
27
c)
Seluruh Rumah Sakit jajaran TNI AD telah melaksanakan Pola
Pengelolaan Keuangan BLU;
d)
Melaksanakan kerja sama dengan Kemenkes RI untuk
mengoperasionalkan Rumah Sakit Bergerak di daerah Perbatasan dan
Pulau Terluar; dan
e)
Sosialisasi dan kesiapan pemberlakuan BPJS Kesehatan bagi
Prajurit dan PNS TNI AD di lingkungan Angkatan Darat.
6)
Optimalisasi Peran TNI AD.
a)
Partisipasi aktif TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sekaligus sebagai kontribusi TNI dalam membantu pemerintah dalam
melaksanakan percepatan;
b)
Terwujudnya kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian
Pekerjaan Umum (PU) dalam memperbaiki fasilitas umum yaitu berupa
perbaikan jalur jalan pantai utara yang rusak akibat curah hujan yang
tinggi;
c)
Terwujudnya kerja sama antara TNI AD dengan Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka
mensosialisasikan serta menggiatkan kembali Program Keluarga
Berencana (KB);
d)
Terwujudnya kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian
Pendidikan Nasional (Kemendiknas) guna memberikan tenaga bantuan
pengajar bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan;
e)
Terwujudnya kerja sama antara TNI AD dengan Provinsi DKI
Jakarta berupa kegiatan gotong royong dalam rangka membersihkan
bantaran Kali Ciliwung pasca terjadinya banjir akibat curah hujan yang
tinggi;
f)
Pembinaan personel Teritorial TNI AD dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD dengan tujuan secara
kuantitas dapat memenuhi kebutuhan organisasi teritorial;
g)
Keterlibatan TNI dalam membantu proses percepatan
pembangunan di daerah melalui Operasi Bhakti TNI yaitu TMMD dan
Karya Bhakti TNI skala besar serta program TNI manunggal lainnya;
h)
Kegiatan Prajurit TNI AD di sekitar wilayah penugasan, dengan
melaksanakan berbagai macam aktifitas sosial, pendidikan,
pengembangan kesenian dan budaya serta peningkatan rasa
nasionalisme kebangsaan sebagai bekal untuk mempertahankan
keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
28
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
i)
Meningkatkan kemampuan Aparat Kowil melalui peningkatan
Lima Kemampuan Teritorial; dan
j)
Menyediakan materiil pembinaan Teritorial/Satkowil sesuai jenis
dan kualitasnya untuk mendukung kelancaran Pembinaan Teritorial
secara efektif dan efisien guna terwujudnya kesiapan materiil dalam
mendukung tugas satuan.
b.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
1)
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilaksanakan TNI AD sangat baik, karena masyarakat sangat merasakan
dampak positif dari pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
2)
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan
di beberapa Kabupaten/kota sudah cukup baik, namun ada beberapa sasaran
TMMD yang peran serta masyarakatnya masih kurang, hal ini disebabkan
karena:
a)
Sasaran yang dikerjakan bukan sasaran yang menyentuh
kepentingan masyarakat;
b)
Sasaran tersebut penting bagi masyarakat namun pekerjaan
yang dilaksanakan tidak menggunakan tenaga manusia tetapi alat
berat sehingga masyarakat tidak bisa memberikan bantuan tenaganya;
dan
c)
Timbulnya opini masyarakat bahwa pekerjaan tersebut sudah
dilelangkan kepada kontraktor lain sehingga hal tersebut berpengaruh
kepada kehadiran dan partisipasi masyarakat untuk membantu TMMD.
14.
Monitoring dan Evaluasi.
a.
Monitoring.
1)
Kegiatan monitoring dilaksanakan dalam rangka memantau
pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD dengan sasaran pelaksanaan
kegiatan masing-masing bidang, pencapaian program dan ketidaksesuaian
antara program dengan pelaksanaan; dan
2)
Terlaksananya kegiatan monitoring Tim Reformasi BirokrasiTNI AD ke
Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kotama/Balakpus.
29
b.
Evaluasi.
1)
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan RB di lingkungan TNI bersama
dengan Tim pelaksana RB Mabes TNI, Tim pelaksana RB TNI AD, Tim
pelaksana RB TNI AL dan Tim pelaksana RB TNI AU serta Tim penilai dari
jajaran Kemenpan dan RB;
2)
Terbentuknya Tim Assesor dalam rangka Penilaian
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan TNI AD;
Mandiri
3)
Melalui pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) maka keberhasilan program Reformasi
Birokrasi di lingkungan TNI AD dapat dipertanggungjawabkan; dan
4)
Melalui indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB), output maupun outcomes program Reformasi Birokasi di
lingkungan TNI AD dapat terukur secara objektif melalui beberapa sample
kegiatan yang ada di tiap-tiap bidang Reformasi Birokrasi.
BAB III
RENCANA REFORMASI BIROKRASI TNI AD TAHUN 2015-2019
15.
Umum. Rencana Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk
melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai serta menyelesaikan program yang belum
dapat diselesaikan dalam tahun 2010-2014. Rencana tetap mengacu pada sembilan
program RB dengan delapan area perubahan melalui berbagai kegiatan.
16.
Rencana Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019.
a.
Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD pada hakekatnya merupakan upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi di jajaran TNI AD, dengan rencana
sebagai berikut:
1)
Organisasi. Struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing) dan menghindari tumpang tindih pada pelaksanaan tugas, fungsi
dan wewenang melalui penyempurnaan dan penataan organisasi dan
manajemen kinerja di lingkungan TNI AD.
2)
Tatalaksana. Terbangunnya sistem tatalaksana yang efektif, efisien dan
transparan melalui penyempurnaan dan peningkatan peran ketatalaksanaan
dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui implementasi egovernment/e-office dan penerapan sistem manajemen kerja guna
30
mendukung kinerja organisasi TNI AD dalam mengelola aktifitas SDM di
lingkungan TNI AD serta perangkat lainnya.
3)
Peraturan Perundang-undangan.
a)
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif
harmonis, sinkron serta efektif dan efisien dalam pelaksanaannya
melalui pembenahan dan penyempurnaan/penyederhanaan peraturan;
b)
Terselenggaranya pemetaan, harmonisasi dan sosialisasi
peraturan (doktrin dan petunjuk) di lingkungan TNI AD sebagai upaya
mewujudkan kodifikasi Hukum Militer dalam penyelenggaraan fungsi
pertahanan negara matra darat, sebagaimana diamanatkan oleh pasal
64 UU Nomor 34 Tahun 2004; dan
c)
Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Hukum
Militer melalui pola bottom up sebagai upaya mewujudkan pemetaan
dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan
negara matra darat, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 64 UU
Nomor 34 Tahun 2004.
4)
Sumber Daya Manusia Aparatur. Meningkatkan profesionalisme SDM
aparatur di lingkungan TNI AD yang berintegritas tinggi, netral, kompeten,
capable (cakap/mampu), berkinerja tinggi dan memiliki tingkat kesejahteraan
yang baik.
5)
Pengawasan. Meningkatkan tata kelola yang handal, terpercaya, efektif
dan efisien serta taat pada peraturan menuju terciptanya organisasi TNI AD
yang transparan, akuntabel dan berwibawa.
6)
Akuntabilitas. Terlaksananya sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan
TNI AD yang efektif, efisien, transparan dan bebas KKN melalui diterapkannya
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
7)
Pelayanan Publik. Mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang
prima secara cepat dan tepat sehingga Tugas Pokok TNI AD dapat terlaksana
dengan baik.
8)
Pola Pikir dan Budaya Kerja. Mewujudkan pola pikir dan budaya kerja
personel TNI AD yang sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif,
produktif dan profesional serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian
tugas.
31
b.
Rencana tersebut di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan
Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD yang sedang dan akan dilaksanakan, yang
pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap manajemen kinerja dalam organisasi satuan di jajaran TNI AD
dalam rangka mencapai kondisi yang diinginkan dimulai dari pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi TNI AD, penilaian kinerja organisasi dan profil birokrasi saat ini,
penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019 dijabarkan
dalam sembilan program dan dua puluh lima kegiatan sebagai berikut:
1)
Manajemen Perubahan.
a)
Pembentukan tim manajemen perubahan;
b)
Penyusunan strategi
komunikasi; dan
manajemen
perubahan
dan strategi
c)
Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
rangka Reformasi Birokrasi.
2)
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh TNI.
3)
Penataan
Program Penataan dan Penguatan Organisasi.
a)
Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja; dan
b)
Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata
laksana, pelayanan publik dan Diklat.
4)
Program Penataan Tata Laksana.
a)
Penyusunan
Standard
Operation
penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
b)
5)
Procedure
Pembangunan dan pengembangan e-government.
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
a)
Penataan sistem rekruitmen;
b)
Analisa jabatan;
c)
Evaluasi jabatan;
d)
Penyusunan standar kompetensi jabatan;
e)
Assessment individu berdasarkan kompetensi;
f)
Penerapan sistem penilaian kinerja individu;
(SOP)
32
g)
Membangun/memperkuat database personel; dan
h)
Pengembangan pendidikan dan pelatihan personel berbasis
kompetensi.
6)
Program Penguatan Pengawasan.
a)
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
b)
Peningkatan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah
(APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.
7)
8)
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
a)
Penguatan akuntabilitas kinerja;
b)
Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi; dan
c)
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
a)
Penerapan standar pelayanan.
(1)
Internal. Meningkatkan kualitas standar pelayanan di
lingkungan TNI AD terhadap personel militer dan PNS TNI AD
beserta keluarga besar TNI AD.
(2)
Eksternal.
(a)
Kesiapan operasional PPRC TNI;
(b)
Kesiapan operasional PRC PB TNI;
(c)
Pengamanan
wilayah
pengamanan pulau-pulau terluar;
perbatasan
dan
(d)
Proses pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI;
(e)
Pelayanan kesehatan masyarakat umum; dan
(f)
Optimalisasi peran TNI.
b)
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.
9)
Program Monitoring dan Evaluasi.
a)
Monitoring; dan
b)
Evaluasi.
33
c.
Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di
lingkungan TNI AD maka ditetapkan program percepatan (Quick Wins) sebagai
berikut:
1)
Mempersiapkan satuan di jajaran TNI AD dalam rangka pembentukan
Kogabwilhan:
2)
Implementasi fungsi utama teritorial dalam bentuk kegiatan “serbuan
teritorial”;
3)
Pengamanan perbatasan RI dengan Negara tetangga
mewujudkan detern effect melalui pengembangan gelar satuan;
4)
Kesiapan operasional PPRC TNI; dan
5)
Kesiapan operasional PRC PB TNI.
untuk
17. Kriteria Keberhasilan. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD
diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme personel TNI AD, nillai-nilai etika dan
budaya kerja, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja TNI AD dalam
rangka mewujudkan organisasi TNI AD yang berorientasi pada keberhasilan pencapaian
tugas secara efektif dan efisien sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh
seluruh masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan sembilan program Reformasi
Birokrasi sebagai berikut:
NO
KEGIATAN
1
A
2
MANAJEMEN PERUBAHAN
1
Pembentukan
Perubahan
Tim Manajemen
OUTPUT
OUTCOME
3
4
- Surat Perintah Kasad
tentang organisasi Agent
of Change pelaksana
Reformasi Birokrasi TNI
AD.
2
Penyusunan Strategi Manajemen
Perubahan
dan
strategi
komunikasi
- Dokumen
strategi
manajemen
perubahan
dan strategi komunikasi
TNI AD.
3
Sosialisasi
dan
Internalisasi
Manajemen Perubahan dalam
rangka Reformasi Birokrasi
- Kegiatan sosialisasi
dan
internalisasi
manajemen
perubahan
dalam rangka Reformasi
Birokrasi.
4
Quick Wins
Program Quick Wins
- Terselenggaranya Reformasi Birokrasi
TNI AD, tingkat konsepsi, komitmen,
konsistensi
serta
keterlibatan
dalam
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
Reformasi Birokrasi pada seluruh tingkatan
personel di lingkungan TNI AD
- Tingkat
pelayanan
kepercayaan masyarakat
publik
dan
34
B
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
Penataan berbagai peraturan
yang diterbitkan TNI AD
1. Dokumen
daftar
peraturan
yang
dikeluarkan/diterbitkan
TNI AD.
2. Dokumen pemetaan
peraturan
yang
dikeluarkan TNI AD.
- Jumlah masalah yang terkait dengan
peraturan
yang
tidak
harmonis
di
lingkungan TNI AD
3. Peraturan-peraturan
di lingkungan TNI AD.
C
1
2
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Restrukturisasi/penataan tugas
1. Peta tugas dan fungsi
dan fungsi unit kerja
unit kerja di lingkungan
TNI AD yang tepat fungsi
dan tepat ukuran (right
sizing).
Penguatan Unit Kerja Yang
Menangani Fungsi Organisasi,
Tata Laksana, Kepegawaian/
personel dan Diklat
2. Dokumen
rencana
restrukturisasi/penataan
tugas dan fungsi unit
kerja.
1. Dokumen
rencana
penataan dan penguatan
unit
kerja
yang
menangani
organisasi
tatalaksana,
pelayanan
publik,
personel,
pendidikan dan pelatihan.
- Tingkat
efektifitas
dan
efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD
2. Rencana pengadaan
alutsista
berdasarkan
kebutuhan dan kondisi
ancaman
yang
berkembang.
D
PENATAAN TATALAKSANA
1
Penyusunan Standard Operation
Procedure
(SOP)
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsi.
- Dokumen
SOP
penyelenggaraan tugas
dan fungsi TNI AD.
2
Pembangunan
pengembangan
e-office TNI AD
- Aplikasi e-government/
e-office TNI AD.
E
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
1
Penataan Sistem Rekrutmen
dan
e-government/
- Tingkat transparansi, akuntabilitas dan
standarisasi proses penyelenggaraan TNI
AD
Dokumen
sistem
rekruitmen yang terbuka,
transparan,
akuntabel
dan berbasis kompetensi
1. Prosentase personel dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
35
2
F
Dokumen dan uraian peta
jabatan
Evaluasi Jabatan
Dokumen
Peringkat
Jabatan
Penyusun Standar Kompetensi Dokumen
Standar
Jabatan
Kompetensi Jabatan
Assessment Individu Berdasarkan Dokumen
peta
profil
Kompetensi
kompetensi individu
Penerapan
Sistem
Penilaian Dokumen
Indikator
Kinerja Individu
Kinerja Individu yang
terukur
Membangun/pengembangan data- Aplikasi
database
base personel
pegawai atau personel
yang update dan akurat
Pengembangan Pendidikan dan Dokumen
program
Pelatihan
Personel
Berbasis pendidikan dan pelatihan
Kompetensi
pegawai
berbasis
kompetensi
dalam
pengelolaan
kebijakan
dan pelayanan publik
PENGUATAN PENGAWASAN
1
Penerapan SPIP
2
Peningkatan
peran
Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)
G
1
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Laporan
Akuntabilitas
TNI AD
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP).
2
Pengembangan
Sistem
Manajemen Kinerja Organisasi
3
Penyusunan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama
Utama (IKU)
(IKU) TNI AD
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3
4
5
6
7
8
H
Analisa Jabatan
1
Penerapan
TNI AD
Standar
Pelayanan
2
Partisipasi masyarakat dalam
menyelenggarakan
Pelayanan
Publik
Opini
BPK
terhadap
laporan keuangan TNI
AD dan hasil PMPRB dari
Kemenpan RB.
Renstra,
Renja
Penetapan kinerja.
dan
2. Prosentase penempatan personel yang
sesuai dengan peta jabatan.3. Prosentase
personel yang meningkat kinerjanya.
4. Tingkat
kecepatan
dan
akurasi
perolehan data personel.
- Meningkatnya
kualitas
dalam
pengelolaan program kerja dan anggaran
yang
ditandai
dengan
menurunnya
prosentase temuan yang dapat merugikan
keuangan negara
- Meningkatnya
LAKIP TNI AD.
rating
hasil
evaluasi
Dokumen
standar
pelayanan TNI AD
Dokumen laporan
partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan
pelayanan publik TNI AD
-
Tingkat kepuasan publik/masyarakat.
36
I
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1
Monitoring
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan
TNI AD
1. Laporan
hasil
monitoring pelaksanaan
reformasi birokrasi TNI
AD.
2. Laporan
hasil
monitoring pelaksanaan
kegiatan
reformasi
birokrasi
Kotama/
Balakpus di jajaran TNI
AD.
2
3
Evaluasi pelaksanaa Reformasi
Birokrasi di lingkungan TNI AD
yang dilakukan setiap akhir tahun
Laporan
evaluasi
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
TNI
AD
dilaksanakan setiap akhir
tahun.
Evaluasi
menyeluruh Laporan
evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pelaksanaan Reformasi
TNI AD
Birokrasi TNI AD 5
tahunan.
- Pengendalian
proses
pelaksanaan
program Reformasi Birokrasi.
- Perbaikan
pelaksanaan
Birokrasi di lingkungan TNI AD.
Reformasi
- Perbaikan,
perencanaan
dan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD
lima tahun selanjutnya.
18.
Agenda Prioritas. Program Reformasi Birokrasi TNI AD meliputi delapan area
perubahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya
manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya
kerja. Dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI AD disusun agenda prioritas
terkait delapan area perubahan yang dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun
kedepan, adapun agenda prioritas Reformasi Birokrasi pada Road Map Reformasi Birokrasi
TNI AD tahun 2015-2019 adalah:
a.
Organisasi meliputi:
1)
Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja; dan
2)
Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana,
pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat.
b.
Tatalaksana meliputi:
1)
Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) penyelenggaraan
tugas dan fungsi; dan
2)
Pembangunan dan pengembangan e-government atau e-office.
37
c.
Peraturan dan perundang-undangan meliputi penataan berbagai peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan TNI AD.
d.
e.
SDM aparatur meliputi:
1)
Penataan sistem e-recruitment;
2)
Analisis jabatan;
3)
Evaluasi jabatan;
4)
Standar kompetensi jabatan;
5)
Assessment individu berdasarkan kompetensi;
6)
Penerapan sistem penilaian individu;
7)
Pengembangan database pegawai; dan
8)
Pengembangan pendidikan dan pelatihan.
Pengawasan meliputi:
1)
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan
jajaran TNI AD; dan
2)
Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
sebagai Quality Assurance dan Consulting.
f.
g.
h.
Akuntabilitas meliputi:
1)
Penguatan akuntabilitas kinerja TNI AD;
2)
Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi; dan
3)
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) TNI AD.
Pelayanan publik meliputi:
1)
Penerapan standar pelayanan TNI AD; dan
2)
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pola pikir (mindset) dan Budaya kerja (culture set) meliputi:
1)
Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
2)
Sosialisasi dan internalisasi perubahan dalam rangka Reformasi
Birokrasi; dan
3)
Penetapan Quick wins.
38
19.
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.
a.
Waktu pelaksananaan Reformasi Birokrasi di ilngkungan TNI AD dimulai
tahun 2015 secara bertahap dan berakhir pada tahun 2019. Tahapan kerja dari
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi TNI AD dilakukan secara sistematis,
menyeluruh dan berkelanjutan yang meliputi:
1)
Pembangunan/pembenahan sistem;
2)
Sosialisasi dan implementasi;dan
3)
Pengukuran dampak perubahan.
b.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahun pada Road Map
Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019 (terlampir).
20.
Penanggung Jawab. Reformasi Birokrasi TNI AD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi TNI AD dengan organisasi tim sebagai berikut:
a.
Pengarah dijabat Kasad.
b.
Tim Pelaksana.
1)
Ketua Tim Pelaksana dijabat Wakasad;
2)
Sekretaris dijabat Waasrena Kasad dan Waaspers Kasad;
3)
Ketua Bidang Manajemen Perubahan dijabat Kasahli Kasad;
4)
Ketua Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi dijabat Asrena
Kasad;
5)
Ketua
Dirkumad;
Bidang
Penataan
PeraturanPerundang-Undangan
dijabat
6)
Ketua Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dijabat
Aspers Kasad;
7)
Ketua Bidang Penataan Tata Laksana dijabat Asops Kasad;
8)
Ketua Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja dijabat Aslog Kasad;
9)
Ketua Bidang Penguatan Pengawasan dijabat Irjenad;
10)
Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dijabat
Kasad; dan
11)
Ketua Bidang
Kadisinfolahtad.
Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Aster
dijabat
39
BAB IV
RENCANA ANGGARAN
21.
Umum.
Rencana kebutuhan anggaran TNI AD tahun 2015-2019 merupakan
proyeksi kebutuhan selama kurun waktu lima tahun ke depan dengan memperhitungkan
kebutuhan pemenuhan percepatan Minimum Essential Force (MEF) dan kebijakan
pembangunan bidang pertahanan matra darat yang dihadapkan pada keterbatasan sumber
anggaran saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut sampai lima tahun ke depan, maka
perencanaan anggaran Reformasi Birokrasi TNI AD harus berbanding lurus dengan
rencana anggaran pembangunan kekuatan TNI AD dalam rangka mewujudkan kekuatan
TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern serta dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan nilai akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian/Lembaga, sehingga
harus disusun lebih teliti, rasional dan realistis dengan dilandasi ketajaman perkiraan atas
setiap kemungkinan timbulnya potensi penyimpangan terhadap program anggaran, hal ini
merupakan salah satu outcomes yang akan dicapai dari program Reformasi Birokrasi
TNI AD.
22.
Rencana anggaran Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019.
a.
Alokasi anggaran pertahanan untuk mewujudkan pembangunan TNI AD pada
Renstra tahun 2015-2019 dirumuskan sebesar 2,0% - 2,3% PDB. Alokasi anggaran
Renstra TNI AD tahun 2015-2019 berdasarkan pengajuan kebutuhan anggaran,
dengan rincian sebagai berikut:
1)
Rencana kebutuhan anggaran Renstra TNI AD tahun 2015-2019
Rp. 397,778,093 miliar, sebagai berikut:
a)
Tahun 2015 Rp. 73.121,873 miliar;
b)
Tahun 2016 Rp. 87.754,783 miliar;
c)
Tahun 2017 Rp. 79.160,114 miliar;
d)
Tahun 2018 Rp. 78.762,555 miliar; dan
e)
Tahun 2019 Rp. 78.978,764 miliar.
2)
Rencana kebutuhan anggaran Alutsista dan non Alutsista Renstra
TNI AD tahun 2015-2019 per sumber anggaran, sebagai berikut:
a)
Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Rencana kebutuhan anggaran
untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan Alutsista dan non Alutsista
TNI AD tahun 2015-2019, melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
sebesar Rp. 15.143,10 miliar, sebagai berikut:
40
(1)
Tahun 2015 Rp. 3.956,13 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 3.579,34 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 2.577,88 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 2.520,51 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 2.509,25 miliar.
b)
Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor (PLN/KE). Rencana
kebutuhan anggaran untuk pengadaan Alutsista dan non Alutsista TNI
AD tahun 2015-2019, melalui Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor
(PLN/KE) sebesar Rp. 60.613,37 miliar, sebagai berikut:
(1)
Tahun 2015 Rp. 11.301,00 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 25.596,69 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 12.750,06 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 7.894,85 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 3.070,77 miliar.
c)
Rupiah Murni (RM). Rencana kebutuhan anggaran pengadaan,
pemeliharaan, perbaikan Alutsista dan non Alutsista TNI AD tahun
2015-2019, melalui Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 59.308,42 miliar,
sebagai berikut:
(1)
Tahun 2015 Rp. 14.195,34 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 10.989,48 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 12.039,43 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 10.975,40 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 11.108,78 miliar.
d)
Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan). Rencana kebutuhan anggaran untuk pengembangan teknologi
industri pertahanan dalam rangka mendukung kemandirian pengadaan,
pemeliharaan, perbaikan Alutsista dan non Alutsista TNI AD tahun
2015-2019, melalui Bangtekindhan sebesar Rp 1.328,46 miliar, sebagai
berikut:
(1)
Tahun 2015 Rp. 221,40 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 255,21 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 285,88 miliar;
41
(4)
Tahun 2018 Rp. 286,29 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 279,69 miliar.
e)
Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana TNI AD.
Rencana kebutuhan anggaran untuk pengembangan fasilitas sarana
dan prasarana TNI AD tahun 2015-2019 sebesar Rp. 23.691,70 miliar,
dengan rincian sebagai berikut:
(1)
Tahun 2015 Rp. 4.287,60 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 4.501,98 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 4.727,08 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 4.963,43 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 5.211,61 miliar.
f)
Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit
TNI AD. Rencana kebutuhan anggaran untuk peningkatan
profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI AD tahun 2015-2019
sebesar Rp. 193.530,73 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
(1)
Tahun 2015 Rp. 32.490,70 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 35.133,00 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 38.048,72 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 42.193,03 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 45.665,29 miliar.
g)
Pemeliharaan dan Perawatan, BMP serta LTGA TNI AD.
Rencana kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan,
BMP serta LTGA TNI AD tahun 2015-2019 sebesar Rp 44.154,91
miliar, dengan rincian sebagai berikut:
(1)
Tahun 2015 Rp. 6.668,39 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 7.697,75 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 8.729,70 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 9.927,54 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp.11.131,53 miliar.
42
b.
Rencana anggaran yang khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan
program Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 8.027.984.000,dengan rincian pertahun sebagai berikut:
1)
Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015
Rp. 1.945.328.000,- meliputi kegiatan:
a)
Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi
TNI AD Rp. 50.000.000,b)
Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD
Rp. 50.000.000,c)
Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d)
Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi
Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,e)
Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus
jajaran TNI AD Rp.340.664.000,f)
Sosialisasi dan kaderisasi agen perubahan pelaksanaReformasi
Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI Rp.340.664.000,g)
Kodal sosialisasi agen perubahan Reformasi
Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 124.000.000,-
Birokrasi
2)
Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2016
Rp. 1.480.664.000,- meliputi kegiatan:
a)
Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi
TNI AD Rp. 50.000.000,b)
Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD
Rp. 50.000.000,c)
Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d)
Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi
Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,e)
Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus
jajaran TNI AD Rp.340.664.000,-
43
3)
Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2017
Rp. 1.480.664.000,- meliputi kegiatan:
a)
Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi
TNI AD Rp. 50.000.000,b)
Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD
Rp. 50.000.000,c)
Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d)
Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi
Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,e)
Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus
jajaran TNI AD Rp.340.664.000,4)
Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2018
Rp. 1.480.664.000,- meliputi kegiatan:
a)
Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi
TNI AD Rp. 50.000.000,b)
Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD
Rp. 50.000.000,c)
Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d)
Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi
Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,e)
Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus
jajaran TNI AD Rp.340.664.000,5)
Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2019 Rp.
1.640.664.000,- meliputi kegiatan:
a)
Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi
TNI AD Rp. 50.000.000,b)
Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD
Rp. 50.000.000,c)
Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d)
Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi
Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,-
44
e)
Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus
jajaran TNI AD Rp.340.664.000,f)
Susun dan cetak Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD
tahun 2020-2024 Rp. 80.000.000,g)
Susun dan cetak Road Map Strategi Manajemen Perubahan dan
Strategi Komunikasi Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2020-2024
Rp. 80.000.000,-
BAB V
PENUTUP
23.
Penutup.
Demikian Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD 2015-2019, semoga
dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Upaya perbaikan dan revisi terhadap naskah ini dapat
dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Jakarta,
2015
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat
Selaku
Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
TNI Angkatan Darat,
Lampiran:
-
M. Munir
Letnan Jenderal TNI
Tabel Road Map Reformasi Birokrasi
TNI AD tahun 2015-2019
Paraf:
1.
Kasahli
:
6.
Aster
:
2.
Irjenad
:
7.
Asrena
:
3.
Asops
:
8.
Dirkumad
:
4.
Aspers
:
9.
Kadisinfolahtad
:
5.
Aslog
:
Fly UP