...

Laporan Utama sisi pegawai Kebijakan

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Laporan Utama sisi pegawai Kebijakan
6 Laporan Utama
Setahun belakangan merupakan tahun yang
terbilang cukup berat bagi perekonomian
Indonesia. Tidak hanya pada satu-dua sektor saja
tetapi hampir di seluruh sektor perekonomian
menerima dampaknya
9 7725D2
77DDD2
29 sisi pegawai
Isnawan Wahyu Prasetyo
Jadikan Kegagalan
Motivasi untuk Lebih Baik
ISSN 2502-7700
60 Kebijakan
Impor Sementara
Kapal Wisata Asing
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016
- Warta
Bea Cukai
| 1 2016
Volume
48, Nomor
3, Maret
Keluarga Besar
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Mengucapkan
Selamat Hari Raya
Nyepi
2 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
1938
Dari Redaksi
S
alah satu kebijakan yang disumbangkan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka stimulus
perekonomian Indonesia adalah dengan memberikan
fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Keberadaan IKM atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
di Indonesia ternyata pernah tercatat mampu menyerap
97% tenaga kerja dan mendominasi pertumbuhan ekonomi
Indonesia sebesar 56.5% dari Produk Domestik Bruto.
Bea Cukai sebagai institusi yang memiliki fungsi fasilitasi
perdagangan dan industri berupaya memberikan solusi jitu
untuk mempertahankan IKM ditengah melemahnya perekonomian global. Pemberian
fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor kepada IKM diyakini dapat menghemat biaya
produksi IKM yang berorientasi ekspor dan mendorong IKM untuk lebih maju dan
berkembang. Penyediaan Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus IKM pun telah dirancang
Bea Cukai agar IKM dapat dengan mudah mendapatkan bahan baku asal impor. Kemudian
dari sisi pembiayaan, Bea Cukai menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) untuk membantu kegiatan IKM dengan memberikan pinjaman, modal dan
penyediaan bahan baku. Ulasan mengenai peran Bea Cukai dalam memberikan stimulus
perekonomian Indonesia melalui pemberian fasilitas kepada IKM kami hadirkan dalam
rubrik Laporan Utama dan Wawancara.
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan Bea dan Cukai terus
bergerak demi memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat. Telah diluncurkan
beberapa aplikasi berbasis android oleh Subdit Humas dan Penyuluhan yang dapat
dimanfaatkan oleh seluruh pengguna jasa dan masyarakat umum. Salah satu aplikasi yang
telah diluncurkan dan mendapatkan respon yang cukup banyak adalah Kalkulator Pabean,
sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk menjamin transparansi Bea Cukai dalam
menghitung bea masuk dan jaminan. Kami hadirkan ulasannya dalam rubrik Berbagi
Pengetahuan.
Melengkapi tren perdagangan melalui perangkat elektronik (e-commerce), kami
juga hadirkan informasi mengenai modus penipuan impor barang kiriman yang
mengatasnamakan Bea Cukai. Kenali ciri-ciri penipuan impor barang kiriman dalam
rubrik Bea Cukai Menjawab. Selanjutnya dalam rubrik Galeri Foto bersama akan kita
nikmati beberapa foto menarik yang menggunakan teknik pemanfaatan objek foto berupa
binatang menjadi sebuah seni gambar.
Profil kantor kali ini kami hadirkan kantor Bea Cukai yang memiliki layanan
pabean dan cukai cukup lengkap, yaitu KPPBC Tipe Madya B Yogyakarta. Jangkauan
pengawasannya pun terbilang sangat luas diantaranya Kotamadya Magelang, Kotamadya
Yogyakarta dan delapan kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul,
Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo.
Redaksi juga mengajak Anda untuk berkunjung ke suatu kota kecil di Jawa Tengah.
Kota yang terkenal dengan sebutan kota kretek tersebut, ternyata memiliki peninggalan
sejarah atas perkembangan Agama Islam di Pulau Jawa. Menara Kudus serta berbagai
keindahan kota akan kami hadirkan dalam rubric Travel Notes.
Masih banyak informasi menarik lainnya yang kami kemas dalam berbagai rubrik.
Sumbangan ide dan kritik yang membangun kami tunggu untuk kemajuan majalah Warta
Bea Cukai.
Selamat membaca!
Terbit Sejak 1968
Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan
diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/
DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LLM
PENASEHAT
SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI
Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.
DIREKTUR CUKAI
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN
Robi Toni, S.E., M.M.
DIREKTUR AUDIT
DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
Ir. Harry Mulya, M.Si
DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A
DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL
KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL
KEPABEANAN DAN CUKAI
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA
DAN CUKAI
Ir. Agus Hermawan , MA
TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Dwijo Muryono
TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI
Dwi Teguh Wibowo, S.E.
TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN
KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN
DAN CUKAI
M. Agus Rofiudin, S. Kom., M.M.
PENGARAH
DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
PEMIMPIN REDAKSI
KASUBDIT HUMAS DAN PENYULUHAN
Haryo Limanseto, S.Sos., M.Si.
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Arief Rahman Hakim, Rinto Setiawan, Ricky M. Hanafie
Pimpinan Redaksi
Haryo Limanseto
Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai –
­Kementarian Keuangan Republik Indonesia
Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini.
Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke [email protected]
dan [email protected] dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon
yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.
ALAMAT REDAKSI
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822
e-Mail : [email protected] dan [email protected]
Follow:
@Warta_BeaCukai
WartaBeaCukai
REDAKTUR
Isro’ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti,
Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Dara Rahmania,
Sumardian Wahyudiati, Muparrih, Jiwo Narendro P,
Zulfaturrahmi
FOTOGRAFER
Abdur Razaq Aghni, Wahyu Valti Raja Monang, Deo
Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo,Dovan
Wida Perwira
REPORTER
Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari,
Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahroni,
Supriyadi Widjaya.
SEKRETARIAT
Indah Widaryati, Rudi Andrian
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
3
Daftar Isi Maret 2016
Laporan Utama
6 Bea Cukai Dukung dan Dorong Ekspor IKM.
12 Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
16 Bea Cukai Memberi Perhatian Terhadap
­Kepentingan Pelaku IKM
Opini
21 MEMASARKAN BUDAYA (BARU) :
“JUJUR ITU BIASA !!!”
Sebuah Pemikiran Terbalik Mengenai Konsep
Pencegahan Korupsi
oleh: Era Yuwono
Reportase
Galeri Foto
24 Berburu (Foto) Hewan
Profil Kantor
26 KPPBC TMP Jogja
Mengenal Kantor Bea Cukai Jogja
4 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
30 BEA CUKAI SOETTA HADANG
NARKOBA HINGGA TENGKORAK
31 Bea Cukai, Itjen Kemenkeu, dan BIN
Bekerja Sama Tegah Miras Ilegal
32 The 11th Sub-Working Group on
ASEAN Customs Transit System
Meeting
33 BEA CUKAI BERANTAS NARKOBA:
PENJARA TAK HENTIKAN AKSI
WN NIGERIA KENDALIKAN
PENYELUNDUPAN SABU 16,81KG
Sisi Pegawai
34 Jadikan Kegagalan Motivasi untuk
Lebih Baik
Travel Notes
40 Masjid Menara Kudus: Warisan Pemikiran
yang Menarik untuk Dipelajari
Isnawan Wahyu Prasetyo
46 Berbagi Pengetahuan
36 Ruang Kesehatan
Peraturan
37 Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean
dan Tempat Penimbunan Sementara,
Pemindahan Lokasi Penimbunan Barang
di Tempat Penimbunan Sementara, dan
Pengenaan Sanksi
39 Bea Cukai Menjawab
43 Kicauan
44 Event
ENGLISH PAGE
The Main Report
63 Customs Supports and Encourages the
Exports of Small and Medium Industries
67 The Role of the Indonesian Export
­Financing Agency
70 Customs Gives Concern towards
Small and Medium Industry (SMI)
­Businessmen
policy
74 Temporary Admission of Foreign
­Tourist Ship
Hobi dan Komunitas
48 Customs Shooting Club
Menembak Melatih Kesabaran dan Konsentrasi
Sejarah
51 INSIDEN BUKIT DUA
Feature
52 Perlancar Pesanan dengan Pita Cukai Online
58 Infografis
Kebijakan
60 Impor Sementara Kapal Wisata Asing
reportage
76 Customs, Inspectorate General of the ­Ministry of
Finance and the State Intelligence Agency (BIN)
Work Together to Tackle Illegal Liquor
77 Drugs until Skulls are Intercepted at the
Soekarno-Hatta Airport
78 The 11th Sub-Working Group on ASEAN
Customs Transit System Meeting
feature
79 Facilitating Orders
with Online Excise Stamps
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
5
Laporan Utama
Bea Cukai Dukung
dan Dorong Ekspor IKM
6 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Laporan Utama
Setahun belakangan merupakan
tahun yang terbilang cukup berat
bagi perekonomian Indonesia.
Tidak hanya pada satu-dua
sektor saja tetapi hampir di
seluruh sektor perekonomian
menerima dampaknya. Setelah
ditelaah lebih lanjut, saat di
mana industri dan perdagangan
melemah ternyata masih ada
sektor yang bertahan bahkan
hampir tidak terpengaruh, yaitu
Sektor Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM).
M
elihat hal
tersebut
pemerintah pun
bertindak dengan
mengeluarkan
Paket Kebijakan Ekonomi yang
terbagi menjadi beberapa jilid
dan hingga kini sudah mencapai
jilid X (sepuluh). Melihat potensi
UMKM, beberapa isi dari paket
kebijakan ekonomi tersebut
ditujukan untuk pengembangan
UMKM.
UMKM sebagai tulang
punggung perekonomian
Indonesia telah terbukti mampu
menjaga stabilitas ekonomi di
saat krisis terjadi. Keberadaan
UMKM di Indonesia mampu
menyerap hingga mencapai 97%
dari seluruh tenaga kerja di
Indonesia. Namun disayangkan,
perusahaan besar dan asing
yang hanya menyerap 3% itu
menguasai hampir separuh
Produk Domestik Bruto (PDB)
nasional, yaitu 43%.
Bayangkan dari yang
hanya 3% itu, 60%-nya adalah
perusahaan asing. Apabila
mereka hengkang dari Indonesia,
perekonomian Indonesia dengan
mudah akan kembali drop.
Beranjak dari hal tersebut perlu
kesadaran untuk membangun
pondasi dari UMKM, karena
nyatanya banyak di negaranegara lain UMKM yang lebih
maju daripada perusahaan asing.
Kepala Seksi Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE)
Dorothea Sigit menjelaskan
Keunggulan UMKM, yaitu
mendominasi pertumbuhan
ekonomi Indonesia, dengan
menyumbang sekitar 56,5% PDB
dan dapat menyerap tenaga
kerja 97,2% (data tahun 2012)
yang sebarannya lebih merata
di setiap daerah. Selain itu
jumlahnya banyak dan rapat,
karena terdapat 100 UMKM
per 1.000 penduduk, di mana
Indonesia menduduki posisi ke-2
dari 132 negara (World Bank,
Mengapa daya saing kita lemah
karena alasan di antaranya
harga pembelian bahan baku
impor untuk ekspor masih
mengandung pajak dengan
volume pembelian sedikit,
rantai pasokan panjang, tiap
rantai ada marjinnya, mesinnya
tua, dan untuk ekspor pun
menggunakan jasa lain yang
mahal sekali.
Dorothea Sigit,
Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE)
2010). UMKM juga menempati
bagian terbesar dari seluruh
aktivitas ekonomi rakyat
Indonesia. Dan sudah terbukti
bahwa UMKM tahan dari
terpaan krisis ekonomi karena
tidak memiliki utang luar negeri
dan berorientasi ekspor.
Banyak peluang bagi
UMKM untuk lebih maju
dan berkembang. Globalisasi
ekonomi, terutama implementasi
Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA), dapat menciptakan
peluang pasar bagi produk
UMKM. Pasar ASEAN sebesar
600 juta dengan jumlah kelas
menengah ASEAN berjumlah
24% pada 2010 akan meningkat
menjadi 65% pada 2030 (menurut
ADB).
Potensi pengembangan
industri nasional mendorong
Indonesia sebagai production
base di kawasan ASEAN dengan
ditopang pasar domestik yang
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
7
Laporan Utama
Paket Kebijakan Ekonomi. Dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengembalikan perekonomian Indonesia yang sempat melemah.
besar, penduduk usia muda/
produktif, investasi yang
meningkat, dan sumber daya
alam yang besar. Perdagangan
Intra-ASEAN cenderung
meningkat, tetapi porsinya masih
relatif kecil, yaitu 25%.
Keunggulan UMKM memiliki
keunikan atau nilai seni tinggi
berbasis kebudayaan lokal
(handmade), dan telah memenuhi
standar kualitas. Negaranegara seperti di Eropa Timur,
Uni Emirates Arab, dan Cina
merupakan peluang pasar bagi
produk kerajinan.
“Banyak produk, contohnya
bulu mata dan rambut palsu
yang dipakai oleh artis-artis
Holywood diproduksi Industri
Kecil dan Menengah (IKM) di
Purbalingga,” ujar Sigit.
Namun UMKM juga memiliki
berbagai hambatan dalam hal
pengelolaan usahanya. Masalah
utama yang dihadapi oleh
UMKM adalah permodalan.
Menyusul masalah lain adalah
pengelolaan yang kurang
profesional, kesulitan dalam
persaingan usaha yang pesat,
rendahnya tingkat inovasi pelaku
UMKM, kebijakan pemerintah
yang kurang pro UMKM, bahan
baku yang sukar diperoleh, dan
pasar yang cepat berubah selera
sehingga pemasaran menjadi
sulit.
Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Heru Pambudi
menjelaskan bahwa Kementerian
Keuangan melalui Bea Cukai
mengeluarkan kebijakan yang
sudah masuk dalam Paket
Kebijakan Ekonomi tahun 2015.
Kebijakan tersebut merupakan
salah satu wujud pemerintah
dalam mendukung UMKM
agar bisa berkembang. Mampu
merebut pasar di ranah domestik,
regional, bahkan internasional.
Dengan paket kebijakan ini,
UMKM juga diberikan relaksasi
atas ketentuan Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE)
yang selama ini diberlakukan.
Relaksasi itu diantaranya
adalah penghilangan kewajiban
meletakkan jaminan uang
tunai atau garansi bank. Meski
begitu, kata Heru, yang berhak
mendapat fasilitas itu adalah
8 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Industri Kecil Menengah (IKM).
“Selama digolongkan dalam IKM
dan mendapat rekomendasi dari
unit terkait, mereka tidak perlu
membayar bea masuk dan pajak
impor atas pembelian bahan
baku dari luar negeri,” tegasnya.
Diakui Sigit, Bea cukai selama
ini membuat aturan fasilitas
yang sepertinya hanya cocok
untuk perusahaan-perusahaan
besar. Tetapi ternyata di UndangUndang Kepabeanan ada pasalpasal yang mengamanatkan
terkait IKM. Dari situlah
kemudian dilakukan kajian
yang kemudian fasilitas yang
cocok untuk industri kecil dan
menengah adalah fasilitas KITE
IKM.
Fasilitas KITE IKM ini
bertujuan untuk memperkuat
pondasi perekonomian dan
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional dengan
mendukung pengembangan IKM
berorientasi ekspor, menciptakan
produk ekspor dengan branding
nasional, dan memperkuat daya
saing Indonesia menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Laporan Utama
Dijelaskan oleh Sigit alasan
memilih fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE)
karena jika masuk ke pasal
yang lain kurang cocok. “Sebagai
contoh, fasilitas Kawasan
Berikat atau dikenal KB, dia
harus di Kawasan Industri atau
sejenisnya, sedangkan IKM
tersebar di daerah-daerah kecil.
Makanya kita buat KITE yang
tidak harus di kawasan industri,
tidak perlu ada batas luasan
lokasi dan bisa industri dalam
skala rumahan” ungkapnya.
Dalam Undang-Undang
(UU) Kepabeanan tidak semua
IKM bisa diberikan fasilitas,
hanya untuk yang berorientasi
ekspor saja. Sebelumnya, untuk
menentukan konsep fasilitasnya,
Bea Cukai telah melakukan
public hearing ke daerah Bali,
Semarang, dan Tumang, Boyolali.
Dari kegiatan tersebut diketahui
bahwa banyak ekspor dari IKM
yang tidak atas nama mereka.
Mereka kebanyakan memakai
jasa titipan kilat.
Permasalahan bermula ketika
dalam produksinya, IKM tersebut
membutuhkan bahan baku yang
diimpor dan harus membayar
bea masuk dan pajak impor.
“Padahal karena hasil produknya
untuk diekspor seharusnya tidak
terkena pajak karena barang
untuk ekspor bukan objek yang
terkena bea masuk karena tidak
digunakan di sini,” jelasnya.
Ternyata selain bahan baku,
kebutuhan IKM lainnya adalah
mesin karena mesin-mesin yang
selama ini digunakan sudah tua.
Padahal sebenarnya tertuang
dalam UU Kepabeanan atas
permasalahan mesin untuk
rehabilitasi, diversifikasi, dan
industry, dikonsepkan fasilitas
bebas bea masuk untuk bahan
baku dan untuk mesin.
IKM juga punya kesulitan
lain, yaitu ketika harus
mengimpor bahan baku namun
tidak mempunyai Nomor Induk
Kepabeanan (NIK). Oleh karena
itu, dibuatlah kolaborasi antara
IKM dengan Pusat Logistik
Berikat (PLB), yaitu PLB khusus
IKM. Sebagai permulaan, PLB
IKM berdiri di sentra Bali.
PLB IKM ini merupakan
terobosan Bea Cukai yaitu
memperluas fungsi Gudang
Tugas Bea Cukai. Salah satunya memberikan layanan informasi, konsultasi, dan bimbingan kepada pengusaha
yang memerlukan.
Berikat sebagai penyedia bahan
baku dan juga menerima hasil
produksi untuk dikonsolidasi/
diekspor. Barang-barang yang
berada di PLB IKM akan
diberikan penangguhan. PLB
IKM ini juga berfungsi sebagai
tempat pameran. “Banyak orang
asing yang menanyakan produkproduk kerajinan Jepara atau
daerah lainnya di Bali, mereka
mengetahui bahwa barang
yang dicari merupakan produk
Indonesia tetapi tidak tahu di
mana persisnya untuk mencari,
sehingga perlu tempat sebagai
pooling hasil produksi IKM, yaitu
di PLB,” ujar Sigit.
Dari hasil public hearing,
workshop, dan survei yang
dilakukan Bea Cukai, akhirnya
pertanyaan akan bagaimana
cara mendapatkan bahan baku
dengan mudah dan murah,
serta bagaimana meremajakan
mesin-mesinnya untuk IKM
sudah terjawab. Tetapi masih
ada satu lagi permasalahan
yaitu permodalan. “Kebetulan
Kementerian Keuangan
mempunyai LPEI atau Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia
dan mereka punya pemikiran
yang sama sehingga kita
gandeng mereka dan membuat
konsorsium IKM,” tegasnya.
Konsorsium IKM merupakan
suatu badan usaha yang bisa
didirikan oleh perkumpulan
IKM dalam satu sentra atau
perbankan atau juga lembaga
pembiayaan seperti LPEI. Bila
konsorsium didirikan oleh
perbankan atau LPEI maka
mereka bisa menyalurkan
usahanya dengan dengan
peminjaman/ kredit modal
atau untuk pembelian bahan
baku. Jadi selain PLB juga ada
konsorsium untuk penyediaan
bahan baku. Alasan tidak
menggunakan PLB IKM ialah
karena IKM tersebar di manamana sedangkan pengusaha PLB
saat ini hanya ada di Bali. Jadi
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
9
Laporan Utama
untuk daerah yang belum ada
PLB IKM-nya akan dibentuk
konsorsium IKM yang akan
menyediakan bahan baku juga.
“Daya saing kita lemah
terjadi karena beberapa alasan,
di antaranya adalah harga
pembelian bahan baku impor
untuk ekspor masih mengandung
pajak dengan volume pembelian
sedikit, rantai pasokan panjang,
tiap rantai ada marjinnya,
mesinnya tua, dan untuk ekspor
pun menggunakan jasa lain yang
mahal sekali,” jelasnya.
Adapun kesulitan lain yaitu
untuk penjualan atau ekspor,
kalaupun ekspor akan dibranding ulang. Sebagai contoh,
ialah sandal bertabur permata
swarovski merek Paris Hilton
yang ternyata dibuatnya di Bali.
Saat ini bila para pelaku IKM
ikut pameran, mereka harus
mengeluarkan biaya sewa yang
tinggi. Jadi salah satu alasan
PLB IKM itu perlu dijadikan
tempat pameran agar mereka
bisa pameran sambil menunggu
volume barang untuk diekspor.
Ditegaskan Sigit, PLB IKM bisa
menjadi pasar untuk pengrajin
dan yang ditunjuk sebagai PLB
IKM adalah pengusaha yang
mempunyai koneksi ke luar
negeri sehingga mereka juga bisa
datangkan calon pembeli dari
luar negeri.
“Kita sudah mempunyai
sasaran yang tepat dan skemaskema yang cocok untuk fasilitas
ini. Sebenarnya permasalahan
IKM banyak tapi tidak semua
ditangani Bea Cukai. Kalau yang
sesuai ranah Bea Cukai kita
usahan dan segera berjalan,”
lanjutnya.
Bentuk pengawasan yang
dilakukan oleh Bea Cukai atas
fasilitas ini adalah dengan
menggunakan sistem IT
Inventory. Berbeda dengan
perusahaan besar yang
sudah menyediakan sendiri
perlengkapannya, khusus untuk
Detail pelaksanaan belum
diketahui tapi berharap
keberpihakan pemerintah ini
bisa membantu kami sebagai
industri kecil
Supriyanto
Pengrajin Tembaga Desa Tumang
IKM akan disiapkan modul
pengelolaan bahan baku yang
merupakan semacam pencatatan
sehingga IKM diminta untuk
mengisi laporannya. Modul
yang diberikan akan dikaitkan
dengan CEISA (Customs-Excise
Information and Automation),
yaitu sistem teknologi dan
informasi yang tersentralisasi
milik Bea Cukai untuk fasilitas
KITE. Dalam hal ini IKM hanya
tinggal input data ke sistem
tersebut.
Pengrajin Tembaga Desa
Tumang
Salah satu IKM yang sangat
mengharapkan kebijakan KITE
untuk IKM segera berjalan
adalah para pengrajin tembaga di
Desa Tumang, Cepogo, Boyolali,
Jawa Tengah. Desa yang terletak
di kaki Gunung Merapi ini
merupakan sentra dari kerajinan
produk tembaga. Produksinya
bisa berbagai rupa perabotan
seperti tempat lampu, guci, kursi,
meja, dan masih banyak lagi
tergantung pesanan yang datang.
Tidak main-main, ternyata
hasil produksinya akan
dikirimkan ke luar negeri yang
10 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
mana peminat dan pemesannya
kebanyakan dari luar negeri/
orang asing yang datang ke
Indonesia. Pesanan datang
biasanya melalui banyak artshop
yang berada di Bali.
Supriyanto, salah satu
pengrajin yang juga ditunjuk
sebagai ketua cluster pengrajin
logam tembaga di Desa Tumang
bercerita bahwa tembaga
yang merupakan bahan baku
produksi harus diimpor karena
di Indonesia belum ada yang
menyediakan. Pengrajin tembaga
di Desa Tumang ada sekitar 200
industri dengan ribuan tenaga
kerja.
Dari pengalamannya selama
ini, saat terjadi krisis ekonomi di
Indonesia usahanya tidak begitu
terpengaruh, yang terpengaruh
justru apabila ada isu stabilitas
keamanan nasional sehingga
turis manca negara yang datang
ke Indonesia berkurang. Tetapi
menghadapi pasar bebas MEA,
Supriyanto mewakili suara
pengrajin tembaga, menjadi
sedikit risau. “Walaupun tidak
banyak pengrajin tembaga di
dunia, pengrajin Indonesia bisa
kalah saing, karena ambil contoh
di India bahan bakunya bisa
didapatkan di negara sendiri
tanpa perlu impor, sehingga
harganya bisa lebih murah
walaupun dari segi detail produk
Indonesia lebih diminati,”
ujarnya.
Selama ini mereka membeli
bahan baku yang berasal dari
Bulgaria, Italia, Chile, Cina
melalui 3 mata rantai sehingga
harganya sudah cukup tinggi.
Untuk melakukan impor
bahan baku sendiri masih sulit
karena untuk impor paling
tidak harus 1 kontainer, jumlah
banyak, dan perlu modal.
Untuk ekspor pun biasanya
sudah diatur oleh pemesan
yang sudah memberikan jadwal
pemberangkatan kargo.
Mendengar akan adanya
Laporan Utama
Pengrajin Tembaga. Bahan baku impor, modal besar, merupakan beberapa kendala yang dirasakan dan mengharapkan pemerintah agar dapat membantu mereka.
fasilitas yang akan diberikan
Kementerian Keuangan melalui
Bea Cukai berupa pembebasan,
mereka cukup antusias dan
berharap akan segera terlaksana.
Kebetulan Supriyanto beserta
rekan-rekannya juga sedang
mengarah untuk membentuk
konsorsium.
Apabila kebijakan KITE
untuk IKM sudah berjalan dan
bea cukai mengandeng LPEI
untuk pendampingan pemberian
kredit lunak di bawah KUR
menurut Supriyanto akan sangat
membantu pengembangan
pengrajin di Desa Tumang.
“Dengan adanya kebijakan ini
seperti jalan pintas. Di kami
sendiri sudah mengarah ke sana
dengan mengumpulkan beberapa
pengrajin untuk bisa membeli
langsung dari importir. Detail
pelaksanaan belum diketahui
tapi berharap keberpihakan
pemerintah ini bisa membantu
kami sebagai industri kecil,”
pungkasnya.
(Desi Prawita)
Hasil Kerajinan Tembaga. Siap dipasarkan dan diekspor.
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
11
Laporan Utama
Peran
Lembaga
Pembiayaan
Ekspor
Indonesia
S
ebagaimana telah
dijelaskan dalam
tulisan sebelumnya
bahwa salah satu
kesulitan Industri Kecil
dan Menengah (IKM) adalah
mengenai permodalan. Salah
satu upaya yang dilakukan ialah
dengan membentuk konsorsium
dari beberapa IKM sejenis.
Bea Cukai juga menggandeng
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) untuk
membantu kegiatan IKM
dengan memberikan pinjaman,
membantu permodalan, dan
penyediaan bahan baku.
Dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Pembiayaan Ekspor
Nasional, berdasarkan UndangUndang UU Nomor 2 Tahun 2009
tentang Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI),
telah dibentuk “Lembaga
Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) atau disebut
Indonesia Exim Bank (IEB)”
yang merupakan lembaga
keuangan di bawah Kementerian
Keuangan, dan didirikan khusus
Bantuan modal biaya dan bahan baku akan sangat membantu UMKM.
Kelompok Produk dan Jasa LPEI
sesuai dengan UU No.2 tahun 2009 Pasal 5,7,8,13
Click to edit Master title style
Kredit Modal Kerja
• Click to editPembiayaan
Master text styles
• Second level
PEMBIAYAAN
•EKSPOR
Third level Penjaminan
NASIONAL
• Fourth level
• Fifth level Asuransi
dan
Kredit Investasi
1. Penjaminan
2. Penjaminan
3. Penjaminan
4. Penjaminan
1.
2.
3.
4.
5.
Bank
L. Keuangan
Eksportir
Produsen
UMKMK
Reasuransi
Bimbingan dan
Jasa
Konsultasi
1.
2.
3.
4.
12 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Jaminan Tender
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan
Asuransi atas resiko kegagalan
ekspor
Asuransi atas kegagalan bayar
Asuransi atas investasi di L.N
Asuransi atas risiko politik di
negara Tujuan Eksport
www.indonesiaeximbank.go.id
untuk mendukung program
ekspor nasional, melalui
Pembiayaan Ekspor Nasional
yang diberikan dalam bentuk
pembiayaan, penjaminan, dan/
atau asuransi.
LPEI sebagai lembaga khusus
(sui generis), secara kelembagaan
tidak tunduk pada peraturan
perundang-undangan tentang
perbankan, BUMN, lembaga
pembiayaan, dan perasuransian.
Peran utama LPEI adalah
sebagai fiscal tool Menteri
bagi Eksportir
Bagi Importir di LN
bagi Bank
dalam rangka Proyek
2
Keuangan dalam mendorong
program ekspor nasional melalui
pembiayaan di bidang ekspor.
LPEI selain mempunyai
tugas utama terkait pembiayaan
ekspor nasional, juga menerima
penugasan khusus (National
Interest Account/ NIA) dari
pemerintah untuk menyediakan
Pembiayaan Ekspor Nasional
dalam bentuk pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi
kepada transaksi atau proyek
yang secara komersial sulit
Laporan Utama
Bentuk, Prinsip, Badan usaha dan domisili
Bentuk PEN
Pembiayaan
modal kerja/
investasi
Prinsip
pembiayaan
Badan Usaha
yg dibiayai
Badan Hukum
Konvensional
Penjaminan
( Kafalah )
Asuransi dan
Reasuransi
dilaksanakan tetapi dinilai
penting oleh pemerintah, sesuai
ketentuan pada Pasal 18 ayat (1)
UU Nomor 2 Tahun 2009: “LPEI
dapat melaksanakan penugasan
khusus dari Pemerintah
untuk mendukung program
Ekspor nasional atas biaya
pemerintah”. Penugasan khusus
ini tertuang di dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 134/
PMK.08/2015, yang merupakan
bagian dari Paket Kebijakan
Ekonomi Pemerintah Tahun
2015.
LPEI juga dapat memberikan
jasa konsultasi kepada badan
baik badan usaha yang
berbentuk badan hukum maupun
perorangan yang berdomisili
di dalam maupun luar negeri
dengan maksud dan tujuan
untuk mendorong terciptanya
iklim usaha yang kondusif bagi
peningkatan ekspor nasional.
Lembaga ini didirikan dengan
Undang- Undang tersendiri
untuk mengakomodir status
lembaga ini, agar dapat lebih
berperan secara efektif dan dapat
Prinsip Syariah
mensejajarkan dengan lembaga
sejenis Export Credit Agency
ataupun Exim-Bank (Bank
Export-Import) seperti yang ada
di negara-negara lain.
Bentuk pembiayaan
dan penjaminan inilah
yang dikembangkan dalam
berbagai macam skema untuk
mendukung kegiatan ekspor,
termasuk pada area-area yang
tidak dimasuki oleh bank atau
lembaga keuangan komersial
yang tidak memiliki kemampuan
pembiayaan yang kompetitif dan
kemampuan menyerap risiko
yang baik, namun potensial
secara komersial dan penting
dalam perkembangan ekonomi
Indonesia.
Fungsi dan Tugas LPEI
menjadi sangat penting
dan strategis dalam upaya
menciptakan pembiayaan ekspor
nasional untuk percepatan
dan perluasan infrastruktur
dalam mata rantai yang
berkesinambungan melalui
fasilitas pembiayaan dan
penjaminan.
Pihak yang dapat dibantu
oleh LPEI adalah para
eksportir baik badan hukum
maupun perorangan. LPEI
tidak membatasi penerima
fasilitas pada UMKM, namun
juga kepada korporasi yang
Tidak berbadan
Hukum –
termasuk
perorangan
Domisili
Yg dibiayai
Didalam negri
Diluar negri
memiliki orientasi ekspor. Hal ini
dikarenakan salah satu fungsi
LPEI guna membantu mengatasi
hambatan yang dihadapi oleh
Bank atau Lembaga Keuangan
sehingga diharapkan LPEI dapat
masuk kesemua pihak yang
membutuhkan fasilitas dalam
aktifitas ekspor.
Khusus untuk UMKM,
sejalan dengan kebijakan
pemerintah untuk mendorong
dan memberdayakan UMKM,
LPEI mendapatkan penugasan
khusus untuk mendorong ekspor
yang dilakukan oleh UMKM
ekspor. Ekspor sebagian besar
masih ditopang oleh Unit Usaha
Besar. UMKM masih mengalami
kendala seperti kurangnya
perhatian, akses kepada
pembiayaan, dan ketidaktahuan
terkait proses ekspor impor
menyebabkan kecilnya peran
UMKM dalam pertumbuhan
ekspor Indonesia. Kontribusi
ekspor dari UMKM hanya
sekitar 15% dari total ekspor
non-migas padahal daya serap
tenaga kerja UMKM lebih 100
juta orang.
Kerja Sama LPEI dan
Bea Cukai
Secara institusional
kaitan antara LPEI dengan
Bea Cukai adalah dalam hal
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
13
Laporan Utama
pemberian fasilitas pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi di
bidang ekspor. Namun demikian,
dalam konteks untuk mendukung
program ekspor nasional, LPEI
bisa bersinergi dengan Bea Cukai
untuk mendorong pertumbuhan
ekspor.
Pada tataran operasional,
selama ini LPEI telah
memberikan fasilitas jaminan
kepabeanan (customs bond)
kepada para eksportir yang
mendapatkan fasilitas KITE
yang melakukan impor barang
dalam rangka kegiatan ekspor,
di mana berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan, LPEI telah
ditetapkan sebagai salah satu
lembaga yang dapat menerbitkan
Customs Bond.
Dewan Direktur LPEI,
Susiwijono Moegiarso,
menjelaskan, “Saat ini sedang
dirintis upaya kerja sama
untuk mendorong ekspor
UMKM, khususnya yang terkait
dengan program pemberdayaan
eksportir UMKM dan pelayanan
di Bea Cukai terkait dengan
konsolidator untuk ekspor,”.
Beberapa waktu lalu sudah
dirintis kerja sama antara LPEI
dengan Direktorat Fasilitas
Kepabeanan dalam upaya
mendorong ekspor, di mana
Bea Cukai fokus ke pemberian
fasilitas kepabeanannya
sedangkan LPEI yang akan
mendorong dari sisi kemudahan
dalam pembiayaan ekspornya.
Industri Kecil dan Menengah
(IKM) telah membuktikan
diri sebagai salah satu tulang
punggung perekonomian
Indonesia khususnya di saat
krisis ekonomi, namun IKM
sendiri masih membutuhkan
insentif, khususnya dari
pemerintah untuk dapat terus
mengembangkan diri. Kebijakan
berupa fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari
Bea Cukai merupakan langkah
positif guna mendukung IKM
Ke depan diharapkan LPEI
juga bisa memberikan bantuan
pembiayaan, penjaminan dan
asuransi yang lebih kompetitif
kepada para Eksportir
yang mendapatkan fasilitas
kepabeanan, sehingga akan
mampu mendorong ekspor.
Susiwijono Moegiarso
Dewan Direktur LPEI
yang berorientasi ekspor agar
dapat bersaing dalam pasar
global.
Pemberian insentif fiskal
berupa fasilitas KITE ini akan
sangat berpengaruh dalam
membantu IKM khususnya
dalam pengelolaan cash flownya yang selama ini menjadi
permasalahan utama bagi IKM.
Selama ini peran LPEI lebih
banyak terkait dengan pemberian
penjaminan kepabeanan berupa
penerbitan customs bond.
Untuk saat ini, LPEI sudah
terlibat dalam pemberian
fasilitas jaminan kepabeanan
untuk eksportir industri yang
mendapatkan fasilitas KITE
dalam melakukan impor bahan
bakunya untuk memproduksi
barang-barang yang akan
diekspor.
“Ke depan diharapkan LPEI
juga bisa memberikan bantuan
pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi yang lebih kompetitif
kepada para eksportir yang
mendapatkan fasilitas
kepabeanan, sehingga akan
14 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
mampu mendorong ekspor,”
tambahnya
Untuk IKM yang
mendapatkan fasilitas KITE
maka IKM akan diberikan
sejumlah plafon yang bersifat
revolving yang dihitung
berdasarkan kebutuhan sesuai
dengan Surat Keputusan (SKEP)
fasilitas yang diberikan oleh Bea
Cukai. Sedangkan persyaratan
formal lainnya berjalan normal
seperti fasilitas pembiayaan dari
LPEI lainnya, yaitu pemenuhan
persyaratan dokumen legalitas
dan dokumen lainnya sebagai
dasar proses analisis LPEI untuk
mendapatkan persetujuan.
Kontribusi IKM kepada
Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia terus menguat, pada
tahun 2014 IKM berkontribusi
sebesar 34,56% dari PDB
Indonesia. Demikian juga jumlah
unit usahanya mengalami
peningkatan yang signifikan,
pada tahun 2014 ada sekitar
3,5 juta dan pada tahun 2015
sebanyak 3,67 juta unit usaha
IKM.
Sedangkan ekspor Indonesia
selama tahun 2015 kemarin
hanya mencapai USD150,25
Miliar atau turun sebesar 14,62%
dibandingkan tahun 2014. Ini
merupakan penurunan ekspor
yang sangat besar, sehingga
dampaknya cukup serius
terhadap sektor industri di
Indonesia.
Karena itu diperlukan upaya
bersama dari semua pihak
yang terkait dengan ekspor,
untuk bisa bersinergi dalam
upaya mendorong program
ekspor nasional. LPEI akan
mendorong dari sisi pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk
para eksportir, sedangkan Bea
Cukai harus terus berupaya
meningkatkan kecepatan
layanan ekspor dan memberikan
berbagai fasilitas kepabeanan
untuk mendorong pertumbuhan
industri yang berorientasi ekspor.
Laporan Utama
“Kerja sama yang telah
terjalin antara LPEI dengan
Bea Cukai adalah yang terkait
dengan penjaminan atas fasilitas
kepabeanan. Pengembangan
yang kami harapkan adalah
dengan mempertimbangkan
format jenis customs bond
yang dikeluarkan oleh Bea dan
Cukai, diharapkan penyampaian
customs bond sudah berbasis
elektronik, sehingga LPEI dapat
menjangkau seluruh eksportir
yang ada di seluruh Indonesia,”
jelasnya.
Sesuai dengan tugas utama
LPEI dalam mendukung program
ekspor nasional, ke depan LPEI
akan berperan lebih besar
dalam mendorong lahirnya
para wirausahawan baru di
bidang ekspor, karena itu LPEI
sedang merencanakan untuk
membuat semacam program
start-up seperti inkubator atau
akselerator untuk melahirkan
eksportir baru yang tangguh,
bekerja sama dengan semua
pihak yang terkait dengan
pelaksanaan ekspor, utamanya
dengan Bea Cukai.
Untuk kerja sama dengan
tingkat operasional (penerbitan
customs bond untuk fasilitas
KITE), diharapkan segera
dibangun sistem yang
memungkinkan pemberian
jaminan secara elektronik,
sehingga alur dokumen lebih
sederhana dan proses di
pelabuhan akan semakin cepat.
Begitu juga proses penerbitan
customs bond dari eksportir
kepada LPEI (perbankan
lainnya) akan menjadi lebih
mudah. Sehingga proses
verifikasi keabsahan yang selama
ini dilakukan oleh Bea Cukai
dapat ditiadakan karena sudah
menggunakan sistem yang
terintegrasi.
“Untuk kerja sama dalam
mendukung program ekspor
nasional, diharapkan LPEI
dan Bea Cukai bisa menjadi
penggerak utama dalam setiap
upaya untuk mendorong
pertumbuhan dan meningkatkan
daya saing industri yang
berorientasi ekspor, melalui
berbagai program bersama yang
secara konkrit bisa dirasakan
manfaatnya oleh para pelaku
usaha di bidang ekspor,” tutup
Susiwijono.
(Desi Prawita)
Kebijakan berupa fasilitas KITE dari DJBC merupakan langkah positif guna mendukung IKM yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing dalam pasar global.
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
15
Laporan Utama Wawancara
Bea Cukai Memberi Perhatian
Terhadap Kepentingan Pelaku IKM
Kukuh Sumardono Basuki, Direktur Fasilitas Kepabeanan
M
enfasilitasi
Industri dan
perdagangan
merupakan
salah satu
fungsi Bea Cukai. Selama ini
fasilitas-fasilitas yang diberikan
Bea Cukai lebih sesuai untuk
industri/ perusahaan besar.
Sesuai arahan Presiden dan
menindaklanjuti kebijakan
ekonomi untuk membantu sektor
usaha kecil menengah, Bea
Cukai mengeluarkan beberapa
kebijakan baru, salah satunya
adalah Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE) yang diperuntukan
untuk Industri Kecil dan
Menengah (IKM). Bagaimana
kebijakan ini akan berjalan?
Berikut hasil wawancara
tertulis dengan Direktur Fasilitas
Kepabeanan yang saat itu dijabat
oleh Kukuh Sumardono Basuki,
terkait kebijakan baru yang akan
dikeluarkan oleh Bea Cukai.
Awal tahun 2016 ini Bea Cukai
menyiapkan dua kebijakan
untuk menindaklanjuti
paket kebijakan ekonomi
yang dikeluarkan oleh
pemerintah tahun lalu, salah
satunya adalah Fasilitas KITE
Pembebasan untuk Industri
Kecil Menengah. Bisa jelaskan
latar belakang, maksud, dan
tujuan dari fasilitas tersebut?
Salah satu isi Paket Kebijakan
Ekonomi Jilid IV Tahun 2015
adalah kebijakan ekonomi untuk
membantu pengembangan
sektor usaha kecil menengah.
16 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Wawancara Laporan Utama
Menindaklanjuti paket kebijakan
ekonomi tersebut, Bea Cukai
merumuskan kebijakan
pemberian insentif fiskal dan
prosedural bagi IKM sebagai
berikut:
1. Memberikan fasilitas fiskal
berupa pembebasan bea
masuk dan PPN impor untuk
bahan baku serta untuk mesin
dan/atau peralatan kepada
IKM berorientasi ekspor;
2. Membuat skema persyaratan
dan kriteria pemberian
fasilitas serta prosedur
kepabeanan yang mudah dan
applicable bagi IKM;
3. Membentuk Pusat Logistik
Berikat (PLB) untuk IKM
dengan tujuan:
- Memenuhi kebutuhan
bahan baku secara mudah
dan murah;
- Membuka saluran ekspor
hasil produksi melalui
mekanisme konsolidasi
ekspor dan penyediaan
(pooling) barang ekspor di
PLB.
Bagaimana Bea Cukai
menerjemahkannya dalam
aturan?
Dengan dasar hukum Pasal
26 ayat (1) huruf k dan huruf b
Undang-Undang Kepabeanan,
yaitu bahwa atas impor barang
dan bahan untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang
lain dengan tujuan untuk
diekspor, serta atas impor mesin
dan/atau peralatan, dapat
diberikan pembebasan bea
masuk, Bea Cukai mengemas
kebijakan pemberian insentif
fiskal dan prosedural bagi IKM
dalam bentuk skema Fasilitas
Pembebasan bagi Industri Kecil
dan Menengah atau disebut
dengan istilah “KITE IKM”, yang
akan disusun lebih lanjut oleh
Bea Cukai melalui Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) dan
Peraturan Dirjen Bea Cukai
(PDJ) tentang KITE IKM.
Apakah fasilitas ini sudah
berjalan?
Fasilitas KITE bagi IKM baru
akan dapat diterapkan setelah
PMK dan PDJ berlaku efektif.
Saat ini penyusunan PMK dan
PDJ KITE IKM masih dalam
tahapan proses penyusunan dan
penetapan peraturan.
terhadap PDB dan penyerapan
tenaga kerja, kebijakan fasilitas
KITE bagi IKM diharapkan
juga dapat berdampak bagi
peningkatan pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
Bagaimana dampak/
pengaruhnya bagi
perekonomian Indonesia?
Sektor usaha kecil menengah
memiliki keunggulan ekonomis
antara lain mendominasi
pertumbuhan ekonomi Indonesia
(menyumbang sekitar 57%
Produk Domestik Bruto (PDB)),
menyerap tenaga kerja 97%, dan
tahan dari terpaan krisis ekonomi
global. Dengan pertimbangan
potensi ekonomi tersebut,
keberlangsungan usaha (going
concern) dan pertumbuhan bisnis
sektor usaha kecil menengah
memiliki dampak/ pengaruh yang
sangat besar bagi perekonomian
Indonesia.
Pemberian fasilitas KITE
bagi IKM diharapkan dapat
membantu IKM dari segi
efisiensi biaya produksi dan
kemudahan memasarkan hasil
produksi ke luar negeri yang
akan berdampak bukan hanya
menjaga keberlangsungan
usaha tetapi juga mendorong
peningkatan ekspor IKM.
Mengingat besarnya kontribusi
sektor usaha kecil menengah
Industri kecil
1.Kekayaan bersih atau nilai investasi
lebih dari Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah); atau
2.Hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).
Bagaimana peran Direktorat
Fasilitas Kepabeanan dalam
melaksanakan aturan
tersebut?
Direktorat Fasilitas
Kepabeanan telah menyelesaikan
penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan
(RPMK) tentang KITE IKM
dan saat ini telah diajukan
untuk proses legal drafting.
Secara paralel, Direktorat
Fasilitas Kepabeanan juga
sedang menyusun RPDJ terkait,
dengan harapan setelah PMK
ditetapkan, kebijakan KITE IKM
dapat langsung dimanfaatkan
oleh pengusaha IKM dengan
tersedianya aturan pelaksanaan
dari PMK dimaksud.
Siapa saja yang bisa
mendapatkan fasilitas
tersebut?
Fasilitas KITE IKM dapat
diberikan kepada IKM yang
melakukan kegiatan pengolahan
bahan baku asal impor yang
hasil produksinya diekspor.
Kriteria IKM itu sendiri merujuk
kepada Undang-Undang No.20
Tahun 2008 tentang UMKM dan
Permenperin No.11 Tahun 2014
terkait IKM, yaitu.
Industri menengah
1.Kekayaan bersih atau nilai investasi lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah); atau
2.Hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
17
Laporan Utama Wawancara
Mengapa IKM?
Sesuai konsepsi dasar
hukum fasilitas KITE
berdasarkan Pasal 26 ayat
(1) huruf k Undang-Undang
Kepabeanan, pembebasan bea
masuk seharusnya berhak
diberikan kepada siapa saja yang
melakukan impor barang dan
bahan untuk diolah menjadi hasil
produksi dengan tujuan untuk
diekspor. Namun demikian saat
ini penggunaan fasilitas tersebut
baru dapat dimanfaatkan oleh
industri besar. Oleh karena itu
pemberian fasilitas KITE bagi
IKM sebenarnya merupakan
pelaksanaan amanat Pasal 26
ayat (1) huruf k Undang-Undang
Kepabeanan.
Lebih dari itu, sejalan dengan
salah satu program nawa cita
Presiden untuk mendorong
berkembangnya sektor usaha
kecil dan menengah, semakin
diperlukan adanya upaya
pemberian insentif fiskal maupun
prosedural bagi usaha kecil
menengah karena selama ini
relatif masih belum maksimal
(perhatian dan prioritas
Pemerintah lebih kepada
pengusaha besar).
Adakah persyaratan untuk
bisa mendapatkan fasilitas
itu?
Untuk mendapatkan fasilitas
KITE IKM, badan usaha harus
mengajukan permohonan
Nomor Induk Perusahaan
(NIPER) IKM kepada Bea Cukai
dengan memenuhi kriteria dan
persyaratan antara lain sebagai
berikut:
1. Memiliki kegiatan industri
berskala kecil atau menengah,
yang dibuktikan dengan TDI,
IUI, atau sejenisnya;
2. Bersedia dan mampu
mendayagunakan sistem
aplikasi (modul) kepabeanan
untuk pengelolaan barang
fasilitas KITE IKM;
3. Memiliki atau menguasai
lokasi untuk kegiatan
produksi;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Bagaimana skema dari
fasilitas tersebut?
Seperti halnya fasilitas KITE
bagi industri besar, fasilitas
KITE dapat digunakan bagi
IKM yang telah mendapatkan
NIPER IKM. IKM yang telah
mendapatkan NIPER, dapat
mencantumkan NIPER tersebut
pada dokumen pabean impor
ketika akan mengimpor bahan
baku. Bagi industri besar,
ketika impor dengan fasilitas
KITE wajib menyerahkan
jaminan kepabeanan. Bagi IKM,
kewajiban penyerahan jaminan
tersebut dikecualikan untuk
importasi dengan nilai pungutan
bea masuk dan PPN Impor
sampai dengan nilai sebagai
berikut:
1. Industri kecil, paling banyak
Rp350.000.000 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) dalam 1
(satu) tahun; dan
2. Industri menengah, paling
banyak Rp1.000.000.000 (satu
miliar rupiah) dalam 1 (satu)
tahun.
IKM yang telah mengolah
bahan baku asal impor menjadi
hasil produksi wajib mengekspor
hasil produksi tersebut dalam
periode tertentu. Kegiatan
impor bahan baku dan realisasi
ekspor tersebut kemudian
dipertanggungjawabkan
melalui sistem aplikasi (modul)
kepabeanan untuk pengelolaan
barang fasilitas KITE IKM.
IKM yang selama ini tidak
dapat melakukan kegiatan impor
dan/ atau ekspor sendiri karena
pertimbangan skala ekonomis
atau masalah administratif
(misal tidak memiliki NIK),
dapat memperoleh bahan baku
impor dan/ atau mengekspor
hasil produksi melalui PLB IKM
dan melalui Konsorsium KITE.
18 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Konsorsium KITE adalah badan
usaha atau gabungan IKM yang
melakukan kegiatan pembiayaan,
impor IKM, dan ekspor IKM
bersama. Pembentukan
Konsorsium KITE dengan cara
mengajukan permohonan kepada
Bea Cukai.
Apakah masyakat usaha
Indonesia sudah mengetahui
fasilitas ini?
Dalam rangka public hearing
penyusunan RPMK KITE IKM,
Bea Cukai beberapa kali telah
menyelenggarakan workshop
kebijakan KITE IKM yaitu di
Jakarta, Bali, dan Semarang,
untuk menggali potensi
penerapan kebijakan fasilitas
KITE IKM serta meminta
masukan dan/ atau tanggapan
atas konsep kebijakan dimaksud.
Secara umum, pelaku usaha kecil
dan menengah terutama yang
menggunakan bahan baku asal
impor memiliki ekspektasi tinggi
kebijakan dimaksud dapat segera
diimplementasikan karena akan
dapat berpengaruh terhadap
penurunan biaya produksi
perusahaan.
Manfaat apa yang didapatkan
masyarakat usaha terutama
penerima fasilitas ini?
Sebagai ilustrasi manfaat
fasilitas KITE IKM, Direktorat
Fasilitas Kepabeanan telah
melakukan kunjungan
kepada 3 IKM yang berpotensi
menggunakan fasilitas KITE,
dengan data aktivitas bisnis
sebagai berikut:
Wawancara Laporan Utama
IKM
PT Sari Rambut
PT Chamra Woodcarving
PT Madero
Gambaran umum
kegiatan usaha
•Produksi wig
•Bahan baku rambut, impor
dari India. Tahun 2014, nilai
pajak impor Rp360 juta
•Hasil produksi diekspor ke US
dan Eropa
•Produksi furniture (kursi, meja)
•Bahan baku kayu oak, beech,
cherry, impor dari US dan Eropa
•Nilai impor setahun sekitar
Rp700juta, bea masuk nihil,
namun perusahaan membayar
ppn impor 10%
•Hasil produksi diekspor ke
Australia
•Produksi furniture (pintu, meja)
•Bahan baku yang diimpor veneer
•Nilai impor setahun sekitar Rp210juta, bea
masuk nihil, namun perusahaan membayar ppn
impor 10%
•Hasil produksi diekspor ke Sri Lanka dan Jepang
Jika mendapatkan fasilitas
KITE IKM, bea masuk dan PPN
Impor dibebaskan, sehingga biaya
produksi akan menjadi lebih
efisien. Efisiensi biaya produksi
akan berpengaruh terhadap
kemampuan IKM memiliki daya
saing harga barang yang lebih
kompetitif.
Seperti apa pengawasan yang
dilakukan Bea Cukai dalam
pelaksanaannya?
Salah satu tools utama
pengawasan Bea Cukai terhadap
fasilitas kepabeanan adalah
melalui IT Inventory. Demikian
juga IKM penerima fasilitas
KITE harus mendayagunakan
IT Inventory, namun untuk
IKM IT Inventory tersebut
disediakan oleh Bea Cukai dalam
bentuk sistem aplikasi (modul)
kepabeanan untuk pengelolaan
barang fasilitas KITE IKM.
IKM wajib mendayagunakan
modul tersebut sehingga barang
yang diimpor dengan fasilitas
KITE dapat tercatat dan
dipertanggungjawabkan dengan
modul dimaksud.
Adakah perbedaan dengan
fasilitas KITE yang sudah ada
selama ini?
Beberapa perbedaan fasilitas
KITE industri besar dengan KITE
IKM antara lain:
No.
KITE Pembebasan
industri besar
Hal
KITE IKM
1
Fasilitas fiskal
Pembebasan bea masuk
dan PPN Impor atas bahan
baku impor untuk diolah
kemudian diekspor
·Pembebasan bea masuk dan PPN Impor
atas bahan baku impor untuk diolah
kemudian diekspor
·Pembebasan bea masuk dan PPN Impor
atas impor mesin dan/atu peralatan
2
Persyaratan
NIPER
· Harus memiliki NIK
· Harus memiliki dan
mendayagunakan IT
Inventory
· Tidak harus memiliki NIK
· IT Inventory disediakan oleh
DJBC, yaitu dalam bentuk sistem
aplikasi (modul) kepabeanan untuk
pengelolaan barang fasilitas KITE IKM
3
Impor
· Harus menyerahkan
jaminan kepabeanan
· Dibebaskan dari kewajiban
penyerahan jaminan atas impor
dengan nilai pungutan bea masuk dan
ppn impor sampai dengan nilai Rp350
juta (industri kecil) atau Rp1 milyar
(industri menengah)
Tantangan yang dihadapi
dalam pelaksanaannya?
Selama ini regulasi yang
disusun oleh Bea Cukai dapat
dikatakan relatif masih belum
banyak yang berhubungan
dengan industri kecil dan
menengah, oleh karena itu
terdapat tantangan sulitnya
memperoleh data IKM seperti
jumlah, sebaran, jenis bidang
usaha/industri, khususnya
nilai impor dan ekspor IKM,
yang diperlukan untuk dapat
mengetahui potensi pemanfaatan
fasilitas KITE IKM serta untuk
dapat berkomunikasi secara
langsung dengan para pelaku
IKM agar dapat menerima
masukan dan/atau tanggapan
terhadap penyusunan skema
kebikajan KITE IKM, sehingga
kebijakan yang disusun nantinya
dapat diimplementasikan sesuai
karakterisktik bisnis IKM.
Bagaimana mengatasi
tantangan/ kesulitan
tersebut?
Untuk mengatasi kesulitan
tersebut di atas, Direktorat
Fasilitas Kepabeanan telah
melakukan koordinasi dengan
pembina teknis IKM yaitu
instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah, asosiasi atau
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
19
Laporan Utama Wawancara
organisasi terkait IKM, maupun
kepada pelaku usaha IKM secara
langsung.
Sebagai contoh, Direktorat
Fasilitas Kepabeanan telah
berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan Kementerian Koperasi
dan UKM, Dinas Koperasi dan
UKM Jawa Tengah, Pemprov
Jawa Timur, SMESCO, UKM
Center Universitas Indonesia,
ASMINDO, Womanpreneur
Community, dan sebagainya.
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
juga telah melakukan koordinasi
dengan Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI) dalam
upaya mengembangkan sektor
usaha kecil dan menengah
sesuai amanat paket kebijakan
ekonomi tahun 2015, dengan
peranan LPEI sebagai lembaga
yang memiliki program untuk
membantu permodalan IKM.
Untuk meminta masukan
dan/ atau tanggapan terhadap
penyusunan skema kebikajan
KITE IKM, telah diselenggarakan
workshop dalam rangka public
hearing penyusunan RPMK
KITE IKM di Jakarta, Bali, dan
Semarang. Selain itu, untuk
menggali potensi IKM yang dapat
memanfaatkan fasilitas KITE,
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
telah melakukan kunjungan
kepada beberapa IKM yaitu PT
Sari Rambut (Bali), PT Chamra
Woodcarving dan PT Madero
(Semarang), serta pusat industri
kerajinan tembaga di Desa
Tumang, Boyolali.
Kebijakan lain yang dibuat
adalah mengenai Pusat
Logistik Berikat (PLB) IKM
yang sudah diresmikan.
Adakah keterkaitan antara
dua kebijakan ini?
Adanya PLB bagi IKM
merupakan salah satu alternatif
untuk mendapatkan bahan
baku asal impor dengan lebih
mudah. Selain itu, PLB bagi IKM
juga merupakan tempat untuk
Ilustrasi kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan laut.
membuka akses pasar ekspor
yaitu dengan adanya kegiatan
konsolidasi dan penyediaan
barang ekspor.
Mengapa PLB IKM dapat
mendukung kebijakan KITE
IKM?
Sebagai tempat penyedia
bahan baku asal impor, kehadiran
PLB dapat mendekatkan jarak
antara IKM dengan bahan baku
di dalam negeri, sehingga dapat
mendorong penurunan harga
bahan baku, menurunkan harga
produksi, serta membantu cash
flow IKM.
Sebagai tempat saluran ekspor
hasil produksi IKM, terhadap
barang-barang ekspor IKM di
dalam PLB, dapat dilakukan
pekerjaan sederhana berupa
standardisasi barang ekspor guna
menjamin mutu produk IKM di
pasar internasional.
Bagaimana pengembangan
fasilitas KITE untuk IKM ini
kedepannya?
Fasilitas KITE untuk IKM
diharapkan dapat menjadi pemicu
untuk mendorong pemberian
kebijakan di bidang kepabeanan
lainnya bagi IKM, baik berupa
insentif fiskal maupun prosedural.
Misalnya selama ini IKM
seringkali mengalami kendala/
20 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
kesulitan memenuhi ketentuan
prosedural impor dan ekspor,
diharapkan ke depan Bea Cukai
juga dapat menyusun peraturan
terkait impor dan ekspor dengan
prosedur yang mudah dan ramah
bagi IKM.
Apa harapan Bapak
kedepannya dari kebijakan
KITE untuk IKM bagi
pemerintah dan bagi
masyarakat usaha terutama
usaha kecil dan menengah?
Secara makroekonomi,
kebijakan KITE merupakan salah
satu fasilitas fiskal yang dapat
mendorong peningkatan ekspor
nasional. Melalui pemberian
insentif fiskal dan prosedural atas
impor bahan baku kepada IKM
diharapkan dapat:
Mendorong pertumbuhan
produk ekspor dengan
branding nasional;
Mendorong pengembangan
sektor usaha kecil menengah
yang dapat berdampak
pada peningkatan ekspor
nasional, peningkatan PDB
dan penyerapan tenaga kerja
sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional;
Memperkuat daya saing
Indonesia pada era Masyarakat
Ekonomi ASEAN. (*)
opini
MEMASARKAN BUDAYA (BARU) :
“JUJUR ITU BIASA !!!”
Sebuah Pemikiran Terbalik Mengenai Konsep Pencegahan Korupsi
Oleh : Era Yuwono
K
orupsi merupakan
penyakit kronis
yang menjangkiti
Bangsa Indonesia.
Penyakit ini
menyebar mulai dari birokrat
sampai dengan bangku sekolah.
Korupsi juga merupakan suatu
bentuk pelanggaran moral, oleh
sebab itu merupakan tanggung
jawab moral dari pendidikan
nasional untuk memberantasnya
(Handoyo, Subagyo, Susanti, &
Suhardiyanto). Budaya jujur
sepertinya mulai luntur dari anak
bangsa. Menyontek seakan bukan
perbuatan curang yang harus
dilawan. Jujur dengan diri sendiri
merupakan akar dari integritas
yang sering digembar-gemborkan.
Ketika kejujuran mulai luntur,
integritas yang menjadi benteng
tindakan korupsi juga ikut rapuh.
Perdebatan panjang mengenai
sistem atau manusia terlebih
dahulu yang harus diubah
dalam program pemberantasan
korupsi sudah berlangsung lama.
Beberapa pendapat menyatakan
bahwa sistem yang harus
diperbaiki terlebih dahulu diatas
pondasi integritas dalam upaya
pemberantasan dan pencegahan
korupsi1. Pendapat tersebut tetap
1
Pendapat berkaitan dengan hal
menekankan integritas (yang
merupakan perbuatan seseorang)
sebagai landasan perubahan
sistem. Penulis mengambil sudut
pandang manusia adalah asset dan
merupakan objek sekaligus subjek
pemberantasan dan pencegahan
korupsi. Pada bagian berikutnya
akan diuraikan lebih lanjut konsep
yang diajukan penulis dalam
upaya pencegahan korupsi dengan
mengutamakan sektor manusia.
Konsep “Jujur itu Biasa!!!” harus
dijadikan budaya yang menjadi
pondasi dalam upaya pencegahan
korupsi. Dengan pondasi yang
kuat, godaan yang dihadapi dapat
dilalui dengan baik.
Belajar dari Finlandia, budaya
jujur sudah menjadi pondasi yang
kuat dalam membangun sistem
kehidupan benegara. Contoh yang
paling mencolok adalah mundurnya
perdana menteri wanita
pertama dari jabatannya. Anneli
Jaatteenmaki, nama perdana
menteri tersebut, mengundurkan
diri dengan alasan -yang mungkin
di Indonesia dianggap biasa- yaitu
berbohong. Jaatteenmaki dituduk
berbohong kepada masyarakat
dan perlemen mengenai kebocoran
informasi ketika berkampanye.
Ungkapan yang sangat bagus
dari Jaatteenmaki adalah “Kalau
kepercayaan hilang, berarti posisi
juga hilang. Saya telah kehilangan
kepercayaan itu. Dan jelas, waktu
saya sebagai perdana menteri
telah berlalu”. Dari ungkapan
tersebut dapat dilihat bahwa
dampak ketidak-jujuran yang
menjadi boomerang bagi yang
diungkapkan dalam bahasa yang
berbeda tetapi dalam essensi yang sama
oleh Bpk. Heru Pambudi (DJBC) dan
Bpk. Alexander Rubi (BPKP) dalam sesi
pengambilan testimoni pejabat program
sharing session anti korupsi STAN tahun
2015
melakukannya.
Selain Finlandia, masyarakat
Jepang juga dikenal jujur. Hal
tersebut dibuktikan dengan
banyaknya barang yang
dikembalikan ketika hilang.
Berdasarkan apa yang terjadi di
Finlandia dan Jepang tersebut,
penulis mengajukan sebuah
konsep “Jujur itu Biasa!!!” yang
menjadi dasar pencegahan
perbuatan korupsi. Konsep
tersebut akan dipadukan dengan
konsep pemasaran dengan bauran
Products, Price, Place dan Promotion
(4P’s). Beberapa alasan dan uraian
disajikan sebagai berikut :
Jujur
Jujur menjadi pondasi
seseorang untuk membangun
integritas diri. Secara etimologi
jujur diartikan kedalam tiga
arti2 yaitu : (1) lurus hati;
tidak berbohong (misal dengan
berkata apa adanya); (2) tidak
curang (misal dalam permainan,
dengan mengikuti aturan yg
berlaku):mereka itulah orang-orang
yg -- dan disegani; (3) tulus; ikhlas.
Sedangkan integritas diartikan
sebagai mutu, sifat, atau keadaan
yg menunjukkan kesatuan yg
utuh sehingga memiliki potensi
dan kemampuan yg memancarkan
kewibawaan; kejujuran3. Dari arti
kata tersebut terdapat kaitan
antara integritas dengan kejujuran.
Nilai kejujuran semakin
lama semakin menurun didalam
implementasinya, karena banyak
godaan yang semakin menarik.
Godaan tersebut dapat berupa
sifat hedonis, tuntutan material
2
3
Sesuai kamus besar bahasa Indonesia
online pada http://kbbi.web.id/
Sesuai kamus besar bahasa Indonesia
online pada http://kbbi.web.id/
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
21
opini
yang tinggi, gengsi, populatiras,
dan faktor lainnya. Nilai ini juga
akan luntur ketika sifat tidak
jujur dibiasakan dalam kehidupan
sehari-hari. Kebiasaan buruk
akan lebih mudah diterima dan
melunturkan kebiasaan yang lama
dibentuk.
Salah satu bentuk perbuatan
tidak jujur dalam dunia pendidikan
adalah sabotase (sabotage)4.
Perbuatan tersebut merupakan
tidakan untuk mencegah dan
menghalang-halangi orang lain
sehingga orang lain sehingga
meraka tidak dapat menyelesaikan
tugas akademis yang mesti
mereka kerjakan. Apabila kita
tarik kedalam dunia birokrasi,
perbuatan seperti ini akan
membuat korupsi susah diberantas
karena tidak berani jujur untuk
mencegah orang berbuat korupsi.
Memasarkan Budaya : “Jujur
itu Biasa!!!”
Konsep yang baik harus
disampaikan kepada rakyat supaya
dapat dimengerti dan dilaksanakan
dengan sepenuh hati. Cara yang
penulis sarankan adalah dengan
menggunakan konsep pemasaran
sebagaimana perusahaan
memasarkan produk baru. Konsep
pemasaran yang disajikan banyak
diadopsi dari hasil pemikiran Kotler
dan Lee. Pemasaran ditekankan
karena dengan ketidaktahuan
pemasaran sama artinya dengan
tidak melakukan riset pemasaran.
Apabila riset tidak dilakukan akan
berdampak pada ketidaktahuan
akan pelanggan, rekan, dan pesaing.
Dampak lainnya adalah tidak
menentukan segmen pasar dan
yang paling penting adalah tidak
mengomunikasikan dengan cara
yang jelas dan persuasif. Konsep
pemasaran akan diuraikan dengan
konsep yang paling sederhana
yaitu konsep 4P. Masing-masing P
diuraikan sebagai berikut :
4
Manurut Galus dalam Setiawan (2013:76)
terdapat 6 jenis perilaku tidak jujur dalam
dunia pendidikan yaitu : plagiarism,
self plagiarism, fabrication, deceiving,
cheating, dan sabotage
Products (Produk)
P yang pertama adalah produk,
istilah ini dalam pemasaran
diartikan secara luas sebagai
apapun yang dapat ditawarkan
kepada pasar oleh organisasi
atau individu untuk memenuhi
kebutuhan atau keinginan
(Kotler & Lee, 2007). Produk yang
dimaksud bukan hanya meliputi
fisik dan jasa melainkan juga dalam
bentuk acara, orang (tokoh), tempat,
organisasi, informasi, dan gagasan.
Sesuai yang telah diuraikan
sebelumnya produk yang akan
dipasarkan dalam hal ini adalah
gagasan pencegahan korupsi yaitu
budaya “Jujur itu Biasa!!!”.
Konsep “Jujur Itu Biasa!!!”
ditanamkan dalam benak
masyarakat agar tercipta suatu
stigma bahwa orang yang tidak
jujur itu aneh. Jargon ini selalu
didengungkan agar masyarakat
selalu ingat konsep tidak jujur
itu aneh. Nilia jujur sebenarnya
merupakan nilai yang sudah ada
dalam kehidupan bermasyarakat
di Indonesia. Dengan adanya
hal tersebut, akan lebih mudah
untuk menggeser sifat jujur
untuk memerangi korupsi.
Produk ditempatkan sebagai
P yang pertama bukan tanpa
alasan. Produk merupakan kunci
utama dalam pemasaran karena
dengan produk yang baik dapat
menarik pelanggan lebih cepat dan
lebih banyak walupun terdapat
kelemahan di ketiga P yang lain.
Price (Harga)
Harga merupakan salah
satu alat utama yang digunakan
organisasi dalam mencapai tujuan
pemasarannya (Kotler & Lee,
2007). Harga dalam sektor publik
bukan berarti harga barang atau
jasa yang harus dibayar oleh
pelanggan. Bentuk lain dari harga
adalah adanya insentif atau bahkan
disinsentif yang akan diterima oleh
pengguna jasa atau pelanggan.
Dalam konteks pencegahan korupsi,
harga dapat ditekankan pada
dampak korupsi tehadap keuangan
negara dan efek multi playernya.
22 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Dengan melakukan publikasi
mengenai data tangkapan dan nilai
nominal yang dapat diselamatkan,
dapat dijadikan pemicu
pemahaman pelanggan (dalam hal
ini masyarakat) mengenai dampak
korupsi. Publikasi yang massive
mengenai dampak korupsi akan
semakin menggugah kesadaran
masyarakat mengenai bahaya
korupsi yang cenderung tidak
terlihat. Akan lebih baik jika
disertai multy player effect yang
ditimbulkan dari kegiatan korupsi
tersebut. Hal-hal tersebut dapat
dimasukkan kedalam definisi price
secara luas dalam pemasaran.
Place (Tempat)
Saluran distribusi merupakan
bahasa sederhana untuk
mendefinisikan P yang ketiga
yaitu place (Kotler & Lee, 2007).
Keputusan manajemen (dalam
hal ini pemerintah dan penggiat
anti korupsi) akan menentukan
hasil yang ingin didapatkan.
Beberpa contoh respon yang
diinginkan dari target pasar dalam
pemilihan saluran distribusi
adalah partisipasi, pemanfaatan,
kepatuhan, dan kepuasan.
Implementasi place yang berkaitan
dengan budaya “Jujur itu Biasa!!!”
adalah menuju sasaran partisipasi
masyarakat dalam menggalakkan
budaya tersebut. Saluran distribusi
memiliki implikasi terhadap
dimana, bagaimana, dan kapan
tawaran organisasi akan dikirim,
disampaikan dan diakses oleh
pengguna.
Tempat yang paling sesuai
dengan tema ini adalah bangku
sekolah, terutama sekolah
dasar. Berkaca dari Jepang, di
sekolah dasar sangat detekankan
dan ditanamkan nilai-nilai
yang nantinya akan melekat
sampai dengan mereka dewasa.
Membiasakan dan melakukan
terus-menerus memberikan contoh
mengenai perbuatan tidak jujur
itu aneh akan melekat kedalam
sikap anak didik sampai dengan
mereka dewasa. Untuk pendidikan
usia menengah dan atas, dapat
opini
dilakukan dengan melakukan
“serangan” di media sosial
dengan tema #JujurItuBiasa. Isi
dari “serangan” tersebut adalah
menanamkan nilai tidak jujur itu
aneh dengan bahasa disesuaikan
dengan anak muda.
“Serangan” juga harus
dilancarkan kepada kaum ibu
sebagai ujung tombak benteng
pencegahan korupsi. Perempuan
sebagai ibu mempunyai
kemampuan untuk mempengaruhi
anaknya. Dengan mengarahkan
keperbuatan jujur dan selalu
mempunyai sinyal warning
terhadap perbuatan tidak jujur,
akan menjadikan sikap jujur
tertanam dalam dalam perilaku
anak. Selain hal tersebut, ibu
juga dapat bertindak sebagai
auditor dalam mencegah
pasangannya melakukan tindakan
korupsi. Komunitas ibu-ibu bisa
dimanfaatkan untuk membuat
“serangan” kegiatan menanamkan
budaya jujur. Cara ini sejalan
dengan cara new wave marketing,
dimana komunitas sangat potensial
untuk menyebarkan sesuatu, baik
hal yang baik maupun hal yang
buruk.
Promotion (Promosi)
Promosi diartikan sebagai
komunikasi pemasaran yang
ditujukan untuk memberikan
informasi, mendidik, dan
membujuk target pelanggan
mengenai tingkah laku yang
diinginkan (Kotler & Lee, 2007).
Kelasalahan pemahaman yang
sering terjadi adalah memandang
sempit pemasaran hanya sebatas
promosi. Dari definisi yang
disajikan diatas, tingkah laku yang
diinginkan dari program “Jujur
itu Biasa!!!” adalah meningkatnya
integritas sehingga menekan
tindakan korupsi.
Dari beberapa pengalaman
penulis dan teknik pemasaran
dengan media sosial (termasuk
pengalaman penulis ketika
memasarkan program “Captain
BC”) “serangan” pada media sosial
sangat efektif dalam pemasaran
segmen anak muda. Penciptaan
tokoh seperti “Captai BC” yang
pernah penulis lakukan bersama
team KPU Bea Cukai Tanjung
Priok dapat direplikasi untuk
menggambarkan bahwa kejujuran
itu merupakan hal yang perlu
dicontoh.
Penciptaan tokoh yang sesuai
dengan masing-masing segmen
usia akan lebih mengena daripada
tokoh tunggal yang mungkin
tidak sesuai dengan segmen yang
lain. Tokoh keluarga anti korupsi
dapat dihadirkan dalam bentuk
sandiwara radio, film televisi,
kuliah twitter (kultwit) dan media
sosial semacam itu. Dengan
membombardir dan semacam
doktrin mengenai “Jujur itu
Biasa!!!” akan menimbulkan efek
yang lebih cepat. Hal lain yang
tidak boleh ditinggalkan adalah
menyampaikan pesan tersebut
melalui komunitas-komunitas
yang lebih cepat menyebar dengan
konsep new wave marketing.
Program “Jujur itu Biasa!!!”
mempunyai bukan merupakan
program yang sepenuhnya
sempurna. kelebihan dan
kelemahan dalam program tersebut
akan dianalisa sebagai berikut:
Program “Jujur itu Biasa!!!”
yang ditanamkan mulai dari
bangku pendidikan dasar akan
lebih melekat dan bertahan lama.
Anak-anak yang kelak akan
menjadi generasi penerus sudah
tertata menganai pemahamannya
bahwa ketidak-jujuran adalah
hal yang aneh. Hal serupa
juga diharapkan muncul pada
generasi muda. Komunitas ibu-ibu
merupakan tempat yang potensial
untuk menyebarkan isu kebaikan.
Berawal dari rumah tangga,
budaya jujur akan menyebar lebih
cepat. Sikap jujur yang mulai
terkikis akan muncul kembali
dan dijadikan modal menghadapi
korupsi yang semakin merajalela.
Program ini bukan tanpa
kelemahan, salah satu kelemahan
dalam program ini adalah dampak
yang dihasilkan program ini tidak
dapat dihasilkan dalam waktu
singkat. Mengingat program
mempunyai sasaran jangka
panjang, efek yang ditimbulkan
akan terasa mulai dari lima tahun
yang akan datang. Selain efek
jangka panjang, program ini juga
menuntut ketelatenan. Apabila
program ini mengalami kekosongan
beberapa saat, program harus
dijalankan ulang dari awal lagi
supaya tidak menguap.
Komitmen semua pihak
diperlukan untuk kesuksesan
program ini. Mulai dari pemimpin
sampai degan ibu rumah
tangga ikut bertanggungjawab
dalam kesuksesan program ini.
Komitmen pimpinan juga terkait
penganggaran untuk melakukan
pemasaran program tersebut.
Masalah penganggaran selama
ini masih menjadi kendala
dalam melakukan kegiatan yang
mendobrak5.
Kesimpulan
Budaya “Jujur itu Biasa!!!”
diartikan sebagai membangkitkan
lagi budaya jujur dan budaya
malu untuk berbuat tidak jujur
serta membiasaan mengingatkan
orang lain yang berbuat tidak
jujur. Dari uraian diatas, penulis
mengambil beberapa kesimpulan
bahwa program yang disarankan
mempunyai efek jangka panjang
dan memerlukan usaha serta
kesabaran. Efek menanamkan
kebiasaan jujur di bangku sekolah
dasar akan menghasilkan efek
5-10 tahun yang akan datang.
Untuk menjaga nilai-nilai
tersebut, dilakukan benteng
dimasa remaja dengan melakukan
“serangan” melalui media sosial
yang menanamkan buaya
jujur. Dengan benteng-benteng
tersebut, diharapkan budaya
jujur tetap tertanam dalam benak
generasi penerus bangsa. Dengan
memanfaatkan komunitas ibu-ibu
akan membantu memudahkan
menyebarkan budaya tidak jujur itu
aneh. Dimulai dari rumah tangga
kecil, budaya itu akan menyebar
lebih cepat dan lebih permanen.(*)
5
Sesuai pengalaman penulis menangani
program Captain BC
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
23
GALERI FOTO
Berburu (Foto) Hewan
S
eperti yang kita tahu, terdapat banyak jenis fotografi. Mulai dari macro
sampai landscape, dari street photography hingga strobist. Belakangan saya
tertarik menjadikan hewan sebagai objek foto saya, atau lebih populer
disebut sebagai jenis wildlife photography. Meski sayangnya hingga saat ini
saya belum benar-benar terjun ke alam liar, masih sekadar mengabadikan gambar
hewan di sekitar saya. Mengapa tertarik? Karena bisa saya katakan fotografi jenis ini
begitu menantang, karena tidak semua hewan mudah untuk didekati dan diambil
fotonya. Tak percaya? Coba saja!
Fotografer:
Dovan Wida Perwira
24 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
25
Profil Kantor
KPPBC TMP B Yogyakarta
Mengenal Kantor Bea Cukai Yogya
KPPBC TMP Yogyakarta
S
iapa tak kenal
Yogyakarta? Populer
sebagai kota tujuan
wisata, di mana tidak
hanya wisatawan lokal/
domestik yang dibuatnya jatuh
cinta, tetapi juga wisatawan asing.
Yogya juga menjadi salah satu
kota yang masih melestarikan
kebudayaan Jawa.
Kantor Bea Cukai Yogyakarta
terletak di kota wisata ini. Kantor
yang dikepalai oleh Muhammad
Sutartib ini memiliki 95 orang
pegawai. Luas wilayah kerjanya
sekitar 7.181,82 km2 dan meliputi
dua kotamadya, yaitu Kotamadya
Magelang dan Kotamadya
Yogyakarta; Delapan kabupaten
yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo,
Gunungkidul, Magelang,
Temanggung, Wonosobo, dan
Purworejo. Juga membawahi
Kantor Bantu Pelayanan dan
Kantor Pos Pengawasan Bea dan
Cukai, Kantor Bantu Pelayanan
di Magelang, dan Kantor Pos
Ruang Layanan
Pengawasan di Purworejo.
Awalnya kantor Bea Cukai
tidak langsung didirikan di
Yogyakarta. Pada tahun 1946,
saat ibu kota pemerintahan pusat
Republik Indonesia di Jakarta
beserta alat pemerintahannya
dipindahkan ke Yogyakarta
dan sekitarnya, maka semua
26 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
perangkat organisasi pemerintah
turut berpindah. Akan tetapi,
berhubung di Yogyakarta tidak
tersedia tempat yang cukup, maka
tidak semua unit dalam organisasi
Kementerian Keuangan pindah
kesana, oleh karena itu jawatan
Pajak termasuk Bea dan Cukai
ditempatkan di Magelang.
Profil Kantor
Tahun 1947 s.d. 1948, kantor
Bea dan Cukai di Magelang
berada di Jalan Kesatrian Kulon,
Magelang. Antara tahun 1948
s.d. 1950, Kantor Bea dan Cukai
pindah ke Jalan Ahmad Yani
No. 20, Magelang. Tahun 1970,
Bea Cukai berkantor di Gedung
Keuangan Negara di Jalan
Kusumanegara Yogyakarta, yang
sebelumnya lebih dulu berkantor
di Jalan Mangkubumi. Akhirnya
pada tahun 1979, Kantor Bea
Cukai pindah ke Jalan Solo KM
9-10 Yogyakarta hingga saat ini.
Kantor Bea Cukai Yogyakarta
telah mengalami beberapa kali
perubahan tipe kantor. Pertama,
tahun 2001 bernama Kantor
Bea Cukai Tipe B Yogyakarta,
perubahan kedua pada tahun
2007 berubah nama menjadi
Kantor Bea Cukai Tipe A4
Yogyakarta. Setahun kemudian
tahun 2008, berubah nama lagi
menjadi Kantor Bea Cukai Tipe
A3 Yogyakarta.
Walaupun bukan termasuk
kantor besar dan target
penerimaannya tidak begitu tinggi
dibandingkan kantor bea cukai
lainnya, tetapi layanan pabean
dan cukainya terbilang lengkap.
Sebagai kota wisata sekaligus
kota pelajar, selain melakukan
pelayanan dan pengawasan di
bidang impor, ekspor, dan cukai,
Kantor Bea Cukai Yogyakarta
juga banyak menangani kegiatan
pelayanan dan pengawasan
terhadap barang-barang bawaan
penumpang melalui bandar udara,
barang kiriman melalui paket
pos, serta barang ekspor berupa
produk dari unit-unit Usaha Kecil
dan Menengah (UKM). Pada
umumnya berupa barang-barang
keperluan wisata serta penelitian
bagi pelajar/ mahasiswa.
Dalam pelaksanaan di bidang
pengawasan, bentuk koordinasi
yang dilakukan kantor ini ialah
dengan melibatkan aparat/
instansi lintas provinsi. Hal
ini dilaksanakan mengingat
Tahun
Bea Masuk
Cukai
TOTAL
2012
1.768.567.134,00
771.358.153.600,00
773.126.720.734,00
2013
3.428.560.876,00
731.619.971.860,00
735.048.532.736,00
2014
2.805.118.043,00
494.934.176.620,00
497.739.294.663,00
2015
3.760.141.589,00
650.540.790.980,00
654.300.932.569,00
Kantor Bea Cukai Yogyakarta
terletak di dua provinsi, yaitu
Daerah Istimewa Yogyakarta dan
sebagian wilayah Provinsi Jawa
Tengah.
Diakui Sutartib, Kantor
Bea Cukai Yogyakarta dalam
memberikan pelayanan
kepabeanan masih melalui front
desk. Beberapa pelayanan front
desk yang diberikan sudah tidak
mencerminkan perkembangan
teknologi yang saat ini sudah
berkembang dengan cepat.
Apalagi bila kita menilik
tema peringatan Hari Pabean
Internasional 2016 dari World
Customs Organization (WCO)
yaitu Digital Customs: Progressive
Engagement, maka pelayanan
kepabeanan Kantor Bea Cukai
Yogyakarta sudah waktunya
ditingkatkan dari penggunaan
media penyimpan data menuju
pelayanan melalui Electronic
Data Interchange (EDI). Semua
unit pelayanan seharusnya
sudah berubah, yaitu pelayanan
manifest, impor, dan ekspor.
Sedangkan untuk pengawasan,
yang dilaksanakan di Kantor Bea
Cukai Yogyakarta adalah dalam
bentuk surveillance atas produk
kena cukai dan kawasan berikat,
pengawasan langsung barang
bawaan penumpang di bandara,
dan barang kiriman pos.
Untuk pencapaian
penerimaan, utamanya bersumber
dari penerimaan cukai hasil
tembakau (HT). Pada tahun
2015 persentase penerimaan
adalah sebagai berikut: 99,43%
diperoleh dari penerimaan cukai
dan bea masuk (BM) hanya
menyumbang sebesar 0,57%.
Proporsi penerimaan cukai dibagi
menjadi HT dan etil alcohol (EA),
penerimaan dari HT mencapai
kurang lebih 99,7%, sedangkan
dari sisi bea masuk, proporsi
penerimaan terbesar adalah dari
BC 2.5 (sekitar 73,6% proporsi
penerimaan BM) kemudian
disusul dari Pencacahan
dan Pembeaan Kiriman Pos
Coffe Morning. Bentuk sinergi kantor bea cukai Yogya dengan stakeholder.
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
27
Profil Kantor
(PPKP) (17,13%) dan kemudian
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) (8,73%.).
Kantor Bea Cukai Yogyakarta
membawahi tempat-tempat
terkait cukai yaitu 32 TPE
MMEA, 2 TPE EA, 1 Pabrik EA,
3 Penyalur MMEA, dan pabrikan
HT sebanyak 31 perusahaan.
Sedangkan lingkup kepabeanan
membawahi Bandara Adi Sucipto,
kantor pos lalu bea, 19 Tempat
Penimbunan Berikat (17 Kawasan
Berikat dan 2 Gudang Berikat).
Jumlah importir yang terdaftar
ada 8 perusahaan, eksportir ada
27 perusahaan, dan Pengusaha
Pengurusan Jasa Kepabeanan
(PPJK) sebanyak 9 perusahaan.
Apabila melihat dari lingkup
tugas yang demikian, maka fungsi
trade facilitator dan industrial
assistance lebih dikedepankan
dalam artian bahwa mempercepat
dan mempermudah pelayanan
kepabeanan dan cukai harus
selalu menjadi prioritas pertama,
utamanya pelayanan terkait
proses kepabeanan di Tempat
Penimbunan Berikat. Berkenaan
dengan community protector,
Bea Cukai Yogyakarta selalu
berkoordinasi dengan instansi
terkait seperti karantina hewan
dan tumbuhan serta karantina
ikan begitu juga dengan Badan
Narkotika Nasional (BNN) dan
kepolisian dalam pengawasan
Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor (NPP).
“Beberapa kali kami telah
melakukan penegahan NPP dan
eksportasi barang pembatasan
barang hasil laut. Dalam tugas
yang terakhir kami sebutkan
yaitu berkenaan dengan revenue
collector maka pelayanan dan
pengawasan dilaksanakan secara
berimbang. Walaupun persentase
penerimaan cukai HT sangatlah
dominan di kantor kami (94%)
bukan berarti kami tidak mencoba
untuk menggali sektor-sektor
penerimaan yang lain dengan
terus melakukan intensifikasi
Service excellence
adalah suatu hal
yang mutlak yang
harus kita usahakan.
Muhammad Sutartib
penerimaan importasi dengan
PIB, PPKP, dan BC 2.5.”
Selain sebagai kota wisata dan
pelajar, Yogyakarta juga terkenal
dengan aneka ragam produk
hortikultura, perikanan, serta
barang produksi kerajinannya,
antara lain gerabah, ukiran
kuningan, tembaga, produk batubatuan, dan anyaman. Produkproduk tersebut umumnya
dihasilkan oleh para pengusaha
kecil dan menengah (UKM).
Dengan adanya pembangunan
bandara yang lebih besar
serta berkembangnya sistem
perdagangan secara online, tidak
menutup kemungkinan adanya
peningkatan perdagangan oleh
para UKM yang tentunya akan
menambah beban kerja pelayanan
dan pengawasan di Bea Cukai
Yogyakarta.
Seiring dengan rencana
akan dibukanya bandara baru
tersebut, maka masih akan ada
kemungkinan bertambahnya
potensi penerimaan dari bea
masuk walaupun belum bisa
dibandingkan dengan penerimaan
dari sektor cukai. Bandara yang
baru rencananya memungkinkan
pesawat sekelas Boeing 747
mendarat dan lepas landas
sehingga dapat dimungkinkan
juga akan semakin bertambahnya
jumlah penumpang dan barang
28 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
bawaan penumpang melalui
bandara.
Peran Bea Cukai di mata
masyarakat dan stakeholder
Yogyakarta cukup positif. Hal
ini dapat dilihat dari sedikitnya
komplain dari masyarakat
dan pengguna jasa yang ada.
Kalaupun ada komplain,
hal tersebut adalah akibat
dari ketidaktahuan sebagian
masyarakat pengguna jasa
kepabeanan dan untuk itu telah
diberikan penjelasan tentang
ketentuan yang berlaku, baik
secara lisan, tertulis/email,
telepon, serta melalui media cetak
maupun radio.
Kerja sama yang dibangun
dengan pihak (instansi) lain
dirasakan sangat positif, yaitu:
1. Di bidang pelayanan
diwujudkan dalam bentuk:
a.Penyelenggaraan sosialisasi/
penyuluhan (sebagai
narasumber) di bidang
kepabeanan bersama
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan tentang
ekspor/ impor bagi
masyarakat usaha dan
UKM di Yogyakarta dan
sekitarnya.
b.Penyelenggaraan sosialisasi/
penyuluhan (sebagai
narasumber) tentang
ketentuan pemerintah yang
baru, di bidang kepabeanan
dan cukai baik kepada
masyarakat usaha maupun
kepada instansi terkait.
c. Partisipasi aktif dalam
forum pertemuan dengan
instansi terkait di bandara
Adi Sucipto, baik dalam
bentuk coffee morning
maupun dalam rangka
koordinasi lainnya.
2. Di bidang pengawasan :
a.Penyelenggaraan sosialisasi/
penyuluhan (sebagai
narasumber) ketentuan
di bidang cukai bersama
instansi terkait (Pemerintah
Daerah/ Satpol PP/
Profil Kantor
Dinas Perdagangan dan
Pasar/ Aparat Daerah di
Kecamatan serta pihak
terkait lainnya).
b.Aktif menghadiri
pertemuan-pertemuan
dan kordinasi dengan
instansi pengawasan terkait
(POLDA/ BNN/ Imigrasi/
Badan Karantina/ Balai
Besar POM)
Kegiatan-kegiatan lain di luar
tugas dan fungsi yang dilakukan
oleh Kantor Bea Cukai Yogyakarta
di antara ialah kegiatan olahraga
yang diwujudkan dengan
penyelenggaraan Gowes Bersama
(bersepeda), voli, bulutangkis,
dan tenis meja. Kegiatan ini
pada umumnya dilakukan pada
hari-hari peringatan tertentu
(HUT Kemeerdekaan RI, dll) yang
melibatkan pegawai dan para
karyawan, serta pengguna jasa
yang ada di lingkungan Bea Cukai
Yogyakarta.
Adapun kegiatan keagamaan
berupa peringatan hari
keagamaan serta penyelenggaraan
kegiatan qurban dan santunan
kepada anak-anak di panti
asuhan yatim dan piatu. Kegiatan
sosial berupa donor darah yang
melibatkan para pegawai, pegawai
dan siswa dari Balai Diklat
Keuangan, serta para karyawan
dari stakeholder, dan Capacity
Building untuk para pegawai.
Sutartib menyampaikan
satu harapan untuk Bea Cukai
Yogyakarta yaitu agar kinerja
kantornya dapat meningkat
karena penggunaan media
penyimpan data elektronik
dalam menunjang peningkatan
dan memudahkan pelayanan.
“Untuk itu kami sudah
mengajukan permohonan ke
kantor pusat perihal tersebut.
Kami menganggap hal ini sebagai
suatu inovasi, karena hal ini
mungkin belum pernah terpikir
sebelumnya. Yang bisa kami
harapkan agar permohonan kami
tersebut dapat dipertimbangkan.
Sosialisasi. Bisa melalui banyak cara, salah satunya melalui siaran radio.
Gowes Bersama. Kegiatan rekreasi tidak hanya jasmani tetapi juga meringankan pikiran dari beban kerja.
Dari sisi penerimaan memang
Bea Cukai Yogyakarta masih
kecil bila dibandingkan dengan
kantor-kantor lain, akan tetapi
service excellence adalah suatu
hal yang mutlak yang harus kita
usahakan.”
Bea Cukai mempunyai visi
untuk dapat sejajar dengan
instansi kepabeanan di seluruh
dunia, sehingga Bea Cukai harus
berjuang agar pelayanan yang
diberikan sejajar dengan apa
yang dilakukan di negara-negara
maju lainnya, begitu juga dengan
tingkat pengawasannya.
“Baik buruknya pelayanan
yang diberikan tidak lepas dari
sumber daya yang dimiliki,
apabila sumber daya yang kita
miliki utamanya sumber daya
manusia tidak mencerminkan
perubahan yang baik dari sisi
kapasitas pengetahuan, integritas,
dan daya saing maka Bea Cukai
tidak akan mencapai kemajuan
sama sekali apalagi bisa sejajar
dengan institusi kepabeanan
di luar negeri yang telah maju.
Jadi pada kesempatan ini kami
mengharapkan agar kita sebagai
pegawai Bea Cukai selalu
mengasah diri dan berkompetisi
dengan perubahan yang pasti
terjadi,” tutup Sutartib.
(Desi Prawita)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
29
reportase
BEA CUKAI SOETTA HADANG
NARKOBA HINGGA TENGKORAK
Dirjen Bea Cukai, didampingi perwakilan instansi terkait dalam konferensi pers.
H
anya dalam
kurun waktu 2
bulan Bea Cukai
Soekarno Hatta
berhasil mencegah
penyelundupan sebanyak 19 kasus
dengan total nilai lebih dari 4
Milyar. Mayoritas penyelundupan
dilakukan dengan modus barang
bawaan penumpang kedatangan
terminal Internasional dan
lainnya dilakukan melalui Kantor
Pos Tukar Udara (KTPU) serta
Gudang Ekspor.
Keberhasilan mencegah
penyelundupan merupakan hasil
sinergi antara Bea Cukai dengan
instansi lain yaitu POLRI, BNN,
dan Kementerian/Lembaga
seperti Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, dan
Balai Konservasi Sumber Daya
Alam.
Selain narkoba, kasus lain
yang cukup mencengangkan
adalah ditemukannya tengkorak
manusia yang akan dikirimkan
ke luar negeri. Diberitahukan
sebagai kerajinan tangan, 3 paket
yang berisi 4 buah tengkorak
manusia berhasil diselamatkan
petugas Bea Cukai. Penangkapan
dilakukan karena pelaku telah
mencederai warisan budaya
tanpa mempertimbangkan moral,
agama, dan kebudayaan.
Berdasarkan kriteria tertentu,
tengkorak termasuk dalam
cagar budaya. Kriteria tersebut
diantaranya yaitu usia tengkorak
yang sudah lebih dari 50 tahun
atau punya nilai khusus terkait
sejarah, budaya, atau agama.
Saat ini barang bukti diserahkan
ke Direktorat Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Pemerintah, selain wajib
melayani dan melindungi
masyarakat, juga perlu
melindungi tumbuhan dan satwa
liar yang terancam punah. Kasus
lain yang diungkap Heru adalah
upaya penyelundupan gading
gajah dan cula badak, yang
statusnya di seluruh dunia ialah
dilindungi. Semua orang dilarang
untuk merawat, mempunyai
hewan dilindungi baik hidup mati
atau bagian-bagiannya.
Pengungkapan penyelundupan
ini bermula saat petugas Bea
Cukai berhasil menangkap Warga
Negara China yang datang dari
30 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Abu Dhabi (28/12/15) dengan
membawa 5 koli gading gajah
dengan berat total 109 Kg. Petugas
kembali menangkap Warga
Negara Zambia yang datang
dari Zambia melalui Hongkong
ke Jakarta (19/1/16). Pelaku
berinisial YJ ditangkap karena
membawa 2 buah cula badak dan
163 buah gading gajah yang telah
diolah tanpa pemberitahuan. Saat
ini barang yang rencananya akan
diukir untuk dijadikan hiasan
dan dijual seharga Rp 600 juta
tersebut ditetapkan menjadi
Barang Dikuasai Negara.
“Barang tersebut kemungkinan
akan dikembalikan ke negara
asal yang nantinya akan
ditindaklanjuti di sana. Hal ini
menunjukkan bahwa kita bangsa
Indonesia juga peduli terhadap
kelestarian tumbuhan dan satwa
liar,” jelas Heru.
Terakhir, Bea Cukai Soekarno
Hatta juga berhasil mengagalkan
penyelundupan 8 koper cerutu dan
rokok berbagai merek dengan nilai
total Rp 640 juta rupiah. Tindakan
tersebut sesuai arahan Presiden
untuk mengamankan penerimaan
negara dan melindungi pengusaha
melakukan kegiatan usahanya
secara legal. Di mana upaya
untuk menghindari kewajiban
membayar rokok semakin
meningkat setiap tahunnya.
Hasil survey UGM menunjukkan
adanya peningkatan pelanggaran
berdasarkan jumlah rokok dari
tahun 2010, 2012, dan 2014. Kasus
penindakan Bea Cukai selama
2015 juga naik hampir 40%
dibandingkan tahun 2014.
“Jika dalam tahun 2015
terdapat 1.232 kasus yang
ditindak, maka ada 3-4
pelanggaran setiap kalinya
atau setiap 8 jam terjadi
1 kali penindakan,” tegas
Heru. Setelah rilis, terhadap
barang bukti tangkapan rokok
atau hasil tembakau yang
berhasil ditangkap kemudian
dimusnahkan bersama. (*)
reportase
Bea Cukai, Itjen
Kemenkeu, dan
BIN Bekerja
Sama Tegah
Miras Ilegal
B
ea Cukai bekerja
sama dengan Badan
Intelijen Indonesia
(BIN) saat ini telah
memprioritaskan
kerja sama operasional dalam
hal penanganan beberapa
permasalahan, antara lain
peredaran barang kena cukai
(BKC) ilegal, pencetakan,
peredaran, dan pemakaian pita
cukai palsu dan importasi ilegal
khususnya di wilayah Pantai
Timur Sumatera.
Sejak ditandatangani MoU
tentang pengamanan penerimaan
perpajakan pada 26 November
2015 antara Menteri Keuangan
Bambang Brodjonegoro dengan
Kepala BIN Sutiyoso, kerja
sama operasional tersebut telah
membuahkan hasil, salah satunya
berupa penindakan importasi
miras ilegal dengan telah
diamankannya satu kontainer
berisi 1.115 karton miras dari
berbagai jenis dan merk. Dan
sampai dengan 26 Januari
2016 telah melakukan 57 kali
penindakan atas miras ilegal.
Penindakan atas 1.115 karton
miras ilegal ini merupakan hasil
analisa intelijen dan pendalaman
informasi yang diperoleh BIN,
Kantor Pelayanan Utama (KPU)
Bea Cukai Tanjung Priok bekerja
sama dengan Kantor Bea Cukai
Bogor.
“Bea cukai mengatasi
tantangan kebocoran penerimaan
akibat penyelundupan dengan
melakukan intensifikasi
pengawasan,” ujar Menteri
Keuangan Bambang P. Soemantri
Menkeu, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala BIN dalam konferensi pers.
Brodjonegoro saat jumpa pers di
Kantor Pusat Bea Cukai, petang
kemarin, 27 Januari 2016.
Bambang menyatakan,
kerja sama operasional yang
dilakukan Bea Cukai dan BIN
telah menunjukkan hasil berupa
penindakan importasi miras ilegal.
Dan perlu diketahui dari waktu
ke waktu terdapat kecenderungan
terjadi peningkatan
penyelundupan miras. Untuk
tahun 2015 kemarin Bea Cukai
berhasil menindak 968 kasus
miras ilegal dan sampai dengan 26
Januari 2016 berhasil melakukan
penindakan sebanyak 57 kasus.
Pengungkapan kasus
itu bermula ketika PT AAB
selaku importir menyampaikan
pemberitahuan impor barang
sebagai material for garment
atas satu container nomor
FCIU4504709 yang diangkut
kapal YM INITIATIVE Voyage
128S yang tiba di Pelabuhan
Tanjung Priok pada 21 April 2015.
Dari hasil analisa intelijen dan
informasi yang diperoleh dari
BIN terdapat kejanggalan atas
pemberitahuan impor barang
tersebut. Setelah dilakukan hico
scan, kedapatan miras. Karena
dokumen pemberitahuan pabean
yang tidak sesuai, PT AAB si
pemilik barang dalam kontainer
tersebut berkilah dan mengaku
bahwa pihaknya tidak pernah
melakukan pemesanan barang
impor tersebut. PT MLI yang
mengaku sebagai kuasa pemilik
barang mengajukan permohonan
re-ekspor, namun ditolak Bea
Cukai karena tidak sesuai
petunjuk pelaksanaan tatalaksana
kepabeanan di Bidang Impor,
karena yang berhak mengajukan
re-ekspor adalah importir.
Kini barang importasi tersebut
akan ditetapkan menjadi barang
negara dengan perkiraan nilai
barang sebesar Rp1,2 miliar.
Sedangkan kerugian material
sebesar Rp8,2 miliar dengan
asumsi tarif bea masuk 90%
dari nilai pabean dan tariff
cukai sebesar Rp130.000 per
liter. Sedangkan kerugian nonmaterial atas miras tersebut
dapat merusak kesehatan dan
mental konsumen, menimbulkan
gangguan dan keresahan di
lingkungan sosial masyarakat,
meningkatkan angka kriminalitas,
serta merusak masa depan
generasi muda apabila
dikonsumsi.
Bambang menambahkan
bahwa dari maraknya
penyelundupan yang terjadi dan
analisa bersama dalam kerja
sama operasional antara Bea
Cukai, Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Keuangan dengan
BIN sepakat berpandangan bahwa
disamping penindakan yang
bersifat operasional, juga perlu
dilakukan peninjauan kembali
kebijakan importasi miras yang
berlaku saat ini, misalnya terkait
kebijakan fiskal dan pembatasan
kuota impor miras. (*)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
31
reportase
The 11th Sub-Working Group on ASEAN
Customs Transit System Meeting
B
ea Cukai Indonesia
mengawali tahun
2016 dengan
menjadi tuan rumah
Pertemuan ke-11
Sub-Working Group on ASEAN
Customs Transit System (the 11th
SWG_ACTS Meeting). Pertemuan
ini diselenggarakan selama 3
hari pada tanggal 13-15 Januari
2016 yang berlokasi di Hotel
Eastparc Yogyakarta. Pertemuan
yang dipimpin oleh Deputy
Director-General Policy and
Facilitation of Singapore Customs,
Mr. Lim Teck Leong, dihadiri
oleh perwakilan administrasi
pabean dari 9 ASEAN Member
States (AMS), ASEAN Regional
Integration Support from the EU
(ARISE), Sekretariat ASEAN, dan
kontraktor Intrasoft International.
Bea Cukai mengirimkan 7 orang
perwakilan dari Direktorat
Kepabeanan Internasional,
Direktorat Teknis Kepabeanan,
dan Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai untuk
hadir dan berkontribusi dalam
pertemuan dimaksud sesuai
bidangnya masing-masing.
The 11th SWG-ACTS Meeting
merupakan Sub-Working Group
di bawah Working Group on
Customs Procedures and Trade
Facilitation. Pertemuan ini
membahas mengenai isu teknis
terkait pengembangan spesifikasi
sistem transit kepabeanan guna
membentuk sistem angkut
transit yang efektif, efisien, dan
terintegrasi antar negara-negara
ASEAN.
Pertemuan dibuka oleh
Direktur Kepabeanan
Internasional yang dalam pidato
pembukaannya menyampaikan
bahwa penyelenggaraan the 11th
SWG-ACTS Meeting merupakan
suatu bukti bahwa negara-negara
Ilustrasi kegiatan di pelabuhan.
anggota ASEAN memiliki spirit
yang sama untuk mewujudkan
integrasi dan stabilitas ekonomi
di kawasan ASEAN. Meskipun
telah mengalami progres yang
cukup signifikan, ditegaskan
bahwa SWG-ACTS perlu
bekerja lebih keras untuk
mempercepat implementasi
inisiatif-inisiatif yang mendukung
terselenggaranya proyek ACTS.
Agenda yang dibahas dalam
the 11th SWG-ACTS Meeting,
antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Progres perkembangan ACTS;
2. Prosedur Manual Kepabeanan;
3. Transit Accompanying
Document (TAD);
4. Sistem Garansi ACTS;
5. Perkembangan proses
ratifikasi Protokol 7 dan daftar
barang lartas;
6. Isu-isu terkait manajemen
proyek ACTS;
7. Pengelolaan jangka panjang
dan pembiayaan proyek ACTS;
8.Lain-lain.
Negara anggota ASEAN yang
menjadi ACTS pilot country
adalah Singapore, Malaysia, dan
Thailand. Saat ini ACTS sedang
dalam tahap pengembangan
ACTS tahap 2, yaitu instalasi
32 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
hardware dan software di
masing-masing pilot country
dan sedang menjalankan User
Application Testing (UAT) dengan
menggunakan system environment
masing-masing negara.
Untuk menghadapi arus
perdagangan internasional yang
semakin meningkat, Indonesia
harus mempersiapkan diri
menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN dengan mensejajarkan diri
dengan administrasi kepabeanan
dunia. Sebagai bentuk komitmen
Indonesia dalam kerja sama di
bidang kepabeanan di ASEAN,
Indonesia telah menjalankan
proses ratifikasi Protokol 7
mengenai Sistem Transit
Kepabeanan. Proses ratifikasi
ini ditargetkan selesai pada Mei
2016 dan menghasilkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia
tentang Pengesahan Protocol 7
Customs Transit System.
Pertemuan SWG-ACTS
dijadwalkan akan diselenggarakan
kembali pada tanggal 8-10 Maret
2016 di Kuala Lumpur, Malaysia,
guna melanjutkan pembahasan
kerja sama ASEAN dalam rangka
mengembangkan sistem angkutan
transit yang terintegrasi di
ASEAN. (*)
reportase
Ilustrasi pengawasan narkoba melalui jalur laut.
BEA CUKAI BERANTAS NARKOBA:
PENJARA TAK HENTIKAN AKSI
WN NIGERIA KENDALIKAN
PENYELUNDUPAN SABU 16,81KG
A
da perubahan trend,
jalur laut kini sebagai
jalan ‘terlaris’ bagi
pelaku penyelundup
narkoba untuk
memasukkan barangnya ke
wilayah Indonesia. Pengalihan
jalur ini tentunya tanpa alasan.
Selain dianggap sebagai jalur
teraman untuk bisa memasukkan
narkoba, pelaku penyelundupan
narkoba melalui jalur laut juga
bisa meraup keuntungan besar
karena bisa menyelundupkan
narkoba dalam jumlah
besar melalui kontainer. Namun,
upaya itu digagalkan berkat
kerjasama sinergis antara Bea
Cukai dan BNN. Setelah berhasil
mengungkap penyelundupan
melalui jalur laut oleh Jaringan
Pakistan di Jepara, kembali Bea
Cukai dan BNN menggagalkan
penyelundupan shabu seberat
16,81 kg asal Tiongkok.
“Garis pantai yang panjang
membuka peluang bagi para
pengedar. Untuk itu kami
berkoordinasi dan bersinergi
dengan BNN untuk mewaspadai
titik-titik perbatasan laut yang
sudah kami waspadai, antara
lain pantai timur Sumatera
dan wilayah lainnya. Pola
penyelundupan melalui laut
terjadi lonjakan dua kali lipat.
Pada 2014 penyelundupan melalui
laut terdapat 28 kasus, tetapi
meningkat menjadi 59 kasus pada
2015 dengan total seberat 699 kg,”
ungkap Dirjen Bea dan Cukai,
Heru Pambudi saat digelar press
release 16,81 kg shabu di TPFT
Tanjung Priok, 2 Februari 2016.
Pengungkapan kasus ini
lanjut Heru merupakan hasil
informasi yang diperoleh BNN
dan analisa intelijen KPU Bea
Cukai Tanjung Priok yang hasil
informasi awal diduga akan
terjadi penyelundupan barang
larangan berupa Shabu di
Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah
dilakukan pendalaman terhadap
informasi tersebut petugas
gabungan mencurigai pada dua
partai barang less container load
(LCL) yaitu 18 rolfabric (gulungan
kain) berhasil ditemukan 3,01 kg
Shabu dan 14 paket waterheater
(mesin pemanas air) berhasil
ditemukan shabu seberat 13,8 kg.
Dengan total barang seberat 16,81
kg shabu.
Barang haram itu masuk
ke Pelabuhan Tanjung Priok
pada medio Maret 2015, namun
mangkrak berbulan-bulan
karena tidak ada pihak yang
mengambilnya. Selanjutnya
pada Januari 2016 paket
tersebut akhirnya dibawa ke
sebuah rumah di Kawasan
Pinang, Tangerang dan berhasil
membekuk tiga orang tersangka,
dua laki-laki dan satu orang
wanita. Tidak berhenti sampai
disitu, ternyata bisnis mereka
dikendalikan seorang WNA
asal Nigeria yang mendekam
di Lembaga Pemasyarakatan
Tangerang, merupakan kekasih
dari tersangka wanita. “Mengapa
proses ini agak lama, karena kami
tidak ingin hanya menangkap
pengedar dan kurirnya saja, tetapi
lebih mendalam lagi sampai ke
jaringannya. Pasal yang dilanggar
pelaku ada dua, pertama
melanggar UU Kepabeanan pasal
102 karena penyelundupan dan
UU tentang Narkotika pasal 113
ayat 1 dan 2,” ujar Heru.
Deputi Bidang Pemberantasan
BNN, Arman Depari, ditempat
yang sama menyampaikan
apresiasinya kepada petugas
Bea Cukai terutama petugas
Customs Narcotic Team (CNT)
KPU Tanjung Priok karena
melalui proses yang cukup lama
dengan kejelian dan kemauan
dari petugas Bea Cukai dan BNN
berhasil mengungkap kasus ini. “Barang bukti ini sempat terhenti
seolah tidak bertuan. Kemudian
petugas melakukan control
delivery dan membekuk pelakunya
di Tangerang.” “Mereka para
pelaku, berperan masing-masing,
ada yang sebagai penyimpan,
pengawas dan penghubung
terhadap satu tersangka di LP
Tangerang yaitu WN Nigeria.
Ini akan terus dikembangkan,
sampai benar-benar bisa memutus
jaringan ini,” tegas Arman. (*)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
33
sisi pegawai
Jadikan
Kegagalan
Motivasi
untuk Lebih
Baik
Isnawan Wahyu Prasetyo
I
snawan Wahyu Prasetyo
merasa belum pantas
untuk menerima
penghargaan sebagai
“Pegawai Teladan dengan
Kategori Pengabdian Kerja Baik”
dari KPPBC Tipe Madya Pabean
B Yogyakarta, tempatnya bekerja.
Menurutnya masih banyak
senior atau pegawai yang pantas
dibandingkan dirinya yang baru
sekitar lima tahun bekerja di
kantor tersebut.
“Menurut saya masih banyak
teman-teman yang lebih layak
untuk menerima penghargaan
ini. Apalagi saya menjadi pegawai
Bea Cukai boleh dibilang masih
seumur jagung. Saya sendiri
juga tidak mengetahui apa
saja kriterianya. Memang dari
setiap seksi mengajukan satu
orang pegawai dan ternyata saya
terpilih,” ujar Isnawan merendah.
Isnawan sendiri tidak
mengetahui apa saja persyaratan
atau kriteria yang harus dipenuhi
untuk menjadi pegawai teladan.
Setelah Kepala Seksi mengajukan
nama-nama pengawai yang
layak menerima penghargaan
tersebut, ada tim khusus yang
membuat penilaian. Melalui rapat
tim penilai inilah, baru diambil
keputusan siapa yang menjadi
pemenang. Isnawan sendiri pada
waktu penilaian ini berlangsung,
masih bekerja di bidang
Kepatuhan Internal (KI).
Terpilihnya Isnawan menjadi
pegawai teladan, tidak membuat
dirinya merasa terbebani. Dia
tetap menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai
pegawai. “Disyukuri saja. Yang
terpenting, jangan sampai setelah
mendapat penghargaan ini,
kinerja kita semakin mundur,
kalau bisa harus lebih baik. Jadi
ada dorongan dari dalam diri
sendiri. Bagaimana bersikap lebih
baik lagi. Biar jangan menjadi
sorotan teman-teman, tetapi
sedapat mungkin menjadi motivasi
bagi teman yang lain. Jangan
sampai sudah terpilih malah
pribadinya kurang bagus,” papar
Isnawan yang gemar dengan olah
34 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
raga bola voli itu.
Ketertarikan Isnawan untuk
bekerja di Bea Cukai berawal dari
cerita salah satu saudaranya yang
kebetulan pegawai Bea Cukai.
Pada saat Isnawan masih belajar
di bangku SMA, orang tua dan
saudaranya memberikan motivasi.
“Kalau memang kamu tertarik
untuk bekerja di Bea Cukai, coba
buktikan sama orang tua bahwa
kamu bisa, dengan cara belajar
yang lebih giat,” kira-kira begitu
ucapan saudaranya memberikan
motivasi waktu itu.
Setelah Isnawan lulus SMAN
5 Yogyakarta tahun 2008, karena
dorongan orang tua, saudara dan
kakak kelas, dia mencoba ikut tes
masuk STAN dan ternyata lulus
dengan jurusan D3 Akuntansi
Pemerintahan. Pada saat itu tentu
Isnawan dan orang tuanya merasa
bangga, karena dia bisa langsung
diterima sebagai mahasiswa STAN
setelah baru lulus dari SMA.
Sebelum mengikuti tes masuk
STAN, sebenarnya Isnawan
juga sudah diterima di jurusan
sisi pegawai
Manajemen Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY) tetapi baru
sempat mengikuti kegiatan ospek.
Karena dapat kabar diterima
di STAN, Isnawan terpaksa
meninggalkan bangku kuliah
di UNY dan dia lebih memilih
menimba ilmu di STAN Bintaro
Jakarta.
Selama mengkuti perkuliahan,
Isnawan menjalaninya seperti
mahasiswa lain seakan tidak
ada hambatan berarti. Namun,
pada semester kedua, ternyata
nasib Isnawan tidak mulus. Dia
harus menelan pil pahit karena
Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) Isnawan hanya 2,71 dan
dia terpaksa drop out (DO) dari
STAN, mungkin karena kurang
belajar. Pelajaran ini sekaligus
menjadi cambuk bagi Isnawan.
Bagaimana pahitnya menjadi
seorang penganguran yang tidak
jelas arahnya kemana. “Tentu saja
mendengar kabar itu saya sempat
shock, hingga motivasi saya terasa
hilang, saya juga sedih karena
telah mengecewakan orang tua,”
paparnya merasa haru.
Belajar dari pengalaman
tersebut, Isnawan yakinkan
diri untuk mencoba di tahun
berkutnya. Dia banyak belajar
soal-soal dan mengikuti
bimbingan belajar untuk
persiapan ujian saringan STAN
tahun 2010. “Alhamdulillah,
semua usaha saya dan juga doa
dari orang tua bisa menjadikan
saya diterima kembali di Prodip I
Bea Cukai STAN yang kebetulan
pendidikannya di Balai Diklat
Keuangan (BDK) Yogyakarta,”
kisah Isnawan.
Pada kesempatan ini Isnawan
belajar tekun dan tidak mainmain, harus berhasil dan selesai
kuliah. Tahun 2011 Isnawan
lulus dari STAN diploma satu
jurusan Bea Cukai dengan
IPK 3,34. Pada saat itu,
Isnawan baru merasa menjadi
manusia yang lebih berguna
dan dapat membanggakan
orang tua. Setelah menjadi
CPNS, penempatan pertama
Isnawan ternyata di KPPBC
TMP B Yogyakarta pada bagian
Penyuluhan dan Layanan
Informasi (PLI).
Sejak menjadi pegawai
Bea Cukai, Isnawan dalam
menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya tidak pernah mainmain. Dia berusaha sedapat
mungkin tepat waktu datang
di kantor dan menyelesaikan
tugas dengan baik dan sedapat
mungkin jangan ada kesalahan.
“Saya belajar dari pengalaman
sebelumnya, menjadi motivasi
untuk lebih baik. Jangan sampai
gagal kedua kali,” papar pegawai
kelahiran Bantul, 1 Januari 1990
itu.
Pegawai yang baru tahun ini
mempersunting putri Solo itu,
sejak meninggalkan masa bujang,
harus bekerja bolak balik SoloYogyakarta yang berjarak kurang
lebih 50 Km. “Istri saya di Solo.
Jadi setelah menikah, pulang
kerja balik ke Solo pakai kereta.
Kadang pakai motor, kalau pagi
naik motor satu jam sampai,
kalau sore bisa satu setengah jam,
tapi paling sering naik kereta,”
ujar Isnawan yang secara tidak
sengaja memberitahukan bahwa
istrinya sedang ngidam sesuatu
atau sedang mengandung.
Walaupun pengalaman
Isnawan bekerja pada instansi
Bea Cukai belum lama dan baru
bertugas di kantor Yogyakarta,
namun dengan bekerja hampir
2,5 tahun di PLI dan 1,5 tahun
bidang KI serta kini sebagai
petugas di Kantor Pos Bea
Yogyakarta, membuat Isnawan
banyak berhubungan dengan
masyarakat luas pengguna
jasa kepabeanan dan cukai.
Menurutnya, sampai saat ini
masih banyak masyarakat yang
kurang memahami akan tugas
dan fungsi Bea Cukai.
Hal itu terlihat dari
pengalaman Isnawan
dalam melayani pengguna
jasa kepabeanan. Apalagi
berhubungan dengan orang-orang
penerima kiriman di Kantor
Pos. Masih banyak pertanyaan
masyarakat tentang, kenapa
barang kirimannya dikenakan bea
masuk, kenapa harus dipersulit,
kenapa barangnya ditahan
padahal hanya untuk kebutuhan
sendiri dan lainnya.
Pertanyaan dan keluhan
masyarakat seperti itu sudah
menjadi keseharian Isnawan.
Menurutnya, kalau ada yang
marah-marah bahkan ada yang
sampai menangis mengeluarkan
air mata, diamkan saja
dulu. Biarkan mereka puas
mengeluarkan keluhannya.
Kalau sudah tenang, baru kita
ngomong, diterangkan satu per
satu bagaimana aturannya dan
kenapa ditahan. Namun setelah
diterangkan, pada umumnya
mereka mengerti dan mau
memahami.
“Setelah bekerja di Kantor
Pos, yang saya rasakan, banyak
masyarakat yang masih belum
tahu tentang kinerja Bea Cukai.
Setiap orang itu berbeda cara
pandangnya,” ujar Isnawan yang
suka membaca dan mendengar
musik itu jika sudah merasa
jenuh.
Harapan Isnawan kepada
instansi Bea Cukai yang dia
cintai ini, ke depan harus lebih
banyak memberikan pencerahan
baik berupa sosialisasi maupun
kegiatan lainnya kepada
masyarakat pengguna jasa
kepabeanan dan cukai terlebih
kepada masyarakat umum
supaya mereka memahami apa
yang menjadi tugas dan fungsi
Bea Cukai. Apalagi tugas Bea
Cukai berhubungan dengan
mengumpulkan penerimaan
negara baik dari cukai maupun
bea masuk, tentu pekerjaan ini
tidak mudah dilakukan, karena
sangat sensitif bagi masyarakat.
(Piter)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
35
Ruang Kesehatan
PERAN IBU DALAM PENCEGAHAN
KARIES GIGI PADA ANAK
Drg IKA MAULIANA
K
ini dimana ilmu
pengetahuan semakin
baik dan semakin
mudah untuk diakses,
namun terkadang banyak orang
tua yang belum mengetahui
tentang perkembangan dan
pemahaman pentingnya
pemeliharaan kesehatan gig
terutama gigi anak anak.
Walau banyak kemajuan tapi
tidak seperti yang diharapkan
terutama untuk prevalensi
karies pada usia balita. Dapat
dikatakan ketika memasuki
usia pra sekolah, resiko anak
mengalami karies cukup tinggi,
hal ini dimungkinkan karena
pengetahuan, sikap, dan perilaku
orang tua terutama ibu dalam
pemeliharaan gigi yang kurang,
kondisi ini memberi pengaruh
signifikan terhadap perilaku
anak dalam pemeliharaan
kesehatan giginya.Oleh karena
itu orang tua terutama ibu sangat
berperan penting untuk mencapai
keberhasilan pemeliharaan gigi,
karena bila diabaikan maka
kelainan pada gigi yang kita kenal
dengan karies gigi sangat mudah
terjadi.
Bila karies telah terjadi,
kemudian akan timbul rasa sakit
sehingga anak kehilangan selera
makan bahkan kadang disertai
demam. Dampaknya proses
pengunyahan pun terganggu
dan anak akan menjadi malas
makan hingga akhirnya berat
badan kurang dari normal. Dapat
dikatakan karies pada anak akan
mempengaruhi proses tumbuh
kembang anak.
Karies pada anak yang
mengenai beberapa bahkan
hampir seluruh gigi disebut
rampan karies. Rampan karies
sendiri adalah karies pada gigi
anak-anak pada gigi seri atas dan
gigi geraham yang muncul dengan
cepat dan menyebar secara luas
menyeluruh mengenai syaraf gigi,
bahkan mengenai daerah mahkota
gigi dengan cepat juga permukaan
gigi yang imun terhadap karies.
Tanda-tanda rampan karies
biasa terlihat pada email gigi
36 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
dengan munculnya garis berwarna
kecoklatan yang tidak dapat
dibersihkan dengan sikat gigi,
biasanya pada gigi seri atas
diawali hanya pada satu gigi,
lama kelamaan berkembang ke
gigi-gigi lainnya. Garis berwarna
kecoklatan tersebut menandai
awalnya proses kerusakan email.
Proses kerusakan email terus
berlanjut jika penyebabnya tidak
segera dihilangkan.
Rampan karies juga
merupakan kelainan
multifaktorial dimana beberapa
faktor saling berinteraksi antara
lain :
1. Makanan atau minuman manis,
susu, soft drink
2. Kebersihan mulut
3. Pola makan yang kurang baik
4. Pemeliharaan kebersihan gigi
tidak tepat
5. Kebiasaan-kebiasaan yang
tidak sesuai, seperti mengemut
makanan, pemberian makanan
melalui botol.
6. Ketidakpahaman orang
tua terhadap penyebab
utama karies dan intensitas
pemberian makanan kurang
tepat, lama larutan di rongga
Ruang Kesehatan
mulut, tertidur sambil
mengemut makanan.
Melihat interaksi beberapa
faktor tersebut dan mengingat
karies ini terjadi pada anak-anak
maka pengaruh orang tua sangat
berperan dalam membentuk
prilaku anak untuk menjaga
kebersihan giginya sebagai
tindakan pencegahan, terutama
ibu orang yang terdekat dengan
anak, karena ibu dapat memberi
pengaruh yang sangat signifikan
terhadap sikap dan perilaku anak.
Dapat dikatakan pengetahuan
ibu tentang kesehatan gigi akan
sangat menentukan status
kesehatan gigi anak kelak.
Sehingga, pendidikan kesehatan
gigi harus diperkenalkan sedini
mungkin pada anak agar mereka
mengetahui cara memelihara
kesehatan gigi dan mulut
secara baik dan benar sehingga
pencegahan dapat dilakukan.
Beberapa cara untuk mencegah
terjadinya rampan karies,
meliputi:
1. Rajin membersihkan gigi anak
setiap hari
2. Mengatur pola makan anak dan
meminum susu dengan waktu
singkat.
3. Usahakan menggunakan gelas
daripada botol susu, ajarkan
minum dengan gelas saat mulai
menginjak usia 2 tahun.
4. Jangan menggunakan botol
susu waktu tidur
5. Jangan biarkan anak sering
terlena dalam menikmati
makanan atau minuman
dengan kandungan gula tinggi,
seperti jus
6. Gunakan sedikit atau bahkan
tidak sama sekali gula pada
makanan atau minuman anak
7. Konsultasi dengan dokter gigi
untuk pemberian fluoride pada
gigi anak anda
8. Melakukan pemeriksaan secara
rutin ke dokter gigi (6 bulan
sekali)
Jika rampan karies sudah
terlanjur terjadi pada anak,
segeralah ke dokter gigi
sehingga dokter gigi akan
dapat segera merawat kondisi
tersebut. Perawatan pada setiap
anak tentunya akan berbeda,
tergantung seberapa parah
kerusakan gigi anak tersebut.
Beberapa macam perawatan
karies gigi anak, yakni :
a. Bila sudah ada abses atau
kondisi gigi sudah non vital
dilakukan perawatan saluran
akar, perawatan ini butuh
kesabaran dan beberapa kali
kunjungan ke dokter gigi
b. Menghentikan proses karies
dengan menumpatnya
setelah semua jaringan karies
dibersihkan
c. Anjuran untuk melakukan diet
kontrol, seperti mengurangi
makanan manis
d. Melakukan pemberian larutan
fluoride pada gigi sebagai
bentuk pencegahan, hal ini
dapat dilakukan dengan
penggunaan pasta gigi yang
mengandung fluoride
e. Minimal sikat gigi dua kali
sehari, pagi setelah sarapan
dan sebelum tidur dengan
menggunakan sikat gigi
berbulu sikat halus dengan
tingkat penggosokkan ringan
ke gigi anak.
Melihat penjabaran diatas
akibat dari rampan karies
terhhadap tumbuh kembang anak
dimana biasanya terjadi pada
anak-anak balita yang belum
memahami bagaimana memelihara
dan menjaga kebersihan secara
umum dan khusus untuk gigi,
maka orang tua terutama ibu
sangat berperan untuk mencapai
keberhasilan dari pencegahan
secara menyeluruh. (*)
peraturan
Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat
Penimbunan Sementara, Pemindahan Lokasi Penimbunan
Barang di Tempat Penimbunan Sementara,
dan Pengenaan Sanksi
P
ada 6 April 2015, Direktur
Jenderal (Dirjen) Bea
dan Cukai menetapkan
peraturan tentang
tata cara penetapan kawasan
pabean dan tempat penimbunan
sementara, pemindahan lokasi
penimbunan barang di tempat
penimbunan sementara, dan
pengenaan sanksi Nomor PER6/BC/2015. Peraturan tersebut
merupakan tindak lanjut dari
ketentuan pasal 34 Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor
23/PMK.04/2015 dan mencabut
3 peraturan Dirjen sebelumnya
yaitu P-20/BC/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan
Kawasan Pabean dan Tempat
Penimbunan Sementara, PER24/BC/2013 Tentang Penerapan
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
37
Sistem Pintu Otomatis Tempat
Penimbunan Sementara pada
Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,
dan PER-28/BC/2013 tentang
Tatalaksana Pindah Lokasi
Penimbunan Barang Impor yang
Belum Diselesaikan Kewajiban
Pabeannya dari Satu Tempat
Penimbunan Sementara ke Tempat
Penimbunan Sementara Lainnya.
Garis besar peraturan Dirjen
tersebut adalah mengatur tentang
mekanisme penetapan kawasan
pabean dan tempat penimbunan
sementara, serta pemindahan
barang di tempat penimbunan
sementara, serta pengenaan sanksi
bagi yang melanggar ketentuan
tersebut.
Yang dimaksud dengan
kawasan pabean adalah kawasan
dengan batas-batas tertentu di
pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain yang ditetapkan
untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah
pengawasan Bea Cukai. Dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan
tempat lain yang ditetapkan untuk
lalu lintas barang adalah: (a)
tempat selain Pelabuhan Laut dan
Bandar Udara, yang dipergunakan
untuk bongkar muat barang impor
atau barang ekspor, (b) kawasan
perbatasan yang di dalamnya
terdapat pos lintas batas atau
pos pemeriksaan lintas batas, (c)
tempat yang dipergunakan untuk
lalu lintas barang impor atau
barang ekspor di kantor tempat
penyelesaian kewajiban pabean
atas layanan pos sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan
perundang-undangan mengenai
pos, atau (d) kawasan penunjang
pelabuhan laut atau bandar udara
yang ditunjuk oleh penyelenggara
pelabuhan atau bandar udara
untuk lalu lintas barang impor
atau barang ekspor.
Untuk memperoleh penetapan
sebagai kawasan pabean, pengelola
pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain mengajukan
permohonan kepada Kepala
Kantor Wilayah melalui Kepala
Kantor Pabean atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama. Lokasi
yang dapat diajukan sebagai
kawasan pabean antara lain:
1. Pelabuhan laut atau bandar
udara paling kurang meliputi
tempat bongkar muat barang
impor atau ekspor dari/ ke
sarana pengangkut, seperti
apron atau dermaga, tempat
penimbunan barang impor
atau ekspor, jalur lalu lintas
barang impor atau ekspor
antara tempat bongkar muat
dan tempat penimbunan,
tempat pemeriksaan fisik
barang impor atau ekspor, area
terminal kargo dan terminal
penumpang tujuan/ dari luar
daerah pabean (jika ada),
dan jalur kedatangan dan
keberangkatan penumpang
atau awak sarana pengangkut
tujuan/dari luar daerah pabean
(jika ada).
2. Kawasan perbatasan, meliputi
area mulai dari pintu masuk/
keluar dari/ ke luar negeri
sampai dengan pintu masuk/
keluar ke/ dari dalam negeri
pada pos lintas batas atau pos
pemeriksaan lintas batas.
3. Dry port atau terminal barang
paling kurang meliputi
tempat bongkar muat barang
impor atau ekspor dari/ ke
sarana pengangkut, tempat
penimbunan barang impor
atau ekspor, dan tempat
pemeriksaan fisik barang
impor atau ekspor.
Catatan:
Tempat Penimbunan Sementara adalah adalah bangunan dan/ atau lapangan
atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk
menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
38 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
4. Kantor pos paling kurang
meliputi tempat pembukaan
kantong pos, tempat
konsolidasi barang ekspor
(jika ada), tempat penimbunan
barang, dan tempat
pemeriksaan barang.
5. Kawasan Pabean berada
di kawasan penunjang
pelabuhan laut atau bandar
udara paling kurang meliputi
tempat bongkar muat barang
impor atau ekspor dari/ ke
sarana pengangkut, tempat
penimbunan barang impor
atau barang ekspor, dan
tempat pemeriksaan fisik
barang impor atau ekspor.
Permohonan dilengkapi
dengan dokumen pelengkap
dan pendukung. Bea Cukai
akan melakukan penelitian dan
pada akhirnya memutuskan
untuk menerima atau menolak
permohonan kawasan pabean.
Yang akan memberikan keputusan
adalah Kepala Kantor Wilayah
atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea Cukai atas nama
Menteri Keuangan.
Larangan penimbunan dan
lain sebagainya diatur dalam
peraturan Dirjen tersebut. Untuk
lebih jelasnya silahkan Anda
unduh peraturan Dirjen tersebut
di Direktori Peraturan www.
peraturan.beacukai.go.id.
(Subdit Peraturan dan
Bantuan Hukum, Dit. PPKC)
BEA CUKAI MENJAWAB
Kenali Ciri-Ciri Penipuan
Impor Barang Kiriman
Pertanyaan:
Perkenalkan nama saya Bunga. Beberapa bulan yang lalu saya berkenalan
dengan Gen David Mark seorang pria yang mengaku sebagai pengusaha
keturunan Indonesia Amerika lewat facebook. Singkat cerita, setelah
perkenalan kami dan jalinan komunikasi yang intens, Gen berkata bahwa
ia ingin mengirimkan uang sebanyak $5000 untuk saya dan keluarganya di
Indonesia. Ia meminta alamat dan nomor telepon saya. Lima hari kemudian,
pukul 08.30 WIB saya ditelepon Erik yang mengaku sebagai petugas Bea
Cukai Soekarno Hatta.
Erik memberitahukan bahwa barang kiriman Gen sudah sampai di
bandara dan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp20 juta. Saya diminta transfer ke
rekening atas nama Jessica Angeline agar barangnya bisa keluar. Saya diberi kesempatan sampai pukul 15.00
WIB untuk mentransfer ke rekening tersebut, jika tidak barang tersebut akan ditahan oleh Bea Cukai.
Tepat pukul 12.00 WIB, Gen melalui chat facebook meminta saya untuk menuruti saja permintaan Erik,
dan ia berjanji akan mengganti semua biaya yang diminta petugas Bea Cukai.
Pertanyaan saya, apakah kejadian yang saya alami penipuan atau bukan?
Terima kasih atas jawabannya.
Jawaban:
Terima kasih atas pertanyaan Sdri Bunga. Banyak sekali modus penipuan terkait impor barang kiriman
yang mengatasnamakan Bea Cukai. Kenali beberapa ciri penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai:
1. Apabila terdapat seseorang yang menghubungi Anda kemudian menyampaikan permintaan untuk
mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi tertentu yang mengatasnamakan pungutan negara di
bidang impor (bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor), mohon agar waspada pada informasi
tersebut. Pejabat atau petugas Bea dan Cukai tidak menghubungi wajib bayar melalui telepon untuk
menginformasikan jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus diselesaikan. Pembayaran
bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman tidak dilakukan melalui nomor rekening
pribadi atau perorangan, melainkan melalui kuasa penerima barang (melalui perusahaan jasa titipan
bersangkutan, baik melalui rekening atau melalui kantor perusahaan jasa titipan bersangkutan) khusus
untuk barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan, atau melalui loket kantor pos khusus untuk barang
kiriman melalui pos atau EMS.
2. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan di:
a.Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi khusus untuk barang kiriman melalui perusahaan jasa
titipan, dan
b.Kantor Pos khusus untuk barang kiriman melalui pos atau EMS.
3. Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukan menggunakan SSPCP (Surat Setoran
Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor) yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean Impor
(dalam hal ini adalah Pemberitahuan Impor Barang Khusus/BC 2.1 khusus untuk barang kiriman melalui
perusahaan jasa titipan atau Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos/PPKP khusus untuk barang kiriman
melalui pos atau EMS).
4. Apabila terdapat pihak-pihak yang menginformasikan bahwa terdapat barang kiriman yang ditahan
atau ditegah oleh Bea Cukai, maka informasi tersebut harus dapat dibuktikan dengan Surat Bukti
Penindakan. Kebenaran dan validitas Surat Bukti Penindakan tersebut dapat ditanyakan/ dikonfirmasikan
melalui Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta atau Kantor
Pabean yang menangani dengan menginformasikan nomor dan tanggal Surat Bukti Penindakan beserta
nama petugas Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Bukti Penindakan tersebut.
Demikian disampaikan untuk informasi lebih lanjut segera hubungi kami di BRAVO BEA CUKAI 1500225.
Salam,
Subdit Humas dan Penyuluhan, Dit. PPKC
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
39
Travel Notes
Masjid Menara Kudus. Banyak hal yang dapat dipelajari dari bentuk dan keberadaannya.
Masjid Menara
Kudus: Warisan
Pemikiran yang
Menarik untuk
Dipelajari
Menara Kudus. Menjadi landmark untuk Kota Kudus.
40 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Travel Notes
H
ampir semua orang
pasti mengenal
peranan Wali Songo
dalam menyebarkan
agama Islam di
tanah air dengan segala kearifan
dan keteladanannya. Peran yang
sangat berharga ini menjadi
penentu bagaimana agama Islam
berkembang pesat di Indonesia
hingga kini menjadi agama yang
paling banyak pemeluknya.
Setelah sekian abad warisan
ilmu para Wali Songo mengakar
di tanah air, kini kita dapat
menyaksikan peninggalanpeninggalan mereka yang masih
lestari. Salah satunya adalah
Masjid Menara Kudus, beserta
di dalam kompleks masjidnya
terdapat makam Sunan Kudus,
salah seorang Wali Songo yang
menyebarkan agama Islam di
wilayah Jawa Tengah. Saat ini
masjid tersebut telah menjadi
landmark Kota Kudus.
Perjalanan ke daerah ini
tidak terlalu sulit, bahkan bagi
saya untuk melakukan wisata
religi ke Kota Kudus ini sudah
merupakan yang kesekian
kalinya. Kota Kudus merupakan
sebuah kabupaten yang terletak
di wilayah Jawa Tengah, kota ini
berada di pantai utara antara
Jawa Tengah dan Jawa Timur
dan berada 51 kilometer dari kota
Semarang.
Selain dikenal sebagai kota
wali, Kudus juga dikenal sebagai
kota kretek. Ini merupakan salah
satu keunikan Kota Kudus karena
walaupun tidak memiliki ladang
tembakau, namun hampir sebagian
besar penduduknya berprofesi
sebagai pembuat rokok. Tidak
hanya itu, periode empat tahun ke
belakang, daerah ini merupakan
penyumbang pajak cukai terbesar
dari seluruh pabrikan rokok yang
ada di Jawa Tengah.
Untuk mengunjungi Masjid
Menara Kudus, jika perjalanan
dari Kota Semarang maka
pada perbatasan kota antara
Kabupaten Demak dengan
Kabupaten Kudus, kita akan
disambut oleh gerbang yang
berbentuk daun cengkeh dengan
tulisan “Kudus Kota Kretek”. Usai
memasuki gerbang Kota Kudus
kita bisa langsung menemukan
pusat kota, hal ini tidak lain
karena kotanya yang tidak terlalu
besar sehingga dapat langsung
mencapai tujuan.
Masjid Menara kudus atau
yang juga dikenal dengan nama
Masjid Al-Aqsa berada di daerah
Kauman, kecamatan kota, sekitar
1,5 Km ke arah barat pusat kota
(Simpang Tujuh). Kita hanya
membutuhkan waktu beberapa
menit saja untuk sampai ke
masjid yang bersejarah ini.
Kalau kita melihat sejarah dari
pembangunan masjid ini, kita
akan melihat bahwa masjid
Menara Kudus dibuat bukan
sekedar untuk tempat beribadah,
namun juga merupakan masjid
yang dibangun melalui proses
adaptasi dan pribumisasi ajaran
Islam di tengah masyarakat yang
telah memiliki budaya mapan
dengan mayoritas agama Hindu
dan Budha.
Masjid Menara Kudus sendiri
dibangun pada masa Sunan
Kudus menyebarkan agama
Islam di daerah ini, masjid yangi
dibangun pada tahun 1549
masehi atau 956 hijriah, dengan
menggunakan batu Baitul Maqdis
dari Palestina sebagai batu
pertamanya. Pada saat itu masjid
yang memiliki 5 pintu di sebelah
kanan, dan 5 pintu disebelah
kirinya, ditopang dengan 4 buah
jendela dan 8 tiang besar di
dalam masjid yang keseluruhan
berasal dari kayu jati, menjadi
tempat berdakwah Sunan Kudus
yang dengan bijaksananya
mengajarkan agama Islam di
tengah mayoritas masyarakat
saat itu yang memeluk agama
Hindu dan Budha.
Oleh sebab itu, Masjid Menara
Kudus juga memiliki keunikan
pada pintu gerbangnya yang
berbentuk candi. Menara pada
masjid ini memiliki ketinggian
sekitar 18 meter dengan
bagian dasar berukuran 10x10
meter. Sekeliling bangunan
dihias dengan piring-piring
bergambar yang kesemuanya
berjumlah 32 buah. Dua puluh
buah di antaranya berwarna
biru serta berlukiskan masjid,
manusia dengan unta, dan
pohon kurma. Sementara itu, 12
buah lainnya berwarna merah
putih berlukiskan kembang. Di
dalam menara terdapat tangga
yang terbuat dari kayu jati yang
mungkin dibuat pada tahun 1895
M. Bangunan dan hiasannya jelas
menunjukkan adanya hubungan
dengan kesenian Hindu Jawa
karena bangunan Menara Kudus
itu terdiri dari 3 bagian: (1)
kaki, (2) badan, dan (3) puncak
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
41
Travel Notes
Kota Kretek. Derah penghasil rokok walaupun tidak memiliki ladang tembakau.
Soto Kudus. Makanan yang didalamnya
mengandung makna adaptasi dan pribumisasi.
bangunan. Menara ini dihiasi pula
antefiks (hiasan yang menyerupai
bukit kecil).
Kaki dan badan menara
dibangun dan diukir dengan
tradisi Jawa-Hindu, termasuk
motifnya. Ciri lainnya bisa dilihat
pada penggunaan material
batu bata yang dipasang tanpa
perekat semen. Teknik konstruksi
tradisional Jawa juga dapat
dilihat pada bagian kepala menara
yang berbentuk suatu bangunan
berkonstruksi kayu jati dengan
empat batang saka guru yang
menopang dua tumpuk atap tajug.
Pada bagian puncak atap
tajug terdapat semacam mustaka
(kepala) seperti pada puncak
atap tumpang bangunan utama
masjid-masjid tradisional di Jawa
yang jelas merujuk pada unsur
arsitektur Jawa-Hindu. Dengan
keunikan dan keragaman yang
ada pada Masjid Menara Kudus,
banyak pihak yang mencari
jawaban akan pelajaran dan
pengetahuan apa saja yang didapat
dari pembangunan masjid ini.
Untuk mengunjungi Masjid
Menara Kudus kita dapat
melakukannya kapan saja, karena
masjid ini dibuka 24 jam. Tidak
hanya itu, untuk berziarah ke
makam Sunan Kudus pun kita
tidak akan mengalami kesulitan.
Selain lokasinya yang aman,
makam Sunan Kudus berada
tepat dibelakang Masjid Menara,
jadi setelah melakukan ibadah
sholat dan lainya di masjid, kita
bisa langsung mengunjungi
makan Sunan Kudus.
Di sekitar lokasi masjid pun
kita dapat membeli cindramata
atau makanan khas daerah
Kudus, dengan harga yang cukup
terjangkau toko-toko cindramata
dan oleh-oleh biasanya selalu
penuh dikunjungi orang yang
telah selesai beribadah di Masjid
Menara dan berziarah ke makam
Sunan Kudus. Namun jika kita
merasa kurang pas dengan
makanan yang dijajakan disekitar
masjid, kita juga bisa mencarinya
di luar menuju arah pusat kota
yang tidak jauh dari kompleks
Masjid Menara Kudus.
Selain dapat mencicipi
makanan khas kudus, mulai
42 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
dari soto, garang asam,
hingga nasi pindang kerbau
yang keseluruhannya sangat
menggugah selera tanpa harus
merogoh kocek terlalu dalam.
Oleh karena itu tidak lengkap
rasanya jika berkunjung ke Kota
Kudus tanpa mengunjungi Masjid
Menara Kudus dan makan Sunan
Kudus, juga menjajal semua
kuliner yang ada di kota dengan
slogan Semarak ini.
Terkait soal kuliner, ada
satu hal yang unit dan hingga
kini masih dipertahankan oleh
masyarakat Kudus, yaitu mereka
tidak mengkonsumsi daging sapi
melainkan daging kerbau. Hal ini
tidak lain dari kearifan Sunan
Kudus saat menyebarkan agama
Islam ditengah masyarakat Hindu
dan Budha yang pada saat itu
tidak mengkonsumsi daging sapi.
Oleh karena itu, jangan heran
jika kita mencoba soto Kudus, kita
akan disughkan dengan daging
kerbau bukan daging sapi.
Kalau dari lokasi yang begitu
mudah dan banyak hal yang
akan kita jumpai di Kota Kudus,
mungkin Kudus bisa menjadi
salah satu tujuan wisata religi
dan kuliner kita disaat liburan
nanti. Dan tentunya jangan
lupa untuk singgah juga di kota
sekitarnya yang tentunya sangat
menarik untuk dikunjungi juga.
(Supriyadi)
kicauan
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
43
EVENT WBC 495 - Maret 2016
Dirjen Bea Cukai berikan arahan di Kantor Bea Cukai Bekasi.
BEA CUKAI BEKASI GELAR INTERNALISASI DIRJEN
BEKASI - Bertempat di Aula Cibitung Kantor Bea Cukai Bekasi dilaksanakan internalisasi oleh Dirjen Bea Cukai Heru
Pambudi kepada para pegawai Bea Cukai Bekasi, Rabu (3/2/2016). “Perintah Presiden RI Jokowi, kepada Bea Cukai sangat
jelas yaitu berantas penyelundupan dan dorong insentif yang bisa memberikan pekerjaan kepada rakyat banyak,” ucap
Heru dalam arahannya. Lebih lanjut Heru menegaskan bahwa salah satu insentif yang diberikan pemerintah terhadap
masyarakat usaha adalah Kawasan Berikat (KB) yang mana 60% KB di seluruh Indonesia diawasi oleh Bea Cukai Bekasi. Namun,
menurut Heru masih ada oknum yang menyalahgunakan insentif tersebut. “Kawasan Berikat bisa menjadi jalannya penyelundupan jika
tidak dicermati. Apa yang sudah dibangun jangan dirusak hanya dengan 1-2 orang (bagian exim atau petugas) yang bertindak ‘nakal’
dan tidak bertanggung jawab,” tambah Heru. Dengan terlaksananya internalisasi ini diharapkan dapat menjadi suntikan semangat
tersendiri bagi seluruh pegawai untuk memperbaiki kinerja dan menjaga integritas.
3/2
PERESMIAN GEDUNG ANJING PELACAK NARKOTIK
SEMARANG - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru
Pambudi dan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa
Tengah dan DIY Untung Basuki meresmikan Gedung
Anjing Pelacak Narkotik (APN) di komplek perumahan
dinas Bea Cukai Pandean Lamper Semarang, Kamis (28/1/2016).
Gedung APN tersebut dilengkapi dengan 6 kamar handler, 6 kandang
anjing, lapangan latihan, hall, ruang perkantoran, gudang training set,
serta ruang dokter hewan untuk mengecek kondisi kesehatan. Kakanwil
Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Untung Basuki, dalam sambutannya
menegaskan bahwa pembangunan Gedung APN merupakan bagian
dari program kantor pusat termasuk kendaraan untuk mobilitas.
Dengan diresmikannya Gedung APN ini, Untung menghimbau agar
pegawai dapat memanfaatkan gedung secara optimal sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap uang negara. Dalam penutupan acara
peresmian tersebut Heru Pambudi menegaskan keinginannya agar
pegawai Bea Cukai dapat memperoleh premi narkotika sebagai apresiasi
terhadap kinerja serta menjaga integritas pegawai dari iming iming
uang harap dari para mafia narkotika.
28/1
Dirjen Bea
Cukai dalam
kunjungannya
ke Kantor KPK.
BANGUN SINERGI ANTARA BEA CUKAI DAN KPK
JAKARTA - Direktur Jenderal Bea Cukai
Heru Pambudi laksanakan kunjungan ke
KPK sebagai bentuk keseriusan Bea Cukai
dalam mencegah korupsi, Jumat (29/1/2016).
Kunjungan tersebut sekaligus menjelaskan langkahlangkah Bea Cukai dalam upaya pemberantasan korupsi
di lingkungannya. Beberapa langkah yang diambil oleh
Bea Cukai di antaranya perbaikan tata organisasi seperti
adanya Subdit Pencegahan yang salah satunya berfungsi
untuk mencegah gratifikasi, penandatanganan komitmen
pengendali gratifikasi oleh seluruh jajaran Bea Cukai,
penandatanganan pakta integitras oleh seluruh pejabat
dan pegawai Bea Cukai, penandatanganan deklarasi
pengendalian gratifikasi bersama dengan stakeholder
Bea Cukai, otomasi sistem pelayanan yang berfungsi
mempercepat proses dan mengurangi interaksi langsung
pegawai dengan pengguna jasa, sosialisasi program
pengendalian gratifikasi kepada pejabat, serta pegawai
dan stakeholder menjalin kerja sama kemitraan dengan
stakeholder melalui forum diskusi dengan tujuan untuk
menekan angka KKN antara Bea Cukai dengan stakeholder.
29/1
Gedung Anjing Pelacak Narkotik di Semarang.
44 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
WBC 496 - Maret 2016
EVENT
BEA CUKAI PEKANBARU TANGKAP INSERTER SABU
PEKANBARU – Bea Cukai Pekanbaru berhasil
mengamankan dua buah kapsul yang berisikan
Methampethamin (sabu) seberat 263 gram, pada
Rabu (9/2/2016) di Kedatangan Internasional,
Bandara Sultan Syarif Kasim II. Petugas menangkap seorang
tersangka MI yang diduga sebagai kurir barang terlarang
ini. Tersangka mengaku telah menjadi kurir sabu sebanyak 5
kali. Pada kasus sebelumnya MI mengaku kalau dia berhasil
lolos karena penyelundupan Narkotika yang dilakukan
tidak melalui jalur udara melainkan melalui pesisir timur
disekitar daerah Teluk Nibung. Modus yang dilakukan yaitu
dengan memasukan kapsul berisikan narkotika ke dalam
anus. Tersangka MI akan dikenakan tindak pidana sesuai
dengan UU No.35 tahun 2009 mengenai Narkotika dengan
pasal 113 yaitu dapat dikenakan sanksi pidana minimal 2
tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Press release
yang digelar Bea Cukai Pekanbaru dihadiri Kepala Kasat
Narkotika Polda Riau Pekanbaru yang menyampaikan
apresiasinya dan berjanji bahwa akan melakukan koordinasi
yang lebih baik antara setiap instansi dalam mencegah
masuknya narkotika.
9/2
Suasana kunjungan Tim Wantimpres di Kantor Pusat Bea Cukai.
KUNJUNGAN TIM WANTIMPRES
JAKARTA - Direktur Jenderal Bea Cukai
Heru Pambudi menyambut hangat kedatangan
dua orang anggota Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres), Irjen. Pol. (Purn)
Drs. Sidarto Danusubroto, S.H. dan Suharso Manoarfa di
Kantor Pusat Bea Cukai, Kamis (18/02/2016). Kunjungan
ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dalam
mengoptimalkan pengawasan dan penerimaan negara, serta
pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang rencananya
akan diresmikan oleh Presiden pada Maret mendatang. Pada
pertemuan tersebut, Heru, yang didampingi jajaran eselon
II dan III, menyampaikan harapannya atas pengembangan
PLB dalam logistik industri bahan pangan dan BBM, serta
terciptanya sinergi dengan instansi terkait, khususnya dalam
rangka pemenuhan ketentuan pembatasan ekspor/impor, dalam
mendukung visi PLB menjadi Hub Logistik Asia Pasifik. Di akhir
pertemuan, tim Wantimpres mengapresiasi dan menyampaikan
bahwa penjelasan dan aspirasi Bea Cukai mengenai PLB akan
disampaikan kepada Presiden dan segera akan dijadwalkan
pertemuan lanjutan di Istana.
18/2
Kakantor Bea Cukai Pekanbaru tunjukkan barang bukti sabu 263 gram.
BEA CUKAI BOGOR MUSNAHKAN SEPULUH RIBU BOTOL MIRAS
BOGOR – Bea Cukai Bogor melaksanakan
pemusnahan terhadap Barang Milik Negara atas
tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai
berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol
(MMEA), Kamis (18/02/2016). Acara ini dihadiri oleh perwakilan
dari Kejaksaan Tinggi Cianjur Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi
Cibinong Jawa Barat, Pengadilan Negeri Cibinong, Kepolisian
Cibinong, dan diliput berbagai media elektronik dan surat kabar.
MMEA yang dimusnahkan berjumlah 885 karton atau 10.296
botol, atau senilai dengan Rp2.840.316.861,00 adalah barang
bukti dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan
oleh oknum-oknum berinisial JD dan AML yang merupakan
karyawan dari perusahaan pengguna fasilitas kawasan berikat
PT N di Cianjur. Pemusnahan ini dilaksanakan di PT Holcim
Indonesia Tbk karena terdapat teknologi geocycle yang dapat
memusnahkan suatu benda hingga tidak bersisa dengan coprocessing. Proses ini dilakukan dengan suhu 1.800˚C sehingga
tidak meninggalkan bekas/residu.
13/1
Kakantor Bea Cukai Bogor, perwakilan Kepolisian, dan Kejaksaan dalam acara pemusnahan MMEA.
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
45
Berbagi Pengetahuan
KALKULATOR PABEAN
OUR SERVICES NOW ON YOUR HAND
A
nda sering mencari
dan mengutakatik aplikasi
terbaru yang ada di
Google Play? Anda
seringkali mencoba mencari
aplikasi yang terkait dengan Bea
dan Cukai? Jika jawaban anda
adalah YA, maka anda pasti
sudah tahu mengenai aplikasi
Kalkulator Pabean.
Aplikasi yang launching
pada tanggal 22 Februari dan
terakhir di-update pada tanggal
26 Februari 2016 ini, sudah
mendapatkan feedback yang
luar biasa. Dari jumlah reviews
sebanyak 64, aplikasi ini telah
mendapatkan ratings sebesar 5.0
dengan jumlah install sebanyak
lebih dari 1.000 perangkat
dengan lebih dari 900 perangkat
aktif (data pada tanggal 02 Maret
2016).
Aplikasi yang dibangun
dengan software Intel XDK ini,
memang memiliki sejarah yang
panjang hingga dirumuskan
menjadi sebuah aplikasi pada
Google Play.
Ini dimulai dari buruknya
citra Bea Cukai mengenai
perhitungan bea masuk yang
dianggap tinggi. Sehingga, Bea
Cukai dianggap memanipulasi
perhitungan bea masuk.
Berangkat dari sana, blog
bertajuk http://catatankecik.
blogspot.co.id/ hadir untuk
mengurangi ramainya demand
masyarakat akan informasi
mengenai bagaimana cara
menghitung biaya masuk ketika
mengimpor barang. Selanjutnya,
hadirlah Kalkulator Bea
Masuk dan PDRI pada web
Kantor Bea Cukai Tanjung
Emas pada link http://bctemas.
beacukai.go.id/kalkulator/.
Selanjutnya, ide pembaruan
berdasarkan kebutuhankebutuhan pengguna jasa akan
pengetahuan perhitungan bea
masuk mulai berkembang.
Di sanalah cikal bakal
Kalkulator Pabean ini
dikembangkan oleh Subdit
Humas dan Penyuluhan pada
tahun 2016. Adapun aplikasi
ini dikembangkan dengan
tujuan membantu para
pengguna jasa kepabeanan
dan cukai atau masyarakat
umum dalam memperkirakan
pungutan yang akan dikenakan
46 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
terhadap barang impor untuk
dipakai dan barang impor
sementara. Lalu bagaimana cara
mendapatkannya? Ada 2 cara
dalam meng-install apps pada
Google Play ke devices android
anda. Berikut penjelasannya:
1.Install lewat Devices
Klik Google Play Masukkan
kata kunci Kalkulator
Pabean pada Search Google
Play (Text box pada layar
paling atas) Pilih apps
Kalkulator Pabean (dengan
latar logo berwarna merah)
Tekan tombol Install
2.Install lewat PC
Pastikan account settings
email pada smartphone
anda  Buka web browser
(mozilla, chrome, dll)
lakukan login email tersebut
pada play.google.com lewat
PC Masukkan kata kunci
Kalkulator Pabean pada
Search Google Play (Text box
pada layar paling atas) Pilih
apps Kalkulator Pabean
(dengan latar logo berwarna
merah) Tekan tombol
Install
Aplikasi Kalkulator Pabean
memiliki 3 menu utama dalam
pengaplikasiannya. Masingmasing menu (kecuali menu
“Tentang Aplikasi”) memiliki cara
penggunaan dan perhitungan
sendiri yang tarif PPh pasal 22nya ditentukan oleh Non NPWP
(15), Non API (7.5) dan API (2.5).
Adapun bentuk menu-menu
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bea Masuk dan Pajak Impor:
Terdapat penjelasan mengenai
dasar perhitungan bea masuk
dan PDRI, apa saja yang
harus dipersiapkan untuk
Berbagi Pengetahuan
melakukan perhitungan dan
bagaimana cara menghitung.
Di dalamnya juga terdapat
perhitungan berdasarkan
impor umum, kiriman PosPJT, penumpang perorangan
dan penumpang per-keluarga.
b. Jaminan Impor Sementara:
Terdapat langkah-langkah
yang harus dilakukan dalam
menghitung jaminan impor
sementara. Di dalamnya
terdapat pilihan fasilitas
pembebasan dan keringanan.
c. Tentang Aplikasi : Berisi
mengenai definisi kalkulator
pabean secara umum.
Setelah mendapat
pengetahuan mengenai
aplikasi ini, sudah saatnya
kita sadar akan kewajiban
sebagai importir. Untuk barang
yang akan dipakai di dalam
negeri, kita berkewajiban
membayar bea masuk dan
pajak dalam rangka impor
terutang. Begitu pula dengan
barang yang diimpor sementara
waktu di Indonesia, yang akan
dikembalikan keluar negeri.
Kita berkewajiban membayar
bea masuk dan menyerahkan
jaminan apabila barang impor
sementara itu mendapatkan
fasilitas keringanan atau bahkan
menyerahkan jaminan sebesar
bea masuk dan pajak impor yang
terutang untuk barang impor
sementara yang mendapatkan
fasilitas pembebasan.
Hasil perhitungan yang
didapat dengan kalkulator ini
hanyalah perkiraan besarnya
bea masuk dan pajak impor
yang harus dibayarkan atau
dijaminkan. Sedangkan
kewenangan penetapan
bea masuk dan pajak impor
sepenuhnya milik pejabat
Bea Cukai sesuai perundangundangan yang berlaku. Semoga
dengan adanya aplikasi ini, Bea
Cukai dapat melayani lebih dekat
hingga ke tangan anda.
(Eva Maulina Aritonang/
Pelaksana pada Direktorat
IKC)
sumber:
http://m.metrotvnews.com/
read/2016/02/24/489217/aplikasikalkulator-pabean-untuk-hitung-bea-masukdan-pajak-impor
https://play.google.com/store/apps/
details?id=djbc.humas.feb2016
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
47
hobi dan komunitas
Customs Shooting Club
Menembak Melatih Kesabaran
dan Konsentrasi
U
ntuk melaksanakan
hal tersebut,
Menteri Pertahanan
dan Keamanan
telah membuat
kebijakan dalam rangka
meningkatkan pengawasan dan
pengendalian senjata api dengan
Surat Keputusan MenHankam
No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26
Desember 1977. Dalam keputusan
tersebut Bea Cukai termasuk
salah satu instansi pemerintah
yang menurut ketentuan
perundang-undangan diberi
wewenang menjalankan tugas di
bidang keamanan, ketentraman
dan ketertiban.
Memang seperti yang kita
ketahui, sebagian pegawai Bea
Cukai diperlengkapi dengan
senjata api dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Untuk itu
bagi mereka yang baru diterima
menjadi pegawai Bea Cukai ada
pendidikan dan latihan khusus
menembak, baik secara teori
maupun praktek.
Pada umumnya, pegawai Bea
Cukai yang dilengkapi dengan
senjata api adalah mereka
yang ditempatkan pada bidang
Penindakan dan Penyidikan (P2),
yaitu mereka yang berhubungan
langsung dengan menindak orang
atau pelaku yang melanggar
Undang-Undang Kepabeanan dan
Cukai.
Ketika Bea Cukai diberi
kesempatan membangun gedung
utama di lingkungan Kantor
Pusat, yang sekarang diberi nama
Gedung Papua, para pimpinan
Bea Cukai menghendaki untuk
membangun satu tempat yang
Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 menyatakan bahwa
senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas
pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan.
Sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata,
senjata api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur
melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976 yang menginstruksikan
agar para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan dan non
pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar
dapat mencapai sasaran tugasnya.
Dirjen Bea Cukai berlatih menembak.
CSC juga diramaikan dengan anggota perempuan.
48 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
hobi dan komunitas
Safety di lapangan tembak adalah nomor satu.
digunakan menjadi lapangan
menembak. Akhirnya, sebagian
basemen gedung dirancang
khusus untuk lapangan tembak.
Hal ini dilaksanakan untuk
menampung aspirasi dan
menyalurkan kegemaran para
pegawai. Karena nyatanya,
meski tak semua dibekali dengan
senjata api saat bertugas, banyak
juga pegawai Bea Cukai yang
gemar dan piawai menembak.
Lapangan menembak yang
terletak di basement Gedung
Papua ini secara simbolis
diresmikan pada 4 Oktober 2005
oleh Eddy Abdurachman yang
menjabat sebagai Dirjen Bea
Cukai pada waktu itu. Namun
demikian rencana pengadaan
lapangan menembak tersebut
sudah dirancang sejak Permana
Agung Daradjattun menjadi
Dirjen Bea Cukai, beliau
cukup terkenal dengan hobi
menembaknya.
Untuk mengetahui bagaimana
perkembangan club menembak
Bea Cukai, kami berbincang
dengan Oentarto Wibowo yang
pada waktu itu masih menjabat
sebagai Kepala Pusat Kepatuhan
Internal sekaligus sebagai
pembina club menembak yang
diberi nama Customs Shooting
Club (CSC). Menurut Oentarto,
pemberian nama CSC untuk
mengikuti nama-nama klub
kegiatan olahraga lain yang ada
di Bea Cukai, seperti Customs
Folly Club (CFC), Customs Cycle
Oentarto Wibowo berikan brief kepada wartawan sebelum latihan.
Club (CCC) dan Customs Diving
Club (CDC). Selain itu, CSC juga
telah membuat logo sendiri.
Oentarto menjelaskan, tujuan
utama pembentukan CSC yang
pertama adalah mewadahi hobi
menembak para pegawai. Kedua,
sebagian pegawai bea cukai
dalam menjalankan tugasnya
yang secara hukum dipersenjatai,
sehingga akan lebih baik kalau
pegawai yang dipersenjatai itu
bisa menggunakan dan bisa
merawat senjata api yang menjadi
tanggung jawabnya.
“Yang paling utama adalah
sebagian dari pegawai Bea
Cukai dipersenjatai ketika
mereka melaksanakan tugas,
diharapkan dengan adanya CSC
ini bisa mewadahi mereka yang
tidak hanya hobi menembak
saja, tetapi mereka yang dalam
tugasnya harus menggunakan
senjata api, sehingga mereka
bisa menggunakan fasilitas di
dalam CSC untuk mendukung
pelaksanaan tugas,” papar
Oentarto yang kini menjabat
sebagai Kepala Kantor Wilayah
Bea Cukai Jakarta itu.
CSC juga mendukung produkproduk hukum yang berhubungan
dengan penggunaan senjata
api untuk lebih menguatkan
ketika anggota CSC atau
pegawai Bea Cukai di dalam
melaksanakan tugasnya harus
menggunakan senjata dan
harus menembakkannya. Tugas
dan tanggung jawab ini perlu
dilandasi dengan produk hukum
yang benar untuk melindungi
mereka dari akibat meledakkan
senjatanya.
Kegiatan-kegiatan rutin
yang dilakukan CSC khususnya
pada Hari Keuangan dan Hari
Pabean Internasional, biasanya
CSC mengadakan lomba
menembak antar unit eselon
satu Kementerian Keuangan dan
sudah dilakukan sejak lapangan
menembak diresmikan.
“Pada waktu itu saya masih
Kabag Kepegawaian, saya diminta
menjadi pengurus unit organisasi
ini sampai sekarang sebagai
pembina. Secara organisasi ada
Ketua Harian, tapi ganti-ganti.
Nanti CSC akan masuk ke dalam
Badan Pembina Olahraga dan
Seni (Bapors) di lingkungan Bea
Cukai,” ujarnya.
Target Oentarto ke
depan ialah CSC masuk ke
dalam Persatuan Menembak dan
Berburu Indonesia (Perbakin)
DKI Jaya. Untuk masuk Perbakin
sudah dalam proses karena
ada beberapa pembatasanpembatasan sebagai anggota
Perbakin. Namun demikian,
secara individual beberapa
anggota CSC sudah masuk atau
bergabung di Perbakin tetapi
belum secara klub, karena
mereka memang bergabung di
dalam klub-klub tembak yang
lain di luar CSC dan secara
pribadi sudah sering mengikuti
kejuaraan.
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
49
hobi dan komunitas
“Saya selalu menghimbau
untuk teman-teman di Bea
Cukai khususnya mereka yang
mengikuti lomba di luar dan
sudah sering menjadi juara
seperti Hery Susanto, supaya
mereka membawa bendera
CSC, paling tidak sudah mulai
memperkenalkan bendera CSC,
sehingga ketika proses menjadi
anggota Perbakin, semakin
mudah,” ujar Oentarto yang juga
hobi memancing itu.
Walaupun pegawai Bea Cukai
didominasi para pria, tetapi
pegawai perempuan yang cakap
dalam olah raga menembak juga
tidak sedikit. Seperti disebutkan
Oentarto termasuk Kepala
Kantor Bea Cukai Pasar Baru
Tanty, Kepala Balai Pengujian
dan Identifikasi Barang (BPIB)
Surabaya Kusuma Santi
Wahyuningsih, juga sejumlah
pegawai seperti Suci Pakarti dan
Herlina. Atraksi menembak yang
diperagakan para srikandi Bea
Cukai pada Hari Kepabeanan
Internasional tahun lalu juga
menunjukkan bahwa pegawai
perempuan Bea Cukai banyak
yang andal dalam menembak.
Kegiatan menembak dapat
dikatakan sebagai olahraga
walaupun tidak melakukan
banyak gerakan yang dinamis
kecuali untuk bidang tembak
reaksi. Namun demikian
menembak tetap membutuhkan
stamina dan fisik yang kuat.
Memegang senjata dalam waktu
yang lama tentu membutuhkan
tenaga dan lengan yang kuat
serta kaki seorang penembak juga
harus tangguh.
Selain memiliki stamina
dan fisik yang kuat, seorang
penembak juga dituntut untuk
mempunyai kesabaran dan daya
konsentrasi yang tinggi. Untuk
memperoleh hasil yang maksimal
maka tiga hal tersebut yaitu
stamina fisik, kesabaran, dan
konsentrasi harus terus dilatih.
Secara pribadi Oentarto
Srikandi Bea Cukai dalam kolone senjata Hari Pabean.
mengakui keunikan dari olah
raga menembak adalah bisa
membuat si penembak menjadi
fokus dan konsentrasi. Waktu
yang diperlukan melakukan
olahraga ini juga tidak terlalu
lama dan bisa dilaksanakan di
dalam ruangan. “Saya menikmati
saja kegiatan menembak ini
dalam rangka lebih bisa fokus
dan konsentrasi. Menembak itu,
yang dia lawan adalah dirinya
sendiri, tidak melihat ke kanan
dan kiri. Namun buat mereka
yang berprestasi, hasil akhir juga
menjadi penting,” ujarnya.
Filosofi menembak adalah
melakukan serangkaian proses.
Seorang penembak harus
melalui tahapan proses mulai
dari persiapan, memasuki
lapangan tembak sampai dia
menembak. Bahkan setelah
selesai menembakkan senjata
api pun seorang penembak masih
melakukan proses berikutnya
dengan sangat hati-hati dan
cermat. “Ada hal-hal yang harus
dilakukan, seperti berdoa sebelum
memulai kegiatan, pemanasan
dan briefing oleh instruktur.
Ada aturan-aturan yang
ujungnya semua mengutamakan
keselamatan (safety first). Karena
safety di lapangan tembak nomor
satu,” paparnya.
Seorang penembak tidak boleh
main-main dengan senjata. Dia
harus memperlakukan senjata itu
seolah-olah selalu berisi amunisi
atau ada peluru di dalamnya. Jadi
tidak boleh lengah, seperti harus
menghadap ke depan ke arah
50 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
target. Terutama bagi mereka
yang baru pertama menembak,
ingin berfoto, itu semua ada
aturan-aturannya.
Walaupun CSC secara
organisasi hanya ada di kantor
pusat, tetapi kegiatan menembak
di kantor Bea Cukai lain terus
digalakkan. Umumnya, anggota
CSC yang bertugas di daerah,
dengan resources yang ada
mereka mengadakan kegiatankegiatan menembak. Latihan
menembak, selain melatih
kemampuan dan meningkatkan
ketrampilan juga untuk mengenal
dan mengetahui karateristik
senjata sehinga dapat memahami
baik teknis penggunaan maupun
pemeliharaannya. Termasuk
untuk meningkatkan sinergitas
antar pegawai.
Di daerah malah mereka
cenderung lebih aktif melakukan
kegiatan maupun mengikuti
kejuaraan yang dilakukan bekerja
sama dengan aparat penegak
hukum lain, seperti TNI dan
Polri. Kegiatan ini juga menjalin
silaturahim dan sinergitas dengan
instansi lain dalam meningkatkan
kinerja.
Belakangan ini, olahraga
memanah juga termasuk digemari
para penembak. Menurut
Oentarto ada beberapa penembak
yang tertarik olah raga memanah
yang sifatnya hampir sama
dengan menembak, tetapi secara
fisik lebih menantang. Olahraga
memanah sudah ada di kantor
pusat, Bandung, dan Batam.
(Piter)
Sejarah
n
e
d
i
Ins
S
Bukit Dua
ejarah mencatat
bahwa pada tanggal
24 April 1955
adalah hari terakhir
diselenggarakannya
Konferensi Asia Afrika yang
dimulai sejak tanggal 18 April
1955. Konferensi yang diprakarsai
oleh 29 negara Non Blok Asia
dan Afrika yang mengutuk
kolonialisme, rasisme, dan
perang dingin. Konferensi yang
diselenggarakan di Bandung ini
menjadi tonggak monumental
dalam sejarah hubungan luar
negeri dan hubungan diplomatik
Indonesia dengan negara-negara
luar, khususnya di benua Asia dan
Afrika.
Tapi sejarah nampaknya belum
mencatat bahwa pada tanggal 24
April 1955 terjadi insiden yang
menewaskan 3 orang pegawai
Bea Cukai yang saat itu masih
bernama Djawatan
Bea Tjukai, yaitu M.
Agus Sjaaf, Hamzah
Abdurrachman,
dan Umar Husin.
Mereka tewas
dalam menjalankan
tugas sebagai
pembela tanah air di
Djawatan Bea Tjukai
di Bukit Dua. Tidak
ada penjelasan lebih
jauh tentang apa
yang terjadi di Bukit
Dua pada tanggal 24
April 1955 itu.
Penelusuran melalui google
yang saya lakukan, tidak
menghasilkan apapun. Hingga
kemudian saya mencari tahu
tentang kejadian pada tanggal 24
April 1955 dari sebuah sumber,
seorang pensiunan bea cukai,
Bapak Malik AT yang sudah
berumur 77 tahun.
Saya mendapat
cerita bahwa ketiga
pegawai tersebut
dibunuh secara sadis
oleh penyelundup
yang melawan pada
saat akan dilakukan
upaya penangkapan.
Beliau menjelaskan
bahwa dalam kapal
patroli Bea Cukai
saat itu sebenarnya
ada empat orang, tapi seorang
pegawai selamat karena bertahan
pura-pura mati terapung. Pegawai
selamat ini bernama Ismail Rante,
yang sayangnya tidak bisa digali
lebih jauh ceritanya karena telah
berpulang. Saya juga tidak bisa
menggali lebih jauh tentang
lokasi yang disebutkan dalam
tugu itu, Bukit Dua, walaupun
secara sepintas pak Malik AT
menyampaikan bahwa lokasinya
ada di sekitar Moro.
Melihat tugu itu, tugu yang
mengenang meninggalnya
tiga pegawai Bea Cukai dalam
melaksanakan tugas, rasanya
kita perlu juga membangun tugu
yang sama bagi pegawai Bea
Cukai yang beberapa waktu lalu
meninggal dalam melaksanakan
tugas di Belawan tahun 2011,
atau pegawai yang meninggal
dalam rangka menjalankan tugas
lainnya. Atau bisa juga dalam
bentuk seperti The Vietnam War
Veteran Memorial di Amerika
Serikat dalam rangka mengenang
jasa-jasa mereka.
(Slamet Sukanto)
slametsukanto.com
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
51
feature
Perlancar Pesanan dengan
Pita Cukai Online
Pabrik Rokok Golongan III. Satu bulan satu rim pemesanan pita cukainya.
52 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
feature
R
aut wajah Pak Sanusi
terlihat tegang dan
gelisah saat tanggal
pada kalender sudah
menunjukan angka
28 diakhir bulan. Sesekali kertas
yang ada di mejanya dibuka dan
diteliti dengan dahi mengerut
sambil ia sibuk menghitung
dengan kalkulator yang ada
di depannya. Beberapa kali
rokok yang ditangannya dihisap
dalam-dalam untuk sekedar
menghilangkan stres yang sedang
dirasakannya. Sehingga kepulan
asap rokok terlihat memenuhi
ruangan yang memang tidak
dilengkapi penyejuk ruangan
tersebut. Namun, keseriusannya
tiba-tiba pecah saat ditegur oleh
anak sulungnya yang baru pulang
dari kuliah.
“Ada apa toh, Pak.., Kok
kelihatan gelisah banget?
Memangnya ada yang salah sama
dokumen yang sudah kita buat?”
tanya Tono putra sulungnya yang
setiap hari membantu Sanusi
untuk menyiapkan dokumen dan
keperluan lainnya di perusahaan
miliknya tersebut.
“Kalau kondisinya seperti
ini terus kita bisa berhenti
produksi Ton. Coba kamu
bayangkan, sudah hampir satu
bulan ini pesanan rokok kita
semakin bertambah. Namun,
stok pita cukai sudah hampir
habis, sementara uang hasil
penjualan bulan ini belum
banyak yang masuk ke rekening
kita,” ujar Sanusi menjelaskan
kegelisahannya, karena
keterlambatan penagihan hasil
penjualan rokoknya sehingga
tidak dapat memesan pita cukai
dengan segera.
Tono pun mencoba melihat
dokumen yang ada di meja
bapaknya, dengan penuh
keseriusan ia membuka dan
memeriksa setiap isian yang ada.
Dokumen penagihan penjualan
rokok prooduksinya pada akhir
bulan lalu dirasa sudah dikirim
Pemesanan Pita Cukai. Dapat dilakukan secara online atau manual.
agar hasilnya dapat diterima pada
pertengahan bulan ini. Sehingga
sesuai yang diharapkan, produksi
rokoknya dapat memenuhi
pesanan dari para distributor
yang ada di daerah lainnya di
Sumatera.
Tidak banyak yang dapat
diperbuat Tono, karena hasil
pemeriksaan pada dokumen
tersebut dirasa sudah betul
semua. Kini giliran Tono yang
terlihat tegang dengan dahi
berkerut, dalam pikirannya
terlintas perusahaan rokoknya
berhenti beroperasi karena tidak
dapat memesan pita cukai untuk
produksi selanjutnya. Bahkan
dirinya menjadi lebih tegang saat
melihat ke dalam pabrik dimana
seluruh karyawannya tidak
mendapatkan gaji untuk beberapa
hari karena keterlambatan ini.
“Lalu kita harus bagaimana
pak? Apa kita datangi saja kantor
Bea Cukai untuk menanyakan
apakah kita bisa mendapatkan
keringanan untuk pembayaran
pemesanan pita cukai?,” Tono
melontarkan pertanyaan kepada
bapaknya yang masih saja
menghisap rokok.
“Tidak usah, sesuai dengan
peraturan yang ada, penundaan
pembayaran itu hanya dapat
diberikan untuk pabrik golongan
I sedangkan golongan III tidak
bisa,” tutur Sanusi menjelaskan
kepada anaknya sekaligus
menghibur dirinya yang tengah
gelisah.
Keluhan yang dialami Sanusi
mungkin tidak ia alami sendiri,
banyak pengusaha rokok kecil
yang sering terbentur keuangan
untuk pemesanan pita cukai agar
dapat memenuhi pesanan dari
daerah pemasarannya. Karena
keterbatasan keuangan ini,
mereka tidak bisa dengan segera
memesan pita cukai akibatnya
produksi mereka tidak dapat
dengan segera terjual.
Melihat kondisi ayahnya
yang cukup stres dengan
keterlambatan ini, hati Tono
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
53
feature
pun terenyuh dan timbul rasa
kasihan. Dalam diri anak muda
ini ingin sekali agar perusahaan
rokok ayahnya dapat diajalankan
olehnya. Namun karena masih
dinilai kurang berpengalaman
ia pun hingga kini belum
mendapatkan keparcayaan dari
ayahnya untuk menjalankan
usaha.
Sanusi adalah pemiliki
sekaligus pengelola perusahaan
rokok golongan III B dengan
maksimal produksi 50 juta
batang pertahun, yang berada di
Kabupaten Kudus. Kudus adalah
sebuah kabupaten yang berada
di Jawa Tengah yang sebagian
penduduknya bekerja di bidang
hasil tembakau. Maka tidak heran
kalau daerah Kudus dikenal
sebagai Kota Kretek, walaupun
tidak memiliki perkebunan
tembakau.
Sanusi sendiri telah
sepuluh tahun menjalankan
perusahaannya, setelah sekitar
30 tahun bekerja pada salah
satu pabrik rokok terbesar di
Kota Kudus. Dengan berbekal
pengetahuan dan pengalaman
bekerja itulah, ia memutuskan
untuk pensiun dini dan
mencoba keberuntungan dengan
mendirikan perusahaan rokok
sendiri.
Mendirikan perusahaan atau
pabrik rokok saat ini memang
tidak semudah dulu, kini banyak
persyaratan dan pernyataan
yang harus diisi dan dimiliki oleh
orang yang ingin membuat pabrik
rokok. Untuk itulah, Sanusi
meminta bantuan anaknya Tono
untuk mengurus segala dokumen
perijinan mulai dari mendirikan
perusahaan hingga kini rutin tiap
bulan mengurus pemesanan pita
cukai untuk pabrik rokoknya.
Diawal-awal perusahaan
mereka berdiri, Sanusi bersama
Tono rutin mengunjungi Kantor
Bea Cukai Kudus baik untuk
meminta bimbingan proses
Pelekatan Pita Cukai. Karyawan perusahaan rokok sedang melakukan peletakan pita.
54 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
perijinan pabrik hingga diajarkan
secara manual dan online untuk
pemesanan pita cukai. Kini
setelah perusahaan mereka
berjalan selama 10 tahun dengan
berbagai kendala dan tantangan
yang ada, perusahaannya
dapat tetap eksis menghadapi
persaingan yang semakin ketat
dengan kenaikan tarif cukai yang
semakin tinggi.
“Tidak terasa ya Ton, sepuluh
tahun perusahaan ini berdiri dan
kita masih tetap bisa berproduksi.
Bapak jadi ingat dulu bagaimana
mengajarkan kamu untuk
mengurus pemesanan pita cukai
di Kantor Bea Cukai Kudus” ujar
Sanusi, mengenang perjuangan
mereka mendirikan perusahaan.
“Iya Pak, mudah-mudahan
pabrik rokok ini masih terus
berjalan dan bertahan terus,”
tutur Tono. “Kamu ingat ndak
Ton, waktu pertama kali kita mau
pesan pita cukai, rasanya tidak
percaya ya kita bisa memesan
feature
pita yang harganya cukup mahal
dan dilayani dengan ramah oleh
pegawai-pegawai Bea Cukai itu?”
tanya Sanusi. “Ingat Pak, kita
susah awalnya tapi sekarang
terasa mudah apalagi sudah
online dan bisa disediakan di
kantor rasanya mudah banget,”
jawab Tono.
Proses pemesanan pita cukai
memang kerap dianggap sulit
oleh sebagian orang, apalagi bagi
pabrik rokok golongan III yang
umumnya belum menyediakan
perangkat komputer di kantornya.
Memang kondisi pabrik rokok
golongan III saat ini berbeda jauh
dengan kondisi dulu sebelum ada
peraturan yang mengatur luas
dan lokasi untuk sebuah pabrik
rokok. Saat ini pabrik rokok
golongan III sudah terlihat cukup
besar dan tampak seperti pabrik
rokok, tidak seperti dulu untuk
golongan III lebih didominasi
oleh rumah-rumah yang menjadi
pabrik rokok, sehingga pabrik
rokok lebih mirip industri
rumahan.
Jangankan untuk perangkat
komputer, seluruh peralatan
pabrik pun masih mengandalkan
peralatan tradisional, jadi sangat
sulit untuk memesan pita cukai
secara online. Padahal, dengan
pemesanan online perusahaan
dapat melakukannya di pabrik
tanpa harus ke kantor Bea Cukai,
sekaligus dapat melihat stok
maupun kedatangan pesanan pita
cukai tersebut.
Lalu bagaimana sebenarnya
perusahaan rokok melakukan
pemesanan pita cukai? Pada
dasarnya pemesanan pita
cukai tidak berbeda baik untuk
golongan I, II, maupun III,
sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor Per-08/BC/2014
Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor Per-49/
BC/2011 Tentang Penyediaan dan
Pemesanan Pita Cukai.
Sebelum melakukan
pemesanan pita cukai, pihak
pabrik rokok terlebih dahulu
harus mengisi formulir P3C
(Permohonan Penyedian Pita
Cukai) Hasil Tembakau (HT)
yang dikirim kepada Kepala
Kantor Bea Cukai setempat.
Untuk pengajuan P3C ini,
pengusaha dapat melakukannya
baik secara online maupun secara
manual (tulisan di atas formulir).
Dari P3C ini, Kantor Bea Cukai
mengajukan ke Kantor Pusat
Bea Cukai,baik secara online jika
telah menerapkan sistem SAC
(Sistem Aplikasi Cukai), maupun
manual jika belum menerapkan
sistem SAC.
Untuk pengajuan P3C
awal kepada kantorBea Cukai
dilakukan pada akhir bulan
untuk memenuhi kebutuhan satu
bulan berikutnya. P3C pengajuan
awal, hanya dapat dilakukan 1
kali dalam 1 periode persedian
untuk setiap jenis pita cukai
dengan jumlah pengajuan paling
banyak 100 persen dari ratarata perbulan. Jumlah pita cukai
yang dipesan berdasarkan CK-1
dalam kurun waktu tiga bulan
terakhir sebelum P3C pengajuan
awal, dengan memperhatikan
batasan produksi golongan pabrik
tersebut.
Dalam hal persedian pita cukai
berdasarkan P3C pengajuan awal
tidak mencukupi, pengusaha
dapat mengajukan P3C tambahan
dengan jumlah paling banyak 50
persen dari P3C awal yang telah
diajukan dalam periode yang
sama. Batas waktu pengajuan P3C
tambahan paling lambat tanggal
20 pada bulan pengajuan CK-1.
Dalam hal persedian pita
cukai berdasarkan P3C pengajuan
awal dan tambahan tidak
mencukupi, pengusaha dapat
mengajukan P3C tambahan
seijin Direktur Jenderal yang
kini dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Bea Cukai, dengan
membuat surat permohonan yang
menyebutkan alasan dan data
rata-rata perbulan CK-1 dalam
6 bulan terakhir. Batas waktu
pengajuan P3C tambahan paling
lambat tanggal 25 pada bulan
pengajuan CK-1.Dan, pembulatan
jumlah pita cukai yang diajukan
dengan P3C dilakukan dengan
pembulana jumlah ke bawah dan
harus dalam kelipatan 10.
Pengusaha yang telah
mengajukan P3C dapat
mengajukan CK-1 kepada
Kepala Kantor Bea Cukai untuk
mendapatkan pita cukai.Lalu
apakah CK-1 itu?CK-1 adalah
dokumen permohonan pemesanan
pita cukai.Dokumen ini dapat
diajukan oleh pengusaha hasil
tembakau jika, telah memiliki
Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai (NPPBKC) dan
tidak dalam keadaan dibekukan.
Juga tidak memiliki utang cukai
atau sanksi administrasi berupa
denda yang belum dibayar sampai
dengan tanggal jatuh tempo, atau
telah melunasi biaya pengganti
penyediaan pita cukai dalam
waktu yang ditetapkan.
Sudah selesaikah proses
pemesanan pita cukai? Ternyata
belum. Setelah semua pengajuan
dilakukan, maka saatnya
pengusaha hasil tembakau
mengajukan dokumen CK-1
dengan cara sebagai berikut.
Pertama, pengusaha hasil
tembakau wajib mengisi dokumen
CK-1 dengan lengkap dan benar.
Kedua, mengajukan dokumen
CK-1 kepada Kepala Kantor
atau penerima dokumen paling
sedikit 4 rangkap.Ketiga, apabila
dokumen CK-1 diterima maka
dokumen CK-1 yang telah
dinomori dikembalikan untuk
dilakukan pembayaran cukai
dan pungutan negara lainnya
ke bank persepsi atau pos
persepsi (apabila dibayar tunai).
Keempat, jika pengusaha hasil
tembakau sudah membayar,
maka diwajibkan menyerahkan 2
lembar CK-1 yang telah dilansir
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
55
feature
oleh bank atau pos persepsi dan
Surat Setoran Pabean, Cukai, dan
Pajak (SSPCP)kepada Kepala
Kantor atau penerima dokumen
sebagai bukti telah dibayar cukai
dan pungutan negara lainnya.
Kelima, mengajukan surat
permohonan pembatalan
CK-1 kepada kantor u.p Seksi
Pelayanan Kepabeanan dan
Cukai dalam hal CK-1 yang
diajukan dibatalkan. Keenam,
dalam hal pita cukai disediakan
di Kantor Pusat, Kepala Kantor
meneruskan CK-1 ke Kantor
Pusat.Terakhir, menerima dan
menandatangani CK-1 halaman
kedua pada carik II sebagai bukti
telah menerima pita cukai dengan
lengkap.
Lalu berapa lama pengusaha
hasil tembakau mengajukan
permohonan CK-1? Sesuai janji
layanan, proses permohonan CK-1
hanya membutuhkan waktu 45
menit sejak dokumen permohonan
diterima secara lengkap. Namun
kebijakan ini dapat berubah lebih
cepat sesuai dengan janji layanan
yang diberikan Kantor Bea Cukai
setempat.
Sedemikian mudahnya
melakukan pemesanan pita cukai,
namun terkadang masih sering
menjadi kendala bagi sebagian
pengusaha hasil tembakau
khususnya untuk golongan III.
Seperti halnya Sanusi, pada saat
dirinya ingin memesan pita cukai
untuk pertama kalinya, dirinya
terlihat bingung karena belum
mengatahui dokumen apa yang
harus diisi dan bagaimana cara
mengisinya. Hal itu sepenuhnya
karena ketidaktahuan Sanusi
atas prosedur yang diberikan Bea
Cukai.
Namun kini pemesanan pita
cukai dapat dilakukan dengan
lebih mudah lagi, sehingga para
pengusaha hasil tembakau tidak
merasa sulit untuk mengisi
dokumen yang diperlukan. Seperti
halnya di Kantor Bea Cukai
Kudus, untuk pemesanan pita
Gudang Cukai. Untuk golongan III kebanyakan pesanan pita cukai diambil sesuai banyaknya pesanan
produksi rokoknya.
Pengambilan Pita Cukai. Sejak pemesanan hingga pengambilan pita cukai, membutuhkan waktu 2
minggu untuk sampai ke pengusaha cukai.
56 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
feature
cukai dapat dilakukan secara
online baik dilakukan di kantor
pengusaha hasil tembakau
tersebut, ataupun mengisi
secara online di Kantor Bea
Cukai yang telah menyediakan
layanan mandiri. Tidak hanya
itu saja, jika pengusaha hasil
tembakau masih kesulitan
untuk menggunakan perangkat
komputer atau masih bingung
dengan cara pengisiannya, maka
petugas dari Seksi Penyuluhan
dan Layanan Informasi (PLI)
siap membantu mengisi dokumen
ataupun sekedar mencontohkan
cara pengisiannya.
Untuk pabrik golongan III
memang tidak terlalu banyak
melakukan pemesanan pita cukai
tiap bulannya. Seperti Sanusi,
sebagai pengusaha pabrik rokok
sigaret kretek tangan (SKT)
dalam satu bulan hanya bisa
memesan sebanyak satu rim pita
cukai dengan nilai sebesar Rp64
juta. Dengan nilai yang cukup
besar tersebut, terkadang dirinya
juga tidak bisa membeli langsung
satu rim namun dicicil dalam
beberapa puluh atau ratus lembar
saja.Apalagi saat ini dengan
adanya kenaikan tarif cukai yang
membuat pesanan pita cukainya
harus dicicil dan baru dapat dibeli
dengan banyak jika permintaan
dari agen di daerah pemasananya
cukup tinggi.
Hal ini dikarenakan pesanan
pita cukai untuk golongan III
harus dibayar secara tunai,
sedangkan pembayaran secara
kredit baru dapat dilakukan
oleh pabrik golongan II dan I
yang memang pemesanan pita
cukainya jauh lebih banyak.
Berbeda dengan pabrik
yang dimiliki Sanusi, saat ini
pesanan produk dari agen-agen
di Sumatera yang merupakan
lokasi pemasanan utama rokok
kreteknya, diawal tahun ini
permintaannya cukup banyak.
Namun untuk memenuhi pesanan
tersebut dirinya terkendala
dengan pembayaran hasil
penjualan rokoknya sehingga ia
tidak dapat memesan pita cukai
sesuai dengan pesanan yang
ada, karena untuk pemesanan
pita cukai harus dibayar secara
tunai, tidak dapat dilakukan
pembayaran secara kredit.
“Sekarang ini kamu sudah
pandai dan paham mengisi
dokumen pemesana pita cukai
Ton, mungkin sebaiknya kamu
mencari solusi yang lebih
mengena agar bisa mensiasati
jika kondisi seperti ini sewaktuwaktu terjadi lagi diperusahaan
kita,” tutur Sanusi yang meminta
Tono untuk segera mencari jalan
agar produksi hasil tembakau
mereka dapat terus jalan
sehingga para pekerja tidak
perlu libur terlalu lama untuk
memenuhi pesanan lainnya.
“Iya Pak, Tono juga lagi mikirmikir bagaimana ya caranya
mengelola keuangan perusahaan
yang baik”.
“Ton, sing penting kamu harus
bisa menjaga kelangsungan
perusahaan ini. Kalau memang
pesanan pita cukai terlambat
karena pembayaran hasil
penjualan rokok, kita harus bisa
mencari solusi yang baik dan
benar. Perhatikan juga baikbaik setiap kali kamu mengisi
formulir P3C dan CK-1 jangan
sampai salah, karena kalau salah
nanti akan banyak dokumen
lagi yang harus kita buat dan
itu memerlukan waktu yang
tidak sebentar,” ungkap Sanusi
yang berharap anaknya dapat
menjalankan perusahannya nanti
dan selalu bersikap hati-hati
dalam pemesanan pita cukai.
Kesalahan memang kerap
terjadi pada saat pengisian
permohonan P3C, hal ini tidak
lain karena faktor ketidakhatihatian dari pengguna jasa dalam
mengisi dokumen. Untuk itu, jika
para pengusaha hasil tembakau
merasa ragu akan cara mengisi
atau kolom apa saja yang harus
diisi, ada baiknya langsung
menghubungi petugas setempat
atau langsung menuju meja
petugas PLI Bea Cukai untuk
mendapat bimbingan dan cara
pengisian dokumen P3C atau
dokumen CK-1 yang baik dan
lengkap.
Hal inilah yang selalu
ditekankan Sanusi kepada Tono
anaknya, karena perusahaan
rokok yang dikelolanya tentunya
akan diserahkan kepada Tono
dan ini membutuhkan proses
kematangan agar kelangsungan
perusahaan rokok tersebut
dapat berjalan terus dan mampu
bertahan menghadapi persainganpersaingan yang semakin hari
dirasa semakin tidak sehat.
Kini proses kematangan Tono
untuk menjalankan perusahaan
ayahnya semakin berat, selain
harus memahami dan mengikuti
semua kebijakan tentang cukai,
juga harus pandai menyiasati agar
produk rokoknya dapat bertahan
tidak kehilangan pelanggan di
tengah kondisi tersebut di atas.
Jika untuk proses pemesanan
pita cukai Tono sudah cukup
mahir, kini bagaimana Tono dapat
membesarkan perusahaanya
sehingga pemesanan pita
cukainya tidak lagi dibatasi untuk
50 juta batang saja.
Masih panjang perjuangan
Tono untuk mencapai cita-cita
yang diharapkan oleh ayahnya,
dan dirinya masih membutuhkan
pengalaman yang lebih banyak
lagi agar perusahaan hasil
tembakau yang dikelolanya dapat
maju bahkan bisa sedikit demi
sedikit naik kelas hingga akhirnya
menjadi pabrik golongan I.
Satu hal yang kini selalu
menjadi perhatiannya, yaitu
harus mampu mengelola
keuangan perusahaan dengan
lebih baik agar tidak berhenti
produksi hanya karena
keterlambatan pembayaran hasil
penjualan rokok.
(Supriyadi)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
57
Infografis
58 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
58 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Infografis
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
59
59
Kebijakan
Impor
Sementara
Kapal Wisata
Asing
B
elakangan, penerimaan negara semakin
diupayakan, seiring bertambah besarnya
kebutuhan negara atas pembiayaan negara
dalam berbagai sektor pembelanjaan. Seluruh
potensi penerimaan negara yang masih
mungkin ditingkatkan makin dipacu agar besaran kas
negara terus meningkat. Namun sayangnya, ibarat aral
melintang, melemahnya kondisi perekonomian dunia
yang berdampak pada perekonomian nasional, membuat
tanggung jawab pemerintah menjadi lebih berat, segala
upaya pun dioptimalkan.
Berbagai jurus coba diterapkan pemerintah mulai dari
Paket Kebijakan Ekonomi Nasional Tahap I pada periode
September 2015 sampai dengan Paket Kebijakan Ekonomi
60 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Kebijakan
KONDISI DAN TARGET SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2019
2014
TARGET 2019
- Contribution to GDP
- Foreign Exchange
- Contribution to Employment
- 9% (WTC)
- USD 1 bilion
- 11 million
- 15%
- USD 20 bilion
- 13 million
- Tourism Competitiveness index (WEF)”
- International Tourist Arrivals
- Domestic Tourist Trips
- #70
- 9 million
- 250 million
Diagram of tourist Composition Number
Global, Asia Pacific, ASEAN, and Indonesia
Within year 2014
WORLD
1,138 Million
ASIA PASIFIC
263 Million
ASEAN
97,22 Million
INDONESIA
9 mILLION
Tahap VII (dengan kemungkinan
akan terus dikeluarkan paket
kebijakan ekonomi berikutnya).
Deregulasi, debirokratisasi,
penegakkan hukum, dan kepastian
usaha juga dimaksimalkan, agar
ekonomi makro yang kondusif
- #30
- 20 million
- 275 million
Comparison to other ASEAN
countries (2014) :
Malaysia
Singapore
Thailand
:
:
:
27,4 million
15,1 million
24,8 million
Source data UNWTO – United Nation World Tourism Organization
WEF : World Economic Forum
terus berkembang, perekonomian
nasional bahkan ekonomi pedesaan
terus bergerak, dan pada gilirannya
dapat memberikan sumbangsih
pada penerimaan negara.
Di antara upaya tersebut,
pemerintah juga mengusahakan
peningkatan kunjungan wisata
ke Indonesia. Jelas hal ini
menjadi tugas dan tanggung
jawab Kementerian Pariwisata
beserta seluruh jajarannya.
Namun nyatanya Kementerian
Pariwisata ternyata tidak sendiri.
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, turut menampuk
tanggung jawab tersebut. Demi
mencapai target yang ditetapkan,
kementerian tersebut bahkan
membentuk Tim Percepatan
Wisata Bahari. Beberapa hal yang
berkaitan dengan kondisi dan
target sektor pariwisata tahun
2019 adalah sebagai berikut:
Bea Cukai sebagai salah satu
instansi di bawah Kementerian
Keuangan sesuai tugas pokok
dan fungsinya, menjadi instansi
yang juga terkait akan hal ini.
Yaitu dalam hubungannya dengan
pengawasan atas lalu lintas
barang yang masuk atau keluar
daerah pabean serta pemungutan
bea masuk dan bea keluar. Begitu
jelas penekanan pengawasan dan
konsekuensi pemungutan yang
harus dilakukan oleh Bea Cukai,
sehingga wajar jika berdasarkan
sudut pandang itu ihwal yang
terkait dengan wisata tidak
memiliki hubungan penting atau
dalam bahasa sederhananya
bukan merupakan prioritas dalam
sistem kerja Bea Cukai.
Sebagai bagian dari
pemerintah, sebagai salah
satu “anak” dari Kementerian,
tentu sudah menjadi kewajiban
sebagai “team work” Bea Cukai
harus mendukung kebijakan
pemerintah dan ternyata
disinilah letak benang merah
hubungan itu. Namun demikian,
jika dikaji lebih dalam dari sisi
dampaknya, ternyata peran
“apa yang dilakukan” Bea Cukai
sangat berpengaruh terhadap
peningkatan kunjungan
wisatawan, dan mungkin satu
hal klise yang juga dapat menjadi
penghubung adalah satusatunya kata “wisatawan” dalam
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
61
Kebijakan
penjelasan Pasal 10D ayat (1)
Undang Undang Kepabeanan.
Dari sekian banyak kegiatan
wisatawan, salah satu trending
topic saat ini adalah kunjungan
wisatawan baik menggunakan
Yacht maupun Cruise Ship.
Khususnya terkait yacht,
sejak tahun 2009 pemerintah
mengadakan Sail Indonesia
dengan berbagai tema dan
berganti lokasi puncak acara
yang cenderung selalu dihadiri
Presiden Republik Indonesia.
Panitia nasional dibentuk guna
mensukseskan kegiatan itu,
dan Bea Cukai pun sudah sejak
lama menjadi anggota dari
kepanitiaan nasional dimaksud.
Dalam mendukung kegiatan
Sail tersebut, bea dan cukai
selalu memberikan kemudahan
pelayanan dan administrasi
impor sementara dalam koridor
peraturan kepabeanan di bidang
impor sementara termasuk
dengan kemudahan pemberian
izin penggunaan jaminan tertulis
Namun ibarat sekam
dalam tanah gambut, ternyata
permasalahan itu ada terkait
kunjungan wisatawan yang
menggunakan yacht ke Indonesia,
mulai dari peran birokrasi,
administrasi, dan infrastruktur.
Tentu kita tidak bisa membahas
dan menyelesaikan seluruh
permasalahan, namun ternyata
sumbangsih permasalahan
juga dirasakan berasal dari
skema pelayanan dan “upaya”
pengawasan yang dilakukan oleh
Bea dan Cukai. Hal inilah yang
melatarbelakangi diterbitkannya
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 261/PMK.04/2015 pada
tanggal 31 Desember 2015
tentang Impor Sementara Kapal
Wisata Asing.
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 261/PMK.04/2015 tentang
Impor Sementara Kapal Wisata
Asing ini pada prinsipnya
mengatur pola pelayanan dan
62 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
pengawasan yang dilakukan oleh
Bea Cukai menjadi lebih mudah,
efektif, dan efisien mengingat
besar pengaruhnya dalam
meningkatkan atau menurunkan
tingkat kunjungan wisatawan
asing yang ternyata sangat
berdampak pada penerimaan
negara secara tidak langsung,
dengan mempertimbangkan:
Simplifikasi proses
administrasi dengan Vessel
Declaration yang merupakan
pemberitahuan pabean yang
digunakan saat impor sementara
dan sekaligus digunakan saat
ekspor kembali atas kapal wisata
asing dan suku cadang;
Prosedur impor sementara
sesuai PMK 261/PMK.04/2015
diterapkan di 18 (delapan
belas) pelabuhan sebagaimana
tercantum dalam Perpres 105
tahun 2015 tentang Kunjungan
Kapal Wisata (Yacht) Asing ke
Indonesia;
1. Kapal Wisata Asing berupa
yacht asing dan cruise ship
asing;
2. Penyelesaian selain ekspor
kembali, meliputi:
a. nyata-nyata masih
diperlukan penggunaannya
atau tidak memungkinkan
untuk diekspor kembali;
atau
b. mengalami kerusakan
parah karena kecelakaan
atau keadaan memaksa;
3. Pengawasan pergerakan kapal
wisata asing menggunakan
sistem yang dapat
menunjukkan keberadaan
kapal melalui automatic
identification system yang
dimiliki oleh kapal wisata
asing;
Importir yang tidak
menyelesaikan kewajiban
pabean maka kegiatan
importir maupun impor kapal
wisata asing selanjutnya tidak
dapat dilayani atau blacklist/
blokir.
(Piter)
The Main Report
ENGLISH PAGE
Customs Supports and
Encourages the Exports of
Small and Medium Industries
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
63
ENGLISH PAGE The Main Report
T
his past year was quite
heavy for Indonesian
economy. Not only in
several sectors, but in
almost all sectors of the
economy receive the impact. Having
explored further, a time when the
industry and trade weakened there
are still sectors that persist even
almost not affected, namely Small
Micro and Medium Enterprises
Sector (SMEs).
Seeing that the government
issued Economic Policy Package
which is divided into several
volumes and up to now has reached
volume X (ten). Considering the
potential of SMEs, some of the
contents of Economic Policy Package
are intended for the development of
SMEs.
SMEs have proven to be able to
maintain economic stability in times
of crisis. SMEs are able to absorb
up to 97% of the entire workforce
in Indonesia. Unfortunately, large
companies and foreign companies
that absorb only 3% is controlling
almost half of the Gross Domestic
Product (GDP), ie 43%. If they
pull out of Indonesia, Indonesia’s
economy will easily drop. Moving
on from this, there is a need to build
a foundation of SMEs awareness,
because in fact, in many other
countries, SMEs are more advanced
than foreign companies.
Head of Import Facility for Export
Purpose Section (KITE), Dorothea
Sigit, explained the Excellence of
SMEs, which dominate Indonesia’s
economic growth by contributing
56.5% of GDP and absorb 97.2% of
employment (data of 2012) that are
spreading in every area, there are
100 SMEs per 1,000 inhabitants, in
which Indonesia occupied the 2nd
position from 132 countries (World
Bank, 2010). SMEs also occupy the
largest part of the entire economic
activity of the people of Indonesia.
It is proven that SMEs survive in
Some of copper products in Tumang village.
64 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
economic crisis because of their
export-oriented business and they
have no foreign debt.
There are many opportunities
for SMEs to be more advanced and
developed. Economic globalization,
especially the implementation of
the ASEAN Economic Community
(AEC), can create market
opportunities for SMEs products.
ASEAN market with 600 million
people consist of 24% of middle class
in 2010 will increase to 65% in 2030
(according to the ADB).
The development potential of
the national industry encourages
Indonesia as a production base in
the ASEAN region, sustained by huge
domestic market, young people/
productive, increased investment,
and great natural resources. IntraASEAN trade is likely to increase, but
still relatively in small portion, that
is 25%.
SMEs Excellences are having
high artistic value based on local
The Main Report
culture (handmade) and have met
quality standards. Countries such as
in Eastern Europe, the United Arab
Emirates, and China are potential
markets for craft products.
«Many products, such as
eyelashes and wigs wore by
Holywood artists are produced by
SMEs in Purbalingga,” said Sigit.
However, SMEs also have a
variety of obstacles in terms of
business management. The main
problem faced by SMEs is the
capital. Another problem is the
lack of professional management,
difficulties in the rapid competition,
low level of SMEs innovation,
unfavorable government policy to
SMEs, raw materials are difficult to
obtain, and the rapidly changing
market makes marketing becomes
difficult.
Director General of Customs
and Excise Heru Pambudi explained
that the Ministry of Finance through
the Customs issued a policy that is
already included in the Package of
Economic Policy in 2015. That policy
is one form of government effort to
support SMEs to grow and be able to
seize the domestic market, regional,
and even international.
With this policy package,
SMEs are also given the relaxation
of the provisions for KITE. That
relaxation includes the removal of
cash guarantee or bank guarantee.
Even so, he added, the facilities are
entitled only to Small and Medium
Industries (SMI/IKM). “As long as
the industries are classified in SMEs
and get a recommendation from
the relevant units, they do not have
to pay import duties and taxes on
the purchase of raw materials from
abroad,” he said.
Recognized by Sigit, Customs
has been creating facilitation rules
that seem suitable only for large
enterprises. But it turns out in the
Customs Law there are clauses
which mandates related to SMIs.
Thus, based on study, KITE IKM
facility that suitable for small and
medium industries was generated.
KITE IKM facility aims to
strengthen the foundations of
the economy and boost national
economic growth by supporting
development of export-oriented
SMEs, creating export products with
national branding, and strengthen
the competitiveness of Indonesia in
the ASEAN Economic Community.
Described by Sigit the reason
why choose KITE because if it
enters another chapter less suitable.
“For example, the Bonded Zone
facility, it must be in the Industrial
Area or the like, whereas SMEs are
scattered in small areas. That is why
we created KITE that should not be
in an industrial area, there should
be no limit to the location, and it
accommodates home industrialscale business” he said.
In Customs Law, not all SMIs
can be given the facility, only to
export-oriented course. Previously,
to define the concept of facility,
Customs had conducted public
hearings to Bali, Semarang, and
Tumang, Boyolali. Problems began
when in production, SMIs require
imported raw materials and have to
pay import duties and import taxes.
“And because their products are
intended to export, they should not
pay the tax as goods for export is not
a dutiable object because it is not
used here,” he explained.
Besides the raw materials issue,
SMEs face machinery issues for
machines that have been used are
old. The Customs Laws actually
regulates that the machine problem
for rehabilitation, diversification,
and industry, are subject to the
exemption of import duty facility.
SMIs also have other difficulties,
such as when they need to import
raw materials, but they do not have
the Customs Identity Number (NIK).
Therefore, collaboration between
SMIs and Bonded Logistic Center
(BLC) are created, it is called SMIs
BLC. For the starter, SMIs BLC is
established in the center of Bali.
SMIs BLC is a breakthrough
that expands the functionality of
ENGLISH PAGE
the Customs Bonded Warehouse
as a provider of raw materials and
also receives production result to
be consolidated/ exported. Goods
in SMIs BLC will be given the
deferment. SMIs BLC also serves
as an exhibition place. “Many
foreigners ask handicraft products
from Jepara or other areas in Bali,
they know that the goods is a
product of Indonesia but they do not
know where exactly to look for, so it
needs a place as a pooling of SMIs
production, which is in BLC,” said
Sigit.
From the results of public
hearings, workshops, and a survey
conducted by the Customs,
eventually the question will be
how to get the raw materials
easily and affordably, as well as
how to rejuvenate the machines
for SMIs has been answered. But
there is still one problem that is
capital. “Incidentally, the Ministry
of Finance has LPEI (Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia)
or Indonesian Export Financing
Agency, and they have the same
thoughts so that we ask them to
work together with us and create a
consortium of SMIs,” he said.
SMIs Consortium is an entity that
can be established by associations
of SMIs in the center or bank or
financial institutions as well as
LPEI. When the consortium is
established by bank or LPEI then
they can channel its efforts with the
loan / capital credit to purchase raw
materials. So, besides BLC, there is
also a consortium for the supply of
raw materials. The reason for not
using SMIs BLC is because SMIs
are scattered everywhere, while
employers BLC operator currently
only exist in Bali. So for areas with
no SMIs BLC, SMIs consortium will
be formed which will provide the
raw materials as well.
“Our competitiveness is weak,
it occurs for several reasons. The
purchasing price of imported raw
materials for export are taxable
with slight purchasing volume, the
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
65
ENGLISH PAGE The Main Report
Customs has conducted public hearing, workshops, and a survey to all SMIs.
supply chain is long, every chain has
margin, the engine is old, and for
export uses the other service which
is expensive, “he explained.
Form of control by Customs on
this facility is to use IT inventory
system. Different with large
companies that already provide
their own equipment, specifically
for SMIs, Customs will prepare
raw material management module
which is a sort of recording that
SMEs is asked to fill out a report.
That module will be associated with
CEISA (Customs-Excise Information
and Automation), a system of
centralized information technology
for KITE facility. In this case, SMIs
only need to input data into the
system.
Coppersmith in Tumang Village
One of SMIs that expects to KITE
policy for SMIs to run immediately
is the coppersmith in the Tumang
village, Cepogo, Boyolali, Central
Java which is the center of the craft
of copper products. The production
can be a variety of furniture such as
lamps, urns, chairs, tables, and many
more depending on the order. The
production will be shipped overseas
where enthusiasts and buyers are
mostly from abroad / foreigners who
come to Indonesia. Orders usually
come through many art shops in
Bali.
Supriyanto, one of the
craftsmen who is also designated
as coppersmith cluster leader in
the Tumang village told that copper
is the raw material production
that must be imported because in
Indonesia there is no supply. In the
village there are about 200 industries
with thousands of jobs.
From his experiences during
the economic crisis in Indonesia,
the business is not so affected,
the issues of national security and
stability are more affective so that
the number of foreign tourists come
to Indonesia are reduced. In facing
AEC, Supriyanto represents the voice
of the coppersmiths, bbecome a
little worried.
“Although there are no many
coppersmiths in the world,
Indonesian coppersmith could lose
competitiveness, for example in
India, they can take the raw material
from their country without the need
to import, so the price could be
cheaper though in terms of product
details Indonesia more attractive,”
he said.
66 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
During this time they buy raw
materials originating from Bulgaria,
Italy, Chile, and China through three
chains, so the price is high enough.
To import the raw material itself
is still difficult due to the need to
import at least one container, the
number of lots, and capital needs.
For exports was usually set by the
customer which already provides
cargo scheduled departure.
Hearing will be the facility that
will be given the Ministry of Finance
through the Customs exemption,
they are quite enthusiastic and hope
would be accomplished. Incidentally
Supriyanto and colleagues also leads
to form a consortium.
If KITE policy for SMIs is already
running and Customs takes LPEI
for assistance in granting soft loans
under People Business Credit (KUR),
it will greatly assist the development
of coppersmiths in Tumang.
“This policy is a shortcut. We
will gather several coppersmiths
to be able to buy directly from the
importer. Implementation detail is
not yet known but we really expect
the concern of the government to
help us as a small industry, “he
concluded.
(Desi Pramita)
The Main Report
ENGLISH PAGE
Capital financing and raw materials will greatly assist SMEs.
The Role of the
Indonesian Export
Financing Agency
A
s noted in the previous
article that one of the
difficulties of Small and
Medium Enterprises
(SMEs) is the capital.
One of the efforts is to form a
consortium of some kind of IKM.
Customs also takes the Indonesian
Export Financing Agency (Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia/
LPEI) to assist the SMEs by providing
loans, capital financing, and the
supply of raw materials.
“Indonesian Export Financing
Agency (LPEI) or called Indonesia
Exim Bank (IEB) was established
pursuant to Law No. 2 of 2009
on Indonesian Export Financing
Agency (LPEI), which is a financial
institution under the Ministry of
Finance specifically to support the
national export program, through
the national export financing in form
of financing, guarantees, and/or
insurance.
LPEI as a special institution
(sui generis) is not subject to the
legislation on banking, state
enterprises, financial institutions,
and insurance. Its main role is as
a fiscal tool of Minister of Finance
to encourage the national export
program through financing in export
field.
Besides having major tasks
related to national export financing,
LPEI also receives a special
assignment (National Interest
Account/NIA) of the government
to provide the National Export
Financing in form of financing,
guarantees, and insurance to
the transaction or project that is
commercially difficult to implement
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
67
ENGLISH PAGE The Main Report
but is considered important by
the government, according to the
provisions of Article 18 paragraph
(1) of Law No. 2 Year 2009: “LPEI
can carry out special assignments
from the government to support
a national export program at
government expense”. This special
assignment stipulated in the
Regulation of the Minister of Finance
No. 134/PMK.08/2015, which is part
of the Government Economic Policy
Package 2015.
LPEI can also provide consulting
services to both business entity in
form of legal entity and individual
who domiciled inside and outside
the country with the intent and
purpose to encourage the conducive
business climate for national
exports.
LPEI was established by special
Law to accommodate the status of
this agency, in order to be able to
act more effectively and can align
with similar agency, such as Export
Credit Agency or Exim-Bank in other
countries.
Forms of financing and
guarantees are developed in a
variety of schemes to support
export activities, including in areas
that are not accessible by banks or
commercial financial institutions
that do not have the competitive
financing ability but commercially
important in the economic
development of Indonesia.
Functions and Duties of LPEI
become very important and strategic
in efforts to create a national export
financing to accelerate and expand
the infrastructure in a continuous
chain through the financing and
guarantee facilities.
LPEI does not restrict facility
receiver on SMEs, but also to
corporation that has export
orientation. This is because one
of the functions of LPEI is to help
overcoming the barriers faced by
the Bank or Financial Institution in
facilitating those who need facilities
in the export activity.
In line with government policy
to encourage and empower SMEs,
LPEI gets special assignments to
boost exports carried out by SMEs.
Exports are still largely supported
by Large Business Unit. SMEs are
still experiencing problems such as
a lack of attention, access to finance,
and unawareness related to export
and import processes. SMEs export
contribution is only about 15%
of total non-oil exports while the
absorption of SMEs labor reaches
over 100 million people.
Cooperation between LPEI and
Customs
Institutionally the link between
LPEI with Customs is in terms of
providing facilities on financing,
guarantee, and insurance in the
export field. However, in the context
of supporting the national export
program, LPEI can synergize with
Customs to encourage export
growth.
At the operational level, LPEI has
provided a customs bond to exporters
who get KITE facility that import
goods for export purpose, which
based on the Minister of Finance,
LPEI has been established as one
of the institutions that can issue a
Customs Bond.
Board of Directors of LPEI,
Susiwijono Moegiarso, explains,
“It is currently being piloted a
cooperative effort to boost exports
of SMEs, particularly with regard to
empowerment of exporter SMEs and
service in Customs related to the
consolidator for export.”
Some time ago already initiated
cooperation between LPEI with
the Directorate of Customs Facility
in order to boost exports, where
the focus of Customs is to provide
customs facilities while LPEI that
will ease the financing for export.
Small and Medium Industries
(SMI) has proved itself as one of
the backbone of the Indonesian
economy, especially in times of
economic crisis, but the SMIs itself
still requires incentives, especially
from the government to be able to
68 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
In future, LPEI is expected to
provide assistance on financing,
guarantee and insurance more
competitive to the exporters
who obtain customs facilities,
so it will be able to encourage
exports.
Susiwijono Moegiarso,
Board of Directors LPEI
continue to develop themselves.
KITE facility provided by Customs
is a positive step to support exportoriented SMIs to compete in the
global market.
Fiscal incentives in form of KITE
The Main Report
KITE facility from DGCE is a positive step to support export-oriented SMIs to compete in the global market.
facility will be very influential in
helping SMIs in the management of
its cash flow which has been a major
problem for SMIs. During this time,
LPEI role is more associated with the
provision of customs guarantee in
the form of customs bond issuance.
For now, LPEI has already
engaged in the provision of customs
guarantees for industrial exporters
that get KITE facility to import the
raw materials to produce goods to be
exported.
“In future, LPEI is expected to
provide assistance on financing,
guarantees, and insurance more
competitive for exporters who obtain
customs facilities, so it will be able to
boost exports,” he added
For SMIs that get KITE facility,
the SMIs will be given a revolving
ceiling that is calculated based on
the needs in accordance with Facility
Decree (Surat Keputusan/SKEP)
provided by Customs. While other
formal requirements run normally
like other LPEI financing facility,
namely the legality and eligibility of
documents as the basis for the LPEI
analysis process to obtain approval.
SMIs contribution to the
Gross Domestic Product (GDP) of
Indonesia continued to strengthen,
in 2014, SMIs contributed 34.56%
of Indonesia’s GDP. Likewise,
the number of business units
experienced a significant increase,
in 2014 there were about 3.5 million
and in 2015 as many as 3.67 million
SMIs business units.
Meanwhile, Indonesia’s
exports for 2015 reached only
USD 150,25 billion or decreased
14.62% compared to 2014. This is
a very large decline in exports, so
the effects are serious enough to
industries in Indonesia. Therefore
it takes a concerted effort from all
parties related to exports, to be
able to work together in order to
promote national export program.
LPEI will encourage in terms of
ENGLISH PAGE
financing, guarantee, and insurance
to exporters, while Customs must
continue working to improve
the speed of exports service and
provide a variety of customs facility
to encourage the growth of exportoriented industries.
“The cooperation that has existed
between LPEI with Customs is
related to the guarantee of customs
facilities. The development that we
expect is to consider the format of
customs bond issued by Customs
is electronics-based, so LPEI can
reach all exporters that exist across
Indonesia,”he explained.
In accordance with the main task
of LPEI in supporting the national
exports program, in future, LPEI will
play a greater role in encouraging
the birth of new entrepreneurs in
the export sector, therefore LPEI
is planning to make some sort of
start-ups program like incubators
or accelerators to give birth to new
formidable exporters, and cooperate
with all parties related to the
implementation of export, mainly
with Customs.
To work closely with the
operational level (customs bond
issuance for KITE facility), it is
expected to build a system that
enables the provision of guarantees
electronically, so that the flow of
documents simpler and processes in
the port will be more rapid. Likewise,
customs bond issuance process from
the exporter to export financing
(other banks) will become easier,
so that the process of verifying the
validity which has been carried out
by Customs can be eliminated since
it is an integrated system.
“To work together in supporting
the national exports program,
LPEI and Customs are expected
to be the motors in all efforts to
promote growth and improve the
competitiveness of export-oriented
industries, through various joint
programs that concretely can be felt
by businesses in the export field,
“concludes Susiwijono.
(Desi Prawita)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
69
ENGLISH PAGE Interview
F
acilitating industry and
trade is one of Directorate
General of Customs
and Excise functions.
During this time, the
facilities provided by Customs are
more suitable for industrial/large
companies. Based on President’s
instruction and follow up the
economic policy to help small and
medium enterprises sector, DGCE
has issued several new policies, one
of which is the Facility of Import
Concession for Export Purpose
(KITE) that is intended for Small and
Medium Industry (SMI). How does
the policy will work?
Here are the results of a written
interview with the Director of
Customs Facility who was officiated
at that time by Kukuh Sumardono
Basuki that related to the new policy
will be issued by DGCE.
Customs Gives Concern
towards Small and
Medium Industry (SMI)
Businessmen
Kukuh Sumardono Basuki, Director of Customs Facilities
Early in 2016 DGCE has set
up two policies to follow up an
economic policy package that
issued by the government last
year, one of which is the Facility
of Import Concession for Export
Purpose (KITE) Facility Exemption
for Small and Medium Industry.
Could you explain the background,
meaning, and purpose of the
facility?
One of the contents of Economic
Policy Package Volume IV in 2015
is an economic policy to help the
development of small and medium
enterprises sector. Following up the
economic policy package, Customs
has formulated a fiscal incentive
policy and procedural for SMI as
follows:
a. Providing fiscal facilities in the
form of exemption from import
duty and VAT for raw materials
as well as for machinery and
/ or equipment to the exportoriented SMI;
b. Create the schema requirement
and criteria for giving facility as
well as simple and applicable
customs procedures for SMI;
c. Forming Bonded Logistics
Center (PLB) for SMI with the
aims are:
1) Meet the needs of raw
70 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
materials easily and cheaply;
2) Open the export channel
production through the
mechanism of export
consolidation and providing
(pooling) of export goods
at Bonded Logistics Center
(PLB).
How does DGCE translate it in the
form of rules?
With the legal basis of Article 26
paragraph (1) letter k and b of the
Law on Customs that is towards the
import of goods and materials to be
processed, assembled or installed
in other goods for export, as well
Interview
as for the machinery import and/
or equipment, it can be granted
exemption of import duty. Customs
drafts the issue policy of fiscal
incentives and procedural for SMI in
schematic form of exemption facility
for Small and Medium Industries,
or referred to as “KITE IKM”, which
will be arranged further by Customs
through the Minister of Finance
Regulation (PMK) and the Director
General of Customs Regulation
(PDJ) about KITE IKM.
Has this facility already been
running?
KITE facility for SMIs will be
applied after the PMK and PDJ is
effective. Currently, the drafting of
PMK and PDJ of KITE IKM is still in
the process of drafting and adopting
of regulations.
What is the impact / effect on the
Indonesian economy?
Small and medium enterprise
sector has economic superiority
such as dominate Indonesia’s
economic growth (accounts for
about 57% of Gross Domestic
Product (GDP)); provide 97%
employment and resistance to
the global economic crises. In
consideration of the economic
potential, business continuity (going
concern) and the growth of small
and medium enterprise sector
have a great impact / effect on the
economy of Indonesia.
Providing KITE facilities for
SMIs is expected to help SMIs in
terms of production cost efficiency
and ease to market the production
to foreign countries that will have
an impact not only to maintain
business continuity but also to
encourage the increased of SMIs
export. Considering the large
contribution of small and medium
enterprise sector to GDP and
providing employment, KITE facility
policy for SMIs is also expected
to impact on economic growth in
Indonesia.
What is the role of the
Directorate of Customs Facility in
implementing these rules?
Directorate of Customs Facility
has completed the drafting of the
Draft Regulation of the Minister of
Finance (RPMK) about KITE IKM
and now it has been proposed for
legal drafting process. In parallel,
Directorate of Customs Facilities is
also drafting related RPDJ, with the
expectation after the PMK is set, KITE
SMI policy can be directly utilized by
SMI entrepreneurs by providing the
implementation rules of PMK.
Who can get the facility?
IKM KITE facility can be
granted to SMIs, which conduct
the processing of imported raw
materials that the production
will be exported. Criteria of IKM
itself refers to the Law No.20 year
2008 concerning on UMKM and
Permenperin No.11 year 2014
related to SMIs, namely:
ENGLISH PAGE
Moreover, in line with one of
President’s “nawa cita” program
to encourage the development of
small and medium enterprises
sector, it is more needed the efforts
to provide fiscal incentives as well
as procedural for small and medium
enterprises because it has not
maximal (it means that attention
and priority of the Government are
more to big enterpreneurs).
Are there any requirements to be
able to get that facility?
To get SMIs KITE facility,
enterprises must apply for Company
Registration Number (NIPER) IKM
to DGCE with fulfilling the criteria
and requirements are as follows:
1. Having a small or medium
industrial activity, which proved
by Industrial Enterprise License
(TDI), Industrial Business License
(IUI), etc;
2. Willing and able to leverage the
customs application system
Small Industry
Medium Industry
1. The net worth or investment value more than
Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) up
to Rp. 500,000,000.00 (five hundred million
rupiah); or
1. The net worth or investment value more than
than 500,000,000.00 (five hundred million
rupiah) up to 10,000,000,000.00 (ten billion
rupiah); or
2. The result of annual sale more than
Rp300,000,000.00 (three hundred million
rupiah) up to Rp2.500.000.000,00 (two billion
five hundred million rupiah).
2. The result of annual sale more than Rp.
2.500.000.000,00 (two billion five hundred
million rupiah) up to Rp. 50.000.000.000,00 (fifty
billion rupiah)
Why SMI?
Based on the legal basis of KITE
facility conception in Article 26,
paragraph (1) letter k of Law on
Customs, the import duty exemption
should have been given to anyone
who import goods and materials
to be processed into production
for export purpose. However, until
now the usage of facility can only be
utilized by big industry. Therefore,
the granting of KITE facilities for
SMIs is actually the implementation
of the mandate of Article 26
paragraph (1) letter k on Customs
Law.
(module) for the management of
KITE facility IKM goods;
3. Having or controlling the location
for production activities;
4. Having a Tax Identification
Number (NPWP).
How is the scheme of the facility?
As the case of KITE facility for
big industrial, KITE facility can
be used for SMIs which have got
Company Registration Number of
Small and Medium Industry (NIPER
IKM). Then, SMI can enter NIPER to
customs document of import when
they will import the raw materials.
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
71
ENGLISH PAGE Interview
For major industries, when
importing by KITE facilities, they
must submit a customs guarantee.
For SMIs, the obligation to submit
a guarantee is exempted for import
with the value of import duty levies
and import VAT up to a value as
follows:
a. Small industries, at most Rp.
350,000,000 (three hundred and
fifty million rupiah) in one (1)
year; and
b. Medium industries, at most Rp.
1,000,000,000 (one billion rupiah)
in one (1) year.
SMI that has been processing
the imported raw materials into
the production must export the
production within a certain period.
Imports of raw materials and export
realization then accounted through
the customs application system
(module) for the management of
KITE SMI facility goods.
SMI that has been unable to
perform of import and /or export
activities due to the consideration
of economy scale or administrative
issues (e.g. having not Customs
SMI
A general
description of
business activities
Is Indonesian business community
is already aware of this facility?
In the framework of public
hearing of draftingg RPMK KITE
SMI, Customs has organized
workshops on KITE SMI policy for
several times in Jakarta, Bali and
Semarang, to explore the potential
application of KITE SMI facility
policy and ask for the idea and /or
feedback on the concept of such a
policy. Generally, small and medium
businessesmen, especially who use
the imported raw materials have
high expectations towards the policy
that it can be implemented soon
because it will be able to affect the
company’s reduction in production
costs.
One of the main tools of Customs
supervision on customs facility is
through IT Inventory. Likewise,
SMI that receives KITE facility
should utilize IT Inventory, but for
SMI IT Inventory is provided by
Customs in the form of customs
application system (module) for the
management of KITE SMI facility.
SMI shall utilize the module so
that the goods imported under
KITE facility can be recorded and
accounted to the module.
What are benefits gained by
business community, especially
the recipients of this facility?
As an illustration of KITE SMI
facility benefits, Directorate of
Customs Facilityies has conducted
a visit to 3 SMI that are potentially
using KITE facility, with business
activity data as follows:
The Challenges faced in the
implementation
All this time, the regulations
drawn up by Customs was relatively
still not much related to small and
medium industries, therefore there
is a difficulty in obtaining SMI data
such as the number, distribution,
types of business/industry,
PT Sari Rambut
PT. Chamra Woodcarving
Are there any differences with
KITE facilities that already exist?
Some differences of large
industrial KITE facilities from KITE
SMIs as follow:
PT. Madero
Wig Production
Furniture Production (chairs, tables)
Furniture Production (doors, tables)
Raw materials of hair, imported
from India. In 2014, the value of
import tax is Rp. 360 million
Raw materials of oak, beech, cherry,
import from the US and Europe
Rimportedraw materials (veneer)
The productions are exported to US
and Europe
The value of import within one year is
about Rp. 700 million with zero import
duty, but the company keeps paying
10% of VAT import
The productions are exported to
Australia
Identification Number (NIK)), can
obtain the import raw material
and/or export the production via
Bonded Logistic Center (PLB SMIs)
and through KITE Consortium.
KITE consortium is a business
entity or joint SMI that conducting
SMI financing, import, and export
together. The forming of KITE
consortium is by applying an
application to DGCE.
If you get KITE SMI facility,
import duty and VAT of import are
exempted so that the production
cost will be more efficient.
Efficiency of production costs will
affect the ability of SMIs to have
competitiveness of the price goods.
What kind of supervision
performed by Customs in its
implementation?
72 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
The value of import within one year is
about Rp. 210 million with zero import
duty, but the company keeps paying
10% of VAT import
The productions are exported to Sri
Lanka and Japan
particularly the value of import
and export of SMIs, which needed
to be able to know the potential of
SMIs KITE facility as well as to be
able to directly communicate with
the entrepreneurs of SMIs in order
to receive input and/or feedback
to the drfating of KITE SMI policy
so that the policy arranged can be
implemented based on the SMI
business characteristics.
Interview
No
1.
2.
3.
Case
Fiscal Facility
NIPER Requirements
Import
KITE Exemption of Big Industry
ENGLISH PAGE
KITE SMI
Exemption of import duty and VAT of import on
imported raw materials to be processed and then
exported
Having Customs Identification Number (NIK)
Exemption of import duty and VAT of import on
imported raw materials to be processed and then
exported
Exemption of import duty and VAT of import on
imported machinery/or equipment
Not having Customs Identification Number (NIK)
Having and Utilizing IT Inventory
IT Inventory provided by DGCE in the form of
customs application system (module) for the
management of goods of KITE SMI facilities
Have to submit customs guarantee
Exempt from the obligation of granting a
guarantee on import with the levie of import duty
and VAT of import up to Rp. 350 million (for small
industry) or Rp. 1 billion (for medium industry)
How does overcome the
challenges/difficulties?
To overcome the difficulties
mentioned above, Directorate
of Customs Facility has been
coordinating with the technical
adviser of SMIs namely government
agencies, both central and local, SMI
associations or related organizations,
as well as enterpreneurs of SMIs.
For example, Directorate of
Customs Facility has communicated
and coordinated with Ministry of
Cooperatives and SME, Cooperative
Agency and SMEs in Central Java,
East Java province, SMESCO, SME
Center of University of Indonesia,
ASMINDO, Womanpreneur
Community, etc. Directorate of
Customs Facility has also been
coordinated with Indonesian Export
Financing Agency (LPEI) in an effort
to develop the small and medium
enterprises sector as mandated by
economic package policy 2015, with
LPEI role as an institution that has a
program to assist SMs capital.
To ask for an input and/or
feedback towards the arrangement
of KITE SMI policy scheme, it has
been organized a workshop in the
framework of public hearing of
the drafting of RPMK KITE SMIs
in Jakarta, Bali and Semarang. In
addition, to explore the potential
of SMIs that can utilize the KITE
facility, Directorate of Customs
Facility has conducted a visit to some
SMIs, namely PT Sari Hair (Bali),
PT Chamra Woodcarving and PT
Madero (Semarang), as well as the
industrial center of the craft of copper
in the Tumang village, Boyolali .
Another policy that has been made
is about “Bonded Logistics Center
(PLB) SMI” already inaugurated.
Is there a link between these two
policies?
PLB for SMIs is one of the
alternatives to get the imported raw
materials more easily. Besides, PLB
for SMI is also a place to open an
access towards the export markets
with the consolidation activities and
the provision of export goods.
Why can PLB SMI support KITE
SMI policy?
As a provider place of imported
raw materials, the presence of PLB
can close the gap between SMI
and raw materials in domestic, so
that it can encourage to lower the
price of raw materials, the price of
production, as well as to help the
cash flow of SMIs.
As the place of the export
production of SMI, to SMI exported
goods in the PLB can be conducted
a simple job like the standardization
of export goods in order to guarantee
the quality of SMI products in the
international market.
How does the development of KITE
SMI facility in the future?
KITE facility for SMIs is expected
to be a trigger to encourage the
provision of other policies in the
customs field for SMIs, both in
the form of fiscal incentives and
procedural. For example, during
this time, SMIs often encounter
obstacles/difficulties in fulfilling the
procedural provisions of import and
export. It is also expected that DGCE
can also draft the rules related to
easy and simple import and export
procedures for SMIs.
What are your expectations from
the future KITE for SMIs policy,
particularly for the government
and the business community for
small and medium enterprises?
In macroeconomics, KITE policy
is one of the fiscal facilities that can
boost national exports. Through
granting, the fiscal and procedural
incentives on the import of raw
materials to SMIs are expected to:
a. Encouraging the growth of export
products with national branding;
b. Encouraging the development of
small and medium enterprises
sector that can have an impact
on the increase of national
exports, the increase in GDP
and employment providing so
that it can increase the national
economic growth;
c. Strengthening the competitiveness
of Indonesia in ASEAN Economic
Community era. (*)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
73
ENGLISH PAGE Policy
Temporary
Admission of
Foreign Tourist Ship
L
ately, the whole potential
revenue that may still be
improved is encouraged
in order to raise national
economic. Unfortunately,
the weakening of global economic
conditions that impact on the
national economy, making the
responsibility of the government
to be more severe, every effort is
optimized.
Various tactics have been applied
by the government ranging from the
National Economic Policy Package
Phase I in the period September
2015 until the Economic Policy
Package Phase VII (with the possible
to continue to the next economic
policy package). Deregulation,
de-bureaucratization, law
enforcement, and business certainty
are maximized, so that a conducive
macroeconomic continues to grow,
the rural economy and even the
national economy continues to
move and to contribute to state
revenues.
Among these efforts, the
government is also seeking
an increase in tourist visits to
Indonesia. Obviously it is the duty
and responsibility of the Ministry
of Tourism. But in fact the Ministry
of Tourism is not alone. The
Coordinating Ministry for Maritime
also has those responsibilities. To
achieve the target, that ministry even
forms an Accelerate Marine Tourism
Team. Some issues related to the
conditions and targets OF tourism
sectors in 2019 are as follows:
74 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Customs as one of the agencies
under the Ministry of Finance, in
accordance its duties and functions,
becomes the agency that related
to this, namely in relation to the
monitoring of the traffic of goods
entering or leaving the customs
area as well as the collection of
import duties and export duties.
Considering control function and
revenue collection performed by
Customs, it is normal that travel does
not have a significant relationship in
the work system of Customs.
As part of the government,
Customs should support
government policy. However, study
shows that the role of Customs
greatly affects the increase in
tourist arrivals. The trending topic
nowadays is the tourists visit
both use Yacht and Cruise Ship.
Particularly related to yacht, since
2009 the government held “Sail
Indonesia” with various themes
and attended by President of the
Republic of Indonesia. National
Policy
KONDISI DAN TARGET SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2019
2014
TARGET 2019
- Contribution to GDP
- Foreign Exchange
- Contribution to Employment
- 9% (WTC)
- USD 1 bilion
- 11 million
- 15%
- USD 20 bilion
- 13 million
- Tourism Competitiveness index (WEF)”
- International Tourist Arrivals
- Domestic Tourist Trips
- #70
- 9 million
- 250 million
Diagram of tourist Composition Number
Global, Asia Pacific, ASEAN, and Indonesia
Within year 2014
WORLD
1,138 Million
ASIA PASIFIC
263 Million
ASEAN
97,22 Million
INDONESIA
9 mILLION
committee was formed in order
to succeed those activities, and
Customs also has long been a
member of the national committee.
In supporting the Sail, Customs
always provide facilitation on service
and administration of temporary
- #30
- 20 million
- 275 million
Comparison to other ASEAN
countries (2014) :
Malaysia
Singapore
Thailand
:
:
:
27,4 million
15,1 million
24,8 million
Source data UNWTO – United Nation World Tourism Organization
WEF : World Economic Forum
admission including with the
facilitation of written assurance.
However, it turns out that
there are problems related to the
tourist arrivals to Indonesia using
yachts, ranging from the role of
bureaucracy, administration, and
ENGLISH PAGE
infrastructure. Of course we cannot
discuss and resolve all problems, but
it feels like the contribution of the
problems derived from the scheme
of service and the “efforts” of control
by Customs. It is what lies behind
the publication of the Regulation
of the Minister of Finance No. 261/
PMK.04/2015 on December 31, 2015
on Temporary Admission.
Minister of Finance Regulation
No. 261/PMK.04/2015 on Temporary
Admission of Foreign Tourist Ship
principally is regulating the services
and supervision carried out by
Customs to be more convenient,
effective, and efficient considering
its large influence in increasing or
decreasing foreign tourist arrivals
that give impact on state revenues
indirectly, by considering:
• Simplification of administrative
process with Vessel Declaration
which is the customs declaration
that used for temporary admission
and re-export of foreign tourist
ship and its spare parts;
• The procedures for temporary
admission in accordance with
PMK 261/PMK.04/2015 applied
in 18 (eighteen) ports as stated in
Presidential Decree 105 Year 2015
on Foreign Tourist Ship Visits
(Yacht) to Indonesia;
• Foreign yachts and foreign cruise
ship;
• Clearance in addition to reexport, including:
- Obviously still necessary or
there is no possibility to be reexported; or
- Suffer severe damage due to
accident or force majeure;
• Monitoring the movement of
foreign tourist ships using the
automatic identification system
that is owned by foreign tourist
ships;
• Importer who does not complete
the customs obligations, the
importer’s activity nor the further
temporary admission of foreign
tourist ship cannot be serviced/
bloced/blacklist.
(Piter)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
75
ENGLISH PAGE reportage
Customs, Inspectorate General of the Ministry of
Finance and the State Intelligence Agency (BIN)
Work Together to Tackle Illegal Liquor
C
ustoms in cooperation
with the State Intelligence
Agency (Badan Intelijen
Negara/BIN) has
now prioritized the operational
cooperation in the handling of
several issues, including the
circulation of illegal excisable goods
(Barang Kena Cukai/BKC), printing,
distribution, and use of false excise
stamp and illegal importation,
especially in eastern coast area of
Sumatra.
Since the MoU was signed
on securing tax revenue on 26
November 2015 between the
Minister of Finance, Bambang
Brodjonegoro, with Chief of
BIN, Sutiyoso, that operational
cooperation has been fruitful,
one of the success example is the
enforcement on one container illegal
alcohol contained 1,115 cartons of
alcoholic drinks with various kinds
and brands, and until January 26,
2016, 57 enforcements on illegal
liquor conducted.
Enforcement on 1,115 cartons
of illegal liquor was the result of
intelligence analysis obtained by
BIN, Prime Customs Office (KPU)
Tanjung Priok in cooperation
with the Customs Service Office
of Bogor. “Customs overcomes
revenue leakage due to smuggling
by intensifying supervision,” said
Minister of Finance, Bambang P.
Soemantri Brodjonegoro during a
press conference at the Customs
Headquarters, on January 27, 2016.
Bambang said that operational
cooperation undertaken by Customs
and BIN has shown results in the
form of enforcement on importation
of illegal alcohol, and keep in mind
from time to time there is a tendency
to the increase in smuggling
of alcohol. For 2015, Customs
successfully cracked 968 cases of
illegal liquor and up to January 26,
2016 managed to take actions as
many as 57 cases.
Disclosure of the case began
when PT AAB as the importer
submitted import declaration (PIB)
as a material for garment upon
container number FCIU4504709 that
shipped by Ship YM INITIATIVE
Voyage 128S arriving at the Port
of Tanjung Priok on 21 April 2015.
From the analysis of intelligence
and information obtained from
BIN there were irregularities on
the import of the goods. After
hi-co scans, alcohols were found.
Since PIB was inappropriate, PT
AAB as the owner of the goods in
the container argued and claimed
that it did not that order imported
goods. PT MLI who claimed to
be the power of the owner of the
goods applied for re-export, but
was rejected because it did not
correspond with implementing
instructions of customs procedures
76 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
in the import field, because the
right to apply for re-export belongs
to importer. Now those imported
goods will be determined as state
property with an estimated value of
goods amounted to Rp.1.2 billion,
while the material losses amounted
Rp. 8,2 billion, with the import duty
tariff assumption 90% of customs
valuation and excise tariff of Rp
130.000 per liter. While non-material
damages on alcohol that will cause
damage on the mental health of
consumers, cause disturbances and
unrest in the social environment,
increase crime rates, and damage to
future generations.
Bambang added that the analysis
at the operational cooperation
between Customs, Inspectorate
General (IG) of the Ministry of
Finance with BIN need to do a
reviewed especially related with the
policy of importation of alcoholic
drinks, for example, on fiscal policy
and import quota restrictions on
alcoholic drinks. (*)
reportage ENGLISH PAGE
Drugs until Skulls are Intercepted
at the Soekarno-Hatta Airport
O
nly within 2 months,
Prime Customs Office
of Soekarno-Hatta has
succeeded to prevent
the 19 cases of smuggling with a
total value more than 4 billion. The
majority of smuggling is conducted
by passenger luggage mode in the
international arrival terminal and
other thus conducted through the
Post Office Air Swap (KTPU) and
Export Warehouse.
The success in preventing
smuggling is the result of synergy
cooperation between Customs and
other institution such as Police,
National Narcotics Agency (BNN),
and other Ministries/Institutions
such as Ministry of Education
and Culture, Ministry of Maritime
and Fisheries Affairs, and Nature
Conservation Agency (BKSDA).
Drug trafficking is not new
anymore even at this time there is
a tend transition that previously
often happen through the air, but
now it is conducted more through
the sea. As released by the Director
General of Customs and Excise,
Heru Pambudi at the Prime Customs
Office of Soekarno-Hatta, Tuesday, 16
February 2016.
“The mode switches thus it
does not mean that Customs guard
becomes slack, although they only
carry 4.5 kg drugs, but the frequency
is more frequent and it is usually
only an inducement that later on
there will be a larger shipment by
sea.”
The smuggling mode also changes
as it once such as strapping body,
false concealment or tucking in their
underwear that wore. This is conduct
because customs, police, and
National Narcotics Agency (BNN)
have already known the new modes,
but they must keep vigilant to the old
mode.
The other case is quite
astonishing that there were human
skulls that would be shipped
overseas. Those notified as crafts
with 3 packages contain 4 pieces of
the human skulls, those then were
rescued by customs officers. The
arrest was conducted with the reason
that the perpetrator has ruined the
cultural heritage without considering
moral, religion and culture.
Based on specific criteria,
the skull is included into cultural
heritage, such criteria such as age
of the skull have already been more
than 50 years or it has a special value
related to history, culture, or religion.
Currently, the evidence submitted
to the Directorate of Preservation
of Cultural Heritage and Museums,
Ministry of Education and Culture.
“Besides monitoring of imported
goods, Customs also keep an eye on
exported goods, like the export of
skull. However, the 50-year-old skulls
may not be taken anywhere, “said Mr.
Heru.
The government must not only
serve and protect the public but also
needs to protect wild plants and
animals that are almost extinction.
Another case revealed by Customs
is the attempt to smuggle elephant
ivoriess and rhino horns. This was
done for all types of ivoriess and
rhino horns around the world are
protected, the whole person is
forbidden to take care and have
protected animals either live or die as
well as their parts.
Customs officers have succeeded
to arrest a citizen of China who came
from Abu Dhabi (28/12/15) who took
5 packages of elephant tusks with a
total weight of 109 Kg. Officers have
detained a citizen of Zambia who
came from Zambia through Hong
Kong to Jakarta (19/01/16). The
offender has initial YJ arrested for
taking two pieces of rhino horns and
163 pieces of elephant ivoriess that
have been processed without notice.
Currently, the objects are planned to
be carved and used as a garnish and
sold for 600 million. Those are set to
be the State Controlled Goods.
“The goods are likely to be
returned to the origin country that
will be followed-up there. This shows
that Indonesian people also care
about the preservation of plants and
wildlife. “
Customs officers of SoekarnoHatta also have thwarted the
smuggling of an eight suitcases
cigars and cigarettes from various
brands with a total of 640 million
rupiahs. Such action as directed by
the president to secure state revenues
and to protect employers who
conduct their business legally.
Attempts to avoid the obligation
to pay excise duty are more
increasing every year. The result of
UGM survey has showed that there
is an increase in offence based on
the number of cigarettes from 2010,
2012, and 2014. The case of customs
enforcement during 2015 has also
increased by nearly 40% compared
to 2014. “If in 2015, there were 1,232
enforcement cases so there are 3-4
offences any time or every 8 hours
occurred one enforcement. “
Besides items already mentioned,
Mr. Heru also has released their catch
of other goods such as medicines,
cosmetics and sex toys. “For
medicines and cosmetics need the
consent of The National Agency of
Drugs and Foods Control (BPOM).
Society always assumes that if for
personal use, it does not require a
special permit. That is wrong.”
Upon release towards the
evidence of cigarettes or tobacco
products haul, which was captured
would be destroyed together. (*)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
77
ENGLISH PAGE reportage
The 11th Sub-Working
Group on ASEAN Customs
Transit System Meeting
C
ustoms Indonesia starts
the year 2016 with hosting
the 11th Sub-Working
Group on ASEAN Customs
Transit System Meeting (the 11th
SWG-ACTS Meeting). This meeting
has been held for 3 days on 13-15
January 2016, located in Eastparc
Hotel, Yogyakarta. The meeting
chaired by Deputy Director-General
Policy and Facilitation of Singapore
Customs, Mr. Lim Teck Leong
and attended by representatives
of customs administrations from
nine ASEAN Member States (AMS),
ASEAN Regional Integration Support
from the EU (ARISE), ASEAN
Secretariat, and International
Ccontractors Intrasoft. Directorate
General of Customs and Excise
sent seven representatives from
Directorate of International Affairs,
Directorate of Customs and the
Directorate of Informtion on
Customs and Excise to attend and
contribute to the meeting based on
their respective fields.
The 11th SWG-ACTS Meeting
is a Sub-Working Group under
the Working Group on Customs
Procedures and Trade Facilitation.
The meeting is to discuss the
technical issues related to the
development of the specifications
of customs transit system in order
to establish transit transport system
that is effective, efficient, and
integrated into ASEAN countries.
The meeting was opened by
Director of International Affairs
who said in his opening remarks
that the implementation of the 11th
SWG-ACTS Meeting is a proof that
the members of ASEAN have the
same spirit to achieve economy
integration and stability in ASEAN
region. Although it has experienced
a significant progress, confirmed
78 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
that the SWG-ACTS needs to
work harder to accelerate the
implementation of initiatives that
support the implementation of ACTS
project.
The agenda discussed in the 11th
SWG-ACTS Meeting are as follows:
a. The development of ACTS
progress;
b. Customs Procedures Manual;
c. Transit Accompanying Document
(TAD);
d. ACTS guaranty system;
e. The development process of
Protocol 7 ratification and the list
of restriction goods;
f. Issues related to ACTS project
management;
g. Long-term management and
project financing ACTS;
h. Etc.
ASEAN member countries
that become ACTS pilot country
are Singapore, Malaysia, and
Thailand. Currently, ACTS is in
ACTS development stage 2, namely
the installation of hardware and
software in each pilot country and
are running the User Application
Testing (UAT) by using the
environment system of each
country.
To face the flow of international
trade increases, Indonesia must
prepare for the ASEAN Economic
Community by aligning itself with
the world customs administration.
As part of Indonesia’s commitment
in cooperation in the field of
customs in ASEAN, Indonesia has
undertaken the process Protocol 7
ratification of the Customs Transit
System. The ratification process will
be targeted to be completed in May
2016 and resulted in Indonesian
Presidential Regulation on the
Ratification of Protocol 7 Customs
Transit System.
SWG-ACTS meeting is scheduled
to be held back on 8-10 March 2016
in Kuala Lumpur, Malaysia, in order
to continue the discussion of ASEAN
cooperation in the framework of
developing an integrated transit
transport system in ASEAN. (*)
feature ENGLISH PAGE
Facilitating Orders with
Online Excise Stamps
Class III Cigarette Manufacture, One month, a ream of excise stamps order.
M
r. Sanusi’s face
looked tense
and anxious, as
the date on the
calendar has
already shown the number 28 at
the end of the month. Occasionally
papers on his desk opened and
examined with wrinkled forehead
while he was busy counting with a
calculator in front of him. Several
times a cigarette in his hand
was smoked deeply to simply
remove his stress so that cigarette
smoke filled the room that is not
equipped with the air conditioning.
However, suddenly his seriousness
disappeared when his eldest son
who had come home from college
admonished him.
“What’s the matter, Dad? It
seemed that you looked tense. Was
there any wrong at the document
that we have made? “asked Tono”, the
eldest son who helped Sanusi every
day to prepare documents and other
necessities in his company.
“If the conditions continue like
this we can stop the production of
Ton. Try to imagine, this has been
almost a month we are growing
cigarette orders. However, the stock
of excise stamps is almost gone,
while the money from the sale of this
month is not a lot that goes into our
account, “said Sanusi explained his
anxiety, because the billing delay
the sale of cigarettes that can not be
booked excise stamps immediately.
Then, Tono was trying to see
documents on his father desk,
with full of seriousness he opened
and inspected any existing entries.
Billing documents cigarette sales
production at the end of last month
felt already sent so the results
can be received by the middle of
this month. So as expected, the
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
79
ENGLISH PAGE feature
production of cigarettes can meet
orders from distributors in other
regions in Sumatra.
Tono could not do much because
the results of document inspection
had already been correct. Now,
it turned Tono who looked tense,
frowning, in his mind flashed that
their cigarette company stopped
operating because the excise stamp
order had come late. In fact, he
became even tenser when looking
into the manufacture where all
employees had not get salaries for a
few days because of this delay.
“Then we have to how to pack?
What we just go Customs office to
ask if we could get dispensation
for payment of excise stamps
reservation ?, “ Tono posed the
questions to his father who still
smoked cigarettes.
“No, in accordance with existing
regulations, delays in payment can
only be given to the plant, while
class III class I can not,” said Sanusi
explained to her and entertain her
being nervous.
Complaints of the Sanusi may
not he experienced, many tobacco
companies are often small financial
hit for reservations excise stamps
in order to meet orders from the
area of marketing. Due to financial
constraints, they can not be
immediately booked excise stamp
consequently their production can
not be immediately sold.
Seeing his father condition,
which was quite stressful with this
delay, Tono’s heart was touched
and raised compassion. In his
mind, he pretty much wanted that
he could run his father Cigarette
Company. However, because he was
still considered less experienced, he
did not have trust from his father to
carry on the business.
Sanusi was the owner and
manager of the favourite cigarette
company (PR) with brand Kembang
Kantil with group III B and the
maximum production of 50 million
stems per year, which was in Kudus.
Kudus is a district in Central Java,
which most of the population work
in the field of tobacco products. So,
no wonder that the area is known as
Kudus, the City of Kretek, although it
does not have a tobacco plantation.
Sanusi himself has run the
company for ten years, after about
30 years of working on one of the
largest cigarette manufacturers in
Kudus, with having knowledge and
work experience that, he decided
to retire early and try his luck with
establishing his cigarette company.
Establishing a cigarette company
today is not as easy as it used to
be, now many requirements and
statements that must be filled and
owned by people who want to
establish a cigarette manufacturer.
For this reason, Sanusi asked
his son help to take care of any
licensing documents starting from
establishing the company up to now
regularly every month for the care
of ordering excise stamps for his
cigarette manufacturer.
In the early days of their firm
stand, Sanusi together with Tono
regularly visited Customs Office of
Kudus to ask guidance related to
either the manufacturer permitting
process until taught manually and
online about how to order excise
stamps. Now, after their company
has been running for 10 years with a
variety of obstacles and challenges,
the company can continue to exist
facing the tight competition with the
increase excise tax.
It does not feel Ton, ten years
the company has established and
we still can produce. I remembered
before how to teach you to take
care of ordering the excise stamps
Excise Warehouse, for class III most excise stamps orders taken according to the number of cigarette
production orders.
80 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
feature ENGLISH PAGE
at the customs office of Kudus
“said Sanusi” while remembering
their struggle in establishing the
company.
“Yes sir, hopefully, this cigarette
manufacture is still ongoing and
hang on,” said Tono. “You remember
Ton, the first time we’d like to order
excise stamps, I just cannot believe
that we could order expensive
excise stamps and served friendly
by Customs officials.” Said Sanusi”.
Remember Dad, we initially got
a difficulty but now it felt easy
nowadays moreover it was already
online and could be provided at the
office” said Tono.
The order process of excise
stamps are often considered as a
difficult thing to most of people,
especially for the class III cigarette
factories that generally do not
provide computer equipment in the
office. Indeed, the class III cigarette
factories condition nowadays is
different from the existing condition
of which before the rules that adjust
size and location for a cigarette
manufacturer defined. Currently,
the class III cigarette manufacturer
has already looked big; it does not
seem like before where the class III
is dominated by houses that became
a cigarette manufacturer, so the
cigarette manufacturer is more like
home industries.
It is not only for the computer
equipment but also for the whole of
manufacture equipment are is still
relying on traditional equipment,
so it is very difficult to order excise
stamps online. In fact, with online
ordering, the company can do it in
the manufacture without going to
Customs office, as well as to view the
stock and the arrival of the excise
stamps.
Then, how exactly the cigarette
company makes an order of excise
stamps? Order of excise stamps is
not different from either for Class
I, II, and III, as stipulated in the
Regulation of the Director General
of Customs and Excise No. Per-08/
BC/2014 concerning on the second
amendment of the Regulation of
the Director General of Customs
and Excise No. Per-49/BC/2011
concerning on the Provision and
Order of Excise Stamps.
Before ordering the excise
stamps, the cigarette manufacturer
must first fill out a P3C form
(Request for Supply Excise Stamp)
Tobacco Products (HT) were sent to
the head of the local Customs Office.
For filing this P3C, manufacturers
can do this either online or manually
(writing on the form). From this P3C,
the Customs Office will apply to the
Head Office of Customs, both online
if the company has implemented a
SAC (System Application Excise), or
manually if it does not implement
the SAC system.
For initial submission of P3C to
the Customs office can be conducted
at the end of the month to meet
the needs of the next month. The
initial submission of P3C can only
be conducted one time in the first
period of supply for each type of
excise stamps with the number of
submissions at most 100 percent
of the monthly average. A number
of excise stamps were ordered by
CK-1 within three months prior to
the initial submission of P3C, with
due regard to the manufacture
production limits group.
In terms of supply of excise
stamps based on the initial
submission of P3C, which is
insufficient, the manufacturer may
apply additional P3C by the number
of at most 50 percent of the initial
P3C that has been applying in the
same period. Deadline for the
submission of additional P3C is no
later than the 20th of the month of
filing CK-1.
In terms of supply of excise,
stamps are based on the initial
submission of P3C and the
insufficient additional. The
manufacturers may file the
additional P3C if they have got
a permission from the Director
General who is now delegated to
the Head of Customs Office by
making a written request that states
the reasons and the average data
monthly of CK-1 in the last 6 months.
Deadline for the submission of
additional P3C is no later than the
25th of the CK-1 submission month.
Then, rounding off excise stamps
amount that applied with P3C done
with rounding off the amount down
and it must be in multiples of 10.
Manufacturers who have applied
P3C can apply CK1 to the Head of
Customs Office to obtain excise
stamps. Then, what is CK-1? CK-1
is the application document of
excise stamps. The manufacturers
of tobacco products may apply
this document if they have had a
number of excisable goods company
(NPPBKC) and not in a frozen state.
They also must not have a customs
debt or administrative sanctions
such as fines are not paid until the
maturity date, or it has paid the cost
of providing replacement excise
stamps within the stipulated time.
Has Already finished of
excise stamps ordering process?
It is apparently no. After all,
filing is done, then it is time to
manufacturers of tobacco products
file CK-1 documents as follow: first,
manufacturers must fill tobacco
products CK-1 document completely
and correctly.
Second, apply CK-1 documents
to the Head Office or the recipient of
the document, at least, four copies.
Third, if CK-1 document has been
received, the CK-1 document, which
has been renumbered, is returned
to be conducted a payment of the
excise tax and other state levies to a
bank or postal perception (if paid in
cash). Fourth, if the manufacturers
of tobacco products have been paid,
it is required to apply two pieces of
CK-1, which has been launched by
a bank or postal perception, and
Slip Customs, Excise and Taxation
(SSPCP) to the Head Office or
the recipient of the document as
evidence has paid taxes and levies of
other countries.
Fifth, applying the letter of
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
81
ENGLISH PAGE feature
cancellation request of CK-1 to the
office of attn. Services Section of
Customs and Excise in the case of
CK-1 filed that canceled. Sixth, in the
case of excise stamps, are provided
at the Head Office, the Head of
Office will forward CK-1 to the Head
Office. Lastly, accept and sign CK-1
on the second page on the strip II as
evidence that you had received the
full excise stamps.
Then how long manufacturer’s
tobacco products can apply CK1? As promised of services, CK-1
application process only takes 45
minutes after receiving the complete
application. However, this policy may
change more quickly in accordance
with the promise of services given by
local Customs Office.
It is so easy to order excise
stamps, but sometimes there
are often obstacles for most
manufacturers’ tobacco products,
especially for class III. Like Sanusi,
when he wanted to order excise
stamps for the first time, he looked
confused because he did not know
the documents required and how
to fill it. Meanwhile, he thought that
ordering excise stamps can be done
without documents and conducted
orally.
However, now ordering excise
stamps can be done more easily, so
that the manufacturers of tobacco
products do not find the difficulty
to fill out the require documents.
As at the customs office of Kudus,
for excise stamps order can be
conducted online either at the office
or at the customs office, which has
been providing self-service. If the
manufacturer of tobacco products
are still difficult to use a computer
or still confused with how to fill,
then the officers of Counseling
Section and Information Services
(PLI) are ready to help to fill out the
documents or just exemplifies how
to fill it.
For the class III manufactur, it
does not make too many orders of
excise stamps each month. Like
Sanusi, as manufacturer of cigarettes
hand rolled (SKT), he can only order
a ream of excise stamp with a value
of Rp64 million in one month. With
the considerable value, sometimes
he also cannot buy directly a ream
yet to be repaid within a few dozen
or hundred pieces only. Especially
now with the increase of excise
which makes ordering of excise
stamps must be repaid and can be
bought a lot if a request from an
agent is quite high.
This is because the excise stamps
order for class III must be paid in
cash, while the new loan payment
can be done by the manufactures of
class II and I that indeed the order of
excise stamps are much more.
Unlike the manufacture owned
Sanusi, nowadays, product orders
from agencies in Sumatra, which is
the location of the main ordering of
clove cigarettes, have many requests
earlier in this year. But to fulfill the
order itself constrained by payments
from cigarette sales so that he can
not order excise band in accordance
with an existing order, due to the
excise bands bookings must be paid
in cash, can not be done on credit
payment.
“Now you’re already good at and
understood fill order document Ton
excise bands, maybe you should
look for a solution that is more
striking in order to anticipate if these
conditions occur again at any time
in the company of us,” said Sanusi
who asked Tono to immediately find
a way so their production of tobacco
could continue to run so that the
workers did not need have holiday
too long to wait for the arrival of
excise stamps.
“Yes sir, Tono also again thinkthink how ya how to manage your
finances good company”.
“Ton, the important thing that
you should be able to maintain the
continuity of the company, If the
order of excise stamps were late
for the printing process, it was not
a problem. Take a good look every
time you fill out a P3C and CK-1
form. Don’t make mistakes, because
82 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
once you do, there are a lot of
documents that need to be created
and it required a long time, “said
Sanusi that hoped his son could
run his company later and always
cautious in ordering excise stamps.
Mistakes are often occurs when
filling the P3C application, this is not
other because of the carelessness of
the user in filling out the documents.
Therefore, if the manufacturers of
tobacco products have any doubts
about how to fill the column or
whatever is required, it is worth
contacting your local authority or
go directly to the PLI desk clerk for
getting guidance and ways of filling
P3C or CK-1 documents wll and
completely.
This case always emphasized
by Sanusi to his son, because the
tobacco company that he managed
must be hand overed to Tono and
this requires a maturation process
so that the continuity of the cigarette
company is able to stand up and face
the unhealthy rivalries.
Now the process of maturity of
Tono to run his father’s company
getting heavier, except he must
understand and follow all policies
on taxes, he also must be good
in order to survive his cigarette
products not to lose customers in the
middle of the conditions mentioned
above. If he is already quite adept
in the excise stamps order process,
Tono can raise his company so the
order of excise stamps is no longer
restricted to just 50 million stems.
Tono has still long struggle to
achieve the ideals expected by
his father, and he still needs more
experience in order to make his
company of tobacco products can
develop even promote to next
grade until it becomes a class I
manufacture.
One thing that he concerns
that he must be able to manage the
company finances better in order
not to stop production just because
of the delay in payment from the sale
of cigarettes.
(Supriyadi)
Volume 48, Nomor 3 Maret 2016 - Warta Bea Cukai |
83
84 | Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 3, Maret 2016
Fly UP