...

ANALISIS FASILITAS EKONOMI PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

ANALISIS FASILITAS EKONOMI PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI
ANALISIS FASILITAS EKONOMI PASCA PEMEKARAN WILAYAH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Selvianti Yusnitasari
[email protected]
Risyanto
[email protected]
Lutfhi Muta'ali
[email protected]
Abstract
Tulang Bawang Barat is adistrict which be created by region development. The aim
from that is to increase public, included economic facilities. Such market, bank,
cooperation, stall, restaurant. The research aim are identify economic facilities after region
development, serviceability of economic facilities, and determine the right economic facility
location.
The research type is mixed method. The method for quantitative is paired sample t
test, while for qualitative method use interview, which for government and trader use key
person technique. For consumer, are used accidental method in Tulang Bawang Tengah,
Tumijajar, and Lambu Kimbang.
From this research, cooperation was the only one facilities who be influence by
region development. It's can be explained from sig 2 tailed, 0,43. The development lead to
city and rural urban. It's happen too in range of good. The location determination is leaded
on village region.
Keyword : Regional development, Economic facility, service ability, location planning
Abstrak
Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten yang terbentuk karena pemekaran
wilayah. Tujuan dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan pelayanan publik, termasuk
fasilitas ekonomi, seperti pasar, bank, koperasi, warung, warung makan. Penelitian ini
bertujuan mengidentifikasi fasilitas ekonomi setelah pemekaran wilayah, daya layan
fasilitas ekonomi, dan menentukan titik tokasi fasilitas ekonomi.
Jenis penelitian ini adalah mixed method. Data kuantitatif digunakan uji paired
sample t test. Sedangkan untuk kualitatif digunakan teknik wawancara. Pada pemerintah
serta pedagang digunakan teknik indepth interview. Untuk konsumen digunakan metode
aksidental pada tiga kecamatan sampel, yaitu Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan
Lambu Kibang.
Dari Hasil penelitian, hanya koperasi yang terpengaruh oleh pemekaran wilayah. Ini
terlihat dari nilai sig 2 tailed, yaitu 0,43. Perkembangan fasilitas lebih mengarah pada
wilayah perkotaan dan rural urban. Hal yang sama juga terjadi pada a range of good dari
masing-masing fasilitas. Penentuan lokasi diarahkan pada wilayah perdesaan.
Keyword: pemekaran wilayah, fasilitas ekonomi, Daya Layan, Perencaan lokasi
222
mixed method. Menurut Creswell (2010),
metode ini merupakan gabungan dari metode
Kualitatif dan kuantitatif. Metode yang
digunakan berupa teknik wawancara yang
dilakukan terhadap stakeholder terkait, kepada
penyedia layanan jasa, pemerintah serta
masyarakat selaku konsumen.
Wawancara terhadap konsumen dilakukan
pada tiga kecamatan yaitu, Tulang Bawang
Tengah, Tumijajar, dan Lambu Kibang, yang
masing-masing mewakili representasi dari
perkotaan, wilayah rural urban, dan perdesaan.
Jumlah 100 responden per fasilitas. Teknik
sampling yang dipilih untuk merepresentasikan
populasi yang ada adalah teknik sampling non
probability dengan jenis sampel aksidental.
Sedangkan untuk data sekunder, digunakan uji
paired sample t-test, untuk mengetahui
pengaruh pertumbuhan tiap fasilitas setelah
adanya pemekaran wilayah.
Untuk melihat daya layan dilakukan
penilaian dengan menggunakan metode a range
of good dan threshold yang dikemukakan oleh
Chirstaller (1933). Indikator yang digunakan
untuk menentukan daya layan fasilitas ekonomi
pada Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah
Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata cara
pengelolaan lingkungan perumahan di perkotaan
nomor SNI 03- 1733-2004.
PENDAHULUAN
UU Nomor 22 tahun 1999 menjadi dasar
perubahan pada pelaksanaan pemerintahan
daerah yang terfokus pada 3 dasar, yaitu
demokratisasi, pelayanan, dan
partisipasi
masyarakat. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun
1999 menjadi tonggak pemerintah daerah yang
mewakili masyarakat daerah masingmasing untuk membentuk daerah otonom baru
dengan menggunakan sistem pemekaran wilayah
(Harmantyo, 2007). Untuk melihat perubahan
pelaksanaan dapat dilakukan salah satunya
dengan cara melihat perkembangan fasilitas
pelayanan yang ada di kabupaten baru. Salah
satu kabupaten baru yang terbentuk adalah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Tujuan penelitian ini antara lain:
1. Mengidentifikasi perkembangan fasilitas
ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat
setelah adanya pemekaran wilayah.
2. Mengidentifikasi daya layan fasilitas
ekonomi yang ada di Kabupaten Tulang
Bawang Barat.
3. Menentukan titik lokasi fasilitas ekonomi
yang tepat untuk memenuhi daya layan
terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Tarigan (2010), pemekaran
wilayah merupakan pembagian kewenangan
administrasi suatu wilayah yang dahulunya
berada dalam satu
daerah
administratif,
dipisahkan menjadi dua atau beberapa daerah
administratif. Dengan adanya pemekaran
wilayah,
diharapkan
terjadi
peningkatan
pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan
sosial masyarakat, dimana pemerintah sebagai
pengatur, penjamin, dan pengawas Haryatmoko
(2007). Salah satu jenis pelayanan publik adalah
fasilitas ekonomi, yang berperan dalam
memberikan fasilitas perdagangan dan jasa.
Tabel 1. Standar Daya Layan Fasilitas Ekonomi
INDIKATOR
Jml pdd (Jiwa)
Jarak
Toko/Warung
250
300 m
Rumah
6
2000 m
Pasar
30
2000 m
Makan
Bank
120
2000 m
Koperasi
120
2000 m
Sumber : SNI 03-1733-2004 dan kombinasi
Selain jangkauan jarak a range of good,
waktu tempuh juga berpengaruh untuk mencapai
tiap fasilitas. Jangkauan pelayanan menurut jarak
maupun
waktu
dapat
dianalisa
dengan
menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan
menggunakan konsep Network Analysis.
Menurut Steinberg dkk (2006) Network
analysis sangat berguna untuk mengkaji masalah
jangkauan pelayanan, dimana network analysis
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan berupa
223
mengidentifikasi lokasi sebagai suatu node,
sehingga dapat diidentifikasi jarak serta waktu
terdekat untuk menjangkau titik lokasi pelayanan.
Dengan diketahuinya daya layan yang ada, dapat
ditentukan daerah mana yang penduduknya
belum dapat terlayani oleh fasilitas terdekat.
Sehingga dapat dilakukan arahan lokasi.
Penentuan lokasi dapat menggunakan metode
operasi logika dengan nilai biner (M. Mano &
Charles R. Kime, 2008), dengan dasar logika
“AND”. Metode ini menggunakan hasil
threshold dan a range of good berdasarkan jarak,
dimana jika faktor-faktor tersebut dapat
memenuhi standar yang ada, maka nilai biner
yang dihasilkan adalah satu. Jika tidak
memenuhi, nilai biner 0.
Logika “AND”, melihat bahwa daya
layan terpenuhi jika nilai threshold dan a range
of good memenehui standar. Standar nilai jarak
yang digunakan berasal dari jarak ideal
responden. Jika salah satu atau kedua faktor tidak
memenuhi, hasil menunjukkan nilai 0, yang
berarti dapat dilakukan arahan lokasi (Tabel 2).
Selain melihat dari hasil operasi logika juga
dilihat dari faktor pola ruang yang sesuai dengan
RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat.
berarti pemekaran wilayah memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah
koperasi.
Tabel 3. Uji Paired sample t test
sig. (2Jenis Fasilitas
tailed)
pair 1
Pasar - 2007 Pasar 2011
0.17
pair 2
Toko 2007 - Toko 2011
0.247
pair 3
WM 2007 - WM 2011
0.14
pair 4
Bank 2007 - Bank 2011
0.18
pair 5
Koperasi 2007 - Koperasi 2011
0.043
Sumber: hasil olah data sekunder, 2013
Hal tersebut lebih diakibatkan adanya
ketimpangan fasilitas ekonomi antar kecamatan.
Ketimpangan tersebut ternyata sesuai dengan
perspektif masyarakat dalam menjangkau
fasilitas ekonomi, terutama fasilitas dengan
cakupan skala besar, seperti bank dan pasar. Pada
wilayah perdesaan seperti Lambu Kibang,
mayoritas masyarakat mengalami beberapa
kesulitan dalam mendapatkan layanan fasilitas
pasar maupun bank. Fasilitas pasar yang
disediakan oleh pemerintah hanya berjumlah satu
unit, sedangkan bank tidak tersedia. Hal ini
merupakan representasi dari wilayah perdesaan
yang ada di kabupaten ini.
Pengelompokkan fasilitas dengan skala
besar terlihat pada ibukota kabupaten serta
Kecamatan Tumijajar sebagai representasi ruralurban. Ketimpangan ini belum mencerminkan
tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri, yaitu
meningkatkan pelayanan publik di daerah-daerah
yang sebelumnya terjangkau. Ini sebenarnya
menjadi masalah tersendiri dalam masa
pembangunan awal pemerintah itu sendiri.
namun pemerintah sebagai badan pengawas,
pengtur serta pembuat kebijakan memberikan
insentif dalam pembangunan ditiap fasilitas yang
ada. Berikut kebijakan terkait pengembangan
fasilitas ekonomi.
Tabel 4. Kebijakan Pengembangan
Tabel 2. Rumus Operasi Logika “AND”
X
I
0
0
I
Y
0
I
0
I
Z (X.Y)
0
0
0
I
Sumber: M Mano & Charles R. Kime, 2008
Ket:
X
Y
Z=0
Z=I
Nilai threshold
Nilai a range of good
dilakukan penentuan arahan lokasi
tidak dilakukan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis
Fasilitas
1. Perkembangan Fasilitas Ekonomi
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Dari Uji statistik paired samples t-tes,t
adanya pemekaran wilayah ternyata belum dapat
menunjukkan pengaruh terhadap perkembangan
rata-rata fasilitas ekonomi yang ada. Pada uji
tersebut (tabel 3), hanya koperasi yang memiliki
nilai sig 2 tailed kurang dari 0,05. yaitu 0,043.
Ini menunjukkan bahwa Ho diterima, dimana Ho
merepresentasikan adanya perbedaan signifikan
dalam pertumbuhan jumlah koperasi yang
dipengaruhi oleh pemekaran wilayah, yang
Kebijakan
- Revitalisasi bangunan pasar
Pasar
Bank
- Rekomendasi perizinan gratis
- Sistem sewa yang lebih mudah
- Pemindahan PKL ke pasar
- Pemberian iklim usaha pasar di wilaya utara
- Peningkatan infrastruktur terkait
- Pengaktifan kembali koperasi tidak. aktif
Koperasi
- Memberikan penyuluhan sistem kerja
koperasi
- Mengawasi kegiatan rapat rutin koperasi
- Mengawasi kinerja koperasi secara aktif
Toko/
224
- Perizinan gratis
Warung
- Perizinan dengan metode satu pintu
Warung
Makan
- Perizinan gratis
Tabel 5. Daya Layan Fasilitas Ekonomi
- perizinan dengan metode satu pintu
Sumber: Hasil Olah Data Primer
2. Perbandingan
Ekonomi
Daya
Layan
Kecamat
an
Fasilitas
Teori Christaller memberikan dua faktor
yang menjadi pengaruh dalam daya layan suatu
pusat pelayanan. Faktor pertama merupakan a
range of good, faktor ini melihat jarak maksimal
yang harus ditempuh untuk mendapatkan layanan
yang ada. Faktor kedua adalah threshold, yang
melihat jumlah maksimal penduduk yang dapat
dilayani oleh satu fasilitas pelayanan.
Jika dilihat dari threshold, tiap jenis
fasilitas ekonomi dapat memenuhi kebutuhan
penduduk di tiap kecamatan, baik dari sebelum
adanya pemekaran wilayah maupun setelah
adanya pemekaran wilayah. Hal ini terlihat pada
tabel 5, hanya pada fasilitas warung makan
Kecamatan Tulang Bawang Udik yang tidak
dapat memenuhi kebutuhan penduduknya pada
tahun 2007. Hal ini dapat dikarenakan kesalahan
dalam pengolahan data oleh instansi terkait.
Fasilitas lainnya yang tidak
dapat
dipenuhi adalah fasilitas bank di enam kecamatan
dan pasar di Kecamatan Pagar Dewa. Rasio
perhitungan menunjukkan nilai 0, yang berarti
tidak ada perbuhan dalam segi jumlah, walaupun
pemekaran wilayah telah berlangsung selama
lima tahun. Pada skala kecil justru rasio daya
layan tertinggi terdapat di wilayah perdesaan,
seperti pada Kecamatan Pagar Dewa. Jumlah
penduduk yang tidak terlalu tinggi, namun
jumlah fasilitas yang disediakan melampaui
kebutuhan penduduk, menjadi salah satu faktor
penentu
Dengan standar SNI 03-1733-2004, daya
layan tiap fasilitas ekonomi dapat terpenuhi. Hal
ini
dikarenakan standar jumlah minimal
penduduk yang diajukan oleh pemerintah
tergolong tinggi, sedangkan jumlah penduduk
yang ada di kabupaten ini cukup rendah.
Adanya
ketidak-akuratan
dalam
penggunaan standar ini, mengakibatkan seakanakan kebutuhan penduduk sangat tercukupi
dengan fasilitas yang ada. Padahal di kenyataan.
Terdapt beberap kecamatan yang tidak dapat
memenuhi kebutuhan penduduk yang ada. Hal ini
menjadi suatu kendala sendiri dalam mengetahui
daya layan yang benar-benar mewakili
representasi kondisi eksisting.
Tahun 2007
Tahun 2011
(Sebelum Pemekaran
Wilayah)
(setelah Pemekaran Wilayah)
P
B
K
Wm
W
r
P
B
K
W
m
W
r
Tulang
Bawang
Udik
2.0
2
0
28
0.6
1.4
2
0
44
6.9
3.6
Tumijajar
1.5
6.
1
76
8
5.6
2.
2
15
88
5.3
2.8
Tulang
Bawang
Tengah
2.0
2
1.
6
50
7.5
2.7
2.
3
4.7
67
7.4
3
0
0
25
22
3.9
0
0
25
34
5
0
28
10
4.6
0
39
11
5.2
0
26
3.3
1.7
0
32
3.9
2.8
0
4
3
1.4
0
4
8.5
5.
3
0
13
5.6
1.6
0
20
7.7
3.9
Pagar
Dewa
Lambu
Kibang
Gunung
Terang
Gunung
Agung
Way
Kenanga
1.4
1
6.5
2
7.3
7
3.1
3
1.
4
5.
9
7.
4
3.
2
Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2008 dan
Tahun2012, diolah
Ket :
P : Pasar K : Koperasi
B : Bank Wm : Warung Makan
Wr: Warung
Dari segi a range of good dengan
menggunakan metode network analysis hanya
pada fasilitas dengan skala kecil, yaitu warung/
toko dan warung makan yang ada dapat
mencakupi seluruh wilayah permukiman yang
ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Banyaknya fasilitas warung/ toko yang telah
memiliki perizinan serta persebaran yang relatif
merata diseluruh wilayah permukiman yang ada.
dari sgei waktu, waktu tempuh minimal yang
ditempuh untuk mencapai warung/ toko terdekat
adalah 5 menit (Gambar 1). Hal yang sama juga
terjadi pada fasilitas warung makan, dengan jarak
2000 meter telah dapat memenuhi kebutuhan
penduduk per kecamatan.
225
dan wilayah utara. Adanya ibukota baru di
wilayah
bagian
selatan,
mengakibatkan
pembangunan lebih terfokus pada wilayah bagian
selatan. Hal yang mencolok terjadi pada
pembangunan fasilitas bank, yang hanya tersedia
di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan
Tumijajar. Kedua kecamatan ini berada di
wilayah bagian selatan. Dengan jarak jangkauan
sebesar dua meter belum dapat mencukupi
keseluruhan kebutuhan penduduk, terutama pada
wilayah bagian utara. Jarak maksimal yang dapat
mencakupi keseluruhan wilayah permukiman
yang ada di kabupaten ini adalah sebesar 10.000
meter.
Jarak tersebut ternyata mampu untuk
memenuhi kebutuhan sebagian penduduk yang
berada di wilayah bagian selatan. namun, hanya
Kecamatan Tumijajar yang dapat memenuhi
kebutuhan penduduknya dengan jarak antara 8000
hingga 10.000 meter. Hal ini juga dapat dilihat
pada jarak rata-rata penduduk per kecamatan.
sedangkan kecamatan lainnya memiliki jarak ratarata lebih dari 10.000 meter
Pada Tulang Bawang Tengah terdapat
beberapa kecamatan yang tidak terjangkau, yaitu
Desa Mulya Kencana, Penumangan, Penumangan
Baru, Bandar Dewa, Menggala Mas, Tunas Asri,
Wonokerto, dan Mulya Jaya (Gambar 3).
Ini berbeda dengan teori Christaller
(1933). Sebagai orde tertinggi, cakupan wilayah
yang dihasilkan juga semakin tinggi. Namun hal
ini tidak berlaku pada Kecamatan Tulang
Bawang Tengah, dikarenakan pola permukiman
yang mengikuti pola jaringan jalan Dengan pola
jaringan jalan arteri dan kolektor, tidak terdapat
jalan masuk, menjadikan akses penduduk yang
ada di wiliyah ini semakin terbatas.
Sementara pada wilayah bagian utara
belum dapat tercakup oleh layanan bank dengan
jarak 10.000 meter. Untuk mencapai lokasi
terdekat penduduk harus menempuh jarak lebih
dari 10 km, terutama pada wilayah bagian paling
utara, seperti Kecamatan Way Kenanga
Untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas
bank, penduduk memilih mengakses layanan
bank yang berada di kabupaten induk. Masih
adanya ketergantungan masyarakat akan fasilitas
yang ada di kabupaten induk menjadi salah satu
bukti tersendiri, bahwa pemerintah belum
mampu
menyediakan
dan
mewuudkan
peningkatan pelayanan publik di daerah otonom
baru yang sesuai dengan fungsi pemekaran
wilayah itu sendiri.
Gambar 1. Peta Jangkauan Pelayanan Warung/ Toko
Berdasarkan Jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat
Gambar 4.2. Peta Jangkauan Pelayanan Warung/ Toko
Berdasarkan Waktu Tempuh Kabupaten Tulang Bawang
Barat
Pada fasilitas lainnya, yaitu fasilitas bank
dan koperasi, terjadi ketimpangan persebaran
yang lebih mengarah ke wilayah pusat
permukiman, yaitu wilayah bagian selatan.
Pembagian wilayah ini berdasarkan Sungai
Tulang Bawang yang melintang, membagi
Kabupaten ini menjadi dua, yaitu wilayah selatan
226
Gambar 4. Peta Jangkauan Pelayanan Bank Berdasarkan
Waktu Tempuh Kabupaten Tulang Bawang Barat
Hal yang sama juga terjadi pada fasilitas
pasar dan koperasi. Jarak 2000 meter belum
dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang ada.
peda fasilitas pasar, responden dapat menempuh
jarak maksimal untuk menuju pasar sebesar 8000
meter.
Dengan jarak maksimal responden
tersebut, tidak semua wilayah bagian selatan
dapat terpenuhi. Justru sebagian wilayah utara,
dapat memenuhi kebutuhan penduduknya.
Kecamatan tersebut adalah Gunung Agung dan
Gunung Terang. pola permukiman yang
cenderung
leap
frog,
ternyata
tidak
mempengaruhi jarak jangkauan pelayanan ditiap
wilayah permukiman. Ini dikarenakan pada tiap
wilayah permukiman mempunyai satu unit pasar,
sehingga memudahkan konsumen. Pada wilayah
bagian selatan justru terdapat beberapa wilayah
permukiman yang tidak terjangkau oleh pasar
yang ada. hal ini dikarenakan pola permukiman
yang linear dengan jaringan jalan, sehingga tidak
tercakup oleh jangkauan pasar dengan jarak 8000
meter (Gambar 5). Karakteristik jaringan jalan
yang cenderung tidak terdapat akses masuk,
menyebabkan akses menuju pasar hanya terdapat
pada jalan yang tersedia.
Salah satu kecamatan yang tidak dapat
terjangkau layanan pasar, adalah Kecamatan
Pagar Dewa. Seluruh desa yang termasuk dalam
kecamatan ini memiliki jarak jangkau 8000
meter. Hal ini dikarenakan tidak terdapat pasar
Gambar 3 Peta Jangkauan Pelayanan Bank Berdasarkan
Jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sedangkan waktu tempuh yang dapat
menjangkau seluruh penduduk yang ada di
kabupaten ini adalah sebesar 60 menit, namun
tidak semua kecamatan dapat terjangkau.
Kecamatan yang tidak dapat terjangkau adalah
Pagar Dewa, Gunung Agung, Gunung Terang dan
Way Kenanga
227
pada wilayah ini. Hal yang sama juga terjadi
pada Tulang Bawang Udik. Terdapat beberapa
kecamatan yang tidak dapat terlayani, seperti
Gunung Katun Malay, Gunung Katun Tanjungan
dan Gedung Ratu Marga.
Dari klasifikasi waktu, jangkauan
pelayanan dibagi menjadi lima klas, yaitu 0-10
menit, 10-15 menit, 15-30 menit, 30-45 menit,
45-60 menit. Kecamatan Gunung Agung dan
Gunung Terang memiliki waktu tercepat dalam
menjangkau pasar terdekat dengan rata-rata
waktu tempuh adalah 0-10 menit (Gambar 6).
Sedangkan pada wilayah-wilayah yang
tidak terjangkau dengan jarak 8000 meter, untuk
mengakses pasar memiliki waktu tempuh antara
45 hingga 60 menit. Daerah-daerah tersebut ialah
Kecamatan Pagar Dewa. Pada kedua wilayah
tersebut, gradasi warna menunjukkan warna biru
yang lebih gelap dibandingkan dengan wilayah
lainnya, dimana warna biru pada legenda
merepresentasikan waktu tempuh antara 45
hingga 60 menit
Gambar 6. Peta Jangkauan Pelayanan Pasar Berdasarkan
Waktu Tempuh Kabupaten Tulang Bawang Barat
Dengan standar 2000 meter, koperasi
juga belum dapat memenuhi kebutuhan
penduduk mayoritas di Kabupaten ini. Menurut
responden jarak maksimal dalam menjangkau
koperasi adalah 5000 meter. Namun dengan jarak
tersebut ternyata juga belum dapat memenuhi
kebutuhan penduduk secara keseluruhan,
terutama pada Kecamatan Gunung Agung, Pagar
Dewa, Lambu Kibang dan Way Kenanga
(Gambar 7). Sedangkan untuk waktu tempuh
terjauh adalah 45 menit, yaitu pada Kecamatan
Pagar Dewa (Gambar 8).
Gambar 5. Peta Jangkauan Pelayanan Pasar Berdasarkan
Jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat
228
Waktu Tempuh Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Penentuan Titik Lokasi Fasilitas
Ekonomi
Sebagai
kabupaten
yang
baru
berkembang,
Tulang
Bawang
Barat
membutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai untuk mendukung tujuan awal
pemerintah, yaitu untuk mendekatkan sarana dan
prasarana pendukung pelayanan publik pada.
Namun dari hasil wawancara dengan stakeholder
terkait serta dari hasil penggunaan metode daya
layan. Pada fasilitas-fasilitas ekonomi yang
memiliki skala pelayanan dengan cakupan luas.
Ketersedian
fasilitas tersebut sangat minim, dan cenderung
untuk mengelompok di wilayah yang lebih
berkembang yaitu wilayah selatan. Dari hal
tersebut diperlukan suatu perencanaan arahan
lokasi yang tepat, sebagai masukan bagi
pemerintah dalam
merencanakan pusat
pelayanan publik yang haru dan tentunya sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Dari hasil analisis dengan menggunakan
metode operasi logika, fasilitas bank yang tidak
dapat memenuhi kriteria yang ada, sehingga tiap
kecamatan memerlukan arahan lokasi bank. Dua
fasilitas lainnya yang memerlukan arahan lokasi
adalah fasilitas pasar. dan koperasi.
Gambar 7. Peta Jangkauan Pelayanan Koperasi Berdasarkan
Jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tabel 6. Arahan Lokasi Fasilitas Ekonomi
Gambar 8. Peta Jangkauan Pelayanan Koperasi Berdasarkan
229
kopera Toko
si /warung
Kecamatan
pasar
bank
Tulang Bawang
Udik
ya
ya
ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
Pagar Dewa
ya
ya
ya
tidak
tidak
Lambu Kibang
ya
ya
ya
tidak
tidak
Gunung Terang
tidak
ya
ya
tidak
tidak
Gunung Agung
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
Tumijajar
Tulang Bawang
Tengah
Kenanga
ya
ya
ya
Sumber: Hasil olah data primer, 2013
Wm
Penempatan arahan lokasi fasilitas pasar
yang ada pada penelitian ini, dilakukan pada
lokasi-lokasi permukiman yang tidak terjangkau,
serta berada di jalan utama, seperti jalan arteri
dan kolektor, dan yang menjadi pusat-pusat
pertumbuhan permukiman. Dari beberapa
kecamatan, terdapat 13 lokasi fasilitas pasar yang
baru dipilih pada penelitian ini (Gambar 9), yaitu
enam fasilitas pasar baru pada wilayah bagian
selatan, sedangkan tujuh lainnya direncanakan di
wilayah bagian utara. Mayoritas arahan
terbanyak dilakukan pada Kecamatan Lambu
Kibang yaitu sebanyak tiga unit (Desa Kibang
Yekti Jaya, Kibang Tri Jaya, Sumber Rejo),
Tumijajar sebanyak tiga unit (Murni Jaya, Margo
Gambar 9. Peta Arahan Lokasi Fasilitas Pasar Kabupaten
Tulang Bawang Barat
Dalam pertumbuhan bank yang ada, fokus
pertumbuhan eksisting terletak pada Tulang
Bawang Tengah dan Tumijajar. Sementara
persebaran penduduk yang ada, tidak hanya
terletak pada dua kecamatan itu saja, namun juga
terletak di enam kecamatan lainnya. Untuk
meningkatkan pelayanan fasilitas bank ditiap
kecamatan, perencanaan lokasi fasilitas bank
dilakukan pada tiap kecamatan dengan total 19
lokasi. Arahan terbanyak terdapat di wilayah
utara, yaitu sebanyak 10 lokasi. Dimana
kecamatan yang memiliki arahan terbanyak
terdapat di Gunung Agung, yaitu sebanyak empat
lokasi (Desa Tunas Jaya, Suka Jaya, Mulya Jaya,
dan Mekar Jaya). Perencanaan dilakukan pada
kawasan permukiman yang menjadi pusat
pemerintahan, serta memiliki luas permukiman
yang besar (Gambar 10).
Mulyo, Gunung Timbul) dan Way Kenanga (Pagar
Buana, Indra Loka II, Agung Jaya).
230
Gambar 10. Peta Arahan Lokasi Fasilitas Bank Kabupaten
Tulang Bawang Barat
Gambar 11. Peta Arahan Lokasi Fasilitas Koperasi
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Untuk memenuhi jarak ideal responden.
pada wilayah utara fasilitas koperasi baru yang
direncanakan pada wilayah ini berjumlah 13 unit
dari total 15 unit (Gambar 11). Dengan jumlah
penentuan lokasi terbanyak terdapat pada
Gunung Agung, yaitu sebanyak lima unit (Suka
Jaya, Mulya Jaya, Bangun Jaya, dan Tri Tunggal
Jaya). Pada desa Tri Tunggal Jaya, diarahkan dua
titik lokasi koperasi baru. Tingginya jumlah
arahan koperasi di kecamatan ini, dikarenakan
perkembangan Kecamatan Gunung Agung yang
lebih tinggi, jika dibandingkan dengan
kecamatan lainnya. Seperti pada fasilitas bank,
penentuan posisi lokasi fasilitas koperasi juga
dilakukan pada pusat permukiman, sehingga
masyarakat lebih mudah menjangkaunya
(Gambar 11). Kecamatan lainnya yang
memerlukan koperasi dengan jumlah yang besar
adalah Way Kenanga, dengan jumlah arahan titik
koperasi sebesar tiga unit. Hal ini dikarenakan
wilayah ini memiliki akses terbatas dalam
mencapai
kecamatan
lainnya,
sehingga
dibutuhkan ketersediaan koperasi yang cukup,
baik dari segi jumlah maupun dari segi jarak.
Selain hal tersebut ketersediaan koperasi
eksisting pada dua kecamatan tersebut, relatif
lebih rendah jika dibandingkan dengan
kecamatan lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Tidak terjadi pertumbuhan fasilitas ekonomi
jika dilihat dari uji paired sample t test.
hanya koperasi yang berkembang, hal ini
terlihat dari nilai sig 2 tailed yang kurang
dari 0,05. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi
ketimpangan pertumbuhan khususnya pada
Pasar dan Bank. Pertumbuhan fasilitas
cenderung
mengarah
pada
wilayah
perkotaan dan rural urban.
2. Baik sebelum adanya pemekaran wilayah
maupun setelah adanya pemekaran wilayah,
threshold tertinggi terdapat di wilayah utara,
terutama pada fasilitas skala kecil, seperti
Warung/ Toko dan warung makan.
Sedangkan pada a range of good, nilai
tertinggi terletak pada wilayah perkotaan.
3. Penentuan titik lokasi fasilitas dilakukan
pada tiga jenis fasilitas ekonomi, yaitu
koperasi, bank serta pasar. Ketiga fasilitas
ini merupakan, fasilitas yang mengalami
persebaran tidak merata. Titik lokasi yang
tepat dalam perencanaan ketiga fasilitas ini
pada Kabupaten Tulang Bawang Barat
231
adalah pada kawasan permukiman yang
tidak dapat terjangkau oleh fasilitas ekonomi
yang telah ada, yaitu mayoritas pada
kecamatan yang berada wilayah utara.
Tulang Bawang Barat.
Badan Pusat Statistika. (2010). Tulang Bawang
Barat Dalam Angka 2010. Lampung: BPS
Tulang Bawang Barat.
Badan Pusat Statistika. (2009). Tulang Bawang
Barat Dalam Angka 2009. Lampung: BPS
Tulang Bawang Barat.
Badan Pusat Statistika. (2008). Tulang Bawang
Dalam Angka 2008. Lampung: BPS Tulang
Bawang.
Creswell. John W. (2010). Research Design:
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed, (Diterjemahkan oleh Achmad
Fawaid). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Harmantyo, Djoko. (2007). Pemekaran Daerah
dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi
dan Implementasinya di Indonesia. Makara
Sains 11 (1) : 16-22.
Haryatmoko. (2007). Etika Komunikasi,
Manipulasi Media, Kekerasan, dan
Pornografi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan
Lingkungan Perumahan di Perkotaan
Stainberg, Steven J dkk. (2006). GIS Geographic
Information Sistem For the Social Science
Investigating Space and Place. USA: Sage
publication.
Tarigan, Antonius. (2010). Dampak Pemekaran
Wilayah.
Majalah
Perencanaan
Pembangunan 01: 22-26.
Undang-undang nomor 22 tahun 1999
Saran
1. Perlu adanya upaya dari pemerintah sebagai
penyelenggara, pengawas, serta pengatur
kebijakan,
dalam
rangka
peningkatan
pertumbuhan fasilitas ekonomi terutama
fasilitas yang memiliki skala cakupan besar
seperti pasar, koperasi, serta bank, terutama
pada wilayah bagian utara Kabupaten Tulang
Bawang Barat.
2. Diperlukan perbaikan standar mengenai daya
layan yang dapat mewakili kebutuhan
sebenarnya dari daerah berkembang seperti
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Peningkatan mutu kualitas dari masing-masing
fasilitas pelayanan publik juga diperlukan
dalam hal pengembangan fasilitas yang ada,
adanya pemerintah baru dapat menjadi
jembatan dalam pemberian kebijakan untuk
mengatur kualitas dari masing-masing fasilitas
pelayanan ekonomi yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistika. (2012). Tulang Bawang
Barat Dalam Angka 2012. Lampung: BPS
Tulang Bawang Barat
Badan Pusat Statistika. (2011). Tulang Bawang
Barat Dalam Angka 2011. Lampung: BPS
232
Fly UP