...

Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik
Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik
Novelina M.S. Hutapea
Staf Pengajar Kopertis Wilayah I Dpk Fakultas Hukum USI Pematangsiantar
Abstrak
Penyidikan suatu tindak pidana adalah merupakan salah satu rangkaian proses peradilan pidana dalam upaya
mencari kebenaran material yang menjadi tujuan hukum acara pidana. Lazimnya penyidikan dilakukan di
wilayah atau tempat di mana tindak pidana itu dilakukan sebab wilayah tersebut menjadi penentu bagi
berwenang atau tidaknya penyidik melaksanakan penyidikan.
Dengan demikian proses penyidikan seperti pemeriksaan TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi serta terdakwa sudah seharusnya dilaksanakan di wilayah
hukum penyidik yang berwenang untuk itu. Akan tetapi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan penyidikan
itu kadang kala harus dilakukan di luar wilayah hukum penyidik yang bersangkutan.
Kata Kunci : Penyidikan, diluar wilayah, hukum
---------------------------------------------------------
mempengaruhi sub sistem lainnya sebagai
Pendahuluan
bagian dari fungsi sistem secara keseluruhan.
Hukum pidana memuat sanksi yang
dapat dikenakan bagi orang yang melanggar
ketentuannya. Pelanggaran terhadap hukum
pidana disebut dengan kejahatan ataupun
pelanggaran. Penerapan hukum pidana dalam
upaya
penegakan
dilaksanakan
hukum
melalui
pidana
komponen
itu
sistem
peradilan pidana (criminal justice system) yaitu
institusi yang menjalankan penegakan hukum
dengan
segala
didalamnya
kejaksaan,
proses
yang
yang terdiri dari
pengadilan
dan
berlangsung
kepolisian,
proses peradilan pidana.
melibatkan hubungan kerjasama di antara
komponen-komponen yang ada di dalam
secara
peradilan
system)
pidana
sebagai
suatu
(criminal
jaringan
(network) peradilan menggunakan hukum
pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum
pidana materiil, hukum pidana formil, maupun
hukum pelaksanaan pidana. Di dalam sistem
peradilan pidana (criminal justice system) ini
terkandung gerak sistemik dari komponenkomponen pendukungnya, yaitu kepolisian,
kejaksaan,
pengadilan
dan
lembaga
pe-
masyarakatan.
Dalam kaitannya dengan uraian-uraian
di atas, maka secara formal tugas kepolisian
memainkan peranan penting dalam mekanisme
Gagasan utama dari suatu sistem adalah
tersebut
justice
lembaga
pemasyarakatan yang menjamin berjalannya
sistem
Sistem
sengaja
dan
direncanakan untuk mencapai tujuan bersama.
Oleh karena itulah, ciri umum dari suatu
sistem bahwa kinerja suatu sub sistem akan
sistem
peradilan
pidana,
yaitu
dengan
memproses tersangka pelaku kejahatan pada
tahap penyidikan dan mengajukannya ke
penuntutan di pengadilan. Pelaksanaan tugas
penyidikan pada dasarnya bukanlah mudah
sebab sangat dibutuhkan kemampuan teknis
yang cukup baik, kesabaran dan ketelitian.
1
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
Keberhasilan
tugas
upload : biro sistem informasi data & hubungan [email protected]
sangat
2. Metode penelitian lapangan (field research)
menentukan keberhasilan penegakan hukum
Metode ini dipakai dengan cara turun ke
dan
tidaknya
lapangan untuk memperoleh data primer.
seseorang yang diduga melakukan suatu tindak
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polres
pidana.
Simalungun.
penentuan
penyidikan
bersalah
atau
Tempat terjadinya suatu tindak pidana
menjadi penentu dari kewenangan penyidik
pada suatu resort kepolisian. Dengan demikian
pada dasarnya penyidik hanya berwenang
melakukan penyidikan ditempat mana tindak
pidana itu telah terjadi. Akan tetapi adakalanya
penyidik harus pula melakukan penyidikan di
luar daerah/wilayah hukumnya disebabkan ada
faktor-faktor tertentu yang memaksa hal itu
harus dilaksanakan.
faktor-faktor
a. Faktor–faktor Penyebab Dilaksanakannya
Penyidikan Diluar Wilayah Penyidik
Pelaksanaan penyidikan diatur dalam
hukum acara pidana, sebagai hukum yang
mengatur bagaimana negara dengan alatalat perlengkapannya menggunakan wewenangnya
untuk
seseorang
Rumusan Masalah
1. Apa
Pembahasan
penyebab
dilaksa-
nakannya penyidikan di luar wilayah
memproses
yang
telah
pelanggaran
terhadap
Penyidikan
bertujuan
hukum
melakukan
hukum
mencari
pidana.
bukti,
sehingga dengan bukti itu dapat membuat
terang tentang suatu tindak pidana dan
tersangkanya pun dapat ditemukan.
hukum penyidik ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan penyidikan di luar wilayah hukum penyidik ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik
dalam melaksanakan penyidikan di luar
Tujuan penyidikan ini pun sebenarnya hanyalah merupakan tujuan antara
dari tujuan hukum acara pidana yang
sebenarnya yaitu mencari dan mendapatkan
kebenaran
wilayah hukumnya ?
material.
mewujudkan
tujuan
Dalam
upaya
tersebut,
maka
sebenarnya penyidikan masih merupakan
Metode Penelitian
tahap awal dari suatu proses peradilan
1. Metode penelitian kepustakaan (library
terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.
research)
Akan tetapi proses/tahapan pertama ini
Dengan menggunakan metode penelitian
menjadi
kepustakaan akan diperoleh data sekunder
selanjutnya yaitu tahap penuntutan dan
yang
selanjutnya
bersumber
kepustakaan,
dari
buku-buku
perundang-undangan
penentu
tahap
pula
untuk
pemeriksaan
proses
dan
yang
pembuktian di sidang pengadilan sehingga
materinya sesuai dengan judul dan masalah
pada akhirnya hakim dapat mengambil
yang telah dirumuskan.
keputusan tentang bersalah atau tidaknya
2
Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik - Novelina M.S. Hutapea
terdakwa dan dapat atau tidaknya terdakwa
mengadili suatu perkara pidana yang pada
yang bersangkutan dijatuhi pidana.
prinsipnya
telah
menentukan
bahwa
Dalam kegiatan penyidik untuk me-
tempat/wilayah terjadinya tindak pidana
ngumpulkan bukti-bukti, diberikan kewe-
adalah prioritas utama dalam, penentuan
nangan-kewenangan untuk melakukan tin-
tentang pengadilan negeri mana yang
dakan-tindakan
tertentu
berwenang
mungkinkannya
untuk
sehingga
me-
mengadili
suatu
perkara,
menyelesaikan
meskipun dalam beberapa hal tertentu,
penyidikan dan siap untuk diserahkan
masih diberikan alternatif lain dalam
kepada penuntut umum. Termasuk di dalam
penentuan kewenangan mengadili.
kegiatan
tersebut
melakukan
Bertitik tolak dari ketentuan yang
tindakan di TKP (tempat kejadian perkara),
diatur dalam KUHAP, dapat lebih dipahami
sampai dengan tindakan-tindakan/upaya-
bahwa memang sudah sewajarnya pe-
upaya yang bersifat memaksa, seperti
nentuan
penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyidikan haruslah dihubungkan dengan
penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.
penentuan
Pada
adalah
dasarnya
wilayah
kewenangan
kewenangan
melaksanakan
mengadili
dari
(daerah)
suatu pengadilan negeri karena suatu
hukum yang menjadi kewenangan penyidik
wilayah (daerah) yang menjadi wilayah
adalah wilayah (daerah) hukum dimana
hukum penyidik dari suatu resort kepolisian
tindak pidana itu terjadi. Ketentuan ini
adalah dibawah naungan wilayah (daerah)
sebenarnya tidak ada diatur secara tegas
hukum suatu pengadilan negeri juga.
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Atas dasar penentuan daerah hukum
Pidana (KUHAP). Akan tetapi apabila
penyidikan yang terutama adalah tempat
dihubungkan
yang
terjadinya tindak pidana itu, maka pelak-
termuat dalam Pasal 84 sampai dengan
sanaan penyidikan itu pun pada umumnya
Pasal 86 KUHAP tentang wewenang
selalu dilaksanakan oleh penyidik di tempat
Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu
terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi
perkara
dapat
dalam beberapa kasus disebabkan faktor-
dimengerti bahwa ketentuan itu juga dapat
faktor yang tertentu, penyidik terpaksa
menjadi
harus
dengan
pidana,
maka
pedoman
ketentuan
hal
untuk
ini
menentukan
kewenangan penyidik pada suatu resort
kepolisian tertentu dalam penentuan daerah
hukumnya
untuk
melaksanakan
suatu
penyidikan.
melaksanakan
penyidikan
suatu
tindak pidana di luar daerah hukumnya.
Ada beberapa faktor yang dapat
menyebabkan penyidikan dilakukan di luar
wilayah hukum penyidik, yaitu :
Berdasarkan Pasal 84 sampai Pasal
1. Tersangka melarikan ke luar kota atau
86 KUHAP ada beberapa hal yang dapat
daerah yang tidak menjadi bagian dari
menjadi
wilayah hukum penyidik dari tempat
pedoman
kewenangan
untuk
pengadilan
menentukan
negeri
dalam
mana ia melarikan diri
3
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan [email protected]
Jika seorang tersangka melarikan diri
hukumnya penyidik juga dapat menjadi
setelah ia melakukan tindak pidana di
hal penyebab terjadinya penyidikan di
suatu tempat, bukan menjadi alasan bagi
luar daerah hukum penyidik yang
penyidik untuk menghentikan suatu
bersangkutan. Dalam arti penyidik harus
penyidikan. Di dalam ketentuan tentang
melakukan
syarat untuk dapat menghentikan suatu
tempat guna menemukan barang bukti
penyidikan tindak pidana sebagaimana
yang dibutuhkan untuk kepentingan
diatur dalam Pasal 109 ayat (2), Pasal
pembuktian pada tahap penyidikan.
76, 77, dan 78 KUHAP, larinya
Contoh : ketika tersangka melarikan diri
tersangka bukanlah termasuk syarat
sesuai dengan contoh yang diutarakan
yang ditentukan undang-undang. Oleh
pada point 1 di atas, sekaligus pula ia
sebab itu larinya tersangka dari tempat
menyembunyikan barang bukti hasil
dimana ia melakukan tindak pidana
ataupun
bukan berarti penyidikan dihentikan.
melakukan tindak pidana di tempatnya
Penyidik
melarikan diri tersebut.
harus
keberadaan
tetap
tersangka
mencari
agar
dapat
diselesaikan
pencarian atas tersangka agar proses
penyidikan tidak terhambat sekalipun
pencarian itu harus dilakukan sampai ke
luar wilayah/daerah hukum penyidik.
ditemukan
maka
terhadapnya dilakukan penangkapan dan
dibawa ke instansi kepolisian di wilayah
hukum penyidik yang berwenang untuk
diproses lebih lanjut sesuai dengan
2. Barang bukti yang diperlukan untuk
kepentingan pembuktian berada di luar
wilayah hukum penyidik dan untuk itu
terdakwa,
maka
melarikan
faktor
ksanakan
penangkapan,
pengge-ledahan
ataupun penyitaan di luar wilayah/daerah
hukum penyidik harus tetap memenuhi
syarat-syarat
yang
ditentukan
dalam
KUHAP. Meskipun sebagai lanjutannya
ada beberapa tata cara dari pelaksanaan
upaya-upaya paksa tersebut
yang tidak
lazim dilakukan bila tindakan tersebut
dilakukan di dalam wilayah/daerah hukum
penyidik itu sendiri.
perintah penangkapan dilakukan terhadap
seseorang yang diduga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan
yang cukup. Tentang cara pelaksanaan
perlu dilakukan penggeledahan
karena
b. Tata Cara Pelaksanaan Penyidikan Diluar
Wilayah Hukum Penyidik
Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa
ketentuan hukum acara pidana.
Selain
untuk
Pada prinsipnya tata cara mela-
Penyidik terpaksa harus melakukan
tersangka
dipergunakan
suatu
dan
dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Apabila
yang
di
proses
pemeriksaan perkaranya pada tahap
penyidikan
penggeledahan
dirinya
keberadaan
penangkapan berdasarkan Pasal 18 KUHAP
dilaksanakan sebagai berikut :
barang bukti di luar wilayah/daerah
4
Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik - Novelina M.S. Hutapea
1. Pelaksanaan
dilakukan
tugas
oleh
penangkapan
b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah
kepolisian
tertulis dari penyidik, petugas kepolisian
petugas
negara RI.
negara RI dapat memasuki rumah.
2. Petugas yang diperintahkan me-lakukan
penangkapan
harus
mem-perlihatkan
surat tugasnya kepada tersangka yang
hendak ditangkap.
kali
memasuki
rumah
harus
disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal
tersangka atau penghuni menyetujuinya.
d. Setiap kali memasuki rumah harus di-
3. Petugas yang telah memiliki surat tugas
penangkapan
c. Setiap
harus
memper-
Lingkungan dengan dua orang saksi dalam
lihatkan surat perintah penangkapan
hal tersangka atau penghuni menolak atau
terhadap tersangka.
tidak hadir.
Ketentuan
pula
saksikan oleh Kepala Desa atau Kepala
khusus
tentang
pe-
e. Dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan
nangkapan di luar wilayah hukum penyidik
atau menggeledah
memang tidak ada diatur di dalam KUHAP,
suatu
akan tetapi pelaksanaan penyidikan tersebut
disampaikan kepada pemilik atau penghuni
tampaknya akan lebih baik jika didampingi
rumah yang bersangkutan.
berita
rumah, harus dibuat
acara
dan
turunannya
oleh penyidik setempat sebagaimana halnya
Selain harus memenuhi ketentuan tersebut
pelaksanaan penggeledahan di luar wilayah
di atas tindakan tersebut berdasarkan Pasal 36
hukum penyidik sesuai dengan ketentuan
KUHAP harus pula dilaksanakan sebagai
Pasal 36 KUHAP.
berikut :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 36
(1) Atas dasar surat izin penggeledahan yang
KUHAP, bahwa pelaksanaan penyidikan di
dimintakan dari Ketua Pengadilan Negeri
luar daerah hukumnya penyidik dapat
di tempat wilayah hukum kekuasaan
dilakukan dengan 2 (dua) cara :
penyidik yang bersangkutan, penyidik
1.
Penyidik
sendiri
yang
melakukan
melaporkan
hal
itu
kepada
Ketua
penggeledahan.
Pengadilan Negeri di daerah /tempat
Penggeledahan yang dilakukan langsung
dimana
oleh penyidik di luar daerah hukumnya
nakan. Dengan demikian penyidik harus
harus mempedomani ketentuan yang
memberitahu dan melaporkannya kepada
digariskan dalam Pasal 33 KUHAP,
Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan
yaitu :
memperlihatkan
a. Dengan
izin
Ketua
Pengadilan
Negeri setempat penyidik dalam
melakukan penyidikan dapat me-
penggeledahan
izin
akan
dilaksa-
dari
Ketua
Pengadilan Negeri dari tempat wilayah
hukumnya.
(2) Selanjutnya dalam pelaksanaan peng-
ngadakan penggeledahan rumah yang
geledahan
penyidik
didampingi
oleh
diperlukan.
penyidik dari daerah hukum di tempat
mana penggeledahan dila-kukan.
5
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
2.
Penyidik
tidak
upload : biro sistem informasi data & hubungan [email protected]
sendiri
Sama halnya dengan penangkapan diluar
penggeledahan di luar wilayah hukumnya,
wilayah hukum penyidik, maka penyitaan di
tetapi meminta bantuan kepada penyidik
luar wilayah hukum penyidik juga tidak ada
setempat dimana penggeledahan akan
ketentuannya
dilakukan
penyitaan di luar wilayah hukum itu tidak
Pada tindakan seperti ini penyidik yang
menjadi kekosongan hukum, maka hal itu
bersangkutan
melaksanakan
tidak
langsung
datang
di
dalam
KUHAP.
Agar
dapat dijembatani dengan jalan memper-
melakukan penggeledahan di luar daerahnya
gunakan
sendiri, tetapi ia minta bantuan kepada
Pasal 36 KUHAP untuk pelaksanaan penyitaan
penyidik di daerah mana penggeledahan akan
di
dilakukan. Dalam hal ini
bersangkutan.
disamping surat
luar
penafsiran analogi atas
wilayah
hukum
ketentuan
penyidik
yang
permintaan bantuan kepada penyidik di daerah
Dengan berpedoman pada ketentuan
mana penggeledahan akan dilakukan, sekaligus
Pasal 36 KUHAP, penyitaan di luar wilayah
penyidik
hukum penyidik, dilakukan dengan cara
tadi
mengirimkan
surat
izin
penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
sebagai berikut :
yang mempunyai wilayah hukum yang sama
1.
dengan penyidik yang meminta bantuan.
sendiri penyitaan.
Berdasar surat izin inilah penyidik yang
Dalam hal ini penyitaan berpedoman pada
dimintai
ketentuan Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP :
bantuan,
memberitahukan
peng-
geledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri di
tempat
mana
penggeledahan
akan
dilaksanakan.
Setelah
dilakukan
Penyidik yang bersangkutan melakukan
a. Ada surat izin penyitaan dari Ketua
Pengadilan
Negeri
yang
mempunyai
wilayah hukum yang sama dengan penyidik
segala
oleh
sesuatunya
penyidik
yang bersangkutan.
dimintai
b. Harus melaporkan penyitaan yang hendak
bantuan, secepat mungkin hasil dan berita
dilakukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri
acara
disampaikan
di tempat mana penyitaan akan dilakukan
kepada penyidik yang meminta bantuan. Jika
dengan memperlihatkan surat izin Ketua
seandainya dalam penggeledahan tersebut
Pengadilan Negeri dari wilayah hukum
tersangkanya ditangkap sesuai dengan maksud
penyidik.
penggeledahan
dan izin
yang
selesai
segera
penggeledahan yang dikeluarkan
c. Dalam pelaksanaan penyitaan, penyidik
pengadilan, tersangka harus segera dian-
harus didampingi oleh pejabat penyidik
tarkannya ke tempat penyidik yang meminta
setempat.
bantuan atau penyidik itu sendiri dapat
memberitahukan
agar
tersangka
yang
d. Penyitaan harus disaksikan oleh Kepala
Desa atau Ketua Lingkungan dan ditambah
ditangkapnya segera diambil untuk dibawa ke
dengan
dua
orang
saksi
dari
warga
tempat penyidik yang meminta bantuan.
lingkungan setempat dimana penyitaan
dilakukan.
6
Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik - Novelina M.S. Hutapea
2. Penyitaan dilaksanakan dengan meminta
Dengan batas waktu penahanan yang hanya
bantuan dari penyidik di tempat mana
satu hari tersebut sudah dapat dibayangkan
penyitaan akan dilakukan
bila tempat penyidik akan melakukan
Dalam hal ini berarti penyitaan tidak
penangkapan
dilaksanakan sendiri oleh penyidik
yang
terpencil dengan jarak tempuh yang sangat
dimintakan
sulit dan hanya dapat dijangkau dengan
bantuan kepada penyidik di daerah tempat
kenderaan seperti perahu kecil. Dengan
benda
penyitaan
kondisi yang demikian tidak mungkin
dilakukan dengan cara mengirimkan surat
penyidik dapat menyelesaikannya hanya
izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua
dalam batas waktu satu hari saja, karena
Pengadilan Negeri dari daerah hukum
perjalanan untuk sampai ke tempat dan
penyidik yang meminta bantuan kepada
melakukan penangkapan kemudian kembali
penyidik di daerah hukum tempat penyitaan
ke tempat dimana penyidik akan melakukan
akan dilakukan (yang dimintai bantuan).
pemeriksaan mungkin membutuhkan waktu
Selanjutnya penyidik yang dimintai bantuan
3(tiga) hari sampai 1 (satu) minggu.
harus melaporkan atau memberitahukan
Untuk mengatasi kendala tersebut maka,
penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri
dalam praktek diatasi dengan cara sebagai
di tempat mana penyitaan akan dilakukan.
berikut :
bersangkutan,
sitaan.
akan
tetapi
Pelaksanaan
itu
letaknya
di
tempat
a. Penangkapan dilakukan atau dipimpin
c. Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik
dalam Melaksanakan Penyidikan Diluar
Wilayah Hukumnya
sendiri oleh penyidik, sehingga dapat
dilakukan
melaksanakan penyidikan di luar wilayah
1. Masalah jauh dan sulitnya menjangkau
dimana
tempat
b.
Jika
penangkapan
penyelidik,
maka
dilakukan
penyidik
oleh
menge-
luarkan surat perintah kepada penyelidik
hukumnya, sebagai berikut :
tempat
di
terdekat.
Ada beberapa hal yang dapat dipaparkan
sebagai kendala yang dihadapi penyidik dalam
pemeriksaan
penyidik
akan
melaksanakan penangkapan
Masalah ini berkaitan dengan batas waktu
penahanan berdasarkan Pasal 19 ayat (1)
KUHAP yang telah menentukan tidak
boleh lebih dari satu hari (1x24 jam ).
Lewat dari satu hari berarti telah terjadi
pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya
penangkapan tidak sah. Konsekwensinya
tersangka harus dibebaskan demi hukum.
untuk membawa dan menghadapkan
tersangka kepada penyidik. Jadi bukan
surat perintah penangkapan, tetapi surat
perintah
untuk
menghadapkan
membawa
tersangka
dan
kepada
penyidik. Surat perintah penangkapan
baru
dikeluarkan
setelah
tersangka
berada di hadapan penyidik.
2. Kurangnya biaya dan sarana pendukung
yang tidak memadai baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya.
7
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan [email protected]
Dalam beberapa kasus yang pernah
sebab
ditangani penyidik, para tersangka sudah
datang dari wilayah hukum yang lain.
dilengkapi dengan sarana transportasi,
Adalah merupakan sesuatu yang wajar
komunikasi dan senjata yang cukup
bila orang tidak mengenal dengan baik
canggih dalam upayanya melarikan dan
sesuatu yang tidak biasa dilihat atau
menyembunyikan
misalnya:
dijamah ataupun ditelusuri. Demikian
kenderaan (mobil, sepeda motor atau
juga penyidik yang datang dari luar
perahu mesin serta senjata api) yang
wilayah hukum tempat penggeledahan
modern
Sementara
akan dilakukan mungkin merasa asing
penyidik masih memiliki kenderaan
dan tidak memahami daerah dimana ia
ataupun senjata yang sederhana dan
hendak
melakukan
seadanya. Apabila sarana pendukung
terhadap
tersangka,
dalam pelaksanaan tugas penyidikan ini
mendapatkan
tidak dimiliki atau jauh kualitas maupun
melakukan
kuantitasnya dengan yang dimiliki para
nyitaan.
dan
diri,
mutakhir.
penyidik
yang
barang
bersangkutan
penangkapan
mencari
bukti
penggeledahan
dan
dengan
dan
pe-
tersangka, sudah pasti penyidik tidak
mampu mengimbangi upaya tersangka
jika
ia
melarikan
diri
lagi
dari
pengejaran penyidik dan hal ini jelas
merupakan kendala dalam pelaksanaan
tugas penyidikan di luar wilayah hukum
a. Kesimpulan
1. Penyidikan di luar wilayah hukum
penyidik,
dapat
disebabkan
adanya
kemungkinan tersangka melarikan diri
penyidik.
Masalah biaya yang tidak cukup juga
dapat menjadi kendala bagi penyidik
karena selama melaksanakan tugasnya
penyidik pasti membutuhkan logistik
dan biaya transport. Tugas penyidikan
bukanlah tugas yang mudah. Tugas itu
membutuhkan waktu, pikiran dan tenaga
dan pengorbanan yang cukup besar.
Oleh karena itu harus didukung dengan
biaya maupun sarana yang memadai.
3. Seluk beluk tempat penggeledahan akan
dilakukan
Kesimpulan dan Saran
kurang
dipahami
oleh
penyidik.
Tidak dipahaminya tempat yang akan
ke luar daerah setelah melakukan tindak
pidana,
atau
barang
bukti
yang
dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan berada di luar
wilayah hukum penyidik.
2. Pelaksanaan penyidikan di luar wilayah
hukum dapat dilaksanakan sendiri oleh
penyidik
dengan
didampingi
oleh
penyidik dari daerah hukum dimana
penyidikan dilaksanakan ataupun tidak
melaksanakan sendiri, akan tetapi meminta bantuan kepada penyidik di
tempat mana penyidikan akan dilaksanakan.
digeledah oleh penyidik dapat dipahami,
8
Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik - Novelina M.S. Hutapea
3. Kendala-kendala
penyidik
yang
dalam
dihadapi
melaksanakan
penyidikan di luar wilayah hukumnya
adalah ketika daerah untuk pelaksanaan
penyidikan itu relatif sangat jauh jarak
tempuhnya dan sulit dijangkau tanpa
sarana pendukung yang cukup baik dari
segi
kualitas
Demikian
maupun
pula
juga
kuantitas.
kurangnya
pemahaman penyidik terhadap situasi
dan
keadaan
tempat
lain
dimana
penggeledahan akan dilaksanakan.
b. Saran
1. Agar
penyidik
lebih
dahulu
me-
ngumpulkan informasi yang cukup dan
akurat tentang tersangka maupun tempat
keberadaannya melarikan diri sebelum
melaksanakan
penangkapan
di
luar
wilayah hukumnya penyidik demikian
juga syarat-syarat yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan penyidikan harus
dilengkapi dengan sebaik-baiknya.
2. Agar instansi
kepolisian (penyidik)
terus meningkatkan kemampuan teknis
dan profesionalnya sebagai penyidik dan
melengkapi sarana-sarana pendukung
kelancaran
dan
Daftar Pustaka
kesuksesan
tugas
penyidikan sebagai bagian dari proses
Bawengan Gerson W., Penyidikan Perkara
Pidana dan Teknik Interogasi, Pradaya
Paramita, Jakarta, 1997.
Bassar M. Soedradjat, Tindak-Tindak Pidana
Tertentu Di Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, CV. Remaja
Karya, Bandung, 1986.
Departemen Kehakiman Republik Indonesia,
Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana,
Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982.
Haris H., Pembaharuan Hukum Acara Pidana
yang Terdapat dalam HIR, Bina Cipta,
Jakarta, 1978.
Husein Harun M., Penyidikan dan Penintutan
dalam Proses Pidana, Rineka Cipta,
Jakarta, 1991.
Kanter E.Y dan SR. Sianturi, Asas-asas
Hukum
Pidana
Indonesia
dan
Penerapannya, Storia Gloria, Jakarta,
2002.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan
Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 1995.
Prints Darwan, Hukum Acara Pidana Suatu
Pengantaran, Djambatan/ Yayasan
CBH, Jakarta 1989.
Mahya
M.
Harahap,
Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Jilid I, Pustaka Kartini Penerbit Buku
Bermutu, Jakarta, 1985.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang
Kitab
Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Catatan :
Tulisan ini telah dipublikasi pada Jurnal :
Habonaron Do Bona; Edisi 3, Nopember
2010; ISSN : 2085-3424.
peradilan pidana.
3. Agar
penyidik
tetap
melakukan
koordinasi, kerjasama dan menjalin
hubungan yang baik dengan penyidik
setempat
dimana
penyidik
akan
melakukan penyidikan untuk.
9
Fly UP